APBN 1
Glossarium
Alutsista : Alat Utama Sistem
Persenjataan
Almatsus : Alat Material Khusus
AP : Administered Price
APBN : Anggaran dan Pendapatan
dan Belanja Negara
AS : Amerika Serikat
ASEAN : The Association of
Southeast Asian Nations
ASN : Aparatur Sipil Negara
Bansos : Bantuan Sosial
Bapanas : Badan Pangan Nasional
BBM : Bahan Bakar Minyak
BI : Bank Indonesia
BK : Bea Keluar
BLT : Bantuan Langsung Tunai
BLU : Badan Layanan Umum
BM : Bea Masuk
BMN : Barang Milik Negara
BPJS : Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial
BPS : Badan Pusat Statistik
bps : basis points
BUK : Bank Umum Konvensional
BUS : Bank Umum Syariah
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
CAR : Capital Adequacy Ratio
CDS : Credit Default Swap
CHT : Cukai Hasil Tembakau
IPM : Indeks Pembangunan
Manusia
ICP : Indonesia Crude Price
JKN : Jaminan Kesehatan
Nasional
K/L : Kementerian/Lembaga
KI : Kredit Investasi
KIP : Kartu Indonesia Pintar
KI : Kredit Konsumsi
KKB : Kredit Kendaraan Bermotor
KLCI : Kuala Lumpur Composite
Indeks
KMK : Kredit Modal Kerja
KND : Kekayaan Negara
Dipisahkan
KPM : Keluarga Penerima Manfaat
KPR : Kredit Pemilikan Rumah
KUR : Kredit Usaha Rakyat
LMAN : Lembaga Manajemen Aset
Negara
LNPRT : Lembaga Nonprofit yang
Melayani Rumah Tangga
LPG : Liquefied Petroleum Gas
MBR : Masyarakat Berpenghasilan
Rendah
Migas : Minyak dan Gas Bumi
mtm : Month to Month
MTN : Medium Term Note
NDA : Net Domestic Asset
NFA : Net Foreign Asset
NFB : Net Foreign Buy
NIM : Net Interest Margin
NPI : Neraca Pembayaran
Indonesia
NPL : Non-performing Loan
Perkembangan aktivitas
manufaktur global di
November 2024 meningkat
yang digambarkan oleh
purchasing managers’
index (PMI) manufaktur
pada level 50, lebih tinggi
dari level sebelumnya 49,4.
Ketidakpastian prospek
ekonomi dan perdagangan
global cenderung
meningkat. Perubahan
pemerintahan di Amerika Serikat
diperkirakan akan meningkatkan risiko,
terutama menekan perdagangan
dan pasar keuangan global. Kondisi
ekonomi Tiongkok yang masih lemah
juga menambah tekanan terhadap
emerging markets. Perkembangan
aktivitas manufaktur global di November
2024 meningkat yang digambarkan
oleh purchasing managers’ index
(PMI) manufaktur pada level 50, lebih
tinggi dari level sebelumnya 49,4.
Perkembangan harga komoditas
global masih berfluktuasi yang
didorong oleh eskalasi geopolitik,
memengaruhi ekspektasi suplai dan
permintaan, terutama komoditas energi.
Perekonomian nasional di kuartal IV
2024 tetap akan tumbuh kuat didukung
oleh komponen permintaan domestik
dan peran APBN akan dioptimalkan.
Pajak
Hingga akhir November 2024,
realisasi Pendapatan Negara dan
Hibah tercatat Rp2.492,70 triliun
atau telah mencapai 88,95 persen
dari target pada APBN 20241, yang
secara nominal lebih tinggi Rp31,71
triliun atau tumbuh 1,29 persen (yoy).
Realisasi komponen pendapatan negara
yang bersumber dari penerimaan
Perpajakan telah mencapai Rp1.946,68
triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) mencapai Rp522,41 triliun,
dan realisasi Hibah mencapai Rp23,61
triliun. Berdasarkan pertumbuhannya,
realisasi penerimaan Perpajakan telah
tumbuh 1,66 persen (yoy), sedangkan
PNBP terkontraksi 4,01 persen (yoy).
Sementara itu, capaian masing-masing
komponen pendapatan negara tersebut
terhadap target, yaitu perpajakan
84,28 persen dan PNBP 106,18 persen.
Realisasi penerimaan Perpajakan
bersumber dari Penerimaan Pajak
yang tercatat Rp1.688,93 triliun serta
Kepabeanan dan Cukai Rp257,75
triliun. Kinerja penerimaan Perpajakan
yang tumbuh positif tersebut didorong
oleh kinerja pajak yang telah kembali ke
zona positif dengan pertumbuhan 1,14
persen (yoy), serta kinerja Kepabeanan
dan Cukai yang terus tumbuh 5,20
persen (yoy). Realisasi penerimaan
Pajak dan Kepabeanan dan Cukai
masing-masing telah mencapai 84,92
persen dan 80,30 persen terhadap
target. Kinerja perpajakan periode
ini lebih dipengaruhi oleh faktor
penurunan restitusi dan kebijakan
optimalisasi penerimaan, serta kinerja
cukai dan pajak internasional yang
terus memberikan kontribusi secara
positif terhadap kinerja perpajakan.
Secara nominal, penerimaan
Pajak terutama berasal dari
penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)
Nonmigas Rp885,77 triliun dan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPN/PPnBM)
Rp707,76 triliun. Kontribusi kedua
komponen penerimaan Pajak tersebut
terhadap total penerimaan Pajak
masing-masing mencapai 52,45 persen
dan 41,91 persen. Secara lebih detil,
PPh Nonmigas berdasarkan nominal
penerimaannya masih ditopang oleh
tiga komponen terbesar, yaitu PPh Pasal
25/29 Badan (PPh Badan), PPh Pasal
21, dan PPh Final, yang berkontribusi
mencapai 71,94 persen terhadap
total penerimaan PPh Nonmigas.
Berdasarkan pertumbuhannya, PPh
Nonmigas hingga akhir November 2024
masih terkontraksi tipis 1,96 persen
(yoy), lebih rendah dari periode bulan
sebelumnya. Meskipun PPh Nonmigas
terkontraksi, namun kinerja dua
komponen utamanya yaitu PPh Pasal 21
dan PPh Final tumbuh cukup signifikan.
Pertumbuhan masing-masing tercatat
21,98 persen (yoy) dan 12,09 persen
(yoy). Sementara itu, komponen PPh
Nonmigas dari penerimaan PPh Badan
kinerjanya masih terkontraksi yang
tercatat 23,12 persen (yoy). Meskipun
begitu, kontraksi PPh Badan tersebut
lebih rendah dibandingkan kontraksi
pada periode bulan sebelumnya. Kinerja
PPh Badan tersebut masih menjadi
faktor utama yang menyebabkan kinerja
PPh Nonmigas masih terkontraksi.
Pelambatan kinerja PPh Badan terutama
disebabkan oleh faktor restitusi sebagai
dampak moderasi harga komoditas di
2023, meskipun pertumbuhan restitusi
menurun secara signifikan di periode
ini. Namun demikian, kinerja PPh Badan
terus membaik yang terlihat dari semakin
kecil kontraksi yang terjadi setiap
bulan. Di sisi yang lain, peningkatan
kinerja penerimaan PPh Pasal 21 masih
dipengaruhi oleh faktor utilisasi dan
upah tenaga kerja. Sementara kinerja
1. Persentase terhadap target dan pagu mengacu pada APBN 2024
Hingga akhir
November 2024,
capaian penerimaan
Kepabeanan dan
Cukai bersumber dari
penerimaan Cukai
Rp192,73 triliun, Bea
Masuk (BM) Rp47,72
triliun, dan Bea Keluar
(BK) Rp17,30 triliun.
dari PPh Final masih tumbuh yang
didukung oleh peningkatan penerimaan
sejalan dengan kenaikan aktivitas
transaksi dan ekonomi yang membaik.
Selain itu, kinerja PPh Nonmigas
juga didukung oleh penerimaan dari
mayoritas komponen PPh Nonmigas
lainnya yang konsisten tumbuh positif,
seperti PPh Pasal 26, PPh Pasal 22 Impor,
PPh Pasal 23, PPh Pasal 22, dan PPh
Pasal 25/29 Orang Pribadi (PPh OP).
Lebih lanjut, secara nominal,
realisasi penerimaan Pajak yang
bersumber dari penerimaan PPN/
PPnBM ditopang utamanya oleh
penerimaan dari PPN, khususnya PPN
Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor
dengan kontribusi masing-masing
sebesar 61,42 persen dan 34,85
persen terhadap total penerimaan
PPN/PPnBM. Kinerja penerimaan
PPN/PPnBM secara kumulatif tumbuh
menguat 6,11 persen (yoy). Pertumbuhan
yang baik tersebut didorong oleh
PPN DN yang tumbuh 6,95 persen
(yoy) dan PPN Impor yang tumbuh
6,59 persen (yoy). Kinerja PPN DN
terutama dipengaruhi oleh peningkatan
setoran dari sektor perdagangan dan
industri pengolahan, serta restitusi
yang mulai menurun. Sementara, PPN
Impor tumbuh baik secara kumulatif
didorong oleh transaksi impor sub
sektor perdagangan besar mesin,
bahan kimia, dan bahan bakar.
