dasar pidana 4

dasar pidana 4

   Mei 24, 2023       mayatku

---

disebut dengan sistem pemasyarakatan.  

Sejak disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menjadi landasan hukum yang kuat dari 

segi formil dan materil dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Berhasil atau tidaknya 

pembinaan sesuai sistem pemasyarakatan ditentukan oleh faktor pendukung yaitu lembaga 

pemasyarakatan (meliputi antara lain faktor organisasi, personal petugas, sarana prasarana dan 

                                                     

financial); narapidana; dan masyarakat. Implementasinya, secara sederhana faktor-faktor 

ini  dapat dicerminkan dalam pola perlakuan atau sikap petugas pemasyarakatan terhadap 

narapidana dan kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. 

 

3. Pidana kurungan  

Pada dasarnya mempunyai dua fungsi, pertama sebagai custodia honesta untuk delik 

yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yaitu delik culpa dan beberapa delik dolus, 

seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP)233 dan pailit sederhana (Pasal 396 

KUHP)234 pasal-pasal ini  diancam dengan pidana penjara. Contoh ini  sebagai delik 

yang tidak menyangkut kejahatan kesusilan, sedangkan yang ke dua yaitu  sebagai cutodia 

simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran, maka pidana kurungan 

menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, 

yaitu penempatan ditempat kerja negara.235 

Menurut Roeslan Saleh, pidana kurungan hanya untuk kejahatan-kejahatan culpoos, 

dan sering alternatif dengan pidana penjara, juga pada pelanggaran-pelanggaran berat. 

Beberapa pidana pokok sering secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama, 

alternatif berarti bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara 

kumulatif dengan denda. Jadi pidana penjara atau kurungan dan denda tidaklah mungkin, 

dalam perkara-perkara perbuatan pidana ekonomi. Di negara lain sudah dimungkinkan, 

walaupun dalam pidana bersyarat yaitu disamping pidana bersyarat ditimpakan pula pidana 

denda yang tidak bersyarat. Bilamana denda yang diancamkan terhadap kejahatan biasa ini 

                                                     

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan 

Pembina, yang dibina dan masyarakat. 

Pasal 182 KUHP “ Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan. Barang siapa 

membujuk orang supaya menantang berkelahi seorang lawan seorang atau menyuruh orang menerima tantangan itu, 

jikalau akhirnya perkelahian seorang lawan itu terjadi; barang siapa dengan sengaja menyampaikan tantangan jikalau 

kemudiannya perkelahian seorang lawan seorang itu terjadi.” 

Pasal 396 KUHP” Saudagar yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan menyerahkan benda-benda 

menurut hukum, karena bersalah bangkrut biasa. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan. Jika 

hidupnya boros, jika ia dengan maksud untuk mempertangguhkan pailitnya itu, telah meminjam uang dengan memakai 

perjanjian yang berat, sedang diketahuinya bahwa pinjaman itu tiada dapat mencegah pailitnya. Jika ia tidak dapat 

memberikan dalam keadaan baik dan lengkap buku dan surat keterangan tempat ia mengadakan catatan menurut Pasal 

6 KUH Dagang dan surat lain yang disimpannya menurut pasal itu”. 

 

alternatif dengan pidana penjara (Pasal 167, 281,310, 351, 362) kurungan (Pasal 231, ayat (4)) 

atau pidana dan kurungan atau kedua-duanya (Pasal 188, 483).236  

4. Pidana Denda 

Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-

abad. Anglo saxon mula-mula secara sistematis menggunakan hukuman finansial bagi pelaku 

kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi ini  

menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk 

menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya 

pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan 

harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan korban yaitu  faktor penting 

dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang. 

Pidana denda itu sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua daripada pidana 

penjara. Pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Dalam zaman 

modern, denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatifkan dengan penjara.238 

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan 

trakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. 

Pidana denda diancamkan sering kali sebagai altenatif dengan pidana kurungan terhadap 

hampir semua pelanggaran (overtredingen) yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap 

semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara. 

Demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. 

Alternatif lain yaitu  dengan pidana kurungan. Pidana denda itu jarang sekali diancamkan 

terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.239 

Pengaturan pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 jo. Pasal 30. Pasal 30 

mengatur mengenai pola pidana denda. Ditentukan bahwa banyaknya pidana denda sekurang-

                                                     

kurangnya Rp. 3,75 sebagai ketentuan minimum umum.240 Mengenai pidana denda oleh pembuat 

undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal dalam 

KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat 

ditetapkan oleh Hakim. 

Pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang 

merupakana jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam 

peraktek peradilan di negara kita . Sejak 1960 sampai sekarang, belum ada ketentuan yang 

menyesuaikan mengenai ukuran harga barang yang telah meningkat dalam perekonomian di 

negara kita . Hal inilah yang kemudian dijadikan alasan bagi penegak hukum untuk menerapkan 

pidana hilang kemerdekaan, dibandingkan dengan pemberian pidana denda. 

Dalam suatu sanksi pidana, penderitaan merupakan salah satu unsur yang penting, sama 

pentingnya dengan unsur-unsur pidana lainnya. Walaupun demikian hal ini  tidak boleh 

digunakan sebagai sarana pembalasan, tetapi tidak lebih hanya shock terapi bagi narapidana agar 

dia sadar. Pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu 

perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus 

ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.241 Dengan ancaman 

pidana yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk menakut-

nakuti sipenjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum, yaitu sebagai 

cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan. Menurut Emile 

Durkheim bahwa fungsi dari pidana yaitu  untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan 

emosi-emosi yang ditimbulkan atau guncangan oleh adanya kejahatan.242 

5. Pencabutan Hak-Hak Tertentu 

 Pidana  tambahan  berupa  pencabutan  hak-hak  tertentu  tidak berarti   hak-hak 

terpidana  dapat  dicabut.  Pencabutan  ini   tidak meliputi  pencabutan  hak-hak  kehidupan  

dan  juga  hak-hak  sipil  dan hak-hak ketatanegaraan.  Pencabutan hak-hak tertentu ini  

yaitu  suatu  pidana  di  bidang  kehormatan  dengan  melalui  dua  cara  yaitu tidak bersifat 

otomatis  tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim dan tidak berlaku selama hidup tetapi 

                                                    

menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. Pasal  35  KUHP  

menyatakan  hak-hak  tertentu  yang  dapat  dicabut yaitu:243 

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; 

2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 

3. Hak  memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan  yang  diadakan berdasarkan aturan umum; 

4. Hak  menjadi  penasihat  atau  pengurus  menurut  hukum,  hak menjadi  wali  pengawas,  

pengampu  atau  pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri; 

5. Hak  menjalankan  kekuasaan  bapak,  menjalankan  perwakilan atau pengampuan atas anak 

sendiri; 

6. Hak menjalankan pencaharian tertentu. 

 

6. Perampasan Barang Tertentu 

 Pidana tambahan terhadap perampasan barang tertentu termasuk barang milik terpidana. 

Perampasan milik terpidana merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, karena meskipun 

perampasan ini  hanya terhadap barang-barang  tertentu milik terpidana, namun dengan 

dirampasnya barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang. 

 Diantara pidana-pidana tambahan, jenis pidana tambahan perampasan barang inilah 

yang paling atau paling sering dijatuhkan oleh pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan 

prevensi atau imperatif atau fakultatif.  

 Undang-undang hukum pidana tidak mengenal adanya perampasan seluruh harta 

kekayaan, karena jika  sampai terjadi demikian keluarga terpidana akan mati kelaparan. 

Perampasan terhadap barang-barang tertentu dari harta kekayaan milik terpidana itu harus 

dilakukan dengan keputusan hakim dan harus disebutkan secara terperinci satu persatu dalam 

putusan hakim yang bersangkutan. Ada dua macam  barang  yang  dapat  dirampas,  yaitu  

a. Barang-barang  yang  di dapat  karena  kejahatan,misalnya seperti uang yang diperoleh dari 

kejahatan pencurian dll. Barang-barang ini disebut dengan corpora delicti dan barang-barang 

inilah yang selalu dapat dirampas asalkan menjadi milik dari terpidana dan berasal dari 

kejahatan, baik kejahatan dolus maupun kejahatan colpus. Dal hal corpora delicti itu diperoleh 

dengan pelanggaran (overtredingen) maka barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-                                                     

hal yang ditentukan oleh undang-undang misalnya Pasal 502 ayat (2) dan Pasal 519 ayat (2) , 

Pasal 549 ayat (2) dan lain-lain 

b. barang-barang  yang  dengan  sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Misalnya senjata 

api, pistol pisau, belati, bahan racun, alat-alat aborsi yang tidak sah dan lain sebagainya. Barang-

barang ini disebut dengan isntrumenta delicti dan selalu dapat  dirampas asalkan itu merupakan 

milik terpidana dan dipakai untuk melakukan kejahatan colpus atau pelanggaran, maka 

instrumenta delicti itu hanya dapat dirampas dal hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang 

misalnya Pasal 205 ayat (3), Pasal 502 ayat (2) , Pasal 519 ayat (2), Pasal 549 ayat (2) dam lain 

sebagainya. 

 Pasal 39 KUHP menyatakan: 

(1) Barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari kejahatan  atau  sengaja 

dipergunakan  untuk  melakukan kejahatan, dapat dirampas. 

(2)  Dalam  hal  karena  pemidanaan  karena  kejahatan  yang  tidak dilakukan  dengan  sengaja,  

atau  karena  pelanggaran,  dapat juga  dirampas  seperti  diatas,  tetapi  hanya  dalam  hal  

yang ditentukan dalam undang-undang. 

(3) Perampasan  dapat  dilakukan  terhadap  orang  yang  bersalah yang oleh hakim diserahkan 

kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang disita 

 Pada prinsipnya barang-barang dirampas itu harus milik terpidana, sehingga terpidana 

pribadi dapat merasakan akibat putusan pidana tambahan perampasan ini . Akan tetapi dalam 

hal-hal perampasan itu menonjol sebagai satu tindakan polisi dan sifat pidananya hampir 

dihilangkan, maka tidak perlu keharusan bahwa barang yang hendak dirampas itu harus milik 

terpidana, seperti ketentuan dalam Pasal 250 bis KUHP kalimat terakhir bahwa dirampas juga jika 

barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana. Disampiang itu, ada pula perumusan ketentuan 

pidana yang dalam redaksinya tidak mengulangi dengan tegas prinsip umum bahwa barang-barang 

yang hendak dirampas itu harus menjadi milik terpidana, misalnya Pasal 261 ayat (2), dan Pasal 

275 ayat (2) KUHP. Perampasan barang menurut ketiga pasal ini  bersifat imperatif. 

 Ketentuan perampasan dalam pasal-pasal khusus ini merupakan penegasan bahw prinsip 

umum barang-barang yang hendak dirampas harus menjadi milik terpidana itu harus 

dipertahankan, kecuali dalam hal-hal ada penegasan seperti ini  dalam Pasal 250 bis KUHP. 

Kalimat terkahir dalam itu Pasal 250 bis KUHP bahwa barang bukan kepunyaan terpidana yang 

                                                    

dirampas itu masih ada persoalannya, jika barang yang hendak dirampas itu milik terpidana 

bersama-sama dengan milik orang lain yang tidak bersangkut dalam perkara yang dituduhkan 

terhadap terpidana masih juga dapat dirampas? Mengenai hal ini, berdasarkan prinsip umum dan 

pengecualian yang ditentukan oleh undang-undang maka selayaknya barang milik bersama itu 

dapat dirampas setelah diamati keperluannya untuk merampas dan kedudukan hukum barang yang 

bersangkutan.  Misalnya milik bersama itu pembelian senjata api atau bahan petasan yang terkait 

dengan kejahatan. 

 Namun jika  barang milik bersama tidak bersifat berbahaya, kiranya perlu 

dipertimbangkan perlindungan hukum bahwa dalam hal demikian ini tidak dapat dilakukan 

perampasan karena perampasan ini  akan meliputi pula barang yang tidak menjadi milik 

terpidana.  

 

7. Pengumuman Putusan Hakim 

 Di  dalam  Pasal  43  KUHP  ditentukan  bahwa  jika   hakim memerintahkan supaya 

diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau  aturan  umum  yang  lain,  maka  harus  

ditetapkan  pula  bagaimana cara  melaksanakan  perintah  atas  biaya  terpidana.  Menurut  Andi 

Hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman 

putusan hakim, maka dapat  disimpulkan bahwa tujuan  pidana  tambahan  ini   yaitu   agar  

masyarakat  waspada terhadap  kejahatan-kejahatan  seperti  penggelapan,  perbuatan  curang 

dan lainnya. 

