hak asasi manusia 3

hak asasi manusia 3

   Januari 26, 2024       mayatku

---

pemerintahan di negara-negara sosialis. Negara-negara 

yang mewakili paham sosialis komunis, seperti Rusia, China, 

Korea Utara, atau Kuba, sebagai negara yang disebut negara-

negara industri yang cukup maju, namun tergambar sebagai 

negara yang rakyatnya terkekang,  baik dalam kehidupan ekonomi 

apalagi politiknya.

4. Konsep Religy Legality dan Konsep Nomokrasi Islam

Ide dasar konsep negara agama bersumber dari pemikiran pada 

masa abad pertengahan, terutama dengan dimulai atau ditandai 

dengan lahirnya tulisan-tulisan filsuf Kristiani yang dipelopori 

oleh Thomas Aquinas (1225-1274M). Pandangan Thomistik 

dari Thomas Aquinas mengenai hukum alam, mempostulatkan 

bahwa hukum alam merupakan bagian dari hukum Tuhanyang 

dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Meluasnya 

pemikiran pada saat itu, memicu  terjadinya perubahan 

terhadap konsep-konsep yang mendasari pandangan negara.

Doktrin bahwa dunia diatur oleh hukum Tuhan tergambar 

dari tatanan alam dan keteraturan kehidupan sosial, merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari kepercayaan bahwa Tuhan 

telah menciptakan dunia berdsarkan kehendaknya. warga  

harus dilihat sebagai bagian dari tatanan kosmis, peraturan-

peraturannya dilihat sebagai kehendak keputusan hukum yang 

ditetapkan dari Tuhan.

Dalam konsep kenegaraan, sistem Hindu mengizinkan 

desentralisasi dalam jumlah besar untuk membatasi atau bahkan 

menundukkan penguasa, namun  semua ini belum cukup untuk 

mengatasi konsekuensi keterlibatan mendalam hukum agama 

pada sistem kasta dan kontrol hukum agama oleh kader yang 

bebas dari pengawasan Pandita 

Sementara dalam konsep Islam, hukum syariah menetapkan 

perintah Allah bagi umat manusia. Syariah yaitu  wahyu ilahi 

yang ditetapkan oleh Allah dan diturunkan melalui Rasul-

Nya lewat ayat-ayat Al-quran ditambah Hadist nabi yang 

dilestarikanlewat tradisi (sunnah), kesepakatan para ulama,  

(ij’ma) dan penalaran analogis (qiyas) . Dalam konsep Islam, Syariah yaitu  hukum universal yang 

mencerminkan kehendak Tuhan dan menetapkan kesetaraan 

diantara semua manusia. Disamping itu, struktur kekuasaan 

cukup stabil untuk melimpahkan penafsiran aturan agama 

ke tangan elite ulama dan wewenang untuk membuat undang-

undang ke dalam kekuasaan para penguasa yang keleluasaannya 

memiliki batasan efektif 

Konsep Islam secara umum ditemukan adanya tiga bentuk 

paradigma tentang hubungan agama dan negara. Pardigma 

pertama memecahkan masalah dikotomi dengan mengajukan 

konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara tidak 

dapat dipisahkan. Wilayah agama juga wilayah politik atau 

negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan 

sekaligus. Paradigma ini dianut oleh kelompok Syiah, pemikiran 

politik mereka memandang negara yaitu  lembaga keagamaan 

dan memiliki  fungsi kenabian.

Paradigma kedua memandang agama dan negara berhubungan 

secara simbiotik, yaitu berhubungan erat secara timbal balik dan 

saling memerlukan. Agama memerlukan negara sebab  dengan 

negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan 

agama, sebab  agama dapat membimbing negara secara etika 

dan moral. Paradigma ketiga, bersifat sekuralistik. Paradigma ini 

menolak baik hubungan integralistik maupun simbiotik antara 

agama dan negara. Paham ini menolak pendasaran agama pada 

negara, atau paling tidak menolak determinasi agama akan 

bentuk tertentu pada negara.

C. Teori Negara Hukum

1. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum merupakan penentangan terhadap 

teori kedaulatan negara yang mengajarkan bahwa negara berada 

di atas hukum, sebab  negara-lah yang membuat hukum. Teori 

kedaulatan hukum tidak dapat menerima kekuasaan seseorang 

atau sekelompok penguasa, membuat hukum berdasar 

kehendak mereka pribadi, lalu  hukum yang dibuatnya 

itu dikonsepsikan sebagai kehendak negara. Menurut teori 

kedaulatan hukum, bukan hukum yang ditentukan oleh negara 

namun  sebaliknya negaralah yang ditentukan hukum dan sebab  

itu negara yaitu  produk hukum, jadi negara harus tunduk 

kepada hukum.

Ajaran  kedaulatan hukum dari Krabbe bahwa kedudukan 

hukum berada diatas negara dan oleh sebab nya negara harus 

tunduk pada hukum. Tunduknya negara terhadap hukum menurut  

A.M Donner dikatakan sebagai “de doordringing van de staat met 

het recht” artinya hukum memiliki  kedudukan tertinggi dalam 

negara. menilai, sumber hukum yang berasal 

dari kesadaran hukum warga  tidak lain sebagai kristalisasi 

moral sehingga setiap pihak secara moral pula harus mentaati 

hukum.

Ide Plato tentang negara hukum atau rechsstaat mulai 

populer kembali pada abad ketujuh belas sebagai akibat dari 

situasi sosialpolitik di Eropa yang didominir oleh absolutisme, 

sebab  itu warga  Eropa yang dipelopori para cendekiawan  

mendambakan suatu negara hukum yang liberal agar setiap 

orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan dan 

kehidupan masing-masing. Kekuasaan penguasa harus dibatasi  

dengan jalan adanya supremasi hukum, bahwa semua tindakan-

tindakan penguasa negara harus berdasar dan berakar pada 

hukum, harus ada pembagian kekuasaan negara 

Konsep negara hukum yang ditujukan untuk membatasi 

kekuasaan penguasa absolut itu, juga diperkuat oleh paham 

konstitusionalisme yang dikembangkan oleh Locke dan 

Montesquieu dan paham kedaulatan rakyat serta demokrasi 

oleh JJ. Rousseau. Kondisi yang seperti ini lalu  

melahirkan negara konstitusional dan negara demokrasi, 

sehingga dalam perkembangannya antara asas negara hukum, 

asas konstitusionalisme, dan asas kedaulatan rakyat saling 

berhubungan erat, bahkan pelaksanaannya ternyata tidak dapat 

dipisah-pisahkan. 

2. Teori Kedaulatan Rakyat 

Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi atas teori 

kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan tirani dan 

kesengsaraan bagi rakyat. Penggagas teori ini yaitu Jean Jacques 

Rousseau yang menggemakan kekuasaan rakyat lewat bukunya 

“Du Contract Social”. Dalam teorinya mengenai perjanjian 

warga , ia menyatakan bahwa dalam suatu negara, natural 

liberty telah berubah menjadi civil liberty yaitu rakyat memiliki 

hak-haknya. Menurut Rousseau, sejauh kehendak manusia 

diarahkan kepada kepentingan sendiri atau kelompoknya maka 

kehendak mereka tidak bersatu atau bahkan berlawanan, namun  

sejauh diarahkan pada kepentingan umum bersama sebagai satu 

bangsa, semua kehendak itu bersatu menjadi satu kehendak, 

yaitu kehendak umum atau yang dikenal dengan istilah volonte 

general. Kepercayaan kepada kehendak umum dari rakyat itulah 

yang menjadi dasar konstruksi negara dari Rousseau 

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan, teori kehendak 

umum (volonte generale) yang dipakai  untuk menjelaskan 

kedaulatan rakyat memiliki dua kelemahan; pertama, tidak 

dikenalnya konsep perwakilan rakyat yang nyata. Rousseau 

lebih menekankan pada kebebasan rakyat dan berasumsi bahwa 

kehendak rakyat tidak dapat diwakilkan. Kedua, tidak adanya 

pembatasan-pembatasan konstitusional terhadap penggunaan 

kekuasaan negara ,Kedua 

kelemahan ini telah mengantarkan pada suatu tragisme 

kehendak umum sebagaimana terjadi di Perancis. Pada saat 

itu, kehendak bebas rakyat telah menjatuhkan rezim otoriter di 

bawah pemerintahan Louis XVI, namun  di lain sisi melahirkan 

suatu totalitarisme baru dari yang mengatasnamakan kehendak 

Demokrasi yaitu  bentuk atau sistem pemerintahan dimana 

segenap rakyat turut serta memerintah baik melalui badan 

perwakilan rakyat, maupun di luar lembaga perwakilan rakyat 

dalam menentukan keputusan politik pemerintah. Arti lain dari 

demokrasi yaitu  gagasan atau cara berpikir atau pandangan 

hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta 

perlakuan yang sama bagi semua warga negara di hadapan hukum 

dan pemerintahan. Karakter demokrasi yaitu  sebagai berikut.

a. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, artinya rakyat ikut 

menentukan jalannya pemerintahan, baik melalui lembaga 

perwakilan maupun di luar lembaga perwakilan.

b. Adanya persamaan hukum dan pemerintahan, artinya baik 

rakyat maupun pemerintah tunduk pada supremasi hukum.

3. Teori Pemisahan Kekuasaan

Doktrin pemisahan kekuasaan awalnya dikemukakan oleh 

John Locke dan lalu  dimodifikasi oleh Montesquieu. John 

Locke mengedepankan ajaran pemisahan kekuasaan (sparation of 

power) itu dalam bukunya “Two Treatises on Civil Government”. 

Buku ini  ditulis untuk mengkritik kekuasaan absolute, 

serta untuk membenarkan revolusi gemilang tahun 1688 yang 

telah dimenangkan oleh parlemen Inggris. Menurut John Locke, 

kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu kekuasaan 

legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif yang 

masing-masing terpisah satu sama lain. 

Setengah abad lalu , Montesquieu menulis sebuah buku 

yang berjudul “L’Esprit Des Lois”. Dalam bab VI buku itu diuraikan 

tentang adanya tiga jenis kekuasaan yang terpisah satu sama 

lain, baik dari segi fungsi maupun orangnya. Berbeda dengan 

John Locke, Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan 

harus dipisahkan dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan 

federatif, menurut dia telah termasuk dalam kekuasaan eksekutif ,Hal yang menarik dari Montesquieu, 

yaitu pemikirannya yang memisahkan secara tajam kekuasaan 

pengadilan dari kekuasaan eksekutif, pemikiran itu didasarkan 

pada fenomena sejarah kekaisaran Romawi yang sebagian besar 

kaisar-kaisarnya bertindak diktator sebab  mereka menganggap 

sebagi hakim.

Utrecht dalam buku Hukum Administrasi Negara Indonesia 

menjelaskan dua macam keberatan terhadap teori Montesquieu, 

yaitu; pertama, pemisahan mutlak yang dikemukakan oleh 

Montesquieu memicu  adanya badan kenegaraan yang 

padanya tidak dapat ditempatkan pengawasan badan kenegaraan 

lain, sehingga terbuka kemungkinan badan kenegaraan untuk 

bertindak melampaui kekuasaannya. Pembagian kekuasaan 

memang perlu namun tidak dibenarkan terjadinya pemisahan 

kekuasaan secara mutlak sehingga menutup kemungkinan untuk 

saling melakukan pengawasan. Kedua, teori Montesquieu hanya 

dapat diterapkan dalam negara yang sistem sosial ekonominya 

memakai  asas laissez-faire. Menurut asas ini, campur tangan 

negara dalam sektor perekonomian dan lain-lain segi kehidupan 

sosial tidak dibenarkan 

4. Teori Kedaulatan Hukum dan Kedaulatan Rakyat

Keterkaitan konsep kehendak rakyat “the general will” 

(volonte generale) dari Rousseau terhadap teori kedaulatan 

hukum bahwa menurut Rousseau hukum tiada lain merupakan 

perwujudan dari “The general will”, secara jelas Rousseau 

(1985:30) mengatakan:......the matter about which the decree made 

is like the decreeing will in general. This act is what I call a law....

They are act of the general will. Dengan proposisi seperti itu, 

kelemahan teori kedaulatan hukum yang diajukan oleh Krabbe 

dapat teratasi. Sebagai kritik oleh Rodee, Anderson & Christal, 

kelemahan teori Krabbe yaitu  hukum bersumber dari perasaan 

hukum seseorang, padahal apa yang dikatakan dengan perasaan 

hukum seseorang ini menurut mereka bersifat sangat subjektif 

sebab  berbeda-beda berdasar pada keragaman orang, waktu, 

dan tempat 

Dengan mematuhi postulat, bahwa hukum sebagai produk “the 

general will” dari Rousseau haruslah diartikan bahwa perasaan 

hukum yang diacu Krabbe itu, yaitu  perasaan hukum sebagian 

besar individu yang telah menjelma menjadi “the general will” 

dan bukan perasaan hukum individu yang masih berdiri sendiri. 

