hak asasi manusia 1

hak asasi manusia 1

   Januari 26, 2024       mayatku

---

Ditinjau dari istilah yang ditemukan dalam literatur, HAM 

merupakan terjemahan dari “droits de I’homme” dalam bahasa 

Perancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya” 

dan dalam bahasa Belanda disebut “mensenrechten”(Halili, 2016).

Pengertian hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal 

HAM yaitu hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat 

yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang. 

sedang UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, didefinisikan 

sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, 

bersifat universal dan langgeng, oleh sebab  itu harus dilindungi, 

dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi 

atau dirampas oleh siapapun. Pengertian hak asasi manusia 

ini  sekurang-kurangnya mengandung tiga hak elementer 

yang tidak boleh dicabut dari seseorang sebagai individu 

yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya 

kebebasan. Disamping itu ada hak ekonomi, sosial dan budaya 

yang dimiliki setiap orang sebagai anggota warga  dan tidak 

dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan 

dalam mengembangkan kepribadiannya.

2. Sejarah Perjuangan HAM

Tinjauan historis perjuangan HAM secara terpadu dimulai di 

Inggris dengan dirumuskannya hak asasi manusia pada piagam 

Magna Charta pada tahun 1215, isu pokoknya yaitu  kewenangan 

harus mewujudkan dan sekaligus harus memberikan perlindungan 

atas hak-hak asasi baik hak politik, ekonomi sosial dan individu, 

sebab  itu perlu ditekankan bahwa sejak kelahirannya pemikiran 

dan gerakan HAM tidak pernah dimaksudkan untuk memberikan 

kebebasan atau hak otonomi individual tanpa batas di luar sistem 

kehidupan yang menjamin  hak-hak ini . Pada intinya, Magna 

Charta memaksa Raja untuk tidak melakukan pengambilan hasil 

bumi tanpa persetujuan kaum bangsawan dan pimpinan gereja, 

untuk tidak menuduh, menangkap, menahan seseorang tanpa 

pengadilan yang dapat dipercaya, jika  orang telah ditahan 

atau dirampas miliknya akan segera mendapat ganti rugi dan 

rehabilitasi, rumusan ini bertujuan untuk membatasi tindakan 

sewenang-wenang  dari Raja.

Pada masa Raja William, parlemen berhasil meyakinkan raja 

akan hak-hak parlemen yang dimuat dalam Bill of Rights tahun 

1689, yang berisi ketentuan bahwa Raja harus memerintah sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh parlemen, hak individu 

diakui seperti hak mengajukan petisi, hak untuk berdebat 

bebas dalam parlemen dan larangan terhadap hukuman yang 

berlebihan. Perkembangan yang terjadi di Inggris lalu  

diikuti oleh bangsa Amerika dengan merumuskan Virgina Bill of 

Rights dan Declaration of Independent pada tahun 1776. Deklarasi 

ini memuat bahwa semua orang diciptakan sama, dikaruniai oleh 

pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat diganggu 

gugat, bahwa diantaranya yaitu  hak hidup, kebebasan, dan 

pengejaran kebahagiaan. Untuk menjamin hak-hak ini dibentuk 

pemerintahan diantara orang-orang, yang memperoleh kekuasaan 

mereka yang adil dengan izin dari yang diperintah 

Perkembangan selanjutnya terjadi di Perancis yang dipelopori 

oleh pemikiran-pemikiran dari J.J Rousseau dan Lafayette pada 

tahun 1789. Perjuangan mereka melahirkan “La Declaration 

des droits de I’homme et du Citoyen” yang pada pokoknya berisi 

penghapusan pemerintahan feodal dan penindasan terhadap hak 

asasi manusia. Proses selanjutnya sesudah  berakhirnya peraang 

dunia kedua negara-negara yang menang dalam perang dunia 

kedua, secara bersama-sama mendirikan PBB memperjuangkan 

piagam “resfec for human right and for fundamental freedom” 

yaitu penghormatan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan 

fundamental. Puncak dari perjuangan HAM ini  akhirnya 

melahirkan pernyataan hak asasi manusia sedunia atau dikenal 

dengan “The Universal Declaration of Human Rights”, sifatnya 

universal dan diterima secara aklamasi oleh negara-negara 

anggota dalam persidangan Majelis Umum PBB pada tahun 1948 

3. Perjuangan HAM di negara-negara Berkembang

Bagi negara-negara berkembang, persoalan  hak asasi 

manusia  biasanya selalu terkait dengan masalah 

demokrasi dan pembangunan di negaranya masing-masing. 

Pemikiran negara-negara berkembang tentang hak asasi manusia 

tercermin dalam pandangan mereka bahwa dengan terpenuhinya 

hak-hak pembangunan, berarti hak-hak asasi manusia sudah 

terpenuhi. Hak pembangunan ini oleh negara-negara berkembang 

telah dijadikan alasan untuk berkiprah di dunia internasional, 

menentang kolonialisme dalam bentuk lain dan berusaha  

melakukan perombakan tatanan kehidupan nasionalnya masing-

masing. Melalui hak pembangunan di bidang politik warga negara 

dapat memakai  hak asasi manusia melalui pendirian partai-

partai politik dan melalui hak pembangunan di bidang sosial 

ekonomi, warga negara dapat memakai  hak ini  untuk 

kepentingan kesejahteraannya.

Di negara-negara berkembang tampaknya ada kesepakatan 

mengenai universalitas nilai-nilai etis hak-hak asasi manusia, 

namun kesepakatan ini  sejauh menyangkut hak-hak asasi 

yang berhubungan dengan hak hidup, hak milik, hak melawan 

penyiksaan dan pembunuhan yang sewenang-wenang, tentang 

hak ini negara-negara berkembang sama-sama menyetujui, 

meskipun orientasinya berbeda, namun mereka percaya 

bahwa hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar 

umumnya berlandaskan standar penghormatan pada martabat 

dan keutuhan pribadi manusia, perlindungan hak asasi manusia 

harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu seperti tidak 

pilih kasih, objektif dan tidak memihak, hak-hak asasi manusia 

tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling berkaitan, kepedulian 

pada hak-hak asasi manusia tidak seharusnya dipakai  sebagai 

persyaratan dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional 

Kebanyakan negara berkembang juga berpandangan bahwa 

perlindungan dan penetapan  hak-hak asasi manusia seharusnya 

disesuaikan dengan kenyataan historis, politik, ekonomi, sosial, 

agama, dan kebudayaan negara yang bersangkutan. Disamping 

itu, kebanyakan negara berkembang mempertimbangkan 

perlunya negara mengusahakan keseimbangan antara hak-hak 

dan kebebasan-kebebasan  perorangan dan kewajiban-kewajiban 

kepada warga  dan negara.

4. Pemikiran Filosofis tentang HAM

Hukum alam sebagai ide keadilan dikemukakan oleh 

Ernerst Barker’s. Sumbangan terbesar mazhab hukum alam 

yaitu  validitas universalnya yang terletak pada dasar-dasar 

pemberlakuan hukum yang diberikannya terhadap sistem hukum, 

serta sebagai landasan bagi konstitusi banyak negara. Hukum 

alam juga memberika dasar moral terhadap hukum, sebagai 

sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dari hukum selama 

hukum itu diterapkan terhadap manusia. 

Menjamin peradaban dan kesejahteraan manusia yang 

merupakan tujuan dasar hak asasi manusia, menurut Plato hanya 

akan tercapai kalau negara dapat melaksanakan ide keadilan, 

yaitu setiap warga negara mendapatkan kedudukan yang sesuai 

dengan kemampuannya dan dengan itu mereka masing-masing 

menjalankan segala apa yang menjadi kewajiban atau tugasnya. 

Dengan kata lain, keadilan akan tercapai bila ada keteraturan 

dalam warga , dimana masing-masing dapat menghargai 

hak-hak  orang lain.

Filsuf lain seperti Aristoteles memberi pemikiran terhadap 

perlindungan hak asasi manusia, menurut Aristoteles, kriteria 

kebaikan negara terletak pada kenyataan apakah negara 

menguntungkan bagi seluruh warga , sebab negara yang 

hanya menguntungkan penguasa yaitu  negara yang jelek. Susaha  

negara itu mengabdi kepada warga , menurut Aristoteles, 

negara harus diatur sebaik mungkin dengan konstitusi dan hukum 

yang menjamin warga negara bersama-sama mencapai optimum 

kesejahteraan. Terselenggaranya negara hukum yang berusaha 

menggerakkan hak asasi manusia khususnya berlangsung dalam 

negara-negara demokrasi Yunani dan Republik Romawi Kuno 

Thomas Aquinas menekankan peranan hukum bagi 

kehidupan bernegara, sebab hanya dalam negara hukum dapat 

ditegakkan harkat dan martabat manusia dan manusia dapat 

hidup secara manusiawi dalam warga . Menurutnya, tugas 

pokok negara melalui aturan hukumnya berusaha menciptakan 

warga  yang sejahtera, adil, aman, dan damai. Negara 

harus selalu bertindak sesuai dengan hukum kodrat manusia, 

semua hukum positif buatan negara harus mengkonkritkan 

hukum kodrat. Sebagai konsekuensinya, tindakan negara yang 

bertentangan dengan hukum kodrat tidak wajib ditaati oleh warga 

negara. jika  penguasa menyalahgunakan kekuasaan untuk 

keuntungannya sendiri atau melanggar kewajibannya terhadap 

rakyat, maka rakyat berhak memecatnya. 

Pemikiran Machiavelli, Bodin, dan Hobbes sangat berarti 

dalam mendorong perkembangan negara teritorial di Eropa pada 

abad ketujuh belas, dimana kekuasaan Raja yang dibatasi oleh 

hak-hak kaum bangsawan dan gereja berubah menjadi otoritas 

menyeluruh sebagai monarki absolut. Selama abad pertengahan, 

warga  di Eropa diatur dalam suatu sistem hak-hak yang 

diimbangi oleh kewajiban-kewajiban yang sesuai. Patut diketahui 

bahwa dalam abad ketujuh belas itu bangsa Eropa tampil sebagai 

penjajah di berbagai penjuru dunia. Dalam hal ini pasti rakyat 

jelata biasanya menjadi korban kesewenang-wenangan, 

diperas, diteror, dan diinjak-injak hak-hak asasinya untuk 

kepentingan para penguasa .

Menghadapi belenggu sosial yang demikian, dikembangkan 

konsepsi tentang hak-hak asasi individu yang tak boleh diganggu 

gugat. Konsep ini berkembang pesat di Eropa dan Amerika Utara 

abad ketujuh belas dan abad kedelapan belas berpengaruh luas 

aliran filsafat pencerahan dengan tokoh-tokohnya John Locke di 

Inggris, Voltaire dan Rousseau di Perancis, Immanuel Kant di 

Jerman, Benyamin Franklin dan Thomas Jefferson di Amerika 

Utara. Aliran pencerahan sangat menekankan peranan akal budi 

untuk mencerahkan kehidupan manusia. Semua manusia pada 

hakikatnya diciptakan merdeka dan sama derajatnya. Akan 

namun  dalam kenyataan, dalam warga  justru kebebasan 

terbelenggu dan prinsip kesederajatan manusia diingkari, hal itu 

bertentangan dengan hak kodrati manusia. sebab  itu manusia 

harus dikembalikan kepada kodratinya yakni keadaan bebas, 

merdeka, dan memiliki  kesamaan.

Reruntuhan perang dunia kedua yang tak mempedulikan 

hak asasi manusia dan merendahkan harkat manusia, seruan 

hak asasi manusia yang tetap membahana meyakinkan kaum 

intelektual bangsa-bangsa betapa penting dan mendesaknya 

segera menyadarkan setiap orang untuk menghormati dan 

melindungi hak asasi manusia di muka bumi secara internasional. 

saat  diusulkan untuk memaklumkan The Universal Declaration 

of Human Right 1948 sebagian besar negara yang menjadi anggota 

PBB menyetujui.

5. Pemikiran Teoretis tentang HAM

Secara teoretis, pengertian konseptual  hak asasi manusia 

dalam sejarah instrumen hukum internasional setidak-tidaknya 

telah melampaui tiga generasi perkembangan. Generasi pertama, 

konsepsi HAM pada naskah The Universal Declaration of 

Human Rights oleh PBB tahun 1948, sesudah  sebelumnya ide-

ide perlindungan HAM tercantum dalam naskah  bersejarah di 

beberpa negara, seperti di Inggris  dengan Magna Charta dan 

Bill of Rights, di AS dengan Declaration of Independence, dan di 

Perancis dengan Declaration of Rights of Man and of the Citizens. 

