Korupsi O 5 ~ mayatku.blogspot.com

ubung, tingkat kehidupan ekonomi yang sulit, lebih mendorong untuk

mendapatkan kekayaan atau pelayanan melalui cara yang bertentangan dengan

moral. Kesemuanya itu ditambah lagi dengan sistem pemerintahan.

Sebab-musabab korupsi lainnya ialah bertambahnya jumlah pegawai

negeri dengan cepat, dengan akibat gaji mereka menjadi sangat kurang,

bertambah luasnya kekuasaan dan kesempatan birokrasi, dibarengi dengan

lemahnya pengawasan dari atas dan pengaruh partai-partai politik

menyediakan tanah subur bagi korupsi untuk menghalalkan segala cara. Corpuz

101

melukiskan birokrasi di Filipina (1957) bahwa setelah Perang Dunia usai

terutama ditandai oleh martabat rendah, ketidakcakapan, sumber keuangan

yang kecil dan meluasnya korupsi.

Mekarnya kegiatan pemerintahan yang dikelola oleh birokrasi yang

bertambah besar dengan cepat dan dikuasai oleh korupsi yang berasal dari

zaman perang, merupakan gejala umum yang mempengaruhi seluruh Asia,

misalnya Filipina, Malaysia, India dan negara kita yang baru bebas dari

imperialisme Barat. Di India korupsi sudah dilakukan orang sekurang-

kurangnya sejak seribu tahun sebelum Nabi Isa, seperti juga halnya pada masa

kekaisan Cina Kuno, kekaisaran Romawi dan Yunani Kuno masalah korupsi

sudah melanda para penguasa. Hukum Manu di India menetapkan bahwa raja

hendaknya jangan berbuat serakah, jangan memeras dan memungut pajak,

pemerintah harus mengangkat pejabat yang jujur untuk mengutip pajak. Para

pejabat yang korup yang menerima uang suap, maka harta kekayaannya harus

disita. ( Buhler, 1886). Menurut (1950) di Cina Kuno korupsi merupakan

masalah yang sangat gawat. Orang-orang bijaksana di Cina menentang korupsi

dengan kata-kata yang jelas, dan banyak di antara kaisar Cina menaruh simpati

kepada orang yang berusaha memberantas korupsi kejahatan, namun muncul

hambatan, baik sebab terjadi pergantian penguasa ataupun tekanan pada saat

paceklik, bencana alam ataupun pecahnya peperangan. Sejarah Romawi

memberi gambaran yang sedikit banyak serupa yaitu korupsi dan perlawanan

yang terbuka. Keragaman korupsi di Romawi lebih besar daripada di Yunani

sebab adanya sebuah kekaisaran. Selama abad pertama sebelum Masehi

korupsi telah berkembang dengan hebat dan menerobos wibawa pengadilan

tertinggi (Ferrero, 1909).

Korupsi terutama berkembang di suatu warga dimana kekuatan

yaitu kebenaran, yang sebagian disebabkan oleh adanya tekanan politik dan

sebagian lain oleh keinginan pribadi. Adanya pelanggaran hukum oleh orang-

orang yang berkuasa dan memegang tampuk pimpinan memberi ilham kepada

bawahannya untuk melakukan hal serupa. Bukannya tidak ada usaha untuk

memberantas korupsi, namun pengaruh korupsi terlalu kuat dan pidana pada

kasus-kasus korupsi tidak seimbang dengan kejahatannya, sehingga korupsi

merajalela dan bukan lagi hal yang tabu bagi pelakunya.

Bila kita berbicara mengenai sebab-sebab korupsi, kiranya dapat dibagi

menjadi tiga, yaitu: pribadi, institusional dan situasional. Jenis yang bersifat

pribadi bersumber pada orang yang bersangkutan, bukan situasi tertentu yang

mendorong prilaku korupsi atau tata institusional yang mendukung adanya

korupsi. Pada babak terakhir, maka orang itu sendirilah yang yang pada

akhirnya menentukan apakah akan korupsi atau tidak. Korupsi yang didorong

oleh situasi dicontohkan dengan seorang calon untuk suatu jabatan yang harus

menyuap agar mempunyai peluang untuk menang. Begiru orang semacam ini

102

naik ke tampuk kekuasaan maka akan berkembang bika bahkan diantara

mereka yang menjadi musuhnya sebab medan politik dikuasai oleh orang-

orang sejenis. Faktor-faktor struktural dan lingkungan serta pribadi, menjadi

salah satu penyebab pengembangbiakan korupsi di dalam warga .

Korupsi dan Pengaruh Struktur

Dalam konteks Asia dewasa ini berpaling kepada individu tampaknya

lebih benar daripada kepada struktur. Pada pemerintah negara kita bukanlah

undang-undang dan peraturan yang tidak ada melainkan faktor-faktor yang

ada di luar struktur pemerintahan. Jika orang-orang yang korup menguasai

pemerintahan yang apapun strukturnya, struktur tersebuat niscaya akan

tercemar. Orang-orang yang mencemarinya akan membiakan jenis mereka dan

memaksakan kekuasaan yang lebih besar atas pemerintah. Sebaliknya, pada

struktur macam apapun, jika jenis positif dan bermoral yang berkuasa, niscaya

mereka juga akan membiakkan diri dan mempertahankan kekuasaan mereka. Di

sepanjang sejarah kekuasaan lebih banyak dipegang oleh homo venalis daripada

oleh homo moralis.

Walaupun benar bahwa kerahasiaan struktural menyumbang pada

korupsi, namun bukan merupakan sebab utama dan menentukan bagi korupsi.

Orang yang korup senantiasa pandai menyesuaikan diri. Koruptor akan

menyesuaikan diri pada setiap struktur, sedemikian rupa sehingga struktur

yang absah pun dapat digunakan menjadi alatnya. Masalah korupsi bersifat

lintas-struktural. Semua struktur sepanjang sejarah berbagai warga

dengan tingkat organisasi dan birokrasi tertentu dijangkiti oleh korupsi.

Demikian pula halnya dalam korupsi selalu ada dalam konteks lingkungan dan

situasi macam apapun. Lingkungan dan situasi berpengaruh terhadap individu

yang korup atau yang berbakat kuat untuk korup. Jika individu-individu

ini ada dalam posisi berkuasa pada waktu tertentu. Maka mereka akan

bergairah menanggapi dorongan-dorongan untuk korupsi. Mereka kemudian

akan menggerakkan efek spiral korupsi sampai pada tingkat di mana ia menjadi

faktor penentu yang dominan dalam motivasi prilaku manusia.

Dalam menentukan sebab-musabab gejala secara historis tidak terlepas

dari penggolongan segi makna (significance). Sifat hirarki ini tergantung pada

konteks historis. Dimanakah letak faktor-faktor struktural dan situasional dalam

hirarki ini? Struktur berlaku baik terhadap organisasi makro maupun organisasi

mikro. Terhadap kedua tingkat ini korupsi dapat berhubungan secara

kausal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di banyak negara sedang

berkembang semangat dan gairah merampok dari homo venalis dapat bertahan

sebab tidak adanya perlawanan warga . Tidak adanya perlawanan

warga ini banyak disebabkan oleh tidak adanya pers yang bebas dan

wartawan pengusut yang penuh pengabdian. Pengawasan terhadap pers

103

melalui pembaharuan izin secara berkala mengecilkan nyali pers sehingga

tunduk kepada kemauan penguasa. Tatanan ini merupakan bagian struktur

perundang-undangan Negara yang bersangkutan, yaitu ketergantungan pers

pada perkenan pemerintah untuk melakukan pekerjaannya. Jelas harus

mempertimbangkan pengaruh struktur terhadap terjadinya korupsi.