Disinilah letak keterkaitan teori kedaulatan hukum dan teori 

kedaulatan rakyat yang penerapannya dalam negara demokrasi 

harus diformat dalam satu paket, sehingga satu sama lain saling 

berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Lebih jauh dari itu 

keterkaitan “the general will” dengan hukum yang ideal, atau 

hukum yang memiliki kekuatan mengikat yaitu  jika  hukum 

itu lahir dari mekanisme kerja parlemen, di mana lembaga ini 

dibentuk berdasar Pemilu yang bebas, barulah dapat dijamin 

adanya kesesuaian kehendak perorangan dengan kehendak 

bersama. Pemilu yang bebas merupakan syarat mutlak bagi 

terbentuknya hukum yang memiliki  kekuatan mengikat atau 

menurut Stammler, hukum yang dapat menyelaraskan antara 

kepentingan individu dan kepentingan kelompok 

D. Indonesia sebagai Negara Hukum 

1. Konsep Negara Hukum Indonesia 

Di dalam pasal 1 ayat 3 UUD tahun 1945 disebutkan secara 

tegas bahwa negara Republik Indonesia yaitu  negara hukum, 

lalu  di dalam penjelasan UUD tahun 1945 disebutkan 

bahwa negara RI yaitu  berdasar atas hukum  (Rechtsstaat), 

tidak atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Kekuasaan tertinggi 

di dalam negara Indonesia yaitu  hukum yang dibuat oleh rakyat 

melalui wakil-wakilnya. Dalam praktik ketatanegaraan, dimana 

sistem pemerintahan negara atau cara penyelenggaraan negara 

memerlukan kekuasaan, akan namun  kekuasaan ini  dibatasi 

oleh hukum.

Indonesia sebagai negara hukum perlu dipahami bahwa 

ide rechtsstaat memiliki  pengaruh yang cukup besar dalam 

merumuskan suatu konsep negara hukum yang bercirikan 

Indonesia. Ide dasar negara hukum Indonesia diilhami oleh ide 

rechtsstaat. 

Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide 

dasar tentang rechtsstaat yang memiliki syarat-syarat sebagai 

berikut.

a. Asas legalitas yaitu setiap tindakan pemerintah harus 

didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan.

b. Pembagian kekuasaan, artinya kekuasaan negara tidak boleh 

hanya bertumpu pada satu tangan.

c. Hak-hak dasar, hak dasar merupakan sasaran perlindungan 

hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan 

pembentuk undang-undang.

Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk 

menguji keabsahan tindak pemerintah 

Konstitusi secara tegas menyatakan sistem pemerintahan 

Indonesia menganut asas negara hukum. Artinya, pemerintah 

Indonesia memiliki  kekuasaan yang terbatas (dibatasi oleh 

konstitusi dan dalam penyelenggaranya tidak dibenarkan 

bertindak sewenang-wenang 

Ciri-ciri pokok negara hukum Pancasila yaitu;

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat 

berdasar asas kerukunan

b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-

kekuasaan negara

c. Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah 

dan peradilan merupakan sarana terakhir

d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Ciri negara Indonesia sebagai negara hukum modern terdiri dari;

a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

b. Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan 

pelaksanaannya

c. Asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum 

Indonesia 

d. Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan 

manapun Partisipasi warga warga  secara luas 

Indonesia sebagai negara hukum berfungsi sebagai sarana 

untuk mewujudkan dan mencapai tujuan negara Indonesia 

sebagaimana diuraikan dalam Pembukaan dan dalam UUD 1945 

sebagai hukum dasar.

2. Konsep Cita Hukum Indonesia

Cita hukum (rechtsidee) yaitu  konstruksi 

pikir yang mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan 

warga .

Penjelasan UUD 1945 menggariskan bahwa pokok-pokok 

pikiran yang terkandung dalam pembukaan mewujudkan cita 

hukum (rechtsidee), dan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan 

itu ialah persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat, kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, 

dan Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan 

beradab, maka pokok pikiran itu tidak lain yaitu  Pancasila. Cita 

hukum mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai 

aturan tingkah laku warga  berakar pada gagasan, rasa, 

karsa, cipta dan pikiran dari warga  itu sendiri.

Cita hukum (rechtsstaat) Pancasila berisikan:

a. Ketuhanan YME

b. Penghormatan atas martabat manusia

c. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara

d. Persamaan dan kelayakan

e. Keadilan sosial

f. Moral dan budi pekerti yang luhur

g. Partisipasi dan ransparansi dalam proses pengambilan 

putusan publik.

3. Konsep Politik Hukum Indonesia

Konsep politik hukum bersangkut paut dengan kebijakan 

pengembangan hukum, dengan kata lain politik hukum yaitu  

kebijakan pengembangan hukum agar sesuai dengan rechtsidee.  politik hukum nasional 

dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dasar yang menentukan 

arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Secara 

harfiah, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum 

yang akan diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan 

negara yang meiputi:

a. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara 

konsisten.

b. Pembangunan hukum yang intinya pembaruan dan penciptaan 

ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi 

tuntutan perkembangan warga .

c. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum 

dan pembinaan anggotanya.

Meningkatkan kesadaran hukum warga  menurut 

persepsi kelompok elit pengambil kebijakan 

Dalam konsep politik hukum Indonesia (sistem hukum 

perundang-undangan Indonesia), posisi Pancasila yaitu  sumber 

dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, Pancasila 

yang di dalamnya mengandung serangkaian asas dan nilai niscaya 

mengalir dalam setiap jenis produk hukum perundang-undangan 

Indonesia.

E. Konsep Keadilan

1. Konsep Keadilan menurut Pandangan Pemikiran Klasik

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam 

telah dilakukan oleh para filosof Yunani Kuno. Salah satu teori 

keadilan yang dimaksud yaitu teori keadilan dari Plato yang 

menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan 

keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state”, sedang 

orang yang adil yaitu  “the self diciplined man whose passions 

are controlled by reason”. Bagi Plato, keadilan tidak dihubungkan 

secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata 

hukum merupakan subtansi umum dari suatu warga  yang 

membuat dan menjaga kesatuannya.

Plato memandang suatu masalah yang memerlukan 

pengaturan dengan undang-undang harus mencerminkan rasa 

keadilan, sebab bagi Plato, hukum dan undang-undang bukanlah 

semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas 

negara, melainkan yang paling pokok dari undang-undang yaitu  

untuk membimbing warga  mencapai keutamaan, sehingga 

layak menjadi warga negara dari negara yang ideal. Jadi hukum 

dan undang-undang bersangkut paut erat dengan kehidupan 

moral dari setiap warga warga .

Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonian atau 

keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan 

atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya 

harus diarahkan pada cita-cita yang mulia, yaitu kebaikan 

dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. 

Kesamaan hak haruslah sama diantara orang-orang yang sama. 

Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. 

Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa 

keadilan terlaksana jika terhadap hal-hal yang sama diperlakukan 

secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara 

tidak sama.

Gagasan Plato tentang keadilan ditransformasikan oleh 

Agustinus menjadi suatu konsepsi religius. Bagi Agustinus, 

hakikat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara 

manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu keadilan yaitu  suatu 

yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat 

terlaksana dalam kerajaan Illahi yang merupakan gudang dari 

keadilan.

Konsep keadilan yang bersifat religius dari Agustinus  

lalu  diperluas oleh Thomas Aquinas. Jika dalam konsepsi 

Agustinus, keadilan hanya diperoleh dalam kerajaan Ilahi yang 

perwujudannya di muka bumi dijalankan oleh Gereja, maka 

Thomas  Aquinas mengakui adanya persekutuan lain di samping 

gereja yang bertugas memajukan keadilan yakni negara. Thomas 

Aquinas membedakan keadilan menjadi keadilan ilahi dan 

keadilan manusiawi, namun tidak boleh ada pertentangan antara 

kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi. Dengan demikian 

konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama, sepenuhnya 

sesuai dengan suara akal manusia sebagaimana ada dalam 

hukum alam

2. Konsep Keadilan menurut Pemikiran Modern

Konsep keadilan pada zaman modern diwarnai dengan 

berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara 

lain munculnya aliran liberalisme, yaitu suatu aliran yang tumbuh 

di dunia barat pada awal abad ketujuh belas Masehi. Bagi kaum 

liberalis keadilan yaitu  ketertiban dari kebebasan atau bahkan 

realisasi dari kebebasan itu sendiri. 

Teori keadilan kaum liberalis dibangun atas dua keyakinan. 

Pertama, manusia menurut sifat dasarnya yaitu  makhluk moral. 

Kedua, ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi 

manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. 

Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme menolak 

dipakai nya ide hukum alam dan suara akal alam dalam teori 

mereka. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas 

kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan memiliki  

ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan 

oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan 

kesenangan yang terbesar bagi orang banyak.

Teori ini dikritik oleh anti utilitarianisme yang dipelopori 

oleh Dworkin dan Nozick, yang memprioritaskan kesejahteraan 

mayoritas, memicu  minoritas atau individu-individu  yang 

preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu negara, 

akan dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau 

kehilangan hak-haknya. Bagi penentang utilitarian, keadilan 

menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan 

sebagian orang dapat dibenarkan atas asas manfaat yang lebih 

besar yang dinikmati oleh orang-orang lain.

Kelemahan teori Nozick yang kental dengan warna 

individualistik dan liberal ini yaitu dalam penerapannya, yaitu 

sangat sulit untuk melakukan kontrol baik dalam mengontrol 

negara minimalis maupun dalam mengontrol lapangan usaha 

atau kegiatan warga . Artinya, bagaimana mengontrol 

kegiatan para individu yang sekian banyak dalam suatu negara 

dan bagaimana mengontrol kegiatan para individu di dalam 

berbagai lapangan usaha. Teori Nozick ini  juga kurang 

realistis sebab  memisahkan individu dari kondisi warga  

masa kini dengan kondisi kapitalisme dan liberalisme yang sudah 

sangat berubah 

Dari konsep-konsep keadilan, selalu didasarkan pada suatu 

aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi 

pemikiran manusia pada waktu itu. Dua  hal yang bersifat 

universal dari konsep keadilan yaitu tujuan dan karakter atau 

ciri-ciri keadilan. Tujuan yaitu  hal yang akan dicapai dalam 

hubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara 

warga dengan negara atau hubungan antar negara. sedang 

ciri-ciri atau karakter yang melekat pada keadilan yaitu  adil, 

bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, 

layak, wajar secara moral, dan benar secara moral.

3. Konsep Keadilan menurut Pancasila 

Konsep keadilan dalam Pancasila dirumuskan dalam sila 

kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil 

dan beradab pertama kali dijabarkan dalam Ketetapan MPR No. 

II/MPR/1978, Ketetapan ini lalu  dicabut dengan Ketetapan 

MPR No. XVIII/MPR/1998. Dalam rumusan ini , sikap adil 

digambarkan sebagai; bermartabat, sederajat, saling mencintai, 

sikap tepa selira, tidak sewenang-wenang, memiliki  nilai 

kemanusiaan, membela kebenaran, dan keadilan serta hormat 

menghormati dan kerja sama dengan bangsa lain. sedang 

makna adil dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia yaitu : gotong-royong, keseimbangan antara hak dan 

kewajiban, memiliki fungsi sosial hak milik dan hidup sederhana.

Bangsa Indonesia mengakui bahwa keadilan yang absolut 

hanya ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila 

merupakan konsep keadilan sesungguhnya, seadil-adilnya dan 

maha adil. Dalam kedudukan Pancasila sebagai suatu sistem 

filsafat dimana antara sila yang satu dengan sila yang lain saling 

terkait. Peninjauan kelima sila Pancasila dalam kesatuannya, 

terutama diperlukan untuk memahami keterkaitan antara satu 

sila dengan sila lainnya, arti pemahaman ini yaitu  pemahaman 

secara utuh.