 

C. Pidana Bersyarat  

 Masuknya lembaga pidana bersyarat kedalam Hukum Pidana Belanda dan kemudian 

hukum pidana negara kita , merupakan dampak dari pertumbuhan lembaga-lembaga semacam ini di 

Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa Barat.Lembaga seperti ini pertama kali muncul di Amerika 

Serikat pada tahun 1887, dengan nama probation. Melalui lembaga ini dimungkinkan untuk 

menunda penjatuhan pidana dengan cara menempatkan terdakwa dalam probation dengan 

pengawasan seorang probation officer. 

                                                     

 

 Lembaga probation berkembang dengan cepat, sampai akhirnya masuk ke negara-

negara lain, seperti Inggris, Perancis, dan Belgia. Hanya saja di Perancis dan Belgia, lembaga ini 

berubah menjadi penundaan pelaksanaanpidana dan tidak diperlukan  probation officer untuk 

melaksanakan pengawasan terhadap terpidana. Jadi, menurut sistem Amerika Serikat dan 

Inggris, hakim pada waktu mengadili terdakwa tidak menetapkan pidana, tetapi menentukan 

jangka waktu tertentu bagi terdakwa untuk berada dalam probation, dengan ketentuan atau syarat-

syarat tertentu. Agar terdakwa menepati syarat-syarat ini , maka ia diawasi oleh petugas. 

jika  selama dalam probation, terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar syarat 

lainyang ditentukan, makaia akan diajukan lagi ke persidangan untuk dijatuhi pidana. 

 Sementara pada sistem Perancis dan Belgia, hakim pada waktu mengadili terdakwa 

sudah menetapkan lamanya pidanapenjara yang harus dijalani, tetapi karena keadaan-keadaan 

tertentu ia memutuskan untuk menunda pelaksanaan pidana ini. Artinya pidana yang telah 

dijatuhkan tidak perlu dijalani, asalkan dalam suatu waktu yang ditentukan oleh hakim, terdakwa 

telah memenuhi syaratsyarat yang telah ditetapkan. jika  dalam masa penundaan ini  

terpidana melanggar syarat-syarat, maka pidana yang telah ditetapkan tadi harus dijalani. Selama 

dalam masa penundaan, terpidana tidak dibantu oleh probation officer. 

 Pidana bersyarat diberlakukan di negara kita  dengan staatblad 1926 No. 251 jo 486, pada 

bulan januari 1927 yang kemudian diubah dengan Staatblad No. 172. Pidana bersyarat sendiri 

memiliki sinonim dengan hukuman percobaan (Voorwardelijke Veroordeling). Namun berkaitan 

dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai, sebab penamaan ini itu memberi 

kesan seolaholah yang digantungkan pada syarat itu yaitu  pemidanaannya atau penjatuhan 

pidananya. Padahal yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu itu, sebenarnya yaitu  

pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Pidana bersyarat sendiri 

merupakan salah satu jenis penerapan sanksi pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP), selain 

itu terdapat penerapan sanksi pidana lain yang di luar LP, yaitu:251 

a. Pelepasan bersyarat  

b. Bimbingan lebih lanjut  

c. Proses asimilasi/ integrasi  

                                                     

 

d. Pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan untuk terpidana anak  

e. Pengentasan anak yang diserahkan negara dengan keputusan hakim atau orang tua/ wali 

 Pidana bersyarat memiliki pengertian sebagaimana yang dikemukan Lamintang yaitu  

Pidana bersyarat yaitu  suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim telah digantungkan 

pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam putusannya.252 Menurut Muladi Pidana 

bersyarat yaitu  suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana ini , 

kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau 

khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara 

ini  mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan  

atau memerintahkan agar pidana dijalani jika   terpidana melanggar syarat-syarat ini . 

Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana. Sedangkan menurut 

R. Soesilo, Pidana bersyarat yang biasa disebut peraturan tentang “hukum dengan perjanjian” atau 

“hukuman dengan bersyarat” atau “hukuman janggelan” artinya yaitu : orang dijatuhi hukuman, 

tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terhukum sebelum 

habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh 

hakim kepadanya, jadi keputusan penjatuhan hukuman tetap ada. 

 Selain mengenai pengertian pidana bersyarat di atas, Sosilo juga berpendapat bahwa 

maksud dari penjatuhanpidana bersyarat ini yaitu  untuk memberi kesempatan kepada terpidana 

supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri tidak akan 

berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian (syarat-syarat) yang telah ditentukan 

oleh hakim kepadanya.255 

 Pengaturan mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada: 

Pasal 14a ayat (1):  

jika  hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk 

kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula di kemudian hari ada 

putusan hakim yangmenentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan 

pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah  

                                                     

 

ini  di atas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat-syarat khusus 

yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.  

Pasal 14b KUHP  

(1) Dalam perkara kejahatan dan pelanggara yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 

536, maka percobaanitu selama-lamanya tiga tahun dan perkara pelanggaran yang lain selama-

lamanya dua tahun.  

(2) Masa percobaan itu mulai, segeraputusan itu sudah menjadi tetap dan diberitahukan kepada 

orang yang  dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang-undang.  

(3) Masa percobaan itu tidak dihitung, selama orang yang dipidana itu ditahan dengan sah.  

Pasal 14c ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut :  

(1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain 

menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat 

menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu,  yang lebih pendek daripada 

masa  percobaannya, harus mengganti segalaatau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh 

tindak pidana, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu dalam 

waktu yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang daripada masa percobaan itu.  

(2) Dalam hal menjatuhkan pidana, baik pidana penjara yang lamanya lebih dari tiga bulan, 

maupun pidana kurungan karana salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, 

504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus 

yang lain pula tentang kelakuan orang yang dipidana itu, yang harus dicukupinya dalam masa 

percobaan itu atau dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.  

(3) Segala janji itu tidak boleh mengurangkan kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik. 

Pasal 14d  

(1) Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu diserahkan kepada pegawai 

negeriyang akan menyuruh menjalankan pidana itu, jika sekiranya kemudian hari 

diperintahkan akan menjalankannya.  

(2) Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh memberi perintah kepada 

sebuah lembaga yang bersifat badan hukum dan berkedudukan di daerah Republik negara kita  

atau kepada orang yang memegang sebuah lembaga yang berkedudukan di situ atau kepada 

seorang pegawai neeri istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada orang yang 

dipidana itu tentang mencukupi syarat khusus itu.  

 

 

Pasal 14e KUHP  

Baik sesudah menerima usul dari pegawai negeri yang ini  dalam ayat pertama pasal 14d, 

maupun atas permintaan orang yang diberi putusan mengubah syarat khusus yang ia telah tetapkan 

atawaktu berlaku syarat itu diadakannya dalam masa percobaan, dapat menyerahkan hal memberi 

bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang masa 

percobaan itu satu kali. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua waktu yang selama-lamanya 

dapat ditentukan untuk masa percobaan itu. 

Pasal 14f KUHP  

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal yang di atas, maka sesudah menerima usul dari 

pegawai negeri yang diterangkan dalam ayat pertama pasal 14d, hakim yang mula-mula 

memberi putusan dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan., atau menentukan 

supaya orang yang dipidana itu ditegur atas namanya, yaitu jika dalam masa percobaan itu 

orang ini  melakukan tindak pidana dan karena itu dipidana menurut putusan yang tak 

dapat diubah lagi, atau jika masa percobaan itu orang ini  dipidana menurut putusan yang 

tak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu 

mulai. Dalam hal memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur.  

(2) Perintah menjalankan pidana tidak lagi dapat diberikan, jika masa percobaan sudah habis, 

kecuali jikasebelum habis masa percobaan itu orang yang dipidana ini  dituntut karena 

melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang 

tak dapat dirubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan mejalankan pidananya diberikan 

dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat dirubah lagi. 

Pasal dalam KUHP ini  oleh Muladi disimpulkan menjadi persyaratan dapat 

dijatuhkannya pidana bersyarat, yaitu antara lain: 

a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari 1 (satu) 

tahun. Jadi dalam hal in ipidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana 

penjara dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun, 

sehingga yang menentukan bukanlah ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan 

pada pelaku tindak pidana ini , tetap pada pidana yang dijatuhkan terhadap si 

terdakwa, dari penjelasan ini nampak bahwa pidana bersyarat dipergunakan 

berdasarkan maksud daripada hakim dalam memutus, pada saat ia hendak memberi pidana 

                                                     

satu tahun, maka hakim ini  memiliki hak untukmemberikan pidana bersyarat pada 

terdakwa ini , akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam pasal 14a ayat (2) hakim 

dibatasi secara jelas berkaitan dengan jenis tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan 

pidana bersyarat (penyimpangan), antara lain: 

1) Perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara jika  menjatuhkan 

pidana denda, namun harus pula dibuktikan bahwapidana denda dan perampasan  

ini  memang memberatkan terpidana  

2) Kejahatan dan pelanggaran candu, perbuatan ini  dianggap sebagai perkara 

mengenai penghasilan negara  

3) Berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana 

kurungan 

  Selain ketiga hal di atas, sebagai pengeculian tidak dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, 

terdapa tjuga pengecualian lain mengenai lamanya waktu satu tahun juga dapat disimpangi, yaitu 

dengan masa percobaan selama tiga tahun namun bagi kejahatan dan pelanggaran tertentu, yaitu  

1) Perbuatan merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau keamanan bagi orang-

orang lain ataupun melakukan sesuatu, dalam hal ini. 

2) Perbuatan meminta-minta pemberian di depan umum, baik dilakukan oleh sendiri 

ataupun oleh tiga orang atau lebih secara bersama-sama dan umur mereka sudah lebih 

dari enam belas tahun. 

3) Perbuatan berkeliaran kemana-mana tanpa memiliki mata pencaharian, perbuatan 

ini  dilakukan oleh sendiri atau tiga orang atau lebih dan usia mereka di atas enam 

belas tahun dan dalam hal ini perbuatan ini  yaitu  bergelandangan. 

4) Perbuatan sebagai germo dengan mengambil keuntungan dari perbuatan susila oleh 

seorang wanita. 

5) Perbuatan berada di jalan umum dalam keadaan mabuk. 

b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubngan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan 

tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, mengenai pidana kurungan ini tidak 

diadakan pembatasan, sebab dalam pasal 18 ayat (1) KUHP sudah jelas menyatakan bahwa 

                                                     

pidana kurungan dapat dijatuhkan kepada terdakwa paling lama satu tahun dan paling cepat 

satu hari, alasan pidana kurungan pengganti dendan tidak dapat dikenakan pidana 

bersyarat, karena pidana kurungan itu sendiri sudah menjadi syarat jika  terpidana tidak 

dapat membayar denda, sehingga tidak mungkin dibebankan pidana bersyarat 

terhadapsesuatu yang sudah menjadi syarat dari pidana pokok yang dijatuhkan. 

c. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan 

batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan 

berat oleh si terdakwa. 

  Sedangkan masa percobaan yang berkaitan dengan pidana bersyarat ini  mulai 

dihitung dan berlaku sejak putusan hakim itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti 

(pasal 14b ayat (2)), selain itu keputusan hakim itu sendiri telah diberitahukan kepaa terpidaan 

sesuai dengan tata tauran hukum yang sah, jika  mengacu pada Staatblad tahun 1926 Nomor 

251 jo 486 mengenai aturan pidana bersyarat (regeling van de voorwaardelijke veroordeling) itu 

sendiri bahwa dalam Pasal 1 menyatakan:261  

Ditentukan putusan pengadilan yang berisi tentang perintah pidana bersyarat setelah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan putusan pengadilan, secepat mungkin harus diberitahukan kepada terpidana 

secarapribadi dan menjelaskan mengenai isi dari putusan ini , dengan menyerahkan 

suatu pemberitahuan mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepadanya dan mengenai 

semua isi keputusan yang berkenaan dengan perintah ini . 

