da saat menjabarkan Standar Kompetensi (SK) dan
Kompetensi Dasar (KD) menjadi indikator, dan/atau pada kolom
pembelajaran, dan/atau penilaian.
E. RANGKUMAN MATERI
1. Konsep Pendidikan dan Kurikulum Antikorupsi:
• Menekankan pada 9 nilai-nilai antikorupsi yang dikembangkan
oleh KPK, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, berani,
kerja keras, peduli, adil, dan sederhana.
• Kurikulum antikorupsi merupakan bagian dari usaha lebih luas
dalam pendidikan karakter.
• Terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional sesuai dengan
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
• memberi pemahaman bahwa korupsi bukan hanya masalah
individu, namun juga budaya yang perlu diubah melalui proses
pembudayaan.
2. Tujuan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi
• Menghasilkan individu yang memiliki integritas tinggi.
• Membimbing peserta didik dalam memahami sistem pendidikan
dan memutuskan pendidikan yang diinginkan.
Kurikulum Pendidikan Antikorupsi | 145
• Memeratakan akses pendidikan dan memenuhi kebutuhan
pendidikan di satuan pendidikan dalam lingkup bernegara.
• Menciptakan individu yang kreatif, inovatif, bertanggung jawab,
dan siap berkontribusi dalam warga .
3. Peran Pendidikan Antikorupsi
• Lebih dari sekedar mengajarkan konsep yang baik dan buruk, namun
juga melibatkan pembiasaan nilai-nilai positif.
• Melibatkan pengetahuan moral, perasaan moral, dan Tindakan
moral dalam pembentukan karakter.
• Memiliki harapan untuk mengubah perilaku dan sikap hidup
peserta didik secara menyeluruh.
Melalui implementasi Kurikulum Pendidikan Antikorupsi, diharapkan
akan terjadi perubahan sosial yang positif dalam pola perilaku dan sikap
terhadap korupsi, serta generasi yang akan datang akan mewarisi nilai-nilai
integritas dan antikorupsi untuk membangun warga yang lebih baik.
Implementasi Kurikulum melalui muatan pendidikan antikorupsi
menitikberatkan pada proses pembudayaan nilai-nilai antikorupsi melalui
berbagai pendekatan dalam sistem pendidikan. Berikut yaitu ringkasannya;
1. Pentingnya pembudayaan nilai antikorupsi:
• Pembudayaan nilai antikorupsi menjadi bagian penting dalam
mencegah perilaku korupsi.
• Dilakukan melalui proses enkulturasi atau pembudayaan dengan
melibatkan keteladanan dari pihak otoritas di institusi pendidikan,
seperti Rektor/Ketua/Direktur, Kepala Sekolah, Dosen, dan tenaga
kependidikan lainnya.
• Penginternalisasian nilai-nilai ini dilakukan melalui ekosistem
pendidikan secara holistik dan menyeluruh.
2. Metode Implementasi Kurikulum Antikorupsi:
• Dilakukan melalui pembelajaran di kelas dan luar kelas, kegiatan
sehari-hari peserta didik dan integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam
mata pelajaran serta praktik perilaku keseharian di satuan
pendidikan.
• Penginternalisasian nilai-nilai dimulai dengan penegakan
kedisiplinan berdasarkan aturan dan tata tertib institusi pendidikan,
146 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
serta konsistensi dalam memberlakukan aturan kepada seluruh
warga sekolah atau satuan pendidikan lainnya.
• Pembudayaan nilai-nilai antikorupsi juga melibatkan komitmen
untuk selalu bertindak jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam
segala hal, termasuk dalam proses manajemen pendidikan dan
pembelajaran.
3. Penerapan Melalui Pembelajaran yang Bermakna:
• Implementasi kurikulum antikorupsi dilakukan melalui
pembelajaran yang bermakna dan mencerdaskan peserta didik.
• Melibatkan seluruh potensi kelembagaan dan warga pendidikan
melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang mencakup simulasi,
refleksi indera, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan pembiasaan.
4. Contoh relevan dalam penerapan kurikulum antikorupsi
• Contoh seperti pendirian “Kantin Kejujuran” di sekolah, kampus
sebagai langkah konkrit dalam menanamkan nilai-nilai karakter
dan kesadaran antikorupsi.
• Pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik dilakukan
melalui pembiasaan nilai-nilai moralitas sejak dini yang menjadi
dasar penting dalam mengembangkan budaya integritas.
5. Pengembangan bahan ajar dan tujuan pembelajaran:
• Pengembangan bahan ajar yang membangun kesadaran akan
dampak negative perilaku korupsi dalam kehidupan berwarga .
• Tujuan pembelajaran harus membangun mentalitas yang
antikorupsi serta menginternalisasikan dalam jiwa peserta didik,
agar tercipta pemahaman secara Kognisi dan menghasilkan
perilaku Praktis empirik.
Melalui implementasi kurikulum pendidikan antikorupsi dengan
pendekatan holistic dan terpada, diharapkan dapat menciptakan generasi
muda yang memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya korupsi dan
terampil dalam membangun budaya integritas. Integrasi nilai-nilai
antikorupsi dalam dokumen kurikulum merupakan bagian integral dari
sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan moralitas
peserta didik. Berikut rangkumannya:
Kurikulum Pendidikan Antikorupsi | 147
1. Peran Kurikulum dalam Pendidikan:
• Kurikulum dianggap sebagai “konstitusi” dalam kegiatan belajar
mengajar, sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
• Kurikulum mencakup rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,
dan bahan pelajaran serta cara penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran.
2. Misi dan Tujuan Kurikulum:
• Misi dan tujuan kurikulum mencerminkan arah makro tentang
tujuan pendidikan dan tidak hanya berkaitan dengan mata pelajaran,
namun juga memiliki kontekstualisasi terhadap lingkungan
kebijakan.
• Kurikulum diarahkan untuk membentuk peserta didik yang
memiliki kemampuan berfikir analitik, kepekaan terhadap
lingkungan, dan kemampuan bertindak secara komprehensif.
3. Filosofi Pendidikan dan Implementasi Kurikulum:
• Implementasi kurikulum di dasarkan kepada filosofi pendidikan
eksperiential yang memberi pengalaman kognitif dan bertindak
dalam realitas kehidupan sosial.
• Pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman langsung
dalam proses pembelajaran untuk membangun nalar dan
kemampuan bertindak peserta didik.
4. Desentralisasi Pendidikan dan Kurikulum Merdeka:
• Dalam konteks manajemen berbasis sekolah, pendidikan memiliki
otonomi pedagogis dalam menentukan kurikulum yang sesuai
denagn kebutuhan dan karakteristik sekolah.
• Kurikulum merdeka merupakan salah satu bentuk implementasi
desentralisasi pendidikan yang memberi keleluasaan pada siswa
dan guru dalam memilih dan mengelola pembelajaran.
5. Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui Kurikulum:
• Pendidikan antikorupsi menjadi bagian dari pendidikan karakter
dan terintegrasi dalam kurikulum sebagai bagian dari penguatan
profil pelajar Pancasila.
148 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
• Tahapan implementasi pendidikan antikorupsi melalui kurikulum
meliputi pembangunan komitmen, analisis konteks, merumuskan
visi dan misi, Menyusun rencana kerja, menyusun dokumen
kurikulum, menjabarkan kalender pendidikan, dan evaluasi diri
sekolah.
Dengan demikian integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam dokumen
kurikulum menjadi salah satu strategi penting dalam menciptakan peserta
didik yang memiliki karakter dan moralitas yang kuat, serta mampu
bertindak secara komprehensif dalam kehidupan sosial.
___________________________
1. Jelaskan apa yang di maksud konsep pendidikan antikorupsi?
2. Hal apa saja yang dapat di pertimbangkan dalam merencanakan sebuah
kurikulum pendidikan antikorupsi?
3. usaha apa saja yang dapat dilakukan dalam rangka diseminasi
pendidikan antikorupsi?
4. Bagaimana pendidikan karakter dapat diselaraskan dengan pendidikan
antikorupsi di satuan pendidikan?
5. Sebutkan langkah-langkah penyusunan kurikulum pendidikan
antikorupsi?
Kurikulum Pendidikan Antikorupsi | 149
DAFTAR PUSTAKA
Kemendikbud dan KPK. (2012). PANDUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SATUAN PENDIDIKAN.
Kemendikbud & KPK RI.