Hingga akhir November 2024,
capaian penerimaan Kepabeanan dan
Cukai bersumber dari penerimaan
Cukai Rp192,73 triliun, Bea Masuk
(BM) Rp47,72 triliun, dan Bea Keluar
(BK) Rp17,30 triliun. Lebih detilnya,
realisasi penerimaan Kepabeanan
dan Cukai terutama bersumber
dari penerimaan Cukai Hasil
Tembakau (CHT) yang berkontribusi
mencapai 71,52 persen terhadap
total penerimaannya. Berdasarkan
pertumbuhannya, kinerja penerimaan
Kepabeanan dan Cukai tumbuh di
semua komponen penerimaannya,
dimana cukai tumbuh 2,83 persen
(yoy), sementara kepabeanaan (BM dan
BK) kinerjanya juga tumbuh masing-
masing 4,02 persen (yoy) dan 47,87
persen (yoy). Hingga akhir November
2024, kinerja penerimaan CHT masih
dipengaruhi terutama oleh kenaikan
produksi rokok golongan II dan III,
meskipun produksi golongan I masih
menurun. Selanjutnya, kinerja BM lebih
dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar
Dolar AS terhadap Rupiah dan kenaikan
nilai impor. Di sisi lain, kinerja BK yang
masih meningkat signifikan didorong
oleh faktor kebijakan relaksasi ekspor
mineral tembaga mentah, serta BK
produk sawit yang meningkat akibat
peningkatan rata-rata harga CPO.
2024 | DESEMBER
12
Realisasi Belanja
Pemerintah Pusat
tumbuh 18,27 persen
(yoy) terutama
dipengaruhi oleh
peningkatan realisasi
belanja modal
yang tumbuh 29,62
persen (yoy).
PNBP
Realisasi PNBP sampai akhir
November 2024 mencapai Rp522,41
triliun atau 106,18 persen terhadap
target. Kinerja PNBP tersebut
terkontraksi 4,01 persen (yoy) terutama
disebabkan oleh tekanan pada PNBP
yang bersumber dari Sumber Daya Alam
(SDA) dan PNBP lainnya, sedangkan
PNBP KND dan PNBP BLU meningkat.
Kinerja Pendapatan SDA mencapai
Rp211,78 triliun atau 101,98 persen
dari target. Capaian pendapatan SDA
tersebut terkontraksi 10,22 persen (yoy)
yang disebabkan oleh pendapatan
SDA Migas yang terkontraksi 4,47
persen (yoy) dengan realisasi Rp104,09
triliun. Hal ini merupakan dampak
penurunan lifting migas akibat on
stream yang tertunda, penyusutan
produksi alamiah sumur migas yang
tinggi sejalan dengan fasilitas produksi
migas utama yang telah menua. Selain
itu, kinerja pendapatan SDA Nonmigas
juga terkontraksi 15,16 persen (yoy)
terutama dipengaruhi oleh dampak
moderasi harga batubara, meskipun
volume produksi batubara meningkat.
Realisasi PNBP yang berasal dari
KND mencapai Rp86,38 triliun atau
100,62 persen dari target. Kinerja
PNBP KND tersebut tumbuh 5,93
persen (yoy) terutama berasal dari
pembayaran deviden perbankan
atas peningkatan kinerja keuangan
khususnya dari Bank Himbara.
Realisasi PNBP yang berasal dari
pendapatan BLU mencapai Rp88,78
triliun atau tumbuh 10,84 persen
(yoy). Pertumbuhan kinerja PNBP BLU
tersebut terutama disebabkan oleh
peningkatan pendapatan BLU yang
disumbang dari jasa pelayanan Rumah
Sakit, Pendapatan Jasa Pelayanan
Pendidikan, Pendapatan Pengelolaan
Dana BLU serta Pendapatan Jasa
Layanan Perbankan BLU.
Sementara itu, PNBP Lainnya
terealisasi Rp135,46 triliun atau
terkontraksi 7,67 persen (yoy).
Capaian kinerja PNBP Lainnya tersebut
disebabkan oleh PNBP PHT yang
terkontraksi 22,01 persen (yoy) sebab
dampak moderasi harga batubara.
Selain itu, pelambatan juga berasal
dari PNBP K/L yang terkontraksi 3,11
persen (yoy) terutama disebabkan
pendapatan nonlayanan yang sifatnya
tidak berulang pada Kejaksaan,
Kementerian Kesehatan, dan
Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Belanja Negara
Realisasi Belanja Negara sampai
dengan akhir November 2024
mencapai Rp2.894,47 triliun, 87,05
persen terhadap pagu atau tumbuh
15,29 persen (yoy). Realisasi belanja
tersebut terdiri atas Belanja Pusat
Rp2.098,65 triliun dan TKD Rp795,82
triliun. Realisasi Belanja Pemerintah
Pusat tumbuh 18,27 persen (yoy)
terutama dipengaruhi oleh peningkatan
13
jika dilihat dari
tahun ke tahun, baik
subsidi BBM dan LPG 3
kg serta subsidi listrik
tercatat tumbuh. Pada
periode November ini,
subsidi BBM dan LPG
3 Kg tumbuh 18,90
persen (yoy) sedangkan
subsidi listrik tumbuh
14,26 persen (yoy).
realisasi belanja modal yang tumbuh
29,62 persen (yoy) antara lain sebab
peningkatan belanja infrastruktur dan
pengadaan alat utama sistem senjata.
Selain itu, realisasi belanja barang
tumbuh 23,12 persen (yoy) antara lain
untuk pemantapan ketersediaan,
stabilisasi pasokan dan harga pangan,
serta penyelenggaraan Pemilu
2024. Selanjutnya, realisasi belanja
bansos lebih rendah 1,42 persen (yoy)
terutama dipengaruhi oleh Program
Keluarga Harapan dan Kartu Sembako
yang melalui PT Pos (periode Juli s.d.
November) belum disalurkan.
Subsidi
Realisasi belanja subsidi sampai
dengan 30 November 2024 mencapai
Rp244,14 triliun. Realisasi belanja
subsidi energi mencapai Rp157,16
triliun, tumbuh 16,96 persen (yoy).
Sementara itu, realisasi subsidi
nonenergi tercatat Rp86,98 triliun
atau tumbuh 28,12 persen (yoy).
Realisasi subsidi energi sampai
dengan 30 November 2024 tercatat
Rp157,16 triliun atau 83,11 persen dari
pagu atau naik 16,96 persen (yoy).
Seperti halnya pada periode-periode
sebelumnya, subsidi energi mayoritas
berasal dari subsidi BBM dan LPG
dengan besaran Rp92,98 triliun atau
82,09 persen dari pagu, dengan rincian
subsidi BBM yang terdiri atas Solar
Rp15,73 triliun dan Minyak Tanah Rp4,17
triliun. Sedangkan untuk subsidi LPG 3 kg
yakni Rp73,08 triliun atau 83,57 persen
dari pagu. Selain itu, subsidi energi juga
berupa subsidi listrik, Rp64,18 triliun atau
84,64 persen dari pagu. jika dilihat
dari tahun ke tahun, baik subsidi BBM
dan LPG 3 kg serta subsidi listrik tercatat
tumbuh. Pada periode November ini,
subsidi BBM dan LPG 3 Kg tumbuh
18,90 persen (yoy) sedangkan subsidi
listrik tumbuh 14,26 persen (yoy). Hal
ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas
masyarakat yang kian meningkat
seiring dengan perekonomian pasca
pandemi Covid-19 yang membaik.
Realisasi subsidi nonenergi sampai
dengan 30 November 2024 tercatat
Rp86,98 triliun, 89,79 persen dari pagu
atau naik 28,12 persen (yoy). Sejalan
dengan tren pada kuartal sebelumnya,
realisasi tersebut didominasi oleh
subsidi kredit program Rp38,16 triliun
atau 43,88 persen dari total realisasi
subsidi nonenergi. Mayoritas realisasi
subsidi kredit program disalurkan
kepada subsidi bunga Kredit Usaha
Rakyat, yaitu Rp33,75 triliun atau turun
2,32 persen (yoy). Selanjutnya, subsidi
pupuk menjadi kontributor terbesar
kedua dari subsidi nonenergi dengan
realisasi Rp35,99 triliun atau meningkat
103,30 persen (yoy). Sampai dengan 30
November 2024, pemerintah melalui
PT Pupuk Indonesia telah menyalurkan
pupuk sebanyak 6,71 juta ton, atau naik
17,72 persen (yoy). Selain itu, realisasi
subsidi PSO mencapai Rp4,97 triliun
atau naik 52,31 persen (yoy), dan
realisasi subsidi pajak mencapai Rp7,86
triliun atau naik 5,88 persen (yoy).
TKD
Realisasi TKD sampai dengan 30
November 2024 mencapai Rp795,82
triliun, 92,80 persen dari pagu, atau
tumbuh 8,11 persen (yoy). Secara
umum, peningkatan realisasi TKD
terutama ditopang oleh realisasi Dana
Alokasi Umum (DAU) yang mencapai
Rp417,83 triliun, lebih tinggi Rp47,06
triliun atau 12,69 persen (yoy) sebab
kenaikan realisasi penyaluran DAU Block
Grant dan kepatuhan pemerintah daerah
(pemda) dalam memenuhi syarat salur.