  Selain syarat normatif yang diatur dalam KUHP, hakim juga perlu mempertimbangkan 

pendapat Muladi yang memberikan persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana 

bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat, antara lain:262 

a. Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana 

lain dan selalutaat pada hukum yang berlaku  

b. Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun) 

c. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar  

d. Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan 

kerugian yang besar  

                                                     

 

e. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan 

dengan intensitas yang besar  

f. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar 

memaafkan perbuatannya  

g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana ini  

h. Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas 

kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya  

i. Tindak pidaan ini  merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin 

terulang lagi  

j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak 

pidana yang lain  

k. Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik 

terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya  

l. Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-

institusional  

m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga  

n. Tindak pidana terjadi karena kealpaan  

o. Terdakwa sudah sangat tua  

p. Terdakwa yaitu  pelajar atau mahasiswa 

q. Khusus untuk terdakwa di bawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua 

untuk mendidik. 

 Berkaitan dengan pelaku yang dikenai pidana bersyarat, jika  dalam proses 

pemeriksaan terpidana bersyarat dikenai penahanan (perampasan kemerdekaan), maka masa 

percobaan terhadap terpidana ini  tidak berlaku pada saat selama terpidana ini  dirampas 

kemerdekaannya. Bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana bersyarat, hakim dapat 

memberikan syarat-syarat khusus, selain daripada syarat umum yang telah disebutkan di atas, 

syarat khusus yang dapat dijatuhkan hakim ini seperti pembebanan ganti kerugian terhadap 

korban berkaitan dengan akibat yang timbul dari perbuatan pelaku yang telah melanggar hukum, 

pembebanan ganti kerugian ini  menyangkut sebagian ataupun seluruh kegiatan yang 

ditimbulkan,263akan tetapi persyaratan khusus yang dapat dijatuhkan oleh hakim ini  tidak 

                                                     

boleh membatasi kemerdekaan terpidana untuk beragama dan kebebasannya menurut 

ketatanegaraan. 

 Seseorang yang dikenai pidana bersyarat jika  melakukan perbuatan yang dapat 

dihukum dan hukuman yang diterimanya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ataupun jika 

si terpidana tidak mentaati serta melanggar syarat khusus yang telah dijatuhkan kepadanya, maka 

hakim yang mejatuhkan pidana bersyarat ini  dapat memerintahkan agar hukuman sebagai 

konsekuensi pidana bersyarat ini  dilaksankaan atau memberi peringatan terhukum atas 

perbuatan yang telah dilakukan. 

 Sedangkan manfaat-manfaat pidana bersyarat yaitu  sebagai berikut: 

a. Pidana bersyarat ini  di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu dan 

di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada 

masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut 

b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah 

rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan 

masyarakat secara normal  

c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari 

pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan 

kembali narapidana ke dalam masyarakat  

d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk 

membiaya sistem koreksi yang berdaya guna  

e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana 

pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung 

kepada si pelaku tindak pidana  

f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, 

dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan 

masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan. 

 

D. Pelepasan Bersyarat  

 Pelepasan bersyarat yaitu  seorang narapidana dibebaskan sebelum menjalani hukuman 

selesai dengan peryaratan-persyaratan tertentu.265 Hal ini dimaksud agar narapidana ketika 

selesai masa menjalani hukuman, yang bersangkutan dapat diterima kembali oleh masyarakat 

disekelilingnya. Pelepasan bersyarat ini  merupakan sebagaian sisa pidana penjara yang 

disebut juga dengan voorwaardelijke invrijheidstelling (V.I) yang  pada pemulaan berlakunya 

WvS tahun 1915, dan dicantumkan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP.266 Pada 

tahun pertama 1918 berlakunya WvS di negara kita  kemungkinan mengadakan pelaksanaan 

pelepasan bersyarat itu sudah ada, karena pelepasan bersyarat itu hanya sebagian dari masa 

pidana pada bagian akhir saja yang tidak dieksekusi. Sedangkan pada pidana bersyarat seluruh 

masa pidananya tidak dieksekusi. Oleh karena itu ada anggapan bahwa untuk mengawasi 

terpidana dalam hal pelepasan bersyarat ini akan lebih mudah daripada pengawasan terhadap 

terpidana dalam hal pidana bersyarat. 

 Peraturan mengenai pelepasan bersyarat ini bukanlah imperatif, tetapi hanya 

kemungkinan saja dan bukan suatu keharusan. Pelepasan dengan perjanjian atau pelepasan 

bersyarat ini bersifat luar biasa, misalnya putusan hakim pengadilan negeri yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana itu harus menjalani penjara selama Sembilan 

tahun dan kemudian Menteri Kehakiman melepaskan terpidana ketika baru menjalani masa 

pidana selama enam tahun, maka kedua putusan pejabat itu dianggap bertentangan dan 

lembaga pelepasan bersyarat itu dapat mengurangi kekuasaan para hakim. 

Pelepasan bersyarat dalam KUHP diatur dengan beberapa ketentuan yaitu: 

1. Narapidana yang berhak mendapatkan pelepasan bersyarat yaitu  jika yang bersangkutan 

telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya atau 

sekurang-kurangnya harus 9 bulan. 

2. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta 

ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan 

3. Masa percobaan lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, 

ditambah satu tahun. 

                                                     

4. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa narapidana tidak  akan 

melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. 

5.  Selain syarat umum, boleh ditambahkan juga syarat-syarat khusus mengenai kelakuan 

narapidana, namun tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. 

6. Selama masan percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan 

syarat khusus baru dan juga dapat diadakan pengawasan khusus. 

7. Jika narapidana yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaab ini  

melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan, maka pelepasan 

bersyarat dapat dicabut. 

8. Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut 

kembali, kecuali bila sebelum waktu tiga bulan berlalu, narapidana dituntut karena 

melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan 

pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga 

bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa narapidana 

melakukan perbuatan pidana selama masa percobaan. 

 Pelepasan bersyarat yaitu  milik setiap narapidana, akan tetapi tidak serta merta setiap 

narapidana harus mendapatkannya. Hal ini tergantung apakah narapidana selama menjalankan 

proses pemasyarakatan berkelakuan baik ataukah tidak. Oleh karena itu, kewenangan untuk 

memberikan hak ini  ada pada negara yang dalam hal ini yaitu  Menteri Kehakiman atau 

menteri yang berwenang untuk itu.  

 

E. Pidana Tutupan  

 Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 

1946 Berita RI II No. 24.  Dalam Pasal 1 Undang-Undang ini  ditambahkan jenis pidana 

tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku, jika  ia 

melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong 

oleh maksud yang patut di hormati. Jika tindakan itu sendiri, atau cara melakukan tindakan itu 

ataupun akibat dari tindakan itu yaitu  sedemikian rupa sehingga lebih wajar dijatuhkan pidana 

penjara, maka pidana tutupam tidak berlaku.  Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan 

                                                     

politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula 

semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.  

 Melihat dari  sistem pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dimuat dalam KUHP. 

Sistem ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana 

kurungan walaupun pidana penjara yang diancam atau sebaliknya akan tetapi dalam hal-hal 

tertentu saja. 

 Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang ini yang berbunyi : Tempat 

untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana itu dan segala sesuatu yang perlu untuk 

menjalankan undang-undang ini. Telah diundangkan melalui Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 

1948. 

 Beberapa ketentuan dalam Perpem ini  antara lain yaitu  sebagai berikut: 

a. Pengurusan dan pengawasan tertinggi atas Rumah Tutupan (RT) dipegang oleh Menteri 

Pertahanan 

b. Terpidana wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan selama 6 jam sehari, akan 

tetapi tidak boleh dipekerjakan di luar tembok RT. 

c. Hukuman (tata tertib) yang dibolehkan dijatuhkan kepada pelanggar-pelanggar peraturan 

rumah tutupan yaitu : 

1) Pemarahan 

2) Pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak yang mereka peroleh berdasarkan peraturan 

rumah tutupan atau peraturan administrasi 

3) Tutupan sunyi maksimum 14 hari, setelah jam kerja 

4) Tutupan sunyi maksimum 14 hari.  

Pelaksanaan tutupan sunyi ada kemiripan dengan cellulaire system. Yaitu dengan ciri: 

a. Trepidana diperkenankan memakai pakaian sendiri 

b. Makanan terpidana tutupan harus lebih baik dari terpidana penjara dan terpidana boleh 

memperbaiki makanan atas biaya sendiri 

c. Di dalam rumah tutupan diperbolehkan mengadakan penghiburan yang sederhana dan 

pantas 

d. Sedapat-dapatnya dalam rumah tutupan diadakan perpustakaan bagi terpidana dan para 

terpidana diperkenankan membawa buku-buku. 

                                                     

 

e. jika  terpidana meninggal, jenazahnya sedapat-dapatnya diserahkan kepada 

keluarganya. 

 

F. Tujuan Pemidanaan   

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara 

garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/ atau untuk kepentingan dimasa 

yang akan datang. jika  bertolak dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan  yaitu  sebagai balasan, 

tetapi berorientasi dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana yaitu  untuk memperbaiki 

kelakuan terpidana. 

Menurut HL. Packer ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai 

implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (retributive view) dan 

pandangan utilitarian (utilitarian view) Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai 

ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang sehingga pandangan ini melihat pemidanaan 

hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya 

masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (backward-looking). 

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang 

dilihat yaitu  situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu 

pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di 

pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan 

melakukan  perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan ke depan (forward-looking ) dan 

sekaligus mempunyai sifat pencegahan ( deterrence).272 

 Roeslan Saleh berpendapat bahwa tujuan hukuman terutama yaitu  untuk 

mempertahankan ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat itu antara lain dijamin dengan 

aturan-aturan pidana. Kemudian tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah 

                                                     

 

yaitu  penjeraan (deterent), baik yang ditujujan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada 

masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) penjahat.274  

 Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu :  

Pertama,  memberikan  efek  penjeraan  dan  penangkalan. Penjeraan  berarti menjauhkan  si  

terpidana  dari  kemungkinan  mengulangi kejahatan  yang sama, sedangkan tujuan sebagai 

penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai  contoh  yang  mengingatkan  dan  

menakutkan  bagi  penjahatpenjahat potensial dalam masyarakat.  

Kedua,  pemidanaan  sebagai  rehabilitasi.  Teori  tujuan  menganggap pemidanaan  sebagai 

jalan  untuk  mencapai  reformasi  atau  rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari 

pandangan ini  yaitu  pemidanaan merupakan  proses  pengobatan  sosial  dan  moral  

bagi  seorang  terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.  

Ketiga,  pemidanaan  sebagai  wahana  pendidikan  moral, atau  merupakan proses  reformasi. 

Karena  itu  dalam  proses  pemidanaan,  si  terpidana dibantu  untuk  menyadari  dan  

mengakui  kesalahan  yang dituduhkan kepadanya. 

 

Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut S.R Sianturi 

dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, 

golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah  dengan golongan teori gabungan.  Menurut teori 

absolut atau teori pembalasan, pembalasan yaitu  legitimasi pemidanaan. Negara berhak 

menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan 

kepentingan hukum yang dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada 

penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan 

tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang 

dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri 

penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu 

yang praktis, tetapi maksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.279 Kant berpendapat bahwa: 

Pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya; bukan suatu konsekwensi logis dari suatu 

bentuk kontrak sosial. Bahkan lebih jauh, Kant menolak pidana yang dijatuhkan ditujukan 

untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat; satu-satunya alasan yang dapat 

                                                     

diterima yaitu  bahwa penjatuhan pidana itu semata-mata karena pelaku yang 

bersangkutan telah melakukan kejahatan. 

 

 

Mengenai  teori  pembalasan  ini,  Andi  Hamzah  mengemukakan  sebagai berikut:  

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, 

seperti  memperbaiki  penjahat.   Kejahatan  itu  sendirilah  yang  mengandung 

unsur-unsur  untuk  dijatuhkan  pidana,  pidana  secara  mutlak  ada,  karena 

dilakukan  suatu  kejahatan.  Tidaklah  perlu  memikirkan  manfaat  penjatuhan  

pidana. 

 

jika  manfaat  penjatuhan  pidana  ini tidak  perlu  dipikirkan sebagaimana dikemukakan  

oleh  penganut  teori  absolut  atau  teori  pembalasan  ini,  maka  yang menjadi  sasaran  utama  

dari  teori  ini  yaitu   balas  dendam.  Dengan mempertahankan  teori  pembalasan  yang  pada  

prinsipnya  berpegang  pada  pidana untuk  pidana,  hal  itu  akan  mengesampingkan  nilai-nilai  

kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku 

kejahatan. Teori pembalasan atau absolut  ini  terbagi  atas  pembalasan subjektif  dan pembalasan  

objektif. Pembalasan  subjektif  ialah  pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif 

ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. 