Pope, J. (2000). Strategi memberantas korupsi. Transparency International
Indonesia (TII).
RisetDIkti, K. (2018). Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi
(Vol. 1). SEKJEN KEMRISTEKDIKTI.
Wibowo, A. (2012). Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter
Bangsa Berperadaban. Pustaka Pelajar.
Wutsqah, U. (2019). PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM
KURIKULUM. 3, 30–39.
Yamin, M. (2016). Pendidikan antikorupsi. Penerbit PT Remaja
Rosdakarya. https://books.google.co.id/books?id=TSn2swEACAAJ
150 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
(TEORI, METODE DAN PRAKTIK)
BAB 8: EVALUASI DAN PENILAIAN
DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Dr. Restu Widyo Sasongko, S.Pd., M.Si.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
152 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
EVALUASI DAN PENILAIAN
DALAM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
A. PENDAHULUAN
Pendidikan antikorupsi didefinisikan sebagai usaha sistematis untuk
mengajarkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan tanggung jawab
sebagai bagian dari kurikulum formal dan non-formal. Tujuan utamanya
yaitu untuk menanamkan sikap antikorupsi pada warga , terutama
generasi muda, agar tumbuh kesadaran dan kemampuan untuk menolak
korupsi di semua bentuknya. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk
menyampaikan pengetahuan tentang apa itu korupsi, namun juga
mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan
melawan praktik koruptif (Smith, 2019).
Pendidikan antikorupsi merupakan usaha untuk memberi
pemahaman dan kesadaran kepada individu, terutama generasi muda,
mengenai pentingnya menentang korupsi dan mempraktikkan perilaku jujur
serta bertanggung jawab. Melalui pendidikan antikorupsi, nilai-nilai
integritas, transparansi, dan akuntabilitas ditanamkan dalam pola pikir dan
tindakan peserta didik (Slamet et al., 2021). Integrasi nilai-nilai antikorupsi
ke dalam kurikulum sekolah, seperti yang dilakukan dalam penelitian oleh
(Slamet et al., 2021), menjadi krusial dalam membentuk kebiasaan positif
dan menciptakan budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan (Slamet et
al., 2021).
Pentingnya pendidikan antikorupsi terletak pada kapasitasnya untuk
menciptakan perubahan jangka panjang dalam struktur sosial dan politik
sebuah negara. Melalui pendidikan, individu dilengkapi dengan alat untuk
menganalisis dan memahami akar dan dampak korupsi serta cara-cara
untuk mencegah dan mengatasinya. Ini yaitu langkah fundamental dalam
membangun fondasi yang kuat bagi tata kelola yang baik dan warga
yang adil, sebab pendidikan bertindak sebagai katalis untuk peningkatan
keadilan dan penurunan tingkat korupsi. Investasi dalam pendidikan
BAB 8
Evaluasi dan Penilaian Dalam Pendidikan Antikorupsi | 153
antikorupsi dianggap sebagai investasi dalam keberlanjutan dan kesehatan
demokrasi suatu negara (Smith, 2019).
Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menumbuhkan budaya
integritas dan perilaku etis dalam warga , khususnya di kalangan
generasi muda. Dengan mengintegrasikan prinsip antikorupsi ke dalam
sistem pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga universitas,
siswa dihadapkan pada kurikulum yang menekankan pentingnya kejujuran
dan kepatuhan hukum (Zuber, 2018). Pendekatan pendidikan ini berusaha
untuk meningkatkan kesadaran di kalangan generasi muda tentang dampak
buruk korupsi dan menanamkan dalam diri mereka rasa tanggung jawab
untuk menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi (Widhiyaastuti & Ariawan,
2018). Selain itu, pendidikan antikorupsi tidak hanya terbatas pada institusi
akademis namun meluas ke berbagai lingkungan warga , seperti
kelurahan, dimana metode seperti pendekatan PENETRASI digunakan
untuk menanamkan sembilan nilai karakter antikorupsi (Pritaningtias et al.,
2019).
Tujuan utama dari pendidikan antikorupsi yaitu untuk membekali
individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk
mengenali, menentang, dan mencegah korupsi dalam semua bentuknya.
Program ini dirancang untuk menyadarkan siswa tentang bagaimana
korupsi merusak prinsip-prinsip demokrasi, menghambat pembangunan
ekonomi, dan merugikan warga secara keseluruhan. Melalui
pendidikan ini, siswa diajarkan untuk menganalisis kasus-kasus korupsi,
memahami dampak hukum dan sosial dari tindakan koruptif, serta
mengembangkan sikap integritas dan tanggung jawab sebagai warga negara
(Johnson, 2021).
Selanjutnya, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menginspirasi
perubahan perilaku dan membentuk budaya antikorupsi yang kuat di
kalangan generasi muda. Ini termasuk mengajarkan pentingnya transparansi
dan akuntabilitas dalam pemerintahan serta sektor swasta. Program-
program pendidikan ini juga bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai etis
dan mendukung siswa dalam mengambil keputusan yang etis di lingkungan
profesional dan pribadi mereka. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi
tidak hanya mempersiapkan individu untuk menantang praktik tidak etis
namun juga untuk menjadi pemimpin dan pembuat perubahan yang dapat
mendorong tata kelola yang lebih baik dan warga yang lebih adil
(Johnson, 2021).
154 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
Di Indonesia, pendidikan antikorupsi dipandang sebagai sarana untuk
membina generasi individu yang tidak hanya berpengetahuan namun juga
bermoral dan berkomitmen untuk memerangi korupsi (Dewantara et al.,
2021). Dengan memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam berbagai
aspek pembelajaran, seperti pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan
karakter, siswa dibekali dengan alat yang diperlukan untuk melawan
praktik korupsi dan berkontribusi pada warga yang lebih transparan
dan akuntabel (Aksinudin et al., 2022; Sulistyawati et al., 2017).
pemakaian alat-alat inovatif seperti augmented reality dan teknologi
digital semakin meningkatkan efektivitas pendidikan antikorupsi dengan
menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif (Chamami et al.,
2022; Astafurova et al., 2020).
Kesimpulannya, latar belakang dan tujuan pendidikan antikorupsi
berkisar pada pembinaan budaya integritas, etika, dan akuntabilitas melalui
sistem pendidikan formal, pelibatan warga , dan metode pengajaran
yang inovatif. Dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini dan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pendidikan antikorupsi
berperan penting dalam membentuk individu yang berkomitmen
menjunjung tinggi standar etika dan pemberantasan korupsi dalam segala
bentuknya.
B. KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI
Kerangka konseptual pendidikan antikorupsi melibatkan berbagai
aspek yang penting dalam usaha membentuk individu yang memiliki
kesadaran dan integritas untuk menolak korupsi. Salah satu aspek yang
ditekankan yaitu pengembangan karakter antikorupsi sejak dini, seperti
yang disorot dalam penelitian oleh (Sakinah & Bakhtiar, 2019). Pendidikan
karakter ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan baik dan membedakan
antara perilaku yang benar dan salah, sehingga peserta didik dapat
memahami nilai-nilai yang baik dan mengamalkannya dalam kehidupan
sehari-hari. Selain itu, penerapan nilai-nilai etika, seperti moralitas
kejujuran dan integritas, serta pemahaman akan takut akan Tuhan, juga
menjadi bagian penting dalam kerangka konseptual pendidikan antikorupsi,
seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh (Sunariyanti, 2020). Hal ini
menunjukkan bahwa aspek spiritual dan moral juga turut berperan dalam
membentuk sikap antikorupsi.
Evaluasi dan Penilaian Dalam Pendidikan Antikorupsi | 155
Dalam konteks pendidikan formal, kurikulum antikorupsi bisa
diintegrasikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Materi
pelajaran diarahkan untuk membangun pemahaman kritis siswa terhadap
berbagai bentuk korupsi dan cara pencegahannya. Siswa diajarkan untuk
mengenali perilaku yang tidak etis dan mendorong mereka untuk
mengambil keputusan yang benar dan adil. Di tingkat yang lebih tinggi,
materi ini dapat lebih spesifik, meliputi studi kasus, simulasi, dan
analisis kebijakan, yang membantu mempersiapkan mahasiswa untuk
menghadapi dan mengatasi masalah korupsi dalam karier profesional
mereka.
Sumber: https://www.freepik.com/
Oleh sebab itu diperlukan peran guru dalam menanamkan nilai-nilai
pendidikan antikorupsi kepada siswa juga menjadi fokus dalam kerangka
konseptual ini, seperti yang disorot dalam penelitian oleh (Ningsih et al.,
2022). Nilai-nilai seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan keadilan perlu
ditanamkan kepada siswa sebagai bagian dari usaha pencegahan korupsi.