Pemahaman terhadap konsep keadilan harus diterjemahkan 

dalam hubungannya dengan Pancasila, lalu  baru dikaitkan 

dengan kepentingan bangsa yang harus merasakan keadilan 

itu. Pemerintah melalui perangkat perundang-undangannya, 

harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

dimana hak asasi manusia dapat pula diterjemahkan sebagai 

hak tertinggi, atas masing-masing individu warga  yang 

diasumsikan setara dengan kedaulatan dari individu-individu 

yang bersangkutan. Sasarannya agar perangkat peraturan 

ini  dapat memenuhi cita keadilan sebagai manifestasi dari 

kedaulatan rakyat.

Implementasi kedaulatan rakyat berdasar pasal 1 ayat 2 

UUD NRI Tahun 1945, berbunyi; Kedaulatan berada di tangan 

rakyat di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar. Teori perwakilan rakyat erat kaitannya dengan 

masalah kedaulatan rakyat dan demokrasi. Ketentuan pasal 1 

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, merupakan pasal yang terintegrasi 

dengan seluruh pasal-pasal yang ada dalam UUD NRI 

Tahun 1945. Kedaulatan dalam Negara Republik Indonesia yang 

berdasar atas hukum 

Bagi bangsa Indonesia, keadilan yang berdasar Pancasila 

yaitu  konsepsi dan persepsi keadilan harus sesuai dengan 

perasaan suatu bangsa. Berbicara tentang hukum berarti 

berbicara tentang keadilan. Jadi, pengaturan hak dan kebebasan 

warga harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang 

berdasar Pancasila. Hukum yang dikehendaki yaitu  hukum 

yang sifatnya memberi perlindungan terhadap warga warga , 

termasuk perlindungan terhadap hak warga untuk berserikat 

dan berkumpul. Perlindungan dalam hal ini berarti bahwa rasa 

keadilan yang ada pada nurani warga harus terpenuhi.

Prinsip Indonesia yaitu  negara yang berdasar atas 

hukum, UUD 1945 sebagai hukum dasar menempatkan hukum 

pada posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Konsep kenegaraan Indonesia antara lain menentukan 

bahwa pemerintah menganut paham konstitusional, yaitu 

suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat 

dalam konstitusi. Pada negara yang bersistem konstitusi atau 

berdasar hukum dasar, ada suatu hierarki perundang-

undangan, dimana UUD berada di puncak piramida sedang 

ketentuan yang lain berada di bawah konstitusi. Konstitusi yang 

demikian dikenal dengan “stufenbau theory” Hans Kelsen.

HAK ASASI MANUSIA 

DALAM KONSTITUSI INDONESIA

A. Pendahuluan

Lord Acton dalam “aksioma politik”-nya mengatakan, power tends 

to  corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely (kekuasaan 

cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang mutlak cenderung  

untuk korupsi secara mutlak pula). Pembatsan kekuasaan yang 

terbaik yaitu  melalui konstitusi sebagaimana ungkapan Carl J. 

Friedrich yang mengatakan, constitutionalism by dividing power 

provides a system of effective restrains upon governmental action.

Sri Soemantri martosoewignjo, Guru Besar Hukum Tata Negara 

Universitas Pajajaran Bandung. Tambahnya lagi, Negara dan 

konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu 

dengan yang lain. Konstitusi merupakan suatu keniscayaan dan awal 

bagi kelahiran sebuah Negara. Konstitusi yaitu  bagian yang inheren 

dari sistem ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia, meminjam 

ungkapan C.F.Strong, The rise of constitutional state is essentially an 

historical process.

Kehadiran konstitusi merupakan condition sine qua non (syarat 

mutlak) bagi sebuah Negara. Konstitusi tidak saja memberikan 

gambaran dan penjelasan tentang mekanisme lembaga-lembaga 

Negara lebih dari itu didalamnya ditemukan letak relasional dan 

kedudukan hak dan kewajiban warga Negara. Sulit dibayangkan 

bagaimana sebuah Negara jika mengalami krisis terhadap konstitusi. 

Dalam terminology politik ilmu politik, ada 2 pengertian: pertama, 

dalam pengertian luas mencakup system pemerintahan dari suatu 

Negara dan mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan 

tugas-tugasnya. Kedua,  dalam pengertian sempit yaitu sekumpulan 

peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan yang dimuat 

dalam suatu dokumen. 

berdasar uraian diatas, maka lahirlah penamaan adanya 

konstitusi yang tertulis (written constitution) dan konstitusi  tidak 

tertulis (unwritten constitution). Undang-Undang Dasar (UUD) 

merupakan konstitusi ter-tulis yang memiliki batasan-batasan: (1) 

suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan 

kekuasaan kepada para penguasal; (2) suatu dokumen tentang 

pembagian tugas sekaligus petugasnya dari suatu system politik; (3) 

suatu deskripsi dari lembaga-lembaga Negara; dan (4) suatu deskripsi 

yang menyangkut masalah HAM.

UUD merupakan dasar bagi terselenggaranya system 

pemerintahan. Hermen Finer dalam buku Theory and Practice of 

Modern Government menamakan Undang-Undang Dasar (UUD, 

pen). Sebagai “riwayat hidup sesuatu hubungan kekuasaan “(the 

autobiography of a power relationship). Karna begitu pentingnya 

kehadiran konstitusi bagi sebuah Negara, lalu  muncullah 

istilah konstitusional (constitutional government) yaitu pemerintahan 

yang berdasar konstitusi. Intinya menekankan adanya supermasi 

konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. 

Supermasi konstitusi (supremacy of the constitution) yaitu 

konstitusi memiliki  kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu 

Negara. Struyken dalam bukunya Hat Staatsrecht van Het koninkrij 

der Nederlander, menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai 

konstitusi tertulis merupakan  dokumen formal yang berisikan sebagai 

berikut.

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;

2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;

3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik 

untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang;

4. Suatu keinginan, dimana perkembangan kehidupan 

ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Oleh sebab  pentingnya konstitusi bagi sebuah negara, ada sebuah 

pertanyaan yang sedikit “menggelitik”, sebagaimana juga pernah 

ditanyakan Wheare dalam karyanya, Modern Constitution, yaitu what 

sould a constitution contain?  Sacara tegas Wheare menjawabnya, the 

short answer, then, is the very minimum, and that, minimum to be 

reles of law. One essential characteristic of the ideally berst form of 

constitution is that it should be a short as possible.

Wheare juga menagatakan ada 3 pokok hal yang harus menjadi 

muatan konstitusi; pertama, tentang struktur umum Negara, seperti 

pengaturan kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif; kedua, 

hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan ini  

satu dengan yang lainnya; dan ketiga, hubungan antara kekuasaan 

tadi dengan rakyat atau warga Negara. 

C.F. Strong, dalam bukunya Modern Poitical Constitution 

mengatakan bahwa muatan konstitusi tidak terlepas dari prinsip-

prinsip konstitusionalisme itu sendiri. Dengan menjadikan konstitusi 

yang ada lalu memaksakannya secara taken for granted yaitu  suatu 

bertata negara yang tidak cerdas 

B. Teori  Hak dan Kewajiban

The Cambridge Dictionary of Philosophy, buku yang diedit oleh 

Robert Audi memberikan penegasan tentang hak yang pernyataannya 

menegaskan bahwa hukum, moral, peraturan, atau norma-norma lain 

dapat memberikan hak kepada seseorang. Adapun perbedaan dalam 

penerapannya yang terjadi sebab  stressing point berbeda. 

Kalau mengikuti will theory  yang dipegang yaitu  hak 

mengutamakan kemauan pemilik hak. sedang interest theory  

lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi atau 

mengembangkan kepentingan pemilik hak. Satjipto Rahardjo 

mengatakan bahwa suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, 

bukan hanya sebab  ia dilindungi oleh hukum, namun  juga sebab  

adanya pengakuan. 

Hak sangat terkait dengan terkait dengan status. Hak anak 

misalnya, merupakan hak yang melekat pada status seseorang dalam 

kapasitasnya sebagai seorang anak. Kemanusiaan manusia diakui 

sebagai consensus universal yang justru tetap melekat sebagai pemilik 

asasi mutlak atas dasar kemanusian, terlepas dari  perbedaan jenis 

kelamin, warna kulit, status ekonomi, kewarga negaraan, agama, 

dan lain-lain. HAM merupakan puncak konseptualisasi pemikiran 

manusia tentang hakikat dirinya.

Adapun mengenai relasi right-duty, Paton menegaskan bahwa 

antara keduanya ada beberapa relasi hukum. Pertama, The 

holder of the right. Kedua, The act of for bearance to which the right 

relats. Ketiga, The res concerned. Keempat, The person bound by the 

duty. 

Namun, Salmond sebagiamana dikutip oleh Paton tidak sependapat 

dengan memakai  terma right-duty. Salmond menyebutkan ada 

3 komponen lain, yakni kemerdekaan, kekuasaan, dan imunitas. 

Jika menyebut hak, maka menurutnya, semua pengertian itu sudah 

termasuk didalamnya, yaitu masing-masing sebagai sebagai (1) hak 

dalam arti sempit; (2) kemerdekaan; (3) kekuasaan; dan (4) imunitas. 

Jika begitu, yang pertama hak itu berhubungan dengan hal-hal yang 

harus dilakukan oleh orang lain untuk saya, maka yang terakhir ini 

hak hanya berurusan dengan hal-hal yang boleh dilakukan untuk diri 

saya sendiri (Majda El-Muhtaj, 2015).

C. Konsep tentang Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia (HAM) yaitu  hak yang bersifat mendasar 

dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Hak-hak 

asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-

nilai yang lalu  menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku 

manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Hak sendiri 

114 ---

terbagi dua yakni hak alami (natural law) dan hak hukum (legal rights). 

Hak hukum (legal rights) yaitu  hak seseorang dalam kapisitasnya 

sebagai subjek hukum yang secara legalo tercantum dalam hukum 

yang berlaku. Hak alami (natural rights) yaitu  hak manusia in toto. 

Dengan demikian, hak hukum lebih menekankan sisi legalitas formal, 

sedang hak alami menekankan sisi alamiah manusia (naturally 

human being).

Hak melekat pada status tertentu. Jika status itu berubah atau 

berganti, maka hak mengalami perubahan atau pergantian. Nur 

Ahmad Fadhil Lubis mengatakan bahwa hak akan berbeda saat  

status bergeser dan oleh sebab  status berbeda saat  dihadapkan 

pada tiga pihak yang berbeda, maka hak itu terkait dengan pihak 

mana orang itu berhadapan dan berinteraksi.

1. HAM Perspektif Barat

Konsepsi HAM di kalangan sejarawan Eropa tumbuh dari 

konsep hak (right) pada Yurisprudensi Romawi, lalu  meluas 

pada etika via teori hukum alam (natural law). Perkembangan 

ini menggambarkan pertumbuhan kesadaran pada warga  

Barat. Tonggak-tonggak sosialisasinya yaitu  sebagai berikut: 

pertama, dimulai dengan yang paling dini, oleh munculnya 

“Perjanjian Agung” (Magna charta) di Inggris ada 15 Juni 

1215 yang isi pokok dokumennya yaitu  hendaknya raja tak 

melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan 

pribadi seorang pun dari rakyat. Kedua, keluarnya Bill of Rights 

pada 1628, yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan 

raja & dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan 

terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan menyiksa, dan 

mengirimkan tentara kepada siapa pun, tanpa dasar hukum. 

Ketiga, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Julin 

1776, yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan 

dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan 

mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintah 

yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar ini . 

Keempat, Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara 

dari Perancis pada 4 Agustus 1789, dengan titik berat kepada lima 

115---

hak asasi pemilikan harta, kebebasan, persamaan, keamanan, 

dan perlawanan terhadap penindasan. Kelima, Deklasi Universal 

tentang Hak-hak Asasi Manusia pada 10 desember 1948, yang 

memuat pokok-pokok tentang kebebasan, persamaan, pemilikan 

harta, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan 

kebebasan beragama (termasuk pindah agama). 

Dari perkembangan historis di atas, ada perbedaan 

filosofis yang tajam, baik dari segi nilai maupun orientasi. 

Di Inggris, menekankan pada pembatasan raja, di Amerika 

Serikat, mengutamakan kebebasan individu. Di Perancis, 

memprioritasikan egalitarian-isme persamaan kedudukan di 

hadapan hukum. Di Rusia, tidak diperkenalkan hak individu, 

namun  hanya mengakui hak sosial dan kolektif. Rangkaian 

kesaksian sejarah ini  menunujukkan bahwa hak asasi 

manusia, meminjam istilah Bambang Sutiyoso yaitu  “konstitusi 

kehidupan”, sebab  hal asasi manusia merupakan prasyarat yang 

harus ada dalam setiap kehidupan manusia untuk dapat hidup 

sesuai dengan fitrah kemanusiaan.

