vonis mati
Hukuman mati masih diterapkan di negara kita dan tertuang dalam
hukum positif negara kita yaitu Pasal 10 KUHP dan termasik sebagai pidana
pokok, hal ini juga didukung dengan kualifikasi tindak pidana yang
bisa dikategorikan ataupun diancam dengan pidana mati antara lain
tindakan makar, ataupun mengajak negara asing untuk menyerang
negara kita begitu juga dalam Rancangan KUHP juga ada pengaturan
pidana mati.
2. Hukuman mati atau yang sering disebut dengan pidana mati
bertentangan dengan ketentuan internasional hak asasi manusia
terutama Pasal 3 DUHAM yaitu hak untuk hidup. Namun ada
pengecualian dari Pasal ini yaityu Pasal 4 ayat (1) ICCPRderogable
right yang pada intinya hukuman mati dapat dilaksanakan dengan
kualifikasi kejahatan ini membehayakan publik.
1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi para pembuat produk
hukum hendaknya lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dalam hal
membuat suatu rumusan yang berisi tentang pidana mati, dan juga
terhadap aparat penegak hukum harus lebih memperhatikan aspek
kedepan beserta alasan tentang penerapan pidana mati.
2. Bagi seluruh masyarakat hendaknya mematuhi hukum yang bertujuan
untuk mencapai keadilan dal ketertiban, sebab dengan tertibnya hukum
dapat tercipta suatu kondisi yang nyaman, serta memperhatikan
ketentuan internasional hak asasi manusia dalam penerapan pidana mati.
Penegakan hukum yaitu proses dilakukannya usaha untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
lalulintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh
subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai usaha penegakan hukum itu
melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti
dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi
subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai usaha aparatur
penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum
itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk
memakai daya paksa.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu
dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang
luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai
keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tatapi dalam arti sempit, penegakan
hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
sebab itu, penerjemahan perkataan Law enforcement ke dalam bahasa negara kita
dalam memakai perkataan Penegakan Hukum dalam arti luas dapat pula
dipakai istilah Penegakan Peraturan dalam arti sempit. Pembedaan antara
formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang
dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa inggris sendiri dengan
dikembangkannya istilah the rule of law atau dalam istilah the rule of law and not
of a manversus istilah the rule by law yang berarti the rule of man by law Dalam
istilah the rule of law terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan
dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang
terkandung di dalamnya. sebab itu, dipakai istilah the rule of just law. Dalam
istilah the rule of law and not of man, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa
pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh
hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya yaitu the rule by law yang
dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang memakai hukum
sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.
Bermacam-macam cara pemidanaan ataupun ancaman hukuman yang dalam hal
ini hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Pidana mati
merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling
kontroversial didunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman ini
masih dipakai sebagai salah satu sangsi bagi mereka yang dituduh/terbukti
melakukan satu tindak kejahatan. Tidak ada catatan yang pasti menyatakan awal
dipakai nya hukuman mati.
Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, sebab tidak ada
lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya Eksekusi pidana mati sepanjang sejarah dilaksanakan dengan berbagai
macam cara. saat manusia masih dalam tingkat pemikiran dan teknologi yang
belum semaju seperti sekarang ini, caranya sungguh kejam dan tidak
berperikemanusiaan kalau kita menilainya dari sudut pandang masa kini.
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia, teknologi pun
semakin berkembang pesat. Namun demikian, masih belum ada kata sepakat
tentang cara pelaksanaan pidana mati. Hal ini disebabkan eksekusi pidana mati
akan tetap menyentuh sumber emosi manusia yang paling dalam
(http://id.wikipedia.org/wiki/hukuman_mati)
Sampai sejauh ini beberapa penelitian sejarah menemukan bahwa pidana mati
telah dipakai pada abad 18 Sebelum Masehi (SM) dalam hukum yang
diberlakukan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia, ada 25 kasus kejahatan
yang dijatuhi pidana mati. Pada abad 14 SM hingga 5 SM, pidana mati juga
diberlakukan di Athnea (Dracodian Code) dan Kerajaan Romawi (Twelve Tablet).
Pidana mati ini dilakukan dengan berbagai cara yang cukup keji dalam
pandangan modern seperti; penyaliban, penenggelaman, penyiksaan hingga
tewas, dibakar, dan lain-lain.