Realisasi beberapa jenis TKD lainnya
juga naik sejalan dengan peningkatan
kepatuhan Pemda dalam memenuhi
syarat salur. Secara lebih rinci, jenis
TKD tersebut yaitu: 1) Dana Bagi Hasil
(DBH) terealisasi Rp128,44 triliun, lebih
tinggi Rp10,26 triliun atau tumbuh 8,68
persen (yoy); 2) DAK Fisik terealisasi
Rp39,54 triliun, lebih tinggi Rp0,19 triliun
atau tumbuh 0,48 persen (yoy); 3) Dana
Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik terealisasi
Rp118,72 triliun, lebih tinggi Rp2,42 triliun
atau tumbuh 2,08 persen (yoy); 4) Dana
Desa terealisasi Rp69,17 triliun, lebih
tinggi Rp3,99 triliun atau tumbuh 6,12
persen (yoy); 5) Insentif Fiskal terealisasi
Rp6,05 triliun, lebih tinggi Rp0,05 triliun
atau tumbuh 0,81 persen (yoy); dan
6) Dana Keistimewaan DIY terealisasi
Rp1,42 triliun, lebih tinggi Rp0,05 triliun
atau tumbuh 3,44 persen (yoy). Realisasi
Dana Keistimewaan DIY tersebut telah
mencapai 100 persen dari pagu.
Sementara itu, Dana Otonomi
Khusus (Otsus) dan Hibah kepada
Daerah mencatatkan penurunan
realisasi. Dana Otsus terealisasi
Rp14,07 triliun, lebih rendah Rp3,18
triliun atau kontraksi 18,42 persen (yoy).
Sedangkan Hibah kepada Daerah
mencatatkan realisasi Rp0,60 triliun.
Defisit & Pembiayaan
Keseimbangan Primer sampai
dengan 30 November 2024 tercatat
positif Rp47,07 triliun atau 0,21 persen
terhadap PDB. Sementara itu, defisit
cukup terkendali Rp401,77 triliun
atau 1,81 persen terhadap PDB.
Realisasi Pembiayaan Anggaran
mencapai Rp428,81 triliun atau
82,02 persen dari pagu terdiri atas
Pembiayaan Utang Rp483,60 triliun
atau 74,62 persen dari pagu dan
Pembiayaan Investasi negatif Rp56,26
triliun atau 31,92 persen dari pagu.
Secara lebih rinci, Pembiayaan Utang
berasal dari Surat Berharga Negara
(Neto) Rp437,17 triliun dan Pinjaman
(Neto) Rp46,44 triliun. Pinjaman (Neto)
berasal dari Pinjaman Dalam Negeri
(Neto) Rp6,64 triliun dan Pinjaman
Luar Negeri (Neto) Rp39,80 triliun.
Pembiayaan Investasi terutama
ditujukan untuk mendukung BUMN dan
BLU. Investasi kepada BUMN terealisasi
negatif Rp28,16 triliun untuk mendorong
capaian infrastruktur strategis dan
meningkatkan daya saing BUMN. Selain
itu Pemerintah juga merealisasikan
Investasi kepada BLU negatif Rp22,50
triliun. Sebagai komitmen kerja
sama internasional, investasi kepada
organisasi/lembaga keuangan
internasional/badan usaha internasional
terealisasi negatif Rp1,98 triliun.
Pemerintah mengeluarkan pembiayaan
investasi nonpermanen negatif Rp17,02
triliun dan menerima pengembalian
investasi Rp13,41 triliun. Pemerintah
memberikan Pinjaman Rp0,78 triliun
dan Pembiayaan Lainnya Rp0,68 triliun.
.
Perkembangan
Ekonomi Makro
Aktivitas ekonomi
masyarakat dari sisi
konsumsi terus bergerak
positif di tengah tekanan
ekonomi global. Indeks
Keyakinan Konsumen
(IKK) tetap kuat berada
pada level 125,9 di
November 2024
Perkembangan ekonomi
nasional tetap terjaga di
pertengahan kuartal IV
2024. Aktivitas ekonomi
masyarakat dari sisi konsumsi terus
bergerak positif di tengah tekanan
ekonomi global. Indeks Keyakinan
Konsumen (IKK) tetap kuat berada
pada level 125,9 di November 2024
yang mengindikasikan penguatan
optimisme masyarakat terhadap
perkembangan ekonomi ke depan.
Kondisi penguatan sisi konsumsi juga
diperlihatkan dengan tren peningkatan
indeks penjualan riil. Aktivitas sektor
manufaktur mulai meningkat dari
bulan sebelumnya meskipun angka
purchasing managers’ indeks (PMI)
manufaktur masih di bawah level 50.
Di sisi lain, pembangunan nasional di
2024 mampu meningkatkan kualitas
pembangunan manusia Indonesia.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
pada 2024 mencapai level 75,02, di
atas target sasaran pembangunan IPM
2024 yang ditargetkan 73,99 – 74,02.
Tekanan terhadap stabilitas
pasar keuangan nasional terkendali.
IHSG tercatat pada level 7.157 pada
penutupan perdagangan 17 Desember
2024. Sementara itu, nilai tukar
Rupiah terhadap Dolar AS dengan
memakai rata-rata kurs tengah
Bank Indonesia tercatat Rp16.017 per
USD pada 17 Desember 2024 dan rata-
rata nilai tukar Rupiah adalah Rp15.835
per USD. Rupiah tercatat terdepresiasi
3,76 persen terhadap posisi awal tahun.
Inflasi November 2024 terkendali 1,55
persen (yoy), lebih rendah dari Oktober
2024, 1,71 persen (yoy) didorong oleh
perlambatan inflasi pangan yang terus
berlanjut dan tren penguatan inflasi inti.
Secara bulan ke bulan, inflasi mencapai
0,30 persen (mtm). Pemerintah akan
tetap mengendalikan harga pangan
pokok, terutama dalam menyiapkan
ketersediaan pasokan menjelang
Natal dan Tahun Baru. Pemerintah terus
berkoordinasi dengan Bank Indonesia
di tingkat pusat dan daerah melalui
TPIP dan TPID untuk menciptakan
bauran kebijakan yang tepat guna
menjaga pergerakan inflasi di dalam
target sasaran. Posisi cadangan devisa
nasional Indonesia per akhir November
2024 tercatat USD150,2 miliar, sedikit
menurun dibandingkan oktober 2024
yang tercatat USD151,2 miliar. Posisi
cadangan devisa mampu mendukung
stabiltas ekonomi makro dan sistem
keuangan dari goncangan eksternal.
Jumlah wisatawan mancanegara
(wisman) yang berkunjung ke Indonesia
di Oktober 2024 tetap tinggi, mencapai
1,19 juta kunjungan. Wisman yang
berkunjung pada Oktober 2024
didominasi oleh wisman yang berasal
dari Malaysia (16,26 persen), Australia
(12,61 persen), dan Singapura (8,90
persen). Secara kumulatif, kunjungan
wisman pada Januari hingga Oktober
2024 tercatat 11,57 juta kunjungan
atau meningkat 20,45 persen (yoy).
Perkembangan aktivitas pariwisata
nasional akan terus meningkat dan
secara langsung akan berdampak
positif terhadap perkembangan sektor
ekonomi terkait lainnya. Sektor yang
terkait dengan aktivitas pariwisata
secara langsung adalah sektor makanan
dan akomodasi, hotel, transportasi,
serta perdagangan. Sementara itu,
kondisi Tingkat Penghunian Kamar (TPK)
hotel klasifikasi bintang di Indonesia
pada Oktober 2024 mencapai
55,67 persen, naik 2,65 poin (yoy).
.
APBN Terus Dioptimalkan
Peranannya Sebagai Shock
Absorber
Foto: Storypost - Mahardika Argha
21
Postur
APBN
Realisasi APBN sampai
dengan 30 November
2024 mencatatkan
peningkatan
pendapatan negara
sebesar 1,29
persen (yoy).
Realisasi APBN sampai
dengan 30 November 2024
mencatatkan Pendapatan
Negara yang mencapai
Rp2.492,70 triliun, 88,95 persen dari
target atau tumbuh 1,29 persen (yoy).
Realisasi tersebut terdiri atas:
Penerimaan Perpajakan mencapai
Rp1.946,68 triliun, 84,28 persen dari
target, atau tumbuh 1,66 persen
(yoy). Capaian tersebut terdiri atas
Penerimaan Pajak Rp1.688,93 triliun,
84,92 persen dari target atau tumbuh
1,14 persen (yoy) serta Penerimaan
Kepabeanan dan Cukai Rp257,75
triliun, 80,30 persen dari target
atau tumbuh 5,20 persen (yoy).
Perkembangan Surplus/Defisit
dan Keseimbangan Primer
Realisasi APBN
s.d. 30 November 2024
23
Penerimaan Negara Bukan
Pajak mencapai Rp522,41 triliun,
106,18 persen dari target atau
terkontraksi 4,01 persen (yoy).
Penerimaan Hibah mencapai
Rp23,61 triliun, meningkat
signifikan dibandingkan realisasi
pada periode yang sama 2023
dengan capaian Rp1,82 triliun.
Di sisi Belanja Negara, sampai
dengan 30 November 2024 telah
terealisasi Rp2.894,47 triliun, 87,05
persen dari pagu atau meningkat
15,29 persen (yoy), terdiri atas:
Belanja Pemerintah Pusat mencapai
Rp2.098,65 triliun, 85,05 persen dari
pagu atau meningkat 18,27 persen (yoy).
