dasar pidana 3

dasar pidana 3

   Mei 24, 2023       mayatku

---

 bermoral, yang bersifat 

jahat ataupun yang bersifat berbahaya. 

 Sejak seorang mempunyai niat hingga sampai kepada tujuan perbuatan yang 

dikehendaki,biasanya terdiridari suatu rangkaian perbuatan. Dalam hal ini Loebby Loqman 

memberikan contoh sebagai berikut:  

A mempunyainiat untuk membunuh B. untuk itu ada serangkaian perbuatan yang dilakukannya, 

yakni: 

1. A pergike rumah C untuk meminjam pistol;  

2. A mengisi pistol dengan peluru;  

3. A membawa pistolini  menuju ke rumah B;  

4. A membidikkan pistolke arah B;  

5. A menarik pelatuk pistol, akan tetapitembakannya meleset sehingga B masih hidup.  

 Dari seluruh rangkaian perbuatan ini , perbuatan manakah yang dianggap sebagai 

perbuatan permulaan pelaksanaan. Apakah perbuatan A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol 

sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan? jika  melihat niatnya, memang perbuatan A 

pergi ke rumah C untuk meminjam pistol yaitu  dalam kaitan pelaksanaan niatnya untuk 

membunuh B. Akan tetapi apakah A pergike rumah C sudah dianggap permulaan dari pelaksanaan 

pembunuhan ? Contoh lain. P yaitu  seorang pegawai suatu kantor pos. P berkehendak untuk 

mencuripos paket. Untuk itu sewaktu teman-teman sekerjanya pulang P menyelinap dan 

bersembunyidikamar kecil.Akan tetapiternyata kepala kantor P masih belum pulang dan 

tertangkaplah P. Darikasus P ini , apakah masuknya P ke kamar kecil sudah dianggap sebagai 

permulaan pelaksanaan?. 

1. Teori Subjektif 

Teori ini didasarkan kepada niat seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal53 KUHP 

bahwa “...jika niat itu telah terwujud dari adanya permulaan pelaksanaan ... Jadi dikatakan 

sebagaipermulaan pelaksanaan yaitu  semua perbuatan yang merupakan perwujudan dariniat 

pelaku. jika  suatu perbuatan sudah merupakan permulaan dari niatnya, maka perbuatan 

ini  sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. Pada contoh pertama, A pergi ke rumah 

C untuk meminjam pistol, sudah merupakan permulaan dari niatnya yakni ingin membunuh B. 

Sehingga A pergike rumah C untuk meminjam pistolsudah dianggap sebagai permulaan 

                                                     

pelaksanaan melakukan percobaan membunuh B. Demikian juga dalam contoh kedua. P masuk ke 

kamar kecil sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaanmelakukan  percobaan  pencurian. 

Karena dengan masuknya P ke kamar kecil sudah  merupakan permulaan pelaksanaan niatnya.146  

 Menurut teori subjektif  dasar patut dipidananya percobaan  (strafbare poging) itu 

terletak pada watak yang berbahaya dari si pembuat. Jadi unsur sikap bathin itulah yang merupakan 

pegangan bagi teori ini. Ajaran yang subjektif  lebih menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan 

dalam Pasal 53 KUHP sebagai permulaan pelaksanaan dari niat dan karena itu bertolak dari sikap 

bathin yang berbahaya dari pembuat dan menamakan perbuatan pelaksanaan: tiap perbuatan yang 

menunjukkan bahwa pembuat secara psikis sanggup melakukannya. Menurut van Hammel tidak 

tepat pemikiran mereka yang mensyaratkan adanya suatu rectstreeks verband atau suatu hubungan 

yang langsung antara tindakan dengan akibat, dimana orang menganggap yang dapat dihukum itu 

hanyalah tindakan-tindakan yang menurut  sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat.  

 Menurut van Hammel aliran subjektiflah yang benar. Bukan saja karena aliran ini sesuai 

dengan nieuwere strafrechtsleer (ajaran hukum pidana yang lebih baru) yang bertujuan untuk 

memberantas kejahatan sampai  kepada akarnya, yaitu manusiayang berwatak jahat (demisdadige 

mens) akan tetapi juga karena dalam mengenakan pidana menurut rumus umum (algemene 

formule) sebagaimana halnya dalam percobaan, unsur kesengajaan (niat) itulah unsur satu-satunya 

yang  memberi  pegangan kepada kita. Oleh karena kesengajaan (niat) dalam perbuatan percobaan 

yaitu  lebih jauh arahnya dari pada bahaya yang ditimbulkan pada suatu ketika tetapi kemudian 

menjadi hilang. Dan juga justru dengan adanya kesengajaan (niat) itu perbuatan terdakwa 

lalumenjadi berbahaya, padahal kalau perbuatan dipandang tersendiri dan terlepas dari hal-ikhwal 

yang mungkin akan timbul sama sekali tidak berbahaya. jika  dengan kesengajaan untuk 

membunuh orang mengarahkan senapan kepada sasaran, padahal pelatuk senapan tidak terpasang, 

maka perbuatan ini  hanya bersifat berbahaya karena perbuatan dilakukan oleh orang yang 

mempunyai kesengajaan (niat) tadi. Maka menurut van Hammel jika ditinjau dari sudut niat si 

pembuat, dikatakan ada perbuatan permulaan pelaksanaan jika dari apa yang telah dilakukan sudah 

ternyata kepastiannya niat untuk melakukan kejahatan tadi.148 

                                                     

 Dari uraian ini  dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori subjektif dapat 

dipidananya percobaan, karena niat seseorang untuk melakukan kejahatan itu  dianggap sudah 

membahayakan kepentingan hukum. Sehingga niat untuk melakukan kejahatan yang telah 

diwujudkan menjadi suatu perbuatan dianggap telah membahayakan. 

 

2. Teori Objektif 

 Disebut teori objektif karena mencari sandaran pada objek dari  tindak pidana, yaitu 

perbuatan. Menurut teori ini seseorang yang melakukan suatu percobaan itu dapat dihukum karena 

tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum. Ajaran yang objektif menafsirkan istilah 

permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari 

kejahatandan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi tertib hukum, dan menamakan 

perbuatan pelaksanaan: tiap perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Jika mengacu 

kepada contoh kasus yang diberikan oleh Loebby Loqman di atas, daricontoh pertama peristiwa 

yang menjaditujuan A yaitu  membunuh B. A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol bukanlah 

permulaan pelaksanaan agar orang meninggal dunia. Perbuatan yang paling mungkin dianggap 

sebagai permulaan pelaksanaan dalam teori objektif dalam kasus ini yaitu  pada saat A menarik 

pelatuk pistoluntuk membunuh B. Demikian pula  pada kasus P. P menyelinap ke kamar kecil 

bukanlah permulaan pelaksanaan terhadap perbuatan yang diniatkan. Perbuatan yang diniatkan 

yaitu  mencuri. Unsur utama dari mencuri yaitu  mengambil, yaitu jika  seseorang telah 

menjulurkan tangannya untuk mengangkat/ memindahkan suatu barang. Oleh karena itu menurut 

teori objektif P dianggap belum melakukan  perbuatan yang dianggap sebagai permulaan 

pelaksanaan. 

 Menurut Simons, pendapat dari para penganut paham subjektif itu yaitu  tidak tepat, 

dengan alasan bahwa paham ini  telah mengabaikan syarat tentang harus adanya suatu 

permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan dan telah membuat segalasesuatunya menjadi 

tergantung pandangan yang bersifat subjektif hakim. 

 Pendapat Hoge Raad tentang hal permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering)  ini  

dapat  di lihat di arresttanggal 7 Me1906,W.8372, yang menyatakan bahwa perkataan begin van 

uitvoering”di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP itu terutama harus dihubungkan dengan uitvoering 

                                                     

van hetmisdrijf (pelaksanaan dari kejahatannya itu sendiri), sehingga perkataan “permulaan 

pelaksanaan” itu terutama harus diartikan sebagai “permulaan pelaksanaan dari perbuatan untuk 

melakukan kejahatan”. 

 Sebagian besar dari arrest Hoge Raad yang berkenaan dengan percobaan yang dapat 

dihukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP itu sangat dipengaruhi oleh pendapat 

Simons. Ajaran-ajaran Simons mengenai percobaan yang dapat dihukum yang mempunyai 

pengaruh cukup signifikan terhadap pandangan (pendapat) para anggota Hoge Raad antara lain :  

a. Ajaran yang mengatakan bahwa pada delik-delik yang oleh undang-undang telah  

dirumuskan  secara  formil, suatu permulaan  pelaksanaan  untuk melakukan suatu kejahatan 

dianggap telah terjadi yaitu  segera  setelah kejahatan ini  mulai dilakukan oleh 

pelakunya. Ajaran ini telah dianut oleh Hoge Raad dalam arrest tanggal 8 Maret 1920, N.J. 

1920 halaman 458, W. 10554 yang menyatakan antara lain: perbuatan menawarkan untuk 

dibeli dan perbuatan menghitung uang kertas yang telah dipalsukan di depan orang lain 

dengan maksud untuk melakukan suatu pemalsuan, menurut arrest inimerupakan suatu 

permulaan daritindakan pemalsuan yang dapat dihukum.  

b. Ajaran yang mengatakan bahwa pada delik-delik yang oleh undang-undang telah  

dirumuskan  secara  materil, suatu percobaan yang dapat  dihukum dianggap  telah  terjadi  

yaitu  segera  setelah tindakan yang dilakukan oleh pelakunya itu, menurut sifatnya langsung 

dapat menimbulkan akibat yang terlarang oleh undang-undang, tanpa pelakunya ini  

harus melakukan suatu tindakan yang lain. Ajaran ini telah dianut oleh Hoge Raad yaitu 

antara lain dalam arrest yang terkenal tanggal 19 Maret 1934, N.J. 193 halaman 450, W. 

12731, yang dikenal dengan Eindhovense Brandstichting-arrest atau arrest pembakaran 

rumah di kota Endhoven.  

c. Ajaran yang mengatakan bahwa pada delik-delik yang oleh undang-undang telah ditentukan 

bahwa untuk melakukan delik-delik ini     harus dipergunakan alat atau cara-cara 

tertentu, ataupun dimana penggunaan alat atau cara-cara semacam itu oleh undang-undang 

telah dinyatakan sebagai unsur yang memberatkan hukuman, maka suatu percobaan yang 

dapat dihukum untuk melakukan delik-delik seperti itu dianggap telah terjadi, yaitu segera 

setelah pelakunya menggunakan alat atau cara yang bersangkutan untuk melakukan 

kejahatannya. Ajaran ini telah dianut oleh Hoge Raad yaitu sebagaimana yang dapat kita 

                                                     

lihat  antara lain di dalam arrest-arrestnya masing-masing: tanggal 12 Januari 1891, W. 

5990, tanggal 4 April 1932, N.J. 1932 halaman 786, W. 12515, tanggal 9 Juni 1941, N.J. 

1941 No. 883 yang pada dasarnya mengatakan  bahwa: pembongkaran, perusakan, atau 

pembukaan dengan kunci-kunci  palsu dan pemanjatan itu merupakan permulaan 

pelaksanaan kejahatan pencurian dengan pemberatan. 

