hak asasi manusia 4

hak asasi manusia 4

   Januari 26, 2024       mayatku

---

pembatasan kekuasaan presiden dimana jika 

sebelum perubahan, UUD 1945 memberikan kekuasaan 

kepada lembaga kepresidenan begitu besar, yang meliputi 

kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus, kini 

kekuasaan presiden terbatas pada kekuasaan eksekutif saja.

b. Mempertegas ide pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga 

negara, yang terlihat dalam pengaturan tentang kewenangan 

lembaga negara yang lebih terinci.

c. Menghapus keberadaan lemabaga negara tertentu (dalam hal 

ini DPA) dan membentuk lembaga-lembaga negara yang baru 

seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) dan Bank Sentral.

d. Mempertegas dan memperinci jaminan terhadap perlindungan 

HAM warga negara.

f. Mempertegas dianutnya teori kedaulatan rakyat, yang 

selama ini lebih terkesan menganut teori kedaulatan negara 

(Mansyur Effendi, 1997).

147---

Perubahan terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali, 

sebagaimana telah disebutkan di muka mempertegas dua hal 

kerangka hukum (dasar) demokrasi sekaligus, yaitu demokrasi 

prosedural berupa ditetapkannya prosedur dan mekanisme 

penentuan puncak jabatan politik eksekutif baik nasional maupun 

daerah melalui Pemilu langsung oleh rakyat. Perubahan ini 

menempatkan warga negara sebagai subjek hukum yang memiliki 

makna dan nilai politik serta hukum sekaligus dalam penentuan 

jabatan-jabatan politik.

4.  Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Konsep negara hukum merupakan konstruksi atas realitas 

sosial politik di era Yunani Kuno di mana dua filosof besar itu 

hidup dan menjadi bagian realitas politik waktu itu. Begitu pula 

halnya konsep negara hukum yang muncul dan berkembang pada 

warga  Eropa yang mengalami penindasan oleh kekuasaan 

raja yang absolut. Rakyat menginginkan pengaturan hubungan 

sesama rakyat melalui hukum sebab  rakyatlah yang berdaulat. 

Di dalam ajaran kedaulatan hukum, sumber kekuasaan tertinggi 

yaitu  hukum, bukan negara sebagai pemegang kedaulatan. 

Konsekuensinya yaitu  kepala negara harus tunduk kepada 

hukum.

Konsepsi gagasan kedaulatan hukum lalu  dikenal dan 

berkembang dalam konsep rechtsstaat dan rule of law. Kedua 

konsep sama-sama diterjemahkan menjadi negara hukum 

sehingga sering dipertukarkan setiap kali menyebut negara 

hukum, tidak terkecuali oleh ahli hukum tata negara sendiri. 

Penggunaan konsep negara hukum sebagai terjemahan dari dua 

konsep yang berbeda, yaitu rechtsstaat dan rule of law, secara 

akademis agaknya tidak terlalu dipersoalkan. 

The rule of law, mengandung tiga arti yaitu:

a. Absolutisme hukum untuk menentang pengaruh arbitrary 

power serta meniadakan kesewenangan-kesewenangan yang 

luas dari pemerintah,

b. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama 

semua golongan kepada hukum.

148 ---

c. Konstitusi bukanlah sumber, namun  merupakan konsekuensi 

hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh 

peradilan.

Sementara itu, rechtsstaat memuat empat unsur, yaitu:

a. Hak-hak asasi manusia,

b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-

hak,

c. Pemerintah berdasar peraturan-peraturan,

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan (Mansyur Effendi, 

1997).

Desakan untuk menempatkan hukum sebagai supremasi 

di atas politik merupakan konsekuensi cita negara hukum 

yang mengemukakan segera sesudah  berakhirnya kekuasaan 

otoritarian di banyak negara di ketiga benua ini . Desakan 

konseptual dan aksi-aksi nyata untuk mengakhiri dominasi politik 

(kekuasaan) di era otoritarian itu tidak saja terjadi di parlemen, 

namun  di kalangan kekuatan sipil lainnya seperti akademisi 

hukum, Pers, dan Lembaga Swadaya warga  (LSM).

Dengan meletakkan kekuasaan politik di bawah kekuasaan 

hukum, atau mendepersonalisasi kekuasaan serta membentuk 

otoritas impersonal, otoritas berada dalam konstitusi, serta suatu 

sistem aturan dan prosedur sehingga tidak ada manipulasi, 

penekanan, dan intimidasi. Dalam otoritas hukum itulah, proses 

proses penegakan hukum (peradilan) dapat dilaksanakan dengan 

fair, adil dan trasparan, sejalan dengan deklarasi universal 

HAM pasal 10 dan Traktat Internasional mengenai hak-hak 

kewarga negaraan yang menyatakan, “Setiap orang berhak dalam 

kesamaan yang penuh untuk diperiksa secara adil dan di depan 

umum oleh suatu pengadilan yang bebas dan tidak memihak”.

Dalam pasal 14 Traktat Internasional mengenai hak-hak 

warga negara dan politik antara lain disebutkan sebagai berikut.

a. Semua orang yaitu  sama di depan pengadilan dan badan-

badan peradilan.

b. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak 

untuk diperlakukan berdasar asas praduga tidak bersalah.

149---

c. Didalam menentukan sikap tuduhan pidana, setiap orang 

berhak mendapatkan jaminan berikut ini : a) diberitahu 

secepatnya dengan bahasa yang ia mengerti tentang 

tuduhan padanya, b) memperoleh cukup waktu dan fasilitas 

bagi persiapan pembelaannya, c) untuk diperiksa tanpa 

penundaan yang tidak cukup alasan, d) untuk diperiksa 

dalam kehadirannya, e) untuk memeriksa atau menyuruh 

memeriksa saksi-saksi yang melawan dia.

d. Dalam perkara yang melibatkan orang di bawah umur, harus 

ditempuh prosedur sedemikian rupa dengan mengindahkan 

usia mereka.

e. Setiap orang yang dijatuhi keputusan bersalah melakukan 

sesuatu kejahatan berhak mengjukan usaha  hukum.

f. Setiap orang yang telah diputus bersalah, namun  lalu  

dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan lebih tinggi sebab  

adanya kesalahan pengadilan atau ada bukti-bukti baru.

g. Seseorang berhak untuk tidak diadili atau dihukum kembali 

untuk suatu kejadian yang telah mendapatkan putusan yang 

berkekuatan hukum pasti atau telah dibebaskan (Mansyur 

Effendi, 1997).

5. Negara Hukum di Era Orde Baru

Para ahli ilmu politik dan hukum tata negara telah lama 

mengonstair bahwa pasang surut negara hukum Indonesia tidak 

lepas dari ambiguitas konsep negara hukum yang dirumuskan di 

dalam UUD 1945 itu sendiri. Rumusan dalam penjelasan UUD 

1945 yang menyatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar 

atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasar atas kekuasaan 

belaka (matchtstaat)” menunjukkan dua hal, yaitu:

a. Secara sadar  menempatkan “matchtstaat” sebagai yang 

primer dan “rechtsstaat” sebagai hal yang skunder,

b. Kekuasaan yaitu  lingkaran besar, sementara hukum (negara 

hukum) yaitu  lingkaran kecil yang berada dalam lingkaran 

besar.

Konstruksi nilai yang dibangun dalam UUD 1945 ini juga 

bersifat state oriented yang membuka peluang bagi lahirnya 

150 ---

sistem politik otoriter, monolitik, dan sentralistik. Pada masa 

Orde Lama gagasan negara hukum tenggelam dalam arus 

ideologi patrimonalisme Demokrasi Terpimpin. Rezim Demokrasi 

Terpimpin yang otoritarian itu berusaha mengubur habis 

gagasan dan konsep negara hukum dengan memberikan tafsir 

otoritarianistik UUD 1945 sebagai dasar untuk mengabsahkan 

praktik ketatanegaraan yang sesungguhnya menyimpangi 

konstitusi ini .

Pada awal Orde Baru memang dilakukan penataan kembali 

fungsi-fungsi kekuasaan negara, seperti eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif yang pada era demokrasi terpimpin dicampurkan. Pada 

awal Orde Baru itu pula dibangun sistem kekuasaan kehakiman 

yang otonom yang secara formal menutup intervensi eksekutif 

ke badan yudikatif. Tidak pula dapat disangkal penguasa baru 

pada saat itu bersikap toleran terhadap kebebasan berekspresi, 

khususnya kebebasan pers.

Kelemahan konstitusi sebagaimana dikonstruksikan dalam 

pasal-pasal di dalam UUD 1945 telah dicatat oleh banyak ahli 

sebgai sebab penting mudahnya kekuasaan, terutama presiden 

melakukan penyimpangan kekuasaan dari prinsip negara hukum 

demokratis ada lima kelemahan dasar (sebelum amandemen), 

yaitu sebagai berikut:

a. Sistem konstitusi di bawah UUD 1945 bersifat ‘sarat eksekutif’,

b. Tidak ada checks and balances,

c. UUD ini mendelegasikan terlalu banyak aturan konstitusional 

ke level undang-undang,

d. Di dalamnya ada beberapa  pasal yang bermakna ambigu 

alias rancu,

e. Konstitusi ini terlalu banyak bergantung kepada political 

goodwill dan integritas para politisi.

6. Negara Hukum dalam UUD 1945 Perubahan

a. Negara hukum pada perubahan pertama

Perubahan pertama bertujuan untuk memberikan 

penguatan kepada DPR, walau tidak mengubah hakikat 

151---

bahwa badan legislatif tidak hanya monopoli DPR. Badan 

ini memang memegang kekuasaan legislasi, namun tidak 

memicu  DPR menjadi badan legislatif tunggal sebab  

sebagian kewenangan legislasi tetap berada di tangan 

presiden. Presiden tetap memegang kekuasaan legislatif 

bersama-sama juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

b. Negara hukum perubahan kedua

Perubahan pertama dan kedua UUD 1945 telah memuat 

prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas mulai 

dianut oleh para perumus perubahan UUD 1945 seperti 

cermin dalam pasal 5 (1) dan pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5). 

Dengan kata lain, perubahan pertama dan perubahan kedua 

telah menghasilkan pemisahan kekuasaan dalam fungsi-

fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang 

sederajat dan saling mengimbangi.

c. Negara hukum perubahan ketiga

Perubahan ketiga dapat dikatakan sebagai perubahan 

yang paling mewarnai keseluruhan perubahan UUD 1945, 

selain sebab  jumlah pasal atau ayat yang berubah atau 

bertambah cukup banyak, namun  juga kandungan substansi 

yang diubah secara mendasar. beberapa  pengamat, menyebut 

perubahan ketiga sebagai perubahan yang memperkuat 

karakter demokratis dan fundamental bagi lembaga negara 

Indonesia.

d. Negara hukum perubahan keempat

Ide dan konstruksi normatif negara hukum pada perubahan 

keempat UUD 1945 sudah memasuki gagasan negara hukum 

yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan sosial 

warga . Cita-cita UUD 1945  sebagai konstitusi negara 

kesejahteraan, yang oleh Bung Hatta pernah diterjemahkan 

dengan perkataan negara pengurus, mulai secara eksplisit 

mengatur ke arah itu. Perubahan tentang pasal pendidikan 

dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial 

sudah secara eksplisit menegaskan substansi terpenuhinya 

hak-hak dimaksud sebagai fondasi bagi terpenuhinya hak-hak 

152 ---

yang lain, terutama di bidang hak-hak sipil dan hak politik, 

serta kelangsungan hidup dan kehidupan warga negara.

7. Perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Perubahan

Perubahan UUD 1945 bukan hanya perubahan redaksional, 

melainkan perubahan paradigma pemikiran yang sangat 

mendasar. Akan namun , mengenai bagaimana cetak biru dan desain 

makro penjabaran ide negara hukum itu sejauh ini belum pernah 

dirumuskan secara komprehensif. Membangun suatu negara 

hukum harus diletakkan dalam satu kesatuan sistem hukum yang 

mencakup elemen kelembagaan (elemen institusional), elemen 

kaidah (elemen instrumental), dan elemen perilaku para subjek 

hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan 

oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).