Capaian tersebut terdiri atas realisasi
Belanja K/L Rp1.049,72 triliun, 96,23
persen dari pagu atau meningkat 17,92
persen (yoy) dan realisasi Belanja non-
K/L Rp1.048,93 triliun, 76,19 persen dari
pagu atau meningkat 18,62 persen (yoy).
Transfer ke Daerah mencapai
Rp795,82 triliun, 92,80 persen dari
alokasi atau meningkat 8,11 persen (yoy).
Berdasarkan realisasi Pendapatan
Negara dan Belanja Negara tersebut,
APBN tercatat defisit Rp401,77 triliun
atau 1,81 persen terhadap PDB (per
30 November 2023, defisit tercatat
Rp49,57 triliun atau 0,24 persen
terhadap PDB). Sementara itu,
keseimbangan primer tercatat surplus
Rp47,07 triliun (per 30 November
2023, surplus keseimbangan primer
mencapai Rp359,70 triliun). Di sisi
pembiayaan anggaran, telah terealisasi
Rp428,81 triliun (82,02 persen dari
target), lebih tinggi dibandingkan
realisasi pada periode yang sama 2023
dengan capaian Rp284,26 triliun.
.
Perbaikan Kinerja Sektor
Utama Mendorong
Penerimaan Pajak
Tumbuh Positif Pada
Periode November 2024
Foto: Unsplash - Chintya Akemi
25
Penerimaan Pajak
Pertumbuhan neto
kumulatif tercatat
1,14 persen (yoy),
membaik dibandingkan
periode Oktober 2024
yang terkontraksi
0,42 persen (yoy).
Perbaikan kinerja yang mulai
terlihat sejak Mei 2024
akhirnya memberikan hasil
yang menggembirakan.
Pada akhir November 2024,
pertumbuhan penerimaan pajak tercatat
positif, baik secara bruto maupun
neto. Pertumbuhan neto kumulatif
tercatat 1,14 persen (yoy), membaik
dibandingkan periode Oktober
2024 yang terkontraksi 0,42 persen
(yoy). Sementara itu, pertumbuhan
bruto telah menunjukkan tren positif
sejak Juli dan terus meningkat
hingga akhir November 2024.
Secara nominal, total realisasi
penerimaan pajak mencapai Rp1.688,93
triliun atau 84,92 persen dari target.
Pemulihan kinerja penerimaan pajak
terutama didukung oleh perbaikan
atas setoran PPh Nonmigas dan PPN.
Perkembangan Pertumbuhan
Penerimaan Pajak 2024
Realisasi
Neto
(Triliun)
Kontribusi
(%)
Capaian
(%)
Growth
Neto
(% yoy)
Growth
Bruto
(% yoy)
Pajak Penghasilan 1139,78 944,66 55,93 82,88 -2,36 -0,11
- Nonmigas 1063,41 885,77 52,45 83,30 -1,96 0,43
- Migas 76,37 58,89 3,49 77,10 -8,03 -8,03
PPN & PPnBM 811,36 707,76 41,91 87,23 6,11 8,17
PBB dan Pajak Lainnya 37,73 36,52 2,16 96,79 3,23 2,65
Jumlah 1988,88 1688,93 100,00 84,92 1,14 3,64
Uraian
Target
APBN 2024
(Triliun)
1 Januari s.d. 30 November 2024
Realisasi Penerimaan Pajak 2024
27
Pemulihan kinerja
kumulatif PPN dan PPnBM
didorong oleh aktivitas
ekonomi domestik dan
impor yang membaik,
terutama di sektor
perdagangan dan industri
minyak kelapa sawit.
Realisasi PPh Nonmigas mencapai
Rp885,77 triliun, atau 83,30 persen
dari target. Realisasi ini terkontraksi
1,96 persen (yoy), tetapi lebih baik
dari kontraksi periode Oktober yang
tercatat 3,12 persen (yoy). Meskipun
secara neto masih terkontraksi,
penerimaan bruto PPh Nonmigas telah
tumbuh positif. Hal ini didukung oleh
pemulihan kinerja sektor pertambangan
dalam beberapa bulan terakhir, yang
berkontribusi pada peningkatan
penerimaan atas angsuran PPh Badan.
Selain itu, kinerja penerimaan pajak
penghasilan nonmigas lainnya turut
menopang pertumbuhan. Beberapa
di antaranya bahkan tercatat tumbuh
dua digit, termasuk PPh Pasal 21, PPh
Pasal 23, PPh OP, dan PPh Final.
Selanjutnya, PPN dan PPnBM
kembali menunjukkan pertumbuhan
positif, baik dari sisi penerimaan neto
maupun bruto. Realisasi kelompok
pajak ini mencapai Rp707,76 triliun,
87,23 persen dari target, atau tumbuh
6,11 persen (yoy). Pemulihan kinerja
kumulatif PPN dan PPnBM didorong
oleh aktivitas ekonomi domestik dan
impor yang membaik, terutama di
sektor perdagangan dan industri minyak
kelapa sawit. Kondisi ini tercermin pada
peningkatan PPN DN dan PPN Impor.
PBB dan Pajak Lainnya juga
tumbuh positif pada periode ini, yakni
mencapai Rp36,52 triliun, 96,79 persen
dari target, atau tumbuh 3,23 persen
(yoy). Perbaikan kinerja kelompok
pajak ini dipengaruhi oleh peningkatan
pembayaran PBB Pertambangan.
Di sisi lain, kinerja PPh Migas
masih terkontraksi, tetapi dengan
laju yang lebih lambat dibandingkan
dengan periode bulan sebelumnya.
Secara nominal, realisasi PPh Migas
mencapai Rp58,89 triliun, 77,10 persen
dari target, atau terkontraksi 8,03
persen (yoy). Penurunan ini sebagian
besar dipengaruhi oleh penurunan
lifting minyak dan gas bumi.
Kinerja Jenis Pajak Utama
Beberapa jenis pajak utama
tercatat tumbuh positif baik dari
sisi penerimaan kumulatif maupun
bulanan. Pertumbuhan positif yang
konsisten, terutama dari PPh Pasal
21, PPh Final, PPh OP, dan PPN Impor,
turut mendongkrak kinerja penerimaan
pajak. Ditambah lagi kinerja PPN
DN yang kembali menguat pada
November 2024. Selain itu, PPh Badan
menunjukkan pemulihan signifikan
(turnaround) dalam tiga bulan terakhir.
Secara lebih rinci, hingga 30
November 2024, PPN Dalam Negeri
yang berkontribusi 25,74 persen
terhadap total penerimaan pajak
mencatatkan pertumbuhan 6,95
persen (yoy). Kinerja positif ini
didorong oleh konsumsi domestik
yang masih terjaga sehingga terjadi
peningkatan pembayaran PPN Dalam
Negeri pada berbagai sektor usaha,
terutama sektor Perdagangan.
Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama
Penerimaan Pajak Sektoral
29
Selanjutnya, PPh Badan terealisasi
Rp289,80 triliun, terkontraksi 23,12
persen (yoy). Meskipun demikian,
kontraksi pada PPh Badan terus
menunjukkan penurunan yang lebih
moderat sejak periode Mei 2024.
Bahkan dalam tiga bulan terakhir,
realisasi bulanan PPh Badan mampu
tumbuh positif secara year-on-year.
Perbaikan kinerja ini didorong oleh
dinamisasi pembayaran angsuran
PPh Badan dan peningkatan hasil
intensifikasi sebelum tahun pajak
berjalan. Peningkatan pembayaran
angsuran terutama berasal
dari sektor pertambangan dan
sektor indsutri pengolahan.
PPh Pasal 21 menyumbang 13,23
persen terhadap total penerimaan pajak,
dengan pertumbuhan yang tercatat
21,98 persen (yoy). Kinerja positif PPh
Pasal 21 yang konsisten di atas 20
persen ditopang oleh kompensasi
gaji atau upah karyawan/tenaga kerja
yang masih terjaga dengan baik.
Berikutnya, realisasi PPh Final
berkontribusi 7,34 persen terhadap
total penerimaan pajak, dengan
pertumbuhan yang tercatat 12,09 persen
(yoy). Kondisi perekonomian nasional
yang baik mendukung capaian PPh Final,
yang terlihat dari peningkatan realisasi
pada beberapa objek pajak. Objek
pajak tersebut mencakup penghasilan
dari bunga deposito dan tabungan,
persewaan atau pengalihan tanah dan/
atau bangunan, serta jasa konstruksi.
PPh OP juga menunjukkan
kinerja yang positif, dengan realisasi
Rp13,38 triliun atau tumbuh 15,34
persen (yoy). Kinerja ini didorong
oleh kenaikan setoran atas pajak
penghasilan tahunan dan angsuran
yang dibayar oleh wajib pajak individu.
Kinerja penerimaan pajak utama
terkait dengan impor juga tumbuh
positif secara kumulatif. Penerimaan
PPN Impor tumbuh 6,59 persen (yoy),
sementara PPh Pasal 22 Impor tumbuh
Secara lebih rinci,
hingga 30 November
2024, PPN Dalam Negeri
yang berkontribusi
25,74 persen terhadap
total penerimaan
pajak mencatatkan
pertumbuhan 6,95
persen (yoy).
