UU narkotika 1

UU narkotika 1

   Mei 31, 2023       mayatku

---

  

 

 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2009 

TENTANG 

NARKOTIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan 

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas 

sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal 

pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan 

secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;  

b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber 

daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan 

di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara 

lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis 

tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta 

melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan 

yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan 

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di 

sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang 

sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan 

tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan 

saksama; 

d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, 

menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan 

Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat 

dan seksama serta bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika 

karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang 

sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, 

bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia; 

e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat 

transnasional yang dilakukan dengan menggunakan 

modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung 

oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak 

menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi 

muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan 

masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika  sudah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan 

kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan 

memberantas tindak pidana tersebut 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, 

perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika; 

Mengingat : 1. Pasal  5 ayat (1)  dan  Pasal  20  Undang-Undang Dasar 

Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan 

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 

1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang 

Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic 

in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 

(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3673); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1.   Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, 

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang 

ini. 

2.   Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau 

bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan 

Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana 

terlampir dalam Undang-Undang ini. 

3.   Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, 

mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara 

langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-

ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau 

gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah 

bentuk Narkotika. 

4.   Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean. 

 

  

 

5.   Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean. 

6.   Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang 

ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

7.   Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk 

mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.  

8.   Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk 

mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

9.   Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian 

kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke 

tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa 

pun. 

10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk 

badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan 

kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran 

sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan. 

11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan 

hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan 

produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk 

Narkotika. 

12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari 

suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di 

wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor 

pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. 

13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau 

menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan 

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun 

psikis. 

14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai 

oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara 

terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar 

menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya 

dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, 

menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. 

15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan 

Narkotika tanpa hak atau  melawan hukum. 

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan 

pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu 

dari ketergantungan Narkotika. 

17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan 

pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun 

sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali 

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 

18.  Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau 

lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk 

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta 

melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, 

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi 

kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu 

tindak pidana Narkotika. 

19.  Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan 

penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap 

pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan 

komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat 

komunikasi elektronik lainnya. 

20.  Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan 

oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 

(tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu 

tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan 

suatu tindak pidana Narkotika. 

21.  Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang 

dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum 

maupun bukan badan hukum. 

22.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

 

 

BAB II 

DASAR, ASAS, DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Pasal 3 

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan 

berasaskan: 

a. keadilan; 

b. pengayoman; 

c. kemanusiaan; 

d. ketertiban;  

e. perlindungan; 

f. keamanan; 

g. nilai-nilai ilmiah; dan 

h. kepastian hukum. 

 

Pasal 4 

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: 

a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa 

Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; 

c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; dan 

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial 

bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP  

Pasal 5  

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi 

segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan 

dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

 

Pasal 6 

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

digolongkan ke dalam: 

a. Narkotika Golongan I; 

b. Narkotika Golongan II; dan 

c. Narkotika Golongan III. 

(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari Undang-Undang ini. 

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Pasal 7 

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

Pasal 8 

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk 

kepentingan pelayanan kesehatan.   

 

 

  

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat 

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia 

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah 

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

 

 

BAB IV 

PENGADAAN 

 

Bagian Kesatu 

Rencana Kebutuhan Tahunan 

 

Pasal  9 

(1)   Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk    

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(2)   Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan 

tahunan Narkotika. 

(3)   Rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data 

pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi 

tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi 

pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan 

Narkotika secara nasional. 

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana 

kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan 

Menteri. 

 

Pasal 10 

(1)   Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari 

impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain 

dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan 

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). 

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana 

kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 dan kebutuhan Narkotika dalam negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

  

  

Bagian Kedua 

Produksi 

 

Pasal 11 

(1)   Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi 

Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah 

memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

(2)   Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi 

Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan 

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

(3)   Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan 

pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan 

hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan 

rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9. 

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin 

dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 

(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Pasal  12 

(1)   Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau 

digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah 

yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(2)   Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam 

produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

 

Bagian Ketiga 

Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

 

Pasal  13 

(1)   Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga 

pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan 

pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah 

ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, 

menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah 

mendapatkan izin Menteri. 