Dalam keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-

aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama 

lain itulah tercakup pengertian sistem hukum yang harus 

dikembangkan dalam kerangka negara hukum Indonesia 

berdasar UUD 1945. Jika dinamika yang berkenan dengan 

keseluruhan aspek, elemen, hierarki, dan komponen ini  

tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, hukum sebagai satu 

kesatuan sistem juga tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana 

mestinya.

Sebagai suatu sistem kesatuan sistem hukum, usaha  

perubahan perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan 

perubahan UUD 1945 seharusnya yaitu  bagian yang tidak 

terpisahkan dari pembangunan hukum nasional secara 

keseluruhan. Oleh sebab  itu, perubahan berbagai perundang-

undangan sebaiknya dilakukan secara terencana dan partisipatif 

dalam program legislasi nasional sekaligus bentuk legislatif 

review. Program legislasi nasional harus disusun pertama dan 

utamanya yaitu  untuk melaksanakan ketentuan dalam UUD 

1945. berdasar ketentuan UUD 1945, dapat dielaborasikan 

perundang-undangan yang harus dibuat dalam program legislasi 

nasional baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial (Sahdan, 

Gregorius, 2004).

153---

Dengan kata lain, perubahan sebagaimana telah dikemukakan 

masih memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dari pemerintah 

sebagai pemegang kekuasaan. Kewenangan lembaga-lembaga 

independen yang disebut dalam UUD 1945, pengaturan lebih 

lanjut lembaga-lembaga politik dan pemerintah, lembaga ekonomi, 

dan dunia usaha, lembaga yang menangani kesejahteraan sosial 

dan budaya, serta penataan sistem dan aparatur hukum harus 

ditegaskan dalam berbagai undang-undang sehingga substansi 

negara hukum dalam UUD 1945 perubahan terwujud dan 

dirasakan oleh rakyat.

C. Politik Hukum HAM di Era Reformasi 

1. Produk Hukum era Reformasi

Dalam sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia 

telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian 

(berdasar pada periode sistem politik) antara konfigurasi politik 

yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Sejalan 

dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik, maka karakter 

produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi tampil 

secara demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan bersifat 

responsif, sebaliknya saat  konfigurasi politik tampil secara 

otoriter, maka hukum-hukum yang dilahirkannya berkaraketr 

ortodoks (Mahfud MD, 2011).

Dengan demikian, perkembangan hukum-hukum privat atau 

hukum publik yang tidak berkaitan dengan gezgsverhouding dapat 

berjalan secara linear tanpa secara signifikan dipengaruhi oleh 

perubahan-perubahan politik. Tidaklah mengherankan jika 

Penpres No. 11 Tahun 1963 yang lalu  dijadikan UU NO. 

11/PNPS/1963 (tentang Tindak Pidana Subversi) diberlakukan 

oleh dua rezim yang bertentangan, yakni rezim Orde Lama dan 

Orde Baru meskipun selama berlakunya selalu digugat sebab  

Penpres/UU ini  memberi jalan bagi penguasa untuk 

melakukan tindakan represif yang keras bagi siapapun yang akan 

mengganggu posisi pemegang kekuasaan (Mahfud MD, 2011). 

Seperti yang diketahui bahwa UU No. 11/PNPS/1963 baru dicabut 

sesudah  reformasi tahun 1998 yakni pada saat gerak reformasi 

sedang bergelora. 

Temuan ini  tampak mengkonfrontasi juga terhadap 

kejadian-kejadian aktual yang menyusul reformasi tahun 1998. 

Tampak jelas dan terbukti secara gamblang bahwa “hukum 

sebagai produk politik” sangat ditentukan oleh perubahan-

perubahan politik. Begitu rezim Orde Baru di bawah kekuasaan 

Soeharto jatuh, maka hukum-hukum juga langsung diubah, 

terutama hukum-hukum publik yang berkaitan dengan distribusi 

kekuasaan, yakni hukum tata negara. Berbagai undang-undang 

bidang politik produk Orde Baru langsung diubah dengan 

pembongkaran atas asumsi-asumsi serta penghilangan atas 

kekerasan-kekerasan politik yang menjadi muatannya. Berikut 

beberapa contohnya.

a. UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya diganti 

dengan UU tentang Kepartaian. Jika semula rakyat dipaksa 

untuk hanya menerima dan memilih tiga organisasi sosial 

tanpa boleh mengajukan alternatif, maka seorang rakyat 

diperbolehkan membentuk parpol yang eksistensinya di 

parlemen bisa dibatasi oleh rakyat melalui Pemilu dengan 

pemberlakuan electoral threshold dan atau parliamentary 

threshold (Mahfud MD, 2011).

b. UU tentang Pemilu dibongkar dengan menghapus porsi anggota 

DPR dan MPR yang diangkat oleh presiden. Penyelenggara 

Pemilu juga dilepaskan dari hubungan struktural dengan 

pemerintah, dari yang semula diselenggarakan oleh Lembaga 

Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai oleh Menteri Dalam 

Negeri dialihkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang 

bersifat mandiri. Bahkan ketentuan tentang ini lalu  

dimasukkan di dalam UUD 1945 hasil amandemen yakni 

Pasal 22E Ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan umum 

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang 

bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

c. UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD 

dirombak sejalan dengan perubahan UU tentang Pemilu. 

155---

Perubahan atas UU ini sampai tahun 2004 secara prinsip 

hanya berisi pengurangan terhadap jumlah anggota DPR 

yang diangkat serta pengangkatan anggota-anggota MPR 

secara lebih terbuka, namun sejak Pemilu 2004 perubahan 

atas UU sudah meniadakan pengangkatan sama sekali dan 

memasukkan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga 

negara yang baru sejalan dengan amandemen atas UUD 1945 

yang menentukan bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan 

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

d. UU tentang Pemerintahan Daerah juga diganti, dari yang 

semula berasas otonomi nyata dan bertanggung jawab menjadi 

berasas ekonomi luas, dari yang secara politik sentralistik 

menjadi desentralistik. Asas otonomi luas ini bukan hanya 

dituangkan di dalam UUD 1945 hasil amandemen (perubahan 

kedua) yakni di dalam pasal 18 ayat (5) yang berbunyi 

“Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat “.

Selain dari contoh-contoh di atas, masih banyak UU lain 

yang diubah sejalan dengan perubahan politik dari Orde Baru ke 

reformasi. Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) 

dicabut, Dwifungsi ABRI dihapuskan, TNI dipisahkan dari POLRI, 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dihapus, 

Kekuasaan Kehakiman disatuatapkan, dan masih banyak contoh 

lainnya.

Pasca reformasi 1998 perubahan hukum bukan hanya 

mengantarkan pada perubahan berbagai UU seperti yang 

dicantumkan di atas, melainkan menyentuh juga peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) dan UUD 1945. Untuk 

tingkat Tap MPR yang mula-mula ditiadakan yaitu  Tap MPR 

No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila (P4) dan Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang 

Referendum, namun  akhirnya Tap MPR sendiri dinyatakan dihapus 

dari peraturan perundang-undangan sejalan dengan perubahan 

atau amandemen atas UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 mengubah hubungan antarlembaga 

negara dari yang vertikal-struktural menjadi horizontal-

fungsional sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR 

yang semula merupakan lembaga tertinggi negara diturunkan 

derajatnya menjadi lembaga negara biasa yang sejajar dengan 

lembaga negara lainnya, yaitu DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, 

MK, dan Komisi Yudisial. Dengan posisi MPR yang tidak lagi 

sebagai lembaga tertinggi negara, maka peraturan perundang-

undangan di dalam tata hukum kita tidak lagi mengenal Tap 

MPR sebagai peraturan. Tap MPR yang tadinya merupakan 

peraturan perundang-undangan derajat kedua sesudah  UUD 

tidak dapat lagi dikeluarkan sebagai peraturan perundang-

undangan dan tempatnya pada derajat kedua dalam hirarki 

peraturan perundang-undangan diganti oleh UU/Perpu yang 

semual menempati derajat ketiga. Pada saat ini memang masih 

dimungkinkan adanya Tap MPR, namun  bukan lagi sebagai 

peraturan melainkan sebagai penetapan, seperti Ketetapan 

tentang Penetapan Wakil Presiden jika Presiden berhalangan 

tetap. Peraturan bersifat umum-abstrak, sedang penetapan 

bersifat konkret-individual (Sahdan, Gregorius, 2004).

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa penghapusan Tap 

MPR sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan 

merupakan akibat dari perubahan atau amandemen atas UUD 

1945. Perubahan UUD 1945 sendiri merupakan agenda atau 

produk utama reformasi. Pada saat itu ada arus pemikiran kuat 

yang dimotori oleh berbagai kampus dan para pegiat demokrasi 

bahwa reformasi konstitusi merupakan keharusan jika kita 

mau melakukan reformasi. Alasannya krisis multidimensi yang 

menimpa Indonesia disebabkan oleh sistem politik yang otoriter 

sehingga untuk memperbaikinya harus dimulai dari perubahan 

sistem politik agar menjadi dmeokratis. Untuk membangun sistem 

yang demokratis perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 

sebab  sistem otoriter yang dibangun selalu masuk dari celah-

celah yang ada pada UUD 1945 ini . Menurut penelitian yang 

dilakukan Prof. Moh. Mahfud MD, tentang “Pengaruh Konfigurasi 

Politik Terhadap Karakter Produk Hukum” bahwa faktanya sistem 

politik yang otoriter selalu terjadi pada masa-masa berlakunya 

UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian Mahfud MD 

yang secara sederhana diragakan sebagai berikut:

Periode

Konfigurasi 

Politik

Karakter 

Produk Hukum

UUD 

yang berlaku

1945-1959 Demokratis Responsif

UUD 1945. 

Konst. RIS 1949, 

UUDS 1950

1959-1966 Otoriter Ortodoks UUD 1945

1966-1998 Otoriter Ortodoks UUD 1945

Dari ragaan ini , tampak bahwa sistem demokrasi 

hanya terjadi pada periode 1945-1959, sedang pada periode 

selanjutnya menampilkan otoriterisme. Artinya demokrasi 

dengan memakai  indikator-indikator tertentu hanya dapat 

berkembang pada saat UUD 1945 (sebelum diamandemen) tidak 

berlaku, dengan kata lain otoriterisme selalu berkembang dan 

mencengkeram pada periode-periode berlakunya UUD 1945 

yang asli. biasanya kelemahan-kelemahan UUD 1945 

yang menjadi pintu masuk bagi tampilnya otoriterisme itu 

diidentifikasikan sebagai berikut (Mahfud, 2011). 

Pertama, memuat ketentuan-ketentuan-ketentuan yang mem-

fokuskan kekuasaan pada lembaga eksekutif (executive heavy) 

yang dipimpin oleh presiden. Selain sebagai kepala eksekutif, 

praktis presiden menjadi ketua lembaga legislatif, sebab  jika 

presiden tidak mau menadatangani sebuah RUU yang disetujui 

DPR dan pemerintah, maka RUU ini  tidak belaku

Kedua, memuat ketentuan yang multi tafsir yang sebab  

sistemnya yang executive heavy itu maka penafsiran konstitusi 

yang harus diterima sebagai kebenaran yaitu  penafsiran yang 

dibuat presiden.

Ketiga, terlalu banyak memberi atribut kewenangan 

kepada lembaga legislatif untuk mengatur hal-hal yang sangat 

penting dengan undang-undang tanpa ada limitasi yang tegas 

di dalam UUD padahal presiden sangat dominan dalam proses 

pembentukan undang-undang. Banyaknya atribusi ini yang 

158 ---

memicu  isi undang-undang lebih banyak didominasi oleh 

kehendak-kehendak presiden.

Keempat, terlalu percaya pada semangat orang sebagaimana 

dinyatakan sendiri dalam penjelasn UUD 1945 sebelum 

diamandemen. Di dalam penjelasan UUD 1945 ini , 

dinyatakan bahwa UUD tidaklah terlalu penting sebab yang 

lebih penting yaitu  semangat penyelenggara negara, jika 

semangat penyelenggara negara baik, maka negara akan baik. 