Setiap kali menyebutkan hak-hak asasi, dengan sendirinya 

rujukan baku ialah UDHR/DUHAM. Ciri terpenting yaitu  

bahwa pengertian HAM hanya teratas pada bidang hukum 

politik. Disebab kan realitas politik global pasca Perang Dunia II, 

adanya keinginan Negara-negara baru untuk menciptakan tertib 

hukum dan politik yang baru. Generasi HAM kedua menyusul 

pada keinginan yang kuat warga  global untuk memberikan 

kepastian terhadap masa depan HAM yang melebar pada aspek 

sosial, ekonomi, politik dan budaya. Generasi ketiga HAM ditandai 

the rights of development dengan meningkatnya kesatupaduan 

antara hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Pada 

generasi keempat, terjadi suatu proses penyempurnaan yang 

mengkritik peranan Negara yang lebih dominan dalam proses 

pembangunan ekonomi hingga mengabaikan kesejahteraan 

rakyat. Munculnya generasi ini diplopori oleh Negara-negara 

kawasan Asia pada tahun 1983 dengan melahirkan deklarasi 

HAM yang dikenal dengan Declaration  of the Basic Duties of Asia 

and Government (Majda El-Muhtaj, 2015).

116 ---

2. HAM Perspektif Islam

Hubungan antara Islam dan HAM muncul menjadi isu penting 

mengingat, kecuali di dalamnya ada interpretasi yang 

beragam yang terkesan mengundang perdebatan yang sengit, 

perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri 

antara hubungan Islam dan Barat. Menurut Supriyanto Abdi, 

setidaknya ada tiga varian pandangan hubungan Islam 

dengan HAM, yaitu: pertama, menegaskan bahwa Islam tidak 

sesuai dengan gagasan dan konsepsi HAM modern. Kedua, 

menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan 

HAM modern, namun  pada saat yang sama, menolak landasan 

sekulernya & menggantinya dengan landasan islami. Ketiga, 

menegaskan bahwa HAM modern yaitu  Khazanah kemanusiaan 

universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan 

normatif yang sangat kuat terhadapnya (Majda El-Muhtaj, 2015).

3. HAM Perspektif Kontitusi Indonesia

Dalam aturan normatif konstitusional Indonesia, ditemukan 

berbagai variasi ketentuan dari beberapa kontitusi yang pernah 

berlaku di Indonesia, yakni sebagai berikut:

a. UUD 1945

Fakta sejarah menunjukkan bahwa pergulatan pemikiran, 

khususnya pengaturan HAM dalam konstitusi begitu intens 

terjadi dalam persidangan BPUPKI dan PPKI.  Satu hal yang 

menarik bahwa meskipun UUD 1946 yaitu  hukum dasar 

tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak dasar manusia 

Indonesia serta kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar pula, 

namun istilah perkataan HAM itu sendiri sebenarnya tak 

dijumpai dalam UUD 1945, baik dalam pembukaan, Batang 

Tubuh, maupun penjelasannya. Yang ditemukan bukanlah 

HAM , namun  hanyalah hak dan kewajiban warga Negara 

(HAW). Pengaturan HAM berhasil sesudah  dirumuskan dan 

UUD 1945 jauh sebelum lahirnya UDHR/DUHAM versi 

PBB, Indonesia ternyata lebih awal telah memberlakukan 

sebuah UUD yang mengatur perihal dan penegakan HAM di 

Indonesia.

117---

b. Konstitusi RIS 1949

Dalam konstitusi RIS 1949, pengaturan HAM ada 

dalam bagian V yang berjudul “Hak-hak dan Kebebasan-

kebebasan Dasar Manusia”. Pada bagian ini  ada 

27 pasal dari mulai Pasal 7-33. Eksistensi manusia secara 

tegas dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “setiap 

orang diakui sebagai manusia”. Selain itu hak atas dasar 

perlindungan hukum juga termuat dalam Pasal 13 ayat (1), 

“Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnya, 

mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim 

jang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannja dan dalam hal menetapkan apakah 

suatu tuntutan hukum jang dimadjukan terhadapnja 

berasalan atau tidak.”

c. UUDS 1950

Menurut Adnan Buyung Nasution, Negara ini pernah 

memiliki UUD yang memuat pasal-pasal tentang HAM yang 

lebih lengkap daripada UDHR/DUHAM, yaitu UUDS 1950. 

Menariknya pemerintah juga memiliki kewajiban dasar 

konstitusional yang diatur sedemikian rupa, sebagiamana 

diatur pada Bagian VI (Azas-azas Dasar), Pasal 35 sampai 

dengan Pasal 43. Kewajiban dasar ini dapat dilihat, misalnya 

pada Pasal 36 yang berbunyi: “Penguasa memadjukan 

kepastian dan djaminan sosial, teristimewa pemastian dan 

pendjaminan sjarat-sjarat perburuhan dan keadaan-keadaan 

perbruhan jang baik, pentjegahan dan pemberantasan 

penganguran serta penjelenggaraan persediaan untuk hari-

tua dan pemeliharaan djanda-djanda dan jatim-piatu.

d. Kembali Kepada UUD 1945

Pasca keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, praktis 

hukum dasar ketatanegaraan Indonesia mengalami suasana 

setback, dekrit ini  menjadi dasar hukum berlakunya 

kembali muatan-muatan yang terkandung dalam UUD 1945. 

sebab  itu, pengaturan HAM yaitu  sama dengan apa yang 

tertuang dalam UUD 1945.

118 ---

e. Amandemen UUD 1945

Dalam sejarah UUD 1945, perubahan UUD merupakan 

sejarah baru bagi masa depan kontitusi Indonesia. Perubahan 

UUD 1945 dilakukan sebagai buah dari amanat reformasi 

pembangunan nasional sejak turunnya rezim Soeharto (1967-

1998).

Khusus mengenai pengaturan HAM, dapat dilihat 

pada perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000, yang 

dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah 

bab tesendiri, yakni Bab XA  (Hak Asasi Manusia) dari mulai 

Pasal 28A sampai dengan 28J. Ditegaskannya pada Pasal 28A 

yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemajuan lain 

dapat juga dilihat pada Pasal 28I yang berbunyi: Hak hidup, 

hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 

untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut yaitu  

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun.

Beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara 

maksimal telah diusaha kan untuk mengakomodasi hajat dan 

kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, 

keluarga, warga  dan sebagai warga Negara Indonesia 

D. Kelahiran & Perkembangan Konstitusi di  Indonesia

Berbeda dengan konseptualisasi HAM bagi warga  Barat 

yang lahir sebagai hasil dari pertentangan dan perlawanan atas 

Hegemoni kekuasaan, maka HAM yang termaksuk dalam UUD 1945 

lahir sebagai consensus dari proses permufakatan yang berlangsung 

secara damai. Dalam membidani lahirnya UUD 1945, keikutsertaan 

Yamin dalam proses perancangan UUD terbilang pasif disebab kan 

kurangnya pengetahuannya mengenai keuangan dan perekonomian. 

Rancangan UUD kelihatan lebih diwarnai oleh pemikiran Soepomo, 

yang juga lalu  atas usul Wongsonegoro, Soepomo menjadi ketua 

panitia kecil perancang UUD.

Dalam Rapat Pleno pembahasan rancangan UUD tanggal 15 

Julli 1945, secara berturut Soekarno dan Soepomo menyampaikan 

hasil laporan. Khusus tentang keberadaan HAM dalam rancangan 

UUD terjadi semacam interaksi dialogis yang intens antara Soekarno 

dan Soepomo di satu pihak dengan Yamin dan Hatta di pihak yang 

lain. Pihak pertama menolak memasukkan HAM, terutama yang 

individual, kedalam UUD sebab  menurut mereka Indonesia harus 

dibangun sebagai Negara kekeluargaan, sedang pihak kedua 

menghendaki agar UUD itu memuat masalah-masalah HAM secara 

eksplisit. 

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, 

PPKI segera menggelar sidang pertamanya, meminjam istilah 

Boland, emergency meeting, dan pada 18 Agustus 1945 dan dalam 

keputusannya mengesahkan UUD yang telah dirancang (RUUD) oleh 

BPUPKI dengan beberapa perubahan tambahan. Ketua PPKI yakni  

Soekarno menyatakan bahwa keputusan mengesahkan UUD yang 

telah dirancang ini hanyalah UUD kilat yang mana ia menegaskan 

kembali akan membuat UUD yang lebih sempurna.

Sifat kesementaraan yang melekat pada UUD 1945 tidaklah 

membuat berpikir simplistik untuk memandang UUD 1945 tidak 

penting apalagi menganggapnya tidak sah. Dalam pertarungannya 

dengan waktu, BPUPKI dan PPKI telah berjuang semaksimal 

mungkin, dan sebab nya apa yang diungkapkan oleh Soekarno 

ini  dapat diterima secara rasional, meskipun janjinya untuk 

melakukan kajian yang lebih sempurna atas UUD 1945 tetap tidak 

terpenuhi sampai akhir masa kepemimpinannya 

1. Lahirnya Konstitusi RIS 1949

Akibat peperangan terus bergejolak, pemerintah Belanda 

lalu  mengambil langkah startegis baru dengan memecah 

belah Negara kesatuan Indonesia sebagai Republik Indonesia 

Serikat yang terdiri atas beberapa Negara bagian. Khusus 

untuk Negara bagian Indonesia Timur yang dibentuk Belanda 

pada tanggal 24 Desember 1946 yaitu  yang terbesar dan kerap 

dijadikan model untuk satuan-satuan federal yang lain. 

Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya turun tangan  dan 

mendesak agar diselesaikan melalui sebuah jalan damai, yakni 

konferensi antara Indonesia dan Belanda dengan melibatkan 

pihak ketiga, yakni BFO (Byeenkomst voor federal overleg/Federal 

Consultative Assembly). Sebuah ikatan Negara-negara bagian hasil 

bentukan Belanda. Konferensi berlangsung di Den Haag, Belanda 

dengan nama Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 

Agustus sampai dengan 2 November 1949 yang menghasilkan 

3 hal mendasar, yaitu: pertama, pembentukan Negara Republik 

Indonesia Serikat; Kedua, penyerahan kedaulatan kepada 

Republik Indonesia Serikat; Ketiga, pembentukan UNI-RIS-

Belanda.

Pada tanggal 27 Desember 1949 jam 10.17 pagi Ratu Juliana 

di hadapan ketiga delegasi menandatangani Akta Penyerahan 

Kedaulatan, yang lalu  berakibat pada berlakunya dua hal, 

yakni: pertama semua persetujuan-persetujuan hasil KMB, dan 

kedua Konstitusi RIS 1949. Konstitusi RIS terdiri atas dua bagian, 

yakni Pembukaan dan Batang Tubuh. Berbeda dengan jumlah-

jumlah pasal dalam UUD 1945, Konstitusi RIS memuatnya jauh 

lebih banyak, yakni 6 bab dan 197 Pasal. Meskipun demikian, 

Konstitusi RIS hanyalah dimaksudkan untuk bersifat sementara, 

meskipun dari namanya tidak mempergunakan tambahan kata 

“sementara”. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 186 yang berbunyi. 

“Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi) bersama-sama dengan 

Pemerintahan selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik 

Indonesia Serikat .

2. Lahirnya UUDS 1950

Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kelima RI, 

17 Agustus 1950 menandakan sebuah era baru bagi iklim 

ketatanegaraan Indonesia. Pada saat itu, kontitusi RIS dengan 

segala konsekuensinya berubah menjadi UUD sementara 

(disingkat UUDS) 1950 yang menjadikan Indonesia kembali 

menjadi Negara Republik Indonesia. Era 1950-1959 merupakan 

periode demokrasi konstitusional, meskipun dalam kurun waktu 

itu, Indonesia hanya bersandar di bawah UUDS 1950. Konstitusi 

ini sekaligus menjadi the starting point bagi usaha  pembentukan 

sebuah Negara modern Indonesia yang berbentuk kesatuan. 

Menurut catatan Mahfud, dilihat dari sudut bentuk, UUDS 1950 

merupakan bagian dari UU Federal No.7 Tahun 1950 tentang 

Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat 

menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Idonesia 

(LNRIS Tahun 1950 No.56).

Dengan sendirinya sesudah  UUDS 1950 itu berlaku, maka 

tugas UU No. 7 Tahun 1950 menjadi selesai. UU ini hanya berlaku 

satu kali. Kesementaraan UUS 1950 lebih eksplisit ditegaskan. 