Korupsi yang mewabah di berbagai negara yang sedang berkembang

yaitu sebab tidak cukupnya gaji pegawai negeri. Korupsilah yang

mengeringkan sumber-sumber pemerintah. Ketidakcukupan ini disebabkan oleh

adanya korupsi dan perencanaan yang buruk. Korupsilah yang mengeringkan

sumber-sumber pemerintah. Perbaikan struktur pajak atau peraturan

administratif tidak akan menyelesaikan masalah selagi orang-orang yang terlibat

didalamnya tetap korupsi-korupsi di negara kita dewasa ini tidak dapat

dijelaskan dengan hal-hal yang ada di masa peperangan. Sementara itu dua

generasi telah terbiasa dengan cara-cara korupsi. Hal yang sama dapat

dikatakan berlaku juga di negeri-negeri sedang berkembang yang mengalami

peperangan. Sebaliknya, di masa setelah perang berakhir, korupsi diketahui

mereda namun merajalela kembali pada dasawarsa setelah kemerdekaan. Hal ini

terjadi di Malaysia. Sekalipun demikian memang benar bahwa mereka yang

berkuasa pada masa awal kemerdekaan menjadi kecanduan korupsi dari masa

berlangsungnya peperangan. namun perang itu sendiri yaitu situasi yang

berlangsung sebentar namun melahirkan korupsi yang meluas. Kelangsungan

dan meluasnya korupsi merupakan akibat dari faktor-faktor lain yang tidak

timbul dari peperangan.

Sebagai kesimpulan hendaknya ditekankan bahwa korupsi mempunyai

otonominya sendiri. Struktur ekonomi, politik maupun sosial, apapun jenisnya

semua dapat dijangkiti oleh korupsi. Seperti halnya rayap, orang yang korup

menyerang segala struktur. Di setiap struktur ada interaksi konflik antara

orang yang korup dengan orang yang lurus. Struktur menampung kedua-

duanya, tergantung pada siapa yang mampu menyusupkan kekuasaan lebih

besar.

Hubungan antara orang dan struktur sosial yaitu sama dengan

hubungan antara rumah dan penghuninya. Struktur rumah tempat tinggal

menyiapkan kondisi hidup bagi penghuninya, namun penghuni dapat mengubah

struktur apabila menginginkannya. Namun, bila struktur itu menyebabkan

kebocoran dan semua penghuninya menyerah saja kepadanya, menimpakan

kesalahan pada struktur, maka struktur ini akan terus menyebabkan

kebocoran. Dalam hal yang demikian, penjelasan tetap penghunilah yang tidak

ingin memperbaiki struktur. Sesuatu yang bukan manusia tidak dapat dibebani

tanggungjawab untuk sesuatu yang diperbuat oleh manusia. Penjelasan

strukturalis tentang korupsi mengalihkan masalah tanggungjawab manusia

sebagai pelaku kepada hal-hal yang bersifat eksternal. Hal-hal yang eksternal

104

penting artinya di dalam pemahaman tentang luas dan manifestasi gejala, namun

kesemuanya itu bukanlah penjelasan yang terakhir. Semua itu baru titik

permulaan. Titik terakhirnya yaitu watak manusia.

Perlawanan Terhadap Tindakan Korupsi

Dalam pada itu korupsi di negara kita terus berkembang. Sorotan

terhadap berbagai kasus korupsi terus muncul, baik melalui media elektronik

(TV) maupun di Koran-koran negara kita . Dari waktu ke waktu usaha yang

sungguh-sungguh dan terus dilakukan oleh alat-alat Negara. Agar usaha

pemberantasan korupsi benar-benar efektif, maka harus menjadi bagian

perlawanan pemerintah terhadap korupsi secara besar-besaran dan kuat,

disertai dengan mobilisasi total dan terus-menerus dalam suatu jangka waktu

yang panjang.

Korupsi berkembang di berbagai Negara Asia. Di seluruh kawasan Asia

yang sedang berkembang. Korupsi kelas kakap maupun kelas teri melanda

semua lembaga. Singapura yaitu satu-satunya pemerintah yang praktis bebas

dari korupsi. Muangthai, Filipina dan Malaysia juga menghadapi masalah

korupsi. Di Malaysia korupsi paling kurang mewabah (pandemic) dan

berkembang sejak tahun 1957. Banyak tokoh politik dan tokoh-tokoh lain

menghimpun kekayaan berkat jabatannya dalam pemerintahan.

Bila korupsi berakar dalam dan meluas dengan otonomi yang kuat,

menimbulkan pemikiran bahwa korupsi telah menjadi suatu way of life.

Kemudian memaafkannya atau maslahan mengabsahkannya. Alasannya bahwa

korupsi itu membantu membina kelas menengah. Kelas menengah ini diyakini

akan menjadi tulang punggung stabilitas, dalam tahap perkembangan ekonomi

yang kritis, tindakan besar-besaran untuk memberantas korupsi. Pandangan

ini diajukan setelah sepuluh tahun korupsi melanda segenap sistem di

negara kita . Negarawan yang paling menentang korupsi yaitu Hatta (1967)

bahwa korupsi telah meresap ke segenap lapisan warga negara kita ,

menjangkiti berbagai departemen pemerintah. Para karyawan dan pegawai

pemerintah yang upah dan gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari, diperas oleh anasir-anasir yang korup.

Salah satu akibat merajalelanya korupsi yang melanda seluruh sistem

ialah semakin lemahnya kemauan untuk melawan korupsi. Melemahnya

kemauan ini terlihat dalam berbagi bentuk, seperti membiarkan iklim korupsi,

berusaha mengaitkannya dengan norma-norma kelembagaan dan budaya yang

hidup di masa-masa sebelumnya, atau dengan pembangunan yang cepat atau

bahkan dengan penciptaan kelas menengah. Juga pada umumnya diterima oleh

mereka yang kemauannya lemah itu bahwa penolakan terhadap korupsi

yaitu sikap Barat. Tulisan para sarjana Barat menyumbang pada melemahnya

105

kemauan untuk melawan korupsi sebab korupsi dianggap fungsional bagi

pembangunan.

Pengaruh Korupsi Terhadap warga

Pengaruh korupsi terhadap warga dan individu sedemikian rumit

dan beraneka ragam sehingga pusat perhatian pada beberapa di antaranya yang

paling menonjol. Korupsi tidak hanya mempengaruhi manusia dalam

kehidupan ekonomi dan politik melainkan juga dalam pertumbuhan rokhaniah

dan filsafatnya. Dari segi filsafat, korupsi menimbulkan nihilisme dan sinisme,

sebaliknya korupsi pun ditumbuhkan oleh kedua hal ini . Korupsi

melahirkan berbagai masalah rumit seperti larinya tenaga-tenaga ahli ke luar

negeri. Masalah rumit ialah masalah yang unsur utamanya korupsi yang

berpadu dengan unsur-unsur lain hingga membentuk keseluruhan yang rumit.

Di antara akibat-akibat korupsi yaitu berbagai bentuk ketidakadilan yang

mempengaruhi pribadi-pribadi yang tidak terbilang banyaknya.

Sebuah pemerintahan yang dilanda wabah korupsi yang menyerang

segenap sistem akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Orang

yang korup selalu mengabaikan kewajibannya sebab perhatiannya terfokus

pada korupsi semata-mata. Hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang

ini tidak peka perasaannya dan menimbulkan malapetaka terhadap rakyat.

Saat krisis biasanya merupakan saat terjadinya peristiwa seperti itu. Andreski

(1968).