Selain itu, integrasi pendidikan antikorupsi dengan mata pelajaran lain,
seperti Pendidikan Agama Islam, Pancasila, dan Pendidikan
Kewarganegaraan, juga menjadi strategi yang efektif dalam kerangka
konseptual pendidikan antikorupsi, seperti yang diungkapkan dalam
beberapa penelitian (Suyadi, 2019). Integrasi ini memungkinkan nilai-nilai
antikorupsi disampaikan secara holistik dan terintegrasi dalam berbagai
156 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
aspek pembelajaran. Dengan demikian, kerangka konseptual pendidikan
antikorupsi mencakup pengembangan karakter, penerapan nilai-nilai etika,
peran guru, dan integrasi dengan mata pelajaran lain sebagai usaha
menyeluruh dalam membentuk individu yang memiliki kesadaran,
integritas, dan sikap antikorupsi.
Selain pendidikan formal, kerangka konseptual pendidikan antikorupsi
juga mencakup kegiatan nonformal dan informal yang memperkuat pesan-
pesan inti dan nilai-nilai etis melalui kegiatan sehari-hari. Kegiatan-
kegiatan ini bisa berupa kampanye sosial, lokakarya, dan seminar yang
diadakan oleh organisasi non-pemerintah atau komunitas lokal yang
bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang korupsi dan cara
menghindarinya. Pendekatan komprehensif ini penting sebab korupsi
merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan pemahaman
mendalam dan kolaborasi luas di semua sektor warga untuk
dieliminasi secara efektif.
C. EVALUASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Evaluasi dalam konteks pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses
sistematis untuk menentukan nilai atau signifikansi suatu objek, proyek,
atau program pendidikan. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis
informasi untuk membuat keputusan tentang efektivitas dan efisiensi
pendidikan yang diberikan. Evaluasi biasanya dilakukan dengan tujuan
untuk memperbaiki program pendidikan, mengidentifikasi area yang
membutuhkan perubahan, dan membantu para stakeholder dalam membuat
keputusan berdasarkan bukti. Metode evaluasi bervariasi dari kualitatif,
seperti studi kasus dan wawancara mendalam, hingga kuantitatif, seperti
survei dan uji coba yang terkontrol (Baker, 2022).
Evaluasi pendidikan antikorupsi memiliki peran yang sangat penting
dalam memastikan efektivitas dan keberhasilan program-program
pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki
kesadaran antikorupsi. Evaluasi memungkinkan para pemangku
kepentingan, seperti guru, lembaga pendidikan, dan pemerintah, untuk
menilai sejauh mana tujuan pendidikan antikorupsi tercapai dan untuk
mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan Munthe (2015).
Melalui evaluasi, dapat diukur sejauh mana nilai-nilai antikorupsi telah
diterapkan dan dipahami oleh peserta didik. Evaluasi juga memungkinkan
untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran, kurikulum, dan
program-program pendidikan antikorupsi yang telah diterapkan (Salirawati,
Evaluasi dan Penilaian Dalam Pendidikan Antikorupsi | 157
2021). Dengan demikian, evaluasi pendidikan antikorupsi membantu dalam
menentukan keberhasilan program-program ini dan memberi
panduan untuk perbaikan di masa depan. Selain itu, evaluasi pendidikan
antikorupsi juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa
pendidikan karakter antikorupsi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan
tujuan yang diinginkan.
Evaluasi dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan
dalam implementasi program-program pendidikan antikorupsi, sehingga
langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan
efektivitasnya (Hulukati & Rahmi, 2020). Dengan adanya evaluasi yang
terencana dan terstruktur, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa
usaha -usaha untuk membentuk generasi yang memiliki integritas dan
kesadaran antikorupsi dapat berjalan dengan baik dan memberi dampak
yang positif dalam memerangi korupsi di warga .
Dalam pendidikan antikorupsi, model evaluasi yang digunakan harus
mampu mengukur tidak hanya pengetahuan dan pemahaman peserta didik
terhadap masalah korupsi namun juga perubahan sikap dan perilaku terhadap
korupsi. Salah satu model yang efektif yaitu Evaluasi Kirkpatrick, yang
terdiri dari empat tingkatan: reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil.
Tingkat pertama, reaksi, mengukur bagaimana respons peserta terhadap
materi pelatihan. Tingkat kedua, pembelajaran, menilai peningkatan
pengetahuan atau keterampilan. Tingkat ketiga, perilaku, memeriksa
perubahan perilaku peserta di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-
hari. Akhirnya, tingkat keempat, hasil, mengevaluasi dampak pelatihan
pada tujuan organisasi yang lebih luas, seperti penurunan insiden korupsi
dalam organisasi atau warga (Robertson, 2021).
Model lain yang sangat berguna yaitu Model CIPP (Context, Input,
Process, Product), yang menyediakan kerangka kerja untuk evaluasi
program yang komprehensif. 'Context' mengevaluasi kebutuhan dan
masalah yang ada dalam setting program, 'Input' berkaitan dengan strategi,
rencana, dan sumber daya, 'Process' mengamati implementasi dan prosedur
operasional, dan 'Product' menilai hasil atau efektivitas program. Model ini
sangat cocok untuk pendidikan antikorupsi sebab memungkinkan evaluasi
pada setiap tahap implementasi program, memastikan bahwa semua aspek
program bekerja efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti
meningkatnya kesadaran dan pencegahan korupsi (Robertson, 2021).
158 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
D. TUJUAN EVALUASI DAN PENILAIAN PENDIDIKAN
ANTKORUPSI
Tujuan evaluasi dan penilaian pendidikan antikorupsi sangat penting
dalam memastikan efektivitas program-program pendidikan yang bertujuan
untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran antikorupsi. Evaluasi
ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai antikorupsi telah
diterapkan dan dipahami oleh peserta didik, serta untuk mengevaluasi
efektivitas metode pengajaran, kurikulum, dan program-program
pendidikan antikorupsi yang telah diterapkan Primasari et al. (2021).
Dengan adanya evaluasi, para pemangku kepentingan dapat menilai
sejauh mana tujuan pendidikan antikorupsi tercapai dan mengidentifikasi
area-area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi juga membantu dalam
menentukan keberhasilan program-program ini dan memberi
panduan untuk perbaikan di masa depan (Sunariyanti, 2020). Selain itu,
evaluasi pendidikan antikorupsi juga memainkan peran penting dalam
memastikan bahwa pendidikan karakter antikorupsi yang diberikan kepada
siswa sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Handoyo et al., 2021).
Evaluasi dan penilaian pendidikan antikorupsi juga membantu dalam
mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi program-
program pendidikan antikorupsi, sehingga langkah-langkah perbaikan
dapat diambil untuk meningkatkan efektivitasnya (Wibawa et al., 2021).
Dengan demikian, evaluasi dan penilaian pendidikan antikorupsi
merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa usaha -usaha untuk
membentuk generasi yang memiliki integritas dan kesadaran antikorupsi
dapat berjalan dengan baik dan memberi dampak yang positif dalam
memerangi korupsi di warga (Puspitasari, 2021). Dalam konteks
pendidikan antikorupsi, evaluasi dan penilaian menjadi instrumen penting
untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan antikorupsi, mengevaluasi
efektivitas program-program yang telah diterapkan, serta memberi
arahan untuk perbaikan di masa depan. Dengan demikian, evaluasi dan
penilaian pendidikan antikorupsi merupakan bagian integral dalam
memastikan keberhasilan usaha -usaha pencegahan korupsi melalui
pendidikan.
Mengukur efektivitas program pendidikan antikorupsi yaitu proses
krusial yang membantu menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah
tercapai dalam mengurangi atau mencegah korupsi. Salah satu cara untuk
mengukur efektivitas ini yaitu melalui penilaian perubahan dalam
Evaluasi dan Penilaian Dalam Pendidikan Antikorupsi | 159
pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta terhadap korupsi. Pengukuran ini
biasanya melibatkan pemakaian pra-test dan pasca-test yang dirancang
untuk menangkap informasi tentang tingkat pemahaman peserta sebelum
dan sesudah mengikuti program. Selain itu, survei dan wawancara dapat
digunakan untuk mengumpulkan data subjektif tentang perubahan sikap
dan percepsi peserta terhadap korupsi. Melalui metode ini, evaluator dapat
menilai apakah program telah efektif dalam meningkatkan kesadaran dan
komitmen terhadap norma-norma antikorupsi (Fletcher, 2022).
Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk mendapatkan pemahaman
yang lebih mendalam tentang efektivitas program, dapat dilakukan evaluasi
dampak jangka panjang. Ini termasuk melihat indikator seperti penurunan
kasus korupsi dalam organisasi atau komunitas dan peningkatan pelaporan
kegiatan koruptif. Evaluasi ini memerlukan pengumpulan data secara
berkala dan analisis tren dari waktu ke waktu, yang memungkinkan pihak-
pihak terkait untuk melihat hasil konkret dari intervensi pendidikan.
Penelitian longitudinal dan studi kasus juga sangat bermanfaat untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan program pendidikan antikorupsi, sehingga memberi dasar
yang kuat untuk perbaikan program di masa depan (Fletcher, 2022).
Menilai tingkat pemahaman dan sikap siswa terhadap korupsi yaitu
komponen penting dalam evaluasi pendidikan antikorupsi. Pengukuran
pemahaman siswa biasanya dilakukan melalui tes yang dirancang untuk
mengevaluasi pengetahuan tentang definisi korupsi, hukum yang terkait,
dan konsekuensi dari tindakan koruptif. Tes ini dapat berbentuk pilihan
ganda, benar/salah, atau jawaban singkat, yang membantu mengukur secara
kuantitatif seberapa baik siswa memahami materi yang diajarkan. Di
samping itu, untuk menilai sikap, digunakan metode seperti survei sikap
atau kelompok fokus, di mana siswa dapat menyatakan pendapat dan reaksi
mereka terhadap isu korupsi. Melalui teknik ini, pendidik dapat
memperoleh wawasan tentang sikap siswa, seperti tingkat toleransi mereka
terhadap korupsi dan kemungkinan mereka untuk bertindak ketika
menghadapi situasi koruptif (Lawson, 2023).
Selanjutnya, analisis sikap ini sangat bermanfaat untuk menyesuaikan
dan memperbaiki program pendidikan antikorupsi. Mengetahui area mana
yang belum dipahami dengan baik oleh siswa memungkinkan pendidik
untuk memodifikasi pendekatan pengajaran mereka, sementara memahami
sikap siswa membantu dalam merancang aktivitas yang lebih menarik dan
relevan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku. Ini termasuk
160 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
simulasi keputusan etis, diskusi kasus, dan proyek kelompok yang
memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam skenario
praktis. Dengan demikian, penilaian yang berkelanjutan terhadap
pemahaman dan sikap ini yaitu kunci untuk mengembangkan program
yang efektif yang tidak hanya menginformasikan namun juga menginspirasi
siswa untuk menjadi advokat antikorupsi di warga mereka (Lawson,
2023).
Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan intervensi lebih lanjut
yaitu langkah penting dalam proses peningkatan berkelanjutan dari
program pendidikan antikorupsi. Setelah evaluasi awal dari program, data
yang dikumpulkan mengenai pemahaman dan sikap siswa membantu
menentukan area mana yang membutuhkan peningkatan atau modifikasi.
Misalnya, jika data menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman yang
rendah mengenai cara-cara melaporkan korupsi, maka akan sangat penting
untuk memasukkan lebih banyak konten dan kegiatan praktis yang
berkaitan dengan pelaporan dan whistleblowing dalam kurikulum. Selain
itu, umpan balik dari siswa dapat mengungkapkan kebutuhan untuk
membuat materi lebih menarik atau relevan dengan kehidupan mereka,
yang mengarah pada pengembangan metode pengajaran yang lebih
interaktif dan berbasis diskusi (Hamilton, 2024).
Di samping itu, analisis kebutuhan ini juga harus memperhitungkan
faktor-faktor eksternal seperti perubahan dalam hukum dan kebijakan
antikorupsi, yang bisa mempengaruhi konten dan fokus dari program
pendidikan. Memastikan bahwa program tetap up-to-date dengan peraturan
terkini yaitu esensial untuk relevansi dan efektivitasnya. Selanjutnya,
membangun kemitraan dengan organisasi v dan sektor hukum dapat
menyediakan sumber daya tambahan dan kesempatan untuk pembelajaran
experiential bagi siswa. Dengan memahami dan menyesuaikan terhadap
kebutuhan pembelajaran ini, pendidikan antikorupsi dapat terus
berkembang menjadi alat yang lebih kuat dalam memerangi korupsi
(Hamilton, 2024).
E. METODE EVALUASI DAN PENILAIAIN PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI
Dalam usaha mengevaluasi efektivitas pendidikan antikorupsi, penting
untuk menerapkan metode evaluasi yang sistematis dan terstruktur.
Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana program pendidikan
Evaluasi dan Penilaian Dalam Pendidikan Antikorupsi | 161
telah berhasil menanamkan nilai-nilai integritas dan mengurangi perilaku
koruptif di kalangan peserta. Melalui pemakaian berbagai metode, seperti
survei sikap, analisis dampak jangka panjang, uji kompetensi, dan studi
kasus, kita dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang efek nyata
dari intervensi pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam
mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan peningkatan,
namun juga berkontribusi dalam pengembangan strategi yang lebih efektif
untuk integrasi pendidikan antikorupsi di masa depan.
Dengan menerapkan beragam metode evaluasi dan penilaian yang
sesuai dengan konteks pendidikan antikorupsi, lembaga pendidikan dapat
memastikan efektivitas program-program yang mereka jalankan dan
memberi dampak yang positif dalam membentuk generasi yang
memiliki kesadaran antikorupsi.
Sumber: https://www.freepik.com/
Penilaian menjadi komponen krusial yang memungkinkan pendidik dan
pembuat kebijakan untuk memahami sejauh mana program dan inisiatif
telah berhasil memperkenalkan dan menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi
kepada siswa. Proses penilaian ini tidak hanya fokus pada pemahaman
konseptual tentang korupsi dan hukum terkait, namun juga mengevaluasi
162 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
perubahan perilaku dan sikap di antara peserta didik. Melalui metode
penilaian yang beragam, mulai dari tes tertulis, studi kasus, hingga analisis
reflektif, kita dapat menilai apakah pendidikan antikorupsi telah efektif
dalam menanamkan integritas dan mendukung pembangunan karakter yang
tangguh terhadap praktik koruptif, serta memastikan bahwa generasi
mendatang dilengkapi dengan alat yang diperlukan untuk memerangi
korupsi di semua sektor warga .
1. Evaluasi Formatif memainkan peran kunci dalam menilai dan
mengarahkan proses belajar peserta secara berkelanjutan. Evaluasi ini
dilakukan secara rutin selama program berlangsung, memungkinkan
pendidik untuk mengumpulkan umpan balik segera tentang efektivitas
materi pengajaran dan metode yang digunakan. Metode formatif sering
melibatkan kegiatan interaktif seperti simulasi keputusan, debat, dan
studi kasus yang memfasilitasi diskusi tentang dilema etis dan situasi
nyata terkait korupsi. Tujuan utamanya yaitu untuk mengidentifikasi
dan mengatasi kesulitan belajar pada tahap awal, sehingga
meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta terhadap isu
antikorupsi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan
namun juga membantu mengembangkan keterampilan kritis dan etis
peserta (Greenwood, 2023).
2. Evaluasi Sumatif dalam pendidikan antikorupsi biasanya dilakukan di
akhir program untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran
yang telah ditetapkan. Evaluasi ini melibatkan pemberian tes, survei,
atau proyek yang menilai pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta
terhadap korupsi. Hasil dari evaluasi sumatif ini penting untuk menilai
efektivitas keseluruhan program dan memberi bukti tentang
perubahan nyata dalam pemahaman dan sikap peserta. Data yang
diperoleh dari evaluasi sumatif ini juga berguna untuk perencanaan
program masa depan dan dapat menjadi alat yang berharga untuk
mendapatkan dukungan dari stakeholder dan pemangku kepentingan
dalam usaha antikorupsi yang lebih luas (Greenwood, 2023).