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Bagian Keempat 

Penyimpanan dan Pelaporan 

Pasal 14 

(1) Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri 

Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan 

sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat 

kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan 

lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.  

(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana 

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah 

sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, 

dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, 

menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala 

mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika 

yang berada dalam penguasaannya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan 

secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan 

mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas 

rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan berupa: 

a. teguran; 

 

b. peringatan; 

c. denda administratif; 

d. penghentian sementara kegiatan; atau 

e. pencabutan izin. 

 

 

BAB V 

IMPOR DAN EKSPOR 

 

Bagian Kesatu 

Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor 

 

Pasal 15 

 

(1)   Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan 

pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki 

izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk melaksanakan impor 

Narkotika. 

(2)   Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin 

kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin 

sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk melaksanakan impor 

Narkotika. 

 

Pasal 16 

 

(1)   Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan 

Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor 

Narkotika. 

(2)   Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap 

rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau 

penggunaan Narkotika. 

(3)   Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam 

jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk 

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

(4)   Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara 

pengekspor. 

 

 

Pasal 17 

Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan 

pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut 

dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di negara pengekspor. 

 

Bagian Kedua 

Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor  

 

Pasal 18 

(1)   Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan 

pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki 

izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor 

Narkotika. 

(2)   Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin 

kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin 

sebagai eksportir sesuai dengan  ketentuan peraturan 

perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor 

Narkotika. 

 

Pasal 19 

(1)   Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan 

Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor 

Narkotika. 

(2)   Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus 

melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. 

 

Pasal 20 

Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar 

persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan 

tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 

pengimpor. 

 

Pasal 21 

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya 

dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk 

perdagangan luar negeri. 

 

Pasal 22 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan 

Ekspor diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

 

 

Bagian Ketiga 

Pengangkutan 

 

Pasal 23 

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

pengangkutan barang tetap berlaku bagi pengangkutan 

Narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini 

atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

ini. 

 

Pasal 24 

(1)   Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi 

dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika 

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di negara pengekspor dan Surat Persetujuan 

Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri. 

(2)   Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi 

dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang 

dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat 

persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 

pengimpor.  

 

Pasal 25 

Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang 

memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa 

dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan 

Impor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat 

persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 

pengekspor.  

 

 

Pasal 26 

(1)   Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan 

Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat 

Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di negara 

pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas 

perusahaan pengangkutan ekspor.  

(2)   Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan 

pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat 

Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen 

atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut. 

  

(3)   Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib 

membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat 

Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri  dan dokumen 

atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

negara pengimpor. 

 

Pasal 27 

(1)   Narkotika yang diangkut harus disimpan pada 

kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di 

tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh 

nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.  

(2)   Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika 

yang diangkut.  

(3)   Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua 

puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib 

melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya 

kepada kepala kantor pabean setempat.  

(4)   Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam 

kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan 

oleh pejabat bea dan cukai. 

(5)   Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa 

dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat 

Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita 

acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada 

persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan 

menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang 

berwenang.  

 

 

Pasal 28 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula 

bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.  

 

Bagian Keempat 

Transito 

 

Pasal 29 

(1)   Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen 

atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari 

pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat 

Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah 

negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor 

dan pengimpor.  

(2)   Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari 

pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat 

Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang: 

a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor 

Narkotika; 

b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan 

c. negara tujuan ekspor Narkotika.  

 

Pasal 30 

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada 

Transito Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya 

persetujuan dari: 

a. pemerintah negara pengekspor Narkotika; 

b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan 

c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika.  

 

Pasal 31 

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya 

dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang 

mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung 

jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

 

Pasal 32 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

 

Bagian Kelima 

Pemeriksaan 

 

Pasal 33 

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan 

dokumen impor, ekspor, dan/atau Transito Narkotika.  

 

Pasal 34  

(1)   Importir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yang 

diimpornya disaksikan oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya 

impor Narkotika di perusahaan. 

(2)   Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Menteri  menyampaikan hasil penerimaan impor 

Narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.  

 

 

BAB VI 

PEREDARAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 35 

Peredaran Narkotika  meliputi setiap kegiatan atau serangkaian 

kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam 

rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun 

pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 

Pasal  36 

(1)   Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan 

setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. 

