APBN 2
gga total salur
Tahap I dan Tahap II dari RKUN ke RKUD
Rp 1,136 triliun (80 persen dari pagu)
atau meningkat 4,34 persen (yoy).
DANA DESA
Sampai dengan periode ini, Dana
Desa telah disalurkan Rp69,17 triliun
atau 97,42 persen dari pagu, meningkat
6,112 persen (yoy). Capaian tersebut
dipengaruhi oleh redesign penyaluran
Dana Desa melalui pemisahan
penyaluran Dana Desa yang ditentukan
penggunaannya untuk: (1) program
penanganan kemiskinan ekstrem melalui
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
(2) program ketahanan pangan dan
hewani; serta (3) program pencegahan
dan penurunan stunting, dan Dana Desa
yang tidak ditentukan penggunaannya.
Selain itu, diberikan juga reward berupa
persentase penyaluran Dana Desa yang
tidak ditentukan penggunaannya tahap
1 (satu) lebih besar untuk Desa berstatus
Mandiri dibandingkan dengan Desa
non-Mandiri.
Kenaikan jumlah Desa berstatus Mandiri
juga berkontribusi dalam meningkatkan
capaian kinerja penyaluran sebab
persentase penyaluran Desa Mandiri
lebih tinggi dibandingkan dengan
Desa non-Mandiri. Selanjutnya,
kinerja capaian penyaluran tersebut
juga disebabkan sebab adanya
penyederhanaan kebijakan penyaluran
bagi Desa non-Mandiri, dari sebelumnya
3 (tiga) tahap menjadi 2 (dua) tahap.
Selain itu, terjadi peningkatan kepatuhan
dalam penyampaian syarat salur oleh
desa melalui pemerintah daerah
sehingga capaian kinerja penyaluran
Dana Desa mengalami perbaikan.
INSENTIF FISKAL
Realisasi penyaluran Insentif Fiskal
(IF) sampai dengan 30 November 2024
telah mencapai Rp6,05 triliun, 75,57
persen dari pagu alokasi, atau naik
0,81 persen (yoy). Perbaikan capaian
tersebut salah satunya disebabkan oleh
upaya koordinasi yang terus dijalin untuk
55
meningkatkan pemahaman daerah
terkait pemenuhan syarat salur IF yang
jatuh tempo pada akhir November 2024.
Selama 2024, alokasi IF telah
ditetapkan Rp7,4 triliun yang terdiri
atas IF Kinerja Tahun Sebelumnya
(Rp4 triliun), IF Kinerja Inflasi (Rp300
miliar), dan IF Kelompok Kategori
Kinerja Kesejahteraan Masyarakat
(Rp3,1 triliun). Penyaluran alokasi IF
ke daerah dilakukan dalam 2 tahap,
masing-masing 50 persen setelah
syarat salur terpenuhi sebagaimana
diatur dalam PMK Nomor 125/2023
maupun PMK Nomor 43/2024.
2024 | DESEMBER
56
Pembiayaan
Utang On-track
dan Manageable
Mendukung
Konsolidasi
untuk Menjaga
Kesinambungan
Fiskal
Foto: Storypost - Muhammad Safei
57
Pengelolaan
Utang
Defisit APBN 2024
ditargetkan 2,29 persen
dari PDB, dengan realisasi
hingga akhir November
2024 terkendali dalam batas aman
(prudent) yang tercatat 1,81 persen dari
PDB. Berdasarkan laporan pemerintah
tentang Pelaksanaan APBN Semester
I 2024, outlook defisit anggaran
2024 akan berada pada level 2,70
persen terhadap PDB (Outlook).
Penetapan defisit APBN tak lepas dari
keputusan pemerintah menerapkan
kebijakan fiskal ekspansif untuk
menjaga pertumbuhan ekonomi dan
melindungi daya beli masyarakat.
Pembiayaan APBN 2024 dikelola
secara prudent dan terukur serta
mempertimbangkan outlook defisit
APBN, kondisi likuiditas pemerintah,
dan perkembangan pasar keuangan
sehingga kondisi fiskal terjaga
tetap sehat dan berkelanjutan.
Pembiayaan utang menjadi salah satu
instrumen untuk menutupi defisit,
dan dijalankan secara hati-hati,
fleksibel, oportunistik dan akuntabel.
Target pembiayaan dipenuhi secara
on-track, dengan cost of fund yang
efisien dan risiko yang terkendali.
Realisasi pembiayaan utang
sampai dengan akhir November 2024
mencapai Rp483,60 triliun atau 74,6
persen dari target (87,4 persen dari
Outlook), terdiri atas realisasi SBN
(Neto) Rp437,17 triliun dan realisasi
Pinjaman (Neto) Rp46,44 triliun.
Penerbitan SBN di pasar domestik
menjadi prioritas dalam memenuhi
kebutuhan pembiayaan APBN untuk
mengendalikan risiko. Guna mencapai
efisiensi biaya utang, Pemerintah
2024 | DESEMBER
58
Realisasi
Pembiayaan Utang
*Data per 30 November 2024
Pembiayaan Utang
Pembiayaan utang on-track dan manageable mendukung konsolidasi
untuk menjaga kesinambungan fiskal
*dalam triliun Rupiah
s.d 30 November 2024
Surat Berharga Negara
(Neto)
Pinjaman
(Neto)
483,60Rp
437,17Rp
46,44Rp
Penerbitan SBN di pasar domestik menjadi prioritas dalam memenuhi
kebutuhan pembiayaan APBN untuk mengendalikan risiko
Pengadaan utang melalui SBN sepanjang bulan November 2024 dilakukan
melalui 4x lelang reguler dengan mencatatkan bid to cover ratio sebesar 1,57 kali.
Pemerintah Indonesia kembali menerbitkan Sukuk Global senilai USD2,75 miliar
dalam format Reg S/144A, terdiri dari tenor 5,5 tahun (USD1,1 miliar), 10 tahun
(USD900 juta), dan 30 tahun (USD750 juta)
Sukuk Global
November 2024
1.100 juta
tenor 10 tahun
tenor 5,5 tahun
900 juta
tenor 30 tahun
750 juta
miliar2,75USD
USD
USD
USD
37,02Rp
triliun
triliun16,25Rp
Kinerja Lelang SBN
s.d November 2024
Rata-rata nominal
dimenangkan tiap lelang
Rata-rata penawaran
yang masuk tiap lelang
59
Penerbitan ini
merupakan yang
keempat di pasar surat
utang global dalam
mata uang USD selama
2024, menunjukkan
minat investor dan
kepercayaan pasar
yang masih tinggi
terhadap pemerintah
RI dengan mencatat
kelebihan permintaan
(oversubscribed) lebih
dari 1,8x permintaan.
berupaya mendorong terciptanya pasar
SBN yang dalam, aktif, dan likuid di
antaranya melalui lelang SBN domestik
secara reguler dengan mekanisme
pasar, yaitu investor menyampaikan
penawaran (bid) kompetitif melalui
Dealer Utama. Selama November
2024, telah dilaksanakan 4 kali lelang
SBN dengan mencatatkan bid to
cover ratio sebesar 1,57x. Sepanjang
tahun 2024 sampai dengan bulan
November, rata-rata penawaran yang
masuk pada lelang SBN mencapai
Rp37,02 triliun/lelang dengan rata-
rata nominal yang dimenangkan
sebesar Rp16,25 triliun/lelang.
Selanjutnya, sebagai bagian dari
pengelolaan portofolio pembiayaan,
pemerintah juga telah melakukan lelang
pembelian kembali secara langsung
pada 21 November 2024 dengan
memakai fasilitas dealing room
DJPPR dengan jumlah nominal yang
dibeli kembali pemerintah Rp1 triliun.
Pada 18 November 2024,
Pemerintah Indonesia kembali
menerbitkan Sukuk Global senilai
USD2,75 miliar dalam format Reg
S/144A, terdiri dari tenor 5,5 tahun
(USD1,1 miliar), 10 tahun (USD900 juta),
dan 30 tahun (USD750 juta). Penerbitan
ini merupakan yang keempat di pasar
surat utang global dalam mata uang
USD selama 2024, menunjukkan minat
investor dan kepercayaan pasar yang
masih tinggi terhadap pemerintah
RI dengan mencatat kelebihan
permintaan (oversubscribed) lebih
dari 1,8x permintaan. Penerbitan Sukuk
Global ini memakai struktur
akad Wakalah dan telah memperoleh
persetujuan opini syariah dari Dewan
Syariah Nasional – Majelis Ulama
Indonesia (DSN MUI) serta beberapa
lembaga internasional yang berwenang
sebagai komite pengawas Syariah.
Sementara itu, ditinjau dari posisi
outstanding utang pemerintah, jumlah
utang pemerintah per akhir November
2024 mencapai Rp8.680,13 triliun.
Pengelolaan portofolio utang
berperan besar dalam menjaga
kesinambungan fiskal secara
keseluruhan. Oleh sebab itu, pemerintah
konsisten mengelola utang secara
cermat dan terukur dengan menjaga
risiko suku bunga, mata uang, likuiditas,
dan jatuh tempo yang optimal. Rasio
utang per akhir November 2024 yang
tercatat 39,20 persen terhadap PDB,
tetap konsisten terjaga di bawah batas
aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor
17/2003 tentang Keuangan Negara.