Pada abad ke-10, hukuman mati dengan cara digantung menjadi metode yang
dipakai di dataran Inggris. Pada abad berikutnya, Raja William tidak
mengizinkan hukuman mati kecuali dalam kondisi perang. Akan tetapi, pada abad
ke-16 kondisi ini kemudian berbalik. Dibawah rezim Raja Henry ke-16,
diperkirakan sekitar 72 ribu orang dihukum dengan cara direbus (dimasak),
dibakar, digantung, dipenggal, dipisahkan anggota tubuhnya dengan cara ditarik
dan lain-lain. Hukuman ini dijatuhkan dengan alasan pelanggaran hukum seperti
menikahi orang Yahudi, tidak mengakui kejahatannya, dan pengkhianatan.
Pada saat yang sama, kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi saat terjadi gerakan
Pencerahan di Perancis. Titik awal berkembangnya pemikiran modern ditandai
dengan tragedi.
Alih-alih memperjuangkan kebebasan warga (Habeas Corpus), banyak kaum
oposisi yang dianggap sebagai penentang revolusi Perancis terutama kalangan
bangsawan dan kalangan gereja dihukum mati dengan cara dipenggal
di guillotine. Salah satu cara yang masih dipakai sampai saat ini yaitu dengan
hukum gantung. hukuman ini masih dijalankan atau diberlakukan di Irak, Arab
Saudi, negara kita dan Malaysia. Dengan alasan untuk mengurangi rasa sakit yang
dialami oleh mereka yang menjalaninya, pidana mati kemudian dilakukan
berbagai cara yang dianggap lebih manusiawi. Pidana dengan regu penembak
masih menjadi cara dibeberapa negara termasuk negara kita . Pada tahun 1890,
Negara bagian New York, Amerika Serikat mengembangkan kursi listrik dan
awalnya dilakukan di pada tahun 1890 untuk mengeksekusi Raja William. Sampai
saat ini, hanya negara bagian Nebraska yang memberlakukan kursi listrik sebagai
metode. Pada tahun 1924, negara bagian Nevada kemudian memakai kamar
gas dengan sianida. Terakhir, hukuman ini dipakai pada tahun 1999. Terakhir
yaitu dengan suntik mati. Negara bagian Oklahoma yaitu wilayah yang
pertama memberlakukan hukuman mati dan melaksanakan hukuman ini
pada tahun 1982 kepada Charles Brooks. Cara terakhir ini kemudian mulai
dijadikan oleh beberapa negara sebagai metode hukuman mati.
Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati
hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan
berbudaya. Komisi PBB memberikan tanggapannya sebagai berikut:
“Walaupun hukuman mati belumlah dilarang berdasar hukum internasional,
kecenderungan terhadap pelarangan ini sangatlah jelas. Diadopsinya
Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989
yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang
sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk
menghilangkan penggunakan pidana mati secara total dan keseluruhan.”
Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktek hukuman
mati, termasuk negara kita , dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah
menghapuskan praktek hukumanmati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan
hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan
hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara negara
malakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129
negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.
Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan
bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman
lainnya. Survey yang dilakukan PBBpada 1998 dan 2002 tentang hubungan
antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan,
praktek hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam
memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas
berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan suatu
masyarakat dan dan berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum.
Dukungan hukuman mati didasari argumen diantaranya bahwa hukuman mati
untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh sebab
gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat
bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera,pada hukuman mati
penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi sebab sudah dihukum mati dan
itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas. Dalam berbagai kasus
banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali
melakukan kejahatan sebab ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman
mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi
kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang
tergantung pada korban.Lain halnya bila memang keluarga korban sudah
memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.
Praktek hukuman mati di juga kerap dianggap bersifat bias, terutama bias kelas
dan bias ras. Di Amerika Serikat, sekitar 80% terpidana mati yaitu orang non
kulit putih dan berasal dari kelas bawah. Sementara di berbagai negara banyak
terpidana mati yang merupakan warga negara asing tetapi tidak diberikan
penerjemah selama proses persidangan. Dalam hal ini hukuman mati merupakan
suatu penghilangan nyawa seseorang disebab kan orang yang bersangkutan
melakukan kesalahan ataupun yang sering disebut melakukan suatu tindak
pidana.
ada berbegai macam pendapat tentang hukuman mati baik itu yang setuju
ataupun yang tidak setuju, dalam hal ini suatu contoh ada nya ketentuan HAM
sebagai dasar pelaksanaan dan pemenuhan hak-asasi manusia. Yang menjadi
permasalahan pandangan HAM terhadap hukuman mati sebab pada intinya
hukuman mati yaitu penghilangan nyawa seseorang. Berdasarkan uraian diatas,
dalam makalah ini penulis mengkaji kebijakan penerapan hukuman mati ditinjau
dari aspek hukum hak asasi manusia internasional.