Kesementaraan ini disebabkan bahwa legalitas formal proses 

perumusan sebuah UUD masih diserahkan kepada lembaga yang 

representative yang memiliki otoritas. Untuk merealisasikan 

keinginan ini , maka dilaksanakan pemilihan  umum pada 

tahun 1955, Pemilu pertama sepanjang sejarah ketatanegaraan 

Indonesia (Majda El-Muhtaj, 2015).

3. Kembali Kepada UUD 1945

Sejak berlakunya UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950, maka 

melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 UUDS 1950 dinyatakan 

tidak efektif lagi dan beralih kembali kepada pemberlakuan UUD 

1945. Apa yang pernah dimuat dalam UUD 1945 pada masa awal 

berlakunya, dinyatakan berlaku kembali terhitung sejak tanggal 

5 Juli 1959 sampai dengan jatuhnya Pemerintahan Soeharto 

Mei 1998. Dengan kata lain, berlakunya UUD 1945 untuk kedua 

kalinya memiliki masa berlaku yang reatif panjang dibandingkan 

UUD sebelumnya, termasuk UUD 1945 periode proklamasi. 

berdasar hasil Pemilu 1955, sebenarnya Konstituante 

diberikan kewenangan konstitusional untuk menyusun sebuah 

UUD yang tepat sebagaimana diamanatkan dalam bab V Pasal 134 

UUDS 1950. Sejak 10 November 1956 hingga 2 Juni 1959, telah 

terjadi perdebatan yang hangat dalam tiga agenda pembahasan, 

yakni: pertama, dasar Negara (1957); kedua HAM (1958); dan 

ketiga pemberlakuan kembali UUD 1945 (1959).

Guna memperkokoh kedudukannya sebagai Presiden, 

Soekarno, malalui rapat Dewan Menteri tanggal 19 Februari 

1959 di Bogor, telah mengambil keputusan dengan suara bulat 

mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno 

dengan menegaskan kembali ke UUD 1945. Dalam putusannya 

mengatakan bahwa UUD 1945 lebih menjamin terlaksananya  

prinsip demokrasi terpimpin. Dan, demokrasi terpimpin ialah 

demokrasi. Adapun mengenai perubahan UUD 1945 dikembalikan 

pada pernyataan Pasal 37 UUD 1945.

Realitas politik ini semakin diperkeruh dengan suasana 

perpolitikan Indonesia yang mengkhawatirkan. Beberapa bentuk 

pemberontakan muncul sebagai artikulasi politik yang tidak 

terakomodasi, baik atas nama kepentingan lokal dan pertarungan 

idoelogis antara Negara dan warga  maupun pertarungan 

kekuasaan di lingkungan Angkatan Darat. Atas dasar itulah, 

Presiden Soekarno menyatakan Negara dalam keadaan darurat 

dan lalu  mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang 

menyatakan; pertama, pembubaran Konstituante; kedua, 

memberlakukan kembali UUD 1945, dan ketiga  penarikan 

kembali UUDS 1950 dan, dalam waktu sesingkat-singkatnya 

mendirikan lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 

1945.

Terpusatnya pemerintahan di tangan Soekarno 

memicu  kontrol atas pemerintahan melemah seiring 

dengan masuknya kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) 

dalam tubuh pemerintahan. Atas dasar itu, kelangsungan 

pemerintahan Indonesia mengalami suasana tidak kondusif dan 

memprihatinkan yang puncaknya terjadi pada peristiwa Gerakan 

30 September 1965 (Majda El-Muhtaj, 2015).

4. Lahirnya Amandemen UUD 1945

Secara historis perubahan UUD merupakan wacana 

penting bahkan menjadi perdebatan yang intens pada saat awal 

kemerdekaan Indonesia, atau meminjam istilah George McTurnan 

Kahin, newlyborn of Indonesia state (“bayi baru” Negara Indonesia). 

Sebagai wacana hal ini  menunjukkan bahwa isu perubahan 

UUD 1945 merupakan sebuah keniscayaan. Pesan moralnya 

yaitu  UUD 1945 harus benar-benar dapat sesuai dengan tingkat 

perubahan zaman Indonesia. Perubahan UUD merupakan paket 

terbesar dan terpentig dari sekalian paket reformasi. Perubahan 

ini sekaligus menjadi awal penentu bagi arah pembangunan 

nasional ke depan. 

Perubahan sebuah konstitusi harus dipahami secara objektif 

proporsional. Perubahan UUD bukanlah berarti menghilangkan 

nuansa dan rasa kesatuan anak-anak bangsa dalam ikatan NKRI, 

namun  harus dilihat sebagai jalan terbaik bagi kelangsungan masa 

depan bangsa dalam proses perubahan yang bertanggung jawab. 

Secara teoretis, Sri Soemantri dalam disertasinya menegaskan 

bahwa wewenang mengubah UUD yaitu  masalah hukum yang 

mengandung aspek politik. Proses perubahan UUD 1945, yang 

saat ini telah mencapai perubahan keempat, mutlak dilakukan 

dalam sebuah mekanisme yang salah. 

Perjalanan Amandemen UUD 1945 sepenuhnya berada 

dalam kewenangan MPR sebagaimana digariskan dalam Pasal 37 

UUD 1945. Posisi dan kedudukan MPR dengan kewenangannya 

ini  telah mengundang perdebatan yang tajam di kalangan 

warga . Pada tanggal 19 Oktober 1999, melalui Tap MPR 

No. IX/MPR/1999, Majelis menugaskan Panitia Ad Hoc I Badan 

Pekerja MPR (PAH I BP MPR) menyiapkan rancangan perubahan 

UUD 1945 untuk disahkan pada Sidang Tahunan MPR tanggal 

18 Agustus 2000. Perubahan I UUD 1945 terjadi pada 19 Oktober 

1999 dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 

Oktober 1999. Perubahan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, 

dan Pasal 21. Secara umum inti Perubahan I UUD 1945 menyoroti 

perihal kekuasaan Presiden (eksekutif). 

Perubahan II UUD 1945 ditetapkan pada Sidang Tahunan 

MPR tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000. Beberapa 

perubahan terdiri dari 5 bab da 25 pasal, yaitu Pasal 18. Pasal 

18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 

22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26, Pasal 27, Bab XA, Pasal 

28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 

28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, 

Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 26C.

124 ---

Perubahan III UUD 1945 ditetapkan dalam Sidang tahunan 

MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001. Beberapa perubahan 

yang dilakukan terdiri dari 3 bab dan 22 pasal, yaitu Pasal 1, 

Pasal 3, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 

8, Pasal 11, Pasal 17, Bab VIIA, Pasal 22C, Pasal 22D, Bab VIIB, 

Pasal 22E, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E, 

Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 

24C.

Perubahan IV UUD 1945 ditetapkan dalam Sidang Tahunan 

MPR tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus  2002. Beberapa 

perubahan terdiri atas 2 ba dan 13 pasal, yaitu, Pasal 2, Pasal 6A, 

Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24, Pasal 

31, Pasal 32, Bab XIV, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 37. Tap MPR 

ini  menyatakan bahwa dipandang perlu membentuk suatu 

Komisi Konstitusi (KK) yang bertugas melakukan pengkajian 

secara komprehensif tentang Perubahan UUD 1945.

Hasil Perubahan IV UUD 1945 sebagai hasil dari totalitas 

Perubahan UUD 1945 mengundang pro-kontra di kalangan 

warga . Selain muatan dan proses perubahannya sangat 

diwarnai dengan vested interest para politisi MPR, paradigma 

konstitusionalismenya pun dinilai “kabur” dari semangat 

kehidupan nasional Indonesia. Berbeda dengan KK versi MPR,  

yang sepenuhnya yaitu  hasil bentukan Badan Pekerja dan 

dipandang memiliki indepedensi yang “minor”, maka beberapa  

tokoh dan ilmuwan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik 

membentuk sebuah “proyek” komisi konstitusi independen 

yang bernama Koalasi untuk Kontitusi Baru. UUD 1945 yang 

diamandemen harus melalui proses kerja yang bijaksana, agar 

tercapai maksud mulia dari, baik versi MPR maupun dari Koalasi 

sendiri, untuk membangun kontitusi baru yang memiliki paradigm 

kerakyatan (Majda El-Muhtaj, 2015).

E. Jaminan  Konstitusi atas Hak Asasi  Manusia

1.  Materi HAM dalam UUD 1945

Menyikapi jaminan UUD 1945 atas HAM, ada pandangan 

yang beragam. Setidaknya ada tiga kelompok pandangan, yakni: 

pertama, mereka yang berpandangan bahwa UUD 1945 tidak 

memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif; kedua, 

mereka yang berpendangan UUD 1945 memberikan jaminan 

atas HAM secara komprehensif; dan ketiga, berpandangan bahwa 

UUD 1945 hanya memberikan pokok-pokok jaminan atas HAM. 

Menurut MAhfud, UUD 1945 hanya berbicara tentang “HAW” 

atau hak asasi warga Negara (atau HAM yang partikularistik). 

Selanjutnya menurut Mahfud memberi kesan bahwa Pembukaan 

dan Batang Tubuh UUD 1945 tidak memiliki semangat yang kuat 

dalam memberikan perlindungan HAM atau lebih menganut 

keinginan untuk membatasi HAM, menjadi sekedar HAW 

yang itu pun harus ditentukan dalam UU yang dibuat lembaga 

legislatif. Lebih tegas lagi, mahfud mengatakan bahwa di dalam 

berbagai analisis disebutkan salah satu penyebab terjadinya 

pelanggaan HAM sebab  konstitusi kita tidak sungguh-sungguh 

mengelaborasi perlindngan HAM di dalam pasal-pasalnya secara 

eksplisit.

Dahlan Thaib mengatakan bila dikaji baik dalam Pembukaan, 

Batang Tubuh maupun Penjelasan akan ditemukan setidaknya 

15 prinsip hak asasi manusia, yakni sebagai beriku: 1) hak untuk 

menentukan nasib sendiri; (2) hak akan warga Negara; (3) hak 

akan kesamaan dan persamaan di hadapan hukum; (4) hak untuk 

bekerja; (5) hak akan hidup layak; (6) hak untuk berserikat; (7) 

hak untuk menyatakan pendapat; (8) hak untuk beragama; (9) hak 

untuk membela Negara; (10) hak untuk mendapat pengajaran; 

(11) hak akan kesejahteraan sosial; (12) hak akan jaminan sosial; 

(13) hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan; (14) hak 

mempertahankan tradisi budaya; (15) hak mempertahankan 

bahasa daerah.

Menurutnya, ketentuan-ketentuan di atas cukup membuktikan 

bahwa UUD 1945 sangat menjamin HAM. Solly Lubis 

berpandangan bahwa UUD 1945 tetap mengandung pengakuan 

dan jaminan yang luas mengenai hak-hak asasi walaupun harus 

diakui secara redaksional formulasi mengenai hak-hak itu sangat 

sederhana dan singkat. Dalam UUD 1945 tidak ditemukan sebuah 

pengaturan yang tegas, akibatnya muncul berbagai interpretasi 

terhadap kualitas muatan dan jaminan UUD 1945 atas HAM. 

Para pendiri bangsa Indonesia telah berhasil memformulasikan 

sebuah tatanan kehidupan nasional berikut jaminan atas HAM, 

jauh sebelum warga  internasional merumuskan Deklarasi 

Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, 10 Desember 

1948. 

Periode keberlakuan UUD 945, sejak 18 Agustus 1945 sampai 

dengan 27 Desember 1945, niat agung yang disampaikan Soekarno 

di awal tetap tidak terpenuhi sebab  berhadapan dengan faktor 

sosio-politik yang berkembang pada waktu itu. Memaksakan 

pembukaan dan teks-teks pasal UUD 1945 lalu  diklaim 

komprehensif dalam mengatur HAM yaitu  juga sebuah 

pemikiran yang simplistik, apalagi jika dihubungkan dengan 

perubahan paradigma HAM dalam kehidupan dan tatanan 

warga  global (Majda El-Muhtaj, 2015).

2. Materi HAM dalam Konstitusi RIS 1949

Penekanan dan jaminan Konstitusi RIS atas HAM, secara 

histori sangat dipengaruhi oleh keberadaan UDHR/DUHAM yang 

dirumuskan oleh PBB pada 10 Desember 1948. Dalam konteks 

Negara-bangsa, maka diseminasi HAM versi PBB pada waktu 

itu sangat dirasakan memengaruhi konstitusi-konstitusi Negara-

negara di dunia, termasuk Konstitusi RIS 1949.

Pertama, hak-hak manusia sebagai pribadi/individu dapat 

dilihat dari gambaran pasal-pasal dalam Konstitusi RIS yang 

titujukan pada tabel di bawah ini.