Ketidakpedulian disertai dengan sinisme merasuk menjadi sikap

warga terhadap kekuasaan pemerintah dan segenap segi kehidupan pada

umumnya. Sikap masa bodoh mempengaruhi berbagai sektor kehidupan

warga melalui aneka macam mata rantai sebab-akibat. Korupsi

menumbuhkan ketidakefisienan yang menyeluruh di dalam birokrasi. yaitu

hal yang tidak mungkin bahwa korupsi memperbaiki efisiensi. Efisiensi yang

bertambah baik hanyalah kasus tertentu dalam tindak korupsi. Dari pandangan

pihak yang korup yaitu efisiensi untuk meminyaki tangan yang gatal yang

sedang menggenggam sesuatu yang diinginkan. namun perbuatan yang efisien

namun tidak bermoral dan bertentangan dengan hukum ini yaitu potongan

kecil teka – teki gambar potong (jigsaw puzzle) konfigurasi birokrasi yang lebih

luas. Uang suap yang diberikan oleh sebuah perusahaan mengurangi efisiensi

pemerintahan sebab membuatnya lalai terhadap alternative lainnya yang

masih realistis dan rasional. Tegasnya, keuntungan yang diperoleh oleh

perusahaan itu yaitu kerugian bagi pemerintah. Harga barang-barang yang

bersangkutan selalu dinaikkan. Terus bertambahnya permintaan uang suap

dapat membuat peningnya perusahaan sebab hal itu akan membaut kikuk

apabila secara resmi harus menyebutkan harga yang tinggi dan tidak sesuai

dengan kenyataan.

106

Korupsi dalam bentuk suap yaitu perampokan uang warga

lebih-lebih bagi negeri yang mengalami kesulitan ekonomi dan kesulitan-

kesulitan lain. Besarnya uang warga yang masuk ke kantong orang yang

korup di negeri miskin membawa akibat yang tidak terperikan bagi rakyat. Para

koruptor sama sekali tidak sudah tidak berakhlak, tindakan korup tidak dapat

dikatakan memperbaiki efisiensi bisnis sebab dalam bisnis tidak diperlukan

akhlak.

Pengaruh korupsi yang merugikan terhadap efisiensi amat luas dan

aneka ragam. Begitu sindrom korupsi menjangkiti birokrasi, sikap masa bodoh,

yang dilindungi dengan sikap pilih kasih dan pengaruh-pengaruh lain

menciptakan masalah-masalah yang tak terhitung banyaknya dan akibat-akibat

yang berat bagi rakyat. Korupsi yang dilakukan oleh birokrasi dapat

dikelompokkan ke dalam dua kecenderungan umum, yang menjangkiti

warga dan yang dilakukan di kalangan mereka sendiri. Korupsi tidak

hanya terbatas pada transaksi yang korup yang dilakukan dengan sengaja oleh

dua pihak atau lebih melainkan juga meliputi akibat-akibat yang timbul dari

prilaku orang yang korup, homo venalis. Korupsi jelas menyuburkan jenis

kejahatan lain di dalam warga . Melalui korupsi sindikat kejahatan atau

penjahat perseorangan dapat membengkokkan hukum, menyusupi organisasi

negara, dan memperoleh kehormatan.

Namun ada unsur-unsur yang membedakan antara korupsi yang

terorganisasi di dalam birokrasi dan kejahatan yang terorganisasi. Di dalam

korupsi yang terorganisasi tidak ada kegiatan besar-besaran yang dikepalai

oleh seorang oknum tunggal. Korupsi yang terorganisasi lahir dari birokrasi dan

menjungkirbalikkan struktur organisasi yang ada, sedang kejahatan yang

terorganisasi membangun struktur organisasinya sendiri. Di dalam korupsi

yang terorganisasi ada beberapa kepala organisasi dan bukan hanya

seorang kepala yang berkuasa. Pada umumnya berbagai kepala korupsi yang

terorganisasi bertindak secara otonom walaupun seringkali mereka saling

tergantung satu sama lain. Mereka menenggang korupsi yang dilakukan oleh

pihak dan semboyan mereka yaitu hidup dan biarkan orang lain hidup. Luas

kekuasaan mereka di dalam jenjang birokrasi tidak sama persis dengan luas

kekuasaan mereka di bidang korupsi, tidak seperti kekuasaan tokoh sindikat

kejahatan.

Bagaimana pengaruh korupsi terhadap ekonomi? Beban ekonomi

yang timbul sebagai akibat korupsi jatuh ke pundak warga . Suap atau

pemerasan di masukkan ke dalam perhitungan biaya. sebab nya sebagai akibat

korupsi, harga-harga menjadi lebih mahal, disamping beban berupa pajak dan

pungutan lain yang sah. Kebebasan yang timbul sebagai akibat korupsi

mendorong pengusaha dan industriawan yang serakah untuk menambah batas

keuntungan dengan melalaikan mutu dan menaikkan harga. Ini yaitu akibat

107

langsung terhadap konsumen, selain itu penderitaan warga masih

ditambah sebab kas Negara tidak menerima pajak dari kekayaan orang-orang

korup yang kaya dan mengetahui cara-cara menghindarkan pajak. Pengelakkan

seperti ini berakibat lebih tingginya tingkat pungutan pajak yang harus dibayar

oleh warga Negara yang jujur, untuk menutup jumlah yang tidak dibayar oleh

orang-orang yang korup.

Pameran uang, lagu-lagu pujaan, dan kesukaan menjilat,

kesemuanya yaitu perwujudan efek transmutasi. Kesemuanya itu memperkuat

kecenderungan terhadap korupsi. Prilaku seperti itu di dorong oleh orang-orang

yang korup dalam usaha untuk mendapatkan penghormatan. Bentuk dan

perwujudan efek transmutasi tergantung pada konteks budaya. Hal penting

yang harus diperhatikan yaitu adanya efek itu sendiri. Tingkat korupsi di

dalam warga berkorelasi dengan luas cakupan dan frekuensi efek

transmutasi. Di Asia Tenggara, ada pemimpin-pemimpin politik yang

korup yang memperoleh kedudukan pemimpin dalam ikatan-ikatan keagamaan

yang semu. ada usaha-usaha untuk menutupi orang-orang yang korup

dengan selubung yang bersifat magis dan mistis. Kekayaan yang mereka

peroleh melalui jalan korupsi dianggap sebagai anugerah Tuhan.

Program pemerintah untuk menanggulangi atau melenyapkan korupsi

tergantung pada keadaan dan kemauan kelompok pemimpin. Penyusunan

program tergantung pada kesadaran mereka yang terlibat; pengertian dan

pemahaman mereka akan sifat, sebab-sebab dan akibat korupsi. Begitu suatu

pemerintah menetapkan untuk memberantas korupsi dan mempunyai

kesempatan untuk itu, tidaklah sulit untuk mengubah situasi, secara bertahap

namun mantap. Perencanaan harus benar-benar sehat. Sekedar publisitas

tidaklah cukup. Hal-hal yang dibutuhkan ialah membuang pejabat yang korup

secara sistematis dan berlanjut, pembaharuan administrasi pada pusat-pusat

korupsi, dan menjalankan kebijaksanaan ekonomi yang memungkinkan orang

mencapai taraf hidup yang layak.

Hampir tidak ada pemimpin pemerintahan dewasa ini yang tidak

secara terbuka menyatakan niat untuk memberantas korupsi. Pernyataan

memang dikeluarkan, namun siapa yang mau percaya. Khalayak ramai tidak

menganggap pernyataan ini sungguh-sungguh tidak dilaksanakan dan

mereka memang banyak benarnya.

Syarat pertama untuk memberantas korupsi yaitu adanya seorang

pemimpin pemerintahan yang punya kemauan keras dan memperoleh

dukungan orang yang berwawasan dan jujur. Tanpa pemimpin dan pendukung

seperti itu tidak akan ada program yang berhasil. Pendekatan progamatis gagal

sebab pemimpin tertinggi tidak memberi dukungan penuh dan aktif terhadap

108

program ini. Kita ingat diskusi antara kaum legalis yang penganut konghucu

didalam filsafat Cina mengenai apakah hukum ataukah orang yang lebih

penting. Dalam kaitan yang ada di negara-negara sedang berkembang dewasa

ini, watak seorang pemimpin yaitu lebih penting daripada sistem dan struktur

warga . Sistem dan struktur memang dua sasaran utama yang harus

diubah bila kita hendak memberantas korupsi. namun perubahan serupa itu

hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang menginginkan perubahan.