Itulah kelemahan-kelemahan yang ada dalam UUD 1945 sebelum 

amandemen ini , dan itulah yang menjadi salah satu alasan 

diadakannya amandemen. Namun ada hal lain yang memperkuat 

alasan dilakukannya amandemen, yakni alasan konstitusi 

sebagai resultante atau produk kesepakatan politik sebagaimana 

diungkapkan KC Wheare, sebagai resultante, konstitusi 

merupakan kesepakatan pembuatnya sesuai dengan keadaan 

ekonomi, politik, sosial dan budaya pada saat dibuat.

2. Produk Hukum HAM 

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak-hak asasi manusia yaitu  hak yang dimiliki manusia 

sebab  martabatnya sebagai manusia dan bukan diberikan oleh 

warga  atau negara.  Semua manusia sebagai manusia 

memiliki martabat dan derajat yang sama dan dengan demikian 

memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Menurut 

Szabo tujuan hak asasi manusia yaitu  memepertahankan hak-hak 

manusia dengan sarana kelembagaan terhadap penyalahgunaan 

kekuasaan yang dilakukan oleh aparat Negara dan pada waktu 

yang bersamaan mendorong perkembangan pribadi manusia yang 

multidimensional. 

Dalam kaitannya dengan pengertian atau notion HAM dapat 

dibedakan antara an mordefinisi yuridis, politis, dalam deklarasi 

politik yaitu  Deklarasi umum hak-hak asasi yang diterima pada 

bulan Desember 1948. Tidak ada perbedaan hakiki antara UUD 

1945, Ketetapan No. II/MPR/1978 disatu pihak dan Deklarasi 

Universal HAM, yang ditetapkan oleh PBB. Namun, secara de 

facto para pendiri bangsa (Founding Father) yang merumuskan 

159---

UUD 1945 tidak mau memasukkan apa yang termuat dalam 

Deklarasi Universal sebab  apa yang termuat di dalamnya 

dirasa tidak sesuai dengan watak ideologi bangsa Indonesia.HAM 

sebagaimana yang dipahami di dalam dokumen-dokumen hak 

asasi manusia yang muncul pada abad ke-20 seperti Deklarasi 

Universal, memiliki  beberapa  ciri menonjol. Pertama, susaha  

kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas sebagai hak. 

Kedua, hak-hak ini dianggap universal, yang dimiliki oleh 

manusia semata-mata sebab  ia yaitu  manusia. Salah satu 

ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang 

yaitu  bahwa hak itu merupakan hak internasional. Ketiga, 

hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak 

bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem 

adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Keempat, hak 

asasi manusia dipandang norma-norma yang penting, dimana 

dalam deklarasi itu yaitu  sesuatu yang oleh para filsuf disebut 

sebagai prima facie right. Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan 

kewajiban bagi individu maupun pemerintah.Secara eksplisit 

hak-hak asasi dalam UUD 1945 itu sebagai hak-hak warga 

Negara dalam pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan tentu  saja 

dalam Pembukaan UUD 1945. Di masa Orde Baru, semangat dan 

jiwa yang bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 

1945 secara  murni dan konsekuen mendorong pengurus MPRS  

untuk mengadakan langkah-langkah guna membenahi dan 

menanggulangi pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM yang 

dilakukan oleh G 30 S/PKI. Hak-hak warga Negara di Indonesia 

diakui dan dijunjung tinggi namun  dalam kerangka solidaritas 

Indonesia, dalam konteks gotong-royong. Masalah-masalah yang 

tumbuh berkisar HAM di Indonesia cukup kompleks, baik secara 

teoritis maupun yuridis ada tiga macam pandangan.

a. Kelompok yang pertama berpendirian: Indonesia dengan 

ideologi Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, 

dan peradaban. Kecuali itu UUD 1945 secara eksplisit 

menjamin beberapa  hak fundamental untk para warga 

Negara.

b. Kelompok yang kedua: Menentang HAM, sebab menurut 

mereka HAM menyusahkan penyelenggara pemerintahan 

yang beriktikad baik.

160 ---

c. Kelompok yang ketiga: Mempertahankan HAM, mereka 

menunjukkan adanya fakta yang membuktikan adanya 

pelanggaran terhadap HAM. Mereka berusaha menyadarkan 

rakyat akan hak-hak fundamental mereka (Majda El-Muhtaj, 

2009).

Menurut Prof. Padmo Wiyono suatu hak kemanusiaan 

sebenarnya baru menjadi permasalahan jika  seseorang 

berada dalam lingkungan manusia lainnya. Rumusan hak-

hak manusia dikaitkan dengan hasrat bangsa Indonesia untuk 

membangun Negara yang bersifat demokratis dan yang hendak 

menyelenggarakan keadilan sosial dan kemanusiaan. HAM oleh 

suatu Negara diakui secara hukum dapat dirumuskan dan dibagi 

menjadi dua kategori:

a. Hak-hak yang hanya dimiliki oleh para warga Negara dari 

Negara yang bersangkutan (hak-hak warga negara).

b. Hak- hak yang pada dasarnya dimiliki semua yang berdomisili 

di Negara yang bersangkutan.

Era Reformasi 

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru yaitu  

adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi 

ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis 

keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. 

KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat 

terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat 

mencolok memicu  munculnya kerusuhan sosial. Muncul 

demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama 

kaum demonstran yaitu  perbaikan ekonomi dan reformasi total. 

Periode Reformasi diawali dengan pelengseran Soeharto dari 

kursi Presiden Indonesia oleh gerakan reformasi. Pada tanggal 21 

Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya 

sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil 

presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya 

kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

161---

Penegakan HAM pada Masa Reformasi 

Orde Reformasi membawa banyak perubahan ke arah yang 

lebih baik. Beberapa perubahan positif yang dibawa oleh reformasi 

pada periode jabatan presiden B.J. Habibie yaitu :

a. Kebijakan dalam bidang politik

Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima 

paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-

undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-

undang ini . 

1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. 

2. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan 

DPR/MPR. 

Kebijakan dalam bidang politik ini membawa pengaruh 

pada tata politik yang adil. Hak warga negara untuk 

mendapatkan kedudukan di bidang politik dan pemerintahan 

menjadi terbuka. DPR dan MPR mulai berfungsi dengan baik 

sebagai aspirasi rakyat untuk memperoleh hak-hak mereka 

(Majda El-Muhtaj, 2009). 

b. Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, 

terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk 

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya 

pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, 

serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Perbankan menjadi sektor yang penting untuk menjaga 

stabilitas ekonomi. Masalah utang negara dan inflasi 

memicu  warga  tidak berdaya untuk memperoleh 

kehidupan yang layak. Bank Indonesia menjadi pusat 

keuangan negara untuk mengatur aliran uang demi stabilitas 

ekonomi rakyat.

162 ---

c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam warga  

mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya 

partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. 

warga  bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada 

pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan 

pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi 

dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan 

permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP). Dengan 

pers, warga  dapat menyerukan aspirasi mereka. Hak 

warga  untuk mendapatkan informasi secara jelas 

dan terbuka pun mulai dibuka. Pelaksanaan Pemilu 

Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan 

Pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang 

demokratis. Pemilu ini  diikuti oleh 48 partai politik. 

Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie yaitu  

penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang 

memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah 

Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak 

pendapat di Timor Timur. Referendum ini  dilaksanakan 

pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. 

Hasil jajak pendapat ini  menunjukkan bahwa mayoritas 

rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor 

Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor 

Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik 

Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama 

Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

3. Beberapa Pelanggaran HAM pada Masa Reformasi 

Sekalipun ada berbagai pembenahan, di masa reformasi 

masih terjadi banyak pelanggaran HAM. Dalam beberapa hal, 

HAM sudah cukup ditegakkan. namun  dalam beberapa hal lain,  

pelanggaran HAM justru semakin marak sesudah  masa reformasi 

berlangsung. Berikut ini yaitu  beberapa kasus pelanggaran 

HAM yang terjadi pada masa reformasi.

163---

a. Kebijakan Anti  Rakyat Miskin 

Dalam pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya hak 

ekonomi sosial dan budaya, kinerja pemerintah sangat lemah. 

Pemahaman aparat pemerintah terhadap hak asasi, baik 

di lembaga eksekutif  – termasuk aparat penegak hukum 

maupun di lembaga legislatif menjadi hambatan utama bagi 

pelaksanaan instrumen-instrumen HAM internasional yang 

sudah diratifikasi. Pemahaman yang lemah terhadap hak 

asasi manusia, dan lemahnya komitmen untuk menjalankan 

kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak 

telah berdampak pada meluasnya pelanggaran HAM, 

khususnya terhadap warga yang lemah secara ekonomi, 

sosial dan politik. Ini diperparah dengan kebijakan/strategi 

ekonomi pasar yang pro-modal kuat yang telah membawa 

dua dampak di bidang aturan hukum/perundangan. Pertama, 

aturan hukum telah diskriminatif terhadap kaum miskin 

dan secara sistematis menghilangkan hak-hak dasar kaum 

miskin; Kedua, diabaikannya/tidak dijalankannya hukum dan 

peraturan yang secara substansial berpihak pada kelompok 

miskin. 

b.   Meningkatnya Pengangguran dan Masalah Perburuhan

Di antara regulasi yang disusun sepanjang tahun 2000 

hingga 2006, paling tidak ada tiga perundang-undangan 

yang selama tahun 2007 selalu mewarnai seluruh dinamika 

perburuhan. Perundang-undangan itu yaitu  UUNo 21 tahun 

2000 tentang Serikat Buruh, UU No 13 tahun 2003, dan 

UU No. 2 tahun 2004 yang mengatur tentang PPHI. Ketiga 

Undang-undang itu lalu  menjadi roh sistem perburuhan 

di Indonesia. Melalui UU No 13 tahun 2003, pemerintah 

mengundang para investor untuk membuka lapangan kerja 

dengan mengurangi “perlindungan” terhadap buruh. Tingkat 

upah yang tinggi di Indonesia sering dipandang membebani 

kaum pengusaha sehingga mereka menuntut agar biaya 

ini  ditekan. Alih-alih mengurangi jumlah pengangguran, 

justru PHK massa dilegalkan. Akibat PHK ini , ribuan 

buruh ikut menambah jumlah pengangguran. berdasar 

164 ---

survey yang dilakukan BPS, pada bulan Oktober 2005 tingkat 

pengangguran terbuka diperkirakan mencapai 11,6 juta 

oarang atau 10,84% dari angkatan kerja yang ada yaitu 106,9 

juta orang. Angka ini jauh lebih tinggi 700.000 dibandingkan 

awal tahun 2005. lalu  pada Februari 2006 angka 

pengangguran mencapai 11,10 juta orang (10,40%). Sementara 

itu, pada bulan Februari 2007, jumlah pengangguran terbukti 

tetap masih tinggi yaitu sekitar 10,55 juta dengan tingkat 

pengangguran terbukamencapai 9,75%. Hingga pertengahan 

tahun 2007, masih ada 60.000 kasus pemutusan hubungan 

kerja (PHK) yang belum terselesaikan. Nilai pesangon dari 

seluruh kasus ini  mencapai sekitar 500 milyar rupiah. 

Salah satu di antaranya yaitu  kasus PT. Dirgantara 

Indonesia (PT. DI). Selama kasus belum terselesaikan, 

agar tetap hidup, puluhan ribu buruh ini  lalu  

bekerja lagi dengan sistem kerja baru yang mencekik. Pada 

tahun 2007 buruh kembali diresahkan dengan Rancangan 

Peraturan Pemerintah (RPP) yang menurutnya akan 

mengatasi berbagai klausul kontroversial dalam undang-

undang ketenagakerjaan ini . Paket rancangan ini  

berisi dua judul RPP. Pertama, RPP tentang Perubahan 

Perhitungan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja 

dan Uang Penggantian Hak. Kedua, RPP tentang Program 

Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja (RPP Jaminan 

PHK). Singkatnya, paket-paket RPP ini  mengandung 

arti melestarikan sistem kontrak dan outsourcing dan 

mempertegas pelegalan PHK. Dengan demikian perjuangan 

kaum buruh menuntut hak-hak normatifnya akan semakin 

jauh dari realitas (Majda El-Muhtaj. 2009).

c.    Terabaikannya hak-hak dasar rakyat

Rubrik Fokus dalam Harian Kompas membuat deskripsi 

secara detail mengenai fenomena kemiskinan paling 

kontemporer di negeri ini . Ulasan Fokus ini antara lain 

menyebutkan bahwa pemerintah sudah semestinya merasa 

malu! Sudah membangun selama 60 tahun, dibekali wilayah 

yang sangat luas dan kaya sumber daya alam, iklim cuaca yang 

165---

kondusif, tanah yang subur, dan selama puluhan tahun rajin 

berutang miliaran dollar AS ke berbagai negara dan lembaga 

internasional, kok bisa sampai rakyatnya mengalami busung 

lapar atau mati kelaparan. Dibandingkan dengan negara-

negara tetangga di Asia seperti Malaysia, Thailand, Filipina, 

dan China, jumlah anak kurang gizi, angka kematian bayi, 

angka kematian ibu, anak putus sekolah, tingkat kemiskinan, 

tingkat pengangguran, tingkat pendapatan,dan berbagai 

indikator kesejahteraan lainnya, lebih buruk. Bahkan 

dibandingkan Vietnam pun Indonesia kalah. Merebaknya 

kasus busung lapar dan beberapa  penyakit lain yang 

diakibatkan oleh kemiskinan, juga menunjukkan kegagalan 

pemerintah memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan 

kesehatan sebagai hak paling dasar minimum rakyat. 