3. Penilaian Kognitif memfokuskan pada kemampuan peserta untuk
memahami konsep-konsep dasar tentang korupsi, termasuk hukum dan
kebijakan yang relevan, serta mengembangkan kemampuan analitis
untuk mengenali dan memecahkan dilema etis. Penilaian kognitif
dalam bidang ini sering memakai instrumen seperti tes pilihan
ganda, esai, atau analisis kasus yang mengharuskan peserta untuk
menerapkan pengetahuan teoritis dalam skenario praktis. Tujuan dari
Evaluasi dan Penilaian Dalam Pendidikan Antikorupsi | 163
penilaian ini yaitu untuk mengukur seberapa baik peserta memahami
materi dan sejauh mana mereka mampu memakai pengetahuan
ini dalam situasi nyata yang mungkin melibatkan tekanan korupsi
atau pengambilan keputusan etis (Barnes, 2022).
4. Penilaian Afektif dalam pendidikan antikorupsi bertujuan untuk
menilai nilai-nilai, sikap, dan komitmen emosional peserta terhadap
integritas dan etika. Ini bisa dilakukan melalui diskusi reflektif, survei
sikap, atau kegiatan yang meminta peserta untuk mengekspresikan
perasaan mereka terhadap korupsi dan tanggung jawab pribadi dalam
memerangi korupsi. sedang penilaian psikomotor mungkin kurang
umum dalam pendidikan antikorupsi, namun dalam konteks pelatihan
khusus, seperti workshop yang melibatkan simulasi aktivitas lapangan,
penilaian psikomotor dapat menilai kemampuan peserta untuk
melakukan tindakan fisik yang mungkin diperlukan saat menerapkan
protokol antikorupsi di lingkungan kerja. Setiap domain ini
memberi dimensi yang berbeda dari evaluasi yang membantu
pendidik dan pengajar memahami efektivitas intervensi pendidikan
mereka dan memperbaiki pendekatan untuk hasil yang lebih baik
(Barnes, 2022).
5. pemakaian Portofolio dalam pendidikan antikorupsi yaitu sebagai
metode penilaian yang mengumpulkan berbagai jenis bukti kerja
peserta, termasuk tulisan, proyek, dan refleksi pribadi, yang
menunjukkan pemahaman mereka tentang konsep antikorupsi dan
aplikasi dalam situasi nyata. Portofolio memungkinkan pendidik untuk
melihat perkembangan belajar peserta dari waktu ke waktu dan menilai
bagaimana mereka menerapkan pengetahuan dalam kegiatan praktis.
Kelebihan metode ini yaitu memberi gambaran yang holistik dan
mendalam tentang pencapaian pembelajaran, dan memfasilitasi
penilaian yang lebih subjektif dan personalisasi dari kompetensi dan
perkembangan moral peserta (Newman, 2023).
6. Observasi dan Wawancara, yaitu alat yang sangat baik untuk
menilai sikap dan perilaku peserta dalam konteks alami. Observasi bisa
dilakukan selama aktivitas kelas atau simulasi, di mana pendidik bisa
secara langsung melihat bagaimana peserta mengatasi dilema etis dan
berinteraksi dalam kegiatan yang membutuhkan integritas. Wawancara,
baik itu terstruktur atau semi-terstruktur, memberi wawasan
mendalam tentang pemikiran peserta mengenai korupsi dan nilai-nilai
etika, serta memungkinkan pendidik untuk mengeksplorasi pemahaman
164 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
yang lebih mendalam yang mungkin tidak terungkap melalui metode
penilaian lainnya. Survei, termasuk skala sikap dan kuesioner, juga
sangat berguna untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar peserta
secara efisien, memberi informasi kuantitatif dan kualitatif tentang
sikap, persepsi, dan pengetahuan mereka terhadap isu antikorupsi
(Newman, 2023).
7. pemakaian teknologi, terutama aplikasi digital, dalam evaluasi dan
penilaian pendidikan antikorupsi menawarkan berbagai kemungkinan
yang memperkuat proses pembelajaran dan pemahaman materi.
Aplikasi digital dapat digunakan untuk menyediakan simulasi interaktif
yang memungkinkan peserta untuk melibatkan diri dalam skenario
kehidupan nyata di mana mereka harus membuat keputusan etis. Ini
tidak hanya memperkuat pemahaman teoritis tentang korupsi namun
juga melatih peserta dalam aplikasi praktis dari pengetahuan ini .
Selain itu, platform online dan aplikasi memudahkan untuk
melaksanakan tes dan survei secara efisien, memungkinkan evaluasi
yang cepat dan tepat dari pemahaman peserta serta pengumpulan data
yang besar untuk analisis lebih lanjut (Henderson, 2023). Teknologi
juga memungkinkan real-time feedback dan penilaian formatif yang
berkelanjutan, yang sangat penting dalam pendidikan antikorupsi. Alat
seperti sistem manajemen pembelajaran (LMS) dan aplikasi mobile
dapat memberi umpan balik langsung kepada peserta, yang
membantu mereka memahami area mana yang perlu diperbaiki.
Teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan analytics dapat
digunakan untuk menganalisis hasil tes dan survei, memberi
wawasan mendalam yang dapat digunakan untuk memperbaiki
program secara keseluruhan. Integrasi teknologi ini tidak hanya
memperkaya pengalaman belajar namun juga meningkatkan akurasi dan
efisiensi proses evaluasi dan penilaian dalam pendidikan antikorupsi
(Henderson, 2023).
F. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Implementasi pendidikan antikorupsi merupakan langkah penting dan
strategis dalam usaha menciptakan warga yang lebih transparan dan
adil. Sebagai suatu inisiatif yang bertujuan menginternalisasi nilai-nilai
integritas dan kejujuran, pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan dalam
kurikulum sekolah dan program pendidikan tinggi, serta melalui
kampanye-kampanye sosial yang menjangkau warga luas. Program ini
Evaluasi dan Penilaian Dalam Pendidikan Antikorupsi | 165
harus melibatkan berbagai metode pengajaran, termasuk diskusi kelas, studi
kasus, simulasi, dan proyek-proyek yang mendorong siswa untuk
menganalisis dan merespons secara kritis terhadap isu-isu korupsi yang ada.
Dengan demikian, pendidikan antikorupsi tidak hanya mengedukasi
individu tentang dampak negatif korupsi, namun juga memberi mereka
alat untuk aktif berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan
korupsi di semua aspek kehidupan.
Implementasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui berbagai
metode dan strategi yang disesuaikan dengan konteks pendidikan dan
tujuan yang ingin dicapai. Berikut yaitu beberapa cara implementasi
pendidikan antikorupsi berdasarkan referensi yang tersedia:
1. Integrasi materi antikorupsi dalam kurikulum yang ada merupakan
strategi penting untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan
pemahaman dasar tentang korupsi, dampaknya, serta strategi
pencegahan. Proses integrasi ini melibatkan penyisipan topik dan
kegiatan terkait antikorupsi ke dalam mata pelajaran yang sudah ada,
seperti studi sosial, pendidikan kewarganegaraan, dan bahkan ekonomi.
Tujuannya yaitu untuk memperkenalkan konsep-konsep ini secara
alami dalam konteks yang lebih luas, memperkuat pentingnya nilai-
nilai etis dan integritas dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya,
dalam pelajaran sejarah, guru dapat membahas kasus korupsi yang
terkenal dalam sejarah dan menggali bagaimana kejadian ini
mempengaruhi politik dan warga pada waktu itu. Ini tidak hanya
meningkatkan kesadaran namun juga membantu siswa mengembangkan
kemampuan analitis dan kritis mereka terhadap isu-isu kontemporer
(Patterson, 2023).
2. Selain itu, pemakaian metode pembelajaran yang inovatif dan
partisipatif sangat penting dalam integrasi ini. Metode seperti
pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran layanan bisa sangat
efektif dalam mengajarkan antikorupsi. Siswa dapat terlibat dalam
proyek yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi bagaimana
korupsi mempengaruhi komunitas lokal dan mencari solusi praktis
untuk masalah ini . Kegiatan ini tidak hanya memperkuat
pemahaman mereka tentang konsep-konsep antikorupsi namun juga
mendukung pengembangan keterampilan hidup yang penting seperti
kepemimpinan, kerja sama tim, dan advokasi. Dengan demikian,
integrasi kurikulum antikorupsi memperkaya pengalaman belajar siswa
166 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
dan membekali mereka dengan alat untuk bertindak sebagai warga
negara yang bertanggung jawab dan etis (Patterson, 2023).