 Dan di dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 20 Januari 1919, N.J. 1919 

halaman 269, W. 10389, dan tanggal 19 Mei 1919, N.J. 1919 halaman 634, W. 10424 yang pada 

dasarnya menyatakan bahwa: pencurian dengan perusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan 

merusak penutup sebuah rumah, dimulailah sudah pelaksanaan pencurian ini .Dalam hal ini 

telah  terjadi  suatu percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan perusakan.152 Loebby 

Loqman memberikan beberapa contoh kasus tentang penentuan permulaan  

Pelaksanaan menurut perspektif teori objektif : 

a. Eindhovense Brandstichting arrest, kasus posisinya sebagai berikut:  A dan B bersepakat 

dengan C untuk membakar rumah C guna mendapatkan santunan asuransi. Sementara C 

bepergian ke luar kotaA dan B membuat sumbu panjang dari kain-kain bekas yang telah 

disiram bensin  dan menaruhnya diseluruh rumah. Sumbu ini  dihubungkan dengan 

pemantik kompor gas yang disambung dengan tali sedemikian rupa, sehingga nantinya 

hanya dengan menarik tali dari luar rumah, akan terjadi api yang akan membakar sumbu 

yang telah dipersiapkan.  Sementara menunggu malam hari untuk melaksanakannya, A dan 

B meninggalkan rumah ini . Sementara A dan B meninggalkan rumah itu, par tetangga 

yang melewati rumah ini  mencium bau bensinyang menusuk hidung, sehingga 

mereka curiga dan memberitahukan kepada polisi. Pada saat A dan B datang 

untukmelaksanakanpembakaran,dilihatnya telahbanyak  orang sehingga mereka melarikan 

diri. Namun akhirnya perkara ini  sampai ke pengadilan dengan tuduhan mencoba  

melakukan pembakaran. 

  Jika  diperinci,  perbuatan-perbuatan terdakwa dapat diperinci menjadi dua tahap. 

Tahap pertama yaitu  perbuatan membuat rumah siap bakar, sedangkan tahap berikutnya 

menarik tali pemantik kompor gas untuk pembakaran rumah ini . Persoalan dalam 

kasus ini yaitu  apakah telah ada perbuatan yang dianggap sebagai permulaan 

                                                     

pelaksanaan, ataukah baru merupakan persiapan pelaksanaan untuk melakukan 

pembakaran rumah. Ternyata Hoge Raad tidak memasukkan kasus ini sebagai percobaan  

melakukan pembakaran. Jadi bukan merupakan percobaan. MvT menyerahkan penentuan 

perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan kepada praktek, sehingga dalam hal ini 

Hoge Raad dimungkinkan untuk mencari pertimbangan dalam tiap kasus tentang apa yang 

dimaksud dengan permulaan pelaksanaan dalam suatu percobaan. Adapun pertimbangan 

Hoge Raad bahwa kasus ini  dianggap bukan sebagai permulaan pelaksanaan yaitu  :  

(1) Perbuatan yang telah dilakukan A dan B bukan hanya merupakan kemungkinan untuk 

pembakaran rumah ini , ada kemungkinan untuk perbuatan-perbuatan lainkecuali 

pembakaran rumah.  

(2) Perbuatan A dan B lebih bersifat sebagai perbuatan persiapan pelaksanaan, dan bukan 

permulaan  pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP.  

(3) Perbuatan  yang dimaksud  sebagai permulaan pelaksanaan seharusnya merupaka suatu 

perbuatan yang tidak diperlukan lagi adanya suatu tindakan lanjutan daripelakunya. 

Tindakan menarik tali sambungan dari pemantik kompor gas, dianggap merupakan 

tindak lanjut dari pelaku, yang semestinya tindakan menarik tali ini  tidak perlu 

ada dalam perbuatan permulaan pelaksanaan (dalam hal ini permulaan pelaksanaan 

dianggap ada jika A atau B menarik tali ini ).  

(4) Mungkin saja dalam kasus initerjadihal-halyang tidak terduga sehingga pembakaran 

tidak akan terjadi, umpamanya :  

-  Pemantik kompor gas menjadi macet;  

-  Sumbu yang diberibensintidak mau menyala;  

-  Api tidak merambat, meskipun sebagian sumbu telah menyala 

- Ada yang menepiskan tangan sewaktu tangan itu sedang akan menarik tali 

 jika  diperhatikanternyatadalam kasus di atas Hoge Raad lebih menggunakan 

teoriobjektif, dengan menyebutkan alasan yang pertama (1) diatas. Disamping itu juga 

menyebutkan bahwa apa yang dilakukan A dan B merupakan persiapan pelaksanaan 

(2) seperti yang dianut dalam teoriobjektif. Alasan (3) dan (4) Hoge Raad malah 

memberikan contoh-contoh tentang  kapan suatu perbuatan dianggap sebagai 

permulaan pelaksanaan. 

 

 

b. Hammer Arrest  (Kasus Palu) yaitu putusan Hoge Raad tanggal 21 Mei 1951, N.J. 1951, 

480 yang kasus posisinya sebagai berikut:A seorang priayang menjalinhubungan asmara 

dengan B seorang wanita  yang telah bersuami, yakniC. A dan B bersepakat untuk 

membunuh C dengan jalan akan memukulC pada waktu C tidur, dan setelah C pingsan 

akan menempatkannya di dapur dan akan dibuka saluran gas di dapur, sehingga C akan 

meninggalkarena keracunan gas. Pada suatu malam yang telah ditentukan, B memberikan 

kunci rumah kepada A sehingga A dapat masuk ke rumah B dan selanjutnya masuk ke 

kamar tidur, A menghempaskan paluke arah kepala namun tidak mengenai kepala C, 

karena  kebetulan C menggeser badannya/kepalanya pada saat yang tepat. C terbangun dan 

melakukan perlawanan. A memukul C beberapa kali dan melarikan diri dari rumah 

ini . 

  Ditingkat kasasi  terdakwa  mengutarakan bahwa, pertimbangan Pengadilan 

Tinggiyang menyatakan perbuatan A dianggap  sebagai permulaan pelaksanaan dalam 

suatu niat untuk pembunuhan yaitu  tidak tepat. Karena dianggap rencana 

pembunuhannya yaitu  dengan cara menempatkan korban di dapur dan saluran gas akan 

dibuka agar korban meninggal karena keracunan gas,bukan dengan memukul palu. Dalam 

perkara ini  Hoge Raad ternyata memutuskan bahwa apa yang dilakukan terdakwa 

telah  dianggap sebagai permulaan pelaksanaan. jika  seseorang dengan pertimbangan 

yang masak dan dengan  tenang sebelumnya untukmelakukan pembunuhan, 

apalagisebelumnya telah dipersiapkan pemukuldan masuk ke rumah korban dengan kunci 

yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu masuk kekamar tidur, halitu sudah merupakan 

perwujudan dari pembunuhan yang diniati. 

  Telah direncanakan sebelumnya ada 2 tahap dalam melaksanakan pembunuhan. 

Yang pertama yaitu  memukulkorban hingga pingsan, tahap kedua yaitu  menempatkan 

korban di dapur, membuka selang gas, sehingga korban akan meninggal karena keracunan 

gas. Dengan demikian tahap pertama sudah dianggap sebagai perbuatan permulaan 

pelaksanaan dari perbuatan yang diniati. 

 jika  dibandingkan antara putusan perkara Eindhovense Brandstichting dan Kasus 

Palu, terhadap kedua-duanya  dipakai teori objektif. Namun dalam perkara Eindhovense 

Brandstichting perbuatan tahap pertama yaitu perbuatan rumah siap dibakar dianggap belum  

merupakan perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan. Sedangkan dalam kasus Palu 

 

 

perbuatan tahap pertama yaitu pemukulan dengan palu  agar korban jatuh pingsan, dianggap telah 

merupakan perwujudan dari perbuatan yang diniatinya. Dengan demikian Hoge Raad dalam kedua 

putusannya itu telah memakai teori objektif, meskipun dengan menggunakan rumusan yang 

disesuaikan dengan keadaan yang konkrit. 

 Menurut Moeljatno, suatu  perbuatan dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dari  

delikyang dituju oleh sipelaku, jika memenuhi tiga syarat. Syarat pertama dan kedua diambil dari 

rumusan percobaan Pasal 53 KUHP, sedangkan syarat yang ketiga diambil dari sifat tiap-tiap delik. 

Adapun syarat-syarat ini  yaitu : 

a. Secara objektif apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan kepada delik yang 

dituju. Atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik ini .  

b. Secara subjektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi, bahwa yang telah 

dilakukan oleh terdakwa itu, ditujukan atau diarahkan kepada delik yang tertentu tadi.  

c. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat 

melawan hukum. 

 Selanjutnya Moeljatno menyatakan bahwa berkenaan dengan ketiga syarat tentang 

permulaan pelaksanaan ini perlu dikemukakan catatan-catatan sebagai berikut:  

a. Oleh karena delik yang di tuju  tidak diketahui, lebih dahulu bahkan harus ditetapkan, 

antara lain dengan mengingat perbuatan yang telah dilakukan. Maka istilah permulaan 

pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP tidak mungkin mempunyai arti yang tetap.  

b. Karenanya juga tidak mungkin dipakai pegangan untuk menentukan, apakah sudah ada 

percobaan yang dapat dipidana atau belum. Untuk ini (yaitu untuk menentukan delik yang 

dituju)  diperlukan adanya bukti-bukti di luar wet.  

c. Sehubungan dengan ini,meskipun perbuatan yang dilakukan ini mungkin dipisahkan dari 

unsur niat, tapi dalam pada itu jangan lalu berpendapat bahwa isinya niat  hanya mungkin 

dibuktikan  dari perbuatan yang telah dilakukan saja. 

 Khusus untuk catatan yang ketiga (c) seperti yang ini  diatas  Moeljatno secara 

khusus mengutip  beberapa contoh yang dikemukakan oleh Noyon yaitu :  

-  Bagaimana dapat dibuktikan seseorang dengan penggunaan nama palsu atau  tipu daya 

yang disertai dengan permintaan untuk memberikan suatu benda, bahwa orang ini  

                                                     

juga betul-betul berminat untuk mendapatkan benda ini . Mungkin saja ia hanya 

bermaksud untuk membuktikan bagaimana mudahnya orang lain itu mempercayainya. 

- Mengulurkan tangan ke arah barang orang lain,denganitu  saja tidak mungkin dibuktikan 

kehendak untuk mengambilbarang ini . Apalagi mengambil dengan maksud 

dimiliki secara melawanhukum. 

-  Membawa api ke barang yang mudah dibakar, dengan itu saja tidak dapat dibuktikan 

adanya niat untukmembakar barang ini .  

-  Melukaiseseorang tidak mungkin membuktikan adanya niat untuk membunuh  

 Dengan demikian menurut  Loebby Loqman, sebenarnya pandangan Moeljatno yaitu  

campuran antara kedua teori yakni campuran antara teori objektif dan teori subjektif. Hal 

terpenting bagi Moeljatno yaitu  sejauhmana sifat melawan hukum dari perbuatan yang 

dipermasalahkan sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan. 

 

3. Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. 

 Syarat  ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut 

KUHP yaitu  pelaksanaan itu tidak selesai bukan  semata-mata disebabkan karena kehendak 

pelaku. Dalam halinitidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah 

berkeinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan niatnya itu telah diwujudkan dalam suatu 

bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang timbul dari 

dalam diri orang ini  yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula. Tidak 

terlaksananya tindak pidana yang hendak dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan 

dari luar diri orang ini , yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula. 

 Dalam hal ini ada kesulitan untuk menentukan apakah memang benar tidak selesainya 

perbuatan yang dikehendakiitu berasal dari kehendak pelaku dengan sukarela. Suatu halyang dapat 

dilakukan dalam pembuktian yaitu  dengan menentukan keadaan apa yang menyebabkan tidak 

selesainya perbuatan itu. Apakah tidak selesainya perbuatan  itu karena keadaan yang terdapat  di 

dalam diri si pelaku yang dengan sukarela mengurungkan niatnya itu atau karena ada faktor lain 

di luar dari dalam diri sipelaku yang mungkin menurut dugaan atau perkiraannya dapat 

membahayakan dirinya sehingga memaksanya untuk mengurungkan niatnya itu. 

