hak asasi manusia 2

hak asasi manusia 2

   Januari 26, 2024       mayatku

---

penghormatan terhadap Hak-hak Asasi Manusia 

Dimulai dari adanya suatu keputusan bahwa seluruh tatanan 

hubungan internasional perlu dibangun kembali sehingga dapat 

dihindari terulangnya kembali kebiadaban itu. Dengan demikian 

didirikanlah  Liga Bangsa-Bangsa dengan disertai harapan oleh para 

perumusnya dalam meringkus kekerasan dan menjadikan hubungan 

internasional berjalan menuju hidup berdampingan secara damai.

Ada masalah yang dapat dipakai  sebagai contoh yakni pada 

saat Inggris dan Amerika Serikat  menolak usul Jepang untuk 

memproklamirkan prinsip persamaan. Hak-hak asasi manusia belum 

mengakar dalam warga  internasional. Di pihak lain, Amerika 

Serikat dan Perancis bersikeras bahwa prinsip demokrasi (prinsip 

yang menyatakan bahwa negara harus berdasar lembaga-lembaga 

perwakilan) harus menjadi kriteria utama untuk masuknya negara-

negara baru ke dalam Liga. Dengan kata lain, suatu pemerintahan 

demokrasi merupakan batas yang membagi negara yang dibolehkan 

masuk ke dalam lembaga yang berpusat di Jenewa itu.

sesudah  Perang Dunia II, dirasakan bahwa Perserikatan Bangsa-

Bangsa yang baru dibentuk harus berbeda dari Liga yang lama. 

Meskipun begitu, hak-hak asasi manusia telah memperoleh nilai 

penuh sebagai sebuah ideologi, sampai terlambang dalam Piagam 

PBB dalam beberapa  rujukan yang jelas, bahwa baik penghormatan 

terhadap hak-hak asasi manusia maupun prinsip demokrasi tidak 

dianggap merupakan sine qua non bagi keanggotaan dalam organisasi 

yang baru itu. Beberapa tahun sesudah  didirikannya Perserikatan 

Bangsa-Bangsa telah dilakukan suatu usaha  untuk menolak 

masuknya sebuah rezim totaliter, yaitu Spanyol. Polandia mengambil 

prakarsa dan merekomendasikan agar Spanyol tidak diterima masuk 

sebab  pemerintahannya tidak demokratis dan tidak menghormati 

hak-hak asasi manusia. Bagaimanapun, bahkan jika Sidang Umum 

memang menerima argumentasi ini, dalam dua tiga tahun lalu  

terbukti tidak mungkin untuk terus mengikuti garis-garis ini, tahun 

1950 Spanyol ikut dalam Organisasi itu sebab  pengaruh tekanan 

perang dingin.

Pada penghujung tahun 1970-an Kamboja juga menerima 

perlakuan yang sama. Tahun 1979 Vietnam melakukan invansi 

terhadap Kamboja, Pol Pot melarikan diri ke pengasingan dengan 

pemerintahannya dan PBB harus memutuskan pemerintahan mana 

yang akan dianggap sebagai wakil yang absah dari rakyat Kamboja. 

Namun meskipun ia telah melakukan kejahatan-kejahatan yang 

buruk sekali dan tidak memiliki kekuasaan yang efektif terhadap 

negara itu, PBB tetap menerima surat-surat kepercayaan wakil-wakil 

pemerintahan Pol Pot dan para pewarisnya. Apapun motif politiknya, 

pada kenyataannya bahwa pelanggaran terhadap hak-hak asasi 

manusia tidak dianggap sebagai alasan yang cukup untuk menerima 

atau menolak masuknya suatu negara atau suatu pemerintahan ke 

dalam PBB 

C.  Rakyat dan Individu sebagai Warga warga  Internasional

Negara yang berdaulat merupakan tradisi sebagai satu-satunya 

pusat kekuasaan yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Mereka 

berkuasa atas warga nya masing-masing dan dapat melakukan 

apa saja yang dikehendakinya. Saat ini, rakyat dan individu muncul 

sebagai tandingannya yang absah. Beberapa ahli hukum dan diplomat 

menolak untuk mengakui bahwa kedua kategori ini telah diberikan 

suatu peranan di pentas internasional, mereka merasa bahwa rakyat 

dan individu masih tetap berada di bawah kekuasaan negara yang 

berdaulat. Untuk menentang pandangan ini , pada tahun 1947 

wakil Perancis pada Komisi PBB untuk hak-hak asasi manusia 

ikut serta dalam perumusan Deklarasi Universal pada tahun 1948, 

lalu  dikatakan di dalamnya bahwa individu telah menjadi 

subjek hukum internasional baik dalam kehidupannya maupun dalam 

kebebasannya. sesudah  itu, pada tahun 1986, Presiden Argentina 

menyatakan bahwa konsep hukum internasional telah mengalami 

perubahan yakni dengan memberikan individu suatu status subjek 

internasional dan membatasi gagasan campur tangan dalam masalah 

dalam negeri sepanjang ada hubungannya dengan pelanggaran hak-

hak asasi manusia (Antonio Cassese, 2005).

Selama berabad-abad, individu telah mendapat penjagaan 

hukum internasional hanya sebagai orang asing, yaitu hanya jika  

ia sedang berada di luar negeri dan menganggap bahwa negara 

nasionalnya siap dan mampu menjaganya. Peraturan internasional 

tidak mengharuskan negara untuk mengakui orang asing, dalam 

pengertian bahwa semua negara baik dulu atau sekarang, dapat 

menolak masuknya siapa saja yang diinginkannya. Namun, jika  

ia menerima kewajiban berdasar perjanjian untuk melakukan 

yang sebaliknya, sekali orang asing telah diakui maka ia memiliki 

serentetan hak (kepribadian hukumnya diakui, berhak memperoleh 

keadilan, berhak agar hak miliknya tidak disita dan jika  disita ia 

akan memperoleh hak ganti rugi).

Saat jumlah peraturan internasional tentang hak-hak asasi 

manusia diperluas sesudah  tahun 1948, tentunya ada harapan bahwa 

peraturan-peraturan tradisional mengenai perlakuan terhadap orang 

asing akan diserap ke dalam tatanan hukum yang baru. sebab  

peraturan-peraturan baru itu akan menjaga manusia sebagaimana 

adanya yang berlaku bagi setiap individu baik di dalam negeri maupun 

di luar negeri terlepas dari apakah ia warga negara dari suatu negara. 

Namun, kenyataannya tidak sedemikian adanya, sebab  beberapa 

alasan. Pertama, sangat sedikit peraturan-peraturan mengenai 

hak-hak asasi manusia yang memperoleh kesahihan universal. 

Kebanyakan hanya menjadi aturan perjanjian. Kedua, hak –hak 

asasi manusia tidak menyerap hak-hak orang asing. Beberapa negara 

berkembang mengemukakan bahwa hak-hak orang asing timbul dari 

suatu keinginan untuk menjaga warga negara dari negara-negara 

besar di luar negeri.

Dengan demikian, terciptalah suatu dikotomi yang aneh antara 

hak orang asing dan hak-hak asasi manusia. Namun sedikit demi 

sedikit, pembedaan yang kaku antara kedua perangkat hak itu telah 

berkurang dan hak-hak asasi manusia perlahan-lahan mengubah 

tujuan peraturan-peraturan tentang orang asing itu. Ada beberapa 

dampak dari pengaruh ini antara lain sebagai berikut.

1. Perjanjian internasional tertentu tentang hak-hak asasi manusia 

mengandung persyaratan-persyaratan mengenai masalah 

yang secara khusus berkaitan dengan orang asing. Tujuan dari 

peraturan ini yaitu  untuk memberi jaminan di balik hukum 

dan menambah perlindungan terhadap orang asing. Misalnya, 

pengusiran secara kolektif dilarang.

2. Peraturan-peraturan tertentu yang telah lama berlaku sekarang 

ini harus ditafsirkan dan dilaksanakan berdasar hak-hak asasi 

manusia. Hal ini benar mengenai prinsip fundametal tentang 

menentang diskriminasi yang merupakan tema utama dari hak-

hak asasi manusia. lalu  aturan ini akan mempengaruhi 

aturan-aturan tradisional yang tidak lagi dapat memberikan 

pembedaan-pembedaan tertentu.

Kenyataan bahwa hak-hak asasi manusia telah diterima dan 

merupakan hal yang penting sekali dalam memicu  diterimanya 

sebuah deklarasi tentang hak-hak orang asing dengan suara buat oleh 

Sidang Umum PBB tahun 1985 

Hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri bagi 

bangsa-bangsa merupakan dua doktrin yang memiliki  pengaruh 

penting dalam bidang prosedur yang dipakai  untuk sesuai dengan 

peraturan-peraturan internasional. Di samping itu, kedua doktrin 

ini  membantu memperkenalkan teknik-teknik baru untuk 

menciptakan peraturan-peraturan internasional baru. Namun, 

keduanya bersifat instrumental dalam memperkenalkan prinsip dan 

kriteria baru yang telah memicu  pemutusan hubungan dengan 

sikap dan keyakinan lama.

Alasan pertama, sebab  peraturan kebiasaan internasional yang 

timbul secara berangsur-angsur sebagaimana perjanjian multilateral 

tentang hak-hak asasi, maka Mahkamah Keadilan Internasional 

menyatakan dalam suatu obiter dictum, hukum internasional harus 

diadakan pembedaan antara kewajiban yang berdasar resiprositas 

dan kewajiban erga omnes, yaitu kewajiban yang dilaksanakan setiap 

negara dalam menghadapi semua negara lain. Mahkamah juga 

menyatakan bahwa negara-negara wajib melaksanakan kewajiban 

tertentu yang secara vital sehingga semua negara memiliki  

kepentingan dalam menjamin bahwa kewajiban itu dilaksanakan. 

Kedua, suatu perangkap prinsip yang sama dengan kewajiban erga 

omnes terhadap warga  internasional telah memutuskan dalam 

hukum internasional. Rujukannya yaitu  pada jus cogens, yakni 

sekelompok prinsip yang diberikan kekuatan hukum khusus sebab  

ia tidak dapat dihilangkan atau dibantah oleh persyaratan perjanjian 

atau peraturan kebiasaan. Untuk pertama kalinya warga  

internasional telah memutuskan untuk mengakui nilai-nilai tertentu 

yang harus dimenangkan di atas bentuk kepentingan nasional 

manapun. Nilai-nilai ini memperlihatkan bagaimana warga  

internasional telah membuat suatu pilihan yang fundamental dan 

juga menggambarkan kebutuhan kolektif.

Aspek ketiga dari penciptaan, perubahan dan penghapusan 

peraturan-peraturan hukum yang telah dipengaruhi oleh kedua 

doktrin yang berkenaan dengan “kematian” perjanjian. Menurut 

hukum klasik, pelanggaran material dari suatu ketentuan fundamental 

dari suatu perjanjian bilateral atau multilateral oleh suatu negara 

merupakan sebab yang cukup bagi satu atau beberapa pihak untuk 

menolak perjanjian itu. Jiak satu pihak melanggar janjinya untuk 

melakukan suatu tindakan, maka pihak lain juga bebas untuk 

melakukan hal yang sama.