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:  

Oleh  karena  itu,  jika   pidana  itu  dijatuhkan  dengan  tujuan  semata-mata  hanya 

untuk  membalas  dan  menakutkan,  maka  belum  pasti  tujuan  ini  akan  tercapai, karena  

dalam  diri  si  terdakwa  belum  tentu  ditimbulkan  rasa  bersalah  atau menyesal, mungkin 

pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat  saya,  membalas  atau  

menakutkan  si  pelaku  dengan  suatu  pidana  yang  

kejam memperkosa rasa keadilan. 

 

Berat  ringannya  pidana  bukan  merupakan  ukuran  untuk menyatakan  narapidana sadar 

atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin 

juga akan lebih jahat. Pidana  yang ringan pun kadang-kadang  dapat  merangsang  narapidana  

untuk  melakukan  tindak  pidana kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana 

harus dihubungkan dengan  berbagai  faktor,  misalnya  apakah  pelaku  tindak  pidana  itu  

                                                     

 

mempunyai lapangan  kerja  atau  tidak.  jika   pelaku  tindak  pidana  itu  tidak  mempunyai 

pekerjaan,  maka  masalahnya  akan  tetap  menjadi  lingkaran  setan,  artinya  begitu selesai  

menjalani  pidana  ada  kecenderungan  untuk  melakukan  tindak  pidana kembali. 

Teori relatif atau teori tujuan, tujuan pemidanaan yaitu  mencegah kejahatan.284 Teori  

relatif  atau  teori  tujuan  juga  disebut  teori  utilitarian,  lahir  sebagai reaksi  terhadap  teori  

absolut.   Secara  garis  besar, tujuan  pidana  menurut  teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, 

akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi  tujuan  pidana  menurut  teori  

relatif  yaitu   untuk  mencegah  agar ketertiban  di  dalam  masyarakat  tidak  terganggu.   Dengan  

kata  lain,  pidana  yang dijatuhkan  kepada  si  pelaku  kejahatan  bukanlah  untuk  membalas  

kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.  

Pencegahan terhadap kejahatan pada dasarnya dibagi mejadi  pencegahan umum dan 

pencegahan khusus. Adanya penjatuhan pidana secara umum agar setiap orang tidak lagi 

melakukan kejahatan.285  Prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan prevensi 

khusus ditujukan terhadap pelaku  kejahatan  yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi 

mengulangi perbuatannya. Mengenai  prevensi  umum  dan  khusus  ini ,  E.  Utrecht  

menuliskan  bahwa prevensi  umum  bertujuan  untuk  menghindarkan  supaya  orang pada  

umumnya  tidak  melanggar.   Prevensi  khusus  bertujuan  menghindarkan supaya pembuat (dader) 

tidak melanggar. 

Prevensi  umum  menekankan  bahwa  tujuan  pidana  yaitu  untuk mempertahankan  

ketertiban  masyarakat  dari  gangguan  penjahat.   Dengan memidana  pelaku  kejahatan,  

diharapkan  anggota  masyarakat  lainnya  tidak  akan melakukan  tindak  pidana.  Sedangkan  teori  

prevensi  khusus  menekankan  bahwa tujuan  pidana  itu  dimaksudkan  agar  narapidana  jangan  

mengulangi  perbuatannya lagi.   Dalam  hal  ini  pidana  itu  berfungsi  untuk  men didik  dan  

memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.288 

Th.W.van Veen dalam disertasinya dengan judul “Generale Preventie” menyatakan bahwa 

ada tiga fungsi pencegahan. 

                                                     

 

1. Menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, terutama perbuatan pidana yang berkaitan 

dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum. 

2. Menjaga atau menegakkan norma hukum 

3. Pembentukan norma untuk menggarisbawahi pendangan bahwa perbuatan-perbuatan 

tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan. 

 

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib 

masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.290 Groritius atau 

Huge de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung 

pelaku kejahatan, namun dalam batas apa yang layak ditanggung pelaku ini  kemanfaatan 

sosial akan menetapkan berat-ringanya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari adagium 

yang berbunyi natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat yang berarti kodrat mengajarkan 

bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya 

penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat. Teori gabungan 

dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yakni: 

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh 

melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata 

tertib masyarakat. 

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi 

penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang 

dilakukan terpidana. 

 Dengan  demikian  pada  hakikatnya  pidana  yaitu   merupakan  perlindungan terhadap  

masyarakat  dan  pembalasan  terhadap  perbuatan  melanggar  hukum.   Di samping itu Roeslan 

Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana  

diharapkan  sebagai  sesuatu  yang  akan  membawa kerukunan  dan  pidana  yaitu   suatu  proses  

pendidikan untuk  menjadikan  orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.293 

 Sehubungan dengan perkembangan teori pemidanaan ini  di atas, perlu dikemukakan 

pendapat Stan Ley E.Grupp. Menanggapi perkembangan teori tentang pemidanaan ia mengatakan, 

bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada: 

1. Anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia; 

                                                     

2. Informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat; 

3. Macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang yang mungkin dicapai; 

4. Penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu, dan 

kemungkinan-kemungkinan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menemukan 

persyaratan-persyaratan tertentu. 

 

 Menurut hal ini  diatas, Grupp lebih lanjut mengemukakan, bahwa konsesus mengenai 

tujuan pemidanaan tidak akan mungkin tercapai, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga 

untuk memikirkan masalah ini secara mendalam dan terus menerus.  

 Dari  sejumlah  pendapat  ahli  hukum  pidana  mengenai  tujuan pemidanaan sebagaimana  

disebutkan  di  atas,  kesemuanya  menunjukkan  bahwa pemidanaan  itu  tidaklah  tunggal,  

misalnya  untuk  pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis sependapat 

bahwa tujuan pemidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif. 

Hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati 

yaitu  pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. 

Dengan demikian tujuan pemidanaan yaitu  untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat 

individual, maupun yang bersifat sosial (individual andsocial damages) yang diakibatkan oleh 

tindak pidana. Dalam kerangka ini, maka tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan 

yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan 

catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Dalam tujuan 

pemidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan 

untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (to maintain social cohasion 

intact). 

Pemidanaan dalam perspektif Pancasila, dengan demikian haruslah berorientasi pada 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

Pertama, pengakuan manusia (negara kita ) sebagai  Makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud 

pemidanaan tidak boleh  bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh 

masyarakat negara kita . Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari 

terpidana, melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan 

                                                     

kata lain, pemidanaan harus berfungsi membinaan mental orang yang dipidana dan 

menstranformasikan orang ini  menjadi seorang manusia religious. 

Kedua,  pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. 

Pemidanaan tidak boleh menciderai hak-hak asasnya yang paling dasar serta tidak 

bolehmerendahkan martabatnya dengan alasan apa pun. Implikasinya yaitu , bahwa meskipun 

terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak 

boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan 

tingkah laku jahatnya. 

Ketiga, menumbuhkan solidaritas  kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga 

bangsa.Pelaku harus  diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, 

menumbuhkan kepekaan terhadap  kepentingan bangsa,  dan mengarahkan untuk  tidak 

mengulangi melakukan kejahatan.Dengan kata lain, bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk 

menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.298 

Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmad, mampu 

mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan 

rakyat. Kelima, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk 

sosial, yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. 

Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggungjawab untuk 

membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang melilitnya  

menjadi penjahat. 

Menurut Muladi hakikat tujuan pemidanaan dapat dipahami dengan pendekatan multi 

dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Tindak pidana harus 

dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan 

masyarakat. Dengan demikian tujuan pemidanaan yaitu  untuk memperbaiki kerusakan yang 

bersifat individual dan sosial (individual and social damage) yang diakibatkan oleh tindak pidana. 

Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (daadstrafrecht), 

karena menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan.

 

Pemidanaan yaitu  penerapan bentuk-bentuk sanksi pidana yang telah diterapkan secara 

yuridis dan legal formal. Selama ini belum ada rumusan tentang arti dan tujuan pemidanaan dalam 

hukum positif negara kita . Sebagai akibat tidak adanya rumusan pemidanaan ini, banyak sekali 

rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih, diantaranya 

adanya kecendrungan pencampuran konsep pemidanaan dan penetapan sanksi. Persoalan 

penetapan sanksi (bentuk-bentuk pidana) dalam KUHP negara kita , dalam sejarahnya mengalami 

beberapa kali perubahan. Tercatat terdapat lebih dari delapan konsep Rancangan KUHP dalam 

beberapa konsepnya mempunyai persamaan, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam Rancangan KUHP selalu 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu.302 

Di dalam rancangan KUHP  tahun 1968 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan 

Pemidanaan sebagai berikut : 

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan 

penduduk 

2. Untuk membiming agar terpidana insyaf dan menjadi anggota yang berbudi baik bagi 

negara 

3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana 

4. Pemidanaa tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan 

martabat manusia. 

 

 

Tujuan pemidanaan dari konsep KUHP ini  kemudian ditinjau lagi, sebagaimana 

dirumuskan dalam Bab III Pasal 43 Buku Kesatu Rancangan KUHP pada tahun 1982 yang oleh 

Tim Pengkajian bidang Hukum Pidana (Konsep BPHN 1982/1983) disusun sebagai berikut: 

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 

pengayoman masyarakat. 

2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaa, sehingga 

menjadikannya orang yang baik dan berguna 

3. Untuk menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 

4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

 

                                                     

Di dalam konsep Rancang KUHP 1991/1992 dinyatakan dalam Pasal 51  tujuan 

pemidanaan yaitu : 

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 

pengayoman  masyarakat 

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya 

orang yang baik dan berguna 

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan 

dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 

4. Membebasakan rasa bersalah pada terpidana. 

 

Dalam  Naskah  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana  

Tahun  2005,  mengenai  tujuan  pemidanaan diatur  dalam  Pasal  54, yaitu:  

a. Pemidanaan bertujuan:  

1) Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma hukum demi 

pengayoman masyarakat;  

2) Memasyarakatkan  narapidana  dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi 

orang yang baik dan berguna;  

3) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana, memulihkan  

keseimbangan,  dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat, dan 

Membebaskan rasa bersalah pada terpidana,  

4) Memaafkan terpidana.  

b. Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan merendahkan martabat 

manusia.  

 

 Dalam Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Perumusaan empat tujuan pemidanaan dalam 

RKUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (social defence), pandangan 

rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan 

tentang pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. 

Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan 

bagi pelaku. Tujuan pemidanaan dalam Rancangan KHUP ini terlihat menganut aliran neo klasik 

dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan 

maksimum,mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada 

 

keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku 

tindak pidana.   

 Ketentuan mengenai pemidanaan dalam Rancangan KUHP, jika dibandingkan 

denganKUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai 

pemidanaan diantaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan alasan-

alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih 

lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini.304 

 Rancangan KUHP menganut sistem pemidanaan dua jalur (double track system), yaitu di 

samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (criminal punishment), ia juga dapat 

dikenakan berbagai tindakan (treatment). Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam 

Rancangan KUHP juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang 

merupakan bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenai 

dalam KUHP negara kita . Akan tetapi, di tengah perubahan mendasar ini , ternyata Rancangan 

KUHP masih mengatur beberaa ketentuan tentang hukuman mati. Di samping itu, Rancangan 

KUHP juga memasukkan beberapa ketentuan yang berkaitan  dengan pemidanaan (denda) adat 

yang mempunyai rumusan tidak terperinci dan sangat bergantung pada putusan hakim. Rancangan 

KUHP sejak awal terlihat tidak cukup konsisten dalam menentukan tujuan pemidanaan dan 

penetepan sanksi-sanksinya. 

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan  

ini   sangat  penting,  karena  hakim  harus  merenungkan  aspek pidana/pemidanaan  dalam  

kerangka  tujuan  pemidanaan  ini   dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam 

kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku 

dengan si korban. 

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 

perumusan tujuan pemidanaan yaitu  :  

                                                     

 

1.  Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga 

dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya 

merupakan sarana untuk mencapai tujuan, 

2.  Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan 

kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap.307 

3. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem 

pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan,  

4.  Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsi pengendalian kontrol” dan 

sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang 

jelas dan terarah.

 

 

                                                     

Tiga tahap itu yaitu  : Pertama, tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang. 