Kalau orang-orang seperti itu memang ada, barulah suatu rencana yang

programatis sangat diperlukan. Maka seorang pemimpin yang berkemauan

niscaya akan menyambut gembira rencana seperti itu dan menaruh perhatian

terhadap penerapannya.

Situasi ini hanya dapat diubah menjadi situasi yang lebih cerah dengan

ikhtiar orang-orang dari lingkungan yang bermoral dan berpikiran jujur. Tugas

yang harus dilakukan kini yaitu membina lingkungan orang-orang bermoral

itu di berbagai negara di seluruh dunia, khususnya yang dilanda oleh korupsi.

Suatu warga anti-korupsi harus dibentuk untuk menjalin hubungan antar

rakyat dari berbagai bagian dunia yang merasa prihatin terhadap masalah

korupsi, sekalipun, pada tahap permulaan, mereka hanya dapat membahas

tentang kasus-kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Abels, Jules. 1956. The Truman Scandals. Chicago: Henry Regnery Company

Alatas, Syed Hussein. “1957. Effects of Corruption.” Singapore Tiger Standard.

Andreski, Stanislav. 1968. The African Predicament. London: Michael Joseph.

Bolaji, Labanji. 1970. Anatomy of Corruption in Nigeria. Ibadan: Daystar Press.

Brooks, Robert C. 1974. Corruption in American Politics and Life. New York: Arno Press.

(Dodd Mead & Co., 1910).

Buhler, G. terj. 1886. The Laws of Manu. Vols. i-vii. London: Oxford University

Swann, Nancy. Lee, terj. Dan ed. Food and Money in Ancient China. Princeton:

Princeton University Press.

109

Press.

1950.

REFLEKSI SOSIOLOGIS ATAS usaha PEMBERANTASAN KORUPSI DI

negara kita 1

Hartati Sulistyo Rini 2

ABSTRAK

Korupsi yaitu isu penting yang mengancam laju perkembangan suatu bangsa,

tidak terkecuali negara kita . Perlawanan terhadap korupsi bukan tidak dilakukan

namun selalu terbentur dengan birokrasi, penegakan hukum, dan anggapan

bahwa korupsi yaitu bagian dari budaya. Sebagai sebuah alternatif, Sosiologi

menawarkan beberapa pandangan dan refleksinya terhadap situasi ini ,

dimana korupsi bukan hanya menyangkut aspek hukum namun juga sosial

budaya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi bahwa yang merasakan akibat

korupsi ini yaitu warga luas sebagai subjek Sosiologis. Perspektif

Sosiologis ini diharapkan mampu menjadi kajian yang komprehensif sebagai

bagian penting dalam pemberantasan korupsi di negara kita .

Kata kunci : korupsi, refleksi, sosiologi

Di penghujung tahun 2013, warga negara kita kembali dikejutkan

dengan terkuaknya kasus korupsi di ranah hukum yang menyeret ketua

Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Bagaimanapun juga, selama ini tingkat

kepercayaan warga dalam penegakan hukum di negara kita hanya

menyisakan dua lembaga negara yang kredibel dan dipercaya oleh warga

yaitu KPK dan MK. Dengan kasus penangkapan Akil Mochtar inilah, semakin

membuka mata warga betapa kasus korupsi telah menjadi penyakit yang

menyebar dan menjangkiti hampir semua elemen warga , bahkan pada

elemen penjaga hukum sekalipun.

Menurut hasil kajian Transparency International (TI), pada tahun 2013

negara kita menempati urutan 64 dari 177 negara yang dirilis situasi korupsinya.

Skor negara kita yaitu 32 berdasar Corruption Perception Index (CPI). Posisi

negara kita ini mengalami perbaikan, dari tahun 2012, yang mencatat posisi

negara kita di urutan 60 negara paling korup. Situasi ini ternyata masih berbeda

jauh dengan peringkat dua negara tetangga. Singapura menduduki peringkat

173 dengan indeks 86, yang dengan demikian menempatkannya sebagai top five

negara paling bersih dalam rilis TI. sedang Malaysia menduduki peringkat

125 negara korup dengan skor 50. Dari rilis TI ini lima besar Negara paling

bersih dari korupsi yaitu sebagai berikut : 1) Denmark (91); 2) Finlandia (91); 3)

1 Disampaikan dalam Seminar Nasional usaha Pemberantasan Korupsi Di

negara kita dalam rangka Dies Natalis UNNES ke-49 pada hari Rabu, 26 Maret

2014 di Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang.

2 Dosen pada Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial UNNES.

111

Selandia Baru (89); 4) Swedia (89); 5) Singapura (86). sedang Negara paling

korup yaitu : 1) Afganistan (8); 2) Korea Utara (8); 3) Somalia (8); 4) Sudan (11);

5) Sudan Selatan (14). Transparency International merupakan lembaga Anti-

korupsi Internasional yang berdiri tahun 1995 yang mengeluarkan indeks

peringkat korupsi negara-negara di dunia berdasar gabungan dari 13 indeks

data korupsi dari lembaga independen kredibel (metrotvnews.com).

Dengan posisi ini , menurut Forum negara kita Untuk Transparansi

Anggaran (Fitra) (dalam www.harianterbit.com), anggaran belanja negara yang

dikorup jumlahnya cukup fantastis, yaitu hingga mencapai 30% dari total

APBN. Jika APBN minimal yaitu Rp 1.400 trilyun, maka sekitar 400 miliar

diantaranya menguap setiap tahunnya. Ini merupakan temuan yang

memprihatinkan, mengingat bangsa ini tengah berjibaku dengan segala macam

persoalan yang menempatkan negara kita dalam krisis multidimensi.

Dalam catatan korupsi dunia dari In High Commisioner for Human Rights

terkait dengan panel Discussion On Negative Impact of Corruption on the Enjoyment of

Human Rights yang menjadi salah satu dokumen 5 tahun UNPAC (United

Nations Parliamentarians Against Corruption) menggaris bawahi bahwa uang yang

dikorupsi tiap tahunnya dapat mengatasi isu kelaparan dunia sebanyak 80 kali

(www.merdeka.com). Boleh jadi, negara kita bukanlah satu-satunya negara yang

berjuang melawan korupsi di dunia ini. Tapi dengan catatan ini diatas,

saat negara kita masih menempati peringkat kritis untuk negara yang bersih

dari korupsi, maka sebenarnya pulalah kita ikut menyumbang kemiskinan

dunia dan keterbelakangannya sebab tersumbat oleh katup korupsi yang

menggurita.

Bencana korupsi ini bukan tidak disadari oleh warga negara kita .

Berbagai metode, pendekatan, pelibatan aparat dan mekanisme hukum serta

sosial menjadi pengalaman sejarah pemberantasan korupsi di negara kita . Namun

sekali lagi, ini bukanlah hal yang mudah mengingat kasus korupsi yang

dihadapi oleh bangsa ini telah sampai pada tahap kritis baik secara kuantitas

maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah perkara ini sangat besar sebab

menyerang hampir di semua bidang. Secara kualitas, perkara ini mengalami

berbagai dimodifikasi oleh para pelakunya baik pada modus maupun

pelaksanaannya.