C. Pengawasan Internasional

Mulai dari abad ke-17 sampai abad ke-20, warga  internasional 

tidak memiliki mekanisme sosial untuk menegakkan kepatuhan 

kepada ukuran perilaku-perilaku tertentu. Pada masa ini negara 

melakukan pengawasan bebas di mana dalam sisitem yang primitif 

ini, masing-masing anggota memutuskan sendiri apakah anggota yang 

lain telah melanggar haknya, bagaimana bentuk reaksi yang diberikan 

menyikapi pelanggaraan itu, apakah harus memakai  kekerasan, 

atau sanksi-sanksi ekonomi atau tidak melakukan tindakan apa-apa 

sama sekali. Sistem ini  pada akhirnya hanya menguntungkan 

negara-negara besar dan menengah dan merugikan negara kecil.

sesudah  Perang Dunia I, didirikanlah Organisasi Buruh 

Internasional (ILO) dengan salah satu tujuannya yaitu  untuk 

mengatur kondisi para pekerja di seluruh dunia. Negara-negara 

didorong tidak hanya untuk merumuskan dan menerima konvensi-

konvensi nasional, namun  juga melaksanakan kewajiban-kewajiban 

baru. Oleh sebab  itu, ada kebutuhan yang mendesak bagi 

sitem-sistem baru untuk menegakkan penghormatan terhadap 

peraturan-peraturan internasional, yang dapat dilaksanakan tidak 

hanya oleh negara namun  juga oleh pihak-pihak ketiga. Namun, 

sistem yang dianut ILO merupakan kasus yang agak tersendiri 

dalam tahun-tahun sesudah  Perang Dunia II. sesudah  Perang Dunia 

II, dilakukanlah langkah-langkah besar berkat gagasan hak-hak 

asasi manusia. Di samping peraturan-peraturan internasional untuk 

menjaga diri manusia, beberapa  mekanisme telah berkembang untuk 

menjamin agar peraturan-peraturan itu dihormati. Dewasa ini, hal 

ini membentuk suatu jaringan yang ketat dan semuanya dipusatkan 

atau dikaitkan dengan organisasi-organisasi internasional 

 Akibat-akibat dari setiap pelanggraan hukum internasional yang 

dilakukan oleh negara dipengaruhi oleh kedua doktrin yang telah 

disebutkan sebelumnya. Dahulu, pertanggungjawaban negara diatur 

oleh sedikit peraturan yang sifatnya masih primitif. Setiap kali sebuah 

negara melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional 

yang merugikan negara lain, maka ia diwajibkan membayar ganti rugi. 

Hanya negara yang dirugikan itulah yang berhak meminta ganti rugi, 

jika negara yang melakukan pelanggaran menolak untuk memberikan 

ganti rugi maka yang ini  lebih dahulu dapat melakukan sanksi 

yang pantas terhadap yang ini  lalu . 

Suatu pertanggungjawaban dalam urusan “pribadi” antara yang 

melanggar dengan korbannya, tidak ada pihak lain yang dapat ikut 

campur. Dalam pelanggaran hukum internasional, akibat-akibatnya 

tidak melibatkan warga  yang lain. Masing-masing negara harus 

melaksanakan hukum itu sendirian, sedang warga  yang lain 

tidak peduli bagaimana prihatinnya negara-negara lain mengenai 

akibat yang ditimbulkannya.

Hak-hak asasi manusia telah meninggalkan kesan yang 

mendalam yang dapat ditelusuri melalui dua kecenderungan baru 

yang ditimbulkan akibat pengaruh hak-hak asasi manusia itu. 

Pertama, hak-hak asasi manusia ikut serta dalam mengecilkan 

peranan kerugian dalam gagasan suatu tindakan yang salah di bawah 

hukum internasional. Kedua, hak-hak asasi manusia ikut serta dalam 

menciptakan suatu kategori pelanggaran khusus dalam hukum 

internasional. 

D.  Hukum Perang

Masih ada bidang lain yang dipengaruhi oleh hak-hak asasi 

manusia, yakni pertama, mengenai seperangkat peraturan dan 

prinsip yang berusaha untuk mengatur jalannya perang antara dua 

negara atau lebih, sebagaimana juga perang saudara atau perang 

kemerekaan nasional. Salah satu prinsip yang mendasar dari hukum 

perang yaitu  melarang pennggunaan senjata yang menimbulkan 

penderitaan yang tidak perlu atau yang tidak dapat dibenarkan 

untuk tujuan menjadikan pihak musuh tidak berdaya lagi. Selain itu, 

peraturan berkenaan dengan tawanan perang menekankan bahwa 

mereka harus ditundukkan pada pertimbangan militer dan logika 

perang, segera sesudah  keadaan ini sesuai dengan satu atau lebih dari 

pihak-pihak yang terlibat.

Bidang kedua yang dipengaruhi hak-hak asasi manusia yaitu  

bidang senjata yang tidak manusiawi. Penggunaan bom napalm dalam 

beberapa hal telah dilarang sebagaimana juga penggunaan senjata 

perangkap dan bahkan juga senjata-senjata yang sebegitu jauh baru 

ada dalam rencana, seperti peluru yang tidak dapat ditelusuri oleh 

sinar X jika  ia telah masuk ke dalam tubuh manusia.

Bidang ketiga yang dipengaruhi oleh hak-hak asasi manusia 

yaitu  lapangan korban perang, termasuk para tawanan, orang yang 

luka, cedera atau korban kapal tenggelam, para anggota bersenjata 

dan orang sipil yang jatuh ke tangan musuh. Perlakuan sehari-hari 

terhadap merak diatur secara rinci dan bersifat manusiawi.

Dibentuknya kategori baru dari kejahatan internasional yang 

berkaitan dengan perang merupakan sebuah langkah maju ke depan. 

Telah diperkenalkan sebuah prinsip baru yang penting yaitu prinsip 

yurisdiksi universal bagi kejahatan perang dan kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Dahulu, yang berhak menghukum penjahat hanyalah 

negara hanyalah penjahat atau korban kejahatan, namun sekarang 

setiap negara dapat mengadili dan menghukum setiap orang yang 

telah melakukan kejahatan-kejahatan.

Bidang keempat yang dipengaruhi oleh hak-hak asasi manusia 

yaitu  bidang perang saudara. Di masa lalu, pemberontakan bersenjata 

yang menentang negara hanya merupakan urusan negara yang 

terkait langsung. biasanya bangsa-bangsa lain menjauhkan 

diri dari ledakan tindakan kekerasan yang menyedihkan seperti itu. 

Yang paling sering terjadi yaitu  kemungkinan sebuah negara untuk 

memutuskan menolong negara yang sedang kesusahan dengan tujuan 

untuk memadamkan pemberontakan itu 

Jalan hak-hak asasi itu tidak selalu lancar dan lurus. Setiap 

hari selalu terbentur pada sesuatu yang tidak rasional, rasio 

dikesampingkan dan hak-hak diinjak-injak. Banyak kekuatan yang 

menentang hak-hak asasi: rezim yang otoriter, struktur pemerintahan 

yang sewenang-wenang dan kelompok-kelompok non-pemerintah 

(seperti teroris) yang memperlakukan orang yang tidak bersenjata 

dan tidak berdosa dengan kekerasan tanpa belas kasihan. 

Perkembangan hak-hak asasi manusia diperlambat oleh beberapa  

kekuatan yang menentangnya. Di antara kekuatan-kekuatan ini  

rezim pemerintahan yang otoriter dan struktur pemerintahan yang 

sewenang-wenang dan serba mencakup merupakan kekuatan penentang 

yang paling besar pengaruhnya terhadap laju perkembangan hak-hak 

asasi manusia. Tiga faktor yang terkait dengan struktur negara telah 

menjadi kekuatan penentang hak-hak asasi manusia dalam dunia 

internasional antara lain: (a) negara menjadi penjamin penghormatan 

terhadap hak-hak asasi manusia, (b) merupakan bagian dari tatanan 

negara modern, dan (c) ada kelompok warga  Barat, sosialis 

dan kelompok negara dunia ketiga.

Menghadapi keadaan seperti disebutkan di atas telah dibentuk 

suatu usaha multinasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh 

penghuni bumi. Norma-norma internasional telah dirumuskan, 

demikian pula dengan perangkat instrumennya, namun yang tak 

kalah penting yaitu  komitmen memegang prinsip yang menempatkan 

umat manusia di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang perbedaan 

apapun, dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan derajat.

Pandangan universal absolut mengenai HAM artinya menempatkan 

HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam 

berbagai bentuk International Bills of Human Rights dengan tidak 

mempertimbangkan faktor dan konfigurasi sosial budaya serta konteks 

ruang dan waktu yang melekat pada masing-masing negara atau 

bangsa. HAM ditempatkan sebagai nilai dan norma yang melintasi 

yurisdiksi negara-negara. sedang pandangan yang menyatakan 

bahwa HAM bersifat universalrelatif menempatkan sebagai HAM 

merupakan nilai-nilai universal, dengan tetap memberikan ruang 

distingsi dan bahkan limitasi bagi masing-masing negara bangsa. 

Namun demikian distingsi dan limitasi oleh masing-masing negara 

tetap harus berdasar pada asas-asas hukum internasional dan tidak 

bertentangan secara normatif dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

HAM internasional. Pandangan partikularisme absolut memandang 

HAM dipandang sebagai persoalan masing-masing bangsa dan negara. 

Negara-negara memiliki kedaulatan untuk melakukan penolakan 

terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan 

ini bersifat chauvinis, egois, dan berkecenderungan defensif terhadap 

isu-isu HAM, khususnya isu-isu HAM yang menjadi isu lintas negara. 

Dalam perkembangan wacana dan praktek politik dan hukum 

HAM di negara-negara, adakalanya penolakan terhadap perspektif 

universalitas HAM dijadikan sebagai tameng untuk menutupi 

inkompatibilitas aturan dan praktek politik dan hukum HAM dengan 

hak-hak substantif dan fundamental manusia dan warga negara.

sedang partikularisme relatif memandang HAM merupakan 

masalah nasional masing-masing bangsa namun tetap berkaitan 

nilai-nilai universal. Meskipun nilai HAM bertumbuh dari budaya dan 

konteks ruang-waktu negarabangsa tetap dimungkinkan berlakunya 

nilai-nilai universal yang sesuai dengan nilai-nilai lokal-partikular. 

Di samping itu, berlakunya dokumen-dokumen internasional dalam 

yurisdiksi nasional dapat dilakukan jika sesuai dengan nilai-

nilai budaya lokal negara-bangsa, serta mendapatkan dukungan 

pemerintahan lokal.

Arus pemikiran atau pandangan tentang nilai-nilai HAM yang 

saling tarik menarik dalam melihat relativitas HAM ini  pada 

prinsipnya dapat disarikan menjadi dua kelompok pandangan yaitu 

strong relativist dan weak relativist. 15 Strong relativist beranggapan 

bahwa nilai-nilai HAM secara prinsip ditentukan dan dipengaruhi 

oleh budaya dan lingkungan tertentu, sedang universalitas nilai 

HAM hanya menjadi pengontrol dari nilai-nilai HAM yang didasari 

oleh budaya lokal atau lingkungan setempat. Pandangan ini mengakui 

keberadaan nilai-nilai HAM secara universal dan juga partikular. 

Sementara weak relativist memberi penekanan pada nilai-nilai HAM 

universal dan sulit untuk dimodifikasi berdasar pertimbangan 

budaya tertentu. Pandangan ini hanya mengakui adanya nilai-nilai 

HAM yang bersifat universal. 