BAB II
PERMASALAHAN
1. Bagaimana kebijakan formulasi hukuman mati dalam hukum positif
di negara kita ?
2. Bagaimana penerapan hukuman mati ditinjau menurut hukum hak
asasi manusia ?
BAB III
PEMBAHASAN
1. Kebijakan formulasi hukuman mati dalam hukum positif di
negara kita
a. Pemidanaan dan Pidana Mati
Yang dimaksud hukuman atau pidana ialah “suatu perasaan tidak
enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu vonis
kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.
Menurut filsafat, tujuan hukuman itu bermacam-macam tergantung
dari sudut mana persoalan ini ditinjau:
1). Emmanuel Kant mengatakan bahwa hukuman yaitu suatu
pembalasan berdasarkan atas pepatah kuno “siapa membunuh
harus dibunuh”. Pendapat ini biasa disebut “teori pembalasan”
(vergelding-theorie)
2). Feurbach antara lain berpendapat bahwa hukuman harus
dapat menakuti orang susaha jangan berbuat jahat. Teori ini
biasa disebut “teori mempertakutkan” (afchrikkings-theorie).
3). Penulis lain berpendapat bahwa hukuman itu dimaksudkan
pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan.
Teori ini biasa disebut “teori memperbaiki” (verbetering-
stheorie).
4). Selain itu ada penulis-penulis yang mengatakan bahwa dasar
dari penjatuhan hukuman itu yaitu pembalasan, akan tetapi
maksud-maksud lainnya (mencegah, menakut-nakuti,
mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki
orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan. Mereka yaitu
penganut teori yang disebut “teori gabungan” (verenigings-
theorie).
Secara sederhana maka tujuan hukum pidana yaitu :
1). untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan
kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (generale
preventie) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang
sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak
melakukan kejahatan lagi (speciale preventie); atau
2). untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah
menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang
yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
Sebagai masyarakat modern yang beradab maka sudah selayaknya
tujuan generale preventie dari suatu pidana harus lebih
dipertimbangkan daripada sekedar menjadikan pidana sebagai sarana
untuk membalas dendam. Hal ini misalnya terlihat pada lebih
dipilihnya istilah Lembaga Pemasyarakatan oleh pembentuk undang-
undang untuk menggantikan istilah Penjara. Demikian pula dengan
dikembangkan sistem pemidanaan alternatif berupa “kerja sosial”
yang dikembangkan di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.
Sehubungan dengan pandangan mengenai general preventie dan
teori “tujuan” menurut Leo Polak pidana harus memenuhi 3 syarat:
1). perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu
perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan
dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif (objective
betreurenswaardigheid).
2). Hukuman hanya boleh memperhatikan apa yang sudah
terjadi. Hukuman tidak boleh memperhatikan apa yang
mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, hukuman tidak boleh
dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi. Umpamanya
dijatuhkan dengan maksud prevensi, maka yaitu
kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan (onlust)
yang beratnya lebih dari pada maksimum yang menurut
ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat.
3). Sudah tentu, beratnya hukuman harus seimbang dengan
beratnya delik. Beratnya hukuman tidak boleh melebihi
beratnya delik. Hal ini perlu susaha penjahat tidak dihukum
secara tidak adil! Harus ada suatu ‘verdiend leed’, tidak kurang
tetapi juga tidak lebih.
Pertanyaan yang berabad-abad belum terjawab yaitu apakah
sebenarnya tujuan dari adanya pemidanaan termasuk didalamnya
pidana mati. Ada yang memberikan jawaban yaitu “untuk
memperbaiki penjahat”, kalau memang itu tujuannya berarti tidak
ada tempat lagi bagi pidana mati dan pidana seumur hidup.