Demikian juga yang terjadi sampai hari ini, dimana berbagai usaha

pemberantasan korupsi masih menjadi isu hangat bahkan terpopuler dalam

wacana kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyakit korupsi dimaknai

sebagai wabah yang menjangkiti seluruh aspek kehidupan bernegara, yang

mampu menggerus nilai-nilai dasar pembangunan bangsa. Sampai pada akar

rumput pun, suara-suara tegas mendukung pemberantasan korupsi santer

terdengar. Hal ini terjadi sebab dalam aspek das sein, korban dari perilaku

korup secara langsung dan sporadis yaitu mereka yang ada pada aras bawah

112

yang didominasi warga kecil. Berbagai mekanisme yang telah ditempuh

oleh negara ini akhirnya akan bermuara pada penilaian publik atas kinerja

pemberantasan korupsi. Artinya, bahwa aspek penting selanjutnya yaitu

bahwa publik atau warga semakin cerdas memaknai ini semua. Bahwa

model pemberantasan korupsi apa saja dan jumlah penindakan perkara korupsi

berapa saja itu akan dinilai oleh warga . Publik akan melihat sejauhmana

negara mampu berada pada posisi melawan korupsi dan berpihak pada

warga . Sudut pandang sosiologis inilah yang juga menjadi aspek penting

dalam melihat kinerja pemberantasan korupsi di bumi tercinta ini.

RUANG LINGKUP KORUPSI

Korupsi memiliki berbagai batasan dimensi. Menurut Isra dan Hiariej

(dalam Wijayanto dan Zachrie, 2009 : 557) dilihat dari peristilahan kata korupsi

berasal dari Bahasa Latin corruptio atau dalam Webster Student Dictionary

yaitu corruptus. Selanjutnya corruption itu disebutkan berasal dari kata asal

corrumpere, kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa latin itulah turun menjadi

menjadi banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: corruption, corrupt; Perancis :

corruption; dan Belanda : corruptie (korruptie). Dapat diduga istilah korupsi dalam

bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi dalam bahasa negara kita menjadi

korupsi. Arti harfiah dari kata itu yaitu kebusukan, keburukan, kebejatan,

ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian,

kata-kata yang menghina atau memfitnah. Arti kata korupsi yang telah diterima

dalam perbendaharaan kata negara kita itu telah disimpulkan oleh

Poerwadarmintha dalam Kamus Umum Bahasa negara kita : Korupsi yaitu

perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain

sebagainya. Di Malaysia, ada juga peraturan anti korupsi, akan namun tidak

digunakan antikorupsi namun anti-kerakusan. Sering pula Malaysia

menggunakan istilah resuah yang tentu saja berasal dari Bahasa Arab (riswah).

Dalam kamus bahasa Arab-negara kita , riswah sama artinya dengan korupsi.

Di dalam pendekatan sosiologis, Alatas (dalam Wijayanto dan Zachrie,

2009: 558) mengemukakan bahwa korupsi akan berlainan maknanya apabila kita

dekati secara normatif, politik, maupun ekonomi. Misalnya memasukkan

nepotisme sebagai salah satu unsur korupsi yaitu menempatkan keluarga atau

teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi syarat untuk itu. Tentunya

hal ini akan sukar dicari normanya dalam hukum pidana.

Menurut Noeh (2005: 1), korupsi mengacu pada berbagai tindakan

gelap dan tidak sah (illicit or illegal activities) untuk mendapatkan keuntungan

pribadi atau kelompok. Akan namun , dalam perkembangan yang lebih akhir, dari

beragam pengertian korupsi ada penekanan, bahwa korupsi yaitu

penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.

113

sedang menurut UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi pengertian korupsi yaitu tindakan memperkaya diri sendiri,

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, memberi dan menjanjikan sesuatu

kepada pejabat atau hakim, berbuat curang, atau melakukan penggelapan, dan

menerima hadiah terkait dengan tanggung jawab yang dijalani (Napitupulu,

2010: 9).

Dari berbagai batasan yang coba diberikan oleh beberapa pakar di atas,

semakin terbukalah bahwa korupsi bukan kejahatan biasa, namun kejahatan

yang luar biasa. Korupsi bahkan memiliki dampak sistemik yang bukan saja

merusak satu garis generasi, namun mampu membawa virusnya menyeberang

lintas generasi. Sungguh, bahwa korupsi menjadi sebuah wacana keprihatinan

segala unsur warga dan bangsa mengingat bukan hanya potensi

bahayanya tetap juga berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya. Efek ini

bukan hanya dirasakan di satu lini, namun segala lini akan merasakan dampak

buruk dari korupsi ini, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Revida (2003)

memberikan gambaran akan efek korupsi di berbagai bidang kehidupan sebagai

berikut: 1) Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap

perusahaan, gangguan penanaman modal; 2) Tata sosial budaya seperti revolusi

sosial, ketimpangan social; 3) Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan,

hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah,

ketidakstabilan politik; 4) Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya

kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber

negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan

represif.

Dari situasi di atas bisa disimpulkan bahwa efek korupsi yaitu

menjangkau segala aspek kehidupan. Penanganan parsial tidak akan mampu

menyelamatkan bangsa dari penyakit korupsi. Oleh sebab nya perlu partisipasi

dan gerakan holistik yang berkelanjutan agar dapat meyelamatkan bangsa ini ke

depan.

KEKUASAAN DAN KORUPSI

Dalam sudut pandang sosiologi, kekuasaan merupakan salah satu

tema besar yang dijelaskan dengan sangat menarik oleh Weber. Max Weber

menjadi salah satu founding father Sosiologi yang memberikan penalaran

menarik mengenai kekuasaan dan birokrasi. Kajiannya ini bahkan menjadi

rujukan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial lain di luar sosiologi. Menurut

Beilharz (2003: 367) sumbangan pandangan Weber di dalam sosiologi salah

satunya yaitu bahwa status dan kekuasaan politik merupakan pengimbang

dan syarat bagi kekuasaan kelas, serta model mengenai ciri-ciri ideal tipikal

birokrasi.

114

Birokrasi ideal bagi Weber yaitu instrumen bagi pencapaian tujuan

dalam warga . Birokrasi mengatur dan membagi struktur social dalam

tingkatan yang memudahkan kerja berbagai elemen warga untuk

melakukan tugasnya demi tujuan kolektif kelompok. Kekuasaan dan birokrasi

dalam pandangan Weber yaitu suatu sistem kerja efektif yang menjadi alat

untuk mengembangkan pola-pola kehidupan dalam warga . Namun

kenyataannya, dalam warga yang rasional dan modern saat ini cita-cita

Weber ini menjadi kabur bahkan mengalami anomali. Saat ini, birokrasi

dan kekuasaan menjadi jalur persekongkolan dan penyelewengan yang

berorientasi terhadap hasrat pribadi atau kelompok kecil golongan tertentu

terhadap akumulasi materi dan otoritas. Dalam ranah ini, Semma (2008: 36)

mengungkapkan kembali apa yang dikatakan oleh Lord Acton: power tends to

corrupt, absolute power corrupts absolutely. Artinya korupsi muncul bilamana

terjadi penyalahgunaan kekuasaan, terlebih apabila kekuasaan bersifat absolut

atau mutlak maka korupsi semakin menjadi-jadi.

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Indrayana (2008: 38), bahwa di

negara kita saat ini, korupsi yaitu kejahatan tanpa aurat. Ia yaitu hasrat

telanjang yang terang benderang dilakukan oleh banyak pejabat di semua tingat

kekuasaan. Mulai pejabat pemerintahan, pegiat peradilan, hingga korupsi gaya

baru yang menggejala dikalangan anggota parlemen. Korupsi di semua

tingkatan itu berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat negara.

Korupsi di parlemen misalnya semakin merebak seiring dengan menguatnya

kekuasaan legislasi.

Masuk akal kiranya pemahaman ini apabila merujuk apa yang

terjadi di bumi negara kita dewasa ini. Bagi warga , melihat wajah birokrasi

sama saja dengan melihat suatu sistem rapuh yang rentan ambruk sebab

digerogoti oleh berbagai kepentingan kekuasaan yang pada akhirnya

melahirkan sikap kontra bahkan apatis terhadap berjalannya roda

pemerintahan. Bukan tidak mungkin, cita-cita good governance hanya akan

menjadi sebuah retorika kosong yang mampu berdiri kokoh dalam ranah ide

dan isu akademis semata, namun menjadi begitu lemah pada aspek

implementasi di ruang publik. warga sudah sedemikian apatis menatap

masa depan dengan janji usang birokrasi yang begitu utopis.