Memahami apa itu Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan 

hal penting. Meskipun ada anggapan bahwa definisi tidak terlalu 

penting dan lebih penting mengenali prinsip-prinsipnya, pemahaman 

mengenai apa itu HAM dapat membimbing kita untuk mengidentifikasi 

lebih lanjut prinsip-prinsip dan implementasi HAM. HAM, dalam 

pengertian yang sederhana, merupakan hak yang secara alamiah 

dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia 

sematamata sebab  ia merupakan manusia (human being), bukan 

makhluk lain selain manusia. Begitu maujud seorang manusia, maka 

melekat dalam dirinya hak ini . Hak-hak asasi ini  sangat 

berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia (human dignity). 

Tanpa hak-hak dasar ini  manusia tidak dapat hidup sesuai 

dengan harkat dan martabatnya itu. Pemenuhan dan penghormatan 

terhadap HAM memungkinkan perseorangan dan warga  untuk 

berkembang secara utuh. Beberapa pakar dan praktisi gerakan HAM 

berada dalam simpang pemikiran yang berbeda dalam memahami 

(dan juga memperjuangkan) HAM.. Jack Donnely menekankan bahwa 

umat manusia memiliki hak-hak dasar bukan atas dasar pemberian 

hukum positif, namun dimilikinya secara kodrati, sebab  martabatnya 

sebagai manusia.1 Pandangan Donnely menegaskan bahwa HAM 

muncul bersamaan dengan lahirnya kedirian manusia.

HAM teramat penting untuk menjadi concern kita semua, tak 

hanya di dunia aktivisme akan namun  juga di lingkungan akademis. 

Hal itu disebab kan oleh berbagai latar, antara lain sebagai berikut: 

Pertama, HAM yaitu  hak elementer dan fundamental tentang 

manusia, harkat dan martabatnya. Kajian HAM terkait dengan 

keadaan-keadan (circumstances) yang sangat generik, bahkan 

sebelum manusia terpilah-pilah atas dasar label identitas: sebelum 

manusia terbagi ke dalam berbagai kewarga negaraan, terkontak-

kotak ke dalam berbagai anggota komunitas dunia, dan seterusnya. 

Label identitas merupakan situasi yang hadir lalu .

Kedua, HAM merupakan alat peradaban/sarana sipilisasi 

(a civilizing tool). Potret kebiadaban negara sudah berlangsung 

jauh sebelum Perang Dunia II. Realitas ini  memicu  

kemunduran besar kemanusiaan: secara fisik, jiwa, sosio-ekonomi, 

sosio-kultural. Isu HAM menjadi gerakan global untuk menciptakan 

tatanan dunia yang lebih beradab (civilized). saat  isu demokrasi 

dan demokratisasi dijadikan pintu gerbang untuk menetralkan dan 

mereduksi kebiadaban negara atas warga negaranya, kegagalan 

segera membayang sebab  negara lalu bersembunyi di balik tameng 

kedaulatan negara (state sovereignty).

Ketiga, HAM merupakan nilai dasar peradaban global. Pasca 

Perang Dunia II muncul semacam kesadaran kolektif warga  

dunia bahwa tatanan dunia harus diubah agar lebih damai dan 

mendamaikan. Pengalaman korban perang yang mengerikan sebab  

penggunaan berbagai produk teknologi persenjataan yang nir 

pertimbangan kemanusiaan mendorong komunitas internasional 

untuk melakukan pertobatan massal dan mengikatkan diri dalam 

komitmen global yang damai dengan nilai-nilai baru berbasis 

kemanusiaan. Komitmen warga  dunia ini  diejawantahkan 

dalam bentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi 

ini  didasarkan pada keyakinan penuh bahwa hak asasi manusia 

yaitu  nilai dasar yang menempatkan kemanusiaan melampaui 

berbagai pertimbangan apapun: politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, 

kedaulatan negara, dan sebagainya.

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

A.  Pendahuluan

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting sesudah  Perang 

Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah Natural Rights. Hal 

ini sebab  konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam 

menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami 

sebagai natural rights merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial 

yang bersifat universal. Pada perkembangannya telah mengalami 

perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan 

praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan warga  luas.

Pada awalnya, HAM berada di negara-negara maju. Sesuai 

dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara 

meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak 

mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan 

ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa 

Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia sebenarnya dalam UUD 

1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. 

sesudah  dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar 

1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. 

Sebenarnya pada UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-

1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan 

lengkap dibandingkan UUD 1945. Namun konstituante (lembaga 

negara dalam membentuk UU) yang terbentuk melalui pemilihan 

umum tahun 1955 dibubarkan berdasar Keppres Nomor 150 tahun 

1959, tanggal 5 Juli 1959. Secara otomatis, hal ini memicu  kita 

kembali lagi pada UUD 1945 

lalu  berbagai pihak untuk melengkapi UUD 1945 yang 

berkaitan dengan HAM, melalui MPRS dalam sidang-sidangnya awal 

Orde Baru telah menyusun Piagam hak-hak asasi manusia dan hak-

hak serta kewajiban warga Negara. MPRS telah menyampaikan Nota 

MPRS kepada Presiden dan DPR tentang pelaksanaan hak-hak asasi. 

sebab  berbagai kepentingan politik pada saat itu, akhirnya tidak 

jadi diberlakukan. Dapat dilihat bahwa pemerintahan Orde Baru pada 

saat itu bersikap anti terhadap Piagam HAM, dan beranggapan bahwa 

masalah HAM sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan. Untuk menghapus kekecewaan kepada bangsa Indonesia 

terhadap Piagam HAM, maka MPR pada Sidang Istimewanya tanggal 

11 November 1998 mensahkan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 

yang menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan 

seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan, 

dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh 

warga 

B.  Instrumen HAM Nasional

Pada masa pemerintahan Orde Baru, demokrasi belum berjalan 

dengan baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan 

pendapat di muka umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam 

organisasi dan sebagainya. Hanya kepentingan-kepentingan politik 

yang menonjol pada saat itu, sehingga gerak-gerik warga  

terbatas oleh kekuatan politik dan militerisme. Demi nama baik 

bangsa dan warga  di Indonesia sebagai anggota PBB, maka 

untuk menghormati Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM, 

serta untuk perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan 

HAM sesuai dengan prinsip-prinsip kebudayaan bangsa Indonesia, 

Pancasila dan Negara berdasar atas hukum telah menetapkan:

a. Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Wanita;

b. Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Hak-

hak Anak;

c. Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional 

HAM 

Bertumpuknya permasalahan pada Orde Baru, baik masalah BLBI 

(Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Likuiditas yaitu  kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. sesudah  

itu masalah KKN, kasus Tanjung Priok tanggal 12 September 1984, 

DOM Aceh tahun 1989, Trisakti tanggal 12 Mei 1998, ketidakpercayaan 

terhadap pemerintahan, dan terjadinya kerusuhan tanggal 12-14 Mei 

1998, pada tanggal 21 Mei 1998 telah terjadi pergantian pemerintahan 

yang selama ini berkuasa sampai dengan tanggal 19 Oktober 1999. 

Pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan, telah terjadi kasus 

Semanggi I tanggal 13 November 1998, Semanggi II tanggal 22-24 

September 1999, pelanggaran HAM yang berat di Liquica, Dilli bulan 

April 1999 dan September 1999. Semenjak pergantian pemerintahan 

Orde Baru, dan Kabinet Era Reformasi sampai dengan Kabinet Gotong 

Royong, telah banyak menetapkan peraturan perundang-undangan 

yang berperspektif HAM dan ratifikasi instrumen HAM internasional, 

yaitu:

a. Keppres No. 129 Tahun 1998 tanggal 15 Agustus 1998 tentang 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;

b. Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tanggal 16 September 

1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan 

Non Pribumi dalam semua Perumusan dan Penyelenggaraan 

Kebijakan Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan 

Penyelenggaraan Pemerintahan;

c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tanggal 28 September 

1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan 

dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak 

Manusiawi, atau Merendahkan;

d. Keppres No. 181 Tahun 1998 tanggal 9 Oktober 1998 tentang 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;

e. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998 

tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

f. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999 

tentang HAM;

g. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 

tentang Pengadilan HAM;

h. Konvensi ILO (International Labour Organization) No. 87 Tahun 

1948, diratifikasi berdasar Keppres No. 83 Tahun 1998 

tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk 

Berorganisasi;

i. Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957, diratifikasi berdasar 

Undang-Undang No. 19 Tahun 1999 tentang Penghapusan Kerja 

Paksa;

j. Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958, diratifikasi berdasar 

Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam 

Pekerjaan dan Jabatan;

k. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973, diratifikasi berdasar 

Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum 

untuk Diperbolehkan Bekerja;

l. Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999, diratifikasi berdasar 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan 

Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 

Terburuk untuk Anak;

d. Konvensi ILO No. 88 Tahun 1948, diratifikasi berdasar Keppres 

No. 36 Tahun 2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan 

Tenaga Kerja (Muladi, 2009).

A. HAM di Indonesia

Proses globalisasi yang bergulir pada tahun 80-an, bukan saja 

masalah kehidupan ekonomi, namun  telah melanda dalam kehidupan 

politik, hankam, iptek, pendidikan, sosial budaya, dan hukum. 

Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang 

HAM, transparansi, dan demokratisasi. Adanya globalisasi dalam 

pergerakan HAM, maka Indonesia harus menggabungkan instrumen-

instrumen HAM internasional yang diakui oleh negara-negara anggota 

PBB, ke dalam hukum positif nasional sesuai dengan kebudayaan 

bangsa Indonesia dengan memperkuat lembaga warga , 

lembaga studi, dan warga  luas untuk memainkan peran 

dalam mempromosikan dan melindungi HAM terhadap kehidupan 

warga  bangsa Indonesia. Dengan penerapan instrumen HAM 

internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi 

kekuasaan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat teologis, 

filsafati, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan 

bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan 

politik, sebab  instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang 

menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak 

tertulis. Bentuknya bisa dalam wujud deklarasi, konvensi (hukum 

kebiasaan), kovenan (perjanjian), resolusi maupun general comments. 

Instrumen-instrumen ini  akan membebankan kewajiban para 

negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan 

sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota 

belum melakukan ratifikasi secara formal.

namun  konsep HAM ini  tidak secara universal, disesuaikan 

dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasar pada 

Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mutlak perlu, sebab akan berkaitan 

dengan falsafah, doktrin, dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara 

individual maupun kolektif kehidupan warga  yang berasaskan 

kekeluargaan, dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas 

sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling 

menunjang secara proporsional. Manusia di sini dipandang sebagai 

pribadi, sebagai makhluk sosial dan dipandang sebagai warga 

negara. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-

hak mendasar manusia, namun  ada kewajiban dasar manusia sebagai 

warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan 

hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, 

patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima 

bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara. sedang 

kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, 

menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasar 

peraturan perundang-undangan dan hukum internasional HAM yang 

diterima oleh Indonesia.

Dengan ditetapkan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 

berdasar Keppres No. 40 Tahun 2004 tanggal 11 Mei 2004, 

merupakan kelanjutan RANHAM 1998-2003 yang dicanangkan 

Presiden B. J. Habibie melalui Keppres No. 129 Tahun 1998 tanggal 

15 Agustus 1998 yang semula memuat empat program utama, yaitu:

a. Persiapan pengesahan perangkat internasional HAM;

b. Diseminasi (proses penyebaran) dan pendidikan HAM;

c. Pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas; dan

e. Pelaksanaan isi atau ketentuan berbagai perangkat internasional 

HAM yang telah disahkan Indonesia (Muladi, 2009).