Menurut penulis bahwa tujuan dari adaya pemidanaan dalam hak
ini pidana mati, antara lain: Tujuan pemberlakuan hukuman mati
untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dari aspek
kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat
dari perbuatan orang jahat.
b. Pengaturan hukuman mati dalam hukum positif di negara kita
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan dua
macam pidana: pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:
a. Pidana pokok:
1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
2. Perampasan barang yang tertentu
3. Pengumuman keputusan Hakim
Dengan demikian, maka pidana mati di dalam hukum positif di
negara kita merupakan merupakan pidana pokok.
Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam
KUHP misalnya ;
1). Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala Negara;
2). Pasal 111 ayat (2) KUHP: Mengajak Negara Asing untuk
menyerang negara kita ;
3). Pasal 124 ayat (3) KUHP: Memberikan pertolongan kepada
musuh pada saat negara kita dalam keadaan perang;
4). Pasal 140 ayat (4) KUHP: Membunuh kepala Negara sahabat;
5). Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang
direncakan lebih dahulu;
6). Pasal 365 ayat (4) KUHP: Pencurian dengan kekerasan oleh dua
orang atau lebih bersekutu pada waktu malam hari dengan cara
membongkar dan sebagainya, yang mengakibatkan seseorang
mengalami luka berat atau mati;
7). Pasal 444 KUHP: Pembajakan di laut, di pesisir, di pantai dan
di kali, sehingga mengakibatkan orang mati ;
8). Pasal 124 bis KUHP: Dalam waktu perang menganjurkan huru-
hara, pemberontakan dan sebagainya antara pekerja-pekerja
dalam perusahaan pertahanan negara ;
9). Pasal 127 dan 129 KUHP: Dalam waktu perang menipu waktu
menyampaikan keperluan angkatan perang;
10). Pasal 368 ayat (2) KUHP: Pemerasan dengan pemberatan ;
Sebagai bahan komparatif sekaligus menerawang perkembangan
pemikiran dalam pengaturan pidana mati di negara kita , ada baiknya juga
apabila kita menyimak ketentuan naskah Rancangan KUHP baru
sebagai Jus Constituendum, antara lain sebagai berikut :
1). Pidana Mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan
menembak terpidana sampai mati;
2). Pelaksanakan pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum;
3). Pidana mati tidak dijatuhkan kepada anak di bawah umur
delapan belas tahun;
4). Pelaksanaan Pidana mati terhadap wanita hamil atau orang
sakit jiwa ditunda sampai wanita ini melahirkan atau orang
sakit jiwa ini sembuh;
5). Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan
Presiden dan Penolakan Grasi oleh Presiden;
6). Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa
percobaan selama sepuluh tahun, jika;
a) Reaksi masyarakat terhadap terpidana mati terlalu besar
b) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan
untuk memperbaiki
c) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak
terlalu penting
d) Ada alasan meringankan
7). jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap
dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah
menjadi pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama dua
puluh tahun dengan keputusan menteri kehakiman.
8). jika terpidana selam masa percobaan tidak menunjukkan
sikap dan perbuatan yang terpuji tidak ada harapan untuk
memperbaiki maka terpidana mati dapat dilaksanakan atas
perintah Jaksa Agung.
9). jika setelah permohonan Grasi ditolak, pelaksanaan pidana
mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan sebab
terpidana melarikan diri maka terpidana mati ini dapat
diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Menteri
Kehakiman.
2. Hukuman mati dikaji menurut perspektif Hak Asasi Manusia
Internasional
a. Kejahatan yang diancam hukuman mati (pelanggaran HAM berat)
1) Genosida
Istilah genosida pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Raphael Lemkin
(dalam Arie Siswanto, 2005 : 48) pada tahun 1944. Secara etimologis
istilah ini istilah ini berasal dari kata Yunani yaitu geno yang berarti ras
dan kata latin cidium yang bermakna membunuh. Meskipun ada
berbagai macam pengertian ataupun definisi mengenai genosida namun
sebagian besar pengertian yang mengatur tentang genosida yaitu tetap
mencerminkan kedua elemen etimologik ini .