Kedua, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Ketiga, tahap pelaksanaan pidana  

oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. Lihat : Barda Nawawi Arief, Op Cit hlm. 113-114 

308Barda Nawawi Arief,  1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 

HAPUSNYA HAK PENUNTUTAN DAN HAPUSNYA PELAKSANAAN PIDANA 

 

A. Hapusnya Penuntutan Pidana 

1. Ne Bis In Idem 

 Nebis  in  idem  sering  disebut  juga  exceptie  van  gewijsde zaak  yang  berarti  bahwa  

sebuah  perkara  dengan  obyek  sama, para  pihak  sama  dan  materi  pokok  perkara  yang  sama,  

yang diputus  oleh  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap yang  mengabulkan  atau  

menolak,  tidak  dapat  diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Ne bis in idem atau juga disebut 

non bis idem berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (feit) 

yang sama.309 Sedangkan,  menurut  I  Wayan  Pathiana,  Ne  bis  in idem yaitu   bahwa  orang  

yang  sudah  diadili  dan  atau  dijatuhi hukuman  yang  sudah  memiliki  kekuatan  yang  mengikat  

yang pasti  oleh  badan  peradilan  yang  berwenang  atas  suatu kejahatan  atau  tindak  pidana  

yang  dituduhkan  terhadapnya, tidak  boleh  diadili  dan  atau  dijatuhi  putusan  untuk  kedua 

kalinya  atau  lebih,  atas  kejahatan  atau  tindak  pidana ini . 

 Ketentuan diatas didasarkan pada pertimbangan bahwa pada suatu saat (nantinya) harus 

ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari berlakunya ketentuan pidana terhadap suatu 

delik tertentu. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan 

terahdap pelaku yang sama dari suatu tindak yang sudah mendapat putusan hakim yang tetap.  

Dengan kata lain menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama. Juga untuk 

menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap pelaku dan delik yang sama, yang sebelumnya 

telah pernah ada putusan  yang mempunyai kekuatan yang tetap. Tujuan dari asas ini ialah agar 

kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim, serta 

agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat. 

 Perumusan ketentuan mengenai ne bis in idem tercantum dalam Pasal 76 yaitu: 

 (1)  Kecuali dalam hal putusan hakim masih dapat dimintakan peninjauan kembali, seseorang 

tidak boleh dituntut dua kali karena tindak (feit) yang oleh hakim negara kita  telah diadili 

dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap (kracht van gewijsde) terahdap  dirinya. 

                                                     

 

(2)    Jika putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap itu berasal dari hakim lain, maka 

terhadap orang itu dank arena tindakan itu, tidak boleh diadakan penuntutan lagi dalam hal  

1. Putusan berupa pembebasan dari dakwaan (vrijpraak) atau pelepasan dari tuntutan 

hukum (ontslag van rechtvervolging). 

2. Putusan berupa pemidanaan yang seluruhnya telah dilaksanakan, grasi atau yang 

telah daluwarsa pelaksanaan pidana ini . 

  Sedangkan suatu putusan dikatakan sudah mempunyai kekuatan yang tetap jika  

upaya hukum tidak lagi digunakan atau diterima oleh pada pihak.  Dengan kata lain putusan itu 

harus berisikan tindakan (feit) yang didakwakan itu sendiri yang akhirnya memuat salah satu 

ini . Dalam hal ini berlaku asas ne bis in idem. 

 Keputusan hakim atau ketetapan hakim tidak berisikan salah satu ini  akan tetapi 

berisikan  ketidakwenangan hakim atau batalnya surat dakwaan atau hapusnya hak penuntutan  

atau pernyataan tidak dapatnya diterima penuntutan. Karenanya dalam hal ini  terakhir ini 

masih dimungkinkan untuk mengajukan penuntutan yang kedua. 

 Mengenai pengertian tindakan (feit) dalam pasal ini ada hubungannya dengan 

pengertian tindakan (feit) ini  dalam Pasal 63, pada sarjana mengutarakan aneka pendapat. 

Pendapat pertama mengatakan bahwa tindak yaitu  perbuatan yang didakwakan dalam surat 

dakwaan. Pendapat kedua mengatakan bahwa tindakan yaitu  perbuatan jahat. Pendapat ketiga 

mengatakan bahwa tindakan yaitu  perbuatan yang ditentukan dalam undang-undang dapat 

dipidana. Pendapat keempat mengatakan bahwa tindakan yaitu  tindakan  yang sesuai dengan 

kenyataan atau tindakan material.  

 Contoh tindakan (feit) A menemumakan sebuah jam tangan di jalanan, yang bukan milik 

A sendiri dan ia berkehendak memiliki jam tangan ini  tanpa pemindahan hak milik 

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. jika  kemudian ditelusuri 

kejadian yang mencakup tindakan itu, maka tindakan itu akan berupa delik pencurian, jika  A 

pada saat menemukan jam itu, setelah bermaksud memilikinya, tanpa mengindahkan ketentuan 

mengenai pemindahan hak milik. Hal ini  merupakan delik penggelapan, jika pada saat A 

menemukan jam itu, ia bermaksud mengembalikan kepada pemiliknya atau menyerahkan ke 

kantor polisi sebagai barang temuan. Akan tetapi kemudian tergoda oleh nilai/harga jam itu lalu 

menjualnya yang hasil penjualan ini  digunakan untuk keperluan sendiri. dalam hal ini jam 

ini  dijual berada di tangan A bukan karena kejahatan. 

 

 

 jika  kejadian ini  diajukan ke pengadilan dengan dakwaan pencurian, tetapi 

ternyata yaitu  penggelapan, yang karenanya A dibebaskan, timbul persoalan apakah setelah 

bebas ia masih dapat diajukan dengan perkara /dakwaan penggelapan? 

 Jika pendapat pertama yang dianut, maka perkara itu masih boleh diajukan asa saj 

dakwaan yang pertama yaitu dakwaan pencurian tidak diajukan untuk kedua kalinya. Jadi menurut 

pendapat ini tindakan pencurian yang didakwakan pertama, yang tidak boleh diajukan untuk kedua 

kalinya untuk pemeriksaan. 

 Jika pendapat kedua yang dianut, maka dalam hal contoh dakwaan diatas, maka perkara 

itu tidak dapat diperiksa ulang, walaupun dengan dakwaan yang lain. Karena yang menjadi ukuran 

ialah apakah tindakan yang didakwakan itu jahat atau tidak. Bahwa kemudian tidak ternyata jahat 

berdasarkan pasal yang keliru didakwakan bukan merupakan persoalan lagi untuk kebolehan 

pemeriksaan kedua kalinya. 

 Pendapat ketiga mirip dengan pendapat pertama mengenai kebolehan pemeriksaannya 

untuk kedua kalinya. Karena menurut pendapat ii yang tidak boleh diperiksa untuk kedua kalinya 

yaitu  tindakan yang dilakukan A itu ternyata memenuhi unsur tindak pidana lain yang 

dirumuskan dalam undang (berbeda dengan tindak pidana yang didakwakan pertama), maka 

perkara itu masih dapat diajukan untuk pemeriksaan kedua kalinya. 

 Pendapat keempat, dimana yang menjadi ukuran yaitu  tindakan yang sesuai dengan 

kenyataan (terlepas dari unsur objektif lainnya dan unsur subjektif), maka jika  

pengkualifikasian tindakan itu sebagai delik salah didakwakan, dan karenanya dibebaskan, maka 

tidak boleh lagi diajukan untuk pemeriksaan kedua kalinya. Karena tindakannya yang itu-itu juga. 

 Dalam praktek hukum sehari-hari ternyata yang banyak diterapkan yaitu  pendapat 

yang keempat. Hal ini yaitu  menjamin kepastian hukum bagi setiap justisiabel. Dan yang tidak 

kurang pentingnya yaitu  agar setiap  penuntut umum lebih berhati-hati untuk menyusun surat 

dakwaan. 

 Dari uraian diatas bahwa syarat-syarat agar supaya suatu perkara tidak dapat diperiksa 

kedua kalinya yaitu : 

1. Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) yaitu  sama dengan yang didakwakan 

terdahulu. 

2. Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) yaitu  sama 

 

 

3. Untuk putusan yang pertama terhadap tindakan yang sama itu, telah mempunyai kekuatan 

yang tetap.  

 Ayat ke 2 Pasal 76 membatasi ketentuan ne bis in idem jika  putusan yang sudah 

mempunyai kekuatan tetap itu berasal dari hakim yang bukan hakim negara kita . dalam hal ini ne 

bis in idem hanya diterapkan pabila: 

1. Putusan itu berupa pembebasan dari dakwaan (vrijspraak) atau pelepasan dari segala 

tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging) 

2. Putusan itu berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau pemidanaan itu ia 

peroleh grasi, atau pelaksanaan pidana ini  telah daluwarsa. 

  

2. Meninggalnya Tersangka/Terdakwa 

 Pasal 77 KUHP mengatur ,  kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh 

meninggal dunia. Ketentuan ini berdasarkan asas pertanggungjawaban pribadi yang dikenal dalam 

hukum pidana. Pada awalnya seseorang yang meninggal dunia tidak serta merta mengakibatkan 

gugurnya penuntutan pidana. Penuntutan tetap dilanjutkan dan pemidanaan hanya sebatas pidana 

denda yang diikuti oleh penyitaan terhadap harta benda tersangka/terdakwa yang dikuasai ahli 

waris. Perkembangan lebih lanjut, berdasarkan adagium nemo ponitur pro alieno delicto yang 

berarti tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain, meninggalnya 

tersangka/terdakwa dianggap menggugurkan tuntutan pidana terahdapnya.310  

 Ada lima kemungkinan penghentian perkara jika meninggalnya tersangka/ terdakwa dan 

tentunya merujuknya hal ini pada proses peradilan yaitu:311 

1. Jika tersangka/ terdakwa meninggal pada tahap penyidikan, maka penyidik menghentikan 

perkara dengan seketika. Dalam konteks KUHAP hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) 

KUHAP terkait penghentian penyidikan.  

2. Jika tersangka/terdakwa meninggal dunia setelah berkas perkara diserahkan kepada 

penuntut umum, maka penuntutan segera dihentikan. 

3. Jika tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan siding telah dimulai, 

maka pengadilan harus mengeluarkan penetapan yang isinya perkara dihentikan karena 

terdakwa meninggal dunia. 

                                                     

 

4. Jika tersangka/terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan pengadilan sudah selesai, 

maka pengadilan tidak boleh menjatuhkan pidana. 

5. Jika terdakwa meninggal dunia setelah ada putusan pengadilan yang meliputi pidana denda 

termasuk pidana tambahan berupa perampasan barang-barang terdakwa, maka eksekusi 

tidak boleh dilakukan. 

 

3. Daluwarsa Penuntutan Pidana 

 Daluwarsa yaitu  lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak 

untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. 

Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak 

pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara 

khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal 

tertentu, misalnya karena daluwarsa.312Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP 

bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa…

Dasar hukum hapusnya hak menuntut 

pidana karena daluwarsa diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP. 

 Berapa lamakah tenggang lewatnya waktu pelaku tindak pidana untuk menjadi tidak 

dapat dituntut karena daluwarsa? Dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang 

diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 78 ayat (1), 

yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni:  

a. untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, 

sesudah satu tahun;  

b. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau 

pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;  

c. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, 

sesudah dua belas tahun; dan  

d. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggitingginya dua puluh tahun, sesudah 

delapan belas tahun.  

                                                     

 Sedangkan untuk pelaku anak-anak yang pada saat melakukan tindak pidana umurnya 

belum delapan belas tahun, menurut ayat (2) maka tenggang daluwarsa hapusnya penuntutan 

pidana yaitu  dikurangi sepertiga dari ketentuan pada ayat pertamanya.  

  Menetapkan lamanya tenggang daluwarsa untuk peniadaan penuntutan pidana yang 

didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana atau berat ringannya tindak pidana yang 

diperbuat, yaitu  bertitik tolak dari pandangan bahwa semakin berat atau besar tindak pidana 

yang diperbuat akan semakin lama ingatan orang atau masyarakat terhadap kejadian itu, yang 

juga artinya ialah lamanya penderitaan yang dirasakan orang dan atau masyarakat sebagai 

akibat dari diperbuatnya tindak pidana bergantung dari berat ringannya macam dan jenis 

tindak pidana yang diperbuat orang. Semakin berat tindak pidana diperbuat akan semakin 

lama rasapenderitaan yang dibawa oleh orang atau masyarakat sebagai akibat dari 

diperbuatnya tindak pidana.314 

  jika  tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana 

diperbandingkan dengan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana 

(pasal 84), maka jelas lamanya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana 

ini lebih pendek. Perbedaan itu yaitu  wajar dan logis, sebab pada lamanya tenggang 

daluwarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana si pembuat telah secara pasti (kepastian 

hukum) bersalah dan telah dijatuhinya pidana oleh pengadilan. Sedangkan pada tenggang 

daluwarsa hapusnya hak penuntutan pidana, si pembuat belum dinyatakan bersalah dengan 

jatuhnya suatu putusan pemidanaan oleh pengadilan. 

