hukum pidana 1

hukum pidana 1

   Januari 26, 2024       mayatku

---

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Buku Kesatu - Aturan Umum

Daftar Isi

  Bab I - Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan 

  Bab II - Pidana 

  Bab III - Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana 

  Bab IV - Percobaan 

  Bab V - Penyertaan Dalam Tindak Pidana 

  Bab VI - Perbarengan Tindak Pidana 

  Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal 

  Kejahatan-kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan 

  Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana 

  Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-undang 

  Aturan Penutup 

Bab I - Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan

Pasal 1

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasar  kekuatan ketentuan 

perundang-undangan pidana yang telah ada

(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, 

maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Pasal 2

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi 

setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Pasal 3

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang 

yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air 

atau pesawat udara Indonesia.

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang 

yang melakukan di luar Indonesia:

1. salah satu kejahatan berdasar  pasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131.

2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh 

negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang 

digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas 

tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan 

talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, 

dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat ini , atau menggunakan 

surat-surat ini  di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan 

tidak dipalsu;

4. salah satu kejahatan yang ini  dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 

446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air 

kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat 

udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan 

yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Pasal 5

(1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterspksn bsgi warga 

negara yang di luar Indonesia melakukan:

1. salah satu kejahatan ini  dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 

160, 161, 240, 279, 450, dan 451.

2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam 

perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut 

perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

(2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga 

jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Pasal 6

Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak 

dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan 

dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.

Pasal 7

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat 

yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam bab XXVIII Buku Kedua Pasal 8 Ketentuan pidana dalam perundang-undangan 

Indonesia berlaku bagi nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang diluar 

Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX Buku Kedua, dan BAb IX Buku ketiga; begitu 

pula yang ini  dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di 

Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan. 

Pasal 9

Diterapkannya pasal-pasal 2-5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian 

yang diakui dalam hukum internasional. 

Bab II - Pidana

Pasal 10 

Pidana terdirl atas: 

a. pidana pokok:

1. pidana mati;

2. pidana penjara;

3. pidana kurungan;

4. pidana denda;

5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan hakim.

Pasal 11

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali 

yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan 

tempat terpidana berdiri.

Pasal 12

(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama 

lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun 

berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara 

pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau 

antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; 

begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahanan pidana 

sebab  perbarengan, pengulangan atau sebab  ditentukan pasal.

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua 

puluh tahun.

Pasal 13

Para terpidana dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa golongan

Pasal 14

Terpidana yang dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya berdasar  ketentuan pelaksanaan pasal 29.

Pasal 14a

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana 

kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim 

dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika 

dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan sebab  si 

terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan 

dalam perintah ini  diatas habis, atau sebab  si terpidana selama masa 

percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam 

perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam 

perkara-perkara yang mangenai penghasilan dan persewaan negara apabila 

menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda 

atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si 

terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya 

dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan 

dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak 

diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga 

mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat 

berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat 

umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat 

khusus jika sekiranya ditetapkan.

(5) Perintah ini  dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan 

yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b

(1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 

505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling 

lama dua tahun.

(2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah 

diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.

(3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c 

(1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana 

denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak 

pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana , 

hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang 

lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian 

kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana 

kurungan atas salah satu pelanggaran berdasar  pasal-pasal 492, 504, 505, 506, 

dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah 

laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian 

dari masa percobaan.

(3) Syarat-syarat ini  di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama 

atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d

(1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang 

berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemidian ada perintah untuk 

menjalankan putusan.

(2) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang 

berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu 

rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, 

supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi 

syarat-syarat khusus.

(3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta 

mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi 

dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e

Atas usul pejabat dalam pasal ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang 

memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah 

syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang 

lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada 

terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak 

dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat diterapkan untuk masa 

percobaan.

Pasal 14f

(1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka ats usul pejabat ini  

dalam pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat 

memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas 

namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa 

percobaan melakukan tindak pidana dan sebab nya ada pemidanaan yang menjadi 

tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika 

terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, 

sebab  melakukan tindak pidana selama masa percobaan mulai berlaku. saat  

memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberika 

peringatan itu.

(2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat 

diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut 

sebab  melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu 

kemudian berakhir dengan pemidanan yang memnjadi tetap. Dalam hal itu, dalam 

waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh 

memerintahkan supaya pidananya dijalankan, sebab  melakukan tindak pidana tadi. 

Pasal 15

(1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang 

dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat 

dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana 

berturut- turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

(2) saat  memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, 

serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

(3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum 

dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka 

waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a

(1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan 

melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.]

(2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan 

terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan 

berpolitik.

(3) Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat ini  

dalam pasal 14d ayat 1.

(4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang 

semata- mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.

(5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di hapus atau dapat 

diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan 

khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang 

yang semula diserahi.