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

 

(3)   Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika 

dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat 

dan Makanan. 

(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

 

Pasal 37 

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan 

baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk 

produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Pasal 38 

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan 

dokumen yang sah. 

 

 

Bagian Kedua 

Penyaluran 

 

Pasal 39 

(1)   Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, 

pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan 

farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang ini. 

(2)   Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana 

penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus 

penyaluran Narkotika dari Menteri.  

 

Pasal 40 

(1)   Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan 

Narkotika kepada: 

a. pedagang besar farmasi tertentu; 

b. apotek;    

c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah 

tertentu; dan   

d. rumah sakit.  

 

 

 

(2)   Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat 

menyalurkan Narkotika kepada: 

a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; 

b. apotek; 

c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah 

tertentu; 

d. rumah sakit; dan 

e. lembaga ilmu pengetahuan;  

(3)   Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu 

hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: 

a. rumah sakit pemerintah; 

b. pusat kesehatan masyarakat; dan 

c. balai pengobatan pemerintah tertentu. 

Pasal  41 

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang 

besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan 

tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

 

Pasal 42 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

Bagian Ketiga 

Penyerahan 

 

Pasal 43 

(1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: 

a. apotek; 

b. rumah sakit; 

c. pusat kesehatan masyarakat; 

d. balai pengobatan; dan 

e. dokter. 

(2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: 

a. rumah sakit; 

b. pusat kesehatan masyarakat; 

c. apotek lainnya; 

d. balai pengobatan; 

e. dokter; dan 

f. pasien. 

(3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan 

balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika 

kepada pasien berdasarkan resep dokter. 

 

 

(4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat 

dilaksanakan untuk: 

a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan 

Narkotika melalui suntikan; 

b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan 

memberikan Narkotika melalui suntikan; atau 

c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada 

apotek. 

(5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu 

yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek. 

 

Pasal  44 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

 

BAB VII 

LABEL DAN PUBLIKASI 

 

Pasal 45 

(1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada 

kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun 

bahan baku Narkotika.  

(2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi 

tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan 

pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, 

ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, 

dan/atau kemasannya. 

(3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada 

kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak 

menyesatkan. 

 

 

Pasal  46 

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah 

kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. 

 

 

 

Pasal 47 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri. 

 

 

BAB VIII 

PREKURSOR NARKOTIKA 

 

Bagian Kesatu 

Tujuan Pengaturan  

 

Pasal 48 

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan: 

a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan 

Prekursor Narkotika; 

b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor 

Narkotika; dan 

c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan 

Prekursor Narkotika. 

 

 

Bagian Kedua 

Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika 

 

Pasal 49 

(1) Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor 

Tabel II dalam Lampiran Undang-Undang ini. 

(2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang 

ini. 

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor 

Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan 

menteri terkait. 

   

Bagian Ketiga 

Rencana Kebutuhan Tahunan 

 

 

Pasal 50 

(1)   Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan 

Prekursor Narkotika untuk kepentingan industri farmasi, 

industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

(2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disusun berdasarkan jumlah persediaan, 

perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Prekursor 

Narkotika secara nasional. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

penyusunan rencana kebutuhan tahunan Prekursor 

Narkotika sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dan ayat 

(2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi 

dengan menteri terkait. 

 

 

Bagian Keempat 

Pengadaan 

 

 

Pasal 51 

(1)    Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui 

produksi dan impor. 

(2)    Pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan 

industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 

 

Pasal 52 

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, 

ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta 

pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.    

 

BAB IX 

PENGOBATAN DAN REHABILITASI 

 

Bagian Kesatu 

Pengobatan 

 

Pasal 53 

(1)   Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi 

medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II 

atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan 

tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2)   Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika 

untuk dirinya sendiri. 

(3)   Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

mempunyai bukti yang sah  bahwa Narkotika yang 

dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan 

diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

Bagian Kedua  

Rehabilitasi 

 

Pasal 54 

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

 

Pasal 55 

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum 

cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan 

masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh 

Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau 

perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi 

sosial. 