Selain itu, pemerintah mengutamakan
pengadaan utang dengan jangka waktu
menengah-panjang dan melakukan
pengelolaan portofolio utang secara
aktif. Per akhir November 2024,
2024 | DESEMBER
60
Komposisi Utang
*Data per 30 November 2024
Pinjaman
Pinjaman DN* 42,88
1.031,26
Rp
Rp
Pinjaman LN* 988,38
Bilateral
Multirateral
Rp
265,74Rp
576,34
146,30
Rp
Comercial Banks
Suppliers
52,73
Rp
-Rp
Posisi Utang
8.680,13 Rp
39,70%
39,21%
D
eb
t
to
G
D
P
R
at
io
Surat Berharga Negara
Domestik 6.173,37
Surat Utang Negara
Surat Berharga Syariah Negara
7.648,87
Rp
Rp
4.979,64Rp
1.193,73Rp
Valas 1.475,50
Surat Utang Negara
Surat Berharga Syariah Negara
Rp
1.082,67Rp
392,83Rp
Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang
optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik
*dalam triliun Rupiah
40,74%
60%
Des 2021 Des 2022 Des 2023 Nov 2024
*dalam triliun Rupiah *dalam triliun Rupiah
11,88%
Pinjaman
17,00%
SBN Valas
71,12%
SBN Domestik
88,12%
Surat Berharga
Negara (SBN)
* berdasarkan proyeksi PDB Triwulan IV Tahun 2024
39,20%*
39,20%
Debt to GDP
batas aman rasio utang
(UU No. 17/2003)
61
profil jatuh tempo utang pemerintah
terhitung cukup aman dengan rata-
rata tertimbang jatuh tempo (average
time maturity/ATM) di 8,01 tahun.
Risiko tingkat bunga dan risiko
nilai tukar juga terkendali, di mana 80,3
persen total utang memakai suku
bunga tetap (fixed rate) dan 71,6 persen
total utang dalam Rupiah. Hal ini selaras
dengan kebijakan umum pembiayaan
utang untuk mengoptimalkan
sumber pembiayaan dalam negeri
dan memanfaatkan utang luar negeri
sebagai pelengkap. Sementara
berdasarkan instrumen, komposisi utang
pemerintah sebagian besar berupa
SBN yang mencapai 88,12 persen.
Pasar SBN yang efisien akan
meningkatkan daya tahan sistem
keuangan Indonesia terhadap
guncangan ekonomi dan pasar
keuangan. Dengan aktivitas
pembiayaan utang melalui penerbitan
SBN, pemerintah turut mendukung
pengembangan dan pendalaman
pasar keuangan domestik. SBN
turut menyediakan referensi untuk
menentukan harga instrumen pasar
keuangan lainnya dan digunakan
oleh para pelaku pasar untuk
mengelola risiko suku bunga.
Per akhir November 2024,
kepemilikan SBN domestik didominasi
oleh investor dalam negeri dengan
porsi kepemilikan 85,02 persen.
Sementara, asing hanya memiliki SBN
domestik sekitar 14,53 persen termasuk
kepemilikan oleh pemerintah dan bank
sentral asing. Lembaga keuangan
domestik memegang kepemilikan
SBN 41 persen, terdiri atas perbankan
18,9 persen, perusahaan asuransi
dan dana pensiun 18,9 persen, serta
reksadana 3,2 persen. Bagi lembaga
keuangan, SBN berperan penting
dalam memenuhi kebutuhan investasi
dan pengelolaan likuiditas, serta
menjadi salah satu instrumen mitigasi
risiko. Kepemilikan SBN domestik oleh
Bank Indonesia sekitar 25,3 persen
yang antara lain digunakan sebagai
instrumen pengelolaan moneter.
Sejalan dengan upaya pemerintah
memperluas basis investor, inklusi
keuangan dan peningkatan literasi
keuangan masyarakat dari savings
society menjadi investment society,
kepemilikan investor individu di SBN
domestik terus mengalami peningkatan
sejak 2019 yang hanya di bawah 3
persen menjadi 8,9 persen per akhir
November 2024. Sisa kepemilikan
SBN domestik dipegang oleh institusi
domestik lainnya untuk memenuhi
kebutuhan investasi dan pengelolaan
keuangan institusi bersangkutan.
Selanjutnya, guna meningkatkan
efisiensi pengelolaan utang dalam
jangka panjang, pemerintah terus
berupaya mewujudkan pasar SBN
domestik yang dalam, aktif, dan likuid.
Salah satu strateginya adalah melalui
pengembangan berbagai instrumen
SBN, termasuk pula pengembangan
SBN tematik berbasis lingkungan
(Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond
dan Blue Bond). Peranan transformasi
digital dalam proses penerbitan
dan penjualan SBN yang didukung
dengan sistem online juga tak kalah
penting, mampu membuat pengadaan
utang melalui SBN menjadi semakin
efektif dan efisien, serta kredibel.
2024 | DESEMBER
62
Kalender
Acara
Pembicaraan Pendahuluan
RAPBN TA 2025
Penyampaian Pagu
Anggaran RAPBN 2025
Penawaran SBN Ritel SBR013
Penawaran SBN
Ritel SWR005
Penyampaian Pagu
Indikatif RAPBN 2025
Penawaran SBN Ritel ST012
Lomba Debat APBN
- Mahasiswa
Lomba Konten APBN - SMP
Penyampaian Dokumen
KEM PPF TA 2025
Penawaran SBN Ritel ST012
Penawaran SBN Ritel SBR013
Lomba Debat APBN - Mahasiswa
Lomba Konten APBN - SMP
Penyusunan Kapasitas Fiskal
(Resource Envelope)
Penawaran SBN Ritel ORI025
Lomba Debat APBN - Mahasiswa
DJA Menyapa
Penawaran SBN Ritel ORI025
DJA Menyapa
Penyusunan Kapasitas Fiskal
Penyampaian Pagu
Indikatif RAPBN 2025
Penawaran SBN Ritel SR020
Lomba Debat APBN - Mahasiswa
Budget Goes to Campus62
Calendar Events 2024
63
DJA Menyapa
Penawaran SBN Ritel ST013
Penetapan DIPA Tahun 2025
Penawaran SBN Ritel ST013
Pembahasan RUU APBN
2025 dan Nota Keuangan
Penawaran SBN Ritel SR021
Penawaran SBN Ritel ORI026
Lomba Cerdas Cermat APBN - SMA
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP
DJA Menyapa
Pembahasan RUU APBN
2025 dan Nota Keuangan
Penetapan Peraturan Presiden
tentang Rincian APBN TA 2025
Penawaran SBN Ritel ORI026
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP
Budget Goes to Campus
HORI 78 Tahun 2024
Pidato Presiden dalam rangka
Penyampaian RUU APBN
2025 dan Nota Keuangan
Penawaran SBN Ritel SR021
Lomba Cerdas Cermat APBN - SMA
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP
Penyampaian Pagu
Anggaran RAPBN 2025
Penawaran SBN Ritel SBR013
Penawaran SBN Ritel SWR005
Lomba Cerdas Cermat
APBN - SMA
Lomba Video Mengajar
APBN - Guru SMA/SMP
Budget Goes to Campus 63
2024 | DESEMBER
64
Foto: Pexels - Robert Lens
Laporan Khusus
65
Presiden Serahkan DIPA &
Buku Alokasi Transfer ke
Daerah 2025 Secara Digital
Jakarta, 10 Desember
2024 – Presiden Prabowo
Subianto didampingi Wakil
Presiden Gibran Rakabuming
bersama seluruh pimpinan tinggi
negara, Kementerian, Lembaga, serta
Pemerintah Daerah hadir dalam acara
Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi
Transfer Ke Daerah (TKD) tahun
Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta
pada Selasa, 10 Desember 2024.
Penyerahan DIPA secara digital dan
Buku Alokasi TKD ini menjadi simbol
dimulainya pelaksanaan APBN tahun
anggaran 2025. Dalam sambutannya,
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menjelaskan bahwa APBN 2025 disusun
dalam masa transisi pemerintahan dan
telah mengakomodasi program prioritas
presiden terpilih secara optimal.
Menteri Keuangan mengungkapkan,
APBN adalah instrumen penting yang
sangat menentukan kemajuan suatu
bangsa dan menjadi instrumen andalan
dalam melindungi masyarakat serta
perekonomian untuk menghadapi
berbagai gejolak guncangan serta
krisis. Oleh sebab itu, menurutnya
APBN harus terus dijaga kesehatan,
kredibilitas, dan sustainabilitasnya.
“Alhamdulillah, Indonesia terus
mampu menjaga keseimbangan antara
upaya meraih kemajuan pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan dengan
menjaga stabilitas dan sustainabilitas,”
ungkap Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan memaparkan,
APBN 2025 disusun dengan asumsi
perkembangan dan proyeksi
ekonomi tahun 2025 yang dinamis
dan penuh ketidakpastian geopolitik.
Perekonomian Indonesia di periode
2022 hingga 2024 diperkirakan
tumbuh sekitar 5 persen. Sementara
itu, inflasi di November 2024 berada
di angka 1,55 persen (yoy), termasuk
yang terendah di dunia. Neraca
2024 | DESEMBER
66
perdagangan Indonesia mencapai
surplus 54 bulan berturut-turut.