Meskipun tidak semua kasus malnutrisi yaitu  akibat faktor 

ekonomi, kasus busung lapar yang mengancam sekitar 1,67 

juta atau delapan persen dari total anak balita di Indonesia 

diakui terkait erat dengan rendahnya daya beli dan akses 

warga  miskin ke pangan. 

Masih  tingginya tingkat kelaparan di warga  

menunjukkan ada yang tidak beres dengan kebijakan 

pembangunan. Secara normatif orientasi kebijakan 

pembangunan memang telah berubah. Pemenuhan hak 

dasar rakyat merupakan salah satu komitmen yang tertuang 

dalam Strategi Pembangunan Nasional 2004-2005. Namun 

pada kenyataanya, implementasi kebijakan itu hingga 

sekarang sepertinya belum berubah dimana pembangunan 

masih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, dengan 

mengabaikan pemerataan dan keadilan.

Melihat seluruh kenyataan yang ada penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa HAM di Indonesia sangat 

memprihatinkan dan masih sangat minim penegakannya. 

Sekalipun terjadi perubahan saat  bangsa Indonesia 

memasuki masa reformasi, namun  toh tidak banyak perubahan 

yang terjadi secara signifikan. Banyaknya pelanggaran HAM 

yang terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti: 

166 ---

terjadinya krisis moral di Indonesia, aparat hukum yang 

berlaku sewenang-wenang, kurang adanya penegakan hukum 

yang benar, dan masih banyak sebab-sebab yang lain. Maka 

untuk dapat menegakkan HAM di Indonesia perlu: 

a. Kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi,

b. Aparat hukum yang bersih, dan tidak sewenang-wenang,

c. Sanksi yang tegas bagi para pelanggara HAM, dan

d. Penanaman nilai-nilai keagamaan pada warga  

(Halili, 2016).

Penegakan HAM di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah namun  juga tanggung jawab semua umat manusia. 

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati manusia. Melanggar 

dan menciderai HAM berarti juga menciderai kasih dan kebaikan 

Allah dan umat manusia.

C.  Politik Hukum Ham di Era Demokrasi

1.  Hukum HAM Responsif 

Munculnya gagasan hukum responsif bermula dari kegelisahan 

Philippe Nonet dan Philp Selznick terhadap ketidakmampuan 

hukum di Amerika menghadapi problem sosial yang muncul 

saat itu. Protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran 

lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan 

kekuasaan yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1950-an, 

telah mengecewakan Nonet dan Selznick yang akhirnya berpikir 

menemukan jalan menuju perubahan agar hukum bisa mengatasi 

persoalan-persoalan itu                                             

Dalam pandangan mereka, hukum di Amerika era itu hanya 

dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku legalistik 

tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum ini  dengan pers yang 

harus ditangani. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin 

pengaturan dari penguasa yang menekankan aspek legitimasi 

dari peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal semestinya teori 

hukum hendaknya tidak buta terhadap konsekuensi sosial dan 

tidak kebal terhadap pengaruh sosial. 

Memahami kenyataan itu, mereka lalu  mencoba 

memasukkan unsur-unsur dan pengaruh ilmu sosial ke dalam 

ilmu hukum dengan memakai  strategi ilmu sosial. Ada 

perspektif ilmu sosial yang harus diperhatikan untuk bekerjanya 

hukum secara keseluruhan sehingga hukum tidak hanya 

mengandung unsur pemaksaan dan penindasan. Pendekatan 

ilmu sosial memperlakukan pengalaman hukum sebagai sesuatu 

yang berubah-ubah dan kontekstual. 

Dengan hukum responsif, Nonet dan Selznick menjanjikan 

tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Model perkembangan 

dapat disusun ulang dengan fokus pada hukum otonom dengan 

menunjuk pada konflik-konflik pada tahapan ini  yang 

menimbulkan tidak hanya risiko kembalinya pola-pola represif, 

namun juga kemungkinan terjadinya responsivitas yang lebih 

besar. 

berdasar konsepsi Nonet dan Selznick serta kegagalan 

politik hukum HAM dalam berdasar menyelesaikan 

pelanggaran HAM masa lalu di era reformasi, studi ini mengi 

pembuatan hukum HAM responsif. Konsepsi responsif yang 

dimaksud di sini yaitu  pembuatan hukum HAM harus diproses 

secara partisipatif dengan substansi yang responsif terhadap 

kebutuhan dan aspirasi sosial sesuai realitas hak asasi manusia 

di Indonesia. 

Proses partisipatif mensyaratkan dua hal. Pertama, DPR 

meletakkan dirinya sebagai kekuatan politik formal warga  

dan tidak memerankan diri sebagai konseptor undang-undang, 

apalagi memonopoli proses lahir hingga evaluasi produk 

perundang-undangan. Proses pertisipatif menurut Habermas 

mensyaratkan memperluas perdebatan politis dalam parlemen ke 

warga  sipil. 

Pengambilan keputusan politik bukan hanya aparat negara 

dan wakil rakyat, melainkan seluruh warga negara berpartisipasi 

di dalam wacana bersama. Kedaulatan rakyat bukanlah 

substansi yang membeku di dalam perkumpulan para wakil 

rakyat, melainkan ada dalam pelbagai forum warga negara, 

organisasi nonpemerintah, gerakan sosial.

Kedua, mensyaratkan organisasi warga  sipil menjadi 

kekuatan intelektual mengkaji merumuskan kebutuhan hukum 

warga . Perpaduan DPR yang sejatinya yaitu  representasi 

(politik) rakyat dengan organisasi warga  sipil diproyeksikan 

mampu substansi hukum HAM yang memiliki kekuatan 

penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfill) HAM yang 

kontekstual dengan demokrasi warga , bukan produk hukum 

HAM yang responsif terhadap politik.

Konsepsi proses partisipatif di atas tentu saja memerlukan 

untuk memperjelas prosedur-prosedur dan proses kelembagaan 

lanjut partipasi bisa dilaksanakan. usaha  ini  yang 

dapat menjamin mensyaratkan tidak hal-hal di antaranya: (1) 

mewajibkan negara mempublikasikan perencanaan produk 

peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, dan 

memberikan kesempatan kepada kelompok warga  strategis 

berpartisipasi, (2) tersedianya sistem informasi dan dokumentasi 

yang sistematis, bebas dan mudah diakses, (3) adanya jaminan 

prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi warga  

untuk terlibat secara efektif, (4) tersedianya prosedur yang 

menjamin publik bisa mengajukan inisiatif pembuatan RUU, (5) 

adanya pengaturan yang jelas mengenai dokumen dasar yang 

wajib tersedia dan bebas diakses publik, seperti antara lain: 

naskah RUU, notulensi pembahasan, catatan-catatan (Halili, 

2016). 

Bagian penting prinsip partisipasi dalam konsepsi responsif 

bidang HAM yaitu  sifat afirmatif yang dilegalisasi melalui 

peraturan perundang-undangan sebagai respons atas kebutuhan 

riil warga . Jika pada aspek hak sipil dan hak politik (HSP) 

prinsip kebebasan dikerangka sebagai ruang pemenuhan hak-hak, 

bidang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (HESB) dikonstruksikan 

sebagai aksi afirmatif untuk tujuan equal opportunity agar 

kelompok atau golongan tertentu yang rentan, memperoleh 

peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain yang 

kuat. Sebagai tindakan afirmatif, kebijakan yang diambil yaitu  

kebijakan yang memberi posisi hukum HESB sebagai hak yang 

bisa dikomplain pemenuhannya secara hukum (justiciable).

169---

HSP dan HESB yaitu  problem utama dan kebutuhan dasar 

mayoritas rakyat Indonesia sebab  belum pernah menikmati 

perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM produk 

hukum HAM kedua hak ini  sepanjang sejarah republik ini. 

Memang menjamin HSP dan menomorduakan HESB sama artinya 

tidak memberikan jaminan kepada hak HSP kepada mayoritas 

rakyat. Begitu sebaliknya, memprioritaskan HESB dan abaikan 

HSP sama dengan apa yang dilakukan negara-negara otoritarian 

terhadap penduduknya yang menjaga “perut rakyatnya tetap 

kenyang”, namun  membelenggu akal sehatnya.

Proses perubahan UUD Proses pembuatan peraturan 

perundang-undangan semenjak 1945 tidak mengalami perubahan 

yang signifikan dibanding sebelumnya. Kewenangan pemerintah 

masih tetap dominan inisiator UU yang representasi rakyat tidak 

memiliki kemampuan memakai  hak inisiatif mengajukan 

sehingga mengikuti saja paradigma, proses, dan alur berpikir 

RUU yang konteks eksekutif. Akibatnya makna pembuatan 

hukum, termasuk hukum HAM dalam perubahan UUD 1945 yang 

menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan menjadi tidak 

terwujud. Peraturan perundang-undangan bidang HAM yang 

dibuat masih bersifat top down yang menempatkan rakyat yang 

akan menjadi tujuan pengaturan sebagai objek pasif. Konstruksi 

normatif bagi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM 

sepenuhnya konstruksi pemerintah dan DPR. 

Dalam konteks Indonesia pasca Orde Baru, perubahan 

paradigma juga merupakan tuntutan realistis bagi perubahan 

paradigma pembuatan hukum yang bersifat tidak partisipatif dan 

berorientasi sepenuhnya kepada produk-produk hukum represif 

untuk kepentingan kekuasaan (pemerintah), ke arah paradigma 

pembuatan hukum yang bersifat partisipatif untuk kepentingan 

warga . 

Philippe Nonet dan Philip Selznick yang mengintroduksi 

teori hukum respons menegaskan bahwa responsivitas hukum 

ditentukan pada seberapa kuat konstruksi hukum dibangun 

berdasar kebutuhan-kebutuhan sosial. Kebutuhan-kebutuhan 

sosial yang dimaksud Nonet dan Selznick tentu saja kontekstual, 

170 ---

yaitu di mana dan untuk siapa hukum itu akan diberlakukan 

sehingga hukum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan. 

Dalam pandangan hukum responsif, hukum tidak hanya 

memberikan sesuatu yang bih sekadar hukum formal atau 

prosedural, namun  juga mengakomodasi kebutu warga , serta 

mampu mengenali kebutuhan publik, dan yang paling penting 

bisa mewujudkan keadilan kepada warga , yaitu tercapainya 

keadilan substantif. 

Dilihat dari penafsiran, produk hukum yang berkarakter 

responsif memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat 

penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan. 

Peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang 

bersifat teknis. Oleh sebab itu, produk hukum responsif harus 

memuat hal-hal penting secara rinci, yang menutup peluang bagi 

pemerintah untuk membuat penafsiran tersendiri secara sepihak.

Penegakan atau pemenuhan HAM untuk meningkatkan 

kualitas hidup kelompok rentan harus dimulai secara serempak 

dilakukan dari “luar” dan “dalam”. Dari luar dilakukan melalui 

proses-proses politik yang egaliter, yang menempatkan rakyat 

sebagai subjek dan sasaran kritis perlindungan. Dari “dalam” 

dilakukan melalui proses pendidikan menuju ke kesadaran hak 

untuk melepaskan diri dari rasa ketergantungan, menuju ke 

arah terwujudnya legal literacy, yaitu situasi kesadaran akan 

pemilikan hak di kalangan khalayak awam.