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib 

melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada 

pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau 

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang 

ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan 

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial. 

 

 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 56 

(1)   Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah 

sakit yang ditunjuk oleh Menteri. 

(2)   Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh 

instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan 

rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat 

persetujuan Menteri. 

 

Pasal 57 

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, 

penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh 

instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan 

keagamaan dan tradisional. 

 

Pasal 58 

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan 

baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.  

 

Pasal 59 

(1)   Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri. 

(2)   Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 

 

 

BAB X 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 60 

(1)   Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala 

kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. 

(2)   Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

upaya: 

a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

 

 

b. mencegah penyalahgunaan  Narkotika; 

c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah 

dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan 

memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan 

Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai 

lanjutan atas; 

d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian 

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan; dan 

e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis 

bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat. 

   

Pasal 61 

(1)   Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala 

kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. 

(2)   Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk 

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk 

sebelum diedarkan; 

d. produksi; 

e. impor dan ekspor; 

f. peredaran; 

g. pelabelan; 

h. informasi; dan  

i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

 

Pasal 62 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 Pasal 63 

Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain 

dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, 

baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan 

dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai 

dengan kepentingan nasional. 

 

 

BAB XI 

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan dan Tempat Kedudukan  

 

Pasal 64 

(1)   Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk 

Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat 

BNN. 

(2)   BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan 

di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. 

 

 

Pasal 65 

(1)   BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah 

kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 

(2)   BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

(3)   BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN 

kabupaten/kota berkedudukan di ibukota 

kabupaten/kota. 

 

 

Pasal 66 

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal. 

Pasal 67 

(1)   BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh 

seorang sekretaris utama dan beberapa deputi. 

(2)   Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi 

urusan: 

a. bidang pencegahan; 

b. bidang pemberantasan;  

c. bidang rehabilitasi;  

d. bidang hukum dan kerja sama; dan 

e. bidang pemberdayaan masyarakat. 

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan 

tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden. 

 

Bagian Kedua 

Pengangkatan dan Pemberhentian  

 

Pasal 68 

(1)   Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

(2)   Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian 

Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Presiden. 

Pasal 69 

Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang calon 

harus memenuhi syarat: 

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. berijazah paling rendah strata 1 (satu); 

e. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam 

penegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam 

pemberantasan Narkotika; 

f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; 

g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan 

memiliki reputasi yang baik; 

h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;  

i. tidak menjadi pengurus partai politik; dan 

j. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan 

lain selama menjabat kepala BNN. 

 

 

 

Bagian Ketiga  

Tugas dan Wewenang 

 

Pasal 70 

BNN mempunyai tugas:  

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional 

mengenai pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;  

e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan 

masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik 

regional maupun internasional, guna mencegah dan 

memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan 

terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas 

dan wewenang. 

 

Pasal 71 

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN 

berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

 

Pasal 72 

(1)   Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 

dilaksanakan oleh penyidik BNN. 

(2)    Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN. 

(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Kepala BNN. 

 

 

BAB XII 

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN 

 

Pasal 73 

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-

Undang ini. 

 

Pasal 74 

(1)   Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang 

didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke 

pengadilan guna penyelesaian secepatnya. 

(2)   Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan 

tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, 

tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana 

mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus 

dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 75 

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN 

berwenang:  

a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta 

keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;  

b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

  

c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai 

saksi; 

d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri 

tersangka; 

e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti 

tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi 

nasional;  

i. melakukan penyadapan yang terkait dengan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang 

cukup; 

j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan 

penyerahan di bawah pengawasan; 

k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam 

dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh 

lainnya;  

m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; 

n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, 

dan tanaman; 

o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui 

pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga 

mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika yang disita; 

q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang 

bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;  

r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan 

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

dan 

 

s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti 

adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

Pasal 76 

(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 

x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat 

penangkapan diterima penyidik. 

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh 

empat) jam. 

 

Pasal 77 

(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf 

i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang 

cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung 

sejak surat penyadapan diterima penyidik. 

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. 

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. 

(4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 78 

(1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan 

penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin 

tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.  

(2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh 

empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada 

ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 

Pasal 79 

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di 

bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 

huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari 

pimpinan. 