“Dengan capaian perekonomian
yang relatif baik dan stabil hingga
2024 ini, akan menjadi pijakan bagi
akselerasi target pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi
yang lebih baik dan lebih tinggi
di 2025 dan 5 tahun ke depan,”
tegas Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan menjelaskan,
dalam APBN tahun depan belanja
negara ditetapkan 3.621,3 triliun
rupiah atau meningkat 8,9 persen
dibandingkan APBN 2024. Belanja
pemerintah pusat yang mencapai
2.701,4 triliun rupiah ditujukan untuk
mendorong program prioritas
pemerintah di bidang pendidikan,
kesehatan, perlindungan sosial,
ketahanan pangan dan energi,
serta perumahan. Selain itu,
program unggulan 2025 juga
telah ditampung di APBN melalui
program makanan bergizi gratis,
pemeriksaan kesehatan gratis,
renovasi sekolah, sekolah unggulan
terintegrasi, dan terciptanya lumbung
pangan nasional, daerah dan desa.
Transfer ke daerah 919,9 triliun rupiah
mendukung akselerasi pertumbuhan
ekonomi dan pelayanan yang inklusif.
Sementara, pendapatan negara tahun 2025
adalah sebesar 3.005,1 triliun dengan defisit
616,2 triliun rupiah atau 2,53 persen dari PDB.
Menteri Keuangan mengatakan,
penyusunan DIPA telah melalui proses
digitalisasi yang berhasil menyederhanakan
proses pengesahan dari semula 12 tahap
menjadi 4 tahap, dengan memakai
aplikasi SAKTI. Ia pun berharap DIPA
Kementerian, Lembaga dan daftar alokasi
Transfer ke Daerah tahun 2025 dapat
segera diselesaikan dan dilaksanakan.
Sehingga pada awal tahun, masyarakat
dan perekonomian dapat langsung
merasakan manfaatnya secara maksimal.
Presiden Prabowo Subianto
menyampaikan bahwa APBN 2025
dirancang untuk menjaga stabilitas,
inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati
67
hatian. “Kita punya cita-cita yang
tinggi, tapi kita harus terus melakukan
pengendalian ekonomi secara prudent
dan hati hati dan terencana dengan
baik. Belanja negara harus kita lakukan
dengan meningkatkan efisiensi,
penghematan di semua bidang,
mengurangi pemborosan. Kita harus
kurangi kebocoran dari anggaran. Saya
bertekad untuk memerangi kebocoran
di semua tingkat. Dan saya mohon
semua unsur, terutama para pimpinan
daerah ikut bersama dengan pemerintah
pusat demi kepentingan rakyat.”
Tegas Presiden Prabowo Subianto.
2024 | DESEMBER
68
Puncak Hakordia
Kemenkeu 2024
“Teguhkan Komitmen
Berantas Korupsi Untuk
Indonesia Maju”
Memperkuat reformasi
politik, hukum,
dan birokrasi,
serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan
korupsi dan narkoba merupakan Asta
Cita Presiden Prabowo Subianto poin
ketujuh. Dalam tema reformasi birokrasi
sendiri, salah satu yang menjadi fokus
pemerintah adalah Pemberantasan
Korupsi dan Kebocoran Anggaran.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
selaku pengelola Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) harus
memastikan bahwa APBN dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat. Komitmen pengawasan
terhadap keuangan negara oleh aparat
penegak hukum, aparat pengawas
internal maupun eksternal menjadi
tema penting yang harus dilakukan
oleh setiap unsur pengawasan.
Kemenkeu melalui Inspektorat
Jenderal mewujudkan komitmen
ini, salah satunya dengan
menyelenggarakan Puncak Peringatan
Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia)
Kemenkeu Tahun 2024 pada Kamis, 12
Desember 2024 secara hybrid. Tahun ini,
Hakordia mengusung tema “Teguhkan
Komitmen Berantas Korupsi untuk
Indonesia Maju.” Tema tersebut menjadi
seruan bagi seluruh elemen bangsa
untuk memperkuat komitmen bersama
dalam upaya pemberantasan korupsi.
Peringatan kali ini, para perwakilan
pejabat dari setiap Unit Eselon I,
Special Mission Vehicles (SMV) dan
Badan Layanan Umum (BLU), serta
Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan
Ahli Pembangun Integritas (API) hadir
secara luring di Aula Mezzanine Gedung
Djuanda I. Sedangkan, para Kepala
Kantor Unit Kerja Vertikal setara Eselon
II dan Eselon III melalui Ms Teams,
dan acara dapat diikuti oleh seluruh
pegawai Kemenkeu melalui Yammer.
69
Peringatan Hakordia setiap
9 Desember ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya budaya
antikorupsi dalam setiap lini kehidupan.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati menyampaikan
bahwa Hakordia menjadi momen
refleksi global tentang ancaman korupsi.
Momen ini digunakan Kemenkeu
untuk menegaskan komitmen
dalam menghadapi tantangan
integritas sehari-hari, mengingat
godaan korupsi sangat nyata.
Dalam kesempatan baik ini,
Menteri Keuangan menyampaikan
arahan dan motivasi untuk seluruh
jajaran punggawa Kemenkeu. “Saya
berterima kasih hari ini Kementerian
Keuangan terus berkomitmen untuk
memperingati hari peringatan nyata
dan serius tentang ancaman korupsi.
Bagi Kementerian Keuangan, ini adalah
sebuah tantangan yang sangat nyata
sehari hari,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
“sebab tugas kita sebagai
pengelola keuangan negara, identik
dengan sebuah godaan sangat nyata
mengenai corruption. Di sinilah yang
dianggap sebagai institusi yang
seharusnya mengelola dan mengurus
keuangan negara dengan integritas
yang tidak boleh dikompromikan,”
lanjutnya mengingatkan kita sebagai
pengelola keuangan negara harus
terus menjaga integritas.
Menkeu Sri Mulyani mengingatkan
pentingnya memegang teguh tiga
prinsip utama dalam mengabdi
kepada bangsa dan negara.
Pedoman bagi seluruh pejabat
dan pegawai di Kemenkeu dalam
menjalankan tugas negara.
“Tiga hal yaitu integrity yang
saya selalu menyampaikan berkali-
kali berulang-ulang, tak henti henti.
Integrity is our currency. Yang kedua,
yang diharapkan oleh seluruh bangsa
Indonesia rakyat Indonesia adalah
profesionalisme. Kompetensi Anda
semuanya. Ketiga, masyarakat kita
seluruh bangsa Indonesia, selalu melihat
Kementerian Keuangan dengan optik
harapan bahwa Kementerian ini harus
mampu melayani: to serve, sebab yang
kita lakukan tidak boleh serving our own
interest,” lanjut Menteri Keuangan.
Menkeu Sri Mulyani kembali
menekankan kepada seluruh pegawai/
pejabat Kemenkeu untung terus
berjuang melawan korupsi apapun
2024 | DESEMBER
70
tantangan di masa mendatang.
Perjuangan melawan korupsi
merupakan jihad penting untuk
Indonesia maju. Dengan berkomitmen,
disiplin, dan saling bekerja sama,
Kemenkeu berperan besar dalam
mewujudkan visi Indonesia Emas.
Tantangan besar untuk
menjaga perekonomian Indonesia
membutuhkan komitmen semua
pihak serta sinergi dan kerja sama
internal dan eksternal Kemenkeu,
khususnya dalam penguatan integritas
dan semangat antikorupsi, termasuk
menindak pegawai yang melakukan
penyimpangan/pelanggaran integritas.
Dalam arahannya, Menkeu Sri
Mulyani menyelipkan pesan untuk
para penerima penghargaan. “WBK
(Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM
(Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)
adalah indikator reputasi. Namun,
penghargaan ini harus dipertahankan
melalui komitmen yang konsisten, bukan
hanya sekadar simbol,” kata beliau.
Selain menyampaikan keynote
speech dan pembukaan, Menteri
Keuangan juga memberikan
penghargaan terkait Zona Integritas
(ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/
penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM). Penghargaan
yang diberikan yaitu kepada: 3 Unit
Kerja Terbaik Membangun ZI Menuju
WBK, 3 Unit Kerja Terbaik Menjaga
Keberlanjutan ZI Menuju WBK, 3 Unit
Kerja Terbaik Menjaga Keberlanjutan
ZI Menuju WBBM, serta 3 Unit Kerja
Terbaik dalam Kepatuhan dan Validitas
Administratif Pelaporan Harta Kekayaan.
Predikat WBK/WBBM bukan
hanya sebagai ritual formalitas belaka,
tetapi harus mencerminkan komitmen
nyata terhadap budaya integritas,
transparansi, dan akuntabilitas. Seluruh
unit kerja yang menerima penghargaan
ini telah melalui proses penilaian yang
panjang dan berjenjang, termasuk
kolaborasi erat dengan Tim Penilai
Nasional yang dikoordinir oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Inspektur Jenderal Kemenkeu
Awan Nurmawan Nuh dalam laporan
penyelenggaraannya menyampaikan
bahwa seluruh Unit Eselon I, LNSW,
BLU, dan SMV, baik di pusat maupun di
tingkat unit vertikal turut berpartisipasi
dalam rangkaian kegiatan Hakordia
tahun 2024. Sebanyak 51 kegiatan
telah diselenggarakan dalam
bentuk Road to Hakordia 2024 dan
diikuti sebanyak 55.128 peserta.
Sepanjang 2024, Kemenkeu
telah melakukan penguatan integritas
secara berkelanjutan antara lain
dalam bentuk kegiatan: Forum
Integritas Pimpinan, Integrity Sharing,
E-Learning Penguatan Integritas dan
Pencegahan Korupsi, Penanganan
Benturan Kepentingan, Recovering
Integrity, serta Pembangunan Sistem
Pengendalian Intern Terintegrasi.