 Loebby Loqman memberikan contoh sebagai berikut: 

a.  Putusan Pengadilan Arnhem tanggal 31 Juli 1951. N.J. 1952 No. 670 tentang percobaan 

pembunuhan atau percobaan penganiayaan berat. A pada tanggal 5 Mei 1951 ingin membunuh 

B. Untuk itu A dengan menarik pisau yang telah dipersiapkan memasuki ruangan dimana B 

pada waktu itu berada. Dengan berjalan membungkuk dan dengan pisau ditangan A menuju ke 

arah B berada. Akan tetapi perbuatan A sempat ditahan oleh beberapa orang yang berada di 

dalam ruangan, sedangkan B lari meninggalkan ruangan ini . Terdakwa dalam kasus di atas 

dituduh melakukan percobaan pembunuhan, dan subsidair melakukan percobaan penganiayaan 

berat. Dalam surat dakwaan dikatakan bahwa tidak selesainya pembunuhan atau penganiayaan 

berat oleh karena “setidak-tidaknya hanya karena satu atau lebih keadaan diluar kehendaknya”. 

Terdakwa dalam pembelaannya mengatakan sebenarnya orang yang hadir pada saat perbuatan 

dilakukan bukanlah sebagai penyebab tidak terlaksananya kejahatan yang 

semuladikehendakinya. Akan tetapiyang menyebabkan tidak selesainya kejahatan itu karena A 

melihat adanya perubahan wajah B pada saat itu dan karena jeritan orang banyak    sehingga A 

tidak “tega” meneruskan perbuatan yang dikehendaki semula. Meskipun demikian Pengadilan 

Arnhem  dalam pertimbangannya memberikan putusan bahwa kasus ini  tetap sebagai 

percobaan. Pengunduran diri dalam kasus diatas meskipun ada faktor yang datang dari dalam 

diri pelaku, akan tetapi kadang-kadang dari  luar memaksanya untuk mengundurkan diri. 

b. Adakalanya bahwa seseorang tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengundurkan diri dari 

niatnya secara sukarela. Percobaan seperti ini disebut sebagai voltooide artinya meskipun 

seseorang telah  mulai melakukan permulaan pelaksanaan, akan tetapitimbulniatnya untuk 

secara sukarela mengundurkan diri dari kehendak semula, namun ternyata hal ini  tidak 

dapat lagi dilakukan. Sebagai contoh: Seseorang dalam suatu pemeriksaan di pengadilan sedang 

memberikan keterangannya. Karena dianggap memberikan kesaksian yang tidak benar, Hakim 

memperingatkan  dapat dipidananya orang yang memberikan keterangan tidak benar karena 

delik“kesaksian palsu”. Dalam hal demikian dianggap orang ini  telah melakukan delik. 

Yakni delik kesaksian palsu terhadap keterangan sebelumnya yang telah  diberikan dalam 

sidang itu. Meskipun dikaitkan dengan percobaan, sebenarnya orang ini  ingin menarik diri  

secara sukarela terhadap perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar di depan sidang 

pengadilan. Putusan Hoge Raad tahun 1889 dalam menghadapi kasus seperti diatas, dianggap 

sebagai pengunduran secara sukarela. Jadi dianggap bukan merupakan percobaan, karena 

dengan sukarela orang ini  menarik kembali keterangan yang tidak benar. Akan tetapi  

 

 

melihat putusan Hoge Raad tahun 1952 memutuskan bahwa telah melakukan suatu delik selesai 

(delik  kesaksian  palsu) terhadap seseorang yang menarik kembali keterangannya setelah 

penundaan sidang. 

c. Di samping peristiwa yang diuraikan di atas terdapat pula suatu keadaan seorang yang 

melakukan  suatu percobaan kejahatan, sementara itu telah terjadi delik lain yang telah selesai. 

Peristiwa ini disebut dengan  guequalificeerde poging  (percobaan yang dikualifikasi). Sebagai 

contoh: Seorang yang berniat melakukan pencurian terhadap barang-barang dalam sebuah 

rumah.  Untuk itu orang ini  telah memasuki halaman rumah ini . Akan tetapi sebelum 

memasuki rumah sudah tertangkap. Dalam hal  ini  orang ini  disamping dianggap 

melakukan percobaan pencurian(jika dilihat dari teori subjektif) juga  telah melakukan delik 

yang selesai.Yakni delik memasuki  halaman tanpa izin (Huisvredebruik) seperti yang diatur 

dalam Pasal 167 KUHP. 

 Menurut Barda Nawawi Arief tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju  

bukan karena kehendak sendiri,dapat terjadi dalam  hal-hal  sebagai berikut:158  

a. Adanya penghalang fisik. Contoh: tidak matinya orang  yang ditembak, karena tangannya 

disentakkan orang sehingga tembakan menyimpang atau pistolnya terlepas. Termasuk 

dalam pengertian ini ialah jika ada kerusakan pada alat yang digunakan misal pelurunya 

macet / tidak meletus, bom waktu yang jamnya rusak.  

b. Walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapitidak selesainya itu disebabkan karena akan 

adanya penghalang fisik. Contoh: takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk 

mencuri telah diketahui oleh orang lain. 

c. Adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor / keadaan keadaan khusus pada 

objek yang menjadi sasaran. Contoh: Daya tahan orang yang ditembak cukup kuat sehingga 

tidak mati atau yang tertembak bagian yang tidak membahayakan; barang yang akan dicuri 

terlalu berat walaupun sipencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. 

 Jika tidak selesainya perbuatan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri, maka dapat 

dikatakan bahwa ada pengunduran diri secara sukarela. Sering dirumuskan bahwa ada 

pengunduran diri sukarela, jika menurut pandangannya, ia masih dapat meneruskan perbuatannya, 

                                                     

 

tetapi ia tidak mau meneruskannya. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara 

teori dapat dibedakan antara :  

a. Pengunduran diri secara sukarela (rucktritt) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan  

pelaksanaan yang diperlukan untuk delikyang bersangkutan; dan  

b. Penyesalan (tatiger reue) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi 

dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik ini . Misal: orang 

memberi racun pada minuman sikorban, tetapisetelah diminumnya ia segera memberikan  

obat penawar racun sehingga sikorban tidak jadi meninggal. 

 Adapun maksud dicantumkannya syarat  pengunduran secara sukarela menurut Memori 

Penjelasan (Memorie van Toelichting) tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) yaitu  untuk :160  

a. Memberikan jaminan bahwa seseorang yang membatalkan niatnya secara sukarela tidak 

dapat dihukum. jika  ia dapat membuktikan bahwa pada waktunya yang tepat ia masih 

mempunyai keinginan untuk membatalkan niatnya yang jahat; dan  

b. Karena jaminan semacam itu merupakan suatu sarana yang paling pasti untuk 

menghentikan pelaksanaan suatu kejahatan yang sedang berlangsung. 

Adapun maksud dicantumkan syarat pengunduran secara sukarela menurut Memori Penjelasan 

(Memorie Van Toelichting) tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) yaitu :  

a. Memberikan jaminan bahwa seseorang yang membatalkan niatnya secara sukarela tidak 

dapat dihukum, jika  ia dapat membuktikan bahwa pada waktunya yang tepat ia masih 

mempunyai keinginan untuk membatalkan niatnya yang jahat; dan  

b. Karena jaminan semacam itu merupakan suatu sarana yang paling pasti untuk 

menghentikan pelaksanaan suatu kejahatan yang sedang berlangsung. 

 Di dalam beberapa literatur yang membahas tentang percobaan ada suatu istilah yang 

disebut dengan Ondeugelijke Poging. Ondeugdelijke poging yaitu  suatu perbuatan meskipun 

telah ada perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan, akan tetapi oleh karena sesuatu hal, 

bagaimana perbuatan yang diniatkan itu tidak mungkin akan terlaksana. Dengan kata lain suatu 

perbuatan yang merupakan percobaan, akan tetapi melihat sifat dari peristiwa itu, tidak mungkin 

pelaksanaan perbuatan yang diniatkan akan terlaksana sesuai dengan harapannya. 

Ondeugdelijke Poging (percobaan tidak memadai) ini timbul sehubungan dengan telah 

                                                      

dilakukannya perbuatan pelaksanaan tetapi delikyang dituju tidak selesai atau akibat yang 

terlarang menurut undang-undang tidak timbul. 

 Ada 2 hal yang mengakibatkan tidak sempurnanya percobaan ini , pertama karena 

alat (sarana) yang dipergunakan tidak sempurna dan yang kedua objek (sasaran) tidak sempurna. 

Masing-masing ketidaksempurnaan itu ada 2 macam, yaitu tidak sempurna secara mutlak (absolut) 

dan tidak sempurna secara nisbi (relatif). Loebby Luqman mencontohkan sebagai berikut: 

1. Ketidaksempurnaan sarana (alat)  

a. Ketidaksempurnaan sarana secara mutlak Contoh : A ingin membunuh B 

denganmenggunakan racun arsenicum. Pada saat B lengah A memasukkan arsenicum 

ke dalam minuman B. Namun B tetap hidup karena ternyata yang dimasukkan ke dalam 

minuman B bukan arsenicum tetapi gula pasir.  

b. Ketidaksempurnaan sarana secara nisbi Contoh : Peristiwanya seperti di atas, tetapi A 

memberikan racun arsenicumke dalam minuman B dalam dosis yang tidak mencukupi 

sehingga A tetap hidup.  

2. Ketidaksempurnaan sasaran (objek)  

a. Ketidaksempurnaan sasaran secara mutlak Contoh : A ingin membunuh B. Pada suatu 

malam A masuk ke kamar tidur B dan menikam B. Ternyata bahwa B telah meninggal 

dunia sebagai ditikam A. Dalam hal ini A tidak mengetahui karena kamar tidur B dalam 

keadaan gelap. Jadi A menikam mayat.  

b. Ketidaksempurnaan sasaran secara nisbi Contoh : A ingin membunuh B. B mengetahui 

bahwa dirinya terancam oleh A, sehingga B selalu keluar rumah dengan menggunakan 

rompi anti peluru di dalam bajunya. Ketika  terjadi penembakan oleh A, meskipun 

mengenai dada B, karena menggunakan rompi anti peluru B tidak mati. 

 Mengenai  percobaan  yang  tidak mampu karena objeknya, MvT mengemukakan : 

Syarat-syarat umum percobaan menurut Pasal 53 KUHP ialah syarat-syarat percobaan untuk 

melakukan kejahatan yang tertentu didalam Buku II KUHP. Jika untuk terwujudnya kejahatan 

tertentu ini  diperlukan adanya objek, maka percobaan melakukan kejahatan itupun harus ada 

objeknya. Kalau tidak ada objeknya, maka juga  tidak ada percobaan. Mengenai percobaan yang 

tidak mampu karena alatnya, MvT membedakan antara :  

a. Tidak mampu mutlak, yaitu biladengan alat itu tidak pernah mungkin timbul delik  selesai; 

dalam hal ini tidak mungkin ada delik percobaan. Mr.Karni memberi contoh : meracuni 

dengan air kelapa.  

b. Tidak mampu relatif, bila dengan alat itu  tidak  ditimbulkan  delik  selesai karena justru 

hal ikhwal yang tertentu dalam mana si pembuat melakukan perbuatan atau justru karena 

keadaan tertentu dalam mana orang yang dituju itu berada. 

 Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Dari apa yang dikemukakan M.v.T diatas 

terlihat bahwa ketidakmampuan relatif dapat dilihat dari 2 segi:

 

a. Keadaan tertentu dari alat pada waktu sipembuat melakukan perbuatan.  

b. Keadaan tertentu dari orang yang dituju. 

 Hal penting untuk diketahui yaitu  apakah dengan tidak sempurnanya alat ataupun 

objek,dapat dianggap telah terjadi suatu percobaan. Jika dilihat dari syarat-syarat terjadinya suatu 

percobaan maka pelaku telah memenuhi 3 syarat percobaan,yaitu  ada niat untuk melakukan suatu 

kejahatan, dan sudah mewujudkan niat ini  ke dalam suatu bentuk perbuatan permulaan 

pelaksanaan.Tetapi delik yang dituju itu tidak selesai (tidak  terjadi)  karena adanya faktor 

eksternal dari diri orang itu, yaitu karena alatnya atau objeknya itu  tidak  sempurna. Apakah dapat 

dikatakan telah terjadi suatu percobaan melakukan pembunuhan jika A menghujamkan pisau ke 

dada B, yang ternyata B telah mati terlebih dahulu disebabkan oleh hal lain? Atau apakah dapat 

dihukum C yang hendak membunuh D, dengan cara memberikan racun ke dalam minuman D yang 

ternyata racun ini  yaitu  gula? 