(6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat 

syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang ini  dalam ayat di 

atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b

(1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan 

hal-hal yang melanggar syarat-syarat ini  dalam surat pasnya, maka pelepasan 

bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas 

dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat ini  

untuk sementara waktu. 

(2) Waktu selama terpidasna dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, 

tidak termasuk waktu pidananya.

(3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak 

dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana 

dituntut sebab  melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan 

berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih 

dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu 

tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasar  pertimbangan bahwa 

terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16

(1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul 

atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah 

mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus 

ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh 

Menteri Kehakiman.

(2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang ini  

dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah 

mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya 

dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

(3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana 

dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat 

dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan 

bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar 

syarat-syarat ini  dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan 

penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.

(4) Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan 

penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka 

orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Pasal 17

Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal-pasal 15, 15a, dan 16 diatur 

dengan undang-undang.

Pasal 18

(1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

(2) Jika ada pidana yang disebabkan sebab  perbarengan atau pengulangan atau 

sebab  ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun 

empat bulan.

(3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pasal 19

(1) Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.

(2) Ia diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana 

penjara.

Pasal 20

(1) Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama satu 

bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan 

bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.

(2) Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu mendapat kebebasan itu tidak 

datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan 

yang dibebankan kepadanya, maka ia harus menjalani pidananya seperti biasa 

kecuali kalau tidak datangnya itu bukan sebab  kehendak sendiri.

(3) Ketentuan dalam ayat 1 tidak diterapkan kepada terpidana sebab  terpidana 

jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak ia habis 

menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.

Pasal 21

Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam saat  

putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman, di dalam daerah 

dimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana 

membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

Pasal 22

(1) Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu tempat 

yang digunakan untuk menjalani pidana penjara, atau pidana kurungan, atau 

kedua-duanya, segera sehabis pidana habis hilang kemerdekaan itu selesai, kalau 

diminta, boleh menjalani kurungan di tempat itu juga.

(2) Pidana kurungan sebab  sebab di atas dijalani di tempat yang khusus untuk 

menjalani pidana penjara, tidak berubah sifatnya oleh sebab  itu.

Pasal 23

Orang yang dijatuhi pidana kurungan, dengan biaya sendiri boleh sekedar 

meringankan nasibnya menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan 

undang-undang.

Pasal 24

Orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan boleh diwajibkan bekerja 

di dalam atau di luar tembok tempat orang-orang terpidana.

Pasal 25

Yang tidak boleh diserahi pekerjaan di luar tembok tempat ini  ialah:

1. Orang-orang yang di jatuhi pidana penjara seumur hidup;

2. Para wanita;

3. Orang-orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak boleh menjalankan pekerjaan 

demikian.

Pasal 26

Jikalau mengingat keadaan diri atau masyarakat terpidana, hakim menimbang ada 

alasan, maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan 

bekerja di luar tembok tempat orang-orang terpidana.

Pasal 27

Lamanya pidana penjara untuk waktu tertentu dan pidana kurungan dalam putusan 

hakim dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun; tidak boleh dengan 

pecahan.

Pasal 28

Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di satu tempat asal saja 

terpisah.

Pasal 29

(1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau 

kedua- duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal 

membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian 

pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal 

makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan 

kitab undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.

(2) Jika perlu, Menteri Kehakiman menetepkan aturan rumah tangga untuk 

tempat-tempat orang terpidana.

Pasal 30

(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

(2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.

(3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 

enam bulan.

(4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; 

jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung 

satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah 

lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang 

tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

(5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan sebab  perbarengan atau 

pengulangan, atau sebab  ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti 

paling lama delapan bulan.

(6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31

(1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas 

waktu pembayaran denda.

(2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti 

dengan membayar dendanya.

(3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai 

menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Pasal 32

(1) Pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang sudah 

di dalam tahanan sementara, pada hari saat  putusan hakim menjadi tetap, dan 

bagi terpidana lainnya pada hari saat  putusan hakim mulai dijalankan.

(2) jika dalam putusan hakim dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan atas 

beberapa perbuatan pidana, dan kemudian putusan itu bagi kedua pidana tadi 

menjadi tetap pada waktu yang sama, sedangkan terpidana sudah ada dalam tahanan 

sementara sebab  kedua atau salah satu perbuatan pidana itu, maka pidana penjara 

mulai berlaku pada saat saat  putusan hakim menjadi tetap, dan pidana kurungan 

mulai berlaku setelah pidana penjara habis.

Pasal 33

(1) Hakim dalam putusannya boleh menentukan bahwa waktu terpidana ada dalam 

tahanan sementara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya atau sebagian di 

potong dari pidana penjara selama waktu tertentu dari pidana kurungan atau dari 

pidana denda yang dijatuhkan kepadanya; dalam hal pidana denda dengan memakai 

ukuran menurut pasal 31 ayat 3.