  Berhubung adanya pemberatan pidana (misalnya pengulangan) maupun 

pengurangan pidana (misalnya pembuat belum berumur 18 tahun), maka timbul kesulitan 

untuk menentukan apakah suatu kejahatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 3 

tahun atau lebih dari 3 tahun. Dengan kata lain dalam hal untuk menentukan ancaman pidana 

penjara paling lama 3 tahun atau lebih dari 3 tahun, apakah pemberatan pidana maupun 

pengurangan pidana ikut diperhitungkan ataukah tidak perlu diperhitungkan? Misalnya 

kejahatan pasal 380 KUHP yang diancam pidana penjara 2 tahun 8 bulan, yang jika  terjadi 

pengulangan maka ancaman pidananya ditambah dengan sepertiganya atau menjadi 3 tahun 

6 bulan dan 19 hari.  

                                                     

Kesulitannya ialah untuk menentukan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan 

penuntutan pidana pada pengulangan pasal 380 ini, apakah berpedoman pada ancaman pidana 

tanpa memperhatikan pemberatan karena pengulangan (2 tahun 8 bulan) ataukah 

memperhitungkan juga pemberatan pada pengulangannya (ditambah sepertiganya) sehingga 

ancaman pidananya menjadi 3 tahun 6 bulan dan 19 hari? Dengan demikian tenggang 

daluwarsanya tidak sesudah 6 tahun, tetapi sesudah 12 tahun. Undang-undang tidak 

memberikan petunjuk mengenai persoalan ini. Mengenai persoalan ini ada 2 pendapat yang 

saling bertentangan, yaitu: 

a. Pendapat pertama, Noyon, Van Hattum dan Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa 

dalam hal menentukan suatu kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga 

tahun atau lebih dari tiga tahun, tidaklah perlu memperhatikan pemberatan pidana ataupun 

pengurangan pidana, yang harus diperhatikan hanyalah sanksi pidana yang diancamkan 

pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan  

b. Pendapat kedua, sebaliknya seperti Jonkers menyatakan bahwa tenggang daluwarsa itu 

yaitu  didasarkan pada ancaman pidana maksimum tindak pidana yang pada 

kenyataannya diperbuat, oleh karena itu keadaan obyektif maupun subyektif yang 

memberatkan pidana atau meringankan pidana juga harus diperhitungkan dalam hal 

menentukan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana.315 

  Adami Chazawi lebih condong pada pendapat kedua, dengan alasan berikut. 

Berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada penjelasan ataupun keterangan dalam Undang-

undang dalam hal memperhitungkan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan 

pidana terhadap pemberatan ataupun peringanan pidana pada kejahatan. Sedangkan menurut 

pasal 86 KUHP di mana menyatakan bahwa jika  disebut kejahatan maka disitu termasuk 

percobaannya dan pembantuan, kecuali ditentukan lain, yang artinya Undang-undang hanya 

memberi penjelasan tentang memperhitungkan tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan 

penuntutan pidana bagi pembantuan kejahatan dan percobaan kejahatan yaitu  disamakan 

dengan si pembuat dan si pembuat kejahatan selesai. Oleh karena itu di luar apa yang 

diterangkan oleh pasal 86 KUHP (in casupemberat pidana dan peringanpidana pada 

kejahatan) tetap diperhitungkan dalam hal menentukan tenggang daluwarsa hapusnya 

                                                     

kewenangan menuntut pidana. Sebab jika  maksud pembentuk Undang-undang agar tidak 

diperhitungkan terhadap pemberatan dan atau peringanan pidana, tentulahdiberikan 

keterangan sebagaimana halnya bagi pembantuan kejahatan dan percobaan kejahatan seperti 

pada pasal 86 KUHP ini .316 

  Sedangkan sejak kapan berlakunya tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan 

penuntutan pidana itu, ditetapkan secara umum (pasal 79 KUHP), yaitu pada hari sesudah 

dilakukannya perbuatan, kecuali dalam tiga hal, yaitu:317 

a. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, yaitu  pada hari sesudah barang yang 

dipalsu atau mata uang yang dirusak itu digunakan;  

b. Mengenai kejahatan dalam pasal-pasal: 328, 329, 330 dan 333 KUHP, dimulainya yaitu  

pada hari sesudah orang yang langsung terkena kejahatan (korban) dibebaskan atau 

meninggal dunia;  

c. Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 KUHP sampai dengan pasal 558a KUHP, yaitu  

dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu telah 

disampaikan/diserahkan pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan. 

 

 Berjalannya waktu penghitungan lamanya tenggang daluwarsa, dapat dihentikan oleh 

adanya tindakan penuntutan, asalkan penuntutan ini diketahui oleh orang yang dituntut atau telah 

diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan Undang-undang. Yang dimaksud dengan 

tindakan penuntutan yaitu  tindakan Pejabat Penuntut Umum yang menyerahkan berkas perkara 

Pidana ke Pengadilan yang disertai dengan permintaan agar perkara itu diperiksa dan diputus 

(pasal 1 ayat 7 KUHAP). Jadi terbitnya hitungan hari penuntutan ialah pada hari di mana Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) menyerahkan (berkas) perkara yang bersangkutan ke Pengadilan yang 

berkompetensi. Tindakan Penyidik melakukan penyidikan tidak termasuk pengertian penuntutan, 

dan oleh karenanya tindakan penyidikan tidak menghentikan berjalannya proses tenggang 

daluwarsa hapusnya kewenangan menuntut pidana  

 Disamping proses berjalannya tenggang daluwarsa dapat dihentikan (dengan tindakan 

penuntutan), berjalannya tenggang daluwarsa dapat pulatertunda berhubung dengan adanya 

penundaan (schorsing) penuntutan, yakni jika  terjadi "perselisihan yang harus diputuskan lebih 

dahulu"/pra-yudisial (pasal 81 KUHP). Tertundanya proses berjalannya tenggang daluwarsa 

karena adanya penundaan penuntutan berhubung adanya perselisihan pra-yudisial (perselisihan 

                                                     

yang harus diputuskan lebih dahulu) berbeda dengan penghentian berjalannya tenggang daluwarsa 

karena penuntutan pidana.. 

 Perbedaan itu ialah, pada penghentian tenggang daluwarsa karena adanya penuntutan, 

maka setelah tenggang waktu itu dihentikan akan dimulai penghitungan yang baru lagi, tanpa 

memperhitungkan lamanya waktu sebelum tenggang daluwarsa dihentikan, artinya waktu yang 

berjalan sebelum penuntutan dihentikan tidak diperhitungkan lagi. Misalnya A melakukan 

pencurian tanggal 1 Januari 2001, pada tanggal 2 Januari mulai berjalan hari pertama penghitungan 

tenggang daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana. Pada tanggal 30 Juni 2001 (berkas) 

perkara yang bersangkutan oleh Jaksa P.U dilimpahkan ke Pengadilan yang berwenang, maka 

terhentilah penghitungan tenggang daluwarsa pada tanggal 30 Juni 2001. Penghitungan tenggang 

daluwarsanya mulai hari pertama lagi pada keesokan harinya tanggal 1 Juli 2001.  

 Tetapi pada tertundanya jalan tenggang daluwarsa karena schorsing penuntutan pidana 

karena adanya perselisihan pra-yudisial, jalan proses tenggang daluwarsa ini  dihentikan 

sementara yang setelah perselisihan pra-yudisial itu diselesaikan, maka penghitungan tenggang 

daluwarsa dilanjutkan lagi, yang artinya lamanya tenggang daluwarsa sebelum terhenti juga turut 

dihitung. Misalnya pada contoh diatas tadi, berhubung adanya perselisihan pra-yudisial di mana 

terdakwa mendalilkan barang yang diambilnya itu yaitu  miliknya sendiri karena telah dibelinya 

dari si pelapor, maka Majelis Hakim melakukan tindakan schorsingpenuntutan pada tanggal 1 

Qktober 2001 (sebelumnya tenggang daluwarsa telah berjalan sejak tanggal 1 Juli = 3 bulan). 

Kemudian, berhubung telah adanya putusan perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

tentang kepemilikan obyek barang yang dalam dakwaan telah dicuri oleh A, maka schorsing 

penuntutan dicabut dengan dibukanya persidangan kembali pada tanggal 30 Desember 2001. 

Dengan demikian penghitungan pada tanggal 30 Desember 2001 jalannya tenggang 

daluwarsadilanjutkan lagi dengan tetap menghitung masa 3 bulan tenggang daluwarsa yang 

tertunda dahulu. 

 Penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial, maksudnya 

yaitu  tindakan penghentian sementara pemeriksaan suatu perkara pidana oleh Majelis Hakim 

yang memeriksa berhubung diperlukan adanya putusan Majelis perkara yang lain yang sangat 

penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang dischorsingini . Jonkers memberi 

                                                     

contoh seorang dituntut (diajukan ke sidang pengadilan) dengan didakwa melakukan pencurian 

suatu barang milik orang lain. Tetapi di persidangan dia memberikan keterangan bahwa barang itu 

yaitu  miliknya sendiri. 

 jika  tentang kepemilikan ini terdapat kesukaran dalam hal pembuktiannya, karena 

Majelis Hakim pidana tidak dibenarkan menetapkan tentang kepemilikan dari barang ini, maka 

Majelis melakukan tindakan penghentian sementara penuntutan, dan meminta pada orang itu 

mengajukan gugatan perdata untuk menentukan milik siapa barang yang menurut dakwaan diambil 

oleh Terdakwa ini . Disini telah terjadi keadaan yang disebut perselisihan pra-yudisial 

sebagaimana contoh ini  diatas. 

 Penghitungan tenggang daluwarsa schorsingoleh sebab adanya perselisihan pra-

yudisial, tidak saja disebabkan oleh pentingnya suatu putusan perkara perdata yang menentukan 

terhadap putusan perkara pidana yang dischorsing, tetapi juga dapat terjadi dalam hal 

diperlukannya putusan lain dari hakim perkara pidana. Misalnya Jaksa P.U telah membawa 

seseorang ke Pengadilan dengan mendakwanya "telah menggunakan surat palsu atau dipalsu" (263 

ayat 2), sementara ternyata bahwa terhadap orang yang diduga membuat surat palsu atau memalsu 

surat itu diperiksa oleh Majelis Hakim yang lain, dengan maksud menghindari adanya dua putusan 

yang saling bertentangan dalam hal pokok perkaranya ada hubungan yang sangat erat, maka 

Majelis Hakim yang memeriksa dakwaan menggunakan surat palsu atau dipalsu tadi, perlu 

mengambil tindakan schorsingpenuntutan pidana, dengan menghentikan pemeriksaan perkara itu 

sampai adanya putusan perkara dengan dakwaan membuat surat palsu atau memalsu surat tadi 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 Contoh lainnya ialah pasal 314 ayat (3), yang menyatakan bahwa: "Jika terhadap yang 

dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan 

karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang 

dituduhkan". Konkritnya pada contoh demikian, A menuduh B telah melakukan perzinaan (284) 

dengan istrinya, dan untuk itu A telah mengajukan pengaduan atas kasus itu pada Polisi. Dengan 

pengaduan yang dilakukan oleh A itu, B merasa terhina dan juga melakukan laporan pada Polisi 

bahwa dia difitnah (311 jo 310) oleh A. Ketika A dituntut dengan didakwa memfitnah (311 jo310) 

ke pengadilan, yang ternyata B telah dituntut pula dengan didakwa melakukan zina (284), maka 

Majelis Hakim perkara A melakukan schorsing penuntutan pidana, menunggu perkara B diputus 

                                                     

dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan telah mendapatkan putusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim perkara A mencabut schorsing penuntutan 

dengan membuka sidang kembali. jika  isi putusan perkara B dia dipidana karena salahnya 

melakukan tindak pidana zina (284), maka putusan itu dijadikan dasar oleh Majelis Hakim perkara 

A untuk membebaskan A, dan sebaliknya jika  B dibebaskan, artinya apa yang dituduhkan oleh 

A tidak terbukti, maka dengan putusan pembebasan itu akan digunakan sebagai dasar untuk 

menjatuhkan pidana terhadap A. 