 Dalam hal seperti ini, tergantung dari teori mana kita melihatnya, apakah kejadian 

ini  dapat dipidana. Bagimereka yang menggunakan teori subjektif, tidak ada perbedaan antara 

ketidaksempurnaan mutlak  maupun ketidaksempurnaan nisbi, karena dianggap dari semula 

pelaku sudah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Untuk itu pelaku telah mewujudkan 

dengan adanya perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan. Sehingga dengan  

demikian peristiwa ini  sudah  merupakan suatu perbuatan percobaan melakukan kejahatan. 

Namun tidak demikian halnya denga teori objektif, hanya ketidaksempurnaan mutlak saja yang 

tidak dapat dipidana. Sebab dalam keadaan bagaimanapun tidak mungkin menyelesaikan 

kejahatan yang menjadi niat pelaku. Karena itu dianggap tidak mungkin membahayakan 

kepentingan hukum. Bagi teori objektif, ketidaksempurnaan nisbi sebenarnya telah  sampai  

kepada penyelesaiaan kejahatan yang diniatkan pelaku. Hanya saja ada suatu keadaan sedemikian 

rupa sehingga kemungkinan penyelesaiannya berkurang. Menurut teori objektif, hal demikian 

telah membahayakan kepentingan hukum sehingga pelaku perlu dipidana. Sedangkan untuk 

ketidaksempurnaan mutlak, baik sasaran maupun sarana, dianggap tidak merupakan hal yang 

membahayakan kepentingan hukum sehingga tidak perlu pelaku dipidana. Apa yang dilakukan 

pelaku tidak sampai kepada hal yang dimaksudkan untuk kejahatan itu. Karena nyata-nyata sarana 

ataupun sasarannya mutlak salah.      

 

BAB VIII 

PENYERTAAN (DEELNEMING) 

 

A. Dasar Hukum Penyertaan Menurut KUHP 

 Pengaturan mengenai pembagian penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. 

Berikut bunyi pasal-pasal mengenai penyertaan dalam KUHP: 

Pasal 55  

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:  

a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 

perbuatan;  

b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan 

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan 

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan.  

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, 

beserta akibat-akibatnya.  

Pasal 56  

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:  

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan 

kejahatan. 

 Berdasarkan  Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diatas maka penyertaan terbagi menjadi dua 

yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu plegen  (mereka yang 

melakukan), doenplegen  (mereka yang menyuruh melakukan) medeplegen (mereka yang turut 

serta melakukan), uitlokken (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam 

Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum 

kejahatan dilakukan. 

 

B. Plegen (Yang Melakukan) 

 Kata plegen diartikan sebagai yang melakukan sedangkan pleger dapat diartikan sebagai 

pelaku. Menurut Hazawinkel Suringa, pelaku yaitu  setiap orang yang dengan seorang diri telah 

 

 

memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku 

bukanlah seorang yang turut serta (deelnemer) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan 

suatu perbuatan pidana.168 Menurut Hazewinkel Suringa ini  yang dimaksud dengan pleger 

yaitu  setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 

telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana 

yang mengatur masalah deelneming itu, orang-orang ini  tetap dapat dihukum. Dalam praktek 

sukar menentukannya, karena pembuat undang-undang tidak menentukan secara  pasti siapa yang 

menjadi pleger. Kedudukan  plager alam Pasal 55 sering dipermasalahkan. Terutama dalam 

penyertaan medeplegen. 

 

C. Doenplegen (Menyuruh) 

 Menyuruh lakukan yaitu  terjemahan dari doenplegen, sedangkan orang yang 

menyuruh lakukan disebut dengan istilah doenpleger.  Seseorang yang menyuruh orang lain 

melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang ini  melakukan perbuatan itu sendiri. 

Menyuruh yaitu dimana auctur intelectualis menyuruh auctor physicus (dalam hal ini auctor 

physicus yang tidak dapat diminta pertanggung jawabannya) untuk melakukan tindak pidana. 

Auctur intelectualis tidak berbuat secara langsung, melainkan menggunakan orang lain sebagai 

alat untuk mengendalikan auctor physicus ini . Dari pengertian di atas di dapat dipahami 

beberapa hal.  

Pertama peserta yang ada pada doenplegen yaitu: 

1) Auctur intelectualis sebagai pembuat tidak langsung 

2) Auctor physicus sebagai pembuat langsung 

Menurut keterangan MvT,  auctor physicus  berdasarkan perbuatannya dapat dibagi menjadi: 

a. Tindak pidana terwujud yaitu  atas perbuatan auctur physicus sepenuhnya. Artinya auctor 

intelektualis tidak berperan secara nyata dalam tindak pidana ini . 

b. Auctur physicus murni sebagai alat.  

Kedua yang menjadi ciri-ciri dari doenplegen yaitu: 

1) Alat yang dipakai yaitu  manusia. 

2) Alat ini  tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Simons,  auctur physicus  tidak dapat dipertanggungjawabkan karena: 

                                                     

a) jika  orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu yaitu  seseorang yang 

ontoerekeningsvatbaar seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP. 

b) jika  orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu 

kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan (dwaling). 

c) jika  orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai 

schuld, baik dolus maupun culpa ataupun jika  orang ini  tidak memenuhi unsur opzet 

seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana ini . 

d) jika  orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur 

oogmerk padahal unsur ini  tidak disyaratkan di dalam rumusan undang-undang 

mengenai tindak pidana. 

e) jika  orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah 

pengaruh suatu overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan 

terhadap paksaan dimana orang ini  tidak mampu memberikan suatu perlawanan. 

f) jika  orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah 

melaksanakan suatu perintah jabatan padahal perintah jabatan ini  diberikan oleh seorang 

atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu. 

g) jika  orang yang disuruh melakukan suatu itndak pidana itu tidak mempunyai suatu 

hoedanigheid atau suatu sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang 

yaitu sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri. 

Sedangkan menurut VOS,  auctur physicus  tidak dapat dipertanggungjawabkan karena :169 

a) Orang yang disuruh melakukan yaitu  tidak mampu bertanggungjawab atas 

perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya 

karena penyakit, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP yang 

berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan 

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, 

tidak dipidana.” 

b) Auctur physicus itu terpaksa melakukan perbuatan tindak pidana karena adanya 

pengaruh daya paksa (overmacht) sebagai mana yang dimaksud Pasal 48 KUHP yang 

                                                     

berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak 

dipidana.” 

c) Manus ministra melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab 

karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan iktikad baik, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) KUHP. 

d) Pada diri auctur physicus tidak terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan atau 

kealpaan. 

e) Auctur physicus dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu dari unsur 

tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu 

membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur 

kesengajaan atau unsur melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun pada 

perbuatannya tidak ada. 

Menurut Moeljatno auctur physicus tidak dapat dipertanggungjawabkan karena : 

a) Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan, ataupun kemampuan bertanggungjawab. 

b) Berdasarkan Pasal 44 KUHP yaitu karena cacat jiwa atau terganggu karena penyakit. 

c) Dalam keadaan daya paksa seperti yang dimaksud Pasal 48 KUHP. 

d) Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP yaitu jika diperintah dengan itikad baik mengira 

bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam 

lingkupan pekerjaannya. 

e) Orang yang disuruh tidak punya sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik. 

 

 Menurut MvT WvS  Belanda menyuruh melakukan yaitu  dia yang melakukan tindak 

pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat 

dalam tangannya, jika  orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung 

jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. 

 Dari keterangan MvT itu dapat ditarik unsur-unsur dari bentuk menyuruh, yaitu: 

a) Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya. 

b) Orang lain itu berbuat: 

a. Tanpa kesengajaan. 

                                                     

 

b. Tanpa kealpaan. 

c. Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan: 

1. Yang tidak diketahuinya. 

2. Karena disesatkan. 

3. Karena tunduk pada kekerasan. 

 Sebagai hal yang juga penting, dari apa yang diterangkan oleh MvT ialah bahwa jelas 

orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana, sebagai konsekuensi logis dari keadaan 

subjektif (batin: tanpa kesalahan, atau tersesatkan) dan atau tidak berdaya karena pembuat 

materiilnya tunduk pada kekerasan (objektif). 

 Berdasarkan keterangan MvT  ini , dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk 

pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu 

dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekusaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa 

kesalahan, dan tanpa tanggungjawab. Walaupun sesungguhnya juga tetap memperhatikan hal-hal 

yang ternyata subjektif, yakni dalam hal tidak dipidananya pembuat materiilnya  (auctur phisycus) 

karena dia berbuat tanpa kesalahan, dan dalam hal tidak dapat dipertanggungjawabkan karena 

keadaan batin orang yang dipakai sebagai alat itu, yakni tidak tahu dan tersesatkan, sesuatu yang 

subjektif. Sedangkan alasan karena tunduk pada kekerasan yaitu  bersifat objektif. 

 Dari penjelasan di atas menurut Adami Chazawi ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan 

mengapa auctus physicus tidak dapat dipidana, yaitu: 

 

1. Tanpa Kesengajaan atau Tanpa Kealpaan 

 Perbuatan  auctur physicus  pada kenyataannya merupakan telah mewujudkan tindak 

pidana, namun tidak ada kesalahan di dalamnya, baik karena kesengajaan atau karena 

kealpaan.Karena alasan tanpa kesengajaan, seorang pemilik uang palsu (actus intelectualis) 

menyuruh pembantunya berbelanja di pasar dengan menyerahkan 10 lembar uang yang 

diketahuinya palsu. Pembantu dalam kasus ini sebagai actus physicus  dalam kejahatan 

mengedarkan uang palsu pasal 245 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja 

mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata 

uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu 

                                                     

 

diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau 

memasukkan ke negara kita  mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk 

mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dalam kejahatan mengedarkan uang palsu, 

terkandung unsur kesengajaan. Dalam hal ini pembantu ini tidak mengetahui tentang palsunya 

uang yang dibelanjakannya. Keadaan tidak diketahuinya itu artinya pada dirinya tidak ada unsur 

kesalahan (dalam bentuk kesengajaan) 

 Karena kealpaan seorang ibu membenci pada seorang pemulung karena seringnya 

mencuri benda-benda yang diletakkan di pekarangan rumah. Pada suatu hari ia mengetahui 

pemulung yang dibencinya itu sedang mencari benda-benda bekas di bawah jendela rumahnya 

yang loteng. Untuk membuat penderitaan bagi pemulung itu, dia menyuruh pembantunya untuk 

menumpahkan air panas dari jendela, dan mengenai pemulung itu. Pada diri pembantu tidak ada 

kelalaian karena telah diketahuinya bahwa selama ini tidak ada orang di bawah jendela dan 

pembantu itu telah sering pula membuang air dari jendela. 

2. Karena Tersesatkan 

 Apa yang dimaksud  dengan tersesatkan disini yaitu  kekeliruan atau kesalahpahaman 

akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain (in casu manus 

domina) dengan cara-cara yang isinya tidak benar atau palsu, yang atas kesalahpahaman itu 

memutuskan kehendak dan berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain timbul 

kesalahapahaman itu yaitu  oleh sebab kesengajaan oleh penyuruh. Sehingga apa yang diperbuat 

oleh orang yang tersesatkan oleh karenanya dipertanggungjawabkan pada orang yang sengaja 

menyebabkan keadaan tersesatkan ini  

 Seorang berkehendak untuk mencuri sebuah koper milik seorang penumpang kereta api. 