Pasal ISI PROFIL HAM

7 ayat 1

Setiap orang diakui sebagai 

manusia pribadi terhadap 

UU

Hak diakui sebagai person 

oleh UU (The Right to 

recognized as a person 

under the Law)

7 ayat 2

Segala orang berhak me-

nuntut peradilan yang 

sama oleh UU

Hak persamaan di hadapan 

hukum (The right to 

equality before the law)

Pasal ISI PROFIL HAM

7 ayat 3

Segala orang berhak me-

nuntut perlindungan yang 

sama terhadap tiap-tiap 

pembelakangan dan terha-

dap tiap-tiap penghasutan 

untuk melakukan pembela-

kangan demikian.

Hak persamaan per-

lindungan menentang 

diskriminasi (The right to 

equal protection againts 

discrimination)

7 ayat 4

Setiap orang berhak men-

dapatkan bantuan hukum 

yang sungguh dari hakim-

hakim yang ditentukan 

untuk itu, melawan per-

buatan-perbuatan yang 

berlawanan dengan hak-

hak dasar yang diperkenan-

kan kepadanya menurut 

hukum.

Hak atas bantuan hukum 

(The Right to Legal assist-

ance)

8

Sekalian orang yang ada di 

daerah negara sama berhak 

menuntut perlindungan un-

tuk diri dan harta benda-

nya.

Hak atas keamanan per-

sonal (The Right to personal 

security)

9 ayat 1

Setiap orang berhak dengan 

bebas bergerak dan tinggal 

dalam perbatasan negara

Hak atas kebebasan berger-

ak (The Right to freedom or 

removement and residence)

9 ayat 2

Setiap orang berhak me-

ninggalkan negeri dan jika 

ia warga negara atau pen-

duduk kembali ke situ

Hak untuk meninggalkan 

negeri (The Right to leave 

any country)

10

Tidak ada seorangpun boleh 

diperbudak, diperulur atau 

diperhamba. Perbudak-

an, perdagangan budak,  

penghambaan dan segala 

perbuatan berupa apapun 

yang umumnya kepada itu, 

dilarang.

Hak untuk tidak di-per-

budak (The Right not to be 

subjected to slavery, servi-

tude, or bondage)

128 ---

Pasal ISI PROFIL HAM

11

Tiada seorang pun akan 

disiksa ataupun diperla-

kukan atau dihukum se-

cara ganas, tidak menge-

nal perikemanusiaan atau 

menghina

Hak mendapatkan proses 

hukum (The Right to due 

process of law)

12

Tiada seorang jua pun boleh 

ditangkap atau ditahan, se-

lainnya atas perintah untuk 

itu oleh kekuasaan yang 

sah menurut cara yang di-

terangkan dalamnya.

Hak untuk tidak dianiaya 

(The Right not to be subject-

ed to turtore, or to cruel, in-

human or degrading treate-

ment or punishment)

13 

ayat 1

Setiap orang berhak, dalam 

persamaan yang sepenuh-

nya, mendapat perlakuan 

jujur dalam perkaranya 

oleh hakim yang tak memi-

hak, dalam hal menetapkan 

apakah suatu tuntutan hu-

kuman yang dimajukan ter-

hadapnya beralasan atau 

tidak.

Hak atas peradilan yang 

adil (The Right to impartial 

judiciary)

13 

ayat 2

Bertentangan dengan ke-

mauannya tiada seorang 

jua pun dapat dipisahkan 

dari pada hakim, yang di-

berikannya kepadanya oleh 

aturan-aturan hukum yang 

berlaku.

Hak atas pelayanan hukum 

dari para hakim (The Right 

to an effective remedy by the 

competent national tribu-

nals)

129---

Pasal ISI PROFIL HAM

14 

ayat 1

Setiap oarng yang dituntut 

sebab  disangka melaku-

kan suatu peristiwa pidana 

berhak dianggap tidak ber-

salah, sampai dibuktikan 

kesalahannya dalam suatu 

sidang pengadilan, menu-

rut aturan-aturan hukum 

yang berlaku, dan ia dalam 

sidang itu diberikan segala 

jaminan yang telah ditentu-

kan dan yang perlu untuk 

pembelaan

Hak dianggap tidak ber-

salah (The Right to be per-

sumed innonence)

14 

ayat 2

Tiada seorang jua pun boleh 

dituntut untuk dihukum 

atau dijatuhkan hukuman, 

kecuali sebab  suatu atu-

ran hukum yang sudah ada 

dan berlaku terhadapnya.

Idem

14 

ayat 3

jika  ada perubahan 

dalam aturan hukum se-

perti ini  dalam ayat 

di atas maka dipakailah 

ketentuan yang lebih baik 

bagi si tersangka.

Idem

130 ---

Pasal ISI PROFIL HAM

18

Setiap orang berhak atas 

kebebasan pikiran keinsya-

fan batin dan agama atau 

keyakinan, begitu pula ke-

bebasan menganut agaman-

ya atau keyakinannya, baik 

sendiri maupun dalam ling-

kungannya sendiri dengan 

jalan mengajarkan, menga-

malkan, beribadat, menaati 

perintah dan aturan-aturan 

agama serta dengan jalan 

mendidik anak-anak dalam 

iman dan keyakinan orang 

tua mereka.

Hak atas kebebasan ber-

pikir dan beragama (The 

Right to freedom or thought, 

conscience, and religion)

19

Setiap orang  berhak atas 

kebebasan memiliki  dan 

mengeluarkan pendapat

Hak atas kebebasan ber-

pendapat (The Right to free-

dom of opinion and express)

21 

ayat 1

Setiap orang berhak de-

ngan bebas memajukan 

pengaduan kepada pengua-

sa, baik dengan lisan mau-

pun tertulis.

Hak atas penuntutan (The 

Right to petition the govern-

ment)

25 

ayat 1

Setiap orang berhak mem-

punyai milik, baik sendiri 

maupun bersama-sama 

orang lain.

Hak atas kepemilikan (The 

Right to own proverty alone 

as well as in association 

with others)

25 

ayat 2

Seorang pun tidak boleh 

dirampas miliknya dengan 

semena-mena

Hak untuk tidak dirampas 

hak miliknya (The Right to 

be arbitrary deprived of his 

property)

131---

Pasal ISI PROFIL HAM

27 

ayat 2

Setiap orang yang melaku-

kan pekerjaan dalam hal-

hal yang sama, berhak atas 

pengupahan adil yang men-

jamin kehidupannya ber-

sama dengan keluarganya, 

sepadan dengan martabat 

manusia.

Hak atas kerja (The Right 

to work and to pay for equal 

work)

28

Setiap orang berhak mendi-

rikan serikat kerja.

Hak untuk membentuk 

serikat kerja (The Right to 

labour union)

Sumber: (Majda El-Muhtaj, 2015).

Kedua,hak-hak asasi manusia sebagai bagian dalam 

keluarga juga ditegaskan dalam Konstitusi RIS, sebagaimana 

ada dalam Pasal 37 yang berbunyi “Keluarga berhak atas 

perlindungan oleh warga  dan Negara”. Elemen keluarga 

sebagau unit terkecil dalam sebuah Negara patut memperoleh 

jaminan konstitusi. 

Ketiga, manusia sebagai warga negara juga memiliki hak-

hak dasar yang memperoleh jaminan dalam Konstitusi RIS. 

Menariknya, status manusia sebagai warga negara tidaklah 

menghilangkan statusnya sebagai seorang pribadi/individu dan 

keluarga. Adapun hak sebagai warga negara, Konstitusi RIS 

mengaturnya sebagai berikut:

Pasal ISI PROFIL HAM

20

Hak penduduk atas kebebasan 

berkumpul dan berapat se-

cara damai diakui dan sekadar 

perlu dijamin dalam peraturan 

perundang-undangan.

Hak kebebasan ber-

kumpul (The Right to 

association)

132 ---

22 

ayat 1

Setiap warga negara berhak 

turut serta dalam pemerin-

tahan dengan langsung atau 

dengan perantaraan wakil-

wakil yang dipilih dengan be-

bas menurut cara yang diten-

tukan oleh undang-undang.

Hak turut serta dalam 

pemerintahan (The 

Right to take part in the 

government)

22 

ayat 2

Setiap warga negara dapat di-

angkat dalam tiap-tiap jabatan 

pemerintah.

Hak akses dalam pela-

yanan publik (The Right 

to equal acess to public 

service)

23

Setiap warga negara berhak 

dan berkewajiban turut serta 

dengan sungguh dalam perta-

hanan kebangsaan.

Hak mempertahankan 

negara (The Right to na-

tional defence)

27 

ayat 1

Setiap warga negara, dengan 

memenuhi syarat-syarat ke-

sanggupan, berhak atas peker-

jaan yang ada.

Hak mendapatkan pe-

kerjaan (The right to 

work, to free choice em-

ployment, to just and fa-

vourable conditions)

Sumber: (Majda El-Muhtaj, 2015).

Keempat, kewajiban asasi manusia dan negara. Sebagaimana 

dipahami bahwa hak sangat terkait dengan kebebasan dan 

kewajiban, maka sebagai pribadi, manusia memiliki kewajiban, 

begitu pula halnya negara. Penegasan ini tercantum dalam pasal 

23 yang berbunyi, ”setiap warga negara berhak dan berkewajiban 

turut serta dan sungguh-sungguh dalam pertahanan kebangsaan”. 

Pasal 31 juga menyatakan secara eksplisit, yaitu “setiap orang 

yang ada di daerah negara harus patuh kepada UU, termasuk 

aturan-aturan hukum yang tak tertulis, dan kepada penguasa-

penguasa yang sah dan yang bertindak sah”.

Mengenai kewajiban asasi negara, Konstitusi RIS tidak 

memakai  kata negara, melainkan penguasa yang tercantum 

dalam pasal sebagai berikut:

133---

Pasal ISI

24 ayat 1

Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau 

kerugian kepada termasuknya warga negara dalam 

sesuatu golongan rakyat.

35

Penguasa sesanggupnya memajukan kepastian dan ja-

minan sosial, teristimewa pemastian dan penjaminan 

syarat-syarat perburuhan dan keadaan-keadaan perbu-

ruhan yang baik, pencegahan dan pemberantasan pe-

ngangguran serta penyelenggaraan persediaan untuk 

hari tua dan pemeliharaan janda-janda dan anak-anak 

yatim piatu.

36 ayat 1

Meninggikan kemakmuran rakyat yaitu  suatu hal 

yang terus menerus diselenggarakan oleh peguasa, 

dengan kewajibannya senantiasa menjamin bagi setiap 

orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat ma-

nusia untuk dirinya serta keluarganya.

38

Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebu-

dayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. De-ngan 

menjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat 

tenaganya perkembangan kebangsaan dalam kebu-

dayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan.

39 ayat 1

Penguasa wajib memajukan sedapat-dapatnya perkem-

bangan rakyat baik rohani maupun jasmani, dan dalam 

hal ini teristimewa berusaha selekas-lekasnya mengha-

puskan buta huruf.

39 ayat 2

Dimana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan akan 

pengajaran umum yang diberikan atas dasar memper-

dalam keinsyafan kebangsaan, mempererat persatuan 

Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan 

peri kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan yang 

sama terhadap keyakinan agama setiap orang dengan 

memberikan kesempatan dalam jam pelajaran agama 

sesuai dengan keinginan orang tua murid-murid.

39 ayat 4

Terhadap pengajaran rendah, maka pengusaha berusa-

ha melaksanakan dengan lekas kewajiban belajar yang 

umum.

134 ---

Pasal ISI

40

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-

sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan 

rakyat.

41 ayat 1

Penguasa memberikan perlindungan yang sama kepada 

segala perkumpulan dan persekutuan agama yang di-

akui.

41 ayat 2

Penguasa mengawasi susaha  segala persekutuan dan 

perkumpulan agama patuh dan taat kepada undang-un-

dang, termasuk aturan-aturan hukum yang tak tertulis.

Sumber: (Majda El-Muhtaj, 2015).

berdasar gambaran di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

HAM dalam Konstitusi RIS menempati posisi penting yang 

menunjukkan terdapatnya sebuah jaminan dan perlindungan 

yang ideal. Meski Konstitusi RIS terbilang “sementara”, namun 

kenyataannya muatan-muatan hak asasi mendapatkan jaminan 

konstitusional. Jaminan atas hak-hak asai ini  semakin 

dikuatkan dengan terdapatnya kewajiban asasi yang harus 

dilaksanakan oleh penguasa/pemerintah.