Dalam konsepsi genarasi pertama, konsepsi HAM mencakup soal 

prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip 

kebebasan sipil dan politik.

Generasi kedua, adanya International Covenant on Civil 

and Political Rights, konsepsi HAM mencakup usaha  menjamin 

pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, 

sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak 

untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam 

penemuan ilmiah, dll. Puncak perkembangan kedua ini tercapai 

dengan ditandatanganinya International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights pada tahun 1966 ,

lalu  pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak 

asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk 

pembangunan atau rights to development. Hak atas atau untuk 

pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan 

untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, termasuk hak 

setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa 

ini . Hak untuk atau atas pembangunan antara lain meliputi 

hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, hak 

untuk menikmati hasil-hasil pembangunan ini , menikmati 

hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, 

pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, 

dll. Konsepsi inilah diebut para ahli sebagai generasi konsepsi 

HAM Generasi Ketiga.

Konsep dan prosedur hak asasi manusia, mau tidak mau 

harus dikaitkan dengan sekurangnya tiga persoalan penting. 

Pertama, struktur kekuasaan dalam hubungan antar negara 

yang dewasa ini dapat dikatakan sangat timpang, tidak adil, dan

cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju ataupun 

negara-negara yang menguasai dan mendominasi proses-proses 

pengambilan keputusan dalam berbagai forum dan badan-badan 

internasional, baik yang menyangkut kepentingan-kepentingan 

politik maupun kepentingan-kepentingan ekonomi dan 

kebudayaan. Kedua, struktur kekuasaan yang tidak demokratis 

di lingkungan internal negara-negara yang menerapkan sistem 

otoritarianisme yang hanya menguntungkan segelintir kelas 

penduduk yang berkuasa ataupun kelas penduduk yang menguasai 

sumber-sumber ekonomi. Ketiga, struktur hubungan kekuasaan 

yang tidak seimbang antara pemodal dengan pekerja dan antara 

pemodal beserta manajemen produsen dengan konsumen di setiap 

lingkungan dunia usaha indsutri, baik industri primer, industri 

manufaktur, maupun industri jasa.

Konsepsi hak asasi manusia yang pada awalnya menekankan 

pada hubungan vertikal, terutama dipengaruhi oleh sejarah 

pelanggaran hak asasi manusia yang terutama dilakukan oleh 

negara, baik terhadap hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, 

dan budaya. Hal ini dapat dilihat dari rumusan-rumusan dalam 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional 

tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang 

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan 

negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi 

subtansi dari ketiga instrumen ini . Konsekuensinya, negara 

lah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan hak 

asasi manusia .

B. Teori-teori tentang Hak Asasi Manusia  

1. Pandangan Penganut Hukum Alam

Pandangan penganut hukum alam terhadap hak asasi 

manusia sebagai hak kodrati  dapat dipahami dari ajaran John 

Locke tentang kehidupan manusia. Menurut John Locke manusia 

sejak lahir memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Manusia 

bebas untuk bertindak dengan tidak terikat oleh sesuatu apapun. 

Keadaan manusia yaitu  keadaan yang sepenuhnya bebas 

mengatur tindakan yang dianggap pantas bagi dirinya sendiri 

tanpa harus tergantung pada kehendak atau kemuan orang lain. 

John Locke berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai 

oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan 

harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat 

dipindahkan atau dicabut oleh negara. Hak-hak ini  sifatnya 

kodrati artinya:

a. Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan 

pendapat manusia.

b. Setiap orang dilahirkan dengan hak-hak kodrati ini .

c. Hak-hak kodrati itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah 

dan lalu  dibawanya dalam hidup berwarga . 

2. Pandangan Penganut Positivisme Hukum

Positivisme yaitu  aliran filsafat yang mengatakan bahwa 

pengetahuan sejati hanya berasal dari data-data atau fakta-

fakta dalam pengalaman indrawi. Positivisme hukum mendapat 

pembenaran fundamentalnya dari ajaran John Austin dan Hans 

Kelsen. Hal ini terlihat dari adanya tiga hal pokok ajaran John 

Austin tentang hukum. Pertama, hukum merupakan perintah 

penguasa (law is a command of the law gived), jadi hukum dipandang 

sebagai perintah dari pihak pemegang kekuasaan tertinggi 

(kedaulatan). Kedua, hukum merupakan sistem logika yang tetap 

dan tertutup. Pandangan ini mendapat pengaruh yang kuat dari 

cara berpikir sains modern, dimana ilmu dianggap sebagai bidang 

penyelidikan mandiri yang objeknya harus dipisahkan dari nilai. 

Ketiga, hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu; 

perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan.

Demikian pula dengan ajaran Hans Kelsen tentang hukum 

yang pada pokoknya mencakup tiga hal. Pertama, hukum sebagai 

sistem tertutup atau sistem hukum murni. Maksudnya hukum 

harus bersih dari anasir-anasir yang bukan hukum, seperti etika, 

sosiologi, politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi hukum harus 

dibebaskan dari unsur moral. Kedua, hukum sebagai keharusan 

(sollens kategori), artinya orang mentaati hukum sebab  memang 

mereka harus mentaatinya sebagai perintah negara, kelalaian 

terhadap perintah itu akan menimbulkan sanksi. Ketiga, 

hukum sebagai kesatuan peringkat yang sistematis menurut 

keharusan tertentu, dimana aturan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Dari sudut analisis ilmu hukum, perbedaan pokok antara 

penganut mazhab hukum alam dengan positivisme hukum 

dalam menyikapi hak-hak asasi manusia, terletak pada sumber 

diperolehnya hak asasi ini . Jika penganut hukum alam 

mengemukakan gagasan mereka bahwa hak asasi berasal 

dari Tuhan, penganut positivisme hukum berpendapat bahwa 

eksistensi dan isi hak hanya dapat diberikan oleh negara  

3. Pandangan Penganut Sosialisme-Marxisme

Konsep sosialis tentang hak-hak asasi bersumber pada ajaran 

Karl Marx dan Frederick Engels dalam bukunya yang terkenal 

“Das Capital” jilid I terbit tahun 1867, jilid II tahun 1885 dan jilid 

III tahun 1894 yang diterbitkan oleh Frederick Engels sesudah  

Karl Marx meninggal.

Pandangan Marx terhadap negara, ia menolak paham bahwa 

negara mewakili kepentingan seluruh warga . Menurut 

Marx negara dikuasai oleh dan berpihak pada kelas atas, 

tindakan negara selalu akan menguntungkan kelas atas. Biarpun 

negara mengatakan bahwa ia yaitu  milik semua golongan dan 

kebijaksanaannya demi kepentingan seluruh warga , namun 

sebenarnya negara melindungi kepentingan kelas atas semata-

mata.

Pandangan sosialis yang dipelopori oleh Karl Marx dan Engels 

tidak menekankan hak terhadap warga , namun  menekankan 

kewajiban kepada warga . Atas dasar itu konsep sosialisme 

Marx mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak-hak 

politik dan hak-hak sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada 

kebebasan. Penganut sosialisme Marx, melihat bahwa hak-hak 

asasi bukan bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum kodrat, 

namun  setiap hak warga negara termasuk apa yang disebut dengan 

hak asasi manusia bersumber dari negara. Pandangan Marxisme 

sama dengan pandangan positivisme hukum yaitu negaralah yang 

menetapkan apa yang merupakan hak 

4. Pandangan Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia memandang hak asasi manusia sebagai 

hak dasar seluruh umat manusiatanpa ada perbedaan. Mengingat 

hak asasi merupakan anugerah dari Tuhan YME, pengertian hak 

asasi yaitu  hak sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri 

manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi serta berkaitan 

dengan harkat dan martabat manusia, setiap manusia diakui dan 

dihormati memiliki  hak asasi yang sama tanpa membedakan 

jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan 

politik, status sosial dan bahasa, serta status lain.

 Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran 

bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME dengan menyandang 

dua aspek, yaitu aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas 

(warga ), oleh sebab  itu kebebasan setiap orang mengemban 

kewajiban mengakui dan menghormati hak-hak asasi orang lain. 

Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran 

manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, 

negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, 

melindungi, membela dan menjamin hak asasi setiap warga 

negara dan penduduknya tanpa diskriminasi 

HAM menurut bangsa Indonesia yaitu  pemberian Tuhan 

YME, negara Indonesia mengakui bahwa sumber hak asasi 

manusia yaitu  karunia Tuhan. Tegasnya HAM bukan pemberian 

negara akan namun  pemberian Tuhan YME, negara hanya 

menetapkan norma-norma hukum yang mengikat warganya 

untuk melindungi hak asasi dari tindakan sewenang-wenang, dan 

eksistensi hak asasi manusia mendapat pengakuan secara moral 

dan hukum .

5. Konsep Hak-hak Kodrati Menurut Pandangan Penganut 

Hukum Alam

Mazhab modern hukum alam ditandai dengan lahirnya tulisan-

tulisan filsuf Kristiani yang dipelopori oleh Thomas Aquinas  Menurutnya hukum alam merupakan bagian dari hukum 

Tuhan yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. 

Manusia dengan kebebasan akal budinya mampu mengambil 

sikap untuk mengikuti atau menolaknya.

Grotius mengemukakan ciri-ciri hukum alam sebagai berikut.

a. Hukum alam berasal dari Tuhan yang kehendaknya tertulis 

dalam benak dan jiwa manusi, jadi apa yang diperlihatkan 

Tuhan sebagai kehendaknya itulah hukum.

b. Hukum alam merupakan hukum tertinggi sebab  hukum alam 

yaitu  perintah Tuhan yang berisi prinsip-prinsip keadilan.

c. Hukum alam yaitu  struktur rasional, maksudnya sebagai 

tuntutan akal budi sampai tingkat tertentu hukum alam 

mencerminkan kodrat atau hakikat manusia yang rasional ,

d. John Locke merupakan pendukung terkemuka hak-hak 

kodrat, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Locke 

berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam 

hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang 

merupakan milik mereka sendiri, tidak dapat dipindahkan 

atau dicabut oleh negara. jika  penguasa memutuskan 

kontrak sosial dengan melanggar hak-hak kodrat individu, 

mereka yang menyerahkan itu, bebas untuk menyingkirkan 

penguasa dan menggantinya dengan penguasa lain yang dapat 

menjamin dan melindungi hak-hak warganya. Walaupun 

mengikuti arah utama teori kontrak sosial sebagaimana 

dikemukakan oleh John Locke, Rousseau mengatakan bahwa 

hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, 

melainkan menganugerahi kedaulatan yang tidak bisa dicabut

Pandangan terhadap individu sebagai makhluk yang otonom 

oleh Immanuel Kant (1724-1804 M) dalam ajarannya tentang etika 

dan imperatif kategoris dalam bukunya “Grundlegung”, bahwa 

pada hakikatnya manusia yaitu  merdeka dan sederajat sejak 

lahir. Oleh sebab  itu manusia tidak boleh dilakukan sewenang-

sewenang.

Pada abad ke depalan belas, hak-hak yang dirasionalkan melalui 

kontrak sosial, dilengkapi dengan konsep etik dan utilitarian. 

Konsep atau ajaran filsafat utilitarianisme  dipelopori oleh Jeremy 

Bentham dan John Stuar Mild. Ide pokok utilitarianisme yaitu  

warga  harus diatur dengan baik, kalau institusi-institusi 

yang berkepentingan dibentuk sedemikian rupa, sehingga 

menghasilkan kepuasaan sebesar mungkin bagi banyak orang. 

Prinsip utilitarianisme, yaitu hak asasi manusia harus dihormati 

dan dilindungi, sebab  hak ini  melekat pada manusia bukan 

sebab  diberikan oleh suatu lembaga atau negara.

6. Rasionalisasi Hak-hak Kodrati ke dalam Hukum Positif

Tahap-tahap perkembangan hak asasi manusia dari hukum 

alam ke hukum positif, sebagaimana dikemukakan oleh Nickel merujuk pada tataran-tataran moral dan politik. 

Tataran yang paling abstrak dan paling filosofis diantaranya 

yaitu  tahap awal dimana hak ini  dirumuskan dengan 

mempertahankan prinsip-prinsip transhistoris tentang moralitas 

dan keadilan. Tahap selanjutnya tahap konstitusional dimana hak 

asasi dan kewajiban yang sifatnya spesifik, dirumuskan dengan 

menerapkan prinsip-prinsip abstrak ke negara-negara tertentu 

sesuai dengan masalah, sumber daya dan institusinya. Proses ini 

lalu  berlanjut pada tahap legislatif, dimana pada akhirnya 

norma-norma konstitusional dan legislatif itu diaplikasikan pada 

tahap yudisial.