 

Pasal 80 

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga 

berwenang: 

a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan 

barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada 

jaksa penuntut umum; 

b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga 

keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga 

dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain 

yang terkait; 

c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga 

keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka 

yang sedang diperiksa; 

d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang 

untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; 

f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka 

kepada instansi terkait; 

g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, 

transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau 

mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang 

dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga 

berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya 

dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan 

h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak 

hukum negara lain untuk melakukan pencarian, 

penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri. 

 

 

Pasal 81 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik 

BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini. 

 

Pasal 82 

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara 

Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor 

Narkotika. 

(2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau 

lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas 

dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor 

Narkotika berwenang:  

a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan 

tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika 

dan Prekursor Narkotika; 

b. memeriksa orang yang diduga melakukan 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau 

badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang 

adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; 

g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

dan 

h. menangkap orang yang diduga melakukan 

penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

 

 

Pasal 83 

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan 

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika. 

  

Pasal 84 

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara 

tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu 

pula sebaliknya. 

 

Pasal 85 

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri 

sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-

Undang tentang Hukum Acara Pidana. 

 

Pasal 86 

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara 

Pidana. 

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  

a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau 

disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang 

serupa dengan itu; dan 

b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, 

dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan 

atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di 

atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun 

yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada: 

1. tulisan, suara, dan/atau gambar; 

2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau 

3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi 

yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang 

yang mampu membaca atau memahaminya. 

Pasal 87 

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 

penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, atau yang diduga  Narkotika dan 

Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika 

dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan 

membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan 

dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:   

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; 

 

b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, 

bulan, dan tahun dilakukan penyitaan; 

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai 

Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan 

d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang 

melakukan penyitaan. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada 

kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling 

lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak 

dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan 

kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan 

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Pasal 88 

(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan 

penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan 

barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada 

penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik 

Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga 

kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan 

tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala 

kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri 

setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan.  

(2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 

(empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit 

terjangkau karena faktor geografis atau transportasi. 

Pasal 89 

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan         

Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan 

pengamanan barang sitaan yang berada di bawah 

penguasaannya. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika 

dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Pasal 90 

(1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik 

pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang 

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan 

sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan 

dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali 

dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium 

tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

 

Pasal 91 

(1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima 

pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan 

Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu 

paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang 

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk 

kepentingan pembuktian perkara, kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau 

dimusnahkan.  

(2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 

berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik 

yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib 

dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari 

kepala kejaksaan negeri setempat.  

(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam 

waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 

sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan 

berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan 

tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala 

kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri 

setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

(4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 

(satu) kali untuk jangka waktu yang sama. 

 

 

(5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 

huruf k. 

(6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan 

untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan 

kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari 

terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan 

negeri setempat. 

(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai 

penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan 

dan pelatihan.  

 

Pasal 92 

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika 

yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali 

dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah 

disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, 

penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat 

disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan 

pendidikan dan pelatihan. 

(2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan 

daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau 

transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari. 

(3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah; 

b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, 

dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan; 

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai 

tanaman Narkotika; dan 

d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan 

pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan 

pemusnahan. 

(4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak 

dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian. 

(5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak 

dimusnahkan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) 

disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

(6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak 

dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan 

pelatihan. 

 

Pasal 93 

Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

90, Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau 

tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain 

yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika 

tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan 

asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan 

peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau 

berdasarkan asas timbal balik. 

 

Pasal 94 

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara 

penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 95 

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan 

barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91. 

 

Pasal 96 

(1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang 

sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 

91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik 

barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh 

Pemerintah. 

 

 

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh pengadilan. 

 

Pasal 97 

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang 

pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan 

keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda 

istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang 

diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan 

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang 

dilakukan tersangka atau terdakwa. 

 

Pasal 98 

Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa 

seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, 

dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak 

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan 

terdakwa. 