Birokrasi akan semakin melanggengkan jaringan kebusukan korupsi

yang ada pada level strata tertentu, bahkan menjadi bagian dari dinasti yang

sulit digantikan. Contoh nyata yang kemudian muncul yaitu pada kondisi

dinasti kekuasaan Ratu Atut di Banten. Pemusatan kekuasaan yang diiringi

dengan mekanisme birokrasi penuh kepentingan, menjadikan Banten bak

kerajaan kecil yang habis rakus dimakan oleh makhluk yang bernama korupsi.

Pada kasus adik Atut, Tubagus Chaeri Wardhana, betapa public dibuat

terbelalak saat KPK menemukan sederet mobil mewah di rumah yang

115

bersangkutan serta barang bukti lain yang nilainya lebih dari 10 milyar rupiah.

Ini yaitu kondisi yang sangat bertolak belakang apabila dikaitkan dengan

kondisi Banten yang menyandang gelar sebagai salah satu propinsi dengan

tingkat kemiskinan tertinggi di negara kita . Inilah yang dikatakan oleh Weber

(dalam Beilharz, 2003: 367) dimana meningkatnya sentralisasi birokrasi berjalan

seiring dengan meningkatnya sentralisasi kekayaan.

KPK DAN SEPAK TERJANGNYA

Di negara kita , pemberantasan korupsi sangat identik dengan tugas KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, yaitu komisi

yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan

memberantas korupsi di negara kita . Pembentukan KPK ini tidak lepas dari

sejarah masa silam dimana lembaga-lembaga negara penegak hukum seperti

kepolisian dan kejaksaan tidak mampu menyelesaikan penindakan kasus-kasus

korupsi yang terjadi di negara kita . Sebagai extra ordinary crime, Wijayanto dan

Zachrie (2009: 564) menegaskan bahwa, korupsi memiliki sifat khusus. Yang

pertama, sifat yang dikemukakan oeh Sutherland yaitu korupsi sebagai white

collar crime. Kedua, korupsi ini biasanya dilakukan secara berjamaah atau dalam

kata lain kejahatan terorganisir, yang oleh Francis Ianni disebut sebagai organized

crime. Ketiga, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang canggih

sehingga sulit pembuktiannya. Melalui Undang-Undang Republik negara kita

Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

pada akhirnya komisi anti rasuah ini didirikan.

Visi KPK di tahun 2011-2015 yaitu menjadi lembaga penggerak

pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan efisien sedang misi

KPK yaitu sebagai berikut: 1) Melakukan koordinasi dengan instansi yang

berwenang melakukan pemberantasan TPK; 2) melakukan supervisi terhadap

instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; 3) Melakukan

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; 4) Melakukan

tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan 5)Melakukan monitor terhadap

penyelenggaraan pemerintahan Negara (www.kpk.go.id).

Prestasi KPK sampai tahun 2013 ini yaitu meningkatnya penanganan

kasus korupsi yang cukup signifikan, yaitu di tahun 2012 sebanyak 49 perkara

dan di tahun 2013 sebanyak 70 perkara. Dijumlah dengan kasus yang tersisa

tahun sebelumnya, maka saat ini ada 76 kasus yang sedang dalam tahap

penyidikan, 108 penyelidikan, dan 66 penuntutan. sedang kasus yang telah

diselesaikan dan berkekuatan hukum tetap ada 40 perkara. Sepanjang tahun

2013 juga KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) . Selain itu, ada juga

penangkapan pada mereka yang masuk daftar pencarian orang (DPO)

(www.detik.com). Prestasi yang patut diapresiasi warga mengingat

116

tantangan dan hambatan yang luar biasa berat dihadapi KPK dalam menindak

perkara korupsi.

PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SUDUT PANDANG

SOSIOLOGIS

usaha pemberantasan korupsi bukan tanpa cela. Terbukti masih

banyak catatan kasus-kasus korupsi yang belum mampu diselesaikan. Tengok

saja kasus Century yang telah terkatung-katung selama beberapa tahun. Di sisi

lain, kasus korupsi masih marak terjadi bahkan jumlah yang dikorupsi semakin

fantastis, dan beritanya kerap menghiasi headline berbagai media massa di tanah

air. Melihat kecenderungan ini , ada beberapa alasan sosiologis, yang

membuat publik berada di lini depan menggugat pemberantasan korupsi.

Pertama, masih lemahnya penegakan hukum. Berkaca pada hal

ini , Syamsudin (2008: x) ada empat fakta yang menandai gagalnya

sistem hukum di negara kita , yaitu ketidakmandirian hukum; integritas penegak

hukum yang buruk; kondisi warga yang rapuh dan sedang mengalami

pseudoreformatie syndrome; pertumbuhan hukum yang mandek. Secara konkret,

lanjutnya, kegagalan proses penegakan hukum kita bersumber pada substansi

peraturan perundang-undangan yang tidak berkeadilan, aparat penegak hukum

yang korup; budaya warga yang buruk; dan lemahnya kelembagaan

hukum kita. Syamsudin juga menyitir kondisi hukum kita yang lebih banyak

bersifat represitoris, dan tidak antisipatoris sehingga kadangkala peraturan

perundang-undangan yang dibuat sering tidak mencerminkan warga

secara utuh. Hal ini menciptakan warga yang hyper regulated, dimana

banyak peraturan dibuat namun tidak ada yang dapat memberikan keadilan bagi

warga .

Pemberantasan korupsi telah menjadi agenda hukum yang wajib bagi

negara kita . Oleh sebab nya, beberapa produk hukum telah dibuat, yaitu: UU No

Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

UU No Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi, bahkan yang terkini yaitu pemberantasan korupsi yang

mengelaborasikannya dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu dalam UU

No Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun

yang menjadi persoalan yaitu , perbandingan antara ancaman hukuman

dengan vonis kepada koruptor yang belum memenuhi rasa keadilan untuk

warga . Dari data negara kita n Corruption Watch (ICW), ada 278 kasus

sampai pengadilan tingkat pertama banding dan kasasi, vonis bersalah di tahun

2013, 16 di antaranya bebas vonis, sedang 78 persen (232 kasus) vonis masih

ringan (www.tribunnews.com). Masih langkanya figur hakim yang berani

mengambil langkah tegas seperti halnya Artidjo Alkostar dalam tindak pidana

korupsi dengan terdakwa Angelina Sondakh, yaitu realitas yang tak terbantah.

117

Artidjo menguatkan vonis hukuman mantan puteri negara kita itu menjadi 12

tahun dari semula 4 tahun 6 bulan dan juga wajib membayar uang pengganti Rp

12,58 miliar dan 2,35 juta dollar Amerika Serikat subsider 5 tahun penjara sebab

terbukti melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Pemberantasan Tipikor sebab

aktif meminta uang (fee) dari sejumlah proyek di Kementerian Pendidikan

Nasional. Angie juga dinilai bersalah sebab aktif menggiring anggaran. Sangat

sedikitnya vonis berat untuk koruptor, mengakibatkan pemberantasan korupsi

terkesan setengah hati bahkan masih jauh dari memberikan efek jera.

Kedua, koruptor yang mengadopsi sikap selebritis di hadapan media.