Secara moral eksistensi hak dan kebebasan manusia sesuai 

dengan kodratnya melekat pada harkat dan martabatnya sebagai 

manusia. Jadi, ada kewajiban moral untuk menghormati hak asasi 

manusia bagi setiap warga, sedang secara  hukum eksistensinya 

diakui dalam konstitusi dan perundang-undangan, penegakannya 

secara hukum ditugaskan pada institusi-institusi yang dibentuk 

untuk melindungi hak asasi ini , antara lain komisi hak 

asasi manusia yang bertugas melakukan investigasi dan arbitrase 

terhadap keluhan-keluhan warga  yang terkait dengan hak 

asasi.

Pandangan HAM yang bersumber dari pemikiran barat dan 

pandangan Indonesia, menunjukkan bahwa hak asasi manusia 

diakui eksistensinya sebagai hak yang melekat pada diri manusia 

sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak asasi manusia 

memperoleh justifikasi secara moral dan mendapat jaminan dalam 

konstitusi. Pada saat HAM belum dirumuskan dalam dokumen-

dokumen resmi hak asasi manusia, hak ini  eksis sebagai hak 

kodrat yang merupakan anugerah dari Tuhan kepada manusia. 

saat  diimplementasikan dalam hukum internasional ia eksis 

sebagai hak asasi yang melekat pada diri manusia, dan pada saat 

diterapkan dalam hukum nasional ia eksis sebagai hak konstitusi 

atau hak dasar dari manusia. Jadi dalam hubungannya dengan 

pengaturan HAM bagi warga negara eksistensinya ditegakkan 

melalui pengaturan hukum.

C. Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia  

1. Makna Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia

Deklarasi HAM  (The Universal Declaration of Human Rights) 

pada tahun 1948, telah memicu  terjadinya perubahan arus 

global di dunia internasional, untuk mengubah cara pandang dan 

kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia.

Pernyataan umum hak-hak Asasi Manusia yang disetujui 

tanggal 10 Desember 1948 dimaksudkan sebagai suatu standar 

kemajuan bagi semua rakyat. Rumusan pasal-pasalnya 

menjelaskan hak-hak sipil dan politik yang mendasar dan hak 

ekonomi, sosial dan kebudayaan yang fundamental yang harus 

dinikmati oleh manusia di setiap negara. Deklarasi yang bersifat 

universal berisi 30 pasal tentang hak asasi manusia yang secara 

garis besar dikelompokkan menjadi:

a. Hak asasi pribadi (personal rights)

b. Hak asasi di bidang ekonomi (property rights)

c. Hak asasi manusia di bidang sosial budaya (social and cultural 

rights)

d. Hak asasi di bidang politik (political rights)

e. Hak asasi di bidang hukum (legal rights) yang meliputi rights 

of legal quality dan procedural rights.

Deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia ini  tidak 

memiliki  kekuatan mengikat secara hukum, melainkan hanya 

sebagai pedoman, anjuran atau kewajiban moral bagi negara-

negara di dunia untuk melaksanakan hak asasi manusia di negara 

masing-masing sesuai dengan maksud dan isi serta tujuan dari 

deklarasi ini .

2. Sifat Universal Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia 

Sifat universal dari deklarasi ini  nampak jelas dari 

perumusannya yaitu;

a. Semua artikel dalam deklarasi ini  senantiasa dimulai 

dengan kata-kata yang mengandung makna universal, seperti: 

everyone, no one, men, women;

b. Validitasnya tidak terbatas pada negara tertentu;

c. Deklarasi ini  tidak hanya merupakan seruan kepada 

bangsa-bangsa, namun  kepada setiap individu dan setiap 

lembaga warga ;

d. Organ PBB dalam mempertahankan hak-hak asasi demi 

tercapainya perdamaian dan keamanan dunia tidak hanya 

terbatas pada negara-negara anggota PBB 

Dipandang dari sudut ilmu hukum, The Universal Declaration 

of Human Rights bukan merupakan perjanjian internasional, 

jadi deklarasi ini  tidak memiliki watak hukum atau  tidak 

mengikat secara hukum. Artinya deklarasi itu tidak memiliki  

kekuatan mengikat secara hukum, melainkan hanya sebagai 

suatu pedoman atau suatu kewajiban moral saja bagi bangsa-

bangsa di dunia, agar semua negara melaksanakan hak asasi 

sesuai dengan maksud dan isi deklarasi. Jika dilihat dari sudut 

penegakannya, latar belakang untuk mengedepankan masalah 

hak-hak asasi, didasarkan pada keinginan atau usaha untuk 

menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan hukum dengan 

alasan politis dari penguasa. Sehubungan dengan itu, dapat 

dipahami bahwa timbulnya keinginan, untuk merumuskan hak 

dalam suatu naskah internasional yaitu  untuk menjamin dan 

melindungi hak-hak asasi manusia.

3. Substansi Hak Asasi Manusia 

Subtansi utama hak asasi manusia yaitu  kebebasan dan 

hak atau privasi. Kebebasan merupakan suati kemampuan dari 

seseorang untuk menentukan pilihannya. Secara filosofis hakikat 

kebebasan manusia, terletak dalam kemampuan manusia 

menentukan diri sendiri. 

Dilihat dari sudut kepentingan pengaturan kebebasan 

warga  itu sendiri, masalah pengaturan melalui undang-

undang, dalam hal ini pada hakikatnya berfungsi mengarahkan 

atau mengendalikan. Jadi bukan suatu hambatan bagi kebebasan, 

asal pelaksanaannya tidak mempersulit dan tidak melanggar 

prinsip dasar negara hukum yaitu asas legalitas. Oleh sebab  

itu, setiap undang-undang pada dasarnya membatasi kebebasan 

individu untuk mengatur, atau mengendalikan penggunaan 

kebebasan ini .

Kebebasan manusia tidak mungkin dapat dijamin sepenuhnya 

bila tidak ada sesuatu yang dapat dipakai  mengatur kebebasan 

itu.  perangkat dan sistem yang 

paling tepat untuk mengatur kebebasan itu yaitu  hukum dan 

pemerintahan. Atas dasar hal ini  kebebasan manusia dapat 

dibatasi dengan undang-undang (Muladi, 2009).

John Locke membedakan kebebasan menjadi kebebasan 

alamiah (natural liberty) dan kebebasan warga  (civil liberty). 

Kebebasan alamiah diartikan sebagai kebebasan dari kekuasaan 

tertinggi manapun di dunia, tidak tunduk pada aturan manapun 

dan hanya hukum kodrat sebagai aturan hidupnya, sedang 

kebebasan warga  yaitu  kebebasan yang tidak berada di 

bawah kekuasaan orang lain kecuali kekuasaan yang didasari pada 

persetujuan diri sendiri , Menurut 

John Locke, Negara dibentuk atas persetujuan individu-individu 

dan setiap orang akan mentaati kekuasaan negarahanya sejauh 

individu ini  menyetujuinya. Dalam hal ini harus terlihat 

bahwa tujuan manusia memberi persetujuan pada negara yaitu  

untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Persetujuan 

itu diberikan pada negara susaha  negara berwenang bertindak 

melindungi kebebasan ini , akan namun  disisi lain dengan 

adanya persetujuan yang diberikan akan sendirinya mengandung 

konsekuensi huku, yaitu penyerahan ini  menempatkan yang 

bersangkutan berada di bawah kendali hukum positif, sehingga 

kebebasannya dibatasi oleh hukum positif yang bersangkutan,

Kebebasan manusia tidak mungkin dapat dijamin sepenuhnya 

bila tidak ada sesuatu yang dapat mengatur kebebasan itu. 

Menurut Russel (1977: 23), perangkat dan sistem yang paling tepat 

untuk mengatur kebebasan itu yaitu  hukum dan pemerintahan. 

Atas dasar itu, kebebasan manusia dapat dibatasi dengan undang-

undang.

4. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan 

usaha  untuk menerobos semua hambatan dan tantangan tentang 

isu-isu hak asasi manusia. Isu-isu hak asasi manusia yang 

dimaksud yaitu  semua hak-hak khusus yang ada dalam 

berbagai instrumen hak-hak asasi, dalam konteks ini hak-hak 

asasi manusia bersangkut paut mengenai hubungan antara 

warga negara dan negaranya, menyangkut kewajiban negara 

untuk melindungi dan menegakkan hak-hak dasar khusus 

dari warga negara, sebagaimana ditentukan dalam instrumen-

instrumen hak asasi manusia. Banyak hak dasar yang diakui 

dalam konstitusi negara, seperti hak hidup, hak berkumpul 

dalam perserikatan  yang tujuannya tidak merugikan orang lain, 

hak mengungkapkan gagasan yang tidak memfitnah orang lain, 

hak memeluk kepercayaan agama, hak atas milik pribadi, hak 

menuntut keadilan secara hukum, hak atas protes pengadilan 

yang benar.

Penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia, bukan sekadar kewajiban moral namun  juga kewajiban 

hukum. Artinya, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia 

sebagai salah satu kriteria pengaturan terhadap hak asasi 

manusia dapat dilihat dari aplikasi hak asasi ini . Hak asasi 

pada tahap pelaksanaannya masuk dalam tataran persoalan 

hukum dan diatur dengan undang-undang. Hal ini berarti bahwa 

penghormatan terhadap hak asasi, merupakan orientasi bagi 

pengaturan hak asasi manusia melalui pembentukan hukum 

yang secara optimal menjamin kehidupan bernegara secara adil 

dan sesuai dengan martabat manusia.

D. Hak Asasi Manusia  dalam Hukum Nasional

1. Pengaturan HAM dalam UUD 1945

Semua hak-hak yang dilindungi dalam deklarasi hak-hak 

asasi manusia sedunia, telah tercantum atau dapat ditafsirkan 

menurut ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945, bangsa 

Indonesia melalui Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 melengkapi 

kekurangan ini  dengan Piagam Hak Asasi Manusia yang 

lalu  dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 

1999 tentang HAM. Dasar pemikiran dikeluarkannya undang-

undang ini yaitu  sebagai berikut.

a.  Tuhan YME yaitu  pencipta alam semesta dengan segala 

isinya

b.  Pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, 

kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh 

Penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya

c.  Untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan 

martabat manusia, sebab  tanpa hal ini  manusia akan 

kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong 

manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini 

lupus)

d.  Manusia merupakan makhluk sosial maka hak asasi manusia 

yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga 

kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas

e.  Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan 

dalam keadaan apapun dan dalam situasi yang bagaimanapun

f.  Setiap hak asasi manusia menganung kewajiban untuk 

menghormati hak asasi manusia orang lain sehingga di dalam 

hak asasi manusia ada kewajiban dasar.

g.  Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, 

dan ditegakkan dan untuk itu pemerintah, aparatur 

negara, pejabat publik lainnya memiliki  kewajiban dan 

tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, 

perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia 

Hal ini sejalan dengan pandangan bangsa Indonesia 

sebagai negara anggota PBB, yang melihat “The Universal 

Declaration of Human Rights 1948” bukan hanya sebagai 

“Statement of objective” semata-mata, akan namun  meyakininya 

sebagai “constitutes an obligation for the members of the 

international community” yang harus dijamin dan ditegakkan.

h.  Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap usaha  

pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan 

mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari 

instrumen-instrumen inter-nasional mengenai hak asasi 

manusia, sebagaimana tercantum dalam Bab XA tentang HAM. 

Perubahan ini  dipertahankan sampai dengan perubahan 

keempat UUD Tahun 1945, yang lalu  disebut sebagai 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan 

hak asasi manusia dalam kehidupan warga , berbangsa, 

dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai 

bagian dari warga  internasional untuk memajukan dan 

melindungi hak asasi manusia, Indonesia perlu menjunjung 

tinggi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

2. Pengaturan HAM dalam Peraturan Perundang-undangan

Pada tanggal 13 November 1998, MPR mengambil keputusan 

yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan 

penegakkan hak asasi manusia yaitu dengan mengesahkan 

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, yang 

lampirannya memuat pandangan dan sikap bangsa Indonesia 

terhadap HAM dan Piagam HAM. 

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 ini  

menyatakan, antara lain, “bahwa Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, 

dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam 

menyelenggarakan kehidupan berwarga , berbangsa, dan 

bernegara” (huruf b) dan “bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian 

warga  dunia patut menghormati hak asasi manusia yang 

termaktub dalam Deklarasi Universal HAM PBB serta instrumen 

internasional lainnya mengenai hak asasi manusia” (huruf c). 