 

Pasal 99 

(1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang 

bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika 

dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, 

dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal 

yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya 

identitas pelapor. 

(2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan 

orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak 

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak 

melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 100 

(1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang 

memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan 

oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, 

dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun 

sesudah proses pemeriksaan perkara. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan 

oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

  

 

Pasal 101 

(1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang 

digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan 

Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan 

Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas 

untuk negara. 

(2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang 

beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan 

terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang 

bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 

setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. 

(3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang 

merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak 

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan 

untuk kepentingan: 

a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan 

Prekursor Narkotika; dan 

b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan 

harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 102 

Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 

dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan 

perjanjian antarnegara. 

 

Pasal 103 

(1) Hakim  yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan 

menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti 

bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau 

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan 

menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui 

rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. 

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi 

Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 

 

BAB XIII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 104 

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk berperan serta membantu pencegahan dan 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

 

Pasal 105 

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

 

Pasal 106 

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor 

Narkotika diwujudkan dalam bentuk: 

a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya 

dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; 

b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan 

memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi 

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada 

penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak 

pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung 

jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani 

perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; 

 

d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya 

yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN; 

e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang 

bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir 

dalam proses peradilan. 

 

 

Pasal 107 

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang 

atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau 

peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

 

 

Pasal 108 

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam 

suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Kepala BNN. 

  

 

BAB XIV 

PENGHARGAAN 

 

Pasal 109 

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum 

dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, 

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

 

 

Pasal 110 

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 111 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, 

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk 

tanaman, dipidana dengan pidana  penjara paling singkat 

4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 

(delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam hal  perbuatan menanam, memelihara, memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 

Golongan I dalam  bentuk tanaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) 

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau  

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditambah 1/3 

(sepertiga). 

 

 

Pasal 112 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan 

pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 

(lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau  pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 

denda maksimum sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

 

Pasal 113 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 

Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana  penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas)  tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 

5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan 

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun  dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga). 

 

Pasal 114 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana  penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, 

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk 

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 

5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 

beratnya 5 (lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana 

mati, pidana penjara seumur hidup, atau  pidana penjara 

paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 115 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 

Narkotika Golongan I, dipidana  dengan pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, 

atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya 

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 

pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku  dipidana 

dengan pidana penjara seumur hidup atau  pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

 

Pasal 116 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain 

atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan 

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah). 

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau 

pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

orang lain mati atau cacat permanen, pelaku  dipidana 

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau  

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)  ditambah 1/3 

(sepertiga). 

 

Pasal 117 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana  penjara 

paling singkat  3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 

(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 

menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1)  ditambah 1/3 (sepertiga). 

Pasal 118 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 

Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana  penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 

(lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup, atau  pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)  ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 119 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan 

pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 

 

 

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menerima, menjadi  perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 

(lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana mati, pidana 

penjara seumur hidup, atau  pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 120 

 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 

Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 

(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, 

atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram 

maka pelaku  dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 121 

 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menggunakan Narkotika Golongan II tehadap orang lain 

atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan 

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 

(delapan miliar rupiah).  

  

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau 

pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

orang lain mati atau cacat permanen, pelaku  dipidana 

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau  

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 

(sepertiga). 

Pasal 122 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana  penjara 

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 

(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, 

menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

       

Pasal 123 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan  hukum 

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 

Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana  penjara 

paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 

(enam ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, 

mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 

(lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 124 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, 

menjadi  perantara dalam jual beli,  menukar, atau 

menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan 

pidana  penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menerima, menjadi  perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 

(lima) gram, pelaku  dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

       

Pasal 125 

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 

Narkotika Golongan III, dipidana  dengan pidana penjara 

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 

(empat ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, 

atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram 

maka pelaku  dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 

  

 

Pasal 126 

(1)   Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menggunakan Narkotika Golongan III tehadap orang lain 

atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan 

orang lain, dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 

3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

(2)   Dalam  hal penggunaan Narkotika tehadap orang lain atau 

pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 

1/3 (sepertiga). 

 

Pasal 127 

(1)   Setiap Penyalah Guna:  

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan 

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 

(2)   Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan 

Pasal 103. 