Gerakan penyadaran hukum pun dilakukan dengan strategi 

dan pengorganisasian yang lain. Bukan lagi strategi untuk 

menyadarkan rakyat akan kewajiban-kewajiban (semata) seperti 

yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan pada era 

rezim Orde Baru, namun  strategi untuk menyadarkan mereka 

tentang hak-hak dan batas-batas hak mereka Gerakan kesadaran 

hak ini memang harus lebih banyak dikerjakan oleh organisasi 

organisasi nonpemerintah yang sejak lama menganut kebijakan 

populis (Halili, 2016).

Gerakan memberantas buta hak” pada dasarnya tidak lagi 

mempercayai mitos dalam doktrin hukum Itulah doktrin klasik, 

171---

yang meyakini “setiap manusia warga negara itu berkedudukan 

sama di hadapan hukum dan kekuasaan sudah waktunya 

untuk dikritik dan dipertanyakan kebenaran riilnya. Kesamaan 

kedudukan di hadapan hukum dan kekuasaan, jika  tidak 

didukung oleh kesamaan status ekonomi sebagaimana yang 

dijamin oleh hak-hak ekonomi yang asasi, tidaklah akan bisa 

mengubah keadaan.

 Gerakan sadar hak yaitu  tindakan afirmatif yang tidak 

bisa dilihat diskriminatif keadaan Dengan kata lain, distribusi 

dan/atau pengakuan hak menurut hukum perundang-undangan 

haruslah dikonfigurasikan secara sadar dan realistis sedemikian 

rupa sehingga mereka tergolong miskin dan buta hak akan 

memperoleh hak, dan/atau perlindungan hak dalam yang relatif 

lebih besar daripada apa yang dapat diperoleh oleh mereka proporsi 

yang telah mapan. Kesamaan kedudukan dalam memperoleh 

kesempatan berekonomi itulah yang justru menjamin kesamaan 

kedudukan di hadapan hukum dan akan pemerintahan.

 2.  Politik Hukum Hak Sipil Politik (HSP)

 a.  Responsivitas UUD 1945 terhadap HSP 

Tuntutan komitmen kemanusian sebagaimana telah 

dijelaskan di atas tidak saja diarahkan pada perlindungan, 

penghormatan, dan pemenuhan HAM dari kemungkinan 

tindakan langsung negara sebab  kekuasaan yang tidak 

demokratis atau sikap diam atau membiarkan lari negara, 

namun  juga dominasi kelompok-kelompok warga  yang 

memiliki kekuatan atas kelompok-kelompok warga  

yang lemah. 

Paradigma perlindungan, penghormatan dan pemenuhan 

HAM tidak lagi menempatkan HSP sebagai prioritas dan 

HESB sebagai pilihan yang sepenuhnya disandarkan kepada 

kemampuan negara, namun  menjadi kebutuhan simultan 

setiap manusia dan warga . Politik hukum HSP dalam 

UUD 1945 perubahan pertama-tama menguatkan eksistensi 

Presiden menjadi lebih terkontrol, memberikan kewenangan 

besar kepada DPR, menegaskan dan menguatkan hak 

172 ---

berorganisasi, bereksperesi, berpendapat, serta memperkuat 

eksistensi lembaga yudisial.

Penerjemahan kedaulatan ke dalam HSP antara lain 

diwujudkan melalui pemilihan umum langsung untuk memlih 

anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden, gubernur, serta bupati atau walikota. Selanjutnya 

menegaskan hak kewenangan DPR sebagai representasi 

rakyat dalam pembuatan UU; menghapus diskriminasi 

terhadap warga negara Indonesia yang dimuat dalam Pasal 

2615 dan Pasal 2 yang 1945 Melalui pasal lahir UU No. Tahun 

2006 tentang Kewarga negaraan membebaskan mereka dari 

UU yang bersifat hukum HSP turunan kedaulatan menjamin 

kemerdekaan berserikat terumus dalam Pasal 28 yang dan 

berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisandan tulisan. 

Pasal ini  diperluas menjadi Pasal 28A sampai 28J 

sehingga cakupan SP menjadi lebih luas dan rinci. 

Politik hukum HSP berikutnya yaitu  merasionalisasi 

kekuasaan Presiden agar sesuai dengan prinsip negara 

hukum dan demokrasi. Langkah pertama bidang ini 

yaitu  menempatkan kedaulatan rakyat sebagai penentu 

diperolehnya jabatan Presiden melalui mekanisme Pemilu 

langsung. 

Rasionalisasi yang kedua yaitu  membatasi jabatan 

Presiden. Substansi ketentuan Pasal UUD 1945 sesungguhnya 

yaitu  perlindungan HSP yang bersifat mencegah lahirnya 

kekuasaan politik secara tidak terbatas, yang dapat 

memicu  penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran 

HAM sebagaimana terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. 

Dengan membatasi masa jabatan Presiden, berarti mencegah 

potensi terulangnya penyalahgunaan kekuasaan dengan 

segala konsekuensi pada HAM.

 Politik hukum pemilihan dan pembatasan jabatan 

Presiden di atas dilengkapi pula dengan jaminan konstitusi 

tentang kemungkinan pemberhentian Presiden dan atau 

Wakil Presiden jika  melanggar hukum. 19 Kewenangan 

yang diberikan UUD 1945 kepada MPR, DPR, dan MK untuk 

173---

melakukan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden 

ini  menjadi garansi bahwa ada institusi negara yang 

bisa melindungi HSP dari kemungkinan Presiden dan atau 

Wakil Presiden melanggar HSP warga negara. 

Jaminan akan peradilan yang merdeka juga semakin kuat 

sesudah  perubahan UUD 1945. Dengan jaminan ini, maka 

secara normatif ada penguatan pada penghormatan 

Lebih-lebih sesudah  di bidang persamaan di depan hukum dan 

perlindungan HSP perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, 

kekuasaan kehakiman mendapat tambahan satu jenis 

mahkamah lain yang memiliki  kedudukan yang setingkar 

atau sederajat dengan Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah 

Konstitusi (MK). 

Kewenangan MK yaitu  melakukan Jndicial Reuven (R) 

terhadap UU yang berada bawah UUD 1945 yang melanggar 

hak-hak konstitusional warga negara. Dengan kewenangan 

itu, MK telah menjadi lembaga penjamin (institutionalqurante) 

bagi HAM, khususnya warga negara. 

Politik hukum HAM perlindungan HSP melalui penguatan 

kedudukan dan kewenangan yudisial (MK) di atas diperkuat 

pula oleh kehadiran Komisi Yudisial (KY) lembaga Meskipun 

lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, 

sebab  keberadaannya dalam 1945 Bab IX tentang Kekuasaan 

kehakiman, substansi keberadaan KY tidak dapat dipisahkan 

dari kekuasaan kehakiman. KY berwenang mengusulkan 

pengangkatan Hakim Agung dan memiliki  kewenangan 

lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keleluhuran martabat, serta perilaku hakim. 

Pentingnya kualitas dan intensitas pengawasan terhadap 

hakim dilakukan oleh lembaga independen sebab  selama 

Orde Baru, tidak sedikit hakim yang menyalahgunakan  

kewenangannya secara independen yang berakibat melanggar 

hak-hak konstitusional warga negara, antara lain menghukum 

orang tidak bersalah, atau sebaliknya membebaskan orang 

yang bersalah. Kehadiran KY dimaksudkan untuk memastikan 

174 ---

para hakim bertindak memakai  kewenangannya sesuai 

UU.

b.  Menambahkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Dalam perubahan ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi 

ditentukan memiliki lima kewenangan, yaitu: (a) melakukan 

pengujian atas konstitusionalitas undang- undang; (b) 

mengambil putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga 

negara. yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar (c) 

mengambil putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan 

pelanggaran hukum sehingga secara hukum tidak memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi 

terbukti sehingga dapat dijadikan alasan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya; (d) memutuskan 

perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum; 

dan (e) memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran 

partai politik. 

Memperhatikan signifikansi peran MK selama ini dalam 

menjaga konstitusi dengan mengendalikan produk-produk 

hukum yang melanggar maupun potensial melanggar 

HAM (hak-hak konstitusional warga negara, maka sudah 

seharusnya jika  kewenangan MK diperluas mencakup 

kewenangan menerima dan mengadili gugatan perorangan 

(constitutional complaint).

Menurut Gerhard Dannemann, kewenangan constitutional 

complaint telah berkembang pesat dan diadopsi hampir 

di seluruh negara Eropa Tengah dan Timur. Mahkamah 

Konstitusi Federal Jerman (Bunde dan Korea Selatan yaitu  

dua di antara MK yang telah menerapkan kewenangan 

constitutional complaint.

Contoh kasus constitutional complaint yang cukup terkenal 

di Jerman, yaitu tuntutan tentang larangan penyembelihan 

hewan sebab  dinilai bertentangan dengan undang-undang 

tentang perlindungan hewan. warga  muslim Jerman 

175---

yang berkeberatan mengajukan hal ini sebab  bertentangan 

dengan kebebasan menjalankan agama sebab  ajaran Islam 

justru mewajibkan hewan disembelih terlebih dulu sebelum 

halal dimakan. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman 

mengabulkan tuntutan itu dengan alasan beragama yaitu  

hak mendasar yang diatur dalam konstitusi, sedang 

larangan penyembelihan hewan berada pada wilayah 

ketentuan di bawah undang-undang dasar. 

Jika kewenangan ini ada pada MK, tersedia mekanisme 

hukum lain untuk menjamin terjaganya HAM warga 

negara. Mengagungkan pengakuan hak-hak dasar manusia 

(warga negara) tanpa perlindungan atau mendengung-

dengungkan perlindungan tanpa tersedia usaha  hukum 

untuk mempertahankan dan memperjuangkannya sama 

artinya dengan pengingkaran terhadap pengakuan dan 

perlindungan hak dasar setiap warga negara. Oleh sebab 

itu, memperluas kewenangan constitutional complaints atau 

pengaduan konstitusional yang berkaitan dengan hak dasar 

setiap indvidu kepada MK merupakan kebutuhan mendasar 

yang sama mendasarnya dengan substansi hak itu sendiri.