Sebagaimana dipahami bahwa hak dan kebebasan menuntut 

jaminan dan perlindungan, maka hal ini  jelas membutuhkan 

tidak saja political will dari negara/penguasa, namun  juga political 

action. Dengan adanya kewajiban asasi, hal itu berarti negara 

memiliki  political action yang menuntut implementasi secara 

nyata.

3. Materi HAM dam UUDS 1950

Materi muatan UUDS 1950 yaitu  perubahan atas Konstitusi 

RIS 1949, maka perihal HAM juga di samping memiliki kesamaan 

secara umum, ada juga perbedaan-perbedaan yang prinsipil. 

Pencantuman hak-hak asasi manusia sebagai pribadi, keluarga 

warga Negara, dan kewajiban asasi, baik oleh pribadi, warga 

Negara maupun Negara dalam UUDS 1950, dinilai sangat 

sistematis. Bahkan, dengan masuknya beberapa pasal perubahan 

atas Konstitusi RIS 1949, dapat dikatakan bahwa UUDS 1950 

135---

membuat terobosan baru dalam jaminan HAM yang sebelumnya 

belum pernah diatur dalam HAM PBB Tahun 1948 Konstitusi RIS 

1949.

4. Materi HAM Pasca-Kembali ke UUD 1945

Todung Mulya Lubis dengan tegas mengatakan bahwa 

kembalinya berlaku UUD 1945 itu berarti bahwa jaminan 

konstitusi atas HAM menjadi tidak sempurna dan tidak tegas. 

Sisi fleksibilitas UUD 1945 memicu  fleksibel pula arah 

dan penegakan HAM di Indonesia. Akibatnya muatan HAM 

di dalam UUD 1945, menurut Mahfud MD, sangat tergantung 

dari konfigurasi politik tertentu. Tidak saja muatan HAM 

dalam UUD, namun  juga dalam segenap peraturan di bawahnya, 

sangat dipengaruhi oleh realitas dan konfigurasi politik tertentu. 

Kebijakan penguasa sebenarnya yaitu  manifestasi dari format 

dan paradigm pemerintahan yang dijalankan, apakah cenderung 

demokratis ataukah mengarah kepada otoritarianisme.

5. Materi HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945

Perubahan kedua UUD 1945 memasukkan perihal HAM 

menjadi satu bab tersendiri, yakni Bab XA mengenai Hak 

Asasi Manusia dengan 10 pasal. Banyak kalangan memandang 

bahwa pencantuman bab khusus mengenai HAM dalam UUD 

merupakan “lompatan besar” dalam sejarah ketatanegaraan 

Indonesia. Kehadiran perubahan Kedua UUD 1945 merupakan 

suatu kemajuan yang signifikan, sebagai buah dari perjuangan 

panjang dari para pendiri bangsa. Muatan HAM dalam perubahan 

Kedua UUD 1945 dapat dikatakan sebagai bentuk komitmen 

jaminan konstitusi atas penegakan hukum dan HAM di Indonesia. 

Pengaturan HAM juga masih dapat ditemukan pada ketentuan 

pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (1), dan (2), dan Pasal 28. Tidak 

dipungkiri dengan menjadikan perihal HAM dalam sebuah Bab 

tersendiri merupakan sebuah keberhasilan yang patut diapresiasi 

secara positif. 

Ketidakjelasan makna penegakan HAM terlihat dari Bab 

Pasal 27 ayat (3) dengan Bab XII Pasal 30 Ayat (1) tentang 

hak atas pembelaan Negara. Hal yang sama juga terjadi pada 

136 ---

Bab XA Pasal 28D dengan Bab X Pasal 27 Ayat (1) tentang hak 

atas equality before the law (persamaan di hadapan hukum). 

Begitu juga pada BAb XA Pasal 28F denga Pasal 28 tentang hak 

berserikat dan berkumpul. Muatan HAM lainnya yang sebenarnya 

tidak sejalan atau tidak sinkron, seperti pada Bab XA Pasal 28C 

yang menggabungkan hak atas kebutuhan dasariah dengan hak 

mendapatkan pendidikan dan seni budaya. Begitu juga halnya 

pada Bab XA Pasal 28E yang menggabungkan hak beragam dengan 

hak mendapatkan pekerjaan dan hak atas kewarga negaraan. 

Perkembangan generasi HAM, kelihatan dengan terang bahwa 

muatan HAM yang diatur dalam Perubahan Kedua UUD 1945 

tidak memiliki kejelasan. Materi muatan HAM dalam Perubahan 

Kedua UUD 1945, kelihatan sangat jauh dari sempurna. Materi 

muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945 tidaklah 

berdiri sendiri. Setidaknya, inspirasi dalam bentuk redaksional 

sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Tap MPR No.XVII/

MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, memberikan pengaruh yang besar 

dalam rumusan materi muatan HAM dalam Perubahan Kedua 

UUD 1945. Harus diakui bahwa pengaturan materi muatan HAM 

dalam UUD 1945, khususnya sesudah  berlakunya Perubahan 

Keempat UUD 1945 yaitu  sebuah keberhasilan sekaligus sebagai 

the starting point dalam usaha  penegakan hukum dan HAM di 

Indonesia. Perubahan Kedua UUD 1945, khususnya pada Bab XA 

tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan gerak yang 

signifikan bagi jaminan konstitusi atas HAM Indonesia (Majda 

El-Muhtaj, 2015).

6. Materi HAM dalam Peraturan PerUndangan-Undangan

Pengaturan HAM mengalami pasang surut yang tidak bisa 

dipisahkan dengan konfigurasi politik pemerintahan pada era 

tertentu. ada faktor yang kompleks, misalnya pada masa 

keberlakuan UUD 1945 (Periode I), Konstitusi RIS, 1949, dan 

UUDS 1950, yakni tidak kondusifnya kehidupan pemerintahan 

sebagaimana lazimnya. Pengaturan HAM pada masa Orde Baru 

tidaklah dalam bentuk piagam HAM, melainkan dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan. Orde Baru hanya mengakui 

137---

hak-hak hukum warga  sebagaimana telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Orde 

Baru membentuk sebuah komisi yang bernama Komisi Nasional 

HAM, yang disebut juga Komisi Nasional berdasar Keputusan 

Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Dengan 

pembentukan KOMNAS HAM ini  maka kelihatan dengan 

terang hubungan yang erat antara penegakan HAM di satu pihak 

dan penegakan hukum di pihak lainnya.

Tujuan pokok Komisi Nasional. Pertama, membantu 

pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelakssanaan hak 

asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam 

PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan kedua 

meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung 

terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan 

Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan warga  

Indonesia seluruhnya. Tahun 1998, melalui ketepatan MPR No. 

XVII/MPR/1998 tentang HAM, kembali ditegaskan eksistensi 

HAM. Tap MPR ini memberikan penegasan bahwa penegakan 

HAM dilakukan secara structural, cultural dan institusioal. 

Tujuannya yaitu  agar tercipta sikap menghormati, menegakkan, 

dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada 

seluruh warga .

Pada tanggal 9 Oktober 1998 Pemerintah mengeluarkan 

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional 

Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Sebagai bagian dari HAM, 

pada tanaggal 26 Oktober 1998 berlaku UU No. 9 Tahun 1998 

tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

UU ini memiliki nilai penting dalam menjamin hak kebebasan 

berpendapat sebagai HAM. Dalam rangka melaksanakan 

Ketepatan MPR No. XVII/MPR/1998 pada tanggal 23 September 

1999 diberlakukanlah UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yang 

disingkat menjadi UU HAM. Ini menegaskan dua hal prinsipil, 

yakni HAM dan KDM.

HAM yaitu  seperangkat hal yang melekat pada hakikat 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 

138 ---

dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap 

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia. KDM yaitu  seperangkat kewajiban yang jika  tidak 

dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya 

HAM.dalam hal kedudukannya merupakan paying dari seluruh 

peraturan perundang-undangan yang menyangkut HAM.

Untuk mmeperkuat usaha  penegakan HAM di Indonesia, 

RAN HAM, sebagaimana telah ditegaskan dalam Kepres No,129 

tahun 1998, berlaku selama lima tahun terhitung sejak 15 Agustus 

1998 hingga Desember Tahun 2004, maka dipandang perlu 

melakukan evaluasi atau kesinambungan RAN HA< untuk lima 

tahun berikutny, yakni tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. 

Titik berat RANHAM 2004-2009 yaitu  percepatan penegakan 

HAM yang tidak saja melibatkan komitmen lembaga-lembaga 

Negara, namun  juga partisipasi aktif warga  Indonesia. Guna 

menemukan langkah yang lebih sinergis, maka Panitia RAN HAM 

juga dibentuk di pusat (disebut dengan Panitia Nasional) dan di 

daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun Tugas 

Panitia Pelaksana RANHAM Daerah (Provinsi dan kabupaten/

kota) yaitu ; (1) pembentukan dan penguatan institusi pelaksan 

RANHAM; (2) persiapan harmonisasi Peraturan Daerah; (3) 

diseminasi dan pendidikan HAM; (4) penerapan norma dan 

standar HAM; dan (5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Penjambaran ketentuan HAM dalam UUD 1945 dalam 

peraturan-peraturan organic terbilang tidak berjalan secara 

simultan. Sebagai akibat dari multi-interpretasinya pasal-pasal 

HAM dalam UUD 1945 memicu  terabaikannya taraf 

konsistensi muatan HAM dalam peraturan perundang-undangan. 

Akibatnya, tidak ada jalan lain, yang sangat kentara dilakukan 

yaitu  melakukan sosialisasi HAM secara baik, misalnya 

dengan pembentukan Komnas HAM, Komnas Hak-hak Anak, 

Komnas Hak-hak Perempuan, dan RANHAM. Pembentukan 

“panitia-panitia” ini tidak dapat bejalan secara maksimal jika  

ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal HAM, baik dalam 

UUD 1945, maupun dalam ketentuan-ketentuan organiknya 

tidak berjalan secara konsisten dan konsekuen. Sosialisasi HAM 

139---

kepada warga  akan menemukan kendala yang signifikan 

saat  dasar pijakan normatif tentang HAM tidak diatur secara 

baik dan komprehensif.

Dari paparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut.

1. Konsep negara hukum lahir sebagai keharusan sejarah 

(historical necessity). Konstitusi muncul sebagai penegasan 

konstitutif atas HAM yang dijamin sepenuhnya oleh 

penyelenggara negara. Penegakan hukum dalam konsepsi 

negara hukum merupakan penegakan HAM dan indikator 

terpenting dari asas demokrasi.

2. Istilah HAM tidak ditemukan dalam UUD 1945. HAM dalam 

UUD 1945 diatur secara singkat dan sederhana. UUD 1945 

lebih berorientasi kepada hak sebagai warga negara (HAW). 

Dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 pengaturan HAM 

memuat pasal-pasal tentang HAM yang relatif lebih lengkap. 

Tidak hanya skala hak, perwujudan, dan penegakannya 

dapat dilihat melalui terdapatnya kewajiban-kewajiban dasar 

konstitusional. Pengaturan HAM ditegaskan pada Perubahan 

Kedua UUD 1945 Tahun 2000. Muatan HAM ini jauh melebihi 

ketentuan yang pernah diatur dalam UUD 1945. HAM diatur 

dalam sebuah bab tersendiri, yakni Bab XA tentang Hak 

Asasi Manusia yang terdiri dari 10 pasal, dari mulai Pasal 

28A sampai dengan 28J.

Seluruh konstitusi yang pernah belaku di Indonesia mengakui 

kedudukan HAM sangat penting. Hanya saja seluruh konstitusi 

itu berbeda dalam menerjemahkan materi muatan HAM dalam 

UUD. UUD 1945 periode I (1945-1949) hanya menegaskan 

kedudukan hak asasi warga (HAW). Konstitusi RIS 1949 (1949-

1950) dan UUDS 1950 (1950-1959) memberikan kepastian hukum 

yang tegas tentang Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia 

(Majda El-Muhtaj, 2015).

140 ---

BAB VII

DEMOKRASI 

DAN HAK ASASI MANUSIA  

A. Pendahuluan

Gelombang demokrasi di berbagai negara menjadi fenomena 

politik yang cukup menonjol semendak dekade 1970-an, seiring 

dengan berjatuhannya rezim-rezim otoritarian. Jumlah gelombang 

menuju demokrasi sejak dekade ini  menurut Huntington secara 

signifikan lebih banyak daripada transisi menuju ke arah sebaliknya. 