 Tindak pidana yang telah dilakukan seseorang menjadi tidak dapat dituntut karena 

daluwarsa sudah tentu ada ukuran waktunya. Dalam ketentuan pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, 

bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni: untuk semua tindak pidana 

pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun. Sedangkan 

untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana 

penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun. Untuk tindak pidana kejahatan yang diancam 

dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan untuk tindak pidana 

kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun. 

 

4. Penyelesaian Di Luar Peradilan  

 Wewenang menuntut perkara dapat gugur atau hapus karena penyelesaian di luar 

peradilan. Ketentuan ini  terdapat pada Pasal 82 KUHP yang sering disebut lembaga 

penebusan (afkoop) atau juga disebut lembaga hukum perdamaian (schikking) hanya 

dimungkinkan pada perkara tertentu yaitu:321 

1. Perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda secara tunggal 

2. Pembayaran denda harus sebanyak maksimum ancaman pidana denda beserta dengan biaya 

lain yang harus dikeluarkan, atau penebusan harga tafsiran bagi barang yang terkena 

perampasan  

3. Harus bersifat sukarela dari inisiatif terdakwa sendiri yang sudah cukup umur. 

4. Penggunaan lembaga penebusan atau perdamaian ini  tidak berlaku bagi orang yang 

belum cukup umur pada saat melakukan perbuatan berumur enam belas tahuan. 

                                                     

 Di negara Belanda pada tahun 1921 diadakan stelsel transactie yang menambahkan 

penyelesaian di luar acara dalam Pasal 74 WvS Belanda dengen pengertian yang luas 

dibandingkan dengan afkoop. Stelsel transactie harus berupa pembayaran denda yang 

ditentukan tersendiri oleh penuntut umum, jadi  bukan suatu pembayaran maksimum ancaman 

dendanya. Penentuan pembayaran denda oleh penuntut umum inilah yang dianggap tidak sesuai 

dengan kewenangan hakim memutus perkara di Hindia Belanda sehingga tidak masuk dalam 

KUHP. 

 

5. Amnesti  

 Amenesti berasal dari bahasa latin yang secara harfiah penghapusan penuntutan 

terhadap tersangka dengan undang-undang.322 Amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 

yang berbunyi : Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat.  Dengan perlibatan DPR dalam pengambilan keputusan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kendatiun amnesti yaitu  hak preoregatif presiden, namun untuk 

memutuskannya diperlukan pertimbangan politik.323  

 Pelakasanaan amnesti lebih lanjut diatur dalam undang-undang Darurat No.11 Tahun 

1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam undang-undang a quo, tidak diberikan pengertian 

amnesty. Pemberian amnesti oleh presiden, atas kepentingan negara, setelah mendapat nasihat 

tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri 

kehakiman. Artinya undang-undang a quo tidak lagi selaras dengan UUD 1945 pasca amandemen. 

Amnesti menurut undang-undang a quo diberikan kepada semua orang yang sebelum tangga 27 

Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan 

politik antara Republik negara kita  dan kerajaan Belanda. Dengan pemberian amnesti semua akibat 

hukum pidana dihapuskan. 

 

 

6. Abolisi 

 Abolisi berasal dari kata abolition yang pengertiannya kurang lebih yaitu  penghapusan 

penuntutan terhadap delik yang terjadi.324 Sama seperti amnesti, abolisi terdapat pada Pasal 14 

                                                     

ayat (2) UUD 1945 dan diatur bersamaan dalam Undang-Undang Darurat No.11 Tahun 1954. 

Undang-undang a quo juga tidak memberikan definisi mengenai abolisi. Presiden dalam 

memberikan abolisi dapat meminta nasihat dari Mahkamah Agung. Dengan pemberian abolisi 

maka penuntutan terhadap orang-orang ini  ditiadakan. 

 Ada pertentangan dalam undang-undang a quo antara pemberian abolisi  dan pengertian 

abolisi itu sendiri. di satu sisi, dinyatakan bahwa presiden dapat memberikan abolisi atas tindak 

pidana yang telah dilakukan seseorang, namun disisi lain menyatakan bahwa abolisi membawa 

konsekuensi hapusnya penuntutan pidana. Kalau pemberian abolisi terhadap suatu perbuatan 

pidana yang dilakukan berarti sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum bahwa 

orang ini  bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, padahal pengertian hukum abolisi 

itu sendiri yaitu  penghapusan penuntutan pidana. Artinya belum ada pemeriksaan lebih lanjut 

apakah orang ini  bersalah atau tidak.  

 

B. Hapusnya Menjalankan Pidana 

1. Meninggalnya Terpidana 

  Hapusnya menjalankan pidna karena alasan meninggalnya terpidana terdapat dalam Pasal 

83 KUHP yang menyatakan bahwa : Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidananya 

meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan adagium yang berbunyi nemo punitur pro alieno delicto 

yang berarti tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain, secara mutatis 

muntandis adagium a quo juga berlaku terhadap gugur menjalani pidana karena terpidananya 

meninggal dunia. 

 

2. Daluwarsa 

  Sebagimana hapusnya kewenangan penuntutan pidana, hapusnya menjalani pidana juga 

dapat terjadi karena daluwarsa.  Pada dasarnya daluwarsa hapusnya menjalankan pidana sama 

dengan daluwarsa hapusnya kewenangan penuntutan pidana dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Tenggang waktu daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun 

2. Kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan, tenggang waktu daluwarsa yaitu  

lima tahun 

                                                    

 

3. Daluwarsa menjalankan pidana terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, 

pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun yaitu   4 tahun 

4. Daluwarsa menjalankan pidana terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 

lebih dari tahun yaitu  16 tahun. 

5. Kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak 

mengenal daluwarsa menjalankan pidana 

6. Tenggang waktu daluwarsa menjalankan pidana tidak boleh kurang dari lamanya pidana 

yang dijatuhkan 

7. Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijalankan. 

8. Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya 

setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. 

9. Jika seorang terpidana pelepasan bersyaratnya dicabut, maka pada besok harinya setelah 

pencabutan mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.   

 

3. Grasi   

 Secara harfiah grasi berarti pengampunan. Grasi diartikan sebagai pengampunan yang 

diberikan oleh kepala negara kepada seseorang yang telah dijatuhi pidana.328 Aturan mengenai 

grasi terdapat dalam  14 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Presiden memberi 

grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Hal ini 

berbeda dengan amnesti dan abolisi yang mana sebelum memberikannya presiden harus 

mendapat pertimbanga dari DPR.  

  Pelaksanaan grasi di negara kita  diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang 

 Grasi. Dalam undang-undang a quo grasi didefiniskan sebagai pengampunan berupa perubahan, 

 peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidan yang diberikan 

 oleh presiden.  Dengan demikian, pemberian grasi tidak serta merta menghapuskan kewenangan 

 menjalankan pidana. Grasi diajukan oleh terpidana terhadap putusan pengadilan yang telah 

 memperoleh kekuata hukum tetap. Permohonan grasi hanya dapat diajukan atas putusan 

                                                      

pemidanaan berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 

dua tahun. 

  Permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali kecuali dalam hal sebagai berikut: 

1. Terpidana pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu dua tahun sejak 

tanggal penolakan permohonan grasi ini . 

2. Terpidana pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup 

dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.  

  Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali 

dalam hal putusan pidana mati.  Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi 

yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Hak mengajukan 

grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua siding yang memutuskan 

perkara pada tingkat pertama. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak 

hadir, maka hak terpidana untuk mengajukan grasi diberitahukan secara tertulis oleh panitra 

pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama. 

  Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya atau keluarga terpidana atas 

persetujuan terpidana diajukan kepada presiden. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, 

permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana. 

Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.333 Permohonan grasi harus diajukan 

secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya kepada presiden. Salinan 

permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama 

untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung. Permohonan grasi dan salinanya dapat disampaikan 

oleh terpidana melalui Kepala lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Dalam 

hal permohonan grasi  dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi ini  kepada presiden dan 

salinannya dikirim kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 

7 hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

 

  Dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan 

permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas 

perkara terpidana kepada Mahkamah Agung. Dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung 

sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara, Mahkamah Agung 

mengirimkan pertimbangan tertulis kepada presiden. Presiden memberikan keputusan atas 

permohonan grasi  setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden 

dapat berupa pemberian atau penolakan grasi. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling 

lambat 3 bulan terhitung sejak diterimnya pertimbangan Mahkamah Agung.  

  Keputusan presiden tentang pemberian atau penolakan grasi disampaikan kepada terpidana 

dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak diterapkannya keputusan presiden. 

Salinan keputusan ini  disampaikan kepada Mahkamah Agung, pengadilan yang memutus 

perkara pada tingkat  pertama, kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana dan lembaga 

pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana. Khusus terpidana mati, kuasa hukum atau 

keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan  

sebelum keputusan presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI negara kita  

 

A. Makna Pembaharuan Hukum Pidana  

Menurut Barda Nawawi Arief, Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung 

makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan 

nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofik, sosiokultural masyarakat negara kita  yang melandasi 

kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di negara kita . 

Pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada hakekatnya juga merupakan bagian dari 

kebijakan/politik hukum pidana (penal policy), yang harus ditempuh dengan pendekatan yang 

berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan pendekatan yang berorientasi pada 

nilai (value-oriented approach)338 atau dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan perlu 

ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan (integralis) antara politik 

kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan 

penal dan non penal dan di dalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai. 

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan sarana penal (hukum pidana) yaitu:339 

1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan, 

2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar. 

Bertolak dari pendekatan kebijakan, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi 

masalah sentral dalam kebijakan kriminal terutama masalah pertama yang disebut juga masalah 

kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:340 

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materil, spirituil berdasarkan 

Pancasila; sehubungan dengan hal ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan                                                     

untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan 

penangggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;  

2.  Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana 

harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang 

mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;  

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil 

(cost and benefit principle); penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan 

kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bagian-bagian penegak hukum, yaitu jangan 

sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting). 

Kebijakan kriminal memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan sosial, sebab 

sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral dari 

upaya perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya bertujuan mencapai 

kesejahteraan sosial (social  welfare). Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial 

terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 

di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut: 

Masalah kriminalisasi dan deskriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan 

politik kriminal yang dianut suatu

 bangsa negara kita , yang sejauh mana perbuatan ini  

bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh 

masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan 

kesejahteraan masyarakat. 

Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari 

kebijakan hukum yang lebih luas, meliputi dan merupakan perwujudan dari proses kebijakan 

tahap-tahapan yaitu tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang 

terdiri dari tahap perumusan pidana (kebijakan formulatif/legislatif), tahap penerapan hukum 

pidana (kebijakan aplikatif/yudikatif), dan tahap pelaksanaan hukum pidana (kebijakan 

                                                    

administratif/eksekutif). Hal ini sejalan dengan orientasi pembaharuan hukum pidana sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yaitu : 

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, pembaharuan hukum pidana dapat berorientasi 

kepada kebijakan sosial yang pada hakikatnya yaitu  bagian dari upaya untuk mengatasi 

masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan). Sedangkan sebagai kebijakan 

kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya yaitu  bagian dari upaya 

perlindungan terhadap masyarakat. 

2. Dilihat dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya 

merupakan bagian dari upaya memperbaharuai substansi hukum. 

3. Pembaharuan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali nilai-nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat (the living law), antara lain dalam hukum agama dan hukum 

adat. 

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa perlu adanya harmonisasi, atau sinkronisasi, dan 

konsistensi antara pembangunan dan pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi 

nasional filosofis dan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.  Selanjutnya Barda Nawawi Arief 

mengingatkan bahwa pembangunan hukum nasional hendaknya dapat menunjang pembangunan 

nasional dan pergaulan internasional dengan bersumber dari nilai-nilai dan aspirasi hukum yang 

hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan begitu sistem pembangunan hukum diharapkan 

memiliki identitas dan karakteristik negara kita . Dari perspektif sistem hukum, kajian terhadap 

hukum adat dan hukum yang hidup merupakan upaya untuk memahami sistem atau keluarga 

hukum lain yang selama ini diwarisi di negara kita , yakni sistem hukum continental atau civil law 

system. Dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum, hukum pidana negara kita  

sebagaimana terkandung dalam KUHP yang saat ini berlaku bukan satu-satunya konsep hukum 

untuk memecahkan masalah hukum. Sebenarnya masih ada konsep atau sistem hukum lain yang 

sepatutnya dikaji untuk lebih memantapkan upaya pembaharuan hukum pidana di negara kita . Salah 

satu sistem hukum yang lain yang dimaksud yaitu  hukum adat dan hukum Islam. 