Sejak semula di stasiun, sebelum orang itu naik kereta, orang jahat itu telah menguntitnya dan 

kemudian ikut pula menaiki kereta. Ketika pemilik koper itu sedang tertidur lelap, dimana kereta 

api sedang berhenti pada suatu stasiun, orang jahat tadi menyuruh seorang kuli angkut untuk 

menurunkan koper itu dan membawanya kesebuah taksi yang kemudian dipesan. Pada peristiwa 

ini, kuli tadi telah melakukan perbuatan mengambil koper milik orang lain oleh sebab tersesatkan. 

Disini telah terjadi pencurian koper, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kuli, 

melainkan pada orang jahat yang menyuruh. 

3. Karena Kekerasan. 

 

 

 Apa yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) itu yaitu  perbuatan dengan 

menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu 

fisiknya tidak berdaya. Dalam hal bentuk penyuruh, kekerasan ini datangnya dari auctur 

intelectualis yang ditujukun pada auctur physicus, sehingga orang yang menerima kekerasan fisik 

ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat 

penyuruh. 

 Lalu menjadi pertanyaan mungkinknah seseorang yang tidak berkualitas, menyuruh 

seseorang yang berkualitas misalnya dalam kejahatan jabatan? Misalnya saja seorang yang bukan 

pegawai negeri menyuruh seseorang yang pegawai negeri untuk melakukan kejahatan jabatan? 

Untuk menjawab ini  ada 2 jawaban para sarjana. 

a. Mungkin karena bentuk doenplegen bukanlah pembuat tunggal (dader), tetapi tanggung 

jawabnya saja yang disamakan dengan pembuat tunggal, maka dia tidak harus memiliki 

kualitas itu. Orang yang berkualitas itu yaitu  dader saja, bukan termasuk doen pleger. 

Pendapat ini dianut Jonkers, Vos, dan Pompe. 

b. Tidak mungkin karena tidak mungkin seorang yang bukan pegawai negeri menyuruh 

melakukan kejahatan jabatan pada seorang pegawai negeri, karena tidak mungkin dapat 

menyuruh lakukan sesuatu yang dia sendiri tidak dapat melakukan itu. Artinya yang dapat 

menjadi penyuruh yaitu  pegawai negeri sipil juga. Pendapat ini dianut oleh Van Hammel 

dan Simons. 

 Orang yang menyuruh melakukan mengambil peran sendiri pula, tetapi berbeda dengan 

pembujuk karena ia mempergunakan seorang perantara yang dapat dipidana guna mencapai 

tujuannya. Kadang-kadang juga diungkapkan seperti berikut ini, orang yang “menyuruh 

melakukan” itu mempergunakan orang lain sebagai “alat tak berkehendak”. Tidak dapat 

dipidananya itu mungkin dari ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana pasal 44 KUHP 

atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara. Ciri menyuruh melakukan 

asli, yakni mempergunakan orang lain (yang tidak mampu bertanggung jawab atau yang tidak 

tahu) seakan-akan sebagai alat tak berkehendak di tangannya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan 

jahat. 

 Ada tiga syarat penting dalam doenplegen. (1) alat yang dipakai untuk melakukan suatu 

perbuatan pidana yaitu  orang.(2) orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan 

atau kemampuan bertanggungjawab (3) sebagai konsekuensi syarat kedua yaitu  bahwa orang 

 

 

yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhkan pidana. Contoh, A dan B bertentangga, mereka 

sering bertengkar mulut sampai suatu ketika timbul niatan dari A untuk melukai B.  Pada saat B 

sedang berjalan di depan rumah, A lalu menyuruh anaknya C yang berusia 10 tahun untuk 

melempari B dengan batu yang ada di halaman . C kemudian melempari B dan mengakinatkan 

luka di kepala. Dalam konteks yang demikian, A yaitu  doenpeleger atau orang yang menyuruh 

lakukan sedangkan C yaitu  orang yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau 

hanya sebagai alat semata atau manus ministra, sudah tentu yang dimintai pertanggungjawaban 

pidana yaitu  A bukan C.  

 

D. Medeplegen (Turut Serta)  

 Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Menurut R. Sugandi dalam 

bukunya KUHP dan Penjelasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak 

pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut 

melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi 

keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi jika  kedua pelaku itu hanya melakukan 

perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu 

tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang 

yang “membantu melakukan” sebagai mana dimaksud pasal 56.

 Menurut Mahrus Ali turut serta ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang 

lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersamasama pula ia turut beraksi  dalam 

pelaksanaan perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula disepakati. Jadi, dalam penyertaan 

bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger ini  semuanya 

harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada suatu perbuatan pidana yang mereka lakukan. 

  Menurut Schaffmeister turut serta ialah seorang pembuat ikut serta mengambil 

prakarsa dengan berunding dengam orang lain  dan sesuai dengan perundingan itu mereka 

itu bersama-sama melaksanakan delik. Dari defenisi diatas didapat beberapa unsur yaitu: 

1. Bersepakat. 

2. Bersama orang lain membuat rencana. 

                                                     

 

3. Melakukan perbuatan pelaksanaan.  

4. Bersama-sama melaksanakannya. 

 Sedangkan syarat turut serta menurut Teguh Prasetyo yaitu sebagai berikut:178 

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik. 

2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik. 

3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. 

4. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama yang dilakukan secara sengaja untuk 

bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang. 

5. Adanya pelaksanaan secara fisik (kerja sama yang erat dan langsung atas suatu 

perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan) 

 Menurut Van Hamel perbuatan orang yang medeplegen selain merupakan penyertaan 

lengkap, juga orang-orang yang terlibat harus melakukan seluruh perbuatan. Medeplegen pada 

hakikatnya hanya mungkin pada perbuatan yang merupakan delik, pada delik materil perbuatan 

ini  adequate kausal dengan akibat. 179  

 Menurut Pompe bahwa medeplegen yaitu  seseorang dengan seorang lainnya atau lebih 

melaksanakan perbuatan pidana.  Dalam makna bahwa masing-masing atau setidak-tidaknya 

mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana ini , namun tidak 

mensyaratkan medeplegen harus melaksanakan semua unsur delik. Berdasarkan pendapat Pompe 

maka ada tiga kemungkinan dalam medeplegen yaitu (1) semua pelaku memenuhi unsur dalam 

rumusan delik (2) salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. (3) tidak 

seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik ini . 

Contoh : C dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan kendatipun hanya menunggu di mobil 

bukanlah perbuatan yang memenuhi unsur delik, akan tetapi merupakan suatu rangkaian perbuatan 

pencurian dengan kekerasan. Dari ketiga hal yang penting yang disebutkan diatas bahwa menurut 

Pompe, medeplegen ada dua kesengajaan (1) kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam 

rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku artinya, ada suatu kesepakatan atau meeting 

of mind diantara mereka. (2) yaitu  kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik ini . 

Kedua kesengajaan ini  mutlak harus ada dalam medeplegen dan keduanya harus dibuktikan 

                                                     

penuntut umum di pengadilan. Maka pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan 

mendapat hukuman yang sama. Namun jika  seorang medepleger melampaui batas kesengajaan, 

maka pertanggungjawabannya hanya dibebankan kepada ia sendiri. contoh A dan B berniat 

mengiaya C. A dan B memukul C berulang kali hingga jatuh. Ketika B sudah berhenti mengiaya, 

tiba-tiba A mengeluarkan sebilah pisau dan menusuknya di bagian perut C sehingga berakibat 

mati. Dengan demikian matinya C hanya menjadi tanggungjawab pidana A dan bukan 

tanggungjawab B dalam konteks ikut serta melakukan. 

 Dalam turut serta ditemui mengenai penentuan kualitas dari peserta. Penetuan ini  

yaitu pandangan secara sempit (objektif) dan pandangan secara luas (subjektif).  

1. Pandangan secara sempit (objektif). Menurut pandangan secara sempit, para peserta 

harus memenuhi semua rumusan unsur delik.  

2. Pandangan secara luas (subjektif). Menurut pandangan secara luas, para peserta 

memiliki peran tersendiri hingga terjadinya suatu perbuatan pidana. Ada yang menjadi 

pembuat pelaksana, dan ada yang menjadi pembuat peserta. 

  Sejalan dengan apa yang disampaikan Schaffmeister dan Teguh Prasetyo, Hoge 

Raad dalam arrestnya menyatakan dua kriteria pembuat peserta. 

1. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi. 

2. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan 

 

E. Uitlokking 

 Uitlokking diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang 

yang menganjurkan atau menggerakkan disebut uitlokker. Van Hammel memberikan pengertian 

uitlokking sebagai berikut: Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat 

dipertanggungjawakan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan 

menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang 

ini  kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu. 

 Sama halnya dengan bentuk menyuruhlakukan (doenpelegen), bentuk penyertaan 

uitlokking terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang 

menganjurkan dan orang yang dianjurkan. Orang yang menganjurkan disebut ouctor intellectualis 

                                                     

dan orang yang dianjurkan disebut sebagai auctor materialis atau materieele dader.181Plus peccat 

auctor quam actor, artinya orang yang menggerakkan suatu kejahatan dipandang lebih buruk 

daripada yang melakukannya. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah ditentukan secara 

limitatif upaya untuk menganjurkan atau menggerakkan orang lain melakukan perbuatan pidana 

yaitu: 

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu 

2. Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat 

3. Dengan kekerasan 

4. Dengan ancaman atau penyesatan 

5. Memberi kesempatan, sarana atau keterangan. 

 Ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk penyertaan uitlokking yaitu:182 

1. Kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu 

perbuatan pidana 

2. Ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan, 

artinya kehendak ini  juga ada pada orang yang digerakkan atau dianjurkan. 

Hal ini berkaitan dengan kausalitas psikis. 

3. Orang yang digerakkan benar-benar mewujudukan perbuatan pidana atau 

percobaan perbuatan pidana yang dikehendaki oleh penggerak atau penganjur. 

Itikad buruk saja tidaklah cukup, tanpa terwujudnya perbuatan oleh orang yang 

dianjurkan atau digerakkan. 

4. Menganjurkan atau menggerakkan harus dengann cara-cara yang telag ditentukan 

secara limitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 diatas. 

5. Orang yang digerakkan atau dianjurkan harus dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana. 

 

 Antara menyuruh lakukan dengan menggerakkan atau menganjurkan ada tiga perbedaan 

yang mendasar. Pertama, pihak yang upaya perbuatan pidana dalam doenplegen harus tetap 

dikecualikan dari pemidanaan, sedangkan orang yang menggerakkan  atau dianjurkan melakukan 

perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua, upaya dalam uitlokking 

                                                     

bersifat limitatif, sementara dalam doenplegen dapat digunakan sarana apapun. Ketiga, uitlokking 

atau orang yang menggerakkan atau menganjurkan tidak mungkin mewujudkan sendiri semua 

unsur yang ada dalam rumusan delik.  

 Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana seorang penggerak atau penganjur atau 

uitlokking? Perhatikan contoh berikut:  

Pertama, A sakit hati dengan B dan menggerakkan C untuk memukul B. pada 

kenyataannya, C tidak memukul, melainkan menusuk B dengan sebilah pisau. Apakah A 

dapat dimintai pertanggungjawabn? Dalam konteks ini, A tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara pidana atas akibat yang dilakukan oleh C, namun A dapat 

dipidana karena menggerakkan orang lain melakukan penganiayaan meskipun tidak terjadi 

akibat yang diiinginkan oleh A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 bis KUHP.  

Kedua, A menggerakkan B untuk membunuh C. Pada kenyataannya B tidak membunuh C 

melainkan membunuh Z. Apakah A dapat dimintai pertanggungjawaban pidana? sama 

jawaban pada contoh diatas, A tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas 

akibat yang dilakukan oleh B, namun A dapat dipidana karena menggerakkan orang lain 

melakukan pembunuhan meskipun tidak terjadi akibat yang diinginkan oleh A 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 bis KUHP. 

 

G. Pembantuan 

 Pembantuan atau medeplichtige  yaitu ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau 

lebih, pertama yaitu  pelaku atau pembuat atau de hoofd dader, kedua, pembantu atau 

medeplichtige.183 Omne principale trahit ad se accessorium. Dimana ada pelaku utama, di situ ada 

pelaku pembantu. Pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi “Dipidana sebagai 

pembantu suatu kejahatan: 

a. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 

b. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan 

kejahatan.” 