Genosida selalu dikaitkan dengan pembunuhan terhadap etnis ataupun
ras, menurut Goldstein (dalam Arie Siswanto, 2005 : 48) mensejajarkan
genosida dengan pembersihan etnis (ethnic cleansing) yang merupakan
tindakan mengusir atau memusnahkan kelompok religius atau kelompok
etnis tertentu. Meski ada berbagai macam pengertian dan juga
perbedaan di dalamnya, namun menurut penulis dapat diketahui bahwa
genosida dapat menyangkut dua hal yang pertama, secara obyektif istilah
ini menunjuk pada tindakan pemusnahan masal, dan kedua secara
subyektif yang menjadi target ataupun sasaran yaitu kelompok
tertentu. Definisi yang lebih komprehensif dapat ditemukan di
dalam Convention on The Prevention and Punishment of The Crime of
Genocide (dalam Arie Siswanto, 2005 : 49) yang diterima oleh Majelis
Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948. Konvensi tentang genosida
ini merupakan salah satu usaha masyarakat internasional untuk
membasmi ataupun menghambat genosida yang dianggap sebagai
kejahatan internasional, bertentangan dengan tujuan PBB dan penduduk
dunia (crime under international law, contrary to the spirit and the aims
of The United Nations and condemned by civilized world).
Adapun pengertian tentang genosida yang ada dalam Konvensi
Genosida menyatakan bahwa (dalam Arie Siswanto, 2005 : 49) In the
present convention, genocide means any of the following act commited
with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or
religius groups such as : killing members of the group, causing serious
bodily or mental harm to members of the group, deliberetly inficting on
the group condition of life calculated to bring about its physical destruction
in whole or in part, imposing measures intended to prevent births within
the group, forcibly treansfering children of the group to another group.
Berdasarkan pengertian ini di atas, untuk memudahkan dalam
mempelajari dapat penulis terjemahkan sebagai berikut : Genosida berarti
perbuatan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
etnis, ras atau agama yang mempunyai unsur-unsur seperti.
a. membunuh anggota kelompok.
b. menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap
anggota kelompok.
c. sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang
mengakibatkan kemusnahan.
d. tindakan paksa pencegahan kelahiran terhadap kelompok.
e. pemindahan paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada
kelompok lain.
Bertitik tolak pada definisi ini , Yoram Dienstein menyatakan bahwa esensi dari genosida bukanlah
pemusnahan kelompok target secara aktual, melainkan kehendak untuk
memusnahkan kelompok ini sehingga menimbulkan dua
konsekuensi logis. Pertama, saat suatu kelompok dimusnahkan tanpa si
pelaku mempunyai kehendak untuk menimbulkan akibat ini
genosida dianggap tidak ada. Kedua, pembunuhan terhadap seorang
individu bisa saja diketegorikan sebagai genosida manakala pembunuhan
ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang bertujuan
untuk memusnahkan kelompok tempat individu ini menjadi
bagiannya.
Menurut Konvensi Genosida Tahun 1948 kelompok yang dapat menjadi
sasaran genosida yaitu kelompok rasial, kelompok religius, kelompok
nasional, dan kelompok etnis yang mempunyai berbagai macam kriteria.
Keenam kriteria ini yaitu sebagai berikut.
a. kelompok itu memiliki nama sendiri sebagai cerminan indentitas
kolektif.
b. Mereka yang menjadi anggota kelompok itu meyakini bahwa mereka
berasal dari nenek moyang yang sama.
c. Mereka yang menjadi anggota kelompok itu merasa bahwa mereka
memiliki pengalaman sejarah yang sama.
d. Kelompok itu memiliki budaya yang sama.
e. Kelompok itu haruslah merasa memiliki keterkaitan dengan wilayah
tertentu.
f. Para anggota kelompok haruslah menganggap diri mereka sebagai
suatu kelompok.
Kebanyakan orang meyakini bahwa konflik etnis dipicu oleh masalah yang
sederhana dan jelas, yakni kebencian turun temurun (ancient hatreds)
yang ada diantara kelompok etnis yang berlainan. Statuta Roma 1998
secara literal juga mengadopsi definisi genosida yang ada di dalam
konvensi 1948. Artikel 6 Statuta Roma antara lain menyebutkan bahwa.
“…genocide means any of the following acts committed with
intent to destroy, inwhole or in part, a national, etnical, racial or religious
group, as such:
a. killing members or group.
b. Causing serious bodily or mental harm to member of the group.
c. Deliberately inflicting on the group conditional of life calculated to
bring about its physical destruction in whpole or in parts.
d. Imposing measures intented to prevent births within the group.
e. Forcibily transferring children of the group to another group.