 Di sisi lain, dengan adanya instrumen complaint ini, lambat 

laun akan tercipta kesadaran di tengah-tengah warga  

untuk membela diri di hadapan hukum saat  hak-hak 

dasar mereka dilanggar. Selain itu, berbagai kebijakan yang 

menyentuh ranah publik dan negara biasa dengan sendirinya 

akan memiliki  kepekaan terhadap perlindungan dan 

pemenuhan hak dasar setiap individu warga . 

c.  Memasukkan Ketentuan tentang Ratifikasi Konvensi 

HAM Internasional 

UUD 1945 sudah seharusnya memuat ketentuan yang 

mewajibkan negara meratifikasi pelbagai konvensi HAM 

Internasiona Demikian ketentuan agar substansi dari konvensi 

yang telah d ratifikasi itu ditindaklanjuti dengan pembentukan 

UU atau mengadopsi substansi yang telah diratifikasi ke 

dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang telah 

ada. Salah satu konvensi HAM internasional yang semestinya 

176 ---

segera ditindaklanjuti dengan mengadopsi substansinya ke 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

yaitu  Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi 

dengan UU No. 5 Tahun 1998 Urgensi mengadopsi substansi 

konvensi ini kedalam KUHAP sebab  tindakan penyiksaan, 

perlakuan kejam, dan merendahkan martabat manusia 

menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling 

banyak dilakukan polisi pada saat melakukan penyelidikan 

dan penyidikan atas suatu tindak pidana.

d.  Larangan Melakukan Tindakan Pembiaran

UUD 1945 perlu ditambah dengan pengaturan yang 

mencegah tindak pembiaran yang menjangkiti pemerintah 

dan aparat penegak hukum Indonesia selama Membiarkan 

tanpa perilaku atau tindakan pembiaran akan melumpuhkan 

setiap usaha  penegakan hukum, menghancurkan kedaulatan 

hukum, dan pada gilirannya akan menghancurkan sistem 

demokrasi itu sendiri. Oleh sebab  itu, politik hukum HAM 

responsif bidang HSP diorientasikan pada regulasi yang tegas 

melarang tindakan pembiaran (crime by omission) dari negara 

(pemerintah), agen-agen negara, dan nonnegara (korporas 

Regulasi yang dibutuhkan dalam kaitan ini  yaitu  

regulasi-regulasi yang secara imperatif menekankan negara 

dan nonnegara melakukan sesuatu tindakan melindungai dan 

memenuhi HAM. Pada bagian lain dimuat pula hak setiap 

orang dan warga negara untuk melakukan komplain hukum 

jika  negara (pemerintah), agen negara, dan nonnegara 

melakukan tindakan pembiaran. 

e.  Mencantumkan Secara Eksplisit Keberadaan Komnas 

HAM 

Mengingat kewenangan Komnas HAM selaku penyelidik 

pro yustisia dalam kasus pelanggaran HAM yang berat 

bersinggungan dengan institusi negara lainnya, seperti DPR, 

Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, maka jika terjadi 

sengketa dengan lembaga negara ini  berkaitan dengan 

kewenangan masing-masing, tidak bisa diselesaikan oleh 

Mahkamah Konstitusi sebab  Komnas HAM tidak disebut 

177---

sebagai lembaga negara seperti halnya KY atau MK Hal yang 

terjadi antara DPR dan Kejaksaan Agung dengan Komnas 

HAM dalam kasus Tss dapat dikatakan sebagai masuk 

dalam kualifikasi sengketa antarlembaga, yang mestinya bisa 

diselesaikan oleh MK (Halili, 2016). 

f.  Memperbaiki susunan Pemuatan substansi HSP

Pengaturan tentang HAM dalam beberapa  pasal dan 

ayat dalam UUD 1945 sesudah perubahan tampak sekali 

dilakukan tanpa konsep dan tanpa memahami substansi 

HAM, terutama substansi HSP dan HESB sehingga ada 

duplikasi pengaturan dan penggabungan HSP dan HESB 

dalam satu pasal dan atau satu ayat yang tidak semestinya. 

Ketidakberesan susunan dan pengaturan substansi HAM 

yang ayat dalam UUD 1945 tidak bisa dibiarkan sebab  selain 

menunjukkan ketidakcermatan, minimnya pemahaman 

perancang UUD, DPR dan Pemerintah, juga bisa melemahkan 

kekuatan moral UUD 1945 terhadap perlindungan HAM. 

beberapa  pasal yang susunan dan pengaturan materinya 

tumpang tindih dan tidak tepat antara lain pasal 27 ayat yang 

mengatur perlakuan yang sama di depan hukum disebutkan 

kembali dalam Pasal 28 D ayat Bahkan di dalam Pasal 28 D 

ayat itu juga terjadi pengulangan substansi antara kalimat: 

“berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil” dengan perlakuan yang sama di 

hadapan hukum” Begitu juga Pasal 28E yat (1) berulang di 

pasal 29 ayat (2). 

3.  Merevisi UU yang Telah Ada dan Membuat UU Baru

a.   Merevisi KUHAP

Selama lebih dari dua puluh tahun hukum acara ini 

diberlakukan, telah terjadi banyak penyimpangan atau 

penyalahgunaan yang melanggar HAM yang dilakukan oleh 

terutama polisi dan jaksa akibat kelemahan dari KUHAP 

itu sendiri. Padahal KUHAP diciptakan untuk melindungi 

HAM tersangka, terdakwa dan terpidana sehingga sudah 

seharusnya direvisi. 

178 ---

Selain itu, telah terjadi perubahan mendasar pada UUD 

1945 yang menegaskan prinsip negara hukum, pengaturan 

yang rinci mengenai HAM, adanya UU No. 39 Tahun 1999 

yang telah mengadopsi pasal-pasal dalam Deklarasi Universal 

HAM, serta telah diratifikasinya beberapa  konvensi HAM 

internasional. Di antara perubahan yang penting dilakukan 

yaitu : 

(1)  mengatur secara tegas larangan dilakukannya penyiksaan, 

perlakuan kejam dan tidak manusiawi dengan mengadopsi 

pasal-pasal dalam Konvensi Anti Penyiksaan.

(2) mengatur secara limitatif batas waktu pengembalian 

Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dari polisi ke jaksa, 

atau sebaliknya dari jaksa ke polisi. Kepastian hukum 

tentang ini sangat penting demi kepastian hukum dan 

perlindungan serta pemenuhan hak setiap orang yang 

tersangkut perkara pidana untuk mendapatkan proses 

hukum yang cepat dalam penyelesaian perkaranya.

 (3)  mengatur secara limitatif dengan sanksi yang tegas 

larangan kepada polisi. jaksa atau hakim yang 

mengabaikan, perkara tanpa alasan membiarkan 

atau menggantungkan hukum yang jelas dan bisa 

dipertanggungjawabkan.

(4)  mengatur secara limitatif dengan sanksi bebasnya 

terdakwa jika  terbukti di persidangan polisi dan atau 

jaksa mengambil barang bukti dengan cara melawan 

hukum. Filosofi pengaturan ini yaitu  bahwa tidak 

dibenarkan menegakkan hukum dengan cara melanggar 

hukum;

(5)  dipandang perlu pengaguran mengenai kekeliruan fakta 

atau kekeliruan pan hukum yang dapat menghapus 

tanggung jawab pidana sehingga aparat penegak hukum 

harus memakai  kewenangannya dengan cermat, 

akurat dan hati-hati (profesional).

 (6)  perlunya diatur dengan jelas alasan dan waktu 

penahanan yang rasional dikaitkan dengan penyelidikan 

atau penyidikan agar tidak disalahgunakan polisi dan 

179---

atau jaksa dengan alasan formal sebagaimana selama ini 

terjadi, serta diatur pula mekanisme di pengadilan untuk 

menguji keabsahan penahanan, serta akibat hukum dari 

penahanan yang tidak memiliki dasar hukum (Halili, 

2016).

b.  Merevisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Pada waktu UU No. 39 Tahun 1999 disahkan, UUD 1945 

belum mengalami perubahan. Sampai dengan tahun 2002, 

UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan pertama 

sampai dengan keempat menghasilkan beberapa perubahan 

signfikan dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia. Selain 

perubahan organ kelembagaan, ada pula norma-norma HAM 

yang diatur secara eksplisit. Norma HAM yang sebelumnya 

hanya dimuat pada sedikit pasal, sesudah  perubahan diperluas 

ke dalam BAB XA Pasal 28A-28j. 

Dalam perkembangan selanjutnya, telah pula diratifikasi 

dua kovenan HAM internasional pokok, yaitu Kovenan Hak 

Sipil dan Hak Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya yang masing-masing dituangkan dalam UU No. 11 

tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2005. 

Perubahan-perubahan ini  tentunya menjadi alasan 

konstitusional perlunya dilakukan revisi terhadap UU No 

39 Tahun 1999 Tentang HAM. Selain sebab  ada hal-

hal baru yang patut dimuat, juga dijumpai kelemahan yang 

menjadi ganjalan pelaksanaan tugas (terutama) Komnas 

HAM. Bagian yang perlu direvisi, yaitu sebagai berikut: 

Pengaturan tentang Komnas HAM dari UU No. 39 Tahun 

1999 dikeluarkan sehingga UU ini  sepenuhnya memuat 

norma norma tentang HAM Pengaturan tentang Komnas 

HAM digabung ke dalam satu peraturan perundang-undangan 

yang juga memuat norma-norma pengaturan lain, meskipun 

berkaitan, memicu  terkooptasinya pengaturan 

tentang Komnas HAM dalam pengaturan lain. Di samping 

itu, tidak menunjukkan peran, kewenangan penting Komnas 

HAM dalam memajukan dan perlindungan HAM. 

180 ---

Terkait dengan poin satu (1) di atas patut dibuat 

peraturan perundang-undangan nasional tersendiri, tidak 

“ditempelkan” pada peraturan perundang-undangan lain 

sebagai wujud pengakuan akan pentingnya peran institusi 

nasional HAM sebagaimana Komnas HAM di negara-negara 

lain yang memiliki institusi dernikian itu (Halili, 2016).

Perlu dimuat ketentuan tentang hak warga negara 

dalam mengajukan gugatan hukum terhadap pelanggaran 

sengaja, pengabaian atau pembiaran yang dilakukan negara, 

pemerintah atau aparat penegak hukum yang berakibat 

tidak terpenuhinya atau terlanggarnya HSP dan HESB. 

Pengaturan demikian itu sangat dibutuhkan sebab  dalam 

kenyataan, tidak jarang negara, pemerintah atau aparatur 

negara membiarkan atau lalai melakukan kewajibannya, 

padahal bisa dan memiliki kewenangan untuk melakukannya 

yang menimbulkan akibat terlanggarnya hak-hak warga 

negara (Halili, 2016).

c.  Mengganti UU No. 26 Tahun 2000 

UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 

memiliki banyak kelemahan dan telah terbukti menimbulkan 

ketidakpastian hukum, serta tidak bisa didayagunakan 

secara maksimal pada pengadilan HAM ad hoc Timor Timur, 

Tanjung Priok, Pengadilan HAM Abepura, serta menjadi 

kontroversi dalam penanganan kasus TSS. Oleh sebab  itu, 

sudah seharusnya diganti dengan UU yang baru. 

Pilihan mengganti dan bukan merevisi sebab  yang 

harus diperbaiki itu meliputi aspek-aspek yang sangat luas 

dan mendasar, yaitu sebagai berikut:  (1) Mencantumkan 

secara eksplisit Pancasila di dalam konsiderans sebagai 

komitmen filosofi terhadap “kaidah dasar fundamental 

negara” di dalam uatu peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai hidup dan kehidupan kemanusian. Sila 

kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya yaitu  

salah satu nilai filosofi dan inspirasi utama pengaturan HAM 

dalam UU. (2) Pertimbangan pembuatan secara sosiologis 

juga harus tegas dan jelas didasarkan atas realitas HAM 

181---

selama Orde Lama dan Orde Baru yang menunjukkan 

bahwa pelanggaran HAM banyak dilakukan oleh aparatur 

negara yang menyalahgunakan kekuasaan. (3) Perubahan 

landasan yuridis juga harus dilakukan sebab  sesudah  Orde 

Baru, telah terjadi perubahan UUD 1945 yang menegaskan 

komitmen demokratis, negara hukum, dan perlindungan 

HAM, serta telah diratifikasinya HSP tahun 2005 sehingga 

sudah seharunya UU dikonstruksikan berdasar UUD 

1945 perubahan dan kovenan. (4) jika  Indonesia segera 

meratifikasi Statuta Roma, yurisdiksi UU menjadi diperluas, 

tidak hanya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, 

namun  juga kejahatan perang dan agresi. (5) Penggantian UU 

ini didasarkan juga kepada fakta banyaknya kelemahan yang 

telah diuraikan pada bagian lain tulisan ini, yang meliputi kera 

judul UU dengan yurisdiksi yang diatur di dalamnya, tidak 

adanya hukum acara khusus, ketidakteraturan penggunaan 

padanan bahasa Indonesia untukistilah-istilah bahasa asing 

yang dikutip dan diserap dari Statuta Roma Pengadilan 

Pidana Internasional 1998, kaburnya mekanisme pembuatan 

pengadilan HAM ad hoc, tidak adanya pengaturan unsur 

mental, ketidaktepatan atau kerancuan konsepsi substansi 

hukum mate rumusan pertanggungjawaban individual dan 

pertanggungjawaban komando (Halili, 2016).

Dengan penggantian ini , diharapkan tercapai 

tujuan ganda dari penggantian UU, yaitu sebagai berikut: 

(1) Tidak ada lagi kendala yuridis proses penyelesaian 

kejahatan kemanusian yang menjadi yurisdiksi UU itu kelak. 