Pada periode di antara 1974 dan 1990, dalam catatan Georg Sorense, 

gelombang demokrasi berawal di Eropa bagian selatan (Yunani, 

Spanyol, dan Portugal). Gelombang berikutnya terjadi di Amerika 

Latin (Argentina, Uruguay, Peru, Ekuador, Bolivia, Brasil, dan 

Paruguay) dan Amerika Tengah (Honduras, El Salvador, Nikaragua, 

Guatemala, dan Meksiko). lalu , juga terjadi di Eropa Timur 

(Polandia, Ceska, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan bekas Republik 

Demokrasi Jerman), lalu Afrika dan negara-negara bekas Uni Soviet. 

141---

Akhirnya, terjadi di Asia sejak hampir selama periode tahun 1970-

an, seperti Papua Nugini, Thailand, pakistan, Bangladesh, Filipina, 

Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, dan Nepal (Winataputra, 2001).

Demokrasi menjadi populer dan universal dewasa ini disebab kan 

merupakan sistem politik terbaik yang pernah dicapai peradaban 

manusia. Dibandingkan dengan fasisme yang telah lama berlalu, 

serta komunisme dan pemerintah efektif, demokrasi liberal yang 

berpasangan dengan kapitalisme dalam kancah ekonomi membuktikan 

diri mampu bertahan dan bahkan semakin berkembang.

Menurut pendekatan alternatif, pendekatan ortodoks mencoba 

mengukuhkan ortodoksi demokrasi dengan argumentasi baru yang 

tidak banyak menawarkan penjelasan yang membantu. Pendekatan 

ortodoks dalam melihat fenomena gelombang demokratisasi yang 

berkembang universal dewasa ini lebih mendasarkan diri pada 

perjalanan dialektika historis yang membuktikan demokrasi liberal 

memang ideologi dan sistem politik terbaik sekaligus universal. 

Demokrasi tidak dapat dibangun dan dijalankan dalam keadaan 

lapar. Demokrasi hanya bisa tegak dalam warga  serba 

kecukupan. Pandangan demikian itu dalam realitas di beberapa 

negara tidak terbukti. Taiwan, Singapura, dan Cina yaitu  contoh 

negara dengan pencapaian kemajuan ekonomi dan kesejahteraan 

yang tinggi dalam struktur kekuasaan yang tidak demokratis atau 

sebaliknya, India bisa menjalankan demokrasi dalam situasi ekonomi 

yang stabil. 

Gelombang demokrasi dua dekade terakhir ini memang harus 

dijelaskan lebih mendalam, dalam berbagai konteks dan negara sebab  

tidak ada faktor tunggal yang memicu  gelombang ini . 

ada variable yang saling terkait di level internal dan eksternal 

masing-masing negara. Dalam artian gelombang demokrasi yang 

melanda negara-negara yang lepas dari kekuasaan otoritarian tidak 

serta-merta memuluskan transisi demokrasi menuju pembentukan 

negara demokrasi, beserta seluruh perangkat kelembagaan dan 

prosesnya pada keadaan yang sepenuhnya dalam kendali kekuatan 

pro demokrasi (Winataputra, 2001).

142 ---

B.  Demokrasi dan Negara Hukum di Indonesia

1. Transisi dan Konsolidasi Demokrasi

Transisi yaitu  tahap yang paling penting sebab  merupakan 

proses peralihan kekuasaan politik, namun  jalur yang ditempuh 

oleh setiap negara dan oleh setiap negara dalam proses transisi 

berbeda satu sama lain. Ada empat jalan atau jalur transisi 

menurut Donald Share.

a. Transisi inkremental, yaitu jalan demokrasi seacara bertahap 

yang bersifat gradual, yang melibatkan para pemimpin rezim 

yang sedang berkuasa,

b. Jalur transisi yang berlangsung secara cepat dengan 

melibatkan para pemimpin rezim secara konsensual,

c. Transisi lewat perjuangan revolusioner yang berlangsung 

secara bertahap dan nonkonsensual,

d. Transisi lewat perpecahan (revolusi, kudeta, keruntuhan, dan 

ekstriksi) yang berlangsung cepat tanpa melibatkan peran 

pemimpin rezim (Winataputra, 2001).

Dari keempat jalur ini , Share lebih menaruh perhatian 

serius pada jalur transisi yang dinilainya paling aman (damai) dan 

cepat tanpa menimbulkan perpecahan sesudah  transisi. Sementara 

itu, Samuel Huntington mengajukan empat jalan, yaitu: 

a. Jalan transformasi atau transisi menuju demokrasi yang 

diprakarsai oleh rezim yang berkuasa.

b. Transisi lewat transplacement atau negosiasi di tengah antara 

rezim yang berkuasa dengan kekuatan oposisi.

c. Jalan placement(pergantian) atau tekanan kekuasaan oposisi 

dari bawah.

d. Intervensi dari luar (Muladi,  1997).

Namun  demikian, apa pun jalur yang ditempuh masing-

masing negara, transisi demokrasi baru bisa dikatakan lengkap, 

menurut Juan Linz dan Alfred Stepan, saat  terjadi hal berikut.

a. Kesepakatan mengenai prosedur politik yang diperoleh sudah 

mencukupi untuk menghasilkan pemerintah yang terpilih.

143---

b. Suatu pemerintahan memiliki kekuasaan yang dihasilkan 

secara langsung melalui pemilihan umum yang bebas dan 

langsung.

c. Pemerintah memiliki kewenangan secara de facto untuk 

menerapkan kebijakan-kebijakan baru.

d. Kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif 

diperoleh melalui demokrasi baru, bukan melalui pembagian 

kekuasaan di antara lembaga-lembaga ini  secara de jure 

(Muladi,  1997).

Dalam transisi demokrasi, berlangsung juga konsolidasi 

demokrasi sebagai usaha  yang lebih terarah pada pemantapan 

atau legitimasi untuk menumbuhkan keyakinan warga  dan 

kalangan elite bahwa demokrasi yaitu  bentuk pemerintahan 

terbaik, aturan-aturan yang disediakan di dalamnya merupakan 

satu-satunya alat untuk memperoleh kekuasaan. Dengan kata 

lain, proses konsolidasi demokrasi mencakup peningkatan secara 

prinsipil komitmen seluruh elemen warga  pada aturan 

main demokrasi. Agenda konsolidasi yang ambisius ini  

memerlukan peningkatan aturan hukum baru, penumbuhan 

lembaga-lembaga baru, dan penguatan kapasitas lembaga-lembaga 

negara, sistem kepartaian, dan warga  sipil. Sementara itu, 

Juan Linz menyebutkan ada lima kondisi yang saling berkaitan 

dan menguatkan yang diperlukan agar demokrasi terkonsolidasi, 

yakni:

a. Kondisi yang memungkinkan pengembangan warga  

sipil yang bebas,

b. Adanya warga  politik yang otonom,

c. Kepatuhan dari seluruh pelaku politik utama, terutama dari 

para pejabat pemerintah demokratik baru,

d. Harus ada birokrasi negara yang dapat dipergunakan 

oleh pemerintah demokratik baru,

e. Keharusan akan adanya warga  ekonomi yang 

terlembagakan (Muladi,  1997).

Dalam kaitannya Pemilu pada dasarnya warga  sipil dapat 

menghancurkan rezim nondemokratis, namun  untuk kepentingan 

144 ---

konsolidasi, demokrasi harus menyertakan warga  politik. 

Konsolidasi demokrasi mensyaratkan adanya peningkatan 

apresiasi warga negara atas lembaga inti. Dalam konteks itu, 

kebijakan-kebijakan politik dan hukum HAM yang lahir di era 

transisi tidak saja berupa penghapusan hukum-hukum yang 

bertentangan dengan HAM, namun  juga pembentukan hukum-

hukum HAM baru yang mengemban misi penguatan warga  

sipil sejalan dengan demokrasi yang sedang dibangun.

Wacana lain penanganan pelanggaran HAM masa lalu di 

era transisi dan konsolidasi demokrasi yaitu  pengungkapan 

kebenaran fakta atas kebenaran terjadinya suatu peristiwa. Hak 

mengetahui kebenaran terkait dengan kewajiban melakukan 

investigasi, klarifikasi, penyelidikan ataupun prosekusi dan 

kompensasi bagi korban. Hak mengetahui kebenaran masa lampau 

itu mengimplikasikan kewajiban negara untuk “mengingat”. 

Kewajiban ini  berhubungan dengan tugas untuk melakukan 

klarifikasi, menjelaskan pada korban, keluarga, dan publik 

tentang apa yang terjadi serta memotivasinya tentang adanya 

kewajiban negara untuk melakukan perbaikan kedepan.

2. Transisi dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia

Pemerintahan pasca Orde Baru menyusun desain transisi 

dan konsolidasi demokrasi dengan memulai suatu politik hukum 

pemulihan hak-hak politik warga negara, serta menjamin 

kelangsungannya melalui berbagai regulasi dan deregulasi 

sebagaimana telah disinggung secara singkat di muka. Politik 

hukum transisional masa yang dipakai  untuk menemukan 

format politik yang sesuai dengan kehendak Soeharto, yaitu 

stabilitas politik sebagai basis bagi pembangunan ekonomi 

nasional.

Trasnsisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru sesungguhnya 

tidak dalam konteks transisi politik dari rezim otoritarian ke 

rezim otoritarian yang lain. Soeharto sama sekali tidak melakukan 

langkah-langkah pembaharuan hukum dan politik sebagaimana 

transisi rezim otoritarian ke demokrasi. 

Di negara yang masih ditandai oleh tingginya tingkat buta 

145---

huruf, rendahnya pendidikan, buruknya kondisi ekonomi, 

lebarnya kesenjangan sosial, dan mentalitas otoritarian, wilayah 

politik masih merupakan hak istimewa milik sekelompok kecil 

elite politisi. Di samping itu, sejarah politik Indonesia sejak zaman 

prapenjajahan hingga kemerdekaan tidak pernah mengalami 

gaya-gaya pemerintah selain patrimonialisme dan otoritarianisme.

Dari sekian banyak prasyarat itu, hal pertama yang harus 

diwujudkan yaitu  soal konsesus elite atau persetujuan elite. Hal 

ini melibatkan pengambilan keputusan tingkat tinggi, pemimpin 

organisasi, politisi, petinggi pemerintah, kamu intelektual, 

pebisnis, dan pembentuk opini.

Persetujuan elite yaitu  hal yang jarang terjadi dan susah 

dicapai. Mendamaikan elite yang berseteru untuk bernegosiasi 

tentang perbedaan mereka bukanlah hal gampang. Bila tercapai, 

menurut Burton dan Higley, akan ada dua akibat penting yaitu: 

1) terbentuknya pola kompetisi politik damai dan terbuka antara 

para elite, 2) terjadi transformasi ketidakstabilan yang berakibat 

pada rendahnya pengambilan kekuasaan secara paksa dan tidak 

disangka-sangka.

Persetujuan elite merupakan faktor krusial yang memberi 

andil besar pada kegagalan eksperimen demokrasi Indonesia di 

masa lalu. Namun, gelombang demokratisasi pada era reformasi 

ini menunjukkan perkembangan positif dalam kemauan yang 

lebih luas di kalangan elite politik untuk mencapai konsensus. 

Adanya konsesus elite itu di tandai oleh:

a. Persetujuan para elite melakukan perubahan cakupan 

mendasar pada konstitusi melalui amandemen beberapa 

pasalnya, dengan resistensi yang sangat minimal;

b. Ada kesepakatan dari para pemegang senjata dengan para 

elite negeri untuk tidak menghalangi atau membatasi proses 

demokratisasi;

c. Desentralisasi dan distribusi kekuasaan politik sebagai usaha  

menjaga kesatuan negara;

146 ---

d. Tercapai suatu kesepakatan di antara para elite baik individu 

maupun kolektif untuk loyal pada institusi dan praktik 

demokrasi;

e. Kesetiaan pada praktik dan institusi demokrasi dengan 

mengabaikan latar belakang ideologis dan identitas, 

mengantarkan proses pemoderasian pemikiran dan ideologi 

yang berada di ujung spektrum berbeda (Mansyur Effendi, 

1997).

3. Demokrasi dalam UUD 1945 Perubahan

Perubahan UUD 1945, selain mengubah norma-norma yang 

memungkinkan prinsip-prinsip negara hukum dapat diwujudkan, 

juga mengubah norma-norma demokrasi agar demokrasi 

prosedural dan demokrasi subtantif juga dapat diwujudkan. Kalau 

diperhatikan secara menyeluruh, materi perubahan pertama, 

kedua, ketiga, dan keempat UUD 1945 meliputi:

a. Mempertegas pembatasan