(3)     Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban 

penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

 

Pasal 128 

(1)   Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup 

umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 

yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda 

paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

  

 

(2)   Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah 

dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.  

(3)   Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani 

rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di 

rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang 

ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. 

(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi 

standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.  

 

 

Pasal 129 

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar  rupiah) setiap orang 

yang tanpa hak atau melawan hukum: 

a.  memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;  

b.  memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan 

Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;  

c.  menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  

menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan 

Narkotika; 

d.  membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 

Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. 

 

Pasal  130 

(1)   Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, 

Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, 

Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, 

Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain 

pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana 

yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana 

denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. 

 

(2)   Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin usaha; dan/atau 

b. pencabutan status badan hukum. 

 

 

Pasal 131 

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 

112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, 

Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 

123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 

128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

 

 

Pasal 132 

(1)   Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan 

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 

113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 

118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 

123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, 

pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal-Pasal tersebut. 

(2)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 

116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 

121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 

126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana 

penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 

(sepertiga).  

(3)   Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan 

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 

penjara 20 (dua puluh) tahun. 

 

 

Pasal 133 

(1)   Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan 

sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, 

memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, 

memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, 

atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, 

Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, 

Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, 

Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati 

atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana  penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 

(2)     Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan 

sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, 

memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, 

memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, 

atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk 

menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

 

Pasal 134 

(1)   Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan 

sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling 

banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). 

(2)   Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan 

Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 

paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 

 

 

 

Pasal 135 

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat  1 (satu) tahun dan 

paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak  

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

 

Pasal 136 

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang 

diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana 

Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda 

bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan 

untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana 

Prekursor Narkotika dirampas untuk negara. 

 

Pasal 137 

Setiap orang yang: 

a.  menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, 

menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau 

menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, 

menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, 

harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda 

bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika 

dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana  

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

b.  menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, 

penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran 

investasi,  simpanan  atau  transfer,  hibah, waris, harta 

atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda 

bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana 

Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, 

dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

 

 

Pasal 138 

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit 

penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak 

pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika 

di muka sidang pengadilan, dipidana dengan  pidana  penjara 

paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 Pasal 139  

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum 

tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana  dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit  Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). 

Pasal 140 

(1)   Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum 

tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana  dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit  

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2)   Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 

90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), 

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 141 

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak 

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

91 ayat (1), dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 1 

(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

  

 

Pasal 142 

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau 

secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban 

melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut 

umum, dipidana dengan  pidana  penjara paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). 

 

Pasal 143 

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam 

pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor 

Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak  Rp 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

 

Pasal 144 

(1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun 

melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 

114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 

119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 

124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 

ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya  ditambah 

dengan 1/3 (sepertiga).  

(2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak 

pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara 

seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun. 

 

Pasal 145 

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika 

dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, 

Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 

120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, 

Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 

di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga 

ketentuan Undang-Undang ini. 

  

 

 

 

 

Pasal 146 

(1)   Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak 

pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor 

Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran 

keluar wilayah Negara Republik Indonesia. 

(2)   Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke 

wilayah Negara Republik Indonesia. 

(3)   Warga negara asing yang pernah melakukan tindak 

pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor 

Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah 

Negara Republik Indonesia. 

 

Pasal 147 

Dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 

dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi: 

a.  pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai 

pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik 

pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika 

Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan; 

b.  pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, 

membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika 

bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan; 

c.  pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi 

Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan; atau 

d.  pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan 

Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan 

Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan 

pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

 

Pasal 148 

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak 

pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, 

pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 

sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. 

BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 149 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor  83 Tahun 2007 tentang Badan 

Narkotika Nasional, Badan Narkotika provinsi, dan Badan 

Narkotika kabupaten/kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN 

provinsi, dan BNN kabupaten/kota berdasarkan Undang-

Undang ini; 

b. Kepala Pelaksana Harian BNN untuk pertama kali 

ditetapkan sebagai Kepala BNN berdasarkan Undang-

Undang ini; 

c. Pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Narkotika 

Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor  83 Tahun 2007 adalah pejabat dan pegawai BNN 

be