5,90 persen (yoy). Kedua jenis pajak ini
memberikan kontribusi yang signifikan,
18,59 persen terhadap total penerimaan
pajak. Peningkatan impor dari sub
sektor perdagangan besar mesin,
bahan kimia, dan bahan bakar menjadi
penopang capaian pajak impor.
Kinerja Sekor Utama
Pertumbuhan kumulatif dari
seluruh sektor utama lebih baik
dibandingkan dengan periode bulan
sebelumnya. Kinerja bulanan bahkan
lebih menggembirakan, dengan
pertumbuhan positif yang tercatat
mencapai dua digit. Sektor Industri
Pengolahan dan Pertambangan
mengalami turnaround, yang
semakin memperkuat tren positif
pertumbuhan di seluruh sektor utama.
Sektor Industri Pengolahan dan
Sektor Pertambangan memang
masih terkontraksi secara kumulatif,
namun angkanya semakin kecil. Kedua
sektor ini mengalami pemulihan yang
signifikan sejak triwulan ketiga.
Perbaikan kinerja penerimaan
sektor Industri Pengolahan secara
keseluruhan didorong oleh peningkatan
pembayaran atas PPN Impor dan
PPN Dalam Negeri, disertai dengan
pertumbuhan restitusi yang melambat.
Bila dilihat lebih jauh, kinerja subsektor
industri sepeda motor, kendaraan
dan industri rokok menjadi penopang
perbaikan sektoral. Secara kumulatif
sektor Industri Pengolahan terkontraksi
4,27 persen (yoy), namun tumbuh
17,79 persen (yoy) secara bulanan.
Sektor Pertambangan mengalami
perbaikan yang didorong oleh kinerja
positif dari subsektor pertambangan
bijih logam. Hal ini terlihat dari
peningkatan angsuran PPh Badan,
seiring dengan proyeksi laba subsektor
tersebut yang lebih tinggi dibandingkan
tahun sebelumnya. Selain itu, upaya
intensifikasi pajak dari tahun pajak
sebelumnya juga berkontribusi
terhadap pemulihan. Secara kumulatif
Sektor Pertambangan terkontraksi
37,27 persen (yoy), namun tumbuh
49,63 persen (yoy) secara bulanan.
Pada periode ini, sektor yang
mampu tumbuh dua digit secara
kumulatif yaitu Sektor Keuangan dan
Asuransi serta Sektor Konstruksi dan
Real Estat. Pertumbuhan kedua sektor
tersebut masing-masing tercatat
12,95 persen (yoy) dan 10,55 persen
(yoy). Sektor Keuangan & Asuransi
tumbuh konsisten dua digit didukung
oleh peningkatan dana pihak ketiga,
kredit, dan rata-rata suku bunga.
Sementara itu, sektor Konstruksi dan
Real Estat didorong oleh performa
positif pada subsektor konstruksi
gedung dan subsektor real estat
yang dimiliki sendiri atau disewa.
Selanjutnya, Sektor Perdagangan,
Sektor Transportasi dan Pergudangan,
serta Sektor Informasi dan Komunikasi
tumbuh kuat baik kumulatif dan
bulanan. Pertumbuhan kumulatif
masing-masing tercatat 7,53 persen
(yoy), 7,01 persen (yoy), dan 9,14
persen (yoy). Angka pertumbuhan
tersebut lebih tinggi dibandingkan
dengan periode bulan sebelumnya.
Surplus Neraca
Perdagangan Nasional
November 2024 Mencapai
USD4,42 Miliar
Foto: Kemenkeu - Ardo Hadyan
33
Penerimaan
Kepabeanan &
Cukai
Selain itu, surplus yang
konsisten ini menambah
ketahanan ekonomi
nasional, khususnya dalam
menghadapi tantangan
dari fluktuasi harga
komoditas global dan
ketidakpastian ekonomi
di pasar internasional.
Surplus neraca perdagangan
Indonesia pada November
2024 berhasil mencapai
USD4,42 miliar, menunjukkan
kinerja positif dan keberlanjutan dalam
mempertahankan surplus sejak Mei
2020, yaitu selama 55 bulan berturut-
turut. Hasil ini berperan penting dalam
menjaga cadangan devisa negara dan
memperkuat persepsi positif global
terhadap perekonomian Indonesia.
Selain itu, surplus yang konsisten
ini menambah ketahanan ekonomi
nasional, khususnya dalam menghadapi
tantangan dari fluktuasi harga
komoditas global dan ketidakpastian
ekonomi di pasar internasional.
Secara akumulatif, surplus
perdagangan sampai dengan
November 2024 mencapai USD28,86
miliar. Hal ini mencerminkan stabilitas
serta efektivitas kebijakan ekspor
yang diterapkan, bersama dengan
pengendalian impor yang ketat. Surplus
berkelanjutan ini tidak hanya mendukung
pertumbuhan ekonomi domestik tetapi
juga memperkuat posisi Indonesia
dalam perdagangan. Keberhasilan
ini diharapkan dapat berkontribusi
terhadap perekonomian berkelanjutan,
memperkuat daya saing ekspor,
serta memastikan perkembangan
ekonomi yang stabil di masa depan.
Surplus neraca perdagangan
terutama terjadi pada Nonmigas,
sedangkan Migas masih defisit. Kinerja
positif neraca Nonmigas didukung
oleh komoditas SDA seperti batubara
dan minyak goreng kelapa sawit.
Selain itu, sektor manufaktur terutama
logam dasar seperti besi, baja dan
bijih tembaga juga memberikan
kontribusi penting dalam menciptakan
surplus tersebut. Di sisi lain, neraca
perdagangan sektor Migas masih
defisit, terutama disebabkan oleh
impor bahan bakar dan minyak bumi.
Pada November 2024, total ekspor
mencapai USD24,01 miliar, naik 9,14
persen (yoy), didorong oleh kinerja
sektor Nonmigas maupun Migas. Ekspor
Nonmigas tumbuh 9,54 persen (yoy)
dengan kontribusi peningkatan terbesar
dari ekspor produk baja dasar dan kakao
sebagai dampak kenaikan harga. Ekspor
sektor Migas tumbuh 2,73 persen (yoy),
dipengaruhi kenaikan ekspor minyak
bakar ke Singapura dan Malaysia.
Sementara itu, impor mencapai
USD19,59 miliar atau tumbuh 0,01 persen
(yoy), dipengaruhi oleh peningkatan
kinerja sektor Nonmigas sedangkan
sektor Migas menurun. Nonmigas
tumbuh 5,71 persen (yoy) terutama dari
peningkatan impor logam, komponen
elektronik dan bagian komputer serta
kendaraan, dan mesin industri. Kinerja
tersebut mengindikasikan geliat
pertumbuhan industri. Namun demikian
impor Migas terkontraksi 26,32 persen
(yoy) terutama oleh penurunan impor
bensin, minyak bumi, dan solar.
Hingga 30 November 2024,
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
mencapai Rp257,75 triliun, 80,30
persen dari target atau tumbuh 5,20
persen (yoy), didorong oleh semua
jenis penerimaan yang menunjukan
kinerja positif pada bulan ini.
Sementara itu, Penerimaan
PDRI lainnya mencapai Rp319,88
triliun atau naik 6,22 persen (yoy).
Dengan demikian, Penerimaan
Negara yang telah dikumpulkan
dari Kepabeanan dan Cukai serta
PDRI lainnya mencapai Rp577,63
triliun atau naik 5,76 persen (yoy).
Dari sisi BM, kinerja penerimaan
meningkat 4,02 persen (yoy) menjadi
Rp47,72 triliun atau mencapai 83,17
persen dari target. Kinerja tersebut
dipengaruhi oleh pertumbuhan impor
dan depresiasi rupiah terhadap USD.
Dilihat dari komoditasnya, kenaikan
tersebut terutama berasal dari gas,
bahan baku plastik sebagai dampak dari
peningkatan industri, serta importasi
beras yang meningkat sebagai langkah
menjaga kestabilan harga pangan.
Penerimaan BK tercatat Rp17,30
triliun, mencapai 98,67 persen dari
target atau tumbuh signifikan 47,87
persen (yoy). Peningkatan tersebut
terutama berasal dari BK mineral dan
produk kelapa sawit. BK mineral tumbuh
signifikan mencapai 90,74 persen (yoy),
dipengaruhi oleh relaksasi ekspor
tembaga. Sedangkan penerimaan
BK produk sawit mulai meningkat
8,42 persen (yoy), dipengaruhi
oleh kenaikan harga CPO pada
Oktober dan November 2024.
Cukai, mesin utama Penerimaan
Kepabeanan dan Cukai dengan
penerimaan terbesar, mencapai
Rp192,73 triliun atau 78,32 persen
dari target, atau tumbuh 2,83 persen
(yoy). Kinerja tersebut didorong oleh
kinerja cukai dari Cukai Hasil Tembakau
(CHT), Minuman Mengandung Ethil
Cukai, mesin
utama Penerimaan
Kepabeanan dan Cukai
dengan penerimaan
terbesar, mencapai
Rp192,73 triliun atau
78,32 persen dari
target, atau tumbuh
2,83 persen (yoy).
Alkohol (MMEA), dan Ethil Alkohol (EA).
Penerimaan CHT tumbuh 2,42
persen (yoy) menjadi Rp184,34 triliun
atau tercapai 80,01 persen dari target.