RANHAM secara nasional diketuai oleh Menteri Luar Negeri 

dengan anggota yang melibatkan 16 institusi setingkat Menteri, 

termasuk Ketua Komnas HAM dan Ketua PMI. Adanya pergantian 

pemerintahan, sebagai Panitia Nasional diketuai Menteri Negara 

Urusan HAM. sesudah  melakukan lokakarya untuk penyempurnaan 

RANHAM, sebab  adanya pergantian pemerintahan, Kantor 

Menteri Negara Urusan HAM diintegrasikan ke dalam Departemen 

Hukum dan Perundang-undangan yang lalu  berubah menjadi 

Departemen Kehakiman dan HAM.

berdasar perubahan di atas, maka Ketua Panitia Nasional 

yang semula Menteri Luar Negeri dialihkan secara formal ke 

Menteri Kehakiman dan HAM dengan Sekretariat Direktur Jenderal 

Perlindungan HAM. lalu  direkomendasikan pembentukan 

Panitia Daerah untuk membantu pelaksanaan RANHAM. Pada 

pelaksanaan RANHAM telah meratifikasi Konvensi Penghapusan 

Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Konvensi Anti Penyiksaan, dan 

penerjemahan perangkat HAM internasional yang akan diratifikasi, 

penyebarluasan dan sosialisasi perangkat HAM internasional 

yang telah diratifikasi, kajian peraturan perundang-undangan 

nasional yang terkait dengan perangkat HAM internasional, dekade 

pendidikan HAM, pelaksanaan pendidikan HAM di universitas dan 

institusi lainnya, pelaksanaan pendidikan HAM melalui jalur sekolah, 

penerjemahan bahan ajar HAM, pelaksanaan pendidikan HAM jalur 

luar sekolah, dan sebagainya. Dan beberapa kegiatan yang belum 

dicapai dengan baik, akan dilaksanakan pada RANHAM 2004-2009, 

sesuai dengan Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2004.

Panitian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Presiden, periode tahun 2004-2009 bertugas 

melakukan koordinasi pelaksanaan RANHAM di Indonesia yang 

mencakup:

a. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM;

b. Persiapan ratifikasi instrumen HAM internasional;

c. Persiapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;

d. Diseminasi dan pendidikan HAM;

e. Penerapan norma dan standar HAM, dan

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Muladi, 2009).

Keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan lembaga 

hak asasi manusia nasional sebanyak 41. Sekretaris merangkap 

anggota yaitu  Direktur Jenderal Perlindungan HAM. Rencana 

kegiatannya melakukan pembentukan dan penguatan institusi 

pelaksana RANHAM di daerah, persiapan ratifikasi instrumen 

internasional HAM, persiapan harmonisasi peraturan perundang-

undangan, diseminasi dan pendidikan HAM, penerapan norma dan 

standar instrumen HAM, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

B. Perjalanan HAM dalam Undang-Undang Dasar Indonesia

Memasukkan norma HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 

Indonesia, merupakan perjuangan yang panjang. Pada awal negara 

ini dibentuk, telah terjadi pertentangan antara pendiri negara dan 

perancang konstitusi tentang perlu/tidaknya HAM dimasukkan ke 

dalam UUD Negara Indonesia. Pertentangan ini  disimbolkan 

antara kubu M. Yamin, di satu pihak, dengan kubu Soepomo dan 

Soekarno di pihak lain. Pada pandangan Soepomo, HAM sangat 

identik dengan ideologi liberal-individual, dengan demikian sangat 

tidak cocok dengan sifat warga  Indonesia. Soepomo tidak 

pernah membayangkan kalau negara yang berasaskan kekeluargaan 

akan terjadi konflik atau penindasan negara kepada rakyatnya 

sebab  negara atau pemerintahan merupakan satu kesatuan, antara 

pemerintah dengan rakyat yaitu  tubuh yang sama (Muladi, 2009).

Yamin menolak pandangan demikian, menurutnya tidak ada dasar 

apapun yang dapat dijadikan alasan untuk menolak memasukkan 

HAM dalam undang-undang dasar yang mereka rancang. Walhasil 

dari pertentangan ini  dicapai kompromi untuk memasukkan 

beberapa prinsip HAM ke dalam UUD yang sedang mereka rancang. 

Wujud dari kompromi ini  yaitu  apa yang diatur pada beberapa 

pasal dalam UUD 1945 .

Membaca risalah sidang BPUPKI ini  kita dapat melihat, 

bahwa sebagian perancang UUD 1945, masih mengkaitkan HAM 

dengan individualisme dan liberalisme. Paham ini sangat ditentang 

oleh hampir semua anggota BPUPKI. Mereka menolak semua 

paham yang beraroma liberal. Hal ini dapat kita pahami, sebab  

para perancang hukum dasar ini  merasakan getirnya hidup 

di masa kolonialis. Penolakan Soepomo memasukkan norma-norma 

HAM ke dalam UUD 1945 bukan berarti ia anti HAM. Perubahan 

sikap Soepomo terhadap HAM dapat dilihat dengan dimasukkannya 

hak-hak dasar warga negara dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950 

di mana Soepomo terlibat secara langsung dalam perancangannya. 

Dalam UUDS 1950, sekitar 36 pasal prinsip-prinsip HAM dimuat di 

bawah payung hak-hak kebebasan-kebebasan dasar manusia yang 

dijabarkan dari Pasal 7 sampai Pasal 43.

Sejak Indonesia kembali pada UUD 1945, di bawah rezim 

Soekarno, dan dilanjutkan masa rezim Soeharto dengan Orde Barunya, 

pengaturan HAM kembali bersandar kepada beberapa padal dalam 

UUD 1945. Seiring dengan perkembangan perjalanan sejarah di dunia 

internasional, instrumen-instrumen HAM semakin berkembang dalam 

berbagai konvensi dan kovenannya. Perlindungan HAM lalu  

dijadikan salah satu norma standar untuk berhubungan dengan 

negara luar khususnya negara-negara Barat. Dengan kekuatan 

ekonomi yang besar dan ketergantungan negara-negara dunia ketiga 

yang non komunis kepada bantuan ekonomi Barat, menimbulkan 

dominasi negara Barat dan standar Barat dalam penilaian terhadap 

pelaksanaan HAM di dunia terutama negara dunia ketiga.

Isu HAM lalu  dijadikan isu internasional atau isu global. 

Hal ini tidak jarang menimbulkan konflik antara negara barat 

dengan negara-negara dunia ketiga. Dengan mempertengahkan 

konsep keanekaragaman budaya, negara-negara non barat mencoba 

membendung dominasi standar Barat dalam menilai perlindungan 

HAM di dunia. Pemikiran itulah yang mendorong negara anggota 

OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mengadakan pertemuan di Kairo 

untuk membicarakan masalah HAM yang cocok dengan nilai budaya 

Islam. Konferensi ini  melahirkan Deklarasi Kairo tahun 1990. 

Namun sebab  pengaruh negara-negara anggota OKI sangat kecil 

dalam percaturan politik internasional membuat Deklarasi Kairo 

hanya sebatas kesepakatan moral belaka tanpa mampu mengimbangi 

dominasi standar Barat dalam masalah HAM. Dominasi standar 

Barat dalam penilaian terhadap HAM semakin menguat dengan 

runtuhnya negara-negara sosialis khususnya Uni Soviet. Keruntuhan 

ini membawa implikasi yang besar terhadap Indonesia pasca rezim 

Soeharto. Selama berkuasa, rezim Soeharto dianggap represif 

(mengekang, menahan) dalam mempertahankan kekuasaannya. Hal 

ini menimbulkan berbagai pelanggaran HAM sepanjang perjalanan 

Orde Baru dan selalu mendapat penilaian buruk dari lembaga-

lembaga HAM di dunia.

Kuatnya pemerintahan Soeharto memicu  kecaman-kecaman 

terhadap pelanggaran HAM di Indonesia tidak memberikan pengaruh 

yang besar bagi pemerintah Soeharto. Akan namun , pada tahun 1993 

pemerintahan Soeharto mulai menunjukkan perubahan sikapnya 

terhadap HAM, yaitu dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM). Perubahan sikap pemerintah Soeharto 

agaknya dipengaruhi perubahan konstalasi (formal) politik dunia 

yang mulai menunjukkan titik akhir kehancuran komunisme dan 

munculnya dominasi Barat. Faktor lainnya yaitu  isu pelanggaran 

HAM di Irian Jaya dan Timor Timur pada saat itu semakin menjadi 

isu internasional 

Berbeda dengan rezim Soeharto, pemerintah Habibie yang masih 

muda harus mendapat tekanan politik baik dari dalam maupun 

internasional. Hal inilah yang mendorong pemerintahan Habibie 

meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan menerbitkan 

Undang-Undang HAM (UU. No. 39 Tahun 1999) dan juga peradilan 

HAM.Merasa tak ingin ketinggalan, MPR melakukan amandemen 

untuk memasukkan norma-norma HAM ke dalam Batang Tubuh 

UUD 1945. Satu hal yang sangat janggal yaitu  bahwa Undang-

Undang HAM ada terlebih dahulu baru lalu  diatur dalam UUD.

Sangat berbeda dengan para pendiri negara, khususnya para 

perancang UUD yang harus berargumen dan mengajukan berbagai 

landasan filosofis untuk memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam 

rancangan UUD, maka para perancang UU No. 39 Tahun 1999 dan 

Komisi Perubahan UUD 1945 memasukkan prinsip-prinsip HAM ke 

dalam produk hukum ini  mengalir tanpa banyak hambatan. 

Norma-norma ataupun prinsip-prinsip HAM yang dihasilkan 

berbagai deklarasi, konvensi, maupun oleh Statuta Roma masuk 

tanpa hambatan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 maupun UU No. 39 

Tahun 1999.

Berhubungan dengan masuknya prinsip-prinsip HAM hasil 

Statuta Roma, maka masalah HAM di Indonesia telah memakai  

standar internasional (khususnya standar Barat) yang selama Orde 

Baru berkuasa dan bahkan oleh Cina dan Malaysia sangat hati-hati 

dalam mengadopsinya. Pada perspektif hukum tata negara norma 

yang terkandung dalam UUD merupakan sumber hukum (rechtsgulle) 

bagi aturan yang ada di bawahnya. Konstruksi ini memiliki  makna 

bahwa norma-norma yang ada dalam UUD harus mengalir dalam 

perundang-undangan di bawahnya, apakah berupa norma original 

atau norma jabaran yang lebih konkrit. Norma ini  dapat 

mengalir begitu saja dalam perundang-undangan yang lebih rendah 

atau perundangan yang lebih rendah dapat memberikan norma 

tafsiran dari norma yang lebih tinggi ini . Dengan kata lain, 

meminjam istilah dari Rudolf Stammler, seorang ahli filsafat hukum 

yang beraliran neo-Kantian, norma HAM yang ada dalam UUD 

yaitu  sebagai bintang pemandu (Leistern) bagi pembuatan undang-

undang di bawahnya agar selaras dengan nilai-nilai HAM 

Mahkamah Konstitusi telah mengajarkan kepada kita salah 

satu cara bagaimana HAM seharusnya diwarga kan, terutama 

dalam muatan hukum negara. Untuk itu, DPR dan Pemerintah dalam 

rangka Ius Constituendum harus betul-betul cermat dalam membuat 

konstruksi-konstruksi hukum dalam hukum negara agar selaras 

dengan cita-cita atau norma HAM yang terkandung dalam UUD 1945 

yang telah diamandemen. Hal ini merupakan cara lain bagaimana 

nilai-nilai HAM dibudayakan, terutama dalam hukum negara.