Sebagai extra ordinary crime yang memiliki efek destruktif dan masif,

seharusnyalah para maling atau koruptor ini merasa malu disorot oleh

media. Namun, yang terjadi yaitu sebaliknya. Sikap selebritis yang mereka

tunjukkan antara lain yaitu : melambaikan tangan kepada media bak artis

Hollywood yang berjalan di karpet merah sambil tetap menjaga senyumnya

agar tetap terkembang; hadir dalam ruang sidang dengan tetap modis dan full

kosmetik, bahkan menggunakan jaket tahanan KPK dengan variasi ikat

pinggang yang mahal bak peragawati; dan tidak jarang diantara para koruptor

ini membawa “suporter” layaknya fans setia yang mendukung artis

idolanya. Yang tidak kalah dramatis yaitu seringkali mereka melontarkan

pembelaan-pembelaan yang sifatnya berlebihan seperti layaknya adegan

sinetron televisi. Sungguh perilaku-perilaku semacam itu benar-benar

menciderai publik, sebab segala kemewahan dan selebrasi yang mereka

tampilkan di muka media ini berbanding terbalik dengan dunia nyata

dimana korupsi membawa kesengsaraan, penderitaan dan kemiskinan.

Ketiga, masih adanya anggapan bahwa korupsi itu bagian dari budaya.

Menurut Noeh (2005: 1) hingga saat ini, korupsi dan praktik-praktik

pendukungnya seperti kolusi dan manipulasi telah menjadi isu besar. Sampai

akhirnya pada tingkat tertentu, korupsi dianggap sebagai gejala wajar dalam

kehidupan keseharian.

Lebih lanjut Usman juga menyoal tentang aktor-aktor yang patut

diduga menganggap bahwa korupsi merupakan bagian dari budaya. Mereka

yaitu kalangan yang pasrah (fatalistik) sebab tidak memiliki kemauan,

ketahuan, dan kemampuan maupun kalangan pasrah (fatalistik) sebab kalah,

marginal, dan hidup dalam kepanikan, sebenarnya hidup dalam suasana yang

disana hampir tidak ada security, safety, dan certainty. sebab mereka tidak

berdaya, maka diperkirakan kalangan inilah yang selama ini melembagakan

mitos bahwa korupsi yaitu bagian dari budaya. Dalam benak mereka korupsi

tidak mungkin dihapus sebab menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan

hidup dan kehidupan. Korupsi dianggap sebagai tabiat yang lazim melekat

dalam pelbagai aktivitas sosial.

118

Dari beberapa pernyataan ini di atas, maka realita sosial yang

mengarahkan persoalan korupsi pada isu budaya yaitu hal yang sangat

memprihatinkan. Bukankah budaya yaitu bagian dari budidaya manusia dan

warga nya yang memiliki aspek keluhuran budi dan perilaku sehingga

menjadikan warga ini mampu beradaptasi dan terus melanjutkan

kehidupannya. Jika memang demikian, maka tak patut kiranya

mengkambinghitamkan faktor kebudayaan atas perilaku busuk para koruptor.

Seringkali perilaku korup ini dihubungkan dengan nilai-nilai dasar interaksi

sosial yang disalahgunakan demi memuluskan kepentingan-kepentingan

kelompok tertentu dalam warga , seperti : sikap balas budi, tolong

menolong dan menganggap semua hal bisa dikompromikan. Sikap-sikap

ini dijadikan tameng untuk mengambil keuntungan sepihak dan

berpotensi merugikan keuangan negara. Perlu ditegaskan bahwa maraknya

kasus korupsi tidak berkorelasi positif dengan nilai luhur budaya bangsa.

Bahwa menganalogikan korupsi sebagai bagian dari budaya bagi Lubis (dalam

Noeh, 2005: 1), dimungkinkan sebab usia korupsi sebagai gejala sosial yang

terhitung tua, dan dalam sejarahnya korupsi muncul dalam berbagai bentuk.

Inilah yang menjadikan korupsi berhasil menanamkan akarnya pada nilai

budaya berbagai warga dan bangsa.

APA YANG BISA DILAKUKAN?

Melihat kondisi ini , ada beberapa hal penting yang dapat

diusaha kan sebagai bagian dari mekanisme pemberantasan korupsi. Dari sudut

pandang sosiologis, ada dua hal pokok yang bersinggungan langsung

dengan perilaku manusia dalam warga , yaitu menyangkut lembaga dan

aktor di dalamnya.

Aspek kelembagaan dalam hal ini dapat berupa optimalisasi sistem

kehidupan berwarga yang terkait dengan beberapa institusi besar, seperti:

lembaga pendidikan, birokrasi, dan hukum. Pendidikan menjadi faktor penting

sebagai fondasi untuk memperbaiki bangsa ini keluar dari jaring korupsi. Dalam

berbagai jenjang pendidikan, isu-isu pemberantasan korupsi mulai

diintegrasikan dengan semua mata kuliah maupun mata pelajaran bagi para

siswa. Gerakan pemberantasan korupsi ini juga terkait dengan aspek

pendidikan karakter yang akan membentuk kepribadian setiap anak. Lebih jauh

lagi, beberapa lembaga pendidikan siap mengimplementasikan mata ajar

pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari mencerdaskan dan meningkatkan

kepedulian warga terhadap praktik-praktik korupsi. Slogan-slogan anti

korupsi seperti : berani jujur itu hebat: kalau harus bersih mengapa harus risih;

stop mencontek dan lain sebagainya menjadi salah satu cara yang dipakai untuk

menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi. Aplikasi dari pendidikan anti

korupsi yang nyata telah dilakukan oleh beberapa institusi pendidikan ini antara

119

lain yaitu munculnya model-model kantin kejujuran di beberapa sekolah.

Walaupun perlu pembenahan di sana sini namun wujud nyata ini perlu

mendapatkan apresiasi.

Dari sudut pandang sistem birokrasi dan kekuasaan, perlawanan

terhadap praktik korupsi ini oleh Baswir (2002) dijelaskan sebagai berikut: 1)

debirokratisasi BUMN yaitu dengan cara memisahkan pengelolaan BUMN dari

campur tangan birokrasi pemerintah; 2) penghapusan segala bentuk dan dana

nonbujeter dan penggabungan pengelolaannya ke dalam mekanisme APBN; 3)

penyerahan sebagian sumber-sumber pendapatan pemerintah pusat melalui

mekanisme pembagian pajak (tax sharing) kepada pemerintah daerah; 4)

penyerahan sebagian aset negara yang dikuasai oleh pemerintah pusat,

termasuk saham BUMN, atau untuk dikelola secara swadaya oleh warga ;

5) pembukaan peluang bagi setiap kelompok warga yag bergerak dalam

bidang pelayanan publik, untuk turut mengelola secara langsung sebagian

belanja daerah; 6) peningkatan partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan

keuangan publik.; dan 7) penghapusan peran militer dalam bidang politik dan

bisnis.

Dalam bidang hukum, perlu ada sistem yang membuat jera para

koruptor. Hal ini terkait dengan sanksi yang dijatuhkan untuk para koruptor.

Jika hanya sanksi masuk penjara yang tidak terlalu lama dan membayar denda

yang perbandingannya sangat kecil dibandingkan dengan hartanya secara

keseluruhan, maka hal itu dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan bagi

warga . Wacana yang berkembang kemudian yaitu dengan memiskinkan

para koruptor ini . Pelaksanaan UU TPPU menjadi koridor yang sesuai

dengan tujuan yang akan dicapai ini . Memiskinkan artinya menyita harta

yang merupakan hasil korupsi kepada negara, yang berakibat pada

pengurangan harta koruptor secara signifikan. Terbukti, pada setiap kali

penuntutan dengan jerat UU TPPU ini, para koruptor beserta tim kuasa

hukumnya mengerahkan seluruh daya usaha untuk berkelit dari aturan ini.

sebab bukan saja nama diri dan keluarga yang tercemar oleh kasus korupsi ini,

namun gambaran akan kehidupan masa depan yang jauh dari kemewahan akan

membayanginya. Bahkan mungkin, menjadi miskin yaitu hal yang paling

menakutkan bagi para koruptor.

Di sisi lain, dalam aspek aktor atau individu, warga kita ini

membutuhkan figur seorang pemimpin yang mampu dijadikan sebagai contoh.