(2) Undang-undang pengganti ini  dapat diandalkan 

untuk menjamin pengutamaan yurisdiksi nasional primary of 

national jurisdiction dalam penyelesaian yudisial kejahatan 

yang termasuk yurisdiksi UU bersangkutan sehingga dapat 

mencegah ditanganinya kejahatan yang bersangkutan 

oleh Mahkamah Pidana Internasional, terutama dalam hal 

kejahatan yang terjadi di wilayah yang berada di bawah 

yurisdiksi RI, dan/atau tersangkanya berada di wilayah yang 

berada di bawah yurisdiksi RI, dan/atau tersangkanya yaitu  

warga negara RI.

182 ---

d.  Pembuatan UU KKR

Sebagaimana diketahui, UU No. 27 Tahun 2004 telah 

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui 

Putusannya No. 006/PUU-IV/2006 yang membatalkan UU 

KKR bertentangan dengan UUD Republik Indonesia tahun 

1945. Dalam putusannya itu MK juga merekomendasikan 

dilakukannya perumusan ulang UU KKR. Selain sebab  

putusan MK yang final dan mengikat, KKR yaitu  

mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang 

dimandatkan oleh MPR melalui Tap MPR/V/2000 yang dalam 

Pendahuluan, bagian B. Maksud dan Tujuan menyatakan: 

“Ketetapan mengenai pemantapan persatuan dan kesatuan 

nasional memiliki  maksud dan tujuan untuk secara umum 

mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan 

kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada 

rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai 

panduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan 

kesatuan nasional” serta “Kesadaran dan komitmen yang 

sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan 

kesatuan nasional harus diwujudkan dalam langkah-langkah 

yang nyata, berupa pembentukan Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi Nasional, serta merumuskan etika berbangsa 

dan visi Indonesia masa depan (Halili, 2016).

KKR juga dimandatkan oleh Pasal 47 UU No. 26 Tahun 

2000 tentang Pengadilan HAM, dimana Pasal 4 ayat (1) 

menyatakan: “Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi 

sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup 

kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ayat (2) nya menyatakan bahwa 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana maksud 

dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang.

e.  Meratifikasi Statuta Roma (ICC)

Indonesia yaitu  salah satu negara yang belum menjadi 

pihak dalam Statuta Roma. Sebagai negara yang memiliki 

komitmen untuk menegakkan perlindungan HAM, Indonesia 

segera meratifikasi Statuta Roma. Kekhawatiran sebagian 

183---

warga  akan adanya intervensi internasional oleh ICC 

ke dalam hukum nasional Indonesia akan terjawab dengan 

uraian mengenai prinsip komplementer yang merupakan 

prinsip fundamental dari keberlakuan ICC dalam suatu 

negara.

Prinsip yang secara jelas menyatakan bahwa ICC tidak 

menggantikan pengadilan nasional suatu negara melainkan 

sebagai mekanisme pelengkap saat  negara tidak mau 

termasuk melaksanakan kewajiban penghukuman terhadap 

pelaku kejahatan yang dalam jurisdiksi ICC. ICC justru 

memiliki tujuan utama untuk mengefektifkan sistem hukum 

nasional suatu negara. 

Selain itu, Statuta Roma bukan hanya memuat instrumen 

internasional HAM (human rights international instrument), 

melainkan juga instrumen hukum pidana internasional 

(international criminal law) yang esensinya yaitu  mengatur 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan atas 

kejahatan internasional (international annes yang merupakan 

kejahatan menurut hukum internasional (nimes under 

international law).

Sebagai instrumen internasional yang juga merupakan 

instrumen yang melindungi beberapa  HAM, Statuta Roma 

turut memperkuat jaminan dihormati dan dilindunginya HAM, 

serta dijunjungnya prinsip-prinsip HAM yang sudah dimuat 

dalam instrumen-instrumen HAM, internasional, regional, 

ataupun nasional. Oleh sebab  itu, menjadi pihaknya RI pada 

Statuta Roma akan makin meningkatkan citra dan komitmen 

bangsa Indonesia untuk tidak saja mengambil alih, melawan 

bagian dalam usaha  komunitas internasional nasional dan 

internasionalnya paling serius, melainkan juga menegaskan 

komitmen untuk menjunjung tinggi dan melindungi HAM 

(Halili, 2016). 

Pengalaman Indonesia dalam menegakkan hukum HAM 

yang menemui banyak hambatan dalam instrumen hukum, 

serta aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana yang 

tidak memadai, menjadikan ratifikasi terhadap Statuta Roma 

184 ---

menjadi sangat penting untuk mendorong Indonesia segera 

membenahi berbagai kekurangan dan kelemahan-kelemahan 

ini .

4.  Politik Hukum Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB) 

a.  Responsivitas UUD 1945

Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Hmman 

Right) sejak diadopsi tahun 1948 telah mengafirmasikan 

betapa penting dan fundamental terpenuhinya dua macam 

kebebasan bagi umat manusia, yaitu freedom of want (hak-

hak sipil dan hak-hak politik) dan freedom from med (hak 

hak ekonomi dan sosial). Sementara itu, fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa semenjak berakhirnya Perang Dunia II, 

banyak orang meninggal akibat malnutrisi, kelaparan, dan 

wabah penyakit ketimbang gabungan jumlah keseluruhan 

korban berbagai perang yang terjadi dan korban berbagai 

rezim represif yang secara sistematis melanggar hak-hak 

sipil dan hak-hak politik warganya demi mempertahankan 

kekuasaan meraka. 

Pemenuhan HESB baru menjadi perbincangan serius 

belakangan ini di dalam konteks wacana HAM di Indonesia, 

khususnya yang berkaitan dengan hak pangan, pendidikan, 

pekerjaan dan perumahan, sesudah  rezim otoritarian berakhir. 

Meskipun dalam kenyataan, semua rezim demokratis yang 

muncul sesudah  tumbangnya rezim otoritarian masih tetap 

menempatkan HSP sebagai prioritas perubahan dalam 

konstitusinya, tidak terkecuali Indonesia.

Prioritas pada HSP memang lazim dilakukan oleh 

pemerintahan pengganti, selain sebagai koreksi terhadap 

konsep praktik sistem kekuasaan otoritarian yang memang 

mengabaikan HSP, sekaligus sebagai fondasi bagi bangunan 

sistem politik demokratis yang akan dibangun. Berbeda 

dengan HESB tidak sedikit rezim otoritarian yang justru 

memenuhi dengan baik sekalipun merampas HSP sebab  

ekonomi dan pembangunan dipakai  sebagai alat legitimasi 

185---

rezim. Singapura, Cina, dan negara di Timur Tengah yaitu  

beberapa contoh negara tidak demokratis, namun  sangat 

memperhatikan HESB, terutama hak sosial dan ekonomi 

(Halili, 2016).

Berbeda dengan Indonesia, semenjak merdeka atau 

bahkan semenjak masa penjajahan, rakyat Indonesia tidak 

menikmati kedua hak ini  sekaligus. Di era penjajahan, 

era Orde Lama dan Orde Baru HSP diberangus, sementara 

HSEB tidak diberikan. Kedua hak itu hanya dinikmati oleh 

segelintir elite penguasa dan atau segelintir orang kaya. 

Tidak berlebihan jika  dikatakan bahwa mayoritas rakyat 

Indonesia hingga sekarang ini belum pernah menggenggam 

kemerdekaan sipil, politik, sosial, dan ekonomi. 

Di era reformasi, kedua hak ini  didesakkan oleh 

kekuatan pro demokrasi untuk secara simultan diatur dan 

dicapai pemenuhannya sebab  selain secara empiris kedua 

hak ini  terabaikan dalam masa yang panjang, juga 

tidak mungkin memprioritaskan HSP dengan mengabaikan 

HESB. Pengabaian HESB sama dengan membuka potensi 

terabaikannya HSP atau minimal menimbulkan diskriminasi 

berkaitan dengan perbedaan kemampuan mengakses HSP 

Hak ekonomi dan sosial itu merupakanHAM yang sangat 

strategis untuk segera diperjuangkan dan dipenuhi terutama 

bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, dibandingkan 

dengan hak sipil dan hak politik. Dengan kaitan itu, Robertson 

menegaskan sebagai berikut (Halili, 2016).

Politik Hukum Hak Asasi Manusia Perbedaan tajam yang 

dibuat itu yaitu  dengan mengatakan HESB merupakan 

hak-hak positif (positive rights, sementara HSP dikatakan 

sebagai hak-hak negatif. Dikatakan positif sebab  untuk 

merealisasi hak-hak yang diakui di dalam kovenan ini , 

diperlukan keterlibatan negara yang besar. Negara di sini 

haruslah berperan aktif. Sebaliknya dikatakan negatif sebab  

negara harus abstain atau tidak bertindak dalam rangka 

merealisasikan hak-hak yang diakui di dalam kovenan. Peran 

negara di sini haruslah pasif (obligation not to do something). 

186 ---

Beberapa prinsip konseptual yang harus diterapkan 

dalam pelaksanaan HESB yaitu : 

(1) kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah 

konkret dengan segala cara termasuk kebijakan 

mengadopsi legislasi,

(2) kewajiban negara untuk mencapai kesejahteraan secara 

progresif dengan memakai  secara maksimal sumber 

daya yang ada,

(3) menggalang kerja sama internasional untuk mendapatkan 

bantuan teknis dan kerja sama pembangunan,

(4) kewajiban negara untuk segera menerapkan justiciability 

beberapa HESB yang ada dalam konvensi; 

(5) kewajiban negara menghindari kebijakan yang regresif 

(kebijakan yang memiliki  implikasi luas pada 

pemenuhan HESB).

usaha  justiciability atas pelanggaran HESB telah 

banyak dikenal di berbagai negara anggota PBB dari tingkat 

perkembangan demokrasi dan ekonomi yang berbeda 

beda seperti Perancis, Kanada, Finlandia (negara maju 

dan Afrika Selatan, Filipina, India (negara berkembang). 

Dalam lokakarya subregional wilayah Asia Tenggara yang 

diorganisasi oleh kantor komisi tinggi HAM PBB, yang 

mempertemukan hakim dan pembela di wilayah ini di tahun 

2004, antara lain disepakati bahwa pengingkaran terhadap 

kemungkinan untuk melakukan judicial review terhadap 

kasus-kasus pelanggaran HESB pada dasarnya bertentangan 

dengan prinsip rule of law dan prinsip tidak terpisahkan, 

ketergantungan, dan keterkaitan dari semua nilai HAM.

berdasar penjelasan di atas, maka hukum HAM 

yang harus dibuat di bidang ini yaitu : Pertama, melakukan 

perubahan kelima terhadap UUD 1945 dengan merevisi pasal 

dan ayat tentang HESB serta memasukkan pengaturan baru, 

yaitu sebagai berikut:

1) Menegaskan ideologi UUD 1945 di bidang pemenuhan 

dan perlindungan HESB ke arah negara sejahtera dengan 

187---

menegaskan bahwa kesejahteraan sosial yaitu  HAM, 

khususnya warga negara. Penegasan ideologi UUD 1945 

menuju negara sejahtera harus tercermin secara formal 

dan substansial. Secara formal susunan pasal dan ayat 

tentang HESB harus berada dalam satu kesatuan bab 

dan pasal sehingga konstruksi hipotetis dan atau yang 

mengatur HESB menjadi jelas dan sistematis, tidak seperti 

yang ada sekarang campur aduk antara HSP dan HESB 

rang, dalam satu pasal atau satu ayat, padahal substansi 

keduanya berbeda. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 

tidak menunjukkan arah yang akan dituju sebab  hanya 

menjajar berbagai macam. Secara substansial hak-hak 

yang telah dijajar dalam banyak pasal dan atau ayat-ayat 

itu diikuti dengan perintah pembuatan norma-norma 

pemenuhan dan perlindungannya secara eksplisit. Hak-

hak yang dimuat dalam Pasal 28 H misalnya lebih bersifat 

deklaratif, bukan konstitutif.

2) Memasukkan ketentuan tentang larangan melakukan 

tindakan pembiaran sengaja atau tidak sengaja kepada 

negara, pemerintah, agen negara dan nonnegara dalam 

perlindungan dan pemenuhan HESB. Ketentuan tentang 

hal ini  memang patut diatur sebab  tindakan 

pembiaran yaitu  salah satu bentuk pelanggaran HAM 

yang sering terjadi yang akibatnya bisa sangat besar bagi 

kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Membiarkan 

kelaparan, ancaman keselamatan warga oleh bencana 

alam, kekeringan, seterusnya, padahal negara atau 

pemerintah memiliki busung lapar, dan kewenangan, 

kekuasaan dan mampu melakukannya, namun  tidak 

berbuat, akan sangat membahayakan kelangsungan 

hidup manusia dan warga negara (Halili, 2016).