Di akhir laporannya, Irjen Awan
juga menyampaikan beberapa
penghargaan yang diraih oleh
Kemenkeu dalam peringatan Hakordia
tahun 2024 di Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). Penghargaan terkait
penyuluhan antikorupsi, antara
lain (1) Kementerian Teraktif dalam
Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi;
(2) PAKSI API Dana Rakca sebagai
Forum Teraktif; (3) Penyuluh Antikorupsi
(PAKSI) Inspiratif (Sdri. Kusuma Santi
Wahyuningsih); dan (4) Penyuluh
Antikorupsi (PAKSI) Kreatif (Sdri. Azizah
Nuur Utami dan Sdri. Aniek Juliarini).
Kemenkeu juga memperoleh
Penghargaan dari KPK tahun 2024
sebagai (1) Unit Pengendalian Gratifikasi
Peringkat 1 Klasifikasi Kementerian;
(2) Unit Pengendalian Gratifikasi
Terbaik Peringkat 3 Nasional; (3)
71
Instansi dengan Pelaporan Gratifikasi
Terbanyak level K/L; dan (4) Instansi
dengan Pelaporan Gratifikasi Terbanyak
secara nasional dalam lingkup K/L
Pemerintah Daerah dan BUMN.
Kegiatan peringatan Hakordia
Kemenkeu 2024 sebagai sarana untuk
meneguhkan komitmen pejabat/
pegawai di lingkungan Kemenkeu
dalam meningkatkan integritas dan
memperkuat budaya antikorupsi.
Dengan begitu, kepercayaan
publik atas pengelolaan keuangan
negara semakin meningkat.
2024 | DESEMBER
72
Badan Kebijakan Fiskal
telah menyelenggaran
Annual International
Forum on Economic
Development and Public Policy (AIFED)
ke-13 diselenggarakan pada 2–3
Desember 2024. Forum tahunan ini
mengundang para ahli, baik nasional
maupun internasional, serta didukung
oleh mitra strategis Indonesia seperti
Pemerintah Australia melalui Prospera,
Asian Development Bank (ADB), Asian
Development Bank Institute (ADBI),
dan GIZ Jerman. Selain itu, acara ini
juga mendapat dukungan dari Badan
Pengelola Dana Lingkungan Hidup
(BPDLH) dan Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati dalam pidato kuncinya
menekankan pentingnya memahami
Perubahan lanskap ekonomi global,
perkembangan teknologi, dinamika
geopolitik, dan transisi menuju ekonomi
berkelanjutan untuk mendukung
pencapai tujuan agenda nasional. “Saya
berharap momen ini menjadi waktu yang
sangat penting bagi kita untuk lebih
memahami dan merespons pergeseran
geoekonomi ini dengan baik. Khususnya
memastikan bahwa kinerja ekonomi
Indonesia tidak hanya mencakup
pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga
penciptaan lapangan kerja, peningkatan
kualitas hidup, dan pemerataan.”
Selama dua hari penyelenggaraan,
AIFED ke-13 telah mendiskusikan
berbagai isu strategis, mulai dari
pergeseran geoekonomi global,
keterampilan masa depan, hingga
tantangan dan peluang dalam
transisi hijau dan digitalisasi. diskusi
dalam AIFED ke-13 ini juga menyoroti
peningkatan tren industrialisasi
global, serta pentingnya Indonesia
merumuskan kebijakan yang tepat
dan berkolaborasi dengan negara
lain. Ketahanan pangan juga menjadi
salah satu fokus utama, dengan
penekanan pada sinergi kebijakan
yang mendukung pengembangan
SDM sesuai dengan tujuan nasional.
Annual International
Forum On Economic
Development and Public
Policy (AIFED) ke 13
Growth Strategies in
Navigating Geoeconomic
Shifts
73
Transformasi ekonomi merupakan
elemen penting dalam mencapai
aspirasi Indonesia Maju 2045. Reformasi
struktural yang dilakukan Indonesia
telah menciptakan daya tahan ekonomi,
disiplin fiskal yang berkelanjutan,
posisi eksternal yang kuat, dan
peningkatan kesejahteraan rakyat
Indonesia. Dalam pelaksanaannya,
pencapaian tujuan ekonomi Indonesia
membutuhkan penguatan institusi dan
kualitas sumber daya manusia (SDM).
2024 | DESEMBER
74
Desember merupakan bulan
sangat istimewa. Pertama,
ini merupakan periode
tutup tahun, sehingga
kita harus menggenjot semangat
demi mencapai kinerja optimal. Target
yang telah dicanangkan harus kita
raih dengan capaian apik. Kedua,
oleh komunitas global, 9 Desember
dirayakan sebagai Hari Antikorupsi
Sedunia (Hakordia). Bersama institusi
lainnya, Kementerian Keuangan
menyambut Hakordia dengan semarak.
Korupsi merupakan tindak
kejahatan yang harus diperangi secara
serius. Ia merupakan tindak pidana
berat, seperti halnya pencucian
uang, perdagangan narkoba,
penyelundupan manusia, kejahatan
perang, dan bahkan genosida. Betul,
korupsi dapat melenyapkan sebuah
generasi. Dampak yang masif dan
destruktif, korupsi bisa menggerogoti
triliunan rupiah, baik anggaran negara
maupun anggaran daerah. Anggaran
tersebut, Uang Kita itu, mestinya bisa
dikelola untuk menyejahterakan rakyat
melalui pembangunan di berbagai
sektor untuk dapat dinikmati oleh
generasi di masa yang akan datang.
Betapa kita memerlukan
penerimaan negara dan mengelola
belanja negara secara cermat, demi
menyediakan fasilitas publik seperti
terminal, bendungan, saluran irigasi,
infrastruktur, renovasi gedung sekolah,
Hakordia 2024: Dengan
Semangat Antikorupsi,
Kita Jaga Uang Kita Demi
Kesejahteraan Rakyat
75
sarana kesehatan, akses
transportasi, program perlindungan
sosial, pencegahan tengkes (stunting)
dan penanganan TBC, dan sebagainya.
Segala cita-cita luhur tersebut bisa
hancur lantaran maraknya praktik rasuah.
Terdepan Perangi Korupsi
Untungnya, Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) merupakan institusi
terdepan dalam memberantas korupsi.
Berdasarkan hasil Survei Penilaian
Integritas (SPI) yang diselenggarakan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), tahun lalu Kemenkeu meraih
nilai SPI tertinggi di antara institusi
kategori kementerian. Kemenkeu
berhasil meraup indeks SPI 84,18
dengan predikat Terjaga (di atas 77,5).
SPI merupakan bagian dari upaya
untuk memetakan risiko korupsi di
kementerian, lembaga, dan pemerintah
daerah. Tentu kita berharap tahun ini
Kemenkeu mampu mempertahankan
indeks SPI pada level “Terjaga”
dengan nilai indeks yang lebih baik.
Kunci dari komitmen memerangi
korupsi adalah integritas. Hal ini selaras
dengan nilai-nilai Kemenkeu, yang
terdiri atas integritas, profesionalisme,
sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.
Sangatlah penting menempatkan
integritas sebagai nilai pertama. sebab
dengan integritaslah kita dapat menjaga
pikiran, niat, ucapan, dan perbuatan kita
dari tindakan tercela yang melanggar
ketentuan, termasuk tindakan korupsi.
Sudah sangat tepat bahwa
Kemenkeu merumuskan tiga lapis
pertahanan, yang dikenal dengan “three
lines of defense”. Lini pertama adalah
diri kita sendiri. Kita sendirilah yang sadar
akan risiko fraud sesuai dengan kriteria
tugas dan fungsi masing-masing. Kita
harus sadar, bahwa setiap individu dari
kita justru merupakan pemain kunci
dalam memerangi korupsi. Dengan
menjauhi korupsi sejak dini serta berawal
dari diri sendiri, kita telah mencegah
terjadinya fraud dari awal. Lini kedua
adalah unit kepatuhan internal (UKI),
yang melaksanakan pengawasan
pada masing-masing unit kerja. Dan lini
terakhir adalah Inspektorat Jenderal,
yang menyelenggarakan asurans bahwa
kepatuhan internal berjalan dengan baik.
Selain tiga lapis pertahanan itu
tadi, kita juga mengenal “trisula”
pemberantasan korupsi. Pertama,
upaya edukasi dan kampanye
antikorupsi. Tindakan ini antara
lain dengan memberdayakan
para penyuluh antikorupsi dan ahli
pembangun integritas (paksiapi). Kita
patut berbangga bahwa Kemenkeu
memiliki Forum Paksiapi Dana Rakca,
yang beranggotakan lebih dari
400 paksiapi. Forum ini merupakan
organisasi paksiapi terbesar dari segi
jumlah anggota, di antara seluruh forum
paksiapi di berbagai kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah.
Kedua, usaha pencegahan korupsi
dengan menerapkan three lines of
defense itu tadi serta penguatan UKI.
Penyempurnaan standard operating
procedure demi kualitas layanan
juga termasuk ranah pencegahan
korupsi. Dan ketiga adalah penindakan.
Kemenkeu tidak menoleransi tindakan
fraud dengan berkoordinasi bersama
aparat penegak hukum maupun KPK.