                                                     

 

B. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana negara kita  

  Hukum pidana positif di negara kita  saat ini terdiri dari KUHP (WvS) dan berbagai Undang-

Undang khusus di luar KUHP. KUHP yang berlaku saat ini berasal dari WvS voor Nederlandsch-

Indi (Staadsblad1915 No. 732) dan dinyatakan berlaku oleh  Pemerintah Hindia Belanda pada 

tanggal 1 Januari 1918. Kemudian dengan kekuatan undang-undang No. 1 tahun 1946 jo undang-

undang No. 73 tahun 1958, istilah  Wetboek van Strafrecht (WvS) disebut Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik negara kita  sampai saat 

sekarang ini, meskipun dengan beberapa perubahan. 

  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)/ WvS sebagai Ius Constitutum atau hukum 

yang diberlakukan saat ini merupakan warisan dari pemerintah Kolonial Belanda telah tertinggal 

oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan hal ini perlu 

diperhatikan pernyataan dari Konggres PBB yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum asing/ 

impor pada suatu negara. Pada Konggres PBB mengenai The Prevention of Crime and The 

Treatment of offenders dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa 

negara (terutama yang berasal/ diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial) pada umumnya 

bersifat Obsolete and Unjust (telah usang dan tidak adil) serta Outmoded and Unreal (sudah 

ketinggalan zaman dan tidak sesuai kenyataan). 

Berdasarkan pernyataan Konggres PBB di atas dikaitkan dengan keberadaan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/ WvS) yang sampai saat ini dipandang sebagai kitab 

induk hukum pidana sudah semestinya dilakukan pembaharuan. Pembaharuan hukum pidana 

hendaknya sesuai dengan sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat negara kita . Di 

samping itu alasan yang sangat prinsip untuk melakukan pembaharuan hukum pidana yaitu :  

1. Alasan Politik : Negara negara kita  yang telah lima puluh tahun lebih merdeka yaitu  wajar 

mempunyai hukum pidana sendiri yang diciptakannya sendiri oleh karena hal ini 

merupakan simbol kebanggaan dari negara yang telah bebas dari penjajahan.  

                                                     

 

2. Alasan Sosiologis ; Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari 

ideologi, politik suatu bangsa di mana hukum itu berkembang artinya bahwa segala nilai-

nilai sosial dan kebudayaan suatu bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan 

hukum pidana.  

3. Alasan Praktis ; Dengan pembaharuan hukum pidana yang baru akan dapat memenuhi 

kebutuhan praktik, sebab hukum peninggalan penjajah jelas masih menggunakan bahasa 

Belanda padahal kita sebagai negara yang merdeka sudah memiliki bahasa sendiri, tentu 

tidaklah tepat jika menerapkan suatu aturan hukum berdasarkan teks yang tidak asli.346 

Dipandang dari sudut politik, negara Republik negara kita  yang merdeka sudah sangat wajar 

mempunyai KUHP yang dicita-citakannya sendiri. KUHP yang diciptakan sendiri bisa dipandang 

sebagai lambang (simbol) dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka 

dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik. KUHP dari suatu negara yang dipaksakan 

untuk diberlakukan pada suatu negara lain, bisa dipandang simbol dari penjajahan negara yang 

membuat KUHP itu. Dipandang dari sudut sosiologis, pengaturan dalam hukum pidana 

merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini 

berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan 

dihukum pidana. Dari hasil penelitian yang dilakukan lembaga pembinaan hukum nasional pada 

tahun 1973 ditiga daerah, yaitu Aceh, Bali dan Manado, dapat diketahui masih banyak keinginan-

keinginan dari sebagian masyarakat yang belum tertampung dalam KUHP sekarang. 

Muladi mengatakan berdasarkan kajian yang komprehensif, hukum nasional harus besifat 

adaptif.348 Hal ini dikatakan, bahwa KUHP Nasional dimasa-masa datang harus dapat 

menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan 

Internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab. Khusus sepanjang yang 

menyangkut alasan sosiologis, hal ini dapat menyangkut, baik hal-hal yang bersifat ideologis yang 

                                                     

Terhadap pandangan politik diatas Muladi mengatakan, bahwa bilamana dikaitkan dengan kondisi 

Nasional negara kita  masalahnya tidak hanya menyangkut kebanggaan nasional saja, melainkan tercakup didalamnya 

pemikiran integritashukum sesuai dengan Wawasan Nusantara. 

 

bersumber dari filsafat bangsa Pancasila maupun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi manusia, 

alam, dan tradisi negara kita , sepanjang hal-hal tetap dalam kerangka bagian budaya bangsa 

(subculture) dan bukan merupakan budaya tandingan (counter culture). 

Dari sejarah perjalanan konsep KUHP telah berjalan dalam kurun waktu yang panjang dan 

belum pernah mendapat perhatian yang penuh dari pihak DPR. Hal ini menunjukkan bahwa politik 

hukum pidana kodifikasi masih belum dipandang sebagai kebijakan yang mendesak, karena masih 

bisa digunakan KUHP lama, dengan kata lain secara politik legislasi Konsep KUHP belum 

menjadi agenda utama. Dari beberapa literatur, hal ini disebabkan:349 

a. Masih banyaknya materi pengaturan tindak pidana yang menimbulkan sikap pro dan kontra 

di masyarakat, misalnya dalam kasus pasal mengenai pornografi dan pornoaksi, tindak 

pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana penodaan agama, dan sebagainya;  

b. Pembahasan konsep memerlukan waktu yang lama karena banyaknya subtansi yang 

hendak diatur dalam undang-undang ini ;  

c. Masih kuatnya anggapan atau asumsi bahwa KUHP yang telah ada masih memiliki 

relevansi dengan keadaan sekarang dan telah dibuatnya undang-undang secara khusus yang 

mengatur tindak pidana tertentu jika KUHP tidak mengatur mengenai hal tesebut ;  

d. Bahwa yang diperlukan saat sekarang bukan KUHP baru tetapi proses penegakan hukum 

dan sistem peradilan pidana yang bebas dari mafia peradilan, yakni terwujudnya penyidik 

yang profesional, advokad yang bersih, jaksa dan hakim yang memiliki integritas dan 

kredibilias. 

Dari uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa penyusunan Konsep KUHP Nasional 

merupakan salah satu usaha yang terus menerus dan berlanjut serta permanen dalam rangka 

pembaharuan/pembangunan/pengembangan hukum pidana yang bersifat nasional yang sesuai 

dengan kepribadian bangsa negara kita . 

                                                     

Pada tahun 1974 Sudarto melalui Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum 

Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, membahas secara khusus Konsep 

Rancangan KUHP 1968/1972. Beliau lalu mengatakan, bahwa dilema yang dihadapai dalam 

pembaharuan hukum pidana yaitu  jika  hanya mengadakan revisi dari apa yang ada sekarang, 

itu bukanlah suatu pembaharuan, dan jika  yang ada itu ditinggalkan, harus menemukan 

alternatifnya yang tepat dan disinilah dapat timbul kesulitan-kesulitan yang bersifat dogmatis dan 

praktis. 

Menurut Sudarto, Buku I sangat penting artinya untuk seluruh tata hukum pidana, karena 

disitu terdapat asas-asas yang menjadi landasan dari penerapan hukum pidana yang tidak hanya 

terdapat dalam KUHP saja, tetapi juga ada di luar KUHP. Maka dalam pelaksanaan politik hukum 

pidana sekarang ini harus dicari dan diterapkan dulu asas-asas hukum pidana yang memang cocok 

dengan masyarakat negara kita  dan yang membawa bangsa negara kita  pada aspirasinya dibidang 

hukum ini.352 Dalam rangka ini, orientasi tidak dapat lepas, baik dari ideologi nasional, kondisi 

manusia, alam dan tradisi bangsa, maupun dari perkembangan Internasional yang diakui oleh 

masyarakat beradap.  

Dalam hubungannya dengan pembaharuan sistem pemidanaan di negara kita  khususnya 

pembuatan Rancangan Konsep KUHP Nasional sebagai pengganti KUHP (WvS) yang sekarang 

berlaku, maka nilai-nilai Pancasila harus meresap kedalam pasal-pasal Konsep KUHP Nasional, 

yaitu harus berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum pidana yang ber-

Kemanusiaan yang adil dan beradab, hukum pidana yang mengandung nilai-nilai persatuan (antara 

lain tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum 

pidana yang dijiwai nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan (antara lain mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian 

                                                     

 

konflik secara bijaksana/musyawarah/ kekeluargaan), dan hukum pidana yang berkeadilan 

sosial. 

 Hukum di negara kita  (termasuk hukum pidana) bersumber pada Pancasila, maka setiap 

produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni dari mana hukum 

dijiwai, dipersepsikan dan  dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya 

harus selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti 

sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrumen. Hukum dalam pengertian ini hanya 

demi kepentingan tertentu yang sama sekali tidak dijiwai oleh semangat dan idealisme 

Pancasila.l 

Berdasarkan hal diatas bagi bangsa negara kita , pembaharuan hukum pidana (KUHP) 

merupakan suatu keharusan dan harus sesuai dengan semangat serta idealisme Pancasila. 

Disamping itu, usaha pembaharuan hukum pidana di negara kita  tentunya tidak terlepas dari politik 

hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum 

yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Sudarto 

mendefenisikan Politik Hukum yaitu  usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik 

sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu itu.355 Selanjutnya Sudarto mengatakan politik 

hukum memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh 

pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan itu? Hal ini menyangkut 

ius constituendum, ialah hukum yang akan datang yang dicita-citakan. 

 

 

 

 

 

                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GLOSARIUM  

Amnesti  : Penghapusan penuntutan terhadap tersangka dengan undang-undang 

Abolisi : Penghapusan seluruh akibat penjatuhan pidana kepada 

tersangka/terdakwa 

Asas Legalitas : salah satu asas dalam hukum pidana, tidak dapat dipidannya seseorang 

sebelum ada aturan yang mengaturnya. 

Asas Teritorial : Asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana 

dalam  Undang-Undang negara kita  berlaku bagi setiap orang yang 

melakukan suatu tindak pidana di wilayah negara kita  

Asas Personalitas : Asas dalam hukum pidana tentang berlakunya hukum pidana dikaitkan 

dengan orangnya, tanpa mempersoalkan dimana orang itu berada, yaitu 

didalam ataupun diluar wilayah negara negara kita  

Culpa : Tindak pidana yang dilakukan karena tidak sengaja/ kelalaian 

Dolus : Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja 

Doenplegen  : Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana 

Delik  : Peristiwa pidana/ tindak pidana 

Deelneming  : Penyertaan dalam melakukan tindak pidana/kejahatan 

Error facti : Merupakan salah satu kesesatan dalam kesengajaan yang juga disenut 

feitelijk dwaling atau kesesatan fakta 

Error Juris : Kesesatan hukum 

Grasi    : Pengampunan 

Ius Poenale : Hukum pidana  positif/hukum pidana yang berlaku 

Medeplegen  : Orang  yang turut serta melakukan tindak pidana 

Noodweer exces : Keadaan terpaksa yang melampui batas. 

Nebis in idem : perkara yang objeknya sama, para pihak sama dan diputus oleh 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan mengabulkan atau 

menolak dan tak dapat diperiksa untuk kedua kalinya. 

Plegen   :  Orang  yang melakukan tindak pidana 

Poging   : Percobaan melakukan tindak pidana 

Pidana   :  Sanksi/ hukuman 

Overmacht  : Keadaan darurat 

Opzet    : Kesengajaan 

Recidive : Seseorang yang berulang melakukan tindak pidana dan tindak pidana     

ini  telah dijatuhi vonis oleh hakim. 

Schuld   : Kesalahan  

Samenloop  : Perbarengan perbuatan pidana 

Tempus delicti : Waktu terjadinya tindak pidana  

Ultimatum remedium : Upaya terakhir/obat terakhir dalam hukum pidana