Kedua, merevisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 

dengan memasukkan pengaturan hal-hal berikut. 

1)  Memasukkan kewajiban kepada korporasi untuk ikut 

bertanggung jawab memenuhi dan melindungi HESB. 

Sekalipun sudah diatur dalam UU yang lain, pengaturan 

188 ---

tentang ini di UU HAM sangat diperlukan sebab  UU 

ini yaitu  UU khusus tentang HAM sehingga memiliki 

bobot normatif yang lebih kuat. Substansi pengaturan 

bidang ini sangat urgen sebab  korporasi sesungguhnya 

memiliki kekuatan modal untuk ikut bertanggung 

jawab melakukan pemenuhan HAM dan perlindungan 

HAM Pemenuhan HAM menyediakan lapangan kerja 

dengan gaji yang layak untuk hidup dan melangsungkan 

kehidupan. Demikian pula memiliki kemampuan untuk 

melindungi dengan menjamin terpenuhinya hak-hak 

pekerjanya, termasuk tidak diberhentikan atau kalaupun 

diberhentikan, ada jaminan pesangon yang manusiawi. 

Selain itu, dana Corporate Social Responsibility (CSR) 

yang dimiliki korporasi sudah seharusnya diberikan 

dengan paradigma pemenuhan dan perlindungan HAM 

sebagai hak kelompok marjinal dan tanggung jawab 

kemanusiaan, dan bukan hadiah, derma, atau charity. 

2)  Memberikan kekuatan hukum “legal standing bagi 

Komnas HAM untuk menuntut instansi terkait yang 

gagal atau mengabaikan rekomendasi yang diberikan 

oleh Komnas HAM tentang pelanggaran HESB. Revisi ini 

juga harus mengarah pada mekanisme penegakan norma 

norma HAM yang telah tercantum dalam semua konvensi-

konvensi HAM international yang telah diratifikasi oleh 

Indonesia. 

(3)  Memasukkan ketentuan yang memungkinkan 

dibentuknya pengadilan yang memiliki  jurisdiksi 

untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran HESB. 

Tersedianya mekanisme (pengadilan) untuk mengadili 

atau memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan 

HESB yaitu  bagian dari pembentukan hukum responsif 

terhadap gagasan justiciability HESB (Halili, 2016).

189---

BAB VIII

UNDANG-UNDANG 

TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A.  Pendahuluan

Hak asasi manusia yaitu  hak hidup yang dimiliki setiap orang 

sejak lahir, yang merupakan pemberian  Tuhan Yang Maha Esa, tanpa 

memandang jenis kelamin, asal usul, ras, agama, suku bangsa dan 

pandangan politik. Secara umum, bahwa HAM ini mutlak menyatu 

dengan keberadaan manusia itu sendiri.Sehingga hal yang paling 

mendasar dari HAM ini yaitu  adanya persamaan yang dimiliki tiap 

manusia dan adanya hak kebebasan, namun  untuk hak kebebasan 

tentunya memiliki batasan agar tidak merampas dari hak orang 

lainnya.

HAM di Indonesia sebenarnya telah ada sejak tahun 1945, hal 

ini dibuktikan dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya jauh sebelum 

adanya HAM  PBB “Universal Declaration od Human Rights” yang 

dideklarasikan pada 10 Desember 1948, Indonesia telah mengakui 

adanya HAM ini . Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 

190 ---

1999 pasal 1, hak asasi manusia yaitu  seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 

wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, 

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia.

Bangsa Indonesia yaitu  bangsa yang besar, bangsa yang 

menyadari bahwa HAM yaitu  hak yang secara historis harus 

ditegakkan, mengingat banyaknya peristiwa pelanggaran HAM yang 

terjadi di masa lalu yang mengabaikan hak asasi dan memicu  

hilangnya harkat dan martabat manusia. Penegakan HAM dapat 

terlaksana jika  dilandasi adanya pemahaman dan kesadaran dari 

tiap orang bahwa hak ini bersifat kodrati, universal dan abadi.

Berbagai pelanggaran hak dan kewajiban dasar seseorang, terjadi 

diakibatkan sebab  adanya faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal yaitu  faktor penyebab pengingkaran yang 

berasal dari dalam diri sendiri, contoh sifat egois, rendahnya 

kesadaran individu, kurangnya pemahaman hak, kurangnya 

toleransi, kurang pengalaman, kemiskinan, keterbelakangan, dan 

kondisi yang tertekan. 

b. Faktor eksternal yaitu  faktor penyebab pengingkaran dari luar 

diri sendiri. Faktor eksternal dapat berupa pengaruh pergaulan, 

iklan televisi, media sosial, penyalahgunaan kekuasaan, perangkat 

perundang-undangan yang masih sulit diimplementasikan, 

aparat penegak hukum yang tidak tegas artinya masih ada yang 

mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok (tebang pilih 

dalam konteks negatif)

Pada makalah ini akan dibahas mengenai review Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia.

B.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, 

disahkan oleh Presiden BJ.Habibie pada tanggal 23 September 1999. 

191---

UU ini terdiri dari 11 bab dan 106 pasal dengan sistematika sebagai 

berikut.

BAB PASAL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

BAB II ASAS-ASAS DASAR Pasal 2 – 8

BAB III  HAM DAN KEBEBASAN DASAR 

MANUSIA

Pasal 9 – 66 terdiri 

10 bagian

BAB IV KEWAJIBAN DASAR MANUSIA Pasal 67 - 70

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG-

JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71 dan 72

BAB VI PEMBATASAN DAN LARANGAN Pasal 73  dan 74

BAB VII KOMNAS HAM Pasal 75 - 99

BAB VIII PARTISIPASI warga  Pasal 100 - 103

BAB IX PENGADILAN HAM Pasal 104

BAB X KETENTUAN Pasal 105

BAB XI  KETENTUAN PENUTUP Pasal 106

UU Nomor 39 Tahun 1999 mengulas tentang pengakuan HAM, 

kewajiban dasar manusia, tujuan dan fungsi dibetuknya KOMNAS 

HAM.UU ini berupa penjabaran dari Pasal 28 A-J UUD 1945.

Khususnya dalam BAB III yang terdiri dari 10 bagian, menekankan 

adanya hak-hak seperti yang tertuang dalam Declaration of Human 

Right (10 Desember 1948). Hak yang diatur antara lain yaitu  

hak hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak 

mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan 

pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta 

dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Selain penekanan terhadap hak, pada UU ini juga ditekankan 

adanya kewajiban dasar manusia. sebab  manusia itu sebagai zoon 

politicon, sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial tak bisa lepas 

dari hubungan dengan manusia lain, tentunya selain memahami hak 

dasar juga harus memahami kewajiban dasar manusia agar tidak 

saling berbenturan kepentingan dalam kehidupan berwarga , 

berbangsa dan bernegara.

Beberapa kewajiban dasar yang diatur dalam UU ini antara lain:

1) Kewajiban mematuhi peraturan hukum yang berlaku

192 ---

2) Kewajiban dalam membela negara

3) Kewajiban dalam menghormati HAM orang lain (pasal 67 -70).

Untuk menegakkan keberlangsungan pemenuhan hak dan 

pelaksanaan kewajiban warga negara maka pemerintah memiliki 

kewajiban dan tanggung jawab untuk pelaksanaannya yaitu 

mengimplemetasikan UU ini dalam bentuk riil tidak sebatas 

peraturan saja. Sehingga membentuk langkah efektif dalam berbagai 

bidang yaitu hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan 

keamanan serta bidang-bidang lainnya. Sehingga tidak dibenarkan 

jika pemerintah atau siapa saja yang sedang berkuasa (memegang 

kekuasaan negara) akan mengurangi, merusak, atau menghapus 

HAM atau kebebasan dasar manusia ini.

Salah satu usaha  perlindungan dari pemerintah untuk penegakan 

HAM yaitu dengan didirikannya KOMNAS HAM pada tanggal 7 Juni 

1993, dengan dasar pembentukan yaitu  Kepres No 50 Tahun 1993. 

Anggota dari lembaga ini berjumlah 35 orang yang berasal dari  tokoh 

agama, tokoh warga , anggota LSM, kalangan akademisi yang 

profesional, berdedikasi tinggi, menghormati cita-cita negara hukum 

dan menjunjung asas keadilan.Mereka dipilh oleh DPR dan diresmikan 

oleh Presiden, dengan masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat 

dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

 Fungsi KOMNAS HAM yaitu  mengkaji, meneliti, melakukan 

penyuluhan, pemantaun dan mediasi permasalahan yang berkait 

HAM.

 Tugas dan wewenang KOMNAS HAM dalam pemantauan antara 

lain:

a. Pengamatan pelaksanaan HAM;

b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang 

timbul dalam warga ;

c. Pemanggilan terhadap pihak pengadu atau korban maupun 

pihak yang diadukan;

d. Pemanggilan saksi untuk didengarkan kesaksiannya;

e. Peninjauan di tempat kejadiannya;

f. Pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait dalam proses 

acara dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

g. Pemeriksaan terhadap rumah, bangunan setempat yang 

terkait dengan masalah itu;

h. Memberikan pendapat terhadap perkara tertentu atas 

persetujuan Ketua Pengadilan.

 Tugas dan wewenang KOMNAS HAM dalam mediasi antara lain:

a. Perdamaian kedua belah pihak;

b. Penyelesaian perkara melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, 

dan penilaian ahli;

c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa melalui pengadilan;

d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran 

HAM kepada DPR untuk ditindaklanjuti (UU No. 39, 1999). 

Selanjutnya, berdasar pasal 104 ayat 1 dan 2 bahwa jika 

terjadi pelanggaran HAM berat maka akan dibentuk Pengadilan 

HAM di lingkungan Peradilan Umum dengan jangka waktu paling 

lama empat tahun. sedang, pada pasal 105 dinyatakan paling 

lama dua tahun dari berlakunya UU ini akan dibentuk/didirikan 

KOMNAS HAM.

C.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu  UU tentang 

Pengadilan HAM, disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid 

pada tanggal 23 November 2000 sebagai perubahan PP Pengganti 

UU Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang dianggap 

tidak memadai. Tujuan dibentuknya pengadilan HAM yaitu  untuk 

menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Yang dimaksudkan HAM 

berat dalam pasal 7 meliputi kejahatan genosida dan kejahatan 

terhadap kemanusiaan.

Klasifikasi pelanggaran HAM berat sebagai berikut:

1. Pada pasal 8, Kejahatan genosida yaitu  setiap perbuatan 

yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau 

memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, 

kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:

a. Membunuh anggota kelompok;

b. memicu  penderitaan fisik atau mental yang berat 

terhadap anggota-anggota kelompok;

c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan meng-

akibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau 

sebagiannya;

d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah 

ke-lahiran di dalam kelompok;

e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu 

ke kelompok lain.

2. Pada pasal 9, Kejahatan kemanusiaan yaitu  salah satu perbuatan 

yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau 

sistematik yang diketahuinya bahwa serangan ini  ditujukan 

secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

a. Pembunuhan;

b. Pemusnahan;

c. Perbudakan;

d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan 

fisik secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) 

ketentuan pokok hukum internasional;

f. Penyiksaan;

g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 

pe-maksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara 

paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau 

perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, 

kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan 

lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang 

dilarang menurut hukum internasional;

i. Penghilangan orang secara paksa, atau;

j. Kejahatan apartheid (UU No. 39, 1999). 

Dalam hal, terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan 

anak di bawah umur 18 tahun pada saat kejahatannya dilakukan, 

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara

pelanggaran HAM ini  (pasal 6), melainkan diselesaikan oleh 

Peradilan khusus yaitu Peradilan Anak, hal ini sesuai dengan UU 

Nomor 3 Tahun 1997. Pengaturan tentang batasan umur anak  untuk 

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana antara 12 tahun sampai 

belum berusia 18 tahun.

Sistematika dari UU ini sebagai berikut.

BAB PASAL