3. Pelatihan guru dan pengajar yaitu kunci untuk suksesnya
implementasi materi antikorupsi dalam pendidikan. Untuk mengajar
topik yang sering kali kompleks dan sensitif ini, guru perlu dilengkapi
tidak hanya dengan pemahaman yang mendalam tentang isu korupsi,
namun juga dengan strategi pedagogis yang efektif untuk
mengeksplorasi topik ini dengan siswa dari berbagai usia dan latar
belakang. Pelatihan ini biasanya mencakup sesi mengenai hukum dan
etika, serta teknik untuk memfasilitasi diskusi kelas yang terbuka dan
konstruktif tentang korupsi. Selain itu, pelatihan dapat
memperkenalkan alat-alat dan sumber daya yang dapat membantu guru
menyajikan informasi ini secara menarik dan menantang, sehingga
meningkatkan keterlibatan siswa dalam materi ini (Robinson,
2023).
4. Lebih lanjut, pelatihan yang efektif juga harus mengajarkan guru cara
menghadapi tantangan yang mungkin muncul saat mengajar topik
antikorupsi, seperti resistensi dari siswa atau pertanyaan yang sulit.
Guru perlu dilatih untuk menangani situasi semacam ini dengan
sensitivitas dan keahlian, mengatasi prasangka atau kesalahpahaman
yang mungkin siswa miliki tentang korupsi. Pelatihan ini juga sering
meliputi pembelajaran berbasis skenario, di mana guru dapat berlatih
respons mereka terhadap situasi nyata yang mungkin mereka hadapi di
kelas. Melalui pendekatan holistik ini, pelatihan guru bertujuan untuk
membekali para pendidik dengan alat, pengetahuan, dan kepercayaan
diri yang diperlukan untuk secara efektif menyampaikan materi
antikorupsi dan menginspirasi generasi selanjutnya dari pembuat
perubahan etis (Robinson, 2023).
5. Keterlibatan komunitas dan stakeholder merupakan aspek penting
dalam usaha pendidikan antikorupsi, yang bertujuan untuk memperluas
dampak dan efektivitas program ini. Melibatkan komunitas lokal,
pemimpin bisnis, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah
tidak hanya meningkatkan kesadaran terhadap masalah korupsi, namun
juga memperkuat dukungan terhadap usaha antikorupsi. Komunitas
dapat berpartisipasi dalam seminar dan workshop yang dirancang untuk
menginformasikan dan mendidik anggota tentang cara-cara
mengidentifikasi dan menanggapi korupsi. Selain itu, stakeholder dapat
berkontribusi dalam menyediakan sumber daya, keahlian, dan
Evaluasi dan Penilaian Dalam Pendidikan Antikorupsi | 167
dukungan jaringan, yang semuanya vital dalam membangun program
yang berkelanjutan dan efektif (Watson, 2023).
6. Selain itu, kerjasama antara sekolah dan berbagai pihak ini membantu
mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kebijakan dan
praktik lebih luas di warga . Ini menciptakan lingkungan di mana
antikorupsi menjadi nilai yang terintegrasi, bukan hanya topik yang
dibahas di kelas. Melibatkan stakeholder dalam proses perencanaan dan
evaluasi juga memungkinkan adaptasi program yang lebih baik
terhadap kebutuhan dan tantangan lokal, sehingga meningkatkan
relevansi dan dampaknya. Keterlibatan ini membuka dialog antara
siswa dan warga , mengembangkan pemahaman bersama tentang
pentingnya integritas dan transparansi dalam setiap aspek kehidupan
(Watson, 2023).
Berdasarkan studi terhadap literatur, terdapat beberapa model
pendidikan antikorupsi yang dapat diimplementasikan dan berlaku efektif
dilapangan, antara lain
1. Model Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar: Implementasi
pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui model pendidikan
karakter di sekolah dasar. Dengan menanamkan kebiasaan baik sejak
dini, peserta didik dapat memahami nilai-nilai yang baik dan
mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk nilai-nilai
antikorupsi Sakinah & Bakhtiar (2019).
2. Integrasi Anti-Corruption Education dalam Mata Pelajaran Agama:
Pendidikan antikorupsi dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran
agama, seperti Pendidikan Agama Islam, dengan pendekatan
neurosains. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk memahami
nilai-nilai agama yang mendukung pencegahan korupsi (Suyadi, 2019).
3. Pengembangan Modul Pembelajaran: Implementasi pendidikan
antikorupsi juga dapat dilakukan melalui pengembangan modul
pembelajaran khusus yang fokus pada isu-isu korupsi. Modul ini dapat
membantu siswa memahami dampak buruk korupsi dan usaha -usaha
pencegahannya (Kriyantono & Pratama, 2019).
4. Kantin Kejujuran: Metode kantin kejujuran dapat digunakan sebagai
usaha dalam membentuk karakter antikorupsi pada siswa. Melalui
kantin kejujuran, siswa diajarkan untuk berperilaku jujur dan
bertanggung jawab dalam transaksi sehari-hari (Khotimah et al., 2020).
168 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
5. Sosialisasi Nilai-Nilai Antikorupsi: Implementasi pendidikan
antikorupsi juga dapat dilakukan melalui sosialisasi nilai-nilai
antikorupsi kepada mahasiswa atau siswa. Melalui paparan materi,
diskusi, dan role play, peserta didik dapat memahami pentingnya nilai-
nilai antikorupsi (Nazifah, 2020).
6. Penguatan Karakter Antikorupsi: Implementasi pendidikan antikorupsi
juga dapat dilakukan dengan memberi pengetahuan, pemahaman,
dan pelatihan kepada aparatur desa atau lurah mengenai karakter
antikorupsi. Hal ini bertujuan untuk mengimplementasikan karakter
antikorupsi dalam menjalankan tugas sebagai aparatur desa atau lurah
(Handoyo et al., 2021). Dengan berbagai metode dan strategi
implementasi yang tepat, pendidikan antikorupsi dapat efektif dalam
membentuk generasi yang memiliki kesadaran antikorupsi dan
integritas yang tinggi.
G. DAMPAK PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Pendidikan antikorupsi memiliki potensi dampak jangka panjang yang
signifikan pada individu, dengan mengembangkan kesadaran dan
pemahaman tentang korupsi, serta memberi mereka alat untuk melawannya.
Pendidikan yang efektif tidak hanya menginformasikan siswa tentang
hukum dan konsekuensi dari korupsi namun juga mengembangkan
kompetensi etis dan moral yang diperlukan untuk membuat pilihan yang
bertanggung jawab. Sebagai hasil dari pendidikan ini, individu tidak hanya
menjadi lebih resisten terhadap praktik korup, namun juga lebih cenderung
untuk melapor dan menentang korupsi dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Pendidikan antikorupsi menanamkan nilai-nilai transparansi, integritas, dan
akuntabilitas, yang vital dalam membentuk karakter dan tindakan etis pada
setiap individu (Hawkins, 2023).
Di tingkat warga , pendidikan antikorupsi berkontribusi pada
penciptaan budaya antikorupsi yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan.
Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman umum tentang masalah
ini, warga menjadi lebih mampu mengidentifikasi dan menanggapi
kasus korupsi. Selanjutnya, individu yang mendapat pendidikan antikorupsi
sering menjadi pembela keadilan dan kesetaraan dalam komunitas mereka,
mempengaruhi orang lain melalui perilaku dan keputusan mereka. Dampak
agregat dari banyak individu yang mempromosikan dan mempraktikkan
prinsip-prinsip antikorupsi dapat memicu penurunan signifikan dalam
Evaluasi dan Penilaian Dalam Pendidikan Antikorupsi | 169
tingkat korupsi di tingkat lokal maupun nasional, meningkatkan efisiensi
dan efektivitas lembaga publik dan swasta (Hawkins, 2023).
Selanjutnya, dampak jangka panjang pendidikan antikorupsi juga
meliputi peningkatan tata kelola dan kebijakan publik. Ketika generasi
muda yang terdidik tentang korupsi memasuki dunia kerja, terutama di
sektor publik dan politik, mereka membawa prinsip-prinsip antikorupsi
yang telah mereka pelajari. Hal ini berpotensi membawa perubahan
sistemik dalam cara organisasi dan pemerintah beroperasi, mempromosikan
transparansi dan memperkuat institusi. Akibatnya, pendidikan antikorupsi
dapat memainkan peran kunci dalam transformasi sosial dan ekonomi suatu
negara, menyediakan fondasi untuk pertumbuhan yang lebih inklusif dan
adil yang menguntungkan seluruh warga (Hawkins, 2023).