C. Instrumen Penegakan HAM di Indonesia

ada banyak batasan tentang hak asasi manusia.  definisi tentang hak asasi 

manusia pada hakekatnya yaitu  seperangkat ketentuan atau aturan 

untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, 

pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara 

oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang 

diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki 

terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Menurut Mahfud 

MD. (2001: 127) hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang 

melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan 

hak ini  dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak 

ini  bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia 

atau negara. Dari dua pendapat ini  di atas, bahwa hak asasi 

manusia yaitu  hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak 

dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia 

atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.

sesudah  dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir 

seluruh dunia dan di mana hak-hak asasi manusia diinjak-injak, 

timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia itu 

dalam suatu naskah Internasional. Usaha ini pada 10 Desember 1948 

berhasil dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights 

(Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-

negara yang tergabung dalam PBB di Paris.

Sebagai sebuah pernyataan atau piagam Universal Declaration 

of Human Rights baru mengikat secara moral namun belum secara 

yuridis. namun  sekalipun tidak mengikat secara yuridis, namun 

dokumen ini memiliki  pengaruh moril, politik dan edukatif yang 

sangat besar. Dia melambangkan “commitment” moril dari dunia 

internasional pada norma-norma dan hak-hak asasi. Pengaruh moril 

dan politik ini terbukti dari sering disebutnya dalam keputusan-

keputusan hakim, undang-undang ataupun undang-undang dasar 

beberapa negara, apalagi oleh PBB.

Agar pernyataan itu dapat mengikat secara yuridis harus 

dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral. Tanggal 16 Desember 

1966 lahirlah Covenant dari Sidang Umum PBB yang mengikat bagi 

negara-negara yang meratifikasi Covenant (perjanjian). Covenant 

ini  memuat:

a. Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Covenant 

on economic, social, and cultural rights), memuat hal-hal sebagai 

berikut: Hak atas pekerjaan (Pasal 6), membentuk serikat pekerja 

(Pasal 8), Hak pensiun (Pasal 9), hak tingkat hidup yang layak 

bagi diri sendiri dan keluarga (Pasal 11), dan hak mendapatkan 

pendidikan (Pasal 13);

b. Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik (Covenant on civil and 

political rights) yang meliputi: Hak atas hidup (Pasal 6), Kebebasan 

dan keamanan diri (Pasal 9), kesamaan di muka badan-badan 

peradilan (Pasal 14), kebebasan berpikir dan beragama (Pasal 19), 

kebebasan berkumpul secara damai (Pasal 21) dan Hak berserikat 

(Pasal 22).

Piagam Universal Declaration of Human Rights mengalami 

kesulitan dalam pelaksanaannya secara internasional sebab  

beberapa sebab:

a. Pelaksanaan secara internasional itu menyangkut hukum 

internasional yang sangat rumit;

b. Pelaksanaan hak asasi harus disesuaikan dengan keadaan negara 

masing-masing;

c. Sekalipun dinyatakan tanpa batas secara eksplisit di dalam 

covenant namun  pelaksanaan hak asasi terbatas atau dibatasi oleh 

dua hal, yaitu:

1) Dibatasi oleh undang-undang yang berlaku di tiap-tiap 

negara. Misalnya di dalam Pasal 19 Perjanjian Sipil dan 

Politik disebutkan pembatasan “untuk menghormati hak 

dan nama baik orang lain serta untuk menjaga keamanan 

nasional, ketertiban umum dan moral umum”.

2) Dibatasi oleh pertimbangan ketertiban dan keamanan nasional 

masing-masing negara. Pada Pasal 21 Perjanjian Hak Sipil 

dan Politik disebutkan “dalam negara demokratis diperlukan 

demi keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban 

umum, perlindungan terhadap kesehatan dan moral umum 

atau perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan orang 

lain” maka hak untuk berkumpul dan berpendapat dibatasi” 

Instrumen HAM di Indonesia

Setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai 

berikut.

a. Organsasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif; dalam negara federal, pembagian 

kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara 

bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh 

salah satu badan pemerintah dan sebagainya.

b. Hak-hak asasi manusia (biasanya disebut Bill of Rights kalau 

berbentuk naskah sendiri).

c. Prosedur mengubah UUD.

g. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari 

UUD. Hal ini biasanya ada jika para penyusun UUD ingin 

menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, 

seperti misalnya muncul seorang dictator atau monarchi (Muladi, 

2009).

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia telah 

memiliki tiga UUD dengan empat kali masa berlaku, yaitu:

1) UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)

2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), 27 Desember-17 Agustus 

1950)

3) UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)

4) UUD 1945 berlaku yang kedua, yaitu sejak tanggal 5 Juli 

1959-sekarang.

Pada Konstitusi RIS tentang HAM diatur dalam Pasal 7-33. sedang 

dalam UUDS 1950 diatur dalam Pasal 7-34. Pengaturan tentang HAM 

dalam UUDS 1950 merupakan pemindahan dari pasal-pasal yang ada 

dalam Konstitusi RIS. Sehingga baik redaksi yang ada dalam Konstitusi 

RIS hanya berubah beberapa kalimat saja dan penambahan satu pasal.

Orde Lama dan Orde Baru meyakini UUD 1945 sebagai UUD 

yang sempurna, memiliki nilai kejuangan, oleh sebab nya cenderung 

disakralkan. Minimnya pasal-pasal yang menimbulkan bermacam-macam 

interpretasi, dipahami sebagai keluwesan dan kelenturan selanjutnya 

dibanggakan sebagai sesuatu yang tidak dijumpai pada konstitusi 

negara lain. Rezim Soeharto runtuh oleh gerakan reformasi (1998) yang 

dipelopori mahasiswa, sesudah  rakyat mendapatkan kembali haknya 

untuk menyatakan pendapat secara bebas, maka yang menjadi agenda 

reformasi yaitu  reformasi dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum.

Reformasi dalam aspek politik menyangkut isu nasional antara lain:

a. Amandemen UUD 1945;

b. Pengadilan KKN;

c. Perubahan UU bidang politik;

d. Pencabutan dwifungsi militer;

e. Otonomi Daerah.

Reformasi dalam aspek ekonomi meliputi:

a. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 

Persaingan Curang;

b. UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

c. PP 17 Tahun 1998 tentang BPPN (Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional);

d. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

e. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (proses dimana debitur yang 

memiliki masalah keuangan untuk menerima utangnya dinyatakan 

pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, sebab  debitur 

tidak dapat membayar hutangnya);

f. UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia (kebendaan), dll.

Aspek hukum meliputi:

a. Pemberantasan KKN (UU No. 28 Tahun 1999) tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

b. Pengamanan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997) tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Pengayoman Hak-hak Asasi Manusia (HAM), (Mahfud, 2000: 34).

berdasar UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 89, Komnas HAM memiliki 

fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penyuluhan, serta mediasi 

mengenai HAM di Indonesia. Pada pelaksanaan fungsi pemantauan, 

Komnas HAM berwenang melakukan:

a. Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil 

pengamatan ini ;

b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam 

warga  yang berdasar sifat atau lingkupnya patut diduga ada 

pelanggaran HAM-nya;

c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban, maupun pihak yang 

diadukan, untuk dimintai atau didengar keterangannya;

d. Pemanggilan saksi untuk diminta atau didengar kesaksiannya, 

dan kepada saksi, pengadu minta menyerahkan semua bukti yang 

diperlukan;

e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap 

perlu;

f. Pemanggilan pihak terkait untuk memberikan keterangan secara 

tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan 

aslinya, dengan disertai persetujuan Ketua Pengadilan;

g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan 

tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu 

dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

h. Pemberian pendapat berdasar persetujuan Ketua Pengadilan 

terhadap perkara tertentu yang sedang diproses peradilan. Bilamana 

dalam perkara ini  ada pelanggaran HAM, baik dalam 

masalah publik maupun dalam acara pemeriksaan oleh Pengadilan, 

lalu  pendapat Komnas HAM ini  wajib diberitahukan oleh 

hakim kepada para pihak.

Berkenaan dengan materi yang diatur dalam TAP MPR No. XVII/

MPR/1998 mengenai substansi HAM, sebenarnya tidak berbeda 

dengan substansi HAM sebagaimana tercantum dalam instrumen yang 

bersifat internasional. Pasal 4 TAP MPR ini  menyatakan: “Untuk 

menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum 

yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan”. Implementasi ketetapan ini 

yaitu  diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pasal 104 menyatakan:

(1) Untuk mengadili perkara HAM yang berat dibentuk Pengadilan HAM 

di lingkungan Peradilan Umum.

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk UU dalam 

jangka paling lama 4 tahun. Sebelum dibentuk Pengadilan HAM 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran 

HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan 

yang berwenang 

Yang dimaksud sebagai pelanggar HAM berat secara singkat 

dicantumkan pada penjelasan pasal ini , yaitu pembunuhan 

massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar 

putusan pengadilan (extra-judicial killing), penyiksaan, penghilangan 

bukti secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan 

secara sistematis (systematic discrimination).

Mengenai pembunuhan massal, instrumen hukumnya adalan 

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan genocide 

berdasar Resolusi Majelis Umum PBB No. 260 A (III) tanggal 9 

Desember 1948 yang mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 1951.

Yang dimaksud genocide yaitu  setiap perbuatan yang dilakukan 

dengan tujuan merusak dalam keseluruhan ataupun sebagian suatu 

kelompok bangsa, etnis, rasial atau agama yang mencakup:

a. Membunuh para anggota kelompok.

b. memicu  luka-luka pada tubuh atau mental para anggota 

kelompok.

c. Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok itu kondisi hidup 

yang memicu  kerusakan fisiknya dalam keseluruhan atau 

sebagain.

d. Mengenakan usaha -usaha  yang dimaksudkan untuk mencegah 

kelahiran di dalam kelompok itu.

e. Dengan paksa mengalihkan anak-anak dari kelompoknya ke 

kelompok lain 

Penegakan HAM di Indonesia

Sifat baik dari aparatur mencakup integritas moral serta 

profesionalisme intelektual. Kualitas intelektual tanpa diimbangi 

integritas akan dapat mengarah kepada rekayasa yang tidak dilandasi 

moral. Sementara integritas saja tanpa profesionalisme bisa menyimpang 

ke luar dari jalur-jalur hukum. Aspek lain yang perlu diperhatikan, yaitu  

bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem. Artinya penegakan 

hukum merupakan rangkaian dari suatu proses yang dilaksanakan oleh 

beberapa komponen sebagai sub-sistem. Rangkaian proses ini  satu 

sama lain saling terkait secara erat dan tidak terpisahkan sebab  itu 

disebut sebagai integrated criminal justice system.

Pada umumnya, komponen sub-sistem ini  mencakup:

a. Penyidik (Kepolisian/Penyidik Pegawai Negeri Sipil);

b. Kejaksaan (Penuntut Umum);

c. Penasihat Hukum (Korban/Pelaku);

d. Pengadilan (Hakim);

e. Pihak-pihak lain (Saksi/Ahli/Pemerhati), (Sujata, 2000: 8).

Masing-masing komponen ini  memiliki kewajiban dan tanggung 

jawab yang sama untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian 

jika  muncul ketidakadilan dapat ditelusuri di mana sebenarnya 

penyebab utamanya. Aparat penegak hukum mengabil porsi tanggung 

jawab terbesar dalam penegakan hukum sebab  fungsi mereka yaitu  

menegakkan hukum.