 Berdasarkan dari bunyi Pasal 56 KUHP diatas dapat maka dapat disimpulkan dua bentuk 

pembantuan yaitu: 

                                                     

a. Sebelum dilaksanakannya kejahatan. Pembantuan untuk melakukan kejahatan. Artinya 

pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan memberikan 

kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.184 Cara yang dilakukan 

yaitu  dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Mirip dengan penganjuran 

pada uitlokken. Perbedaannya pada niat/kehendak, pada pembantuan kehendak jahat 

pembuat materiil sudah ada sejauh semula/tidak ditimbulkan pembantu, sedangkan dalam 

penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh 

penganjur.185 dalam penganjuran inisiatif (prakarsa) melakukan tindak pidana datang dari 

si penganjur dimana untuk membujuk ia memberikan sejumlah kemudahan, yaitu dengan 

memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Dalam membantu melakukan, inisiatif 

(prakarsa) untuk melakukan tindak pidana berasal dari orang lain, sedangkan si pembantu 

hanya sekedar membantu dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan” 

b. Saat dilaksanakannya kejahatan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam 

KUHP. Mirip dengan medeplegen. Namun perbedaannya terletak pada: 

1. Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedangkan pada 

turutserta merupakan perbuatan pelaksanaan. 

2. Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja 

sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang 

turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai 

tujuan sendiri. 

3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta 

dalam pelanggaran tetap dipidana. 

4. Maksimum pidana pembantu yaitu  maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi 

sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama. 

 Pembantuan untuk melakukan pelanggaran tidaklah dipidana. Seseorang tidak bisa 

disebut sebagai pelaku pembantuan hanya karena ia kenal pelaku utamanya, namun pembantuan 

harus tahu apa yang ia perbuat dan dengan cara apa membantunya. Pembantuan haruslah dilakukan 

dengan suatu kesengajaan dan delik-delik yang mempunyai bentuk kesalahan berupa kealpaan. 

Ada beberapa perbedaan antara turut serta melakukan dengan pembantuan yaitu: 

                                                     

1. Turut serta melakukan pelanggaran dijatuhi pidana, sedangkan pembantuan dalam 

pelanggaran tidak dijatuhi pidana 

2. Dalam turut serta melakukan harus ada kesengajaan untuk bekerjasama atau relasi yang 

sebanding, namun dalam pembantuan hal ini tidak disyaratkan. Pelaku bahkan tidak perlu 

mengetahui adanya pembantuan yang diberikan oleh yang memberikan bantuan.  

3. Dalam turut serta melakukan harus ada kerjasama yang erat diantara para pelaku, sedangkan 

dalam pembantuan orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting. 

Contoh, A memberi informasi kepada B dan C, bahwa tuan rumah tempat A bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga, pada malam nanti akan menyimpan uang tunai di rumah dan jumlah 

yang banyak. Setelah laryt malam, B dan C kemudian melakukan aksi pencurian. 

4. Dalam turut serta melakukan harus ada uitvoeringshandeling atau tindakan pelaksanaan, 

sedangkan dalam pembantuan hanya cukup melakukan voorbereidingshandeling atau 

tindakan persiapan maupun tindakan dukungan atau ondersteuningshandeling. Contoh  X 

yang sedang bersepeda ditaman, dihadang oleh Y dan Z. ketika Y dan Z menganiaya X, tiba-

tiba datang E dan F yang yaitu  teman Z., lalu menyembunyikan sepeda X dengan maksud 

agar X tidak melarikan diri. E dan F dapat dimintai pertanggungjawaban karena membantu 

melakukan penganiayaan terhadap X 

5. Pemidanaan terhadap turut serta melakukan sama dengan pelaku lainnya, sementara dalam 

hal pembantuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pembantu dikurangi sepertiga dari 

maksimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku utama. 

6. Meskipun yang dilakukan bukan perbuatan penyelesaian, namun jika kerjasama para pelaku 

yaitu  sangat erat, maka orang yang demikian itu lalu dipandang sebagai pelaku dan bukan  

sebagai pembantu. Contoh, A dan B berniat mencuri di rumah C. A dan B kemudian 

bermufakat dengan D, pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah C untuk mengunci 

pintu belakang pada malam yang telah ditentukan. Dalam konteksi demikian, D tidak sebagai 

pembantu, melainkan turut serta melakukan. Hal ini karena ada pemufakatan jahat terlebih 

dahulu, meskipun perbuatan D jika dilihat secara terpisah tidaklah memenuhi unsur delik. 

 

 

 

                                                    

 

BAB IX 

PERBARENGAN TINDAK PIDANA (SAMENLOOP/CONCURSUS) 

 

A. Pengertian  

 Pembarengan merupakan terjemahan dari samenloop atau concursus. Ada juga yang 

menterjemahkannya dengan gabungan.  Menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan 

perbarengan perbuatan pidana yaitu  seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar 

beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing 

perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dan salah satu dari perbuatan pidana itu 

belum dijatuhi putusan hakim. Ditinjau dari pengertian perbarengan perbuatan pidana ini  

dapat diperoleh bentuk perbarengan sebagai berikut: 

1. Perbuatan concursus idealis atau eendaadse samenloop, jika  seseorang melakukan 

suatu perbuatan tetapi masuk dalam beberapa peraturan hukum pidana, sehingga orang itu 

dianggap melakukan beberapa perbuatan pidana (Pasal 63 KUHP). 

2. Perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling, jika  seseorang melakukan beberapa 

perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau 

pelanggaran) tetapi di antara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus 

dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP). Dalam MvT (Memorie van 

Toelichting)  kriteria perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlajutan yaitu : 

a. Harus ada satu keputusan kehendak 

b. Masing-masing perbuatan harus sejenis 

c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.  

3. Perbuatan concursus realis atau meerdaadse samenloop, jika  seseorang melakukan 

beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri 

(kejahatan atau pelanggaran) tetapi tidak perlu perbuatan itu berhubungan satu sama lain 

atau tidak perlu sejenis (Pasal 65,66,70,,70 bis KUHP). 

 

 

 

                                                    

 

B. Hukuman Perbarengan Tindak Pidana 

  Pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana  yaitu  mengenai 

bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik 

gabungan, dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan 

hukuman bagi pelaku perbarengan tindak pidana yaitu: 

1. Stelsel Absorbsi atau Stelsel Penyerapan Murni 

Dalam sistem ini, pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat diantara beberapa 

pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh 

pidana yang lebih berat. Kelemahan dari sistem ini ialah terdapat kecendrungan pada 

pelaku tindak pidana  untuk melakukan perbuatan pidana  yang lebih ringan 

sehubungan dengan adanya ancaman hukum yang lebih berat. Dasar sistem hisapan ini 

ialah Pasal 63 dan 64 KUHP yaitu untuk gabungan tindak pidana  tunggal dan 

perbuatan yang dilanjutkan. 

2. Stelsel Absorsi yang dipertajam 

  Dalam sistem ini ancaman hukumannya yaitu  hukuman yang terberat, 

namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. 

Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman 

hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan yaitu  Pasal 65 KUHP 

3. Stelsel Komulasi munrni  atau Stelsel penjumlahan murni 

  Stelsel komulasi murni yaitu  sistem untuk tindak pidana  yang diancam 

atau dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan. Sistem ini berlaku untuk 

gabungan tindak pidana  berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan 

kejahatan dengan pelanggaran. Dasar hukumnya Pasal 70 KUHP. 

4. Stelsel Komulasi Terbatas 

  Stelsel komulasi terbatas yaitu  ancaman hukuman dari masing-masing 

kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi 

maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tidank 

pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar 

hukumnya dalam Pasa 66 KUHP 

Dari keempat sistem diatas yang seirng digunakan hanyalah tiga, yaitu stelsel absorsi 

murni atau stesel penyerapan murni, stelsel absorsi yang dipertajam dan stelsel 

komulasi terbatas. Sementara itu stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni 

tidak pernah dipergunakan dalam praktek karena bertentangan dengan ajaran 

samenloop yang pada prinsipnya meringankan terdakwa. 

 

BAB X 

RECIDIVE 

 

A. Pengertian Recidive (Pengulangan) 

 

  Recidive  dalam kamus hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa 

seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu 

kejahatan.190 Recidive  yaitu   kelakuan  seseorang  yang  mengulangi  perbuatan pidana 

sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan  hukum  tetap  

karena  perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukanya lebih  dahulu.  Seseorang  yang  sering  

melakukan  perbuatan  pidana,  dan karena  dengan  perbuatan-perbuatanya  itu  telah  dijatuhi  

pidana  bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivist. Kalau residive menunjukkan 

pada  kelakuan  mengulangi  perbuatan  pidana,  maka  residivist  menunjuk kepada orang yang 

melakukan pengulangan perbuatan pidana.191 

 Menurut E.Y Kanter & S.R Sianturi yang dimaksud dengan residiv (Recidive)/ 

pengulangan secara umum yaitu  jika  seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk 

itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu: 

a. Sejak setelah pidana ini  dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; 

b. Sejak pidana ini  seluruhnya dihapuskan, atau jika  kewajiban menjalankan/ 

melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.  

 Dari pembatasan ini  diatas, dapat ditarik syarat-syarat yang harus dipenuhi 

yaitu: 

a. Pelakunya sama 

b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi 

pidana(yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap) 

c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. 

 Jadi,  recidive  itu  terjadi  jika   seseorang  telah  melakukan perbuatan  pidana  dan  

terhadap  perbuatan  pidana  ini   telah  dijatuhi dengan  putusan  hakim.  Putusan  ini   

                                                     

telah  dijalankan  akan  tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada 

masyarakat, dalam  jangka  waktu  tertentu  setelah  pembebasan  ini   ia  kembali melakukan 

perbuatan pidana. 

 

B. Macama-Macam Recidive 

a. Recidive Umum (Algemene recidive atau Generale recidive). Recidive  umum  terjadi  

jika   seseorang  yang  telah  melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana 

ini  telah dijatuhi pidana oleh  hakim  serta  menjalani  pidananya  di  dalam  Lembaga 

Pemasyarakatan.  Setelah  selesai  menjalani  hukumannya,  bebas  dan kembali ke dalam 

masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang  ditetapkan  undang-undang  

orang  ini   melakukan  lagi perbuatan pidana yang perbuatan pidananya tidak 

sejenis.195 

b. Recidive Khusus (Speciale Recidive). Recidive  ini  terjadi jika  seseorang  

melakukan perbuatan pidana  dan  terhadap  perbuatan  pidana  ini   telah  dijatuhi  

pidana oleh  hakim.  Setelah  dijatuhi  pidana  dan  pidana  ini   dijalaninya, kemudian  

kembali  ke  masyarakat,  akan  tetapi  dalam  jangka  waktu tertentu  yang  ditetapkan  oleh  

undang-undang  kembali  lagi  melakukan perbuatan  pidana  yang  sejenis  dengan  

perbuatan  pidana  yang terdahulu.196 

c. Tussen  stelsel  yaitu   jika   seseorang  melakukan  perbuatan pidana dan terhadap 

perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim.  Tetapi  setelah  ia  menjalani  

pidana  dan  kemudian  dibebaskan, orang ini  dalam jangka waktu tertentu yang telah 

ditentukan oleh undang-undang  melakukan  perbuatan  pidana  dan  perbuatan  pidana 

yang dilakukan itu merupakan  golongan tertentu  yang ditetapkan oleh undang-undang.197 

 Pengulangan  tindak  pidana  dalam  KUHP  diatur  secara  khusus untuk  sekelompok  

tindak  pidana  tertentu  baik  yang  berupa  kejahatan dalam buku II maupun yang berupa 

planggaran dalam buku III. Adapun syarat-syarat  recidive  untuk  tiap-tiap  tindak  pidana,  baik  

terhadap kejahatan maupun pelanggaran yaitu  sebagai berikut: 