Berikut Dampak dari pendidikan antikorupsi dapat tercermin dalam
berbagai aspek, seperti berikut:
1. Perubahan Sikap dan Perilaku: Pendidikan antikorupsi dapat
berdampak pada perubahan sikap dan perilaku individu. Melalui
pemahaman nilai-nilai antikorupsi, peserta didik dapat
menginternalisasi prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan transparansi
dalam berbagai aspek kehidupan mereka Sakinah & Bakhtiar (2019).
2. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan: Pendidikan antikorupsi dapat
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga terkait dampak
negatif dari korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang
konsekuensi korupsi, warga dapat lebih proaktif dalam mencegah
dan melawan tindakan korupsi (syarifuddin, 2022).
3. Penguatan Budaya Antikorupsi: Melalui pendidikan antikorupsi,
budaya antikorupsi dapat diperkuat dalam warga . Dengan
menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran sejak dini, generasi
muda dapat menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi di
lingkungan sekitar mereka (Tambunan & Muhammad, 2021).
4. Penegakan Hukum yang Tegas: Pendidikan antikorupsi juga dapat
berdampak pada penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik
korupsi. Dengan kesadaran yang tinggi terkait konsekuensi korupsi,
penegakan hukum dapat diperkuat (Tambunan & Muhammad, 2021).
H. RANGKUMAN MATERI
Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk tidak hanya mengedukasi namun
juga mengubah sikap dan perilaku terkait korupsi. Dalam rangka mencapai
tujuan ini, program pendidikan ini memanfaatkan evaluasi dan
170 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
penilaian yang sistematis. Evaluasi yaitu proses yang mencakup
pengumpulan dan analisis data untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan
dampak program pendidikan secara keseluruhan. Melalui metode seperti
Evaluasi Kirkpatrick dan Model CIPP, evaluator dapat mengukur berbagai
aspek dari reaksi peserta hingga hasil jangka panjang yang mencakup
penurunan insiden korupsi. Evaluasi ini tidak hanya memfokuskan pada
peningkatan pengetahuan, tapi juga melihat perubahan perilaku dalam
konteks kerja atau kehidupan sehari-hari peserta.
Di sisi lain, penilaian dalam pendidikan antikorupsi fokus pada
pengukuran pencapaian spesifik, kompetensi, atau hasil pembelajaran
individu atau kelompok. Dengan memakai penilaian formatif dan
sumatif, pendidikan antikorupsi memastikan bahwa proses belajar
berlangsung efektif. Penilaian formatif dilakukan secara berkelanjutan
selama program, memberi umpan balik yang memungkinkan perbaikan
segera, sedang penilaian sumatif mengukur tingkat pencapaian tujuan
pembelajaran di akhir periode instruksional. Melalui berbagai metode
evaluasi dan penilaian ini, program pendidikan antikorupsi bertujuan untuk
menciptakan dampak yang berkelanjutan, membekali peserta dengan
pengetahuan dan keterampilan untuk melawan korupsi secara aktif dalam
kehidupan mereka.
___________________________
1. Jelaskan proses evaluasi dalam konteks pendidikan antikorupsi dan
berikan contoh bagaimana evaluasi dapat membantu meningkatkan
program pendidikan ini .
2. Diskusikan perbedaan antara evaluasi dan penilaian dalam konteks
pendidikan antikorupsi dan jelaskan mengapa keduanya penting untuk
keberhasilan program pendidikan.
3. Deskripsikan Model CIPP dalam evaluasi program pendidikan
antikorupsi. Jelaskan bagaimana setiap komponen (Context, Input,
Process, Product) berkontribusi terhadap evaluasi yang efektif.
4. Bedakan antara penilaian formatif dan sumatif dalam pendidikan
antikorupsi. Berikan contoh metode yang mungkin digunakan dalam
masing-masing jenis penilaian.
5. Jelaskan bagaimana pendidikan antikorupsi dapat mengukur perubahan
sikap dan perilaku terhadap korupsi di antara peserta. Diskusikan jenis
instrumen yang dapat digunakan untuk menilai perubahan ini dan
pentingnya hasilnya bagi kesuksesan program.
Evaluasi dan Penilaian Dalam Pendidikan Antikorupsi | 171
DAFTAR PUSTAKA
Aksinudin, S., Wiyono, S., & Nariswari, A. F. (2022). Civic education as
anti-corruption education for college students. Jurnal Civics: Media
Kajian Kewarganegaraan, 19(1), 53-63.
https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.45981
Astafurova, O., Borisova, A. S., Golomanchuk, E. V., & Omelchenko, T.
(2020). Anti-corruption education of public officers using digital
technologies. International Journal of Information and Education
Technology, 10(2), 90-94.
https://doi.org/10.18178/ijiet.2020.10.2.1345
Baker, L. (2022). Understanding Educational Evaluation and Assessment:
Foundations and Approaches. New York, NY: Routledge.
Barnes, L. (2022). Evaluating Learning in Anti-Corruption Education:
Cognitive, Affective, and Psychomotor Assessments. Cambridge,
UK: Academic Press.
Chamami, M. R., Nasikhin, N., & Saefudin, A. (2022). Development of
augmented reality in islamic religious education as an anti-corruption
learning medium. Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan
Kewarga an, 20(2), 147-163.
https://doi.org/10.21154/cendekia.v20i2.3817
Dewantara, J. A., Hermawan, Y., Yunus, D., Prasetiyo, W. H., Efriani, E.,
Arifiyanti, F., … & Nurgiansah, T. H. (2021). Anti-corruption
education as an effort to form students with character humanist and
law-compliant. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 18(1),
70-81. https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.38432
Fletcher, M. (2022). Evaluating Anti-Corruption Education: Techniques
and Impact. New York, NY: Scholarly Press.
Greenwood, L. (2023). Evaluative Practices in Anti-Corruption Education:
Formative and Summative Approaches. London, UK: Integrity Press.
Hamilton, E. (2024). Adaptive Learning Strategies in Anti-Corruption
Education: Needs Analysis and Program Development. Chicago, IL:
Modern Educator Press.
Handoyo, E., Wijayanti, T., Irawan, H., Khomsani, I., & Hermawan, D.
(2021). Penguatan karakter antikorupsi bagi lurah di kecamatan
172 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
gunungpati kota semarang. Jurnal Abdimas, 25(2), 119-126.
https://doi.org/10.15294/abdimas.v25i2.32372
Handoyo, E., Wijayanti, T., Irawan, H., Khomsani, I., & Hermawan, D.
(2021). Penguatan karakter antikorupsi bagi lurah di kecamatan
gunungpati kota semarang. Jurnal Abdimas, 25(2), 119-126.
https://doi.org/10.15294/abdimas.v25i2.32372
Harrison, E. (2023). Evaluation vs. Assessment in Education: Definitions
and Differentiations. London, UK: Academic Press.
Hawkins, J. (2023). Long-Term Impacts of Anti-Corruption Education on
Individuals and Societies. Oxford, UK: Oxford University Press.
Henderson, G. (2023). Technology in Anti-Corruption Education: Digital
Tools for Assessment and Evaluation. San Francisco, CA: Tech for
Good Publishing.
Hulukati, W. and Rahmi, M. (2020). Instrumen evaluasi karakter
mahasiswa program pendidikan guru pendidikan anak usia dini.
Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(2), 851.
https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.468
Johnson, T. (2021). Empowering the Next Generation: The Role of
Education in Anti-Corruption Efforts. Oxford, UK: Oxford
University Press.
Khotimah, R. P., Putro, D. S., Utomo, G. W., Hidayah, A. F., Astriyanti, N.
E., Sari, Y. R., … & Zakiah, Z. (2020). Penanaman karakter
kejujuran melalui kantin antikorupsi pada siswa sd/mi ngargorejo,
ngemplak, boyolali. Buletin KKN Pendidikan, 2(1).
https://doi.org/10.23917/bkkndik.v2i1.11167
Kriyantono, R. and Pratama, B. I. (2019). Pemanfaatan permainan
komputer berlisensi free software sebagai media pembelajaran
antikorupsi pada anak. Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian
Kepada warga , 2(2), 374-386.
https://doi.org/10.31294/jabdimas.v2i2.5929
Lawson, T. (2023). Assessment Methods in Anti-Corruption Education:
Understanding and Shaping Student Perspectives. London, UK:
Educational Insights.