Instrumen hukum di Indonesia yang berhubungan dengan 

perlindungan atas HAM sudah cukup memadai apakah dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan, kuantitas aparat penegak hukum, 

sistem manajemen ataupun pembangunan fisiknya. Persoalan serius 

yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini yaitu  persoalan penegakan 

hukumnya. sebab  instrumen hukumnya sudah cukup memadai berarti 

persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini yaitu  krisis moral 

penegak hukum dan adanya ketimpangan dalam sistem hukum kita. 

Akibat dari itu semua, pubik kehilangan rasa kepercayaannya terhadap 

lembaga penegak hukum, indikasi ini terlihat hampir setiap hari kita 

menyaksikan warga  main hakim sendiri dalam menghadapi kasus-

kasus kriminal, hakim dilempar sepatu oleh pencari keadilan, Kepolisian, 

Kejaksaan dan Kehakiman terus menerus dikritik secara tajam melalui 

massa bahkan didemonstrasi dengan cara-cara di luar batas susila pada 

umumnya. 

D. Reformasi Penegakan HAM di Era Globalisasi

Arus reformasi yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998 yang 

ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 

kurang lebih 32 tahun, telah membuka koridor bagi penegakan hukum dan 

hak asasi manusia. Untuk menggambarkan adanya reformasi penegakan 

HAM di era globalisasi ini diperlukan adanya perangkat hukum yang 

memadai, baik dari isi peraturan perundang-undangan yang ada maupun 

aparat penegak hukumnya sendiri. 

Dengan adanya penghargaan terhadap HAM, bangsa Indonesia dapat 

disebut sebagai negara yang berdasar atas hukum. Rasionya, bahwa 

dalam negara hukum harus ada elemen-elemen sebagai berikut: (1) Asas 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, (2) asas 

legalitas, (3) asas pembagian kekuasaan, (4) asas peradilan yang bebas 

dan tidak memihak, dan (5) asas kedaulatan rakyat.

Akan namun , penghargaan terhadap HAM yang sudah dicanangkan 

oleh para founding fathers di Indonesia tidak berjalan sebagaimana 

mestinya, seiring dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam 3 

orde, yaitu:

a. Penegakan HAM pada Orde Lama

Orde Lama merupakan kelanjutan pemerintahan pasca 

kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang telah menitikberatkan pada 

perjuangan revolusi, sehingga banyak peraturan perundang-undangan 

yang dibuat atas nama revolusi yang telah dikooptasi oleh kekuasaan 

eksekutif, seperti: UU No. 19 Tahun 1964 yang memungkinkan 

campur tangan Presiden terhadap kekuasaan kehakiman dan UU No. 

11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang tidak 

sesuai dengan HAM. 

b. Penegakan HAM pada Orde Baru

Orde Baru yang berdiri sebagai respon terhadap gagalnya Orde 

Lama telah membuat perubahan-perubahan secara tegas dengan 

membangun demokratisasi dan perlindungan HAM melalui Pemilu 

Tahun 1971. Akan namun , sesudah  lebih dari 1 dasa warsa, nuansa 

demokratisasi dan perlindungan HAM yang selama ini dijalankan 

Orde Baru mulai bias, yang ditandai dengan maraknya praktik KKN 

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) serta berbagai rekayasa untuk 

kepentingan politik dan penguasa. 

c. Penegakan HAM pada masa Orde Reformasi

Orde Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 berusaha 

menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu, seperti 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-

kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, serta pemberantasan 

praktik KKN (Muladi, 2009).

Pelanggaran HAM Berat yang Belum/Tidak Terselesaikan

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM, seperti 

UU Pengadilan HAM ada salah satu ketentuan yang memberikan 

peluang dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang 

terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM yang diatur dalam 

Pasal 43-44 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc dan Pasal 46 tentang tidak 

berlakunya ketentuan kadaluwarsa dalam pelanggaran HAM yang berat. 

Dimasukkannya ketentuan-ketentuan ini  di atas dimaksudkan agar 

kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM 

dapat diadili. 

Ketentuan tentang tidak dikenalnya kadaluwarsa dalam UU 

Pengadilan HAM diadopsi dari Statuta Roma Tahun 1998, yakni ketentuan 

dalam Artikel 29 tentang “Tidak dapat diterapkannya ketentuan 

pembatasan”. Ada dua alasan dimasukkannya asas retroactive ke dalam 

UU Pengadilan HAM, sebagaimana dikatakan oleh Muladi, yaitu: (1) 

jauh sebelum diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, belum dikenal 

jenis kejahatan “genosida” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan”; (2) 

asas retroactive dalam UU Pengadilan HAM merupakan political wisdom 

(kebijaksanaan politik) dari DPR untuk merekomendasikan kepada 

Presiden dengan dengan pertimbangan bahwa kedua jenis kejahatan 

ini  merupakan extraordinary crimes (kejahatan luar biasa) yang 

dikutuk secara internasional dengan enemies of all mankind (hotis humani 

generis) dan dirumuskan sebagai kejahatan internasional (international 

crimes).

a. Munculnya ketentuan pemberlakuan asas retroactive ini telah meng-

undang pandangan yang kontra terhadap keberadaan asas ini , 

sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang berpendirian 

bahwa pemberlakuan asas retroactive sangat bertentangan dengan ide 

perlindungan HAM yang diatur dalam Pasal 11 Universal Declaration 

of Human Rights (UDHR), Pasal 15 Ayat (1) International Convention 

on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 24 

Ayat (1) Statuta Roma tentang International Criminal Court. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pemberlakuan asas retroactive 

yang memungkinkan dibukanya kembai kasus-kasus pelanggaran 

HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan 

HAM merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas dari sisi 

hukum positif Indonesia (KUHP). Akan namun , dari sisi lain, menurut 

Hukum Pidana Internasional, pemberlakuan asas retroactive sangat 

dimungkinkan untuk mencapai keadilan yang diwujudkan dengan 

pembentukan pengadilan tribunal seperti: ICTR (International 

Court Tribunal for Rwanda), ICTY (International Court Tribunal for 

Yugoslavia), dan ICC (International Criminal Court) dalam Statuta 

Roma 

Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Melalui Jalur Hukum dan 

Non Hukum

Maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di 

Indonesia lebih banyak mengarah pada crimes by government, sehingga 

perlu penyelesaian yang harus ditangani secara serius oleh Pemerintah, 

seperti usaha  untuk membuka kembali kasus-kasus pelanggaran HAM 

berat di masa lampau yang saat ini sedang diusaha kan dibuka kembali, 

yakni kasus 27 Juli 1996 (Kudatuli) dan Kasus Kerusuhan Mei 1998.

usaha  membuka kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat 

ini  memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. Guna menyelesaikan kasus-kasus ini , 

ada dua cara, yaitu melalui jalur hukum dan alternatif lain.

a. usaha  penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui 

penggunaan jalur hukum (pidana). Penggunaan jalur hukum (pidana) 

dapat ditempuh sesuai dengan isi ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan HAM yang dilakukan dengan cara-cara yang 

sudah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagaimana 

diatur dalam Pasal 10-33 UU Pengadilan HAM. 

b. usaha  penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur 

alternatif. Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) 

di Indonesia, sesungguhnya merupakan lembaga baru, yang 

keberadaannya telah diatur secara tegas dalam Pasal 47 Ayat (1) dan 

(2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang intinya 

tidak menutup kemungkinan adanya alternatif penggunaan lembaga 

KKR untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang 

terjadi sebelum UU Pengadilan HAM.

Keberadaan lembaga KKR dalam penyelesaian pelanggaran HAM 

berat di masa lalu, sejalan dengan ide keseimbangan yang terkandung 

dalam implementasi pertanggungjawaban pidana pada konsep KUHP, 

khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dikenal adanya 

rechtirlijk pardon atau judicial pardon (pengampunan oleh hakim di 

dalam menerapkan pertanggungjawaban pengganti). Penggunaan judicial 

pardon terkandung ide/pemikiran sebagai berikut.

a) Menghindari kelakuan/absolutisme pemidanaan;

b) Menyediakan “klep/katup pengaman” (veiligheidsklep);

c) Bentuk koreksi yudisial terhadap asas legalitas;

d) Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma “hikmah 

kebijaksanaan dalam Pancasila”;

e) Pengimplementasian/pengintegrasian “tujuan pemidanaan” ke 

dalam syarat pemidanaan (sebab  dalam memberikan permaafan/

pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan); 

jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan 

pada adanya “tindak pidana”  (asas legalitas) dan “kesalahan” (asas 

culpabilitas), namun  juga pada “tujuan pemidanaan”.

Dengan adanya ide dasar “judicial pardon” dalam konsep KUHP 

ini  dapat dikatakan bahwa adanya unsur “budaya maaf” dalam KKR 

sejalan dengan pembaharuan hukum pidana yang berwawasan nasional.

Adapun cara-cara selain pembentukan KKR untuk menyelesaikan 

kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau, dapat dilakukan 

dengan cara-cara berikut ini:

a) Mengajukan pelaku ke pengadilan berdasar hukum formal yang 

berlaku dan didukung oleh hukum intrenasional. Cara pertama ini 

pernah ditempuh oleh Argentina, dengan mengajukan pelakunya 

yang kebetulan top officer militer ke pengadilan;

b) Iustrasi, artinya penyelesaian pelanggaran HAM berat dilakukan 

dengan memberikan sanksi kepada pelaku dengan jalan 

mendiskualifikasikan pelaku dari fungsi sosial-politik dalam 

warga , seraya mencabut hak sosial-politik yang melekat pada 

pelaku. Cara penghukuman yang kedua ini pernah dilakukan di 

negara-negara bekas komunis di belahan benua Eropa Timur;

c) Amnesti, yaitu sebuah cara yang paling lunak dalam spektrum 

penanganan tindak pelanggaran HAM berat. Alasannya, sebagai 

alat pencegahan konflik dan polarisasi di dalam warga  akibat 

praktik politik penguasa lama.

Budaya hukum merupakan sarana kontrol terhadap aturan-aturan 

dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan HAM, agar aturan-

aturan tentang perlindungan HAM yang ada dapat dijalankan untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat yang bertentangan dengan 

nilai-nilai kemanusiaan, terlebih lagi di era globalisasi. Penegakan HAM di 

Indonesia masih melukiskan adanya ketidakseimbangan antara kepastian 

hukum tentang aturan-aturan penegakan HAM dengan pelaksanaan 

penegakan HAM, baik yang dilakukan oleh individu maupun Pemerintah 

dalam hal ini yaitu  aparat penegak hukum.

E. Hak Asasi Manusia dalam warga nya

Semangat dan keberhasilan kebangkitan serta pembebasan 

individu yang bisa ditandai sejak Masa Pencerahan merupakan motor 

pendorong penting bagi berkembangnya apa yang lalu  dikenal 

sebagai hak-hak asasi manusia. Kebangkitan individu memerlukan 

legitimasi yang diberikan oleh pengakuan terhadap adanya beberapa  

kemerdekaan dasar yang tak dapat dihambat begitu saja oleh 

kekuasaan apapun. 