Lebih jauh lagi Statuta Roma 1998 juga menegaskan bahwa yang dapat
memikul pertanggung jawaban pidan abukan hanya mereka yang secara
individual langsung melakukan tindakan genosida, melainkan juga.
a. Mereka yang secara bersama-sama melakukan genosida dan mereka
yang melakukan genosida melalui orang lain.
b. Mereka yang memerintahkan, meminta atau mendorong
dilakukannya genosida yang kemudian benar-benar terjadi atau dicoba
untuk dilakukan.
c. Mereka yang membantu pelaksanaan genosida atau percobaan
genosida, termasuk menyediakan sarana untuk itu;
d. Mereka yang secara sengaja memberikan sumbangan bagi
pelaksanaan atau percobaan genosida.
e. Mereka yang secara langsung dan secara terbuka mendorong orang
lain untuk melakukan genosida.
f. Mereka yang mencoba melakukan genosida dan telah mulai
melakukan tindakan mewujudkan tindakan genosida, namun tindakan
genosida yang dikehendaki itu tidak dapat terwujud sebab adanya
factor-faktor diluar diri pelaku. Dalam konteks ini., seseorang yang
secara sengaja dan sukarela menarik diri dari melakukan percobaan
genosida tidak akan dijatuhi pidana.
Dalam rumusan yang lebih singkat, sebenarnya substansi
Statuta Roma 1998 mengenai persekongkolan, penyertaan, pembantuan,
dan percobaan melakukan genosida juga dimuat didalam komvensi
genosida, statuta ICTY, dan statuta ICTR. Secara persis, ketiga instrumen
hukum itu mewujudkan bahwa yang dapat dikenai pidana yaitu mereka
yang melakukan.
a. Genocide.
b. Conspiracy to commit genocida.
c. Direct and public incitement to commit genocide.
d. Attempt to commit genocide.
e. Complicity in genocide.
2) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Istilah “ kejahatan terhadap kemanusiaan “ (crimes against humanity)
sebagai suatu kategori dari kejahatan internasional mulai dikenal
didalam join declaration pemerintah Perancis, Inggris, dan Rusia pada
tanggal 28 mei 1915. Pernyataan bersama dari tiga Negara ini dibuat untuk
mengutuk tindakan Turki yang membantai lebih dari satu juta warga turki
dari keturunan Armenia. Oleh pernyataan bersama itu, tindakan
pembantaian terhadap orang-orang Armenia itu disebut sebagai “kejahatan
terhadap peradapan dan kemanusiaan” (crimes against civilization and
humanity).
Kodifikasi yang lebih jelas terhadap tindakan yang tergolong sebagai
“kejahatan terhadap peradaban dan kemanusiaan” ini selanjutnya dimuat
di dalam Konstitusi Mahkamah Kejahatan Perang Nurenberg yang dibentuk
di penghujung Perang Dunia II. Seraya menegaskan bahwa “kejahatan
terhadap kemanusiaan” merupakan hukum internasional yang berkembang
melalui kebiasaan, Konstitusi Mahkamah Nuremberg menyatakan bagwa
“kejahatan terhadap kemanusiaan” mencakup tindakan-
tindakan, “…..murder, extermination, enslavement, deportation, and
another in humaneacts committed agains any civilian population, before or
during the war, or persecution on political, racial or religious grounds in
execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the
tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country
where perpetrated”.
Dalam Statuta Roma 1998 ada perluasaan pengaturan pengertian
tentang kualifikasi kejahatan dalam perkosaan yaitu diperluas juga dengan
perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa,
ataupun bentuk lain dari kekerasan seksual yang sama berat. Penulis
menyatakan pendapat bahwa kejahatan kemanusiaan merupakan
perbuatan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas atau
sistematis ditujukan terhadap penduduk sipil, dan kejahatannya ini
antara lain :
a. Pembunuhan
Yaitu serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil yang dapat
diartikan bahwa sebagaiman perbuatan ini terdiri dari serangkaian
tindakan yang berkaitan dengan atau merupakan tindak lanjut dari
kebijakan suatu negara ataupun organisasi internasional untuk
melakukan kejahatan pembunuhan ini .
b. Pemusnahan
Dalam hal ini pemusnahan dapat diartikan sebagai tindakan yang juga
meliputi penerapan kondisi tertentu yang bersifat mengancam
kehidupan secara sengaja, antara lain berupa mengahambat akses
terhadap makanan, dan juga obat-obatan yang diperkirakan dapat
membawa kehancuran bagi sebagian etau seluruh penduduk.