Kinerja ini dipengaruhi peningkatan
produksi 0,1 persen (yoy), terutama
pada jenis Sigaret Keretek Tangan
(SKT) sedangkan Sigaret Keretek
Mesin (SKM) menurun. SKT merupakan
produk yang melibatkan banyak tenaga
kerja manual, yang peningkatannya
dapat menyerap lebih banyak
tenaga kerja dibandingkan SKM.
Penerimaan Cukai MMEA naik
12,65 persen (yoy) menjadi Rp8,13
triliun, mencapai 87,08 persen dari
target. Kenaikan tersebut terutama
didorong oleh kebijakan kenaikan
tarif MMEA sedangkan produksi
masih terkendali, turun 2,70 persen
(yoy). Hal tersebut sejalan dengan
kebijakan peningkatan tarif sebagai
upaya untuk mengendalikan konsumsi
minuman beralkohol. Kebijakan
ini diharapkan dapat mengurangi
dampak negatif terhadap kesehatan
masyarakat sekaligus meningkatkan
pendapatan negara dari sektor cukai.
Sementara itu, kinerja Penerimaan
Cukai EA naik 12,57 persen (yoy) menjadi
Rp129,32 miliar, atau 124,01 persen dari
target. Kinerja positif tersebut didorong
oleh peningkatan produksi EA bayar
12,57 persen (yoy). Nilai penerimaan EA
tidak signifikan sebab sebagian besar
EA yang diproduksi, cukai tidak dipungut
atau dibebaskan, baik untuk keperluan
medis, industri maupun fasilitas lainnya.
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak
Pendapatan dari
layanan PNBP K/L dan
pendapatan BLU mampu
memberikan kontribusi
signifikan mendorong
capaian PNBP.
Situasi ekonomi global yang
masih sangat dinamis
dampak tensi geopolitik
dan keamanan global
yang tinggi mewarnai pergerakan
harga dan nilai tukar. Harga komoditas
batubara masih termoderasi sejak
awal 2024 dan berlanjut hingga akhir
November 2024. Pelemahan kinerja
ekspor dan perdagangan turut
menekan pendapatan negara.
Realisasi PNBP hingga November
2024 tercatat 106,18 persen dari target.
Pendapatan dari layanan PNBP K/L dan
pendapatan BLU mampu memberikan
kontribusi signifikan mendorong capaian
PNBP. Meski terjadi penurunan lifting
minyak dan gas bumi serta pelemahan
tajam Harga Batubara Acuan (HBA).
Pendapatan SDA mencapai
Rp211,78 triliun, 101,98 persen dari
target. Realisasi Pendapatan SDA
Migas melemah dibandingkan periode
yang sama tahun 2023. Pelemahan ini
terutama disebabkan oleh penurunan
lifting minyak bumi dan gas bumi, serta
pelemahan HBA. Lifting minyak bumi
terkontraksi 4,14 persen (yoy) dan
lifting gas bumi mengalami terkontraksi
1,01 persen (yoy) disebabkan tingkat
penurunan alamiah sumur migas
yang tinggi sejalan dengan fasilitas
produksi migas utama yang telah
menua (khususnya Wilayah Kerja
pada Cepu dan Banyu Urip). Realisasi
Pendapatan SDA Nonmigas mencapai
Rp107,69 triliun, 110,43 persen dari
target, terkontraksi 15,16 persen (yoy).
Penurunan kinerja tersebut terutama
dipengaruhi oleh kinerja penerimaan
royalti batubara yang menurun
dampak HBA yang termoderasi. Royalti
batubara terkontraksi 23,45 persen
(yoy), meski volume produksi batubara
mengalami kenaikan 4,98 persen (yoy).
Pendapatan sektor Minerba
mencapai Rp98,84 triliun, 115,14 persen
dari target. Realisasi ini berkurang
Realisasi PNBP sampai
dengan 30 November 2024
dibandingkan periode yang sama
tahun 2023. Faktor penurunan
harga batubara dan mineral di
pasar internasional menyumbang
pengurangan Pendapatan sektor
Minerba. Rata-rata HBA bulan Januari
sampai dengan November 2024
terkontraksi 41,85 persen (yoy).
Pendapatan sektor Kehutanan
mencapai Rp5,96 triliun, 99,25 persen
dari target, meningkat 22,00 persen
(yoy) antara lain disebabkan oleh
pembayaran Dana Reboisasi (DR) &
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
yang bersumber dari pendapatan
perkebunan Kelapa Sawit yang
telah terbangun dalam kawasan
hutan (Keterlanjuran Sawit) sebagai
amanat pasal 110A UUCK serta
peningkatan pembayaran piutang
Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).
Sementara itu, realisasi Pendapatan
sektor Kelautan dan Perikanan
khususnya dari Perikanan mencapai
Rp795,16 miliar, 22,72 persen dari
target atau tumbuh 62,24 persen (yoy)
sebagai dampak peningkatan volume
produksi kapal perikanan dengan izin
pusat. Realisasi Pendapatan Perikanan
menurun signifikan pada 2023. Hal
tersebut disebabkan oleh perubahan
mekanisme perhitungan PNBP Pungutan
Hasil Perikanan (PHP) dari praproduksi
menjadi pascaproduksi (sebagaimana
yang diatur dalam PP Nomor 85/
2021) belum memberikan dampak
positif. Pada periode Januari sampai
dengan November 2023 realisasi
PNBP PHP Pascaproduksi hanya
menghasilkan Rp451,35 miliar sebab
masih banyak kapal perikanan yang
masih memiliki Surat Ijin Penangkapan
Ikan (SIPI) Praproduksi yang masih
aktif sehingga belum memiliki
kewajiban pembayaran PNBP PHP
pascaproduksi. Sementara itu, pada
2024 seluruh kapal perikanan telah
memiliki SIPI pascaproduksi sehingga
pembayaran PNBP PHP memakai
mekanisme pascaproduksi
melesat menjadi Rp767,63 miliar
(meningkat hampir 2 kali lipat).
Selanjutnya, capaian Pendapatan
sektor Panas Bumi tercatat Rp2,10
triliun, 96,65 persen dari target atau
tumbuh 1,18 persen (yoy). Hal ini
disebabkan kewajiban pemerintah yang
berkurang menjadi faktor pengurang
Setoran Bagian Pemerintah (SBP).
Realisasi Pendapatan KND
mencapai Rp86,38 triliun, 100,62 persen
dari target. Perekonomian nasional
yang pulih pada 2023 mendatangkan
profit signifikan bagi BUMN, khususnya
BUMN Perbankan. Kontributor utama
capaian Pendapatan KND berasal dari
pembayaran dividen Bank Himbara
untuk tahun buku 2023. Pada 2024
setoran dividen perbankan mencapai
Rp49,59 triliun atau tumbuh 21,43
persen dibandingkan 2023 yang
tercatat Rp 40,84 triliun. Capaian
tersebut menjadikan sektor perbankan
sebagai kontributor utama setoran
dividen BUMN kepada pemerintah.
Capaian realisasi PNBP Lainnya
mencapai Rp135,46 triliun, 117,66
persen dari target atau melambat
7,67 persen (yoy). Pendapatan minyak
mentah (DMO) tumbuh 23,23 persen
(yoy). Namun pertumbuhan tersebut
belum mampu menopang kontraksi
pendapatan penjualan hasil tambang
(PHT) dan pendapatan PNBP K/L yang
masing-masing terkontraksi 22,01
persen (yoy) dan 3,13 persen (yoy).
Pendapatan PNBP K/L mencapai
Rp101,76 triliun, 126,25 persen dari
target atau melambat 3,13 persen
(yoy). Kontraksi ini disebabkan oleh
pendapatan nonlayanan yang tidak
berulang di 2024 pada Kejaksaan,
Kominfo, dan Kemenkes. Di sisi lain,
PNBP beberapa K/L tumbuh signifikan
seperti Kementerian Perhubungan
serta Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia. Kinerja PNBP pada
Kementerian Perhubungan tumbuh
22,91 persen (yoy) dampak kenaikan
pendapatan jasa transportasi dari
pendapatan kepelabuhan dan Track
Access Charge (TAC). Sementara
itu, kinerja PNBP pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia tumbuh
14,45 persen (yoy) dampak kenaikan
pendapatan pelayanan administrasi
Di sisi lain, PNBP
beberapa K/L
tumbuh signifikan
seperti Kementerian
Perhubungan serta
Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
dan hukum (visa, paspor, dll) sebab
peningkatan volume kunjungan
wisata ke Indonesia yang didukung
penggunaan aplikasi layanan visa
elektronik melalui MOLINA Imigrasi).
Realisasi Pendapatan PHT
mencapai Rp30,42 triliun, 109,81
persen dari target atau melambat
22,01 persen (yoy) disebabkan
oleh moderasi HBA. Rata-rata HBA
(utama) bulan Januari sampai dengan
November 2024 mencapai USD121,39/
ton lebih rendah dibandingkan
dengan periode yang sama 2023
yang mencapai USD208,76/ton.
Realisasi Pendapatan BLU mencapai
Rp88,78 triliun, 106,51 persen dari target
atau tumbuh 10,84 persen (yoy). Capaian
tersebut didominasi dari pendapatan
Non Kelapa Sawit yang tumbuh 26,32
persen (yoy) terutama dari pendapatan
jasa pelayanan RS, layanan Pendidikan
(terutama dipengaruhi adanya satker
BLU baru sepanjang tahun 2024), dan
pendapatan pengelolaan dana BLU
serta jasa layanan perbankan BLU.