Selanjutnya, Ketetapan MPR ini  menyatakan “bahwa Bangsa 

Indonesia sebagai anggota PBB memiliki  tanggungjawab untuk 

menghormati Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration 

of Human Rights) dan berbagai instrumen internasional lainnya 

mengenai hak asasi manusia 

3. Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap HAM

berdasar UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah 

dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya 

ketetapan (beschiking) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu 

melalui banding administrasi atau usaha  administrasi dan 

melalui peradilan. Menurut Sjahran Basah 

perlindungan hukum yang diberikan merupakan qonditio sine qua 

non dalam menegakkan hukum. Penegakkan hukum merupakan 

qonditio sine qua non pula untuk merealisasikan fungsi hukum 

itu sendiri, fungsi hukum yang dimaksud yaitu , sebagai berikut.

a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk 

membentuk warga  yang hendak dicapai dengan tujuan 

kehidupan bernegara.

b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa

c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, 

keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara 

dan berwarga .

d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak 

administrasi negara maupun sikap tindak warga jika  

terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan 

berwarga 

e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi 

negara maupun warga jika  terjadi pertentangan hak dan 

kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Penegakan hukum yaitu  proses dilakukannya usaha  

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan berwarga  dan bernegara.

4. Pengadilan HAM

Perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia mencapai 

kemajuan saat  pada tanggal 06 November 2000, DPR mengesahkan 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, 

dan lalu  diundangkan tanggal 23 November 2000. Undang-

Undang ini mengatur tentang adanya pengadilan HAM  ad hoc 

yang berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang 

terjadi di masa lalu. Pengadilan ini merupakan jenis pengadilan 

khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan 

terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus 

sebab  dari segi penanaman bentuk pengadilannya sudah secara 

spesifik memakai  istilah Pengadilan HAM dan kewenangan 

pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara pelanggaran HAM 

berat .

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk 

kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Leste (Timor 

Timur). Dalam praktiknya, pengadilan HAM ad hoc ini mengalami 

banyak kendala terutama berkaitan dengan lemahnya atau kurang 

memadainya instrumen hukum. UU No 26 Tahun 2000 ternyata 

belum memberikan aturan yang jelas dan lengkap tentang tindak 

pidana yang diatur dan tidak adanya mekanisme hukum acara 

secara khusus. Dari kondisi ini, pemahaman atau penerapan UU 

No. 26 Tahun 2000 lebih banyak didasarkan atas penafsiran hakim 

saat  melakukan pemeriksaan di Pengadilan.

E.  Munculnya Hak Asasi Manusia di Pentas Dunia

Antara abad ke-17 dan permulaan abad ke-20, hubungan 

internasional inti pokoknya yaitu  hubungan antara badan-badan 

pemerintahan, yang masing-masing berdaulat atas suatu wilayah 

dan atas penduduk yang tinggal di dalam wilayah itu. Ada tiga ciri 

khas utama dari warga  internasional di masa itu, yakni sebagai 

berikut.

1. Negara hidup dalam keadaan alamiah

warga  internasional merupakan suatu ‘keadaan ilmiah’ 

dalam arti pengertian yang dijelaskan oleh Locke: sebagai suatu 

kondisi di mana ada hukum, meskipun sedikit (diringkas 

menjadi perjanjian yang diadakan secara bebas, dan untuk 

menghukum pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan orang 

lain serta menuntut ganti rugi), sedang tidak ada hakim, 

polisi atau parlemen. Menurut Locke juga ‘keadaan alamiah’ 

mudah sekali menjurus kepada suatu keadaan perang di mana 

hukum tidak ada gunanya lagi dan tidak ada kemungkinan 

untuk mengangkat seorang hakim yang tidak memihak kepada 

salah satu pihak yang berselisih, namun  hanya kekuatan saja yang 

berkuasa.

2. Prinsip Resiprositas (perlakuan timbal balik)

Prinsip ini memiliki makna bahwa hubungan antara rakyat 

mematuhi suatu logika yang ketat quid pro quo (membalas 

secara setimpal). Peraturan yang mengatur hubugan sosial  pada 

dasarnya yaitu  perjanjian bilateral dan dalam beberapa keadaan 

bersifat multilateral: namun semuanya berdasar keuntungan 

bersama dari pihak yag melakukan perjanjian. Bilamana 

keuntungan salah satu pihak berkurang maka pihak ini  

berhak membatalkan suatu perjanjian dengan memakai  

clausola rebus sic stantibus (berdasar kekuatan, sekiranya 

ada perubahan yang besar). Jadi pihak yang dirugikan dapat 

membalas terhadap pembatalan itudengan menuntut ganti rugi 

atau kewajiban sangsi, jika ia memiliki  kemampuan politik 

dan milter dan tidak ada negara yang memiliki kekuasaan untuk 

ikut campur 

3. Rakyat dan orang-seorang tidak berarti

Jadi dalam hal ini rakyat dijadikan sebagai obyek yang 

didominasi oleh berbagai raja yang berdaulat. Orang-orang tidak 

begitu terlindungi: namun  hanya sepanjang mereka merupakan 

pancaran dari penguasa mereka. Jadi, peran dan kebebasan  

individu dibatasi oleh penguasa dan berada di bawah penjagaan 

dan perlindungan negara (Antonio Cassese).

Pada dasarnya perubahan pentas HAM di dunia internasional 

pertama kali tahun 1917 dan lalu  di tahun 1945. Yaitu 

sebelum berakhirnya Perang Dunia I dan sesudah  berakhirnya 

Perang Dunia II. Sebelum berakhirnya Perang Dunia I, ada dua 

pemimpin politik besar, yakni Lenin dan Wilson  yang melancarkan 

sebuah semboyan baru: hak rakyat untuk menentukan nasibnya 

sendiri. Namun dari segi ideologi, kedua negarawan itu sendiri amat 

berbeda. Lenin menganjurkan untuk menata kembali kekuasaan 

internasional menurut garis yang baru, yaitu dengan memberikan 

kepada rakyat-rakyat jajahan hak untuk merdeka dan dengan 

demikian hak untuk mengadakan negara, dan memberikan 

kesempatan untuk tunduk kepada kekuasaan pusat yang dimiliki 

bangsa-bangsa lain untuk memperoleh kemerdekaan. Pandangan 

Wilson sangat berbeda, sebab  lebih moderat dan menghormati 

imperium-imperium penjajahan. Wilson mengusulkan untuk 

memberikan kepada rakyat untuk memilih kedaulatan yang 

mereka tentukan sendiri. Jadi pada intinya gagasan Wilson ialah 

memberikan bentuk-bentuk pemerintahan sendiri kepada rakyat 

meskipun tentu saja dalam kerangka pengawasan penjajahan 

yang ada.

sesudah  Perang Dunia II, terjadilah gejala revolusioner besar 

kedua di dalam warga  internasional dengan diluncurkannya 

suatu ajaran hukum alami tentang hak asasi, yang dalam langsung 

berpengaruh terhadap hubungan antara masing-masing negara 

dan warga negaranya. Dan diperkenalkan di beberapa  negara-

negara Barat seperti Perancis, Inggris dan Amerika 

usaha  yang pertama terjadi tahun 1919. saat  konvensi 

Liga Bangsa-Bangsa (LBB) menggariskan sebuah perjanjian 

internasional yang akan meletakkan dasar-dasar suatu 

warga  internasional baru sesudah  bencana Perang Dunia I di 

mana salah satu delegasi Jepang mengusulkan bahwa persamaan 

bangsa merupakan suatu dasar pokok dari Liga Bangsa-Bangsa di 

mana semua warga asing dari negara anggota diperlakukan yang 

sama yang adil dalam segala hal, tanpa mengadakan perbedaan 

apapun, baik dalam hukum dan kenyataan, berdasar 

ras atau kebangsaan mereka. Jadi ringkasnya setiap negara 

anggota katakanlah Inggris, harus mengahapus/menghentikan 

diskriminasi berdasar ras atau kebangsaan, bangsa Polandia 

Yahudi dengan bangsa Polandia tidak Yahudi, dengan tujuan 

untuk menyelesaikan permasalahan di masa depan. Meskipun 

ruang lingkup usulan relatif terbatas, namun telah ditolak oleh 

lawan-lawan Jepang seperti Inggris, Polandia, dan Amerika 

Serikat dengan alasan usulan Jepang ini  membukakan pintu 

bagi kontroversi yang serius dan mencampuri urusan dalam negeri 

dari negara-negara anggota Liga 

 usaha  lain untuk mengemukakan penolakan terhadap 

diskriminasi rasial di tingkat internasional dilakukan pada tahun 

1933 antara warga minoritas Jerman Yahudi dengan warga 

Jerman keturunan Arya. Di mana terjadi diskriminasi persamaan 

hak oleh pemerintahan Jerman di bawah kekuaaan Hitler, 

sehingga permasalahan ini dilaporkan ke Dewan Liga Bangsa-

Bangsa terkait pelanggaran perjanjian Jerman-Polandia tahun 

1922. Jadi dapat dikatakan bahwa di tahun 1933, kedaulatan 

nasional masih tetap menentang perhormatan sepenuhnya 

terhadap hak-hak asasi manusia bagi semua orang. Prinsip 

persamaan yang merupakan dasar sesungguhnya dari segala hak 

dan kebebasan fundamental. Dengan demikian penghormatan 

terhadap hak asasi manusia menjumpai batu penarungnya yang 

pertama dalam sikap Jerman yang tegas yang berpendapat bahwa 

kedaulatan nasional tidak dapat menerima suatu campur tangan 

nasional dalam masalah dalam negerinya. Perpecahan mengenai 

hal ini antara Jerman dan warga  internasional lainnya yang 

lalu  memicu  timbulnya peperangan, yang dengan 

demikian berakhir dengan pertikaian berdarah antara negara 

rasis yang agresif dengan negara yang setia kepada kaidah-kaidah 

hak asasi manusia 

Wujud dari pertikaian yang besar yang menimpa warga  

internasional, maka dengan prakarsa Franklin D. Roosevelt 

mengusulkan agar dunia menerima kebebasan-kebebasan di tahap 

hubungan internasional. Rencana agung yang berjiwa besar ini 

diterima oleh para politisi lainnya lalu  diterjemahkan dalam 

ke dalam norma dan lembaga internasional menjadi tiga ideal 

yang agung, yaitu hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, 

hak-hak asasi manusia dan paham perdamaian, yang diabadikan 

di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam ini  

tidak kurang dari tujuh rujukan terhadap hak asasi manusia, dan 

pada intinya telah mengemukakan garis besar suatu rencana aksi 

bagi masa depan, meskipun tanpa memberikan komitmen yang 

tegas kepada ngara-negara baik di bidang hak asasi manusia 

maupun di bidang hak rakyat untuk untuk menentukan nasib 

sendiri.

Pada tahun 1948, timbul sebuah proklamasi Deklarasi 

Universal terhadap hak-hak asasi manusia, diiringi pada tahun 

1966 dengan dua buah kovenan PBB. Tahun 1960 diterimalah 

resolusi 1514 (XV) yang terkenal mengenai keerdekaan rakyat-

rakyat jajahan, yang terus terang menegaskan hak rakyat 

menentukan nasibnya sendiri dalam hubungannya dengan 

jajahan-jajahan ini. Pada tahun 1966 kedua kovenan menaikkan 

tingkat menentukan nasib sendiri ke tingkat pernyataan dan 

persyaratan utama dari hak asasi manusia, sehingga di tahun 

1970 terjadi penganugerahan Sidang Umum PBB sehingga hak 

itu dinaikkan tingkatnya menjadi  salah satu dari enam kaidah 

fundamental yang mengatur hubungan persahabatan antar 

negara.

F.  Deklarasi Universal  Hak-Hak Asasi Manusia 

 Jika kita berkaca dari awal mula tonggak berdiri hak-hak asasi 

manusia dengan ditandainya Piagam Magna Charta 1215 dan Bill of 

Rights di tahun 1689. namun  yang paling tegas yang mengumumkan 

suatu konsepsi khusus tentang manusia dan warga  dengan 

ditandai Deklarasi Amerika 1776-1789 dan Deklarasi Perancis 

tahun 1789. Isi utama deklarasi ini yaitu mengembalikan kembali 

hakikat manusia sebagai makhluk yang merdeka. ada beberapa 

isi dari berbagai macam deklarasi hak-hak asasi manusia di dunia, 

diantaranya:

1.  Deklarasi Virginia 1776, yang salah satu isinya: semua orang 

harus mampu dengan bebas memperoleh kebahagiaan.

2. Deklarasi Massachusetts 1780, isinya menyatakan: menikmati 

hak-hak alami mereka dan nikmat-nikmat hidup mereka dalam 

kententraman dan keamanan.