c. Perbudakan
Perbudakan dapat diartikan sebagai segala bentuk pelaksanaan hak
milik terhadap obyek yang berupa orang, termasuk tindakan mengngkut
obyek ini , khususnya perempuan dan anak-anak.
d. Deportasi
Deportasi ataupun pemindahan paksa yang dalam hal ini dikenakan
terhadap penduduk dapat diartika sebagai tindakan yang merelokasi
penduduk melalui pengusiran atau cara kekerasan lain dari tempat
dimana penduduk ini secara sah berada, tanpa dasar yang bisa
dibenarkan oleh hukum internasional
e. Pencabutan kebebasan sewenang-wenang
pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang dapat diartikan
pemotongan ataupun pengatuiran kebebasan individu untuk mentukan
nasib sendiri, yang kesemuanya diatur secara menyeluruh dengan
disertai ancaman baik itu secara fisik maupun psikis.
f. Penyiksaan
penyiksaan yaitu pengenaan rasa
sakit atau npenderitaan fisik maupun mental secar sengaja atas
seseorang yang ditahan atau berada di bawah kekuasaan pelaku. Meski
demikian rasa sakit atau penderitaan yang bersifat inheren, incidental,
atau semata-mata muncul dari pengenaan sanksi yang sah tidak dapat
diketegorikan sebagai penyiksaan
g. Pemerkosaan atau kejahatan seksual lainnya
dalam hal ini dapat dicontohkan kehamilan secara paksa yang bertujuan
untuk mendapatkan etnis baru dan memusnahkan etnis lama yaitu
penyekapan secara tidak sah atas seorang perempuan yang dibuat
hamil secara paksa, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis
suatu populasi. Namun hal ini tidak dapat ditafsirkan
mempengaruhi hukum nasional yang menyangkut kehamilan.
h. Penganiayaan atau penindasan
Penindasan dapat dimaknai sebagai penyangkalan keras
secara sengaja terhadap hak-hak dasar manusia dengan cara yang
bertentangan dengan hukum internasional dengan dasar identitas
kelompok atau identitas kolektif.
i. Penghilangan paksa
penghilangan secara paksa dapat diartikan bahwa pemusnahan ataupun
penghilangan terhadap kelompok etnis ataupun individu tertentu yang
dianggap tidak sesuai denga ras tertentu dan hal ini bertujuan
untuk mengurangi populasi suatu etnis tertentu. Yang dalam hal ini
dapat dikategorikan sebagai penangkapan, penahanan, atau penculikan
terhadap seseorang atau kelompok tertentu atas dasar wewenang dan
dukungan atau persetujuan suatu negara ataupun organisasi politik
yang kemudian diikuti penolakan dari pelaku untuk mengakui
perampasan kemerdekaan ini untuk memberi keterangan tentang
keberadaan orang yang ditangkap, ditahan, ataupun diculik ini
dengan maksud menjauhkan orang-orang yang dirampas
kemerdekaannya ini dari perlindungan hukum dalam waktu yang
relatif lama
j. Apartheid
Yaitu tindakan tidak manusiawi yang memiliki karakter yang sama
dalam tindakan pemusnahan missal yang dalam hal ini berdasarkan
warna kulit, yang dilakukan dalam konteks penindasan sistematik yang
terlembagakan dan dalam konteks dominasi suatu kelompok rasial atas
kelompok rasial lain dengan maksud untuk mempertahankan rezim yang
melakukan penindasan ini .
b. Analisis hukuman mati menurut ketentuan internasional Hak
Asasi Manusia Internasional
Jika dikaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan DUHAM, ada
beberapa pasal didalam DUHAM yang tidak memperbolehkan hukuman mati,
antara lain:
Berdasarkan Pasal 3 ” Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan,
dan keamanan pribadi ”. Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak
untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmai atau rohani dari
seseorang ataupun dari kelompok ( Leah Levin, 1987: 45). Hukuman mati
jelas telah melanggar pasal ini, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati
telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, keamanan pribadinya.
Bagaimanapun juga hukuman mati yaitu hukuman yang sangat melanggar
hak untuk hidup bagi manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan.Dapat dilihat
banyak orang yang telah dijatuhi hukuman mati, antara lain koruptor di Cina,
Saddam Hussein, ataupun lainnya. Namun seperti kasus Rwanda dan
Yugoslavia pelaku pelanggaran HAM hanya diganjar dengan hukuman
maksimal pidana seumur hidup, sebab hukuman mati di jaman modern ini
mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, meskipun masih ada
beberapa negara yang masih melaksanakannya dengan berbagai cara,
seperti digantung, ditembak, dan disuntik. Bagaimanapun caranya hukuman
mati tetap saja melukai diri dan mengambil hak hidup dari seseorang.