Sementara itu, Pendapatan BLU Sawit
mencapai Rp22,20 triliun atau melambat
18,94 persen (yoy) sebab rata-rata
harga referensi CPO Kementerian
Perdagangan periode Januari sampai
dengan November 2024 terkontraksi
0,10 persen (yoy) menjadi USD836.0/MT.
43
2024 | DESEMBER
44
Realisasi BPP
Dimanfaatkan
Terutama
untuk Menjaga
Kesejahteraan
Masyarakat dan
Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi yang Inklusif
serta Pembayaran
Kewajiban
Pemerintah
Foto: Unsplash - Yulia Agnis
45
Belanja
Pemerintah Pusat
Realisasi BPP tersebut
terutama dimanfaatkan
untuk menjaga/
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui perlindungan
sosial, pendidikan, kesehatan, dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
yang inklusif melalui pembangunan
infrastruktur, sarana prasarana
pertanian, keterjangkauan energi,
dan dukungan kepada UMKM. Selain
itu, realisasi BPP juga dimanfaatkan
untuk mendukung penyelenggaraan
Pemilu 2024, pembangunan IKN, dan
pembayaran kewajiban Pemerintah.
Belanja K/L
Realisasi Belanja K/L sampai
dengan 30 November 2024 mencapai
Rp1.049,72 triliun atau 96,23 persen
dari pagu atau tumbuh 17,92 persen
(yoy). Belanja K/L dimanfaatkan
antara lain untuk penyaluran berbagai
program bantuan sosial, dukungan
penyelenggaraan Pemilu, dukungan
penyelenggaraan Pilkada Serentak,
penyaluran beasiswa, pembangunan
infrastruktur, pemeliharaan BMN,
pengadaan sarana dan prasarana
bidang hankam, serta pembayaran
gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri
termasuk THR dan Gaji ke-13.
2024 | DESEMBER
46
Realisasi s.d November Belanja Pemerintah
Pusat 2024 (dalam triliun Rupiah)
Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu
Terbesar s.d 30 November TA 2023-2024 (triliun Rupiah)
47
Belanja Pegawai terealisasi
Rp265,29 triliun, 92,82 persen dari pagu
atau tumbuh 12,93 persen (yoy). Realisasi
Belanja Pegawai tersebut digunakan
untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan
ASN/TNI/Polri termasuk pembayaran
THR dan Gaji ke-13 ASN/TNI/Polri.
Belanja Barang K/L terealisasi
Rp399,34 triliun, 98,54 persen dari
pagu atau tumbuh 23,18 persen (yoy).
Peningkatan realisasi tersebut antara
lain sebab kegiatan pelaksanaan
dan pengawasan Pemilu 2024, dan
pembayaran bantuan pangan (bantuan
beras, daging ayam, dan telur). Selain
itu, secara rinci realisasi Belanja Barang
dimanfaatkan antara lain untuk:
(1) pengelolaan BMN Matra Darat/
Laut/Udara/Integratif, pengadaan/
harwat/peningkatan alutsista dan non
alutsista, dan pelayanan kesehatan oleh
Kementerian Pertahanan (Kemenhan);
(2) pembayaran selisih harga biodiesel
serta penyaluran beasiswa LPDP oleh
Kementerian Keuangan (Kemenkeu);
(3) preservasi dan peningkatan
kapasitas jalan nasional, permukiman
dan bangunan gedung, pemeliharaan
sarpras SDA serta penanggulangan
darurat akibat bencana, air minum yang
layak, serta akses rumah layak huni oleh
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (KemenPUPR); (4)
pembayaran honorarium pengawas
Badan Ad hoc, pemungutan dan
penghitungan suara, pengadaan
barang/jasa/logistik Pemilu 2024,
oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
(5) Penyaluran BOS kepada 9,4 juta
siswa oleh Kementerian Agama; serta
(6) Pembayaran bantuan pangan
(beras, daging ayam, dan telur)
kepada 23,4 juta KPM oleh Bapanas.
Realisasi Belanja Modal mencapai
Rp245,23 triliun, 99,09 persen dari pagu
atau tumbuh 29,62 persen (yoy) yang
dipengaruhi antara lain oleh peningkatan
belanja infrastruktur KemenPUPR, dan
pengadaan alutsista Kemenhan. Kinerja
realisasi Belanja Modal dimanfaatkan
antara lain untuk: (1) preservasi dan
peningkatan kapasitas jalan nasional,
pembangunan dan rehabilitasi
prasarana pendidikan dasar/menengah/
tinggi, pengembangan jaringan irigasi,
pengembangan bendungan dan
danau, pengendalian banjir/drainase/
pengaman pantai, penyelenggaraan
sanitasi, rusun ASN dan Hankam
IKN, bangunan Gedung IKN, serta
penyelenggaraan air minum (SPAM)
oleh KemenPUPR; (2) infrastruktur
perkeretaapian, transportasi udara, dan
transportasi laut oleh Kemenhub; (3)
sarana dan prasarana pendidikan tinggi
oleh Kemendikbudristek; (4) sarana dan
prasarana madrasah, serta pendidikan
tinggi oleh Kemenag; (5) modernisasi
alutsista, non alutsista, dan sarana
prasarana pertahanan oleh Kementerian
Pertahanan; (6) modernisasi almatsus,
dan sarana prasarana Polri; serta
(7) pengadaan peralatan BIN.
Realisasi BPP
dimanfaatkan terutama
untuk meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dan
mendorong
pertumbuhan ekonomi
yang inklusif serta
pembayaran kewajiban
Pemerintah.
2024 | DESEMBER
48
Realisasi Belanja Bantuan Sosial
(Bansos) mencapai Rp139,87 triliun,
91,84 persen dari pagu atau terkontraksi
1,42 persen (yoy) yang antara lain
dipengaruhi oleh bansos PKH dan
Kartu Sembako yang belum tersalurkan
melalui PT Pos. Realisasi Belanja Bansos
antara lain dimanfaatkan untuk: (1)
penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
(2) penyaluran bantuan program
kartu sembako bagi 18,7 juta KPM; (3)
penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN); (4) penyaluran bantuan PIP bagi
21,1 juta siswa dan bantuan KIPK bagi 1,1
juta mahasiswa; serta (5) pelaksanaan
tanggap darurat bencana oleh BNPB.
Dari perspektif organisasi, realisasi
Belanja K/L terutama disumbangkan
oleh 15 K/L dengan pagu terbesar
yang mewakili 84,4 persen dari total
realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut
terutama didorong oleh realisasi
pada: (1) Kementerian PUPR untuk
pembangunan jalan, bendungan; (2)
Kemenhan untuk perawatan/pengadaan
alutsista; (3) Polri untuk pengadaan
almatsus; (4) Kemendikbudristek
untuk penyaluran PIP dan KIP Kuliah; (5)
Kemenkes untuk penyaluran bantuan
iuran PBI/JKN dan pengadaan alat-alat
kesehatan; dan (6) Kemensos untuk
penyaluran PKH dan Kartu Sembako.
Belanja Non-K/L
Realisasi Belanja Non-K/L sampai
dengan 30 November 2024 mencapai
Rp1.048,93 triliun, 76,19 persen dari
pagu atau tumbuh 18,62 persen (yoy).
Realisasi Belanja Non-K/L tersebut
terutama dipengaruhi oleh penyaluran
subsidi dan kompensasi energi serta
pembayaran manfaat pensiun.
Belanja Pegawai Non-K/L
terealisasi Rp171,12 triliun, 86,15 persen
dari pagu atau tumbuh 15,48 persen
(yoy), antara lain digunakan untuk
pemenuhan kewajiban pemerintah
terhadap para pensiunan ASN/TNI/
Polri, termasuk pembayaran THR dan
Gaji ke-13 pensiunan ASN/TNI/Polri.
Realisasi Belanja Subsidi mencapai
Rp244,14 triliun, 85,37 persen dari
pagu atau naik 20,70 persen (yoy) yang
dipengaruhi oleh kenaikan realisasi
Subsidi Energi dan Subsidi Nonenergi.
Realisasi tersebut terdiri atas: (a) Subsidi
Energi Rp157,16 triliun, mencakup
Subsidi BBM Rp19,90 triliun, Subsidi LPG
Tabung 3 kg Rp73,08 triliun, dan Subsidi
Listrik Rp64,18 triliun; dan (b) Subsidi
Nonenergi Rp86,98 triliun, mencakup
Subsidi Pupuk Rp35,99 triliun, Subsidi
PSO Rp4,97 triliun, Subsidi Bunga
Kredit Program Rp38,16 triliun, dan
Subsidi Pajak Rp7,86 triliun. Realisasi
pembayaran Subsidi Energi tersebut
untuk penyaluran BBM bersubsidi
15,11 juta KL, LPG Tabung 3 kg 6,86
juta MT, pelanggan listrik bersubsidi
sejumlah 41,46 juta pelanggan, dan
volume konsumsi listrik bersubsidi
59,34 TWh. Realisasi Subsidi Nonenergi
terutama dimanfaatkan untuk Subsidi
Bunga KUR kepada 4,71 juta debitur,
Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)
perumahan untuk 165,72 ribu unit
rumah bersubsidi, serta penyaluran
pupuk bersubsidi 6,71 juta ton.
Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai
Rp183,44 triliun, 47,27 persen dari pagu
atau meningkat 48,83 persen (yoy).
Realisasi tersebut terutama digunakan
untuk pembayaran kompensasi BBM
dan listrik yang mencapai Rp176,39
triliun. Selain itu, Belanja Lain-Lain juga
dimanfaatkan untuk penyelenggaraan
Program Kartu Prakerja dengan realisasi
Rp4,18 triliun bagi 1,42 juta peserta.
49
2024 | DESEMBER
50
Sampai dengan Akhir
November 2024,
TKD Telah Disalurkan
Rp795,82 Triliun,
92,80 persen dari
Pagu atau Naik 8,11
Persen (yoy)
Foto: Kemenkeu - Resha Aditya
51
Transfer ke
Daerah
Kenaikan realisasi DAU
tersebut berasal dari
peningkatan realisasi
penyaluran DAU Block
Grant dan juga penyaluran
DAU Specific Grant yang
telah selesai tahap ke III.
Sampai dengan akhir
November 2024, TKD
telah disalurkan Rp795,82
triliun atau 92,80 persen
dari pagu, lebih tinggi Rp59,72
triliun, atau naik 8,11 persen (yoy).
DANA BAGI HASIL
Sampai dengan 30 November
2024, penyaluran DBH mencapai
Rp128,44 triliun atau 89,75 persen dari
pagu, meningkat 8,68 persen (yoy).
Capaian tersebut terutama disebabkan
oleh kenaikan pagu DBH SDA Minerba
2024 yang tercatat 24,6 persen (yoy).
2024 | DESEMBER
52
Realisasi TKD T.A. 2023 & 2024
Per Tanggal: 30 November 2024
dalam miliar Rupiah
DANA ALOKASI UMUM
Realisasi penyaluran DAU pada
akhir November 2024 mencapai
Rp417,83 triliun atau 97,69 persen dari
pagu, meningkat 12,69 persen (yoy).
Kenaikan realisasi DAU tersebut berasal
dari peningkatan realisasi penyaluran
DAU Block Grant dan juga penyaluran
DAU Specific Grant yang telah selesai
tahap ke III, realisasi DAU tersebut
akan meningkat di Desember 2024
seiring dengan realisasi DAU Block
Grant Desember, dan DAU Specific
Grant khususnya untuk dukungan
penggajian PPPK yang masih akan
salur pada bulan Desember 2024.
DANA TRANSFER KHUSUS
Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik (DAK Fisik) pada akhir November
2024, telah terealiasasi 39,54 triliun
atau 73,46 persen dari pagu.
Jumlah ini naik 0,48 persen (yoy)
sebab perbaikan nilai kontrak dan lebih
banyak OPD yang menyampaikan syarat
salur dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya. Strategi percepatan
penyaluran DAK Fisik untuk penyaluran
s.d. batas waktu 16 Desember 2024
pukul 17.00 WIB dengan mendorong
pemda untuk: (i) meningkatkan
pemahaman regulasi pengelolaan DAK
Fisik terutama terkait pembaharuan
tata kelola penyaluran DAK Fisik
sebagaimana Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 25/2024 tentang
Pengelolaan DAK Fisik; (ii) meningkatkan
kualitas dan integritas SDM pengelola
keuangan daerah termasuk APIP
Daerah; dan (iii) penguatan koordinasi
antarlevel pemerintahan dan
internal pemerintah daerah agar
pemanfaatan DAK Fisik lebih optimal.
Sementara itu, DAK Nonfisik telah
disalurkan Rp118,72 triliun, meningkat
2,08 persen (yoy) atau 88,75 persen
dari pagu. Capaian tersebut terutama
di Januari telah dilakukan penyaluran
Tahap I Dana BOSP yang terdiri atas
Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana
BOP Kesetaraan. Selain itu, terdapat
perbaikan tata kelola penyampaian data
53
Sampai dengan
akhir November
2024, realisasi Dana
Otonomi Khusus
telah mencapai
Rp14,07 triliun,
76,98 persen dari
pagu atau turun
18,42 persen (yoy).
BOS di daerah dan di Kemendikdasmen.
Untuk penyaluran sampai November
telah dilakukan sesuai ketentuan.
Sedangkan realisasi untuk
penyaluran Hibah kepada Daerah pada
akhir November 2024 mencapai 601,8
miliar atau 117,10 persen dari pagu,
turun 65,08 persen (yoy) dibandingkan
periode yang sama tahun lalu (Rp 1,72
triliun) mengingat: (a) penyaluran atas
pekerjaan konstruksi pada Hibah MRT
baru dilaksanakan sesuai kemajuan
pekerjaan; (b) Hibah Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana dan
Hibah Sanitasi baru disalurkan pada
Bulan Desember sesuai periode
permintaan penyaluran; dan (c) terdapat
penambahan pagu Hibah Daerah
yang bersumber dari pengalihan
dana Cadangan (Hibah Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pascabencana)
maupun Pinjaman LN. Namun demikian,
pagu Hibah Daerah TA 2024 tetap
menurun sebesar 34,96 persen
dibandingkan TA 2023, sehingga
secara umum berpengaruh terhadap
perhitungan nilai realisasi TA 2024.
Capaian realisasi penyaluran Hibah
kepada Daerah dipengaruhi oleh
penyaluran 6 (enam) jenis hibah kepada
daerah yaitu Hibah Rural Empowerment
and Agricultural Development Scalling
up Initiative (READ-SI), Hibah Mass
Rapid Transit (MRT) Project, Hibah The
Development of Integrated Farming
System at Upland Areas Project
(UPLAND), Hibah Air Minum Berbasis
Kinerja Bantuan Pemerintah Australia,
Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah
untuk Kota Palembang dan Hibah Bio
Carbon Fund Initiative for Sustainable
Forest Landscape (Bio CF ISFL).
DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA
KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA
Sampai dengan akhir November
2024, realisasi Dana Otonomi Khusus
telah mencapai Rp14,07 triliun, 76,98
persen dari pagu atau turun 18,42
persen (yoy). Penurunan tersebut
disebabkan sebab kepatuhan pemda
dalam penyampaian dokumen syarat
salur tahap II dan Tahap III lebih lambat,
terutama dari pemda di wilayah papua.
Dalam rangka mempercepat
pemenuhan dokumen syarat salur
tahap II dan tahap III telah dilakukan
pendampingan, bimbingan teknis
dan asistensi kepada Pemda
terkait pemenuhan dokumen syarat
salur Dana Otonomi Khusus.
Penyaluran Dana Otonomi Khusus
tahap I tahun 2024 (30 persen pagu
alokasi masing-masing daerah
penerima) dilakukan setelah pemda
menyampaikan dokumen syarat
salur berupa: 1) laporan tahunan
pelaksanaan pengelolaan penerimaan
dalam rangka Otonomi Khusus 2023
dan 2) hasil validasi atas integrasi
RAP dengan APBD 2024, diterima
secara lengkap dan benar paling
lambat pada akhir April 2024.
Penyaluran Dana Otonomi
Khusus tahap II 2024 (45 persen pagu
alokasi) dilakukan setelah pemda
menyampaikan dokumen syarat salur
2024 | DESEMBER
54
berupa : 1) laporan kinerja realisasi
anggaran tahap I paling rendah 50,0
persen dari total dana yang telah
disalurkan; 2) laporan kinerja capaian
keluaran tahap I paling rendah 15,0
persen dari total rencana keluaran;
dan 3) laporan kinerja realisasi
anggaran dan capaian keluaran atas
penggunaan SiLPA Dana Otonomi
Khusus tahun anggaran sebelumnya,
diterima secara lengkap dan benar
paling lambat akhir Juni 2024
Penyaluran Dana Otonomi
Khusus tahap III 2024 (25 persen pagu
alokasi) dilakukan setelah pemda
menyampaikan dokumen syarat salur
berupa : 1) laporan kinerja realisasi
anggaran sampai dengan tahap II
yang menunjukkan paling rendah
75,0 persen dari total dana yang telah
disalurkan; 2) laporan kinerja capaian
keluaran sampai dengan tahap II paling
rendah 50,0 persen dari total rencana
keluaran; dan 3) laporan kinerja realisasi
anggaran dan capaian keluaran atas
penggunaan SiLPA Dana Otonomi
Khusus tahun anggaran sebelumnya,
diterima secara lengkap dan benar
paling lambat akhir November 2024.
Dalam hal Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan belum menerima dokumen
syarat salur Dana Otonomi Khusus dan
DTI secara lengkap dan benar sampai
dengan bulan November, penyaluran
sisa pagu alokasi otsus Papua dan
otsus Aceh yang belum disalurkan
dilakukan paling lama tujuh hari kerja
sebelum akhir tahun anggaran berjalan.
Sementara itu, sampai dengan akhir
November 2024, Dana Keistimewaan
TA 2024 Tahap II telah disalurkan
Rp1,42 triliun (100 persen dari pagu)
atau tetap dengan nilai salur Tahap II
tahun lalu. Sesuai amanat PMK Nomor
163/2023 tentang Pengelolaan Dana
Keistimewaan DIY, penyaluran Dana
Keistimewaan telah disalurkan Tahap
I Rp213 miliar, sehin