Pemimpin bukan semata-mata merupakan individu yang mendulang kekuasaan

lewat suara rakyat, namun pemimpin yaitu mereka yang mampu menjadi mata,

telinga, hati dan wadah aspirasi rakyat. Tindakan nyata pemimpin dalam

memperjuangkan hak-hak rakyat menjadi indikator kemampuan memimpin

warga . Ini memang bukan pekerjaan yang mudah namun juga bukan

berarti tidak dapat dilakukan. Dalam warga kita sekarang ini, masih sangat

120

langka pemimpin yang mampu bekerja baik di bidangnya, dan dapat dijadikan

suri tauladan. Kebutuhan akan kategori pemimpin seperti ini sangat diperlukan

mengingat sifat warga yang paternalistik, dimana figur pemimpin

berperan sangat besar dalam proses perubahan sosial budaya warga .

Memerangi korupsi yaitu bagian yang tidak terpisahkan dalam

menciptakan kehidupan warga negara kita yang lebih baik. Walaupun

sampai hari ini isu korupsi yaitu isu yang dianggap sulit untuk diberangus,

namun peran serta warga , aparat hukum, dan birokrasi yang bersih yaitu

kekuatan bangsa yang potensial untuk diusaha kan. Pemberantasan korupsi

bukan lagi pilihan atau kewajiban bagi seluruh elemen warga , namun

menjadi sebuah kebutuhan bersama yang mampu menjadi jalur perbaikan

bangsa menuju warga yang lebih beradab.

DAFTAR PUSTAKA

Baswir, R. 2002. Dinamika Korupsi Di negara kita : Dalam Perspektif Struktural.

Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 2 No. 1 September Hal. 25-34.

Beilharrz, P. 2003. Teori-teori Sosial : Observasi kritis Terhadap Para Filosof

Terkemuka. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Indrayana, D. 2008. Negeri Para Mafioso : Hukum Di Sarang Koruptor. Jakarta:

Penerbit Buku Kompas.

Isra, S. dan Hiariej, E.O.S. 2009. Perspekif Hukum Pemberantasan Korupsi di

negara kita dalam Korupsi Mengorupsi negara kita : Sebab, Akibat dan Prospek

Pemberantasan (Wijayanto dan Zachrie, R. (ed). Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

Napitupulu, D.R.W. 2010. KPK In Action. Jakarta : PT Niaga Swadaya.

Noeh, M. F. 2005. Kiai Di Republik Maling : Refleksi Gerakan Moral Melawan

Korupsi. Jakarta: Penerbit Republika.

Revida, E. 2003. Korupsi Di negara kita : Masalah Dan Solusinya. Fakultas Ilmu Sosial

Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Semma, M. 2008. Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara,

Manusia negara kita dan Perilaku Politik. Jakarta: Yayasan Obor negara kita .

Syamsuddin, A. 2008. Integritas Penegak Hukum : Hakim, Jaksa, Polisi dan

Pengacara. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Usman, S. Tantangan Pemberantasan Korupsi (Tinjauan Sosiologi). Makalah tidak

dipublikasikan.

Di 2013, Kasus Korupsi yang Ditangani KPK Meningkat diunduh dari

http://news.detik.com/read/2013/12/30/183318/2454434/10/di-

2013-kasus-korupsi-yang-ditangani-kpk-meningkat diunduh pada

tanggal 25 Februari 2014 pukul 11.30 WIB.

negara kita Peringkat 64 Negara Paling Korup di Dunia (3 Desember 2013), diunduh

dari www.metrotvnews.com pada 28 Februari 2014 pukul 14.40 WIB.

Menyedihkan masih banyak kasus korupsi dijatuhi vonis ringan dinduh dari

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/01/12/menyedihkan-

121

masih-banyak-kasus-korupsi-dijatuhi-vonis-ringan pada 20 Februari

2014 pukul 16.00 WIB.

Tiap Tahun, 30% APBN Dikorup (8 September 2013), diunduh dari

www.harianterbit.com pada 28 Februari 2013 pukul 16.23 WIB.

Uang Yang Dikorupsi Per Tahun Bisa Atasi Kelaparan Dunia 80 Kali (9 Desember

2013), diunduh dari www.merdeka.com pada 28 Februari 2013 pukul

16.02 WIB.

www.kpk.go.id

122

KORUPSI SEBAGAI PERILAKU SOSIAL DAN PERILAKU FORMAL YANG

MENYIMPANG

Ambar Teguh Sulistiyani

Abstrak

Kedudukan seseorang dalam struktur organisasi pemerintahan bukan

menjadikan seseorang berpeluang besar untuk membuat perubahan dan

menyumbangkan karya serta kemaslahatan. Semakin tinggi jabatan seseorang

hendaknya menjadi “menara air” yang mampu memberikan kemanfaatan

semakin luas akibat kemampuannya dalam manajemen dan pengambilan

keputusan dengan jangkauan yang lebih luas pula. Namun sebaliknya semakin

tinggi jabatan ternyata semakin luas pula tubuh birokrasi yang dijangkiti oleh

“benalu sosial” sehingga korupsi menjadi semakin besar dan melibatkan lebih

banyak pejabat.

Terkait dengan penyimpangan perilaku sosial dan birokrasi senantiasa bersifat

saling terkait. Jika perilaku sosial dari anggota organisasi telah mengalami

penyimpangan secara sosial tentu sangat menentukan kualitas perilaku formal

dalam birokrasi. sebab perilaku sosial memiliki dampak terhadap perilaku

formal setiap orang. sedang perilaku formal dalam birokrasi tentunya tidak

lepas dari kekuasaan, sehingga korupsi sebagai manivestasi perilaku

menyimpang sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan atau

kewenangan.

Kata kunci: korupsi, kedudukan, perilaku sosial, perilaku formal

Banyak permasalahan penyimpangan di dalam penyelenggaraan

Negara dan pemerintahan yang terjadi, sehingga mengganggu dinamika

kemajuan yang semestinya dapat berjalan lancar. Tindak indisipliner

merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku kerja pegawai yang

sering tidak dipermasalahkan. Bermula dari pelanggaran yang sangat kecil

selanjutnya berlarut-larut menjadi sebuah kebiasaan negatif, dan akhirnya

menjadi sebuah permasalahan yang sangat besar, akut, dan melibatkan banyak

pihak secara luas. Dapat diambil contoh tindak indisipliner ini menjadi salah

satu awal dari terjadinya penyimpangan yang lebih besar. Penyimpangan besar

yang melanda hampir semua lini pemerintahan hingga lembaga-lembaga

Negara, alat-alat Negara yang dewasa ini banyak diberitakan berbagai media

yaitu korupsi.

Korupsi dapat dimaknai sebagai pemanfaatan aset Negara, kepemilikan

publik baik yang berupa uang, benda, kedudukan untuk memperkaya,

mempermudah urusan sendiri dengan secara tidak legal. Menurut Carbonell-

123

Catilo 1996 dalam Amundsen (1999)1 Political corruption is therefore something

more than a deviation from formal and written legal norms, from professional codes of

ethics and court rulings. Apa yang dapat dipahami dari pendapat ini hendaklah

memandang korupsi dengan lebih luas. Bahwa korupsi bukan sekadar

menyangkut masalah pelanggaran ketentuan formal maupun pelanggaran atas

hukum-hukum tertulis, kode etik profesi saja. Ada seuatu yang paling hakiki,

bahwa korupsi yaitu sebuah perilaku yang bersumber dari sebuah nilai yang

salah dan telah tertanam dalam pribadi seseorang. Dengan nilai yang salah ini

menjadikan perilaku menyimpang. Senada dengan hal ini maka Revida

menyampaikan (2003:1)2 pada hakekatnya, korupsi yaitu “benalu sosial” yang

merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap

jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Kasus korupsi yang meluas di negara kita , jika ditelaah dari pandangan

Revida di atas, maka menunjukkan bahwa sudah terlalu banyak masalah

“benalu sosial” yang menjangkiti kehidupan berbangsa dan bernegara ini.