3. Deklarasi Perancis 1789 Pasal 12, memuat tentang jaminan hak-

hak manusia dan warga negara memerlukan suatu kekuatan 

publik, sebab  itu kekuatan seperti itu ditegakkan untuk 

keuntungan semua bukan keuntungan khusus orang.

4. Pasal III Deklarasi Perancis 1789 dan Virginia pasal II, 

menyatakan bahwa sumber kedaulatan pada pokoknya ada 

pada bangsa, tidak ada kelompok, tidak ada orang-seorang, yang 

dapat melaksanakan kekuasaan yang tidak dengan jelas berasal 

dari sana.

5. Deklarasi Pensylvania 1776 pasal V, menyatakan: pemerintah 

yaitu  atau seharusnya didirikan untuk keuntungan bersama, 

penjagaan dan keamanan rakyat, bangsa atau warga  dan 

bukan untuk imbalan atau keuntungan khusus dari seseorang.

6. Deklarasi Maryland 1776 pasal IV, menyatakan bahwa ajaran 

untuk tidak menentang kekuasaan sewenang-wenang dan 

penindasan yaitu  tidak masuk akal, berjiwa budak dan destruktif 

bagi kebaikan dan kebahagiaan manusia (Antonio Cassese, 2005).

Jadi kesemuanya diatas menandakan bahwa manusia dan 

warga  haruslah seperti apa yang diproklamirkan. Untuk menilai  

manusia dan warga , satu-satunya ukuran penilai yang diberikan 

yaitu  penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Kontribusi 

dari deklarasi di atas tidak terlepas dari pemikran para filsuf-filsuf 

tertentu yang mengembangkan beberapa  konsep keadaan alami dan 

keadaan warga  baik itu konsep kontrak sosial warga , 

konsep “watak manusia” yang dibayangkan sebagai sesuatu yang 

tidak berubah dan sama lingkupnya dengan manusia itu sendiri. 

Nama-nama filsuf yang telah memulai atau mengembangkan konsep 

ini yaitu  nama-nama yang terkenal seperti John Locke dari Inggris, 

Montesqueiu, Voltaire dan Rousseau di Perancis, Thomas Paine di 

Amerika Serikat, Kant di Jerman.

Jika melihat perdebatan ke dalam fokus yang lebih tajam dalam 

menyusun Deklarasi Universal, maka kita akan menemukan empat 

kesejajaran yang umum. Pertama, ada sekelompok negara Barat 

yang dari semula telah memimpin, dalam artian menentukan irama 

perdebatan itu, seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris Raya, 

diiringi dengan negara-negara lain yang memiliki ideologi politik yang 

sama. Kelompok kedua yaitu negara Amerika Latin yang bertindak 

dengan semangat dan persatuan yang cukup besar. Kelompok 

ketiga, terdiri dari negara Eropa sosialis yang bersatu dan tidak mau 

mengalah dan satu-satunya persatuan yang mampu menentang tesis-

tesis Barat dengan tangguh dan kuat. Kelompok keempat ada 

negara-negara Asia yang tidak terlalu berpengaruh. Meskipun yang 

menentukan keempat kelompok ini, tapi pada dasarnya pertentangan 

utama antara Eropa Barat dan Sosialis. Tesis-tesis Barat ditujukan 

untuk memperluas pada skala dunia prinsip-prinsip yang suci dari 

ketiga negara demokrasi itu darimana berasal dan perkembangan 

hak asasi manusia, diantaranya negara Amerika Serikat, Inggris 

Raya, dan Perancis (Antonio Cassese, 2005).

Pada dasarnya negara-negara inilah yang mengusulkan di-

proklamasikannya di tingkat antar pemerintah, konsepsi-konsepsi 

hukum alami yang telah memberi inspirasi kepada teks-teks politik. 

namun  ada satu yang paling penting yang harus ditekankan, bahwa 

Deklarasi itu dirumuskan dan dengan dorongan pesan Roosevelt tahun 

1941. Hanya pada dalam tahap yang kedua, dengan memperhatikan 

sikap permusuhan negara-negara sosialis dan dengan tekanan yang 

kuat dari negara-negara Amerika Latin, setuju untuk memasukkan 

Deklarasi Universal beberapa  hak-hak ekonomi dan sosial. 

sedang negara-negara sosialis dengan ketidakpastian yang 

cukup besar dan keragu-raguan yang banyak, mereka setuju untuk ikut 

serta dalam membuat draft Deklarasi segera sesudah  mereka melihat 

bahwa Barat bersedia untuk menerima beberapa  hak ekonomi dan 

sosial. Dengan demikian negara sosialis ikut serta dalam membuat 

draft Deklarasi itu. Adapun ada beberapa hak yang dimasukkan 

ke dalam Deklarasi oleh kaum sosialis, diantaranya prinsip 

persamaan (yaitu dihapuskannya diskriminasi berdasar ras, jenis 

kelamin, warna kulit, bahasa, agama, asal usul nasional, hak milik, 

kelahiran, dan status lainnya), hak untuk memberontak menentang 

penguasa yang menindas, hak untuk ikut serta demonstrasi di jalan, 

hak kelompok minoritas, hak untuk menentukan nasib sendiri bagi 

bangsa-bangsa terjajah, hak para pekerja untuk memiliki surat kabar 

dan penerbitan.

Suatu garis kebijakan lain dari negara sosialis, yang juga 

bertujuan untuk memakai  Deklarasi sebagai suatu senjata  

untuk mengkritik negara-negara Barat, berupa tuntunan untuk 

melaksanakan yang telah disebutkan dalam Deklarasi ini . 

sebab  di negara kapitalis, baik dahulu maupun sekarang  selalu 

ada kontradiksi yang menonjol antara apa yang dikatakan dalam 

Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dengan kenyataan.

G.  Kandungan Deklarasi HAM

Menurut Rene Cassin, ada empat ruang lingkup Deklarasi 

Universal Hak asasi manusia antara lain sebagai berikut. 

1. Hak-hak pribadi, berupa hak persamaan, hak hidup, hak 

kebebasan, keamanan, dll (pasal 3-11).

2. Hak-hak yang dimiliki individu dalam hubungannya dengan 

kelompok sosial di mana ia ikut serta, seperti hak kerahasiaan 

kehidupan keluarga dan hak untuk kawin, kebebasan bergerak 

di dalam maupun di luar negara nasional, untuk memiliki 

kewarga negaraan, untuk mencari tempat suaka dalam keadaan 

adanya penindasan, hak untuk memiliki  hak milik, dan untuk 

melaksanakan agama (pasal 12-17).

3. Kebebasan-kebebasan sipil dan hak-hak politik yang dilaksanakan 

untuk memberikan saham bagi pembentukan instansi-instansi 

pemerintahan atau ikut serta dalam pembuatan keputusan, seperti 

kebebasan berserikat, berfikir, hak memilih dan dipilih, hak untuk 

menghubungi pemerintah dan badan-badan pemrintahan  umum 

(pasal 18-21).

4. Hak-hak yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi dan sosial, 

seperti hak beroperasi dalam bidang hubungan-hubungan 

perburuhan dan produksi, dalam bidang pendidikan, hak untuk 

bekerja dan mendapat jaminan sosial dan hak untuk memilih 

pekerjaan secara bebas, untuk mendapat upah yang sama atas 

kerja yang sama, hak untuk membentuk dan ikut serta dalam 

serikat-serikat buruh, hak untuk beristirahat dan bersenang-

senang, memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan, dan 

hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan budaya 

warga  (pasal 22-27) 

5. Jika menilik sejarah, secara jelas Deklarasi merupakan sebuah 

kemenangan besar bagi Barat. Ia menandai tercapainya impian 

besar Franklin D. Roosevelt: untuk melihat diproyeksikannya 

kepada situasi dunia beberapa idea agung menurut ajaran 

demokrasi liberal Barat. Namun jika diperhatikan dengan teliti, 

jelas bahwa Deklarasi itu tidak perlu dianggap sebagai sebuah 

kemenangan yang terlalu banyak makan korban. Sudah pasti 

ia merupakan sebuah kemenangan sesungguhnya bagi Barat, 

namun  ia juga merupakan kemenangan bagi negara-negara lain, 

terutama sekali merupakan kemenangan bukan murni bagi 

umat manusia keseluruhan. Seperti telah dikatakan sebelumnya 

negara-negara sosialis tidak menganggap Deklarasi itu sebagai 

suatu perintah suci yang berlaku bagi semua, akan namun  hanya 

sebagai sebuah senjata dalam perang dingin, suatu senjata untuk 

menyerang Barat. Tapi bagimanapun juga Deklarasi memiliki 

pengaruh positif pada Dunia Ketiga, di mana saat  berbagai 

negara bekas jajahan mulai memperoleh kemerdekaan, Deklarasi 

ini sudah bertindak sebagai bintang pedoman, sebagai suatu 

petunjuk mengenai tatanan negara yang sesuai dengan martabat 

manusia .

Deklarasi universal merupakan buah dari beberapa ideologi 

yang di mana ada titik temu bermacam-macam konsepsi 

tentang manusia dan warga . Tidak adanya retorika dalam 

Deklarasi Universal disebabkan oleh keperluan untuk berbicara 

kepada miliaran orang. Terlepas dari celah kekurangan dari 

Deklarasi ini, di satu sisi memiliki suatu keuntungan yang sangat 

luar biasa besarnya yang merupakan salah satu faktor yang 

mempersatukan umat manusia. Deklarasi telah mengumumkan 

serentetan ketentuan yang harus diperhatikan seluruh umat 

manusia.

Jadi Deklarasi secara tidak terasa telah menghasilkan 

banyak pengaruh praktis yang kebanyakan dilihat dalam jangka 

panjang. Deklarasi yaitu  suatu parameter pokok yang dipakai 

warga  internasional untuk mendelegitimasikan negara. 

Sebuah negara secara sistematis menginjak Deklarasi secara 

otomatis tidak dianggap dan tidak pantas untuk disetujui oleh 

warga  dunia. 

Suatu masalah terakhir yang perlu diperhatikan yaitu  

apakah sesudah  bertahun-tahun lamanya diproklamasikan. 

Apakah Deklarasi itu sekarang telah ketinggalan zaman? Jika 

dipandang dari banyak segi, Deklarasi memang telah ketinggalan 

zaman, namun dari segi lain, masih tetap sahih. Deklarasi tidak 

menggambarkan nilai dan praktik kontemporer dalam hal ia 

tidak memberikan persetujuan kepada rakyat untuk menentukan 

nasib sendiri (yang diproklamasikan tahun 1960, 1966, dan 1970 

dalam tindakan khidmat dari Sidang Umum), Deklarasi juga 

tidak menyetujui ‘hak petisi’ bagi pelanggaran korban hak asasi 

manusia, kecuali dalam bentuk yang tidak langsung dan berbelit-

belit. Deklarasi juga tidak mengakui hak kelompok dan rakyat 

tertindas untuk mengadakan perlawanan bersenjata terhadap 

suatu rezim yang menindas jika  tidak ada lagi cara yang damai 

untuk memperoleh hak asasi mereka. Namun bagaimanapun, hal 

ini untuk sebagiannya telah diperbaiki deklarasi, kovenan atau 

konvensi selanjutnya. biasanya Deklarasi merupakan 

bintang pedoman yang telah membimbing warga  secara 

berangsur-angsur keluar dari abad kegelapan 

H.  Apakah Hak-Hak Asasi Benar-benar Universal 

Berbicara masalah keuniversalan Hak-Hak Asasi Manusia 

memang menjadi sebuah pertanyaan internasional, sebab  akan 

berbicara masalah keanekaragaman ideologi dari setiap negara 

untuk mengakui cocok tidaknya Deklarasi Hak Asasi Manusia 

diberlakukan, sebab  dokumen-dokumen ini  banyak disusun 

oleh negara-negara bermacam ragam jenisnya: ada negara industri, 

ada negara berkembang, negara partai tunggal, negara banyak partai, 

dan negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Sehingga 

akan timbul pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap negara. 

namun  terlepas dari berbagai macam pandangan dari setiap negara, 

pada kenyataannya tetap bahwa Deklarasi dan Kovenan itu telah 

memberikan peraturan-peraturan yang memiliki  ruang lingkup 

universal sepanjang ada hubungan dengan terobosan untuk menjadi 

sahih bagi semua negara di dunia dan memberikan keuntungan 

bagi lima miliar penduduk bumi. ada beberapa titik utama 

dari berbagai negara di dunia untuk mencapai penyatuan dunia, di 

antarannya:

1. ada perbedaan yang besar dalam konsepsi filsafat hak-hak 

asasi

Negara-negara Barat dengan ulet sekali selalu 

mempertahankan pandangan hukum alami mereka tentang hak 

asasi, sedang bagi negara sosialis hak-hak asasi manusia 

itu hanya ada dalam warga  dan dalam negara dan hanya 

sebatas kemana dia diakui secara khusus.