1. Recidive Kejahatan 

                                                     

 Dengan  dianutnya  sistem  recidive  khusus,  maka  recidive kejahatan  menurut  KUHP  

yaitu   recidive  kejahatan-kejahatan tertentu.  Mengenai  recidive  kejahatan-kejahatan  tertentu  

ini  KUHP membedakan antara lain: 

a. Recidive  terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis diatur secara tersebar dalam 

sebelas pasal-pasal tertentu buku II KUHP yaitu dalam pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 

(2),  161 (2), 163 (2), 208  (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2), dan 303  bis (2). Dengan demikian 

di dalam sistem recidive kejahatan sejenis ini hanya ada 11  jenis  kejahatan  yang  dapat  

merupakan  alasan  pemberatan pidana.  Persyaratan  recidive  disebutkan  dalam  masing-

masing pasal  yang  bersangkutan,  yang  pada  umumnya  mensyaratkan sebagai berikut: 

1) Kejahatan  yang  diulangi  harus  sama  atau  sejenis  dengan kejahatan yang terdahulu; 

2) Antara kejahatan  yang terdahulu dan kejahatan  yang diulangi harus  sudah  ada  keputusan  

hakim  berupa  pemidanaan  yang telah mempunyai kekuatan tetap; 

3) Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan  

pencaharianya  (khusus  pasal  216,  303  bis  dan 393 syarat ini tidak ada); 

4) Pengulanganya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam pasal-pasal 

yang bersangkutan yaitu: 

a) Dua tahun sejak adanya keputusan hakim yang tetap (untuk delik-delik  dalam  pasal  

137,  144,  208,  216,  303  bis  dan 321), atau 

b) Lima  tahun  sejak  adanya  keputusan  hakim  yang  tetap (untuk  delik-delik  dalam  

pasal  155,  157,  161,  163  dan 393).198 

b. Recidive terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk dalam satu kelompok jenis 

diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Adapun  persyaratan  recidive  menurut  

ketentuan  pasal-pasal ini  yaitu  sebagai berikut: 

1) Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis  dengan  kejahatan  

yang  pertama  atau  yang  terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah: 

a) Kelompok  jenis  kejahatan  dalam  pasal  486  KUHP  yang pada  umumnya  

mengenai  kejahatan  terhadap  harta  benda dan pemalsuan misalnya: Pemalsuan 

mata uang (244-248 KUHP), pemalsuan surat (263-264  KUHP),  pencurian  (362,  

363,  365  KUHP), pemerasan  (368  KUHP),  pengancaman  (369  KUHP), 

                                                     

 

penggelapan  (372,  374,  375  KUHP),  penipuan  (378 KUHP), kejahatan jabatan 

(415,  417, 425, 432  KUHP), penadahan (480,481 KUHP).199 

 Dalam  pasal  486  KUHP  mengatur  tentang  pidana maksimum  dari  beberapa  

kejahatan  dapat  ditambah  1/3 karena  recidive.  Dalam  pasal  ini ,  kejahatan-

kejahatan yang  digolongkan  terdiri  dari  perbuatan-perbuatan  yang dilakukan  

seseorang  dengan  maksud  untuk  mendapatkan keuntungan  yang  tidak  halal  ataupun  

yang  dilakukan seseorang  dengan  melakukan  tipu  muslihat.  Hal  ini   

yang dijadikan dasar untuk memperberat pidana dengan 1/3 dengan syarat: 

1. Terhadap kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dengan putusan hakim 

yang tidak dapat dirubah lagi dan dengan hanya pidana penjara. 

2. Harus dalam jangka waktu lima tahun terhitung dari saat selesainya  menjalani  

pidana  penjara  dengan  saat  ia melakukan perbuatan pidana untuk kedua 

kalinya.200 

b) Kelompok  jenis  kejahatan  dalam  pasal  487  KUHP  pada umumnya  mengenai  

kejahatan  terhadap  orang  misalnya penyerangan dan makar terhadap Kepala 

Negara (131, 140, 141  KUHP),  pembunuhan  biasa  dan  berencana  (338,  339, 

340  KUHP),  pembunuhan  anak  (341,  342 KUHP), euthanasia  (344 KUHP),  

abortus  (347,  348  KUHP), penganiayaan biasa/berat dan penganiayaan berencana 

(351, 353,  354,  355  KUHP),  kejahatan  pelayaran  yang  berupa pembajakan  

(438-443  KUHP)  dan  insubordinasi  (459-460 KUHP).201 

 Dalam  pasal  ini   terdapat  segolongan  kejahatankejahatan  tentang  

perbuatan  pidana  yang  dilakukan seseorang  dengan  menggunakan  kekerasan  

terhadap  orang lain  yaitu  pembunuhan  dan  penganiyaan.  Kejahatan  yang diatur  

dalam  pasal  487  KUHP  yang  memungkinkan pidananya  ditambah  1/3,  asal  

saja  memenuhi  syarat-syaratseperti  yang  diatur  dalam  pasal  486  KUHP  karena  

hanya pidana  penjara  dari  kejahatan  ini   di  dalamnya  boleh ditambah 

dengan 1/3nya karena recidive ini .

c) Kelompok  jenis  kejahatan  dalam  pasal  488  KUHP  pada umumnya  mengenai  

kejahatan  penghinaan  dan  yang berhubungan  dengan  penerbitan  atau  

percetakan,  misalnya penghinaan  terhadap  Presiden  atau  Wakil  Presiden  (134-

137  KUHP),  penghinaan  terhadap  Kepala  Negara  sahabat (142-144  KUHP),  

penghinaan  terhadap  orang  pada umumnya (310-312  KUHP), dan kejahatan 

penerbitan atau percetakan (483,484 KUHP).203 

 Pidana yang ditentukan dalam pasal 488  KUHP  dapat ditambah  sepertiga  

jika  yang  bersalah  ketika  melakukan kejahatan  belum  lewat  lima  tahun  sejak  

menjalani  untuk seluruhnya  atau  sebagian  pidana  penjara  yang  dijatuhkan 

kepadanya  karena  salah  satu  kejahatan  yang  diterangkan dalam  pasal  ini ,  

atau  sejak  pidana  ini   baginya sama  sekali  telah  dihapuskan  atau  jika  

waktu  melakukan kejahatan,  kewenangan  menjalankan  pidana  ini  

kadaluwarsa. Syarat agar pidana maksimum dapat ditambah 1/3 karena recidive 

menurut pasal 488 KUHP, yaitu : 

1. Dalam pasal 488 KUHP ini  tidak ditentukan harus dengan penjara yang 

harus dilakukan berhubung dengan kejahatan  pertama.  Dalam  pasal  ini   

hanya menyebutkan pidananya, bukan pidana penjara saja. Hal ini   berarti  

pidana  kurungan  dan  denda  dapat merupakan dasar pemberatan ini . 

2. Sama  dengan  syarat  kedua  dalam  pasal  486  atau  487 KUHP.

BAB XI 

PIDANA DAN PEMIDANAAN 

 

A. Pengertian Pidana Dan Sanksi Pidana 

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai 

penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah 

terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi 

Arief, arti asal kata straf yaitu  hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno 

menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana. 

Letak perbedaan antara istilah hukuman dan pidana, bahwa pidana harus berdasarkan 

ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas 

pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, 

yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah 

ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (value), baik dan tidak 

baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang. 

Pidana yaitu  sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan 

lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana yaitu  

reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada 

pembuat delik itu.Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana yaitu  suatu penderitaan yang 

sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat 

hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. 208 

Menurut Sudarto pidana yaitu  salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan 

berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku  dalam masyarakat menimbulkan perasaan 

tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi ini .

 Dari beberapa pengertian tentang pengertian pidana sebagaimana dijelaskan diatas, maka 

menurut hemat penulis bahwa pada hakekatnya pidana ini  merupakan penderitaan yang 

diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi 

mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma 

yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas 

pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi 

dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap 

pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang 

datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap 

tatanan lainnya.Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan 

masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. 

Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana yaitu  reaksi terhadap pelanggaran 

hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahan tersangka dan penuntutan 

terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu 

proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana. 

Sanksi pidana yaitu  salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi 

kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga jika  perlu, maka digunakan 

kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip multimium remedium 

bukan premium remedium. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yaitu  alat yang dimiliki 

untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-

ancaman. 

                                                     

 

 

Menurut Sudarto bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri 

sebagai berikut:216 

1) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau 

akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 

2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 

kekuasaan (oleh yang berwenang); 

3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut 

undang-undang. 

Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah diuraikan diatas dapat 

dirumuskan bahwa sanksi dalam hukum pidana yaitu  reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh 

badan yang mempunyai wewenang atau kekuasaan berupa pengenaan penderitaan atau nestapa 

atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan 

pelanggaran kaedah hukum atau tindak pidana menurut undang-undang. Sanksi hukum yang 

berupa pidana yang diancamkan kepada pembuat delik merupakan cirri perbedaan hukum pidana 

dengan jenis hukum yang lain. Soejono menjelaskan bahwa hukuman merupakan sanksi atas 

pelanggaran suatu ketentuan hukum. pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan 

terhadap pelanggaran hukum pidana.217 Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang 

negative, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif ini  tumbuh pandangan bahwa pidana 

hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai. 

B. Jenis-Jenis Pidana 

 Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yaang terdiri dari pidana 

pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pidana pokok meliputi: 

1.Pidana mati 

2.Pidana penjara 

3.Pidana kurungan 

4.Pidana denda 

b.Pidana Tambahan meliputi 

                                                     

1.Pencabutan beberapa hak-hak tertentu 

2.Perampasan barang-barang tertentu 

3.Pengumuman putusan Hakim 

 

1. Pidana Mati 

Pidana mati merupakan pidana yang terberat di dunia. Dilihat dari sejarah, Pidana mati 

merupakan komponen permasalahan yang erat kaitannya. Hukuman mati resmi diakui bersamaan 

dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hammuburabi di 

Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi.218 Hukuman mati merupakan talio (pembalasan), 

yakni siapa yang membunuh, maka ia harus dibunuh juga oleh keluarga si korban. Dan menurut 

codex Hammburabi (dari 2.000 sebelum tarikh masehi) kalau ada binatang pemeliharaan yang 

membunuh orang, maka binatang dan pemiliknya dibunuh juga.219 

Pada abad 19, bahkan abad ke 20 dalam beberapa persoalan kekerasan, pemidanaan 

diperlunak. Pada tahun 1809 di negeri Belanda dalam kitab undang-undang kriminal, pidana mati 

tetap dipertahankan dengan ketentuan bahwa hakim boleh memutuskan, apakah pidana itu akan 

dijalankan di tiang gantungan atau dengan pedang, tanpa upacara algojo, juga pukulan cemeti dan 

mencap badan dengan besi panas tanpa berlaku, tetapi di samping itu disahkan pidana penjara yang 

bersifat sementara dengan maksimum 20 tahun. 