Sejak kemunculannya sampai hari ini HAM telah mengalami 

perkembangan dan perubahan yang dikenal dengan sebutan generasi 

HAM. Generasi pertama meliputi hak-hak sipil dan politik. Generasi 

kedua meliputi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. Akhirnya 

generasi ketiga memuat beberapa  hak-hak kolektif, seperti: hak atas 

perkembangan/kemajuan (development); hak atas kedamaian; hak 

atas lingkungan yang bersih; hak atas kekayaan alam dan hak atas 

warisan budaya. Jepang kita pilih mewakili Timur yang kolektif. 

Negeri dan bangsa itu kita pilih oleh sebab  ia telah berhasil untuk 

menciptakan dan mempertahankan struktur Timur berhadapan 

dengan penetrasi Barat. Berbicara mengenai modernitas maka tak 

pelak lagi orang akan mengatakan, bahwa Jepang yaitu  negara 

modern industrial, bahkan sudah digolongkan ke dalam negara adi 

kuasa. Modernitas itu antara lain ditunjukkan melalui penggunaan 

model demokrasi untuk menata kehidupan politiknya. Kalau di Barat, 

demokrasi itu berakar pada individu, yaitu sebagai institusi yang 

melindungi individu, maka keadaan di Jepang berbeda. Demokrasi di 

Jepang tidak berakar dari pada individu, melainkan kolektivitas atau 

kehidupan kolektif .

Pada perspektif sosiologis dan kultural, dapat kiranya dikaitkan 

bahwa usaha untuk memajukan HAM di dunia, bukan dilakukan 

dengan cara mengangkatnya ke aras internasional, melainkan justru 

sebaliknya, yaitu membumikan atau mengakarkannya ke dalam 

sekian banyak warga  di dunia. Dengan bertindak demikian, 

maka HAM akan diterima dan dijalankan lebih efektif. Ia tidak lagi 

menjadi “bunyi-bunyian yang asing” melainkan sudah menjadi bagian 

nyata dari kehidupan sehari-hari dalam warga  di manapun di 

dunia.

F. Hak Asasi Anak 

Menurut Deklarasi PBB tahun 1986, HAM merupakan tujuan 

(end) sekaligus sarana (means) pembangunan. Turut sertanya 

warga  dalam pembangunan bukan sekedar inspirasi, melainkan 

kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri, dan 

menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun 

nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu 

fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi 

harus dicermati secara arif, sebab dalam warga  individualisme, 

ada kecenderungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia ini 

secara berlebihan. Padahal hak-hak asasi tidak dapat dituntut 

pelaksanaannya secara mutlak, sebab penuntutan pelaksanaan hak 

asasi secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga 

dimiliki oleh orang lain. 

Batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meski dalam banyak 

rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan ini  

memiliki  implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan 

pada anak. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, “Anak 

yaitu  seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang 

masih dalam kandungan”. Menurut Pasal 1 KHA/Keppres No. 36 

Tahun 1990, “anak yaitu  setiap orang yang berusia di bawah 18 

tahun kecuali berdasar UU yang berlaku bagi yang ditentukan 

bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. sedang Menurut Pasal 1 

Ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, “anak yaitu  setiap 

manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan jika  hal ini  

yaitu  demi kepentingannya” 

Perlindungan anak yaitu  segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi secra optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang 

berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. usaha  perlindungan 

anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin 

dalam kandungan dampai anak berumur 18 tahun.

Jumlah anak umur antara 10 sampai 14 tahun sebanyak 20,86 

juta jiwa, termasuk anak yang sedang bekerja dan yang mencari 

pekerjaan sebesar 1,69 juta jiwa. Pada dekade terakhir, anak umur 

antara 10 sampai 14 tahun yang bekerja telah mengalami penurunan, 

namun pada tahun 1998-1999 mengalami peningkatan dibandingkan 

4 tahun sebelumnya, sebagai konsekuensi dari krisis multidimensional 

yang menimpa Indonesia. Lapangan pekerjaan yang melibatkan 

anak, antara lain, di bidang pertanian mencapai 72,01%, industri 

manufaktur sebesar 11,62%, dan jasa sebesar 16,37%.

Hak asasi anak merupakan bagian dari HAM yang termuat 

dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 

tentang Hak-Hak Anak. berdasar sisi kehidupan berbangsa dan 

bernegara, anak yaitu  masa depan bangsa dan generasi penerus 

cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas 

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil 

dan kebebasan. Sebagai sebuah gagasan awal, beberapa usaha  yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hak anak dalam 

warga  antara lain: (a) perlu peningkatan pemahaman dan 

kesadaran warga  akan beberapa  hak-hak anak, (b) memberikan 

pemahaman dan kesadaran terhadap berbagai pihak mengenai hak-

hak anak, (c) peningkatan profesionalisme aparat dalam melindungi 

dan melayani hak-hak anak, (d) menyusun sistem monitoring hak-

hak anak yang akan dipakai  untuk membuat kebijakan legislatif 

berkenaan dengan hak anak. 

Peran pemerintah dan orang tua sangat penting dalam memberikan 

hak kesejahteraan, hak perlindungan dan keselamatan, hak untuk 

tidak dieksploitasi, hak untuk pendidikan dan kesejahteraan yang 

layak bagi anak. 

G. Hak Sosial Budaya warga  Tradisional 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA), secara tegas dalam penyusunannya 

telah berpedoman pada hukum adat dan hukum agama. Hal ini 

menunjukkan bahwa sumber-sumber keteraturan lokal secara 

sadar dan formal dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan masalah pertanahan. 

Kebijaksanaan nasional di bidang pertanahan ditetapkan 

dalam Ketetapan MPR RI No. II.MPR/1998 tentang Garis-Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai berikut: “Penguasaan dan 

penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan pemanfaatannya 

untuk mewujudkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat 

Indonesia. Penguasaan tanah oleh negara, sesuai dengan tujuan 

pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan warga  

luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah. Penataan penggunaan 

tanah dilaksanakan berdasar rencana tata ruang wilayah untuk 

mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak 

rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum 

kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai 

usaha  lain untuk mencegah pemusatan penguasaaan tanah dan 

penelantaran tanah.

Optimalisasi dan reformasi ke arah pengembalian hak-hak sosial 

budaya warga  terhadap hak kepemilikan tanah, dapat dilakukan 

melalui pengakomodasian hak warga  tradisional dalam bentuk:

a. Melakukan pengembangan iklim berusaha dan kehidupan ber-

warga  secara kolektif dan saling menguntungkan;

b. Meningkatkan kemampuan warga  tradisional berbasiskan 

ekonomi kerakyatan;

c. Memperbaiki perangkat hukum dan kebijakan di tingkat 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat;

d. Meningkatkan porsi dan tanggung jawab pemerintah daerah 

dalam berbagai kegiatan perencanaan, implementasi dan kontrol 

pengelolaan sumber daya alam dan sejauh mungkin menghindari 

pola sentralistik pengelolaan sebagaimana iklim pemerintahan 

sebelumnya; 

e. Memberikan jaminan hak kepemilikan atas tanah secara sah 

menurut ketentuan hukum yang berlaku

H. Jaminan Aksesbilitas bagi Penyandang Cacat

Setiap anggota warga  memiliki  hak dan kewajiban 

yang sama untuk turut serta dalam pembangunan. Sebagai warga 

negara Indonesia, penyandang cacat memiliki  kedudukan, hak dan 

kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Penyandang cacat 

yaitu  setiap orang yang memiliki  kelainan fisik dan/atau mental 

yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan 

baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya. Penyandang 

cacat terdiri dari:

a. Penyandang cacat fisik, meliputi:

1) Penyandang cacat tubuh (tuna daksa);

2) Penyandang cacat netra (tuna netra);

3) Penyandang cacat tuna wicara/rungu;

4) Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (tuna 

daksa lara kronis).

b. Penyandang cacat mental, meliputi:

1) Penyandang cacat mental (tuna grahita);

2) Penyandang cacat eks psikotik (tuna laras);

3) Penyandang cacat fisik dan mental atau cacat ganda.

Aksesbilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan 

kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 

Jaminan atas aksesbilitas bagi penyandang cacat tercantum dalam 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, antara lain ada dalam Pasal 41, 

42, dan 54.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan 

jaminan aksesbilitas bagi penyandang cacat, sebagai berikut:

a. Amandemen II UUD 1945 Pasal 28 H ayat (2);

b. UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kesejahteraan Sosial;

c. UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, dalam Pasal 35;

d. UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

dalam Pasal 49;

e. Pasal 42 UU No. 15 Tahun 1992 tentang penerbangan;

f. Dalam Pasal 83 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

g. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

h. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam Pasal 25 Ayat 

(1) Huruf h, disebutkan bahwa: Pembebasan Bea Masuk diberikan 

atas impor barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan 

penyandang cacat lainnya;

i. Pasal 21 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak: Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung 

jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, 

budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, 

dan kondisi fisik dan/atau mental.

j. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 27;

k. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

l. Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional;

m. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD dan DPRD Pasal 60;

n. UU No, 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, 

dalam Pasal 51 Ayat (2);

o. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan 

Perkembangan Kependudukan 

Aksesbilitas bagi Penyandang Cacat di Indonesia pada 

Kenyataannya

Aksesbilitas di bidang pendidikan bagi para penyandang cacat di 

Indonesia sangat kurang. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan 

fasilitas untuk menjangkau semua anak cacat minim, sebab  80% tempat 

pendidikan dikelola swasta sementara pemerintah hanya 20%. Dari 

1,3 juta anak penyandang cacat usia sekolah di Indonesia, baru 3,7% 

atau sebanyak 48.022 anak yang bisa menikmati bangku pendidikan. 

Sementara yang 96,3%, masuk dalam pendidikan non formal, namun  

jumlahnya diperkirakan tidak lebih dari 2%. Pada saat ini ada 1.338 

sekolah luar biasa (SLB) untuk berbagai jenis dan jenjang ketunaan. 

Masih terjadi pengabaian hak politik penyandang cacat dalam Pemilu, 

antara lain:

a. Hak untuk didaftar guna memberikan suara;

b. Hak atas akses ke TPS;

c. Hak atas pemberian suara yang rahasia;

d. Hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif;

87---

e. Hak atas informasi termasuk informasi tentang Pemilu;

f. Hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam Pemilu, dll  (Muladi, 2009).

Sederetan UU yang menyangkut penyandang cacat di atas baru 

merupakan titik awal dalam rangka mencapai kesamaan kesempatan 

dalam aspek kehidupan dan penghidupan warga  penyandang cacat. 

usaha  mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat 

merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, warga , keluarga 

dan penyandang cacat sendiri. Hal ini tidak akan terwujud tanpa ada 

suatu struktur sosial yang mendukung. 

NEGARA HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pendahuluan

1. Pengertian Negara Hukum

negara hukum sebagai negara dimana 

para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara 

dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan-

peraturan hukum yang berlaku. Menurut Muhammad Yamin 

(1952: 74), negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan 

pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang 

memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang 

dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk 

secara sah, sesuai dengan asas “the laws and not menshall 

govern”. negara hukum sebagai negara dimana 

tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. 

paham negara hukum berasal 

dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang 

negara hukum sebagai negara dimana alat-alat negaranya tunduk 

pada aturan hukum. Soediman Kartohadiprodjo (1953: 13), negara 

hukum sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-

orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum 

Dari pengertian beberapa ahli ini , semua menekankan 

tentang tunduknya penguasa terhadap hukum sebagai esensi 

negara hukum. Esensi negara hukum yang demikian itu 

menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara 

pada aturan hukum.