Mengelola lebih dari Rp3.000
triliun APBN, baik dari sisi penerimaan
maupun dari segi pembelanjaan,
memang memerlukan insan-insan
militan yang berintegritas dan
berpegang teguh pada nilai-nilai
antikorupsi. Dan terbukti bahwa
Kemenkeu senantiasa terdepan dalam
menggelorakan semangat antikorupsi.
Sekali lagi, selamat merayakan
Hari Antikorupsi Sedunia 2024! Uang
Kita untuk Kesejahteraan Rakyat!
2024 | DESEMBER
76
Dirjen Perbendaharaan
menghadiri Kunjungan
Kerja Badan Anggaran
DPR RI ke Provinsi Jawa
Timur pada Kamis (28/11). Bertempat
di Gedung Negara Grahadi, Surabaya,
pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua
Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto
membahas isu-isu strategis, seperti
perkembangan ekonomi dan fiskal,
realisasi dana transfer, dan persoalan
disparitas fiskal di Jawa Timur. Selain
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Astera Primanto Bhakti, pada forum
tersebut hadir Penjabat Gubernur
Jawa Timur Adhy Karyono, seluruh
Kepala Daerah dan Penjabat Kepala
Daerah lingkup Provinsi Jawa Timur,
seluruh pimpinan Kemenkeu Satu
Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur,
serta para pejabat pendamping.
Dalam sambutannya, Wihadi
Wiyanto menyampaikan apresiasi
kepada para undangan atas kontribusi
mereka dalam forum diskusi ini. Wihadi
menegaskan bahwa pertemuan
ini bertujuan untuk menggali
informasi mengenai realisasi dana
transfer, progres perpajakan, kredit
perbankan, serta tantangan ekonomi
yang dihadapi provinsi tersebut.
Penjabat Gubernur Jawa Timur
Adhy Karyono juga turut memaparkan
gambaran ekonomi provinsi yang
menunjukkan pertumbuhan positif
Dirjen Perbendaharaan
Hadiri Kunjungan Kerja
Badan Anggaran DPR RI
di Jawa Timur
77
meskipun menghadapi tantangan
global dan nasional. Adhy menyebut
UMKM dan sektor industri sebagai
tulang punggung perekonomian
Jawa Timur. Sektor agroindustri di
Jawa Timur memberikan kontribusi
signifikan, bahkan menopang
kebutuhan 16 provinsi lain di Indonesia.
Adhy juga menyoroti permasalahan
utama, yakni disparitas fiskal
antardaerah. Sebagian besar
kabupaten/kota di Jawa Timur masih
bergantung pada dana transfer akibat
rendahnya kapasitas fiskal. Selain itu,
postur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) provinsi juga
mengalami penurunan dibandingkan
tahun sebelumnya, yang salah satunya
disebabkan oleh penurunan dana
bagi hasil pajak. Meskipun demikian,
realisasi dana bagi hasil mencapai
rata-rata serapan di atas 90 persen.
Untuk Dana Desa, realisasinya telah
mencapai 99,19 persen dari pagu
sebesar Rp8,2 triliun. Adhy menekankan
bahwa fokus ke depan adalah
memastikan dana tersebut benar-benar
mendukung program pengentasan
kemiskinan ekstrem di desa-desa.
Dalam forum tersebut, Dirjen
Perbendaharaan menyampaikan
apresiasi kepada Ketua Tim Banggar
DPR RI dan Penjabat Gubernur
Jawa Timur atas kolaborasi yang
terjalin baik selama ini. Dirjen
Perbendaharaan juga memaparkan
capaian fiskal di Provinsi Jawa Timur.
“Capaian fiskal hingga saat ini,
Pendapatan perpajakan telah mencapai
Rp96,96 triliun atau 74 persen dari target,
Bea Cukai mencatatkan realisasi Rp107
triliun atau 71 persen, dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp6,9 triliun,
yang telah melampaui target. Dari
sisi belanja, penyerapan anggaran di
Kementerian/Lembaga telah mencapai
Rp40,33 triliun atau sekitar 72,46 persen,
sementara Transfer ke Daerah (TKD)
telah terserap Rp70,79 triliun atau 87,4
persen,” jelas Dirjen Perbendaharaan.
Lebih lanjut, Kepala Perwakilan
Kemenkeu Satu Jawa Timur yang
juga Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I
Sigit Danang Joyo juga menjelaskan
terkait kontribusi signifikan dari dana
transfer untuk mendukung berbagai
2024 | DESEMBER
78
meskipun menghadapi tantangan global
dan nasional. Adhy menyebut UMKM dan
sektor industri sebagai tulang punggung
perekonomian Jawa Timur. Sektor
agroindustri di Jawa Timur memberikan
kontribusi signifikan, bahkan menopang
kebutuhan 16 provinsi lain di Indonesia.
Adhy juga menyoroti permasalahan
utama, yakni disparitas fiskal
antardaerah. Sebagian besar
kabupaten/kota di Jawa Timur masih
bergantung pada dana transfer akibat
rendahnya kapasitas fiskal. Selain itu,
postur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) provinsi juga
mengalami penurunan dibandingkan
tahun sebelumnya, yang salah satunya
disebabkan oleh penurunan dana
bagi hasil pajak. Meskipun demikian,
realisasi dana bagi hasil mencapai
rata-rata serapan di atas 90 persen.
Untuk Dana Desa, realisasinya telah
mencapai 99,19 persen dari pagu
sebesar Rp8,2 triliun. Adhy menekankan
bahwa fokus ke depan adalah
memastikan dana tersebut benar-benar
mendukung program pengentasan
kemiskinan ekstrem di desa-desa.
Dalam forum tersebut, Dirjen
Perbendaharaan menyampaikan
apresiasi kepada Ketua Tim Banggar
DPR RI dan Penjabat Gubernur
Jawa Timur atas kolaborasi yang
terjalin baik selama ini. Dirjen
Perbendaharaan juga memaparkan
capaian fiskal di Provinsi Jawa Timur.
“Capaian fiskal hingga saat ini,
Pendapatan perpajakan telah mencapai
Rp96,96 triliun atau 74 persen dari target,
Bea Cukai mencatatkan realisasi Rp107
triliun atau 71 persen, dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp6,9 triliun,
yang telah melampaui target. Dari
sisi belanja, penyerapan anggaran di
Kementerian/Lembaga telah mencapai
Rp40,33 triliun atau sekitar 72,46 persen,
sementara Transfer ke Daerah (TKD)
telah terserap Rp70,79 triliun atau 87,4
persen,” jelas Dirjen Perbendaharaan.
Lebih lanjut, Kepala Perwakilan
Kemenkeu Satu Jawa Timur yang
juga Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I
Sigit Danang Joyo juga menjelaskan
terkait kontribusi signifikan dari dana
transfer untuk mendukung berbagai
program strategis. Kemenkeu
mencatat realisasi belanja infrastruktur
yang mendukung pembangunan
konektivitas jalan, jembatan, irigasi,
dan proyek strategis nasional seperti
Bendungan Bagong serta Jalur Ganda
Kereta Api Madiun-Surabaya.
Dalam sesi diskusi, berbagai
pandangan dan masukan disampaikan
oleh anggota DPR RI, perwakilan
pemerintah daerah, dan pejabat
lainnya. Anggota Banggar DPR RI
Charles Meikyansah menggarisbawahi
pentingnya peran UMKM dalam
mendukung perekonomian daerah.
Pihaknya berharap pemerintah daerah,
Bank Indonesia, dan Kementerian
Keuangan dapat bersinergi dalam
mendorong pertumbuhan sektor ini.
Sementara itu, anggota Banggar
Ratna Juwita menyoroti tantangan dalam
optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (DBH CHT). Beberapa
perwakilan pemerintah daerah,
seperti Penjabat Bupati Bangkalan
dan Sekretaris Daerah Kabupaten
Ngawi juga turut menyampaikan
persoalan alokasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik dan ketimpangan
alokasi DBH antarkabupaten.
Forum ditutup dengan komitmen
untuk menindaklanjuti berbagai
masukan yang disampaikan oleh
pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan lainnya, guna memastikan
solusi konkret terhadap tantangan
79
ekonomi dan fiskal di Jawa Timur. Ketua
Tim Kunjungan Kerja Wihadi Wiyanto
meminta pihak Kementerian Keuangan,
Pemerintah Provinsi, dan Bank
Indonesia untuk memberikan jawaban
tertulis atas berbagai pertanyaan
yang diajukan selama diskusi.
Kunjungan kerja ini diharapkan
dapat menjadi langkah konkret untuk
memperkuat sinergi antara pemerintah
pusat, daerah, dan legislatif. Dengan
dukungan kebijakan yang tepat,
Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu
mengatasi tantangan fiskal sekaligus
mendorong pertumbuhan ekonomi
yang lebih inklusif di masa mendatang.