Di negara kita  pidana mati telah dikenal pada zaman Majapahit (abad 13-16) yang di 

masukkan ke dalam undang-undangnya bahkan dikategorikan juga jenis pidana pokok. Slamet 

Mulyana menulis bahwa dalam perundang-undangan Majapahit tidak dikenal pidana penjara dan 

kurungan yang dikenal. Bentuk Pidana yang dikenal yaitu :220 

a. Pidana Pokok  

1. Pidana mati 

2. Pidana potong anggota badan yang salah 

3. Pidana denda 

4. Ganti kerugian atau panglicawa atau patukucawa 

b. Pidana tambahan 

1. Tebusan 

2. Penyitaan 

3. Patibajampi (pembeli obat) 

                                                     

     

 

  Di beberapa kerajaan yang ada di negara kita  sebelum negara kita  merdeka juga telah 

menerapkan pidana mati seperti di Sulawesi Selatan ketika Aru Palak berkuasa (sekutu VOC) yang 

mengalahkan Sultan Hasanuddin, terpidana yang menurut pandangan Aru Palaka membahayakan 

kekuasaannya seperti La Sunni (seorang raja setempat), dipancung kepalanya kemudian kepalanya 

diletakkan di atas baki dan dihadapkan kepada Aru Palaka bahwa eksekusi telah dilakukan.221 

Dimasa penjajahan kolonial, praktek pengunaan hukuman mati sebagai salah satu jenis 

penghukuman sudah berlaku, baik praktek hukuman mati yang diperkenalkan oleh beberapa 

peraturan VOC dalam bentuk hukum plakat yang berlaku sangat terbatas di beberapa wilayah yang 

dikuasai oleh VOC, juga hukuman mati yang berlaku dalam wilayah hukum lokal (baik tertulis 

maupun tidak) yang juga digunakan secara terbatas. Di Aceh misalnya, pada jaman dahulu berlaku 

hukuman mati bagi isteri yang berzina, Sultan yang  berkuasa juga dapat menjatuhkan lima macam 

hukuman yang istimewa yang mencakup pula hukuman mati yakni dengan dibunuh dengan 

lembing, menumbuk kepala terhukum dalam lesung (sroh). Di daerah pedalaman Toraja para 

pelaku inses biasanya dihukum mati dengan cara di cekik, atau dimasukkan ke dalam keranjang 

rotan yang diberati batu dan selanjutnya dilempar ke dalam laut. Demikian pula ada hukuman mati 

yang berlaku di wilayah Minangkabau dan di kepulauan Timor pada masa lalu. 

 Setelah negara kita  merdeka dan KUHP negara kita  mulai dilaksanakan berdasarkan asas 

konkordansi pada tanggal 1 Januari 1918, berlaku di Negeri Belanda berdasarkan putusan kerajaan 

tanggal 15 Oktober 1915, No.33 Staatsblad 1915 No 732 jo Staatsblad tahun 1917 No.497 dan 

654. Kemudian ditetapkan Undang-Undang No. 1 1946 tentang peraturan Hukum Pidana jo 

Undang-Undang No.73 tahun 1958 menyatakan tentang berlakunya hukum pidana untuk seluruh 

wilayah Republik negara kita .  

 Tentang sejarah pelaksanaan hukuman mati di negara kita  telah terjadi penyimpangan 

terhadap asas konkordansi, karena KUHP yang diberlakukan di negara kita  seharusnya concordant 

atau overeensteming ataupun sesuai dengan Wvs (wetboek van strafrecht) yang berlaku di Negeri 

Belanda. Pada tahun 1881, di Negeri Belanda sudah tidak mengenal pidana mati, karena lembaga 

                                                     

     melaksanakan segala instruksi terkait dengan kebijakan VOC di wialayah 

yang mereka maka oleh VOC dibauatlah aturan organik yang diumumkan dalam plakat-plakat (plakaten) yang pada 

permulaannya berlaku diwilayah betawi. Kemudian setelah daerah yang dikuasai oleh VOC diperluas maka plakat-

plakat ini  berlaku juga didaerah-daerah lain di negara kita . Pada tahun 1642, plakat-plakat ini  dikumpulkan 

dalam suatu himpunan yang disebut dengan Statuta Betawi yang disahkan tahun 1650, dan pada tahun 1715 statuta 

ini di perbaharui lagi menjadi Statuta Betawi Baru. Lihat juga Supomo dan Djokosutono Loc.Cit. 

 

 

pidana mati itu telah dihapuskan, melalui Undang-Undang tanggal 17 September dengan Stb 162 

tahun 1870 mengenai Keputusan Menteri Modderman yan sangat mengejutkan dalam sejarah 

KUHP Belanda dan diperbincangkan sejak tahun 1846, dengan alasan bahwa pelaksanaan pidana 

mati di negeri Belanda sudah jarang dilaksanakan, karena terpidana mati hampir selalu 

medapatkan pengampunan atau grasi dari raja.223 

 Di negara kita  masih berlaku hukuman mati bagi siapa saja yang melanggar kejahatan-

kejahatan tertentu. Diantara kejahatan-kejahatan tertentu yang diancam dengan pidana mati yaitu  

Ketentuan yang diatur di dalam KUHP  

1. Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104). Makar dengan maksud membunuh Presiden 

atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau 

menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau penjara 

seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 

2. Mengajak atau menghasut Negara lain menyerang negara kita  (Pasal 111 ayat 2) yaitu: jika 

permusuhan atau perang sungguh terjadi, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. 

3. Melindungi atau menolong musuh yang berperang melawan negara kita  (Pasal 124 ayat 3) 

yaitu, Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling 

lama dua puluh tahun. 

4. Membunuh Kepala Negara Sahabat (Pasal 140 ayat 3). Yaitu jika makar terhadap nyawa 

dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 

5. Pembunuhan yang direncanakan ebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340). Yaitu 

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain 

diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 

6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam 

dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4). 

Yaitu, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati 

dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. 

                                                     

     

 

7. Pembajakan di laut, di pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati, (Pasal 444). Yaitu 

jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-441 mengakibatkan seseorang 

di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakhoda, panglima 

atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, 

diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. 

8. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan 

negara waktu perang (Pasal 124).  

Yang terdapat di luar KUHP    

 Selain yang diatur di dalam KUHP, ancaman pidana mati dapat ditemukan di luar KUHP  

yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan antara lain yaitu : 

1. Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1915. (Pasal 1 ayat 1). Yaitu barang siapa yang 

tanpa hak memasukkan ke negara kita , membuat, menerima, mencoba memperoleh, 

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan 

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 

mempergunakan atau mengeluarkan dari negara kita  sesuatu senjata api, amunisi atau 

sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur 

hidup atau hukuman penjara sementara seinggi-tingginya dua puluh tahun. 

2. Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1999 Tentang Wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara 

Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindakan pidana yang 

membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang-pangan. Penpres ini diundangkan pada 

tangga; 27 Juli 1959 dalam LN 1959-80. Pasal 2: yaitu barang siapa yang melakukan tindak 

pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam undang-undang ini , di hukum dengan 

pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara 

sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun. 

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat 

ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekononomi. Diundangkan pada tanggal 16 

November 1959, LN tahun 1959 No. 130. yaitu  jikalau tindak pidana dilakukan itu dapat 

menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar di 

hukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara 

sementara selama dua puluh tahun”. 

 

 

4. Undang-Undang No. 11/PNPS/ 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subservasi, 

diundangkan pada tanggal 16 Oktober 1963, LN tahun 1963 No.101. yaitu barangsiapa 

yang melakukan tindak pidana subservasi, yang dimaksud, maka dipidana mati, atau 

dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan 

denda setinggi-tingginya sebesar tiga puluh juta rupiah. 

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal 

dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan Perundang-undangan 

Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. 

Diundangkan pada tanggal 27 April 1976, Lembaran Negara tahun 1976 No. 26. Yaitu 

perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, di 

pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-

lamanya dua puluh tahun. 

6. Undang-Undang No.9/ 1976 Tentang Narkotika yang diganti dengan Undang-Undang No. 

22 tahun 1997. Terdapat pada Pasal 80 ayat 1 a. Barang siapa tanpa hak dan melawan 

hukum memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau 

menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pasal 80 ayat 2 a ayat (1) huruf a 

didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pasal 80 ayat 3 a ayat (1) huruf a 

dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan denda paling sedikit Rp. 500. 000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 82 ayat (1) a, barang siapa tanpa 

hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, 

menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual 

beli, atau menukar narkotika Golongan I, di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara 

seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

 

2. Pidana Penjara 

Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menanggulangi 

masalah kejahatan yaitu  pidana penjara. Dilihat dari sejarahnya224penggunaan pidana penjara 

sebagai cara untuk menghukum para penjahat baru dimulai pada bagian terakhir abad 18 yang 

bersumber pada paham individualisme.225Dengan makin berkembangnya paham 

individualisme dan gerakan prikemanusiaan, maka pidana penjara ini semakin memegang 

peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang 

kejam. Selain itu di antara berbagai jenis pidana pokok, pidana penjara merupakan jenis sanksi 

pidana yang paling banyak ditetapkan dalam produk perundang-undangan pidana selama ini. 

Menurut P.A.F Lamintang pidana penjara yaitu  suatu bentuk pidana berupa 

pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang 

ini  di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati 

semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatn, yang dikaitkan 

dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan ini .226 

Ada beberapa sistem pidana penjara. Yang pertama ialah, masing-masing terpidana 

dimasukan dalam sel-sel (cel) tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu, baik 

dari luar maupun sesama narapidana. Dia tidak boleh bekerja di luar sel ini . Satu-satunya 

pekerjaannya ialah untuk membaca buku suci yang diberikan kepadanya. Sistem ini pertama 

kali digunakan di Pensylvania. Karenanya disebut sebagai Pensylvania system. Karena 

pelaksanaannya dilakukan dalam sel-sel, disebut juga sebagai cellulaire system.  

Sistem yang kedua yaitu  apa yang disebut dengan auburn system, karena pertama 

kalinya digunakan di Auburn. Disebut juga sebagai silent system, karena pelaksanannya. Pada 

                                                     

Pidana Penjara pada mulanya direncanakan semata-mata untuk kejahatan dolus yaitu kejahatan-kejahatan 

yang dilakukan dengan kesengajaan, karena pada masa itu, ketika membahas kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

ternyata tidak ada kepastian mengenai batas antara kesengajaan dengan kealpaan, maka pidana penjara juga ditentukan 

sebagai alternatif disamping pidana kurungan pada kejahatan-kejahatan culpoos yaitu kejahatan-kejahatan yang 

dilakukan dengan kealpaan. Pidana penjara sebagai pidana yang diatkuti setelah pidana mati mengalami banyak 

perubahan dari model yang semula paling keras dan kejam tanpa perikemanusiaan sampai model yang paling ringan, 

longgar sesuai dengan tuntutan zaman, seperti abad ke 20. Model yang pertama kepenjaraan yaitu  system 

Pennesylvania, dengan mempraktekkan pembinaan terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang produktif. Kedua 

Sistem Elmira merupakan system stelsel kepenjaraan yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh system Irlandia yang ada 

di Irlandia dan Inggris. System Elmira pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tingkatan, tetapi dengan titik 

berat yang lebih besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terhukum ini . 

 

waktu malam hari terpidana dimaksukkan dalam sel-sel secara sendiri-sendiri seperti cellulaire 

system. Pada siang hari diwajibkan bekerja bersama-sama dengan nara pidana (penjara) lainnya, 

akan tetapi dilarang berbicara antara sesam narapidana atau kepada orang lain.228 

Sistem ketiga yang disebut sebagai English system atau Ire system atau Progressive 

system. Cara pelaksanaan pidana penjara menurut sistem ini yaitu  bertahap. Pada tahap 

pertama selama lebih kurang tiga bulan, terpidana menjalaninya seperti cellulaire system. Jika 

setelah tiga bulan ini  terbukti ada kemajuan kesadaran terpidana, maka diikuti dengan 

tahap pelaksanaan yang ringan, yaitu ia sudah dibolehkan menerima tamu, berbincang-bincang 

sesama narapidana, bekerja bersama-sama dan lain sebagainya. Tahapan selanjutnya lebih 

ringan lagi, bahkan pada tahap terkahir dalam status terpidana ia boleh menjalani pidananya di 

luar tembok-tembok penjara.229 Sistem lainnya ialah dimasukkannya para narapidana (penjara) 

secara berkelompok dalam satu ruang dan mereka bekerja juga secara bersama-sama. Hal ini 

disebut juga dengan sistem bangsal/blok. 

Pidana penjara yaitu  suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan 

bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan, karena 

penjara sudah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan.230 Konsep pemidanaan pun berubah 

dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.231 Prinsip-prinsip tata perlakuan 

terhadap para pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip-prinsip 

kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip pemasyarakatan, yang sudah dituangkan kedalam suatu 

sistem yang d