2. Perbedaan berkenaan dengan konsepsi budaya dan agama

Bagi negara Barat, memproklamirkan hak-hak asasi manusia 

terutama sekali menjaga lingkungan individu terhadap kekuasaan 

yang congkak dari sebuah negara yang invasive. sedang bagi 

negara sosialis, kebebasan individu hanya dapat diwujudkan 

dalam sebuah warga  di mana kelas-kelas yang terikat oleh 

sistem produksi kapitalis tidak ada lagi, sehingga individu dapat 

berpartisispasi penuh tanpa ada kendala atau ketidaksamaan 

dalam kehidupan warga .

3. Perbedaan masalah konsepsi antara tradisi Barat dan Asia

Dalam konsepsi Buddha, warga  memiliki pola seperti 

keluarga, di mana kepala keluarga sebagai pemegang wewenang, 

seperti Bapak dalam keluarga dengan kekuasaannya. Begitu juga 

dengan agama Hindu yang terkenal dengan sistem kastanya., 

sedang di Afrika, seorang kepala suku sebagai pemegang 

tonggak kekuasaan 

Dalam pandangan sosialis, dalam hal untuk menyetujui setiap 

perangkat peraturan atau standar mengenai kategori hak-hak asasi 

manusia yang akan diakui maka negara-negara yang berdaulat 

agar memberikan ruang yang cukup bagi individu dalam sistem 

internal dari masing-masing negara. Jadi warga  internasional 

tidak dapat lagi campur tangan dalam masalah itu, hanya negara 

berdaulatlah yang bisa memutuskan. Ini bertentangan dengan 

prinsip utama hukum internasional, yaitu larangan ikut campur 

dalam masalah-masalah urusan dalam negeri. Sementara menurut 

pandangan Barat, hak untuk memeriksa dari luar ini (menyetujui) 

dapat dilaksanakan melalui pembentukan mekanisme monitoring 

internasional, yang tujuannya meyakinkan suatu negara benar-benar 

melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional yang dipikulnya. 

Namun sesudah  terjadinya perdebatan, pembicaraan, dan perundingan 

yang berkepanjangan, negara Sosialis akhirnya menerima gagasan 

Barat bahwa mekanisme internasional diperlukan untuk menjamin 

sekurang-kurangnya menggalakkan dan memberikan penghormatan 

tentang hak-hak asasi manausia. 

Perbedaan yang tajam lainnya juga antara Timur dan Barat 

ialah berkenaan dengan konsepsi tentang hubungan antara hak asasi 

manusia dan mempertahankan perdamaian. Bagi negara-negara 

sosialis, penjagaan hak asasi manusia merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan dipertahankannya hubungan damai antara 

negara-negara. Dimulainya dengan argumentasi yang dikemukakan 

pada akhir Perang Dunia II dan dikodifikasikan dalam Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara pandangan Barat secara 

radikal berbeda. Bagi negara Barat, keperluan untuk menjamin 

penghormatan bagi martabat manusia selalu menonjol. Bagi negara 

Barat keseimbangan untuk menghormati masalah-maslah dalam 

negeri dari negara lain, kecuali dalam kasus pelanggaran negara 

secara serius, sistematis, dan besar-bessaran, maka intervensi negara 

lain atau badan internasional menjadi suatu tempat untuk diterima.  

Perbedaan selanjutnya yaitu berkenaan hubungan antara dua 

kelas hak-hak asasi manusia, yaitu hak politik dan sipil di satu pihak 

dan hak ekonomi, sosial dan budaya di lain pihak. Menurut negara 

berkembang dan beberapa negara sosialis lainnya yaitu  kelompok 

kedua ini merupakan kelompok yang pantas dimenangkan dalam 

aksi internasional. sedang negara-negara Barat cenderung untuk 

menekankan hak-hak sipil dan politik, disebab kan hak-hak ini 

merupakan puncak dalam sejarah mereka yang merupakan lambang 

negara modern.

ada beberapa perbedaan yang berkenaan hak-hak asasi 

tertentu antara negara-negara Barat dan Negara berkembang dan 

Sosialis. Seperti kebebasan bergerak, bagi negara Barat kebebasan 

bergerak merupakan salah satu pokok hak asasi individu yang 

merupakan manifestasi hak kepribadian. Bebas bergerak di 

lingkungan nasional, seperti memilih tempat tinggal, memilih sekolah, 

dan mencakup kebebasan pergi ke luar negeri. sedang bagi 

negara sosialis dan berkembang, bahwa adanya batasan ruang gerak 

yang diatur oleh negara terhadap individu, dengan sebuah alasan 

politik dan ideologi. Ada juga perbedaan mengenai hak pengguanaan 

teknologi dan hak-hak untuk berkembang.

Secara berangsur-angsur telah timbul sebuah inti terbatas 

dari nilai kriteria secara individual diterima oleh semua negara, 

diantaranya:

1. ada suatu konsensus mengenai urutan kepentingan secara 

relatif dari berbagai hak, yang berkenaan dengan kebutuhan pokok 

dari setiap manusia seperti hak untuk hidup, dan keamanan, 

hak untuk bekerja, memiliki  rumah yang layak, memperoleh 

makanan dan pemeliharaan kesehatan, hak untuk berkumpul, 

hak untuk berpendapat, dll.

2. Adanya konsensus bahwa pelanggaran-pelanggaran yang paling 

gawat terhadap hak asasi manusia yaitu  pembunuhan massal, 

diskriminasi rasial, praktek penyiksaan, dan menolak untuk 

mengakui hak rakyat untuk menentukan nasib dirinya sendiri.

Terjadinya persamaan pandangan terkait hubungan antara 

perdamaian dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia 

GENOSIDA DAN KEJAHATAN APARTHEID 

A.  Genosida

Istilah genosida Raphael Lemkin tahun 1944, akibat dari 

kekejaman Nazi di Eropa Timur. Tapi sebelum kasus Nazi, 

istilah genosida dihubungkan dengan penaklukkan. Seperti kasus 

pemusnahan kaum Arab pada perang salib, penghancuran bangsa-

bangsa Amerika Latin yang dikikis habis oleh penakluk Spanyol. 

namun  pemusnahan manusia terburuk dan sistematis dilakukan 

oleh orang Turki terhadap kaum Armenia pada tahun 1915-1916 dan 

pemusnahan orang Yahudi dan Jipsi tahun 1939-1945 oleh orang-

orang Nazi. Perang hanyalah merupakan salah satu dari faktor yang 

memicu  kebencian yang telah berkobar untuk waktu yang cukup 

lama. Pemicu utama lahirnya kejahatan terhadap manusia yaitu  

beberapa perbedaan yang sangat mendasar seperti perbedaan etnis 

(pembunuhan massal orang Armenia), perbedaan ideologi (rasisme 

anti semit Yahudi di Jerman), dan perbedaan agama 

Konvensi dibentuk pada tahun 1946-1948 di bawah tekanan 

kelompok Yahudi sebagai tanggapan akan perlakuan kejahatan 

manusia. Konvensi ini menyatakan  bahwa genosida merupakan suatu 

kejahatan internasional yang dapat dihukum baik yang dilakukan di 

masa perang atau damai terhadap kelompok nasional, etnis, rasial, 

atau agama. Jadi dalam konvensi ini  memaknai genosida yaitu 

membunuh atau merusak terhadap anggota kelompok tertentu dengan 

sayarat yaitu  dolus atau keinginan untuk menghancurkan (Antonio 

Cassese, 2005). Ada dua pembatasan yang serius terhadap konvensi 

ini . Yang pertama yaitu dolus atau itikad jahat yang selalu 

diisyaratkan sebagai suatu unsur pokok genosida. Hal ini memberikan 

jalan keluar yang mudah bagi negara yang melakukan kejahatan 

manusia dengan mengklaim bahwa tidak ada unsur kesengajaan, 

inilah yang pembelaan dilakukan oleh Turki pada tahun 1985 dalam 

hubungannya dengan pembunuhan massal orang Armenia di tahun 

1914-1915, Paraguay tahun 1974 dengan tuduhan penghancuran 

penduduk etnis Guayaki, dan Brasil tahun 1969 dengan tuduhan 

penghancuran penduduk asli negara ini .

Pembatasan lain yang benar-benar tidak bisa dimaafkan yaitu  

berupa tidak tidak efisiennya sama sekali mekanisme penegakan 

hukum, di mana yang seharusnya menjamin dihormatinya larangan-

larangan yang sudah ditentukan dalam konvensi. Siapakah yang 

menjatukan hukuman terhadap pihak yang melakukan genosida, 

siapa yang berhak menuduh sebuah negara melakukan kejahatan 

genosida, ini masih tidak ada titik terang dalam konvensi. Sehingga 

konvensi lebih bnayak hanya catatan protes menentang tinakan-

tindakan kebuasan individu atau kelompok di masa lalu daripada 

sebuah mekanisme yang efektif untuk mencegah atau menekannya 

sesudah  tahun 1948, telah terjadi tiga perkembangan penting 

dalam konvensi internasional yang ditandatangani 96 negara 

sekarang ini, yaitu:

1. Secara berangsur-angsur terbentuknya suatu peraturan umum 

atau konvensional genosida yang bersifat mengikat semua negara, 

bahkan negara yang belum meratifikasi konvensi ini .

2. Kemajuan peraturan umum yang dibuat memperoleh tingkatan 

yang lebih tinggi daripada kebanyakan norma internasional 

yang lain. Bisa dikatakan hukum yang dominan yang harus 

didahulukan dari peraturan internasional lainnya.

36 ---

3. Genosida itu sudah ditingkatkan ke dalam kategori tindakan 

kriminal negara yang bersifat internasional dengan akibat 

bahwa reaksi terhadap tindakan itu mungkin berbeda dari reaksi 

terhadap tindakan atau kesalahan biasa lainnya.

Sejak disetujuinya konvensi ini , ada berbagai kasus 

genosida yang muncul yang terjadi di dunia ketiga, diantaranya:

1. Tahun 1960, tentara Kongo telah membantai ratusan Baluba di 

provinsi Kasai selatan akibat dari krisi politik dalam negeri.

2. Tentara Pakistan Timur tahun 1971 membantai penduduk daerah 

yang sekarang menjadi Bangladesh.

3. Tahun 1970-1974 di Paraguay ribuan Indian Ache saat  

bertentangan dengan pihak yang berwenang.

4. Tahun 1971-1978 rezim Idi Amin di Uganda telah membunuh 

ribuan orang sipil, termasuk banyak musuh politik. 

5. Antara tahun 1975-1978 di Kamboja Khamer Merah Pol Pot telah 

menghancurkan kira-kira 2 juta orang diantaranya kelompok 

etnis dan agama seperti Champs dan para Biksu. 

6. Tahun 1982, terjadi pembunuhan massal terhadap orang Palestina 

telah dilakukan di Libanon dan pasukan Kristen Falangis di 

kamp-kamp palestina di Sabra dan Shatika.

Antara tahun 1986-1987 di Sri Langka terjadi tindakan kekerasan 

dan genosida dilakukan terhadap orang Tamil oleh mayoritas  Singhala 

Adapun perhatian yang dilakukan warga  internasional 

sebagai tanggapan terhadap berbagai kasus pembunuhan massal 

ini sayang sekali semuanya terlalu sedikit. Tanggapan internasional 

yang paling halus saat  terjadi perdebatan mengenai pelanggaran 

berat yang dilakukan oleh suatu negara, seperti kasus genosida di 

Kongo, Palestina, dan Pakistan. 

Jika kita memandang kembali melalui sejarah, fakta pertama 

yang menarik perhatian kita yaitu  bahwa di masa lalu penyiksaan 

itu memiliki peranan yang berbeda dan makna yang berbeda pula. 

Selama berabad-abad itu dibenarkan secara hukum dengan tujuan 

untuk memperoleh bukti dari tertuduh dalam perkara kejahatan, 

dengan pengertian sebagai bukti dari bentuk hukum. Jadi siksaan 

itu dipakai  tanpa pandang bulu yaitu dalam hubungannnya setiap 

kejahatan yang serius. Walaupun seiring berkembangnya zaman, 

sedikit demi sedikit penyiksaan itu mulai menghilang dari pengadilan 

dan berangsur-angsur dilarang pada kebanyakan negara maju.

namun  di zaman modern, penyiksaan terulang kembali, dengan 

bentuk dan tujuan sedikit agak berbeda, walaupun secara pasti 

tidak diterima dalam kitab hukum pidana negara dan terutama 

sekali di luar pengadilan. Seperti yang diungkapkan oleh amnesti 

internasional dengan jelas sekali bahwa penyiksaan telah memiliki  

suatu tujuan terutama dipakai  sebagai mekanisme untuk menekan 

pembangkangan politik dan idelogi. Pendeknya, penyiksaan itu 

merupakan wajah otoriterisme yang paling tidak wajar dan kejam. 