2024 | DESEMBER
80
Agenda SDGs ini
dicanangkan dan
tDirektorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPb)
kembali menegaskan komitmen dalam
memperkuat Regional Chief Economist
(RCE) melalui kegiatan Rapat Konsolidasi
Tim Implementasi Penguatan RCE
Tingkat Pusat yang digelar pada
Kamis (05/12) di Aula Gedung Jusuf
Anwar, Jakarta. Rapat yang dipimpin
langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen)
Perbendaharaan Astera Primanto
Bhakti selaku Ketua Tim Penguatan
(TP) RCE ini diikuti oleh anggota tim
implementasi RCE dari berbagai unit
eselon (UE) I lingkup Kementerian
Keuangan yaitu para pejabat dan
pegawai dari DJPb, Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA), Inspektorat Jenderal
(Itjen), Sekretariat Jenderal (Setjen),
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN), Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan (BPPK), Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK),
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC), Direktorat Jenderal Pajak
(DJP), Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan Dan Risiko (DJPPR) dan
Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Turut
juga hadir Badan Pengelolaan Dana
Lingkungan Hidup (BPDLH) dan
Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Dalam arahannya, Dirjen
Perbendaharaan menekankan
pentingnya peran RCE dalam
mendukung pengambilan keputusan
Momentum Konsolidasi
Tim Implementasi
Penguatan RCE Tingkat
Pusat
81
kebijakan fiskal di tingkat daerah. Dirjen
Perbendaharaan juga menyampaikan
harapan agar RCE tidak hanya menjadi
forum untuk menghasilkan laporan,
tetapi juga sebagai wadah untuk
merumuskan kebijakan dan kegiatan
yang lebih konkret dan bermanfaat
bagi daerah dengan melibatkan
seluruh UE I Kemenkeu di daerah.
Peran RCE mulai dijalankan
pada tahun 2021 oleh seluruh Kantor
Wilayah (Kanwil) DJPb bersama Kanwil
UE I Kemenkeu lainnya. Peran RCE
dijalankan sebagai respons dari arahan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
agar DJPb terus bertransformasi
ke arah treasury business yang
lebih mengoptimalkan data dalam
merumuskan policy recommendation.
Melalui RCE, peran unit vertikal
Kemenkeu di daerah didorong untuk
mendukung perekonomian regional
melalui analisis dan komunikasi
dengan pemerintah daerah.
Program RCE telah menghasilkan
berbagai output strategis yaitu Kajian
Fiskal Regional (KFR), Laporan Asset
Liability Committee (ALCo) Regional,
Forum Koordinasi Pengelolaan
Keuangan Negara (FKPKN),
dan Strategic Briefsheet. “RCE bukan
hanya milik DJPb, melainkan milik
kita semua yang harus kita jaga dan
rawat bersama. Laporan RCE saat ini
seringkali hanya berisi data yang sama
dengan laporan BKF dan DJPK. Padahal,
RCE seharusnya dapat memberikan
analisis yang lebih mendalam tentang
kondisi ekonomi daerah dan langkah-
langkah strategis yang perlu diambil,”
ujar Dirjen Perbendaharaan.
Dirjen Perbendaharaan
menambahkan bahwa perkembangan
RCE saat ini sudah sangat baik,
tetapi masih ada beberapa aspek
yang perlu ditingkatkan. Salah satu
tantangan yang dihadapi adalah
kurangnya sinergi antara berbagai
pihak terkait dalam pelaksanaan RCE.
Untuk mengatasi hal ini, perlu
dilakukan monitoring yang lebih ketat
terhadap pelaksanaan RCE di daerah.
Selain itu, laporan RCE perlu diperkaya
dengan informasi yang lebih spesifik
dan relevan dengan kebutuhan
daerah. Salah satu hal yang perlu
diperhatikan adalah kebutuhan daerah
akan pengetahuan tentang tata kelola
2024 | DESEMBER
82
birokrasi pemerintahan yang efektif.
RCE dapat menjadi wadah untuk berbagi
pengetahuan dan pengalaman terkait
tata kelola pemerintahan yang baik
antara pemerintah pusat dan daerah.
Dirjen Perbendaharaan pun
menekankan pentingnya peran RCE
dalam mendukung implementasi
kebijakan pemerintah pusat di daerah,
terutama di masa pemerintahan
baru ini. RCE dapat lebih proaktif
dalam mengartikulasikan berbagai
kebijakan dan membantu
memastikan kebijakan tersebut
dapat dilaksanakan dengan baik.
Dalam kegiatan ini hadir Sekretaris
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Arif Wibawa, Direktur Pelaksanaan
Anggaran Tri Budhianto selaku
Koordinator KFR, Direktur Pengelolaan
Kas Negara Muhdi selaku Koordinator
ALCo Regional, Direktur Sistem
Perbendaharaan Sulaimansyah
selaku Koordinator FKPKN, serta
para pejabat eselon II Kemenkeu.
83
Dalam menghadapi dinamika
dan ketidakpastian
global, APBN berperan
krusial sebagai shock
absorber guna melindungi rakyat
dan menstabilkan ekonomi. Untuk
memenuhi kebutuhan ini, pemerintah
menerapkan kebijakan ekspansif
yang menimbulkan konsekuensi
defisit fiskal. Defisit tersebut sebagian
dipenuhi melalui utang, yang dikelola
secara hati-hati untuk menjaga rasio
utang tetap aman dan prudent sesuai
ketentuan yang berlaku. Surat Berharga
Negara (SBN) menjadi instrumen utama
dalam pembiayaan utang pemerintah,
menyumbang 88,12 persen dari total
outstanding utang pemerintah pusat
hingga akhir November 2024.
Di antara berbagai jenis SBN, SBN
Ritel cukup pesat perkembangannya
sebagai instrumen yang tak
hanya berkontribusi mendukung
pembiayaan APBN, namun juga
menawarkan peluang investasi bagi
masyarakat. SBN Ritel merupakan
instrumen investasi yang diterbitkan
pemerintah, dan ditawarkan kepada
individu Warga Negara Indonesia
(WNI). Dengan karakteristiknya yang
aman, menguntungkan, dan mudah
diakses, SBN Ritel memberikan
kesempatan kepada masyarakat
luas untuk berkontribusi langsung
dalam pembangunan negara sembari
meraih manfaat finansial. Inisiatif ini
sejalan dengan upaya pemerintah
untuk meningkatkan literasi dan
SBN Ritel: Mendukung
Pembiayaan APBN,
Mendorong Investasi
Masyarakat
2024 | DESEMBER
84
inklusi keuangan, memperluas basis
investor domestik, serta meningkatkan
kemandirian pembiayaan nasional.
Sejak pertama kali diluncurkan
melalui Obligasi Negara Ritel (ORI)
seri ORI001 pada 2006, SBN Ritel
telah mengalami pertumbuhan yang
signifikan. Pemerintah secara konsisten
menghadirkan inovasi untuk menarik
lebih banyak investor. Salah satunya
adalah pengembangan platform
e-SBN yang memudahkan masyarakat
untuk membeli SBN Ritel secara
online, di mana pun dan kapanpun,
selama masa penawaran. Kehadiran
e-SBN tidak hanya meningkatkan
aksesibilitas bagi masyarakat, tetapi
juga memperkuat transparansi dalam
proses investasi dengan adanya
mekanisme first come, first served.
Perkembangan jenis dan fitur
SBN Ritel juga semakin beragam guna
memenuhi preferensi dan kebutuhan
investor. Saat ini, terdapat 5 (lima) jenis
SBN Ritel, yaitu: Obligasi Negara Ritel
(ORI), Sukuk Ritel (Sukri), Savings Bond
Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), serta
Sukuk Wakaf Ritel (SWR) yang berbasis
investasi sosial. Selain itu, pemerintah
telah memperkenalkan fitur dual
tenor sejak 2023, yang memberikan
fleksibilitas kepada investor untuk
memilih jangka waktu investasi
yang sesuai dengan kebutuhan.
Pemerintah juga memadukan SBN Ritel
dengan prinsip ESG (Environmental,
Social,Governance), yaitu Sukuk
Tabungan bertema Green sejak
2019 (ST006), dan Obligasi Negara
Ritel bertema SDGs pada 2024
(ORI026). Langkah ini menegaskan
komitmen Pemerintah Indonesia
terhadap tujuan pembangunan
berkelanjutan, termasuk upaya
penanganan dampak perubahan iklim.
Selama tahun 2024, pemerintah
telah menerbitkan 7 (tujuh) seri SBN
Ritel dengan total Rp148,36 triliun dan
menjangkau 444.210 investor, yaitu
seri ORI025, SR020, ST012, SBR013,
SR021, ORI026, dan ST013. Selain
itu, pemerintah juga menerbitkan
Sukuk Wakaf Ritel seri SWR005
dengan total Rp147,37 miliar dari 619
wakif, baik individu maupun institusi.
Dengan capaian tersebut, SBN Ritel
menunjukkan tren pertumbuhan, baik
pada nominal yang diterbitkan dan
jumlah investor yang berpartisipasi.
Peningkatan ini menunjukkan
kepercayaan masyarakat yang semakin
tinggi terhadap SBN Ritel sebagai
instrumen investasi yang aman,
menguntungkan, dan mudah diakses.
Dalam Triliun Rupiah
Perkembangan SBN Ritel
Orang
SUN SBSN Investor *data sementara
85
Ke depan, peran SBN Ritel sebagai
alat pembiayaan APBN dan instrumen
investasi akan terus ditingkatkan seiring
upaya literasi dan inklusi keuangan
masyarakat. Pemerintah akan terus
melakukan campaign edukasi dan
sosialisasi untuk mendorong masyarakat
lebih melek investasi. Dengan partisipasi
masyarakat yang lebih luas melalui SBN
Ritel, pemerintah berharap tercipta
sebuah investment society yang mampu
mendukung pembiayaan APBN secara
lebih berkelanjutan, stabil, dan inklusif.