Jika pidana mati ditinjau menurut Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil
politik yaitu Pasal 6 ayat (1) Pada setiap insan manusia melekat hak untuk
hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia
yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya. Seperti halnya
dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati, telah
melanggar pasal 6 ayat (1), eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan
kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang, dan ini yang
bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM. Meskipun
banyak negara belum menghapuskan hukuman mati antara lain negara kita ,
Cina dan negara Irak belum menghapuskan hukuman mati, yang menjadi
permasalahan yaitu tidak adanya pemenuhan dan pengaturan yang jelas
terhadap pelaksanaan pidana hukuman ini baik itu dalam proses
penangkapan maupun dalam pelaksanaan pemeriksaan di persidangan,
sehingga hal ini bertentangan dengan konsepthe rule of law dimana
ada nya pengaturan yang jelas baik itu persamaan kedudukan di muka
hukum dan juga ada nya peradilan yang bebas dan tidak memihak yang
berimberimplikasi kekuasaan kehakimanh yang merdeka.
Pasal 6 ayat (2) Kovenen Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan
bahwa Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati,
putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai
dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian
dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan
Konvensi Tentang Pencegahan Dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan
(suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan
terakhir dari pengadilan yang berwenang. Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4)
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa Seseorang
yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon
pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau
keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab. Dalam hal ini
menurut uraian diatas penulis mencoba berpendapat dengan
memperhatikan beberapa aspek, sebab dalam memahami suatu peraturan
hendanknya diperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam
dilakukannya ataupun diterapkannya pidana mati, meskipun dalam HAM
hukuman mati dilarang sebab tidak sesuai dengan Pasal 3 DUHAM dan juga
banyak dari negara di dunia yang telah menghapuskan hukuman mati.
Di samping pengaturan tentang hak dasar yaitu hak untuk hidup yang diatur
dalam DUHAM ini yang dalam hal ini dihubungkan dengan hukuman
mati, ada pengecualian terhadap pelaksanaan hak ini yaitu
dengan adanya pemahaman mendalam terhadap adanya derogable rights,
yaitu dalam hal yang pertama ”a public emergency which treatens the life of
nation” dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan hak-hak
kebebasan dasar, dengan syarat bahwa kondisi keadaan darurat (public
emergency) ini harus diumumkan secara resmi (be officially
proclaimed), bersifat terbatas serta tidak boleh diskriminatif. Hal ini diatur secara limitatif dalam Kovenan Internasional
Tentang Hak Sipil dan Politik, dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR menyatakan,
dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan
ada nya keadaan darurat ini telah diumumkan secara resmi,
negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil usaha -usaha yang
menyimpang (derogate) dari kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini,
sejauh hal itu dutuntut oleh situasi darurat ini , dengan ketentuan
bahwa usaha -usaha ini tidak bertentangan dengan kewajiban negara-
negara pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut
diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
dan asal-usul sosial, sehingga vonis mati yang dijatuhkan terhadap Saddam
tidak bertentangan dengan Pasal 3 DUHAM, sebab kejahatan yang
dilakukan yaitu kejahatan HAM berat dan memenuhi ketentuan Pasal 4
ICCPR.
c. Alasan yang menyatakan setuju dengan dilaksanakannya pidana
mati terhadap pelaku kejahatan.
1) Pidana mati menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi.
Masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh orang ini sebab “mayatnya
telah dikuburkan sehingga tidak perlu takut lagi terhadap terpidana”.
2) pidana mati merupakan suatu alat represi yang kuat bagi pemerintah.
3) Dengan alat represi yang kuat ini kepentingan masyarakat dapat
terjamin sehinggadengan demikian ketentraman dan ketertiban hukum
dapat dilindungi.
4) Terutama jika pelaksanaan eksekusi di depan umum diharapkan
timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan.
5) Dengan dijatuhkan serta dilaksanakan pidana mati diharapkan adanya
seleksi buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat
dan buruk dan diharapkan akan terdiri atas warga yang baik saja.