Penyiksaan telah dan masih tetap merupakan suatu gejala massal 

seperti di Argentina, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Guiena, Afrika 

Selatan, Yunani, Turki, Uni Soviet dan negara otokrasi lainnya, serta 

beberapa negara yang menganut paham demokrasi seperti Inggris 

dan Perancis.

Ada lima bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh bebrapa negara 

dewasa ini, yaitu:

1. Untuk jangka waktu yang lama mereka tidak diberi makan dan 

minum

2. Tidak boleh tidur

3. Disuruh berdiri lurus selama berjam-jam sebelum diintrogasi

4. Kepala ditutup saat proses interogasi. lalu  disiksa selama 

berjam-jam lamanya selama diinterogasi dengan suara yang 

bernada tinggi untuk menjadikan meraka pusing 

Ada tiga tingkat tindakan yang berbeda-beda dalam menekan 

penyiksaan: tindakan oleh pemerintah, oleh hakim domestik dan 

kelompok atau swasta. Dari ketiga tingkat tindakan dalam mengatasi 

kekerasan, tindakan oleh pemerintah dalam menekan penyiksaan 

walaupun sukar. Alasannya penyiksaan ini dilakukan hampir 

seluruhnya dengan perintah atau persetujuan pemerintah namun  

persis pemerintah inilah bersama-sama dengan negara-negara yang 

tidak melakukan tindakan itu untuk melarangnnya. Harus ada sejenis 

pembatasan diri dengan dibuatnya sebuah undang-undang atau 

peraturan internasional hanya mengikat negara yang melakukannya.

Sampai sekarang ini larangan terhadap penyiksaan telah 

dinyatakan telah dinyatakan dalam berbagai peraturan internasional 

yang bersifat umum seperti dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak-

Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovenan PBB tentang Hak-Hak Sipil 

dan Politik tahun 1966. namun  yang lebih efektif yaitu  peraturan-

peraturan internasional yang telah dipilih negara-negara secara 

khusus membicarakan masalah penyiksaan, seperti di tahun 1975 

dalam sidang PBB menyetujui cara konsensus sebuah deklarasi yang 

bertujuan melarang penyiksaan

Di sini ada suatu perjanjian yang amat maju, yakni Konvensi  

1950 tentang HAM, pasal 3 yang mengandung sebuah larangan umum 

bagi penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi 

atau merendahkan. Juga adanya mekanisme jaminan internasional 

(the European Commision and Court of Human Rights atau Komisi 

Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia) yang telah melakukan 

tindakan efektif dibidang ini. Dalam beberapa kasus, kedua badan ini 

telah menyimpulkan bahwa negara yang dituduh itu memang benar-

benar telah melakukan tindakan yang salah seperti kasus perkara 

Irlandia Utara, kasus di Turki, kasus Tyrer di mana Inggris Raya 

dituduh melanggar persyaratan Konvensi Eropa tentang HAM di 

pulau Man tentang hukuman yang tidak manusiawi dan melecehkan 

dan pelanggaran yang lainnya 

Dua dari sekian banyak organisasi yang memiliki kontribusi dalam 

menyelesaikan perkara penyiksaan, yaitu Amnesti Internasional 

yang berpusat di London dan Komisi Ahli Hukum Internasional yang 

berpusat di Jenewa. Yang ini  pertama telah melaksanakan kerja 

dengan baik dengan berhasil menyelidiki kebenaran tuduhan-tudahan 

dan bukti serta mengumumkan semua fakta yang kelihatannya dapat 

dibenarkan. Di mana hasil penyelidikan yang tepat telah dipakai  

untuk mendesak pejabat pemerintah yang bersangkutan untuk 

membebaskan para korban penyiksaan. 

B.  Kejahatan Apartheid

Apartheid merupakan suatu sistem politik dan sosial yang tidak 

waras dan memberi cap pada setiap orang sejak lahir dengan hukum 

yang didasarkan pada warna kulit. Kriteria warna kulit membagi 

warga negara menjadi kelas satu, dua, tiga dan empat (kulit Putih, 

Berwarna, Asia dan Hitam). Perbedaan kelas ini  mencolok dari 

cara orang kulit Hitam yang tidak diberi hak untuk memberikan 

suara dalam pemilihan umum, tidak dapat ikut serta dalam serikat 

kerja atau partai politik kulit Putih, tidak dapat masuk bioskop 

atau restoran yang sering didatangi orang kulit Putih, bahkan dari 

data statistik menunjukkan hubungan antara kulit Putih dengan 

kulit Hitam: ada 100.000 orang kulit Putih yang tamat belajar 

sedang kulit Hitam hanya 2.000 orang, dalam ekonomi kulit 

Hitam menduduki 5 persen kerja terampil dan merupakan 99 persen 

tenaga kerja tidak terampil.        

Kelahiran sebuah sistem sosial di Afrika Selatan yang 

bertentangan dengan prinsip-prinsip utama peradaban modern dan 

ideal-ideal Kristiani ini  disebab kan adanya segregasi ras yang 

diperkenalkan tidak lama sesudah  dibentuknya Uni Afrika Selatan 

pada tahun 1910. Sedini tahun 1911, the  Mines Works Act (Akta 

Tambang dan Kerja) melembagakan adanya diskriminasi di tempat 

kerja dengan mengkhususkan kerja-kerja tertentu bagi orang kulit 

Putih saja. Diikuti tahun 1914 dengan Akta Tanah yang melarang 

orang kulit Hitam membeli tanah di luar daerah cadangan dan 

demikian meletakkan dasar bagi pemisahan ras atas dasar teritorial. 

Perwujudan terakhir dari sistem diskriminasi ini yaitu  dengan 

diperkenalkannya istilah “apartheid” dan peraturan segregasi 

sosial. Bahkan pada tahun 1959, segregasi meluas kepada olahraga 

dan pendidikan tinggi. Dari sederatan perundang-undangan ini, 

terwujudlah apartheid secara pasti yang dengan jelas memperlihatkan 

bahwa segregasi ini  bertentangan dengan setiap prinsip etika 

ada beberapa pengamatan mengenai segregasi ras yang 

terjadi di Afrika Selatan. Pertama, kandungan perundang-undangan 

yang dipertahankan oleh banyak pemimpin Afrika Selatan yang 

mengemukakan bahwa orang kulit Hitam di Afrika Selatan dipandang 

dari segi materi lebih baik hidupnya daripada yang hidup di negara-

negara Afrika yang lain. Namun kenyataannya tidaklah demikian. 

Orang kulit Hitam di Afrika Selatan dianggap makhluk “hina”. 

Kedua, berkaitan dengan pilihan alat untuk mengharuskan apartheid, 

yaitu perundang-undangan yang lebih dilihat sebagai alat kontrol 

sosial. Ketiga, adanya pembangunan suatu warga  yang secara 

sistematis dan menyeluruh dibagi oleh dinding yang sangat tinggi dan 

dibangunnya suatu dunia di mana komunikasi sosial ada dalam 

saluran-saluran yang ditentukan dengan kaku 

Ada beberapa unsur mengapa Afrika Selatan berangsur-angsur 

mengubah dirinya menjadi negara rasial yang radikal, yakni sifat 

sejarah, keagamaan dan ekonomi. Dari faktor sejarah, permukiman 

Belanda di Afrika Selatan merupakan manifestasi khas dari 

kolonialisme kulit Putih yang mendominasi perbudakan terhadap 

penduduk pribumi oleh pihak kolonis. Unsur kedua, adanya penekanan 

dari Calvinisme dan Gereja Reformasi Belanda. Tonggak rasisme lain 

yaitu  dogma “nasib ganda” yang mengatakan bahwa masing-masing 

dari kita dilahirkan dengan stempel kebaikan atau stempel kehinaan. 

Terakhir, adanya motivasi dari segi ekonomi di mana jika ada 

suatu ras yang dianggap rendah, maka akan lebih mudah untuk 

mewajibkan tugas-tugas yang hina, berat dan tidak enak. Jika buruh 

murah tidak tersedia, maka penambangan emas akan sulit untuk 

dilakukan dan tidak akan memberikan sumbangan yang besar pada 

perkembangan industri di Afrika Selatan.

PBB pernah merundingkan masalah apartheid antara tahun 

1946 dan 1951 namun hanya dari segi pandangan diskriminasi 

terhadap warga negara yang berasal dari India dan Pakistan. Baru 

mulai tahun 1952, PBB melakukan penangangan terhadap apartheid 

sebagai perlawanan total terhadap hak-hak asasi manusia mayoritas 

penduduk Afrika Selatan walaupun dengan hasil yang masih minim. 

Satu-satunya tindakan yang mungkin dapat menghancurkan sistem 

segregasi itu yaitu  dengan mengadakan sanksi ekonomi besar-

besaran terhadap Afrika Selatan yang dilakukan oleh semua negara. 

Namun, cara ini sekali lagi tidak memberi pengaruh yang signifikan. 

Adanya seruan dan kutukan PBB ternyata mulai terasa di luar Afrika 

Selatan, yang pada akhirnya memberi tekanan pada Afrika Selatan 

yang mulai mengambil langkah untuk menghapus beberapa sistem 

segregasi ras. Selain itu, organisasi-organisasi antarpemerintah 

mulai terlibat dalam aksi yang lebih efektif yang disebabkan 

adanya keinginan yang lebih besar dari negara-negara Barat untuk 

melakukan protes menentang kebijakan yang dipraktikkan di Afrika 

Selatan 

Pada tanggal 25 Oktober 1982 dalam tulisan Robert McNamara 

disebutkan adanya tanda bahaya yang memberikan peringatan 

bahwa jika  tidak diambil langkah-langkah pencegahan dengan 

segera maka Afrika Selatan mungkin akan menjadi “Timur Tengah 

tahun 1900-1an”. Namun, apa yang dikatakan oleh McNamara tidak 

didengarkan oleh minoritas kulit Putih Afrika Selatan. 

ada dua proyek politik yang dikemukakan untuk mencegah 

situasi yang dikemukakan oleh McNamara, yakni yang dibuat oleh 

Pieter Botha dan elite kulit Putih yang dipimpinnya. Serentetan 

tanda bahaya telah meyakinkan minoritas kulit Putih Afrika Selatan 

akan perlunya suatu “strategi gerakan”. Tanda-tanda yang dimaksud 

antara lain: penindasan penduduk non-kulit putih yang terjadi di 

Sharpeville (1960) dan Soweto (1974), hilangnya daerah penyangga 

yang melindungi Afrika Selatan dari “serangan” negara-negara 

Afrika kulit Hitam (dari runtuhnya Imperium Portugis di Angola 

dan Mozambik (1974), lalu  berakhirnya supremasi kulit Putih 

di Rhodesia (1980) dang sekarang kemerdekaan Namibia (1990), dan 

pengisolasian internasional yang semakin berkembang. Oleh sebab  

itu, partai yang memerintah Afrika Selatan memulai suatu proyek 

politik yang berputar di sekitar gagasan-gagasan berikut:

1. Memperlunak apartheid secara berangsur-angsur

2. Menciptakan wilayah geografis di mana masing-masing kelompok 

etnis Berwarna dapat melakukan perkembangan secara terpisah.

3. Mengadakan federasi antara Bantustan dan negara kulit Putih 

dalam kerangka warga  yang lebih luas.

Namun, proyek ini memiliki  kecacatan yang sangat serius 

sebab  pada pokoknya semua kekuasaan yang sesungguhnya berada 

di tangan kulit Putih. Oleh sebab  itu, proyek ini merupakan suatu 

“penyelesaian” yang sudah pasti akan dibuang oleh tekanan dalam 

negeri dan internasional .

Di sisi lain, ada proyek politik radikal dari mayoritas 

warga  internasional dan juga ANC di Afrika Selatan dengan 

tujuan utamanya yaitu  menghancurkan apartheid dengan segera 

dan memperkenalkan prinsip “satu orang satu suara” di mana 

penduduk kulit Hitam akan mengambil alih kedudukan sebagai 

mayoritas. Namun, pada akhirnya usaha -usaha  ini  selalu gagal.