2024 | DESEMBER
86
Bea Cukai, bersama
Polri, BNN, dan BPOM,
melaksanakan operasi
Patroli Bersama Berantas
Sindikat Narkotika (Patma Bersinar)
2024. Berlangsung dari 30 September
hingga 30 Oktober 2024, operasi ini
melibatkan seluruh unit vertikal Bea
Cukai di tingkat nasional. Hasilnya,
117 penindakan berhasil dilakukan
dengan total barang bukti mencapai
913,355 kilogram berupa narkotika,
psikotropika, prekursor (NPP), dan
obat-obatan terlarang (OOT).
Capaian ini mencatat hasil
tertinggi dalam empat tahun terakhir,
menunjukkan peningkatan signifikan
dibandingkan 2023 yang mencatatkan
64 kasus dengan total barang bukti
772,35 kilogram. Pencapaian tersebut
mencerminkan efektivitas operasi serta
peningkatan intensitas pengawasan
terhadap sindikat narkotika.
Barang bukti yang diamankan
mencakup berbagai jenis, dengan
ganja mendominasi sebanyak
693.920,73 gram. Selain itu, ditemukan
methamphetamine seberat 99.746,93
gram dan MDMA seberat 3.078 gram.
Dari segi wilayah, Riau mencatatkan
penindakan terbesar dengan total
632.596 gram, diikuti oleh Jakarta
sebanyak 105.617 gram dan Sumatra
Utara dengan 43.775 gram.
Patma Bersinar 2024,
Operasi Bea Cukai
Ungkap Lebih dari 900
Kilogram Narkotika
87
Keberhasilan Patma Bersinar
2024 dinilai sebagai bukti komitmen
kuat Bea Cukai dan instansi terkait
dalam mendukung Asta Cita ke-7
yang dicanangkan Presiden RI, yaitu
memperkuat reformasi politik, hukum,
birokrasi, serta pemberantasan
korupsi dan narkoba. Program ini juga
diharapkan memberikan deterrent
effect bagi sindikat narkotika.
Selain efektivitas operasi, Patma
Bersinar 2024 memperkuat sinergi
antarinstansi demi menjaga keamanan
masyarakat dari ancaman narkotika.
Operasi ini diperkirakan menyelamatkan
1.068.052 jiwa, menjadi wujud nyata
perlindungan terhadap generasi muda
dari bahaya obat-obatan terlarang.
Dengan keberhasilan ini, Bea
Cukai menegaskan komitmennya
untuk terus meningkatkan kualitas
patroli bersama dan memastikan
keamanan nasional dari peredaran
narkotika di masa mendatang.
2024 | DESEMBER
88
Selaras dengan semangat
Asta Cita dan fungsi
Desk Pencegahan
dan Pemberantasan
Penyelundupan, Bea Cukai terus
berpartisipasi dalam dua operasi
tahunan berskala internasional, Operasi
Thunder dan Demeter, sebagai
upaya melindungi lingkungan dan
keanekaragaman hayati. Operasi ini
melibatkan kerja sama dengan lembaga
internasional seperti World Customs
Organization (WCO) dan Interpol.
Operasi Thunder, yang dimulai sejak
2017, berfokus pada pemberantasan
perdagangan ilegal tumbuhan,
satwa liar, dan kayu, terutama
spesies yang dilindungi sesuai CITES.
Sementara itu, Operasi Demeter yang
pertama kali diselenggarakan pada
2009, menargetkan pengawasan
perdagangan lintas batas limbah
berbahaya, bahan perusak ozon, serta
komoditas lain yang menyebabkan
kerusakan lingkungan.
Operasi Thunder dibagi dalam
tiga fase pada tahun 2024 dan awal
2025: praoperasional (1 September – 10
November), operasional (11 November
– 6 Desember), dan pascaoperasional
(7 Desember 2024 – 15 Januari 2025).
Operasi Demeter berlangsung lebih
awal, dengan fase praoperasional dari
1 Mei hingga 14 Juli, fase operasional
pada 15 Juli hingga 15 September,
dan fase pascaoperasional dari 16
Bea Cukai: Operasi
Thunder dan Demeter
2024 untuk Lindungi
Lingkungan dan
Keanekaragaman Hayati
Indonesia
89
September hingga 15 November.
Melihat hasil operasi sebelumya,
pada 2023, Bea Cukai mencatat
keberhasilan signifikan dalam kedua
operasi. Dalam Operasi Thunder, Bea
Cukai menindak 372 ton kayu ilegal,
5 ton rotan, 5 ekor kakatua jambul
kuning, 53 kg sisik trenggiling, 330 kg
teripang laut, serta 4 gading gajah Afrika.
Sementara dalam Operasi Demeter,
penindakan dilakukan terhadap 930
bale pakaian bekas kategori limbah B3
dan 300 boks bahan perusak ozon.
Melalui partisipasi dalam kedua
operasi ini, Bea Cukai menegaskan
komitmennya sebagai community
protector, mendukung upaya global
melawan kejahatan lingkungan.
Masyarakat juga diimbau untuk
turut berperan dengan tidak
memperjualbelikan produk satwa liar
yang dilindungi, melaporkan aktivitas
ilegal yang merusak lingkungan,
dan meningkatkan kesadaran akan
pentingnya keanekaragaman hayati.
Dengan sinergi ini, kekayaan alam
Indonesia dan dunia dapat terus terjaga.
2024 | DESEMBER
90
Kementerian Keuangan
kembali memberikan
penghargaan Anugerah
Reksa Bandha kepada
Kementerian dan Lembaga Negara
(K/L) dan stakeholders berprestasi di
bidang pengelolaan barang milik negara
(BMN) dan lelang, pada Kamis (5/12) di
Aula Dhanapala Kementerian Keuangan.
Anugerah Reksa Bandha 2024 terdiri
atas 4 kategori penghargaan di bidang
pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN) dan 4 kategori di bidang lelang.
Penghargaan ini merupakan bentuk
apresiasi dari Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) atas kualitas kinerja
dan koordinasi yang baik antara K/L
dan para stakeholders Kemenkeu
terhadap pengelolaan BMN dan
pelayanan lelang di 2023-2024.
Acara Anugerah Reksa Bandha
2024 diselenggarakan berlandaskan
semangat untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan BMN pada kementerian/
lembaga yang telah melakukan kinerja
pengelolaan BMN terbaik sesuai
kategori dan kelompok tertentu.
Selain itu, acara ini juga dimaksudkan
untuk untuk meningkatkan kualitas
kinerja lelang yang efisien, transparan,
akuntabel, adil, dan kompetitif pada
pemangku kepentingan jasa lelang yang
telah melakukan kinerja lelang terbaik.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil
Nazara menyampaikan selamat dan
apresiasinya kepada para penerima
Anugerah Reksa Bandha,
Apresiasi Kemenkeu
kepada Stakeholders
Berprestasi
penghargaan Anugerah Reksa Bandha
2024 dan seluruh pengguna BMN
dan pelaku lelang di Indonesia. “Saya
menyampaikan terima kasih kepada
kepada seluruh pengguna Barang
Milik Negara, seluruh pelaku lelang di
Indonesia yang telah meneruskan dan
menjaga integritas”, ungkapnya.
Suahasil mengatakan, acara
penganugerahan ini merupakan
manifestasi dari pelaksanaan mandat
sebagai pengelola dan pengguna
BMN. Dengan mandat tersebut,
pengelola dan pengguna BMN
bertanggung jawab memakai
BMN untuk menyelenggarakan
pelayanan publik untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Keuangan terus
untuk melakukan perbaikan dalam
pengelolaan BMN. Komitmen
untuk melakukan penyempurnaan
pelayanan kepada para stakeholder
dilakukan, salah satunya dengan
memanfaatkan teknologi. Untuk
mewujudkan Transformasi Digital
dalam pemerintahan, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
menetapkan SIMAN V2 sebagai
Aplikasi Umum SPBE bidang
Pengelolaan Kekayaan Negara melalui
KepmenPANRB Nomor 487/2024.
Dengan terbitnya KepmenPANRB ini
diharapkan seluruh proses pengelolaan
BMN dapat berjalan secara lebih
terintegrasi, cepat, dan tanpa hambatan.
Elemen lain dari Anugerah
Reksa Bandha adalah lelang. Selain
sebagai bagian dari pengelolaan
aset negara, lelang juga memiliki
peran dalam meningkatkan investasi,
mendukung kegiatan penegakan
hukum, dan membantu penyelesaian
non-performing loan di berbagai
macam institusi keuangan.
Kementerian Keuangan melalui
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) terus melakukan tranformasi
pelayanan lelang melalui aplikasi
Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id.)
dan mendorong peran swasta dalam
pelayanan lelang sehingga dapat
terus mendukung perekonomian
nasional. Portal Lelang Indonesia
yang juga biasa disebut e-Auction
di 2024 mendapatkan penghargaan
dari KemenPANRB sebagai Top
Inovasi Pelayanan Publik Kelompok
Berkelanjutan 2024. Penghargaan
ini diberikan sebagai pengakuan
terhadap inovasi e-Auction untuk
meningkatkan pelaksanaan lelang
yang efisien, kompetitif, dan adil.