2. Hubungan Negara Hukum dengan HAM

Hubungan antara negara hukum dan HAM tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain. Salah satu ciri negara hukum yaitu 

adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam negara 

hukum, hak asasi manusia terlindungi, jika dalam suatu negara 

hak asasi manusia tidak dilindungi, negara ini  bukan 

negara hukum akan namun  negara diktator dengan pemerintahan 

yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap HAM dalam 

negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak ini  

dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya 

penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman.

Hubungan negara hukum dengan HAM, dapat dikaji 

dari sudut pandang demokrasi, sebab hak asasi manusia dan 

demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial 

yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh 

penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai 

sebagai hasil perjuangan manusia, untuk mempertahankan dan 

mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya 

konsepsi HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan 

menjamin harkat kemanusiaan. 

Ketentuan mengenai HAM telah mendapat jaminan 

konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. 

Sebagian besar materi UUD ini berasal dari rumusan Undang-

Undang yang telah disahkan sebelumnya yaitu UU No. 39 tahun 

1999 tentang HAM. Ketentuan-ketentuan yang memberikan 

jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia, sangat 

penting dan bahkan dianggap ciri pokok dianutnya prinsip negara 

hukum di suatu negara. Disamping hak-hak asasi manusia, 

harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan 

tanggungjawab yang juga bersifat asasi.

Hubungan antara negara hukum dengan hak asasi manusia, 

hubungan bukan hanya dalam bentuk formal semata-mata, 

dalam arti bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan 

ciri utama konsep negara hukum, namun  juga hubungan ini  

terlihat secara materil. Hubungan secara materil ini digambarkan 

dengan sikap tindak penyelenggara negara harus bertumpu pada 

aturan hukum sebagai asas legalitas. Hal ini bertujuan untuk 

melindungi HAM. Selain itu, kekuasaan kehakiman yang bebas  

dan merdeka, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, 

merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap hak 

asasi manusia dalam negara hukum.

B. Konsep Negara Hukum

1. Konsep Rechtsstaat

Istilah Rechsstaat pertama kali dipakai  oleh Rudolf Von 

Gneist, guru besar Universitas Berlin dalam sebuah bukunya 

yang berjudul “Das Englisehe Verwaltungserecht”, 1857. jika  

ditinjau dari segi perkembangannya, konsep rechtsstaat telah 

berkembang dari konsep klsik ke arah konsep modern.

Ciri-ciri rechtsstaat yang klasik (formal rechtsstaat) menurut 

Friederich Julius Stahl, meliputi; a) adanya pengakuan hak-hak 

dasar manusia; b) adanya pembagian kekuasaan; c) pemerintahan 

berdasar peraturan (wetmatigheid vanbestuur); d) adanya 

peradilan tata usaha negara.

prinsip-prinsip liberal dan prinsip-prinsip demokratis, 

meliputi; a) pemisahan antara negara dan warga  sipil, 

pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus 

perorangan, pemisahan antara hukum publik dan hukum privat; 

b) pemisahan antara negara dengan gereja; c) adanya jaminan atas 

hak-hak kebebasan sipil; d) persamaan terhadap Undang-Undang; 

e) adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara 

dan dasar sistem hukum; f) pemisahan kekuasaan berdasar 

trias politica dan sistem “check and balances”; g) asas legalitas; 

h) ide tentang aparat pemerintahandan kekuasaan kehakiman 

yang tidak memihak dan netral; i) prinsip perlindungan hukum 

bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan 

tidak memihak dan bersamaan dengan prinsip-prinsip ini  

diletakkan prinsip tanggung gugat negara secara yuridis; j) 

prinsip pembagian kekuasaan baik teritorial sifatnya maupun 

vertikal (sistem federasi dan desentralisasi).

Bersamaan prinsip-prinsip liberal ini , asas-asas 

demokrasi yang melandasi rechtsstaat, yaitu; a) asas hak-

hak politik; b) asas mayoritas; c) asas perwakilan; d) asas 

pertanggungjawaban; e) asas publik (openbaarheids beginsel).

berdasar pada prinsip-prinsip liberal dan prinsip-

prinsip demokratis  ini  maka rechtsstaat memiliki ciri-

ciri pokok yaitu ; a) adanya Undang-Undang 

Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang 

hubungan antara penguasa dan rakyat; b) adanya pembagian 

kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuat UU yang 

ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang 

tidak hanya menangani sengketa, antara individu dan rakyat 

namun  juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintahan yang 

mendasarkan tindakannya pada Undang-undang; c) diakui dan 

dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (vrijheidsrechten van de 

burger). sedang Sudargo Gautama (1973: 8-10), menyebutkan 

ciri rechsstaat yaitu; a) pembatasan kekuasaan negara kepada 

perorangan, pembatasan itu dilakukan oleh hukum; b) pelanggaran 

atas hak-hak individu hanya boleh atas dasar aturan hukum 

(asas legalitas); c) adanya perlindungan HAM (hak-hak kodrat); 

d) adanya pembagian kekuasaan; e) Badan peradilan yang tidak 

memihak.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/ 

atau hanya untuk kepentingan penguasa, secara bertentangan 

dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan 

hanya untuk kepentingan segelintir orang yang berkuasa, hukum 

harus menjamin kepentingan rasa adil bagi semua orang tanpa 

kecuali. Jadi, negara hukum (rechtsstaat) yang dikembangkan 

bukanlah ‘absolute rechsstaat’, melainkan ‘democratische 

rechtsstaat’ atau negara hukum yang demokratis. Setiap negara 

hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, 

sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin 

penyelenggarannya berdasar atas hukum 

2. Konsep Rule of Law

Konsep rule of law pada awalnya tumbuh dan berkembang di 

negara-negara yang menganut common law system seperti Inggris 

dan Amerika Serikat, kedua negara ini  menerapkan konsep 

rule of law sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban, 

dan derajat di hadapan hukum. 

Negara bukanlah institusi yang kebal hukum, negara dapat 

dipersalahkan jika dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran 

hukum. Jadi rule of law mengandung asas “dignity of man” yang 

harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah 

atau penguasa. Inti rule of law yaitu  terciptanya tatanan 

keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga  

bisa memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan, rasa aman, dan 

jaminan atas hak-hak asasinya. Maknanya yaitu  rasa keadilan 

yang kembali kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan dan para 

penguasa yang menciptakan hukum, sebagaimana adagium solus 

populis suprema lex yang berarti suara rakyat yaitu  suara 

keadilan.

Konsep rule of law menurut A.V Dicey mengandung tiga unsur 

pokok yaitu;

a) Supremasi absolut atau predominasi dari “reguler law” untuk 

menentang pengaruh dari “arbitrary power” dan meniadakan 

kesewenang-wenangan prerogative atau “discretionary 

authority” yang datang dari pemerintah.

b) Persamaan dihadapan hukum atau penundukan yang sama 

dari semua golongan kepada “ordinary law of the land” yang 

dilaksanakan oleh ordinary court ini berarti bahwa tidak ada 

orang yang berada di atas hukum, baik perorangan maupun 

pejabat negara berkewajiban untuk mentaati hukum, tidak 

ada peradilan administrasi

c) Konstitusi yaitu  hasil dari “the ordinary law of the land”, 

bahwa konstitusi bukanlah sumber, namun  merupakan 

konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan 

ditegaskan oleh peradilan, prinsip-prinsip hukum privat 

melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian rupa, 

diperluas sehingga membatasi posisi crown dan pejabat-

pejabatnya.

Di sisi lain, mengetengahkan tiga unsur pokok rule of law 

yakni;

a) Rule of law merupakan konsep filosofis yang dalam tradisi 

barat berkaitan dengan demokrasi dan menentang otokrasi.

b) Rule of law merupakan hukum bahwa pemerintahan harus 

dilaksanakan sesuai dengan hukum.

c) Rule of law merupakan kerangka pikir politik yang harus 

dirinci lebih jauh dalam peraturan-peraturan hukum baik 

hukum substantif maupun hukum acara.

Pandangan Wade & Philips ternyata telah mendapat pengaruh 

dari sistem hukum Eropa di luar Inggris, sedang pandangan 

A.V Dicey merupakan pandangan murni berdasar sistem 

hukum common law Inggris. Konsep rule of law klasik dikecam 

oleh Wade & Philips, ternayata juga mendapat kecaman baik 

dari kelompok kiri maupun dari kelompok kanan. Kelompok kiri 

memandang model klasik itu gagal dalam mencapai tujuannya. 

Kegagalan itu disebabkan sebab  didasarkan pada suatu 

konsep yang sempit, tentang pemerintahan yang semata-mata 

mengaitkan pemerintah dengan faktor hukum saja. 

Ciri-ciri rule of law modern menurut Hepple yaitu a) 

universality (universalitas), b) openness (keterbukaan), c) equality 

(persamaan), d) accountability (pertanggungjawaban), e) clarity 

(kejelasan), f) rationality (rasional).

Meskipun ada berbagai versi tentang konsep rule of 

law, inti konsep 

rule of law tetap sama, yakni harus menjamin keadilan sosial di 

warga . Jika konsep rechtsstaat dibandingkan dengan konsep 

rule of law, akan tampak adanya perbedaan dan persamaan. 

Perbedaannya, kedua konsep itu ditopang oleh sistem hukum yang 

berbeda, karakteristik konsep “rechtsstaat” yaitu  administratif 

dan karakteristik konsep “rule of law” yaitu  yudicial, pembatasan 

kekuasaan melalui dokumen konstitusi seperti Harbeas Corpus, 

anatara lain mengatur tentang peradilan yang adil dan penekanan 

tidak sewenang-wenang. Persamaannya yaitu  kedua konsep itu 

sama-sama menekankan pada perlindungan hak asasi manusia. 

Secara spesifik, persamaan kedua model itu berupa adanya hak 

bagi anggota warga  untuk menggugat setiap keputusan 

pejabat yang merugikan hak dan kepentingan warga negara 

3. Konsep Socialist Legality

Konsep Socialist Legality atau konsep negara hukum sosialis 

banyak dianut oleh negara-negara sosialis komunis, seperti eks 

Uni Soviet dan beberapa negara komunis lainnya terutama di 

negara-negara Amerika Latin dan sebagian Asia yang hingga kini 

tetap eksis.

mengidentifikasi beberapa ciri 

konsep socialist legality sebagai berikut.

a) Adanya perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan warga 

negara. Perlindungan ini terutama diberikan kepada kaum 

buruh (labor)

b) Berkaitan dengan kebebasan (freedom) dan tanggungjawab 

(responsibility) socialist legality lebih mendahulukan 

“responsibility” daripada “freedom”.

c) Adanya pemisahan secara tajam antara negara dan gereja 

berdasar prinsip “trennung von staat und kirche”.

d) Adanya kebebasan kekuasaan kehakiman yang diatur secara 

tegas dalam konstitusi.

e) Larangan terhadap berlakunya hukum pidana secara retroaktif 

atau retrospektif.

f) Kebebasan pers dimaknai sebagai kebebasan untuk mengkritik 

kaum kapitalis maupun kaum borjuis.

Hukum dimaknai sebagai alat untuk mencapai sosialisme, 

posisi hukum yaitu  subordinasi terhadap sosialisme 

Meskipun secara konstitusional, kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang bebas, namun demi kepentingan 

sosialisme dalam praktiknya, hakim-hakim di negara sosialis 

tunduk pada kebijakan rahasia dari penguasa, tunduk pada 

perintah-perintah pejabat partai, sebagai penguasa yang memegang 

tampuk