Ada ketergantungan besar dari Negara Besar Barat terhadap Afrika 

Selatan, yakni: untuk barang tambang yang memiliki kepentingan 

strategi khusus, berbagai negara Afrika sangat bergantung pada 

Afrika Selatan dalam berbagai hal (90% dari perdagangan Zimbabwe), 

didirikannya pemerintahan kulit Hitam sebagai ganti pemerintahan 

kulit Putih di Zimbabwe tahun 1980 tidak memberikan contoh yang 

menggembirakan sebab  minoritas kulit putih yang menentang 

prospek yang diajukan oleh orang kulit Hitam dengan cara apapun. 

Ada penyelesaian lain yang tampaknya lebih moderat, didukung 

di dalam Afrika Selatan antara lain oleh Partai Progresif Federal 

yang dipimpin oleh orang kulit Putih Helen Suzman. Pada intinya, hal 

ini akan berakibat pada diruntuhkannya apartheid secara langsung. 

Akan namun  sampai pada tahap ini mungkin diajukan keberatan 

bahwa perlindungan yang dijamin dari hak milik malah akan lebih 

memperjelas ketidaksamaan yang ada. berdasar pidato-pidato 

Presiden de Klerk (di depan Parlemen tanggal 2 Februari 1990) 

dan pidato Nelson Mandela (Cape Town tanggal 11 Februari 1990) 

kelihatannya sekarang ini seakan-akan tidak ada satu penyelesaian 

yang memberi hasil yang efektif. Perundingan antara pemerintahan 

de Klerk dan ANC mungkin dapat memberi tanda dihapuskannya 

apartheid yang buruk. Bentuk pemerintahan atau konstitusi yang 

paling sesuai dengan Afrika Selatan pada tahun 1990-an merupakan 

masalah yang tampaknya tidak akan mendapat persetujuan dari 

semua pihak. Kedua pihak ini  masing-masing memiliki 

pengritik yang tajam dan perbedaan-perbedaan ideologis, rasial dan 

kesukuan tidak akan mudah diselesaikan. Meskipun konflik-konflik 

kelihatannya tidak dapat diselesaikan, namun prospek perundingan 

yang sekarang ini memberikan secercah harapan.

C.  HAM di Argentina

Antara tahun 1976 sampai 1983 ada peristiwa-peristiwa 

buruk yang menyangkut masalah kemanusiaan yang terjadi di 

Argentina. Hampir dalam kurun waktu tujuh tahun kediktatoran 

mungkin dapat memberi penjelasan terhadap suatu pertanyaan 

yang sangat penting yakni mengenai: bagaimana suatu sistem 

demokrasi dapat atau seharusnya bereaksi terhadap tidak adanya 

perikemanusiaan? Bagaimana ia sepatutnya menghukum pihak yang 

tidak bersalah? Apa yang seharusnya menjadi tujuan hukuman itu, 

untuk menegakkan keadilan atau mencegah kembalinya kebiadaban?

Junta militer pertama yang berkuasa di Argentina pada tahun 1976 

dibentuk untuk menghadapi masalah terorisme. Untuk menghadapi 

gerombolan-gerombolan subversif sayap kiri atau “para teroris” 

yang telah menghancurkan negara (terutama menyerang angkatan 

bersenjata dan kepolisian), junta militer dibentuk dalam suatu 

jaringan yang lebih luas daripada pusat operasi dan tempat-tempat 

penahanan yang bersifat bawah tanah. Junta ini  bertujuan 

untuk menghancurkan gerombolan-gerombolan subversif untuk 

selama-lamanya. Dengan memakai  cara yang sama dengan yang 

dipakai  oleh teroris, kekuatan-kekuatan bawah tanah ini terdiri 

dari anggota-anggota militer dan beroperasi di luar sistem hukum. 

Pasukan-pasukan bawah tanah memakai  cara-cara yang tidak 

dapat dibenarkan oleh hukum kriminal manapun. Mereka menerkam 

secara tiba-tiba terhadap setiap orang yang dicurigai melakukan 

tindakan teoris, atau terlibat langsung mampun tidak langsung, 

dalam gerombolan-gerombolan subversif dan lalu  menahan 

mereka. Komando-komando bawah tanah ini lebih suka beroperasi 

di malam hari dengan pakaian sipil tanpa meninggalkan bekas atau 

tanda .

Orang-orang yang ditahan dibawa ke kamp-kamp penahanan 

bawah tanah untuk diinterogasi dan diperlakukan dengan kasar 

dan disiksa dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai 

tindakan-tindakan subversif lain dan juga untuk menyebarluaskan 

rasa takut. Hampir selalu, sesudah  disiksa, orang-orang yang ditahan 

itu dibunuh dan atau dilemparkan ke laut dari pesawat terbang atau 

helikopter.

Pada masa-masa keemasan aktivitas bawah tanah yang terjadi 

antara tahun 1976 dan 1979, setidaknya 8.960 orang dilaporkan hilang. 

Anggota yang terlibat dalam berbagai tahap operasi bawah tanah 

(dalam penangkapan, penahanan, penyiksaan atau “menghilangkan” 

orang-orang yang dicurigai subversif) ini  berjumlah 1.300 orang 

yang hampir semuanya terdiri dari anggota angkatan bersenjata dan 

kepolisian.

Di Argentina, segala sesuatu dilakukan di luar hukum dan 

tanpa catatan tertulis. Militer Argentina lebih menyukai melakukan 

bergerak di bawah tanah dan secara tidak legal. Mereka beroperasi 

dalam suatu dimensi yang seluruhnya berbeda dengan dimensi dari 

negara demokrasi modern yaitu dimensi yang seluruhnya bersifat 

sewenang-wenang. Selain itu, mereka ingin bertindak dalam bentuk 

sedemikian rupa sehingga tidak meninggalkan bukti tertulis apapun 

mengenai tindakan-tindakan mereka.

Berita mengenai “hilangnya orang secara terpaksa” seringkali 

terdengar sampai ke luar negara Argentina. Namun, reaksi yang 

ditunjukkan oleh PBB lagi-lagi memiliki  kekurangan sebagai 

ciri khas badan-badan internasional. Terlepas dari kekurangan 

dan keterbatasan kekuasaan yang dmilikinya, organisasi dunia itu 

tetap memiliki  batas tertentu dalam mempengaruhi pendapat 

umum. Adanya tindakan yang mengagumkan dari ibu-ibu “Plaza de 

Mayo” setidaknya memberi pengaruh sebab  dari tindakan ini  

sebagaimana Pengadilan Federal dalam putusannya tahun 1985 

mulai dari tahun 1979 dan seterusnya terjadi penurunan jumlah 

orang menghilang yang pada akhirnya berhenti sama sekali pada 

tahun 1980, bahkan sebelum kediktatoran mengalami kejatuhan.

Pada masa pemerintahannya, Alfonsin memiliki  keberanian 

untuk menyingkapkan kediktatoran dan menghukum pihak-pihak 

bersalah yang terjadi pada tradisi sebelumnya. Tindakan pertamanya 

yaitu  dengan membatalkan undang-undang penenangan 

nasional yang disahkan oleh junta militer keempat pada tanggal 

22 Semptember 1983. Kedua, yaitu  dengan mendirikan Komisi 

Nasional untuk Orang yang Hilang yang terdiri dari tokoh-tokoh 

yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti dari ‘orang yang hilang” 

dan melaporkannya dalam jangka waktu delapan bulan. Ketiga, 

memperbaiki Kode Keadilan Militer Argentina dengan berbagai 

cara. Perubahan terbesar yaitu  membatasi kompetensi pengadilan 

militer, memperbolehkan naik banding di depan pengadilan pidana 

federal terhadap putusan yang diberikan “Dewan Tertinggi Angkatan 

Bersenjata”.

Seperti yang diketahui bahwa gerakan bawah tanah yang 

didirikan di Argentina antara tahun 1975 dan 1980 merupakan hasil 

dari rekayasa para pemimpin militer walaupun pelaksanaannya 

dilakukan oleh personil bawahan. Di Argentina, ada dilema antara 

penghormatan terhadap pihak yang berkuasa atau penghormatan 

kepada pendapat dan martabat yang bebas dari individu. Menghadapi 

hal itu, Alfonsin melakukan tindakan yang dibagi dalam dua tahap. 

Pertama, melakukan beberapa perubahan dalam Hukum Keadilan 

Militer dan kedua yaitu  membenarkan undang-undang itu. Menurut 

Pasal 514 Hukum Pengadilan Militer Argentina, menyebutkan bahwa 

kepatuhan tidak dapat membenarkan dilakukannya tindak kriminal 

terhadap kemanusiaan. Hal itu berati, yang menjadi bawahan dari 

sebuah sistem yang mengharuskan kepatuhan tanpa pandang bulu 

kepada perintah yang datang dari atas, harus dibebaskan (Antonio 

Cassese, 2005).

Dari argumentasi Alfonsin yang menyetujui perundang-undangan 

ini  setidaknya dapat diperoleh suatu pemahaman mengenai 

pertimbangan yang dipaksakan oleh kebutuhan politis, yakni antara 

“memaafkan” 250 orang penjahat dan bahaya perang saudara yang 

mengiringi kemungkinan digulingkannya demokrasi. namun  apa yang 

sama sekali tidak dapat diterima yaitu  usaha  untuk membenarkan 

perbedaan mengenai pertanggungjawaban dari tindak kejahatan yang 

dilakukan berdasar perintah atasan (antara pemimpin militer di 

satu pihak) dan bawahan (mulai dari brigadir jenderal ke bawah). 

HAM DALAM DUNIA KONTEMPORER

A.  Pendahuluan

Kasus-kasus mengenai pelecehan hak asasi manusia seperti 

yang terjadi dan dibahas pada bab sebelumnya dalam buku ini sudah 

relatif jarang terjadi. Pada masing-masing kasus itu diperlihatkan 

bagaimana fakta-fakta bertentangan dengan peraturan-peraturan itu, 

atau menentang pemakaiannya secara efektif. Jika melihat kembali 

masalah-masalah ini , pasti akan muncul reaksi kenalurian 

yang mempertanyakan kegunaan semua proklamasi universal hak-

hak asasi manusia atau semua peraturan hukum dan konvensi 

internasional yang mengubah proklamasi itu menjadi hukum positif.

saat  merenungkan masalah-masalah seputar pelanggaran hak-

hak asasi, ada dua rekasi yang harus dihindari yakni memikirkan 

masalah sehingga akan menimbulkan timbulnya rasa penderitaan 

yang pasif sedang yang lain yaitu  tumbuhnya rasa kepercayaan 

yang lebih dengan suatu keyakinan dan harapan palsu bahwa hak-

hak asasi manusia lambat laun akan menang. Reaksi salah arah yang 

pertama itu yaitu  dengan mencari jalan keluar yang mudah. Di sisi 

lain juga ada pemikiran yang salah bahwa hak-hak asasi manusia 

merupakan sejenis agama baru yang universal. Dengan mundurnya 

agama-agama besar banyak orang berharap untuk mendirikan suatu 

agama baru yang non metafisik dan tidak bersifat ukhrawi.

Jadi bagaimana cara yang benar dalam memandang hak-

hak asasi manusia itu? Sebagai etos yang baru dan sebagai suatu 

perangkat yang sangat penting dari ajaran sekuler humanitarian, 

yang tidak dibebani mitos, meskipun berdasar ideal-ideal utama 

dari agama tradisional dengan mengambil gagasan-gagasan utama 

dari Filsafat Barat. Etos baru ini dimaksudkan untuk menyatakan 

penolakan terhadap tatanan bilogis alami. Memang, alam didominasi 

oleh kekejaman, tidak memperhatikan individu, ketidakadilan, 

keagresifan dan berkuasanya yang kuat atas yang lemah. Konsep hak 

asasi direkayasa untuk menentang kecenderungan ini , untuk 

menegaskan dan memproklamasikan bahwa ada ajaran-ajaran 

yang harus diikuti dengan tujuan untuk memaksa dan mendominasi 

naluri alami. Hak asasi manusia dari satu segi dipandang sebagai 

usaha  oleh manusia untuk menjadikan manusia sebagai makhluk 

sosial yang menang terhadap manusia sebagai “binatang alami” 

Dengan demikian, hak-hak asasi manusia berdasar suatu 

keinginan yang ekspansif untuk mempersatukan seluruh dunia dengan 

membuat suatu daftar pedoman bagi semua pemerintahan. Semuanya 

itu merupakan usaha  untuk menyoroti nilai-nilai (penghormatan 

terhadap martabat manusia) dan kebalikannya (peniadaan martabat 

itu) yang dijadikan sebagai parameter bagi semua negara untuk 

mengukur tindakannya. Singkatnya, hak asasi manusia yaitu  usaha  

oleh dunia kontemporer untuk memasukkan suatu kadar rasio ke 

dalam sejarah.

B.  Penghormatan