Adapun penerima penghargaan
Anugerah Reksa Bandha 2024,
adalah sebagai berikut:
A. Bidang Pengelolaan Barang
Milik Negara (BMN)
1. Kategori Utilisasi BMN
Kelompok 1
Juara 1: Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia
Juara 2: Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
Juara 3: Kementerian Badan Usaha Milik
Negara
Kelompok 2
Juara 1: Badan Koordinasi
Penanaman Modal
Juara 2: Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
Juara 3: Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional
Kelompok 3
Juara 1: Kementerian Keuangan
Juara 2: Badan Pusat Statistik
Juara 3: Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika
2. Kategori Kualitas Pelaporan BMN
Kelompok 1
Juara 1: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia
Juara 2: Kementerian Badan Usaha Milik
Negara
Juara 3: Badan Nasional Pengelola
Perbatasan
Kelompok 2
Juara 1: Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Juara 2: Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Juara 3: Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas
Kelompok 3
Juara 1: Komisi Pemilihan Umum
Juara 2: Mahkamah Agung Republik
Indonesia
Juara 3: Badan Narkotika Nasional
3. Kategori Sertipikasi BMN
Kelompok 1
Juara 1: Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang
Juara 2: Ombudsman Republik Indonesia
Juara 3: Badan Informasi Geospasial
Kelompok 2
Juara 1: Kementerian Sekretariat Negara
93
Juara 2: Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan
Juara 3: Badan Kepegawaian Negara
Kelompok 3
Juara 1: Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Juara 2: Kementerian Perhubungan
Juara 3: Kementerian Agama
4. Kategori Peningkatan Tata
Kelola Berkelanjutan (Continuous
Improvement)
Juara 1: Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Juara 2: Kementerian Kelautan dan
Perikanan
Juara 3: Kepolisian Negara Republik
Indonesia
B. Bidang Lelang
1. Penjual Lelang Eksekusi Terbaik
Kelompok 1
Juara 1: PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk
Juara 2: PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Juara 3: PT Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk
Kelompok 2
Juara 1: Kejaksaan Agung Republik
Indonesia
Juara 2: PT Bank Central Asia, Tbk
Juara 3: PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
2. Penjual Lelang Noneksekusi Terbaik
Kelompok 1
Juara 1: Kementerian Keuangan
Juara 2: Kepolisian Republik Indonesia
Juara 3: Kementerian Agama
Kelompok 2
Juara 1: Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral
Juara 2: Komisi Pemilihan Umum
Juara 3: Kementerian Dalam Negeri
3. Balai Lelang dengan Tata Kelola
Terbaik
Juara 1: PT Balai Lelang Serasi
Juara 2: PT Mega Armada Sudeco
Juara 3: PT Balai Lelang Megatama
4. Pejabat Lelang Kelas II Berkinerja
Terbaik
Juara 1: Cari Azhari, S.H.
Juara 2: Ir. Chitra W. Mukhsin
Juara 3: Dr. H. Dhody Ananta Rivandi
Widjajaatmadja, S.H.
2024 | DESEMBER
94
Sejak Januari 2025, sistem
perpajakan Indonesia
akan memakai sistem
Coretax yang menawarkan
berbagai kemudahan bagi wajib pajak.
Saat ini, wajib pajak memakai
beberapa aplikasi untuk menunaikan
hak dan kewajiban perpajakannya.
Melalui sistem Coretax, wajib pajak
cukup mengakses Portal Wajib Pajak.
Sistem Coretax dirancang untuk
menyatukan semua proses bisnis
perpajakan dalam satu aplikasi berbasis
website, mulai dari pendaftaran wajib
pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan
(SPT), pembayaran pajak, pengawasan,
pemeriksaan, dan penagihan pajak.
Dengan integrasi tersebut, data
perpajakan akan terpusat, sehingga
akan meningkatkan akurasi data serta
efisiensi administrasi perpajakan.
Melalui menu Notifikasi pada
Portal Wajib Pajak, wajib pajak dapat
memantau status perpajakannya,
riwayat pembayaran, serta data
interaksinya dengan DJP secara real-
time. Sistem Coretax memberikan
akses data perpajakan yang lebih
transparan kepada wajib pajak.
Selain itu, Coretax juga
mempermudah proses pembayaran
pajak dan pelaporan SPT. Dalam proses
pelaporan SPT berstatus Kurang Bayar,
Coretax merekonsiliasi dan melakukan
validasi data SPT Kurang Bayar dengan
Menyongsong Era
Baru Sistem Coretax di
Indonesia
data pembayaran secara otomatis.
Saat data NTPN dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan diterima, status
draft SPT Kurang Bayar akan berubah
menjadi submit (dilaporkan). Wajib
pajak maupun petugas tidak perlu lagi
memasukkan data NTPN atau bukti
PBK secara manual. Otomatisasi ini
mengurangi pekerjaan manual, baik
di sisi petugas pajak maupun wajib
pajak, sehingga dapat mengurangi
potensi terjadinya kesalahan.
Sistem Coretax juga
memperkenalkan akun Deposit
Pajak yang dapat digunakan untuk
melunasi berbagai kewajiban terkait
pembayaran pajak, seperti pembayaran
untuk draft SPT, utang pajak, atau
kewajiban pembayaran di luar SPT.
Sebagai dasar hukum yang
mengatur secara teknis tentang
pelaksanaan Coretax, pemerintah
telah menerbitkan. Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 81/2024 tentang
Ketentuan Perpajakan dalam Rangka
Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi
Perpajakan. Peraturan ini merupakan
aturan turunan dari Perpres Nomor 40/
2018. Untuk penjelasan lebih rinci terkait
ketentuan dalam PMK-81/PMK.03/2024,
akan diterbitkan Peraturan Dirjen Pajak.
Proses Pendaftaran Akun Portal Wajib
Pajak
Untuk dapat mengakses
Portal Wajib Pajak, wajib pajak
yang sebelumnya telah terdaftar
dalam sistem DJP Online tidak perlu
mendaftar ulang. Data wajib pajak
dari sistem sebelum Coretax telah
dimigrasikan ke sistem Coretax.
Untuk mengakses Portal Wajib Pajak,
wajib pajak yang sebelumnya telah
terdaftar dalam sistem DJP Online
harus melakukan reset password.
Setelah melakukan reset
password, notifikasi akan dikirim
secara otomatis ke alamat email yang
terdaftar di DJP Online, pada menu
Profil. Wajib pajak harus memastikan
data alamat email pada menu Profil
DJP Online saat ini sudah sesuai dan
valid, untuk mencegah kendala dalam
proses transisi ke sistem Coretax.
Perlu menjadi catatan bahwa proses
reset password ini hanya berlaku bagi
wajib pajak yang sudah memiliki akun
DJP Online. Bila wajib pajak lama belum
pernah aktivasi EFIN, atau sudah pernah
aktivasi EFIN tetapi tidak melakukan
registrasi akun DJP Online, maka wajib
pajak tersebut harus memilih menu
“Permintaan Akses Digital” pada
halaman muka Portal Wajib Pajak.
Seorang wanita kawin yang
kewajiban pajaknya digabung
dengan suami dapat memiliki Akun
Coretax dengan NIK-nya sendiri
tanpa perlu mengubah NIK-nya
sebagai NPWP. Ini berarti, istri
tersebut tidak perlu memakai
NIK suami untuk login ke Portal Wajib
Pajak dan dapat memakai
NIK-nya untuk menandatangani
faktur, bukti potong, bukti pungut,
atau SPT, terkait jabatannya.
Agar dapat mengakses Portal Wajib
Pajak, wanita kawin yang kewajiban
pajaknya digabung dengan suami
tersebut dapat memakai dua
cara. Pertama, memakai fitur
“Daftar di sini” untuk mengakses menu
Pendaftaran. Selanjutnya akan terdapat
pilihan “Registration Only”/”Hanya
Registrasi” dan bukan Aktivasi NIK,
yakni membuat akun Portal Wajib Pajak
tanpa menjadikan NIK sebagai NPWP.
Pilihan ini digunakan bila NIK istri belum
didaftarkan di menu Family Tax Unit
(FTU) akun Portal Wajib Pajak suami.
Cara kedua adalah memakai
fitur “Permintaan Akses Digital”.
Cara ini digunakan bila istri telah
didaftarkan di menu Family Tax Unit
(FTU) akun Portal Wajib Pajak suami.
Selama masa transisi ke sistem
Coretax, sistem DJP Online masih dapat
digunakan dalam pemenuhan hak dan
kewajiban perpajakan pajak untuk tahun
pajak 2024 dan tahun pajak sebelumnya,
termasuk untuk pelaporan SPT Tahunan
2024. Sehingga, untuk pelaporan SPT
Masa Januari 2025 wajib pajak telah
memakai sistem Coretax.
Mengingat pentingnya akses Portal
Wajib Pajak ketika sistem Coretax
secara resmi digunakan, wajib pajak
perlu memadankan NIK-NPWP atau
memperoleh NPWP dengan format 16
digit. Sebab, sistem Coretax sudah tidak
mengenal NPWP 15 digit. Selanjutnya,
wajib pajak harus memastikan data-
data pada menu Profil DJP Online telah
lengkap, terkini, dan valid. Data yang
diperlukan antara lain: identitas utama,
nomor ponsel kontak wajib pajak, alamat
email, identitas penanggung jawab (PIC
Utama) berupa email dan nomor ponsel
aktif, data wajib pajak Cabang (Tempat
Kegiatan Usaha/TKU), serta data
dokumen pendirian wajib pajak badan.
jika terdapat data yang
tidak sesuai, wajib pajak diharapkan
segera melakukan perubahan data.
Wajib pajak dapat secara mandiri
mengubah data email dan nomor HP
di menu Profil DJP Online. Selain itu,
wajib pajak juga dapat melakukan
permohonan perubahan data ke kantor
pajak terdaftar atau melalui telepon
Kring Pajak 1500200, serta fitur Live