Munthe, A. P. (2015). Pentingnya evaluasi program di institusi pendidikan:
sebuah pengantar, pengertian, tujuan dan manfaat. Scholaria: Jurnal
Pendidikan Dan Kebudayaan, 5(2), 1.
https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14
Evaluasi dan Penilaian Dalam Pendidikan Antikorupsi | 173
Nazifah, L. (2020). Sosialisasi nilai-nilai dasar antikorupsi kepada
mahasiswa fakultas teknik universitas muhammadiyah jakarta.
LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada warga , 2(1), 19-24.
https://doi.org/10.53860/losari.v2i1.20
Newman, S. (2023). Comprehensive Assessment Tools in Anti-Corruption
Education. Boston, MA: Education and Ethics Publishers.
Ningsih, W. A. R., Nawawi, I., & Umayaroh, S. (2022). Analisis peran
guru dalam penanaman nilai pendidikan antikorupsi pada siswa kelas
vi sd. Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan,
2(11), 1013-1026. https://doi.org/10.17977/um065v2i112022p1013-
1026
Patterson, J. (2023). Curriculum Integration of Anti-Corruption Themes:
Strategies and Implications. New York, NY: Educational Reform
Publications.
Primasari, I. F. N. D., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Analisis
kebijakan dan pengelolaan pendidikan terkait standar penilaian di
sekolah dasar. Jurnal Basicedu, 5(3), 1479-1491.
https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.956
Pritaningtias, D. W., Barendriyas, A. S., Sabela, A. R., & Utari, I. S. (2019).
Implementation of anti-corruption education through penetrasi
method (penanaman 9 nilai karakter antikorupsi) for the urban
village community of jabungan. Indonesian Journal of Advocacy and
Legal Services, 1(1), 45-64. https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33752
Robertson, D. (2021). Evaluating Educational Programs: Approaches and
Applications in Anti-Corruption Education. Boston, MA: Academic
International.
Robinson, M. (2023). Training Educators for Anti-Corruption Education:
Approaches and Challenges. London, UK: Global Education
Innovators.
Sakinah, N. and Bakhtiar, N. (2019). Model pendidikan antikorupsi di
sekolah dasar dalam mewujudkan generasi yang bersih dan
berintegritas sejak dini. El-Ibtidaiy:Journal of Primary Education,
2(1), 39. https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689
Sakinah, N. and Bakhtiar, N. (2019). Model pendidikan antikorupsi di
sekolah dasar dalam mewujudkan generasi yang bersih dan
berintegritas sejak dini. El-Ibtidaiy:Journal of Primary Education,
2(1), 39. https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689
174 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
Sakinah, N. and Bakhtiar, N. (2019). Model pendidikan antikorupsi di
sekolah dasar dalam mewujudkan generasi yang bersih dan
berintegritas sejak dini. El-Ibtidaiy:Journal of Primary Education,
2(1), 39. https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689
Salirawati, D. (2021). Identifikasi problematika evaluasi pendidikan
karakter di sekolah. Jurnal Sains Dan Edukasi Sains, 4(1), 17-27.
https://doi.org/10.24246/juses.v4i1p17-27
Slamet, F. A., Lasan, B. B., & Muslihati, M. (2021). Pengembangan media
bimbingan fliipbook nilai-nilai pendidikan antikorupsi bagi siswa
madrasah ibtida’iyah attaraqqie. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian,
Dan Pengembangan, 6(1), 84.
https://doi.org/10.17977/jptpp.v6i1.14393
Smith, J. (2019). Education Against Corruption: Frameworks and
Strategies. New York, NY: Springer.
Sulistyawati, S., Risnawaty, R., & Purba, N. (2017). Anti corruption
education through characters building value. IOSR Journal of
Humanities and Social Science, 22(01), 07-11.
https://doi.org/10.9790/0837-2201020711
Sunariyanti, S. (2020). Penerapan etika kristen dalam pendidikan
antikorupsi di keluarga. Sanctum Domine: Jurnal Teologi, 7(1), 107-
120. https://doi.org/10.46495/sdjt.v7i1.46
Sunariyanti, S. (2020). Penerapan etika kristen dalam pendidikan
antikorupsi di keluarga. Sanctum Domine: Jurnal Teologi, 7(1), 107-
120. https://doi.org/10.46495/sdjt.v7i1.46
Suyadi, S. (2019). Integration of anti-corruption education (pak) in islamic
religious education (pai) with neuroscience approach (multi-case
study in brain friendly paud: i sleman kindergarten yogyakarta).
INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 12(2), 307-330.
https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i2.307-330
Suyadi, S. (2019). Integration of anti-corruption education (pak) in islamic
religious education (pai) with neuroscience approach (multi-case
study in brain friendly paud: i sleman kindergarten yogyakarta).
INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 12(2), 307-330.
https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i2.307-330
syarifuddin, S. (2022). Kebijakan antikorupsi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di kantor camat baranti kabupaten sidenreng rappang..
https://doi.org/10.31219/osf.io/x4k5g
Evaluasi dan Penilaian Dalam Pendidikan Antikorupsi | 175
Tambunan, Y. N. A. and Muhammad, A. (2021). Penegasan budaya
antikorupsi pada lembaga pemasayarakatan di indonesia. Innovative:
Journal of Social Science Research, 2(1), 140-144.
https://doi.org/10.31004/innovative.v2i1.2898
Thompson, J. (2020). Evaluating Anti-Corruption Education: Methods and
Outcomes. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Watson, P. (2023). Community and Stakeholder Engagement in Anti-
Corruption Education. New York, NY: Civic Integrity Press.
Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan
antikorupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. Muqoddima
Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi, 2(1), 1-18.
https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01
Widhiyaastuti, I. G. A. A. D. and Ariawan, I. (2018). Meningkatkan
kesadaran generasi muda untuk berperilaku anti koruptif melalui
pendidikan antikorupsi. Acta Comitas, 3(1), 17.
https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p02
Zuber, A. (2018). Strategi antikorupsi melalui pendekatan pendidikan
formal dan kpk (komisi pemberantasan korupsi). Journal of
Development and Social Change, 1(2), 178.
https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2.23058
176 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
(TEORI, METODE DAN PRAKTIK)
BAB 9: PERAN PEMERINTAH DALAM
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Wahyu Ramadhani, S.H., M.H. CPM.
Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa
178 | Pengantar Pendidikan Antikorupsi (Teori, Metode dan Praktik)
PERAN PEMERINTAH DALAM
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
A. PENDAHULUAN
Korupsi kini sudah menjadi perilaku budaya, bahkan menjadi bahan
perdebatan dan selalu menjadi topik hangat khususnya di Indonesia.
Meskipun kejadian ini terkesan biasa terjadi di warga , namun hal ini
memprihatinkan sebab terjadi dimana-mana, termasuk di kantor
pemerintahan dan institusi pendidikan. Oleh sebab itu, dari segi hukum,
usaha penindakan dan penghapusan yang dilakukan pemerintah masih
intensif. Namun mungkin pemerintah telah melupakan aspek mendasar dari
pendidikan, dan meskipun pendidikan merupakan usaha pemberantasan
korupsi, namun sangat sedikit yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui
pendidikan. Pendidikan antikorupsi memang sudah dilakukan di tingkat
sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, namun semua
masih bersifat teoritis. Langkah-langkah dan metode yang harus diikuti
oleh siswa dan guru ketika menerapkan praktik antikorupsi belum
ditetapkan. Dalam hal ini, ada kebutuhan untuk melihat secara kritis
pendidikan yang mengedepankan pembelajaran antara guru dan siswa guna
meningkatkan kesadaran tentang bagaimana mereka berperilaku dan
melawan korupsi.
B. RINCIAN PEMBAHASAN MATERI
Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun
2003 mendefinisikan Pendidikan yaitu usaha yang dilakukan secara sadar,
terencana, terpola dan dapat dievaluasi oleh pendidik didalam usaha
menumbuhkan serta mengembangkan potensi yang ada pada anak ini .
Arah pendidikan bangsa ditujukan untuk menghasilkan sumber daya
manusia yang berkarakter, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT,
beraklak mulia, kreatif, mandiri, bertanggung jawab serta mempunyai
moral dan etika untuk tidak berbuat merugikan diri sendiri dan orang lain.
sedang menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa,
BAB 9
Peran Pemerintah Dalam Pendidikan Antikorupsi | 179
‘....pendidikan merupakan daya usaha untuk memajukan bertumbuhnya
budi pekerti (karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak. Dari kedua hal
ini mak