(2) Waktu selama seorang terdakwa dalam tahanan sementara yang tidak berdasar  

surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu 

dinyatakan khusus dalam putusan hakim.

(3) Ketentuan pasal ini berlaku juga dalam hal terdakwa oleh sebab dituntut 

bareng sebab  melakukan beberapa tindak pidana, kemudian dipidana sebab  

perbuatan lain daripada yang didakwakan kepadanya waktu ditahan sementara.

Pasal 33a

Jika orang yang ditahan sementara di jatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, 

dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan 

permohonan ampun, waktu mulai permohonan diajukan hingga ada putusan Presiden, 

tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali jika Presiden, dengan 

mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau 

sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

Pasal 34

Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama di luar 

tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

Pasal 35

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang 

ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;

3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasar  

aturan-aturan umum.

4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak 

menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang 

bukan anak sendiri;

5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas 

anak sendiri;

6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam 

aturan- aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Pasal 36

Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki 

Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua, dapat 

di cabut dalam hal pemidanaan sebab  kejahatan jabatan atau kejahatan yang 

melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau sebab  memakai kekuasaan, 

kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana sebab  jabatannya.

Pasal 37

(1) Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu 

pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal 

pemidanaan:

1. orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama 

dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya;

2. orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa yang ada di bawah 

kekuasaannya, melakukan kejahatan, yang ini  dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, 

XIX, dan XX Buku Kedua.

(2) Pencabutan ini  dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana 

terhadap orang-orang yang baginya diterapkan undang-undang hukum perdata tentang 

pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu.

Pasal 38

(1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai 

berikut:

1. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan 

seumur hidup;

2. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya 

pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari 

pidana pokoknya;

3. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan 

paling banyak lima tahun.

(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Pasal 39

(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang 

sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

(2) Dalam hal pemidanaan sebab  kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja 

atau sebab  pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasar  

hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan 

kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pasal 40

Jika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau 

mengangkut barang-barang denga melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan 

pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai 

larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, 

maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga 

dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau 

pemeliharanya tanpa pidana apapun.

Pasal 41

(1) Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumya, diganti menjadi pidana 

kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut 

taksiran dalam putusan hakim, tidak di bayar.

(2) Pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam 

bulan.

(3) Lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan sebagai 

berikut: tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang di hitung satu hari; jika lebih 

dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung 

paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah 

lima puluh sen.

(4) Pasal 31 diterapkan bagi pidana kurungan pengganti ini.

(5) Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti ini 

juga di hapus.

Pasal 42

Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan 

segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara.

Pasal 43

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasar  kitab undang- 

undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula 

bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Bab III - Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana

Pasal 44 

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya 

sebab  jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu sebab  penyakit, tidak 

dipidana.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya 

sebab  pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu sebab  penyakit, maka hakim 

dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama 

satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, 

dan Pengadilan Negeri. 

Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa sebab  melakukan 

suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: 

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya 

atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang 

bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan 

merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar- kan pasal-pasal 489, 

490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta 

belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah sebab  melakukan kejahatan atau 

salah satu pelanggaran ini  di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; 

atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. 

Pasal 46

(1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, 

maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari 

pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada 

seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan 

hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk 

menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan 

pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang 

yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 47

(1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak 

pidananya dikurangi sepertiga.

(2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima 

belas tahun.

(3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat 

diterapkan.

Pasal 48

Barang siapa melakukan perbuatan sebab  pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49

(1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk 

diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda 

sendiri maupun orang lain, sebab  ada serangan atau ancaman serangan yang sangat 

dekat pada saat itu yang melawan hukum.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh 

keguncangan jiwa yang hebat sebab  serangan atau ancaman serangan itu, tidak 

dipidana.

Pasal 50

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, 

tidak dipidana.

Pasal 51

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang 

diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

(2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali 

jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan 

wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 52

Bilamana seorang pejabat sebab  melakukan perbuatan pidana melanggar suatu 

kewajiban khusus dari jabatannya , atau pada waktu melakukan perbuatan pidana 

memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya sebab  

jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 52a

Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik 

Indonesia, pidana untuk kejahatan ini  ditambah sepertiga. 

Bab IV - Percobaan

Pasal 53

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata 

dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan 

semata-mata disebabkan sebab  kehendaknya sendiri.

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi 

sepertiga.

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 

dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana

Pasal 55 

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan 

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan 

memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain 

supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 

diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk 

melakukan kejahatan.

Pasal 57

(1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi 

sepertiga.

(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 

dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.

(4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan 

yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 58

Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang 

menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan 

terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.

Pasal 59

Dalam hal-hal di mana sebab  pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, 

anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota 

badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan 

pelanggaran tidak dipidana. 

Pasal 60

Membantu melakukan pelangaran tidak dipidana.

Pasal 61

(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertiban selaku 

demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat 

tinggalnya, sedangkan pembuatnya dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada 

waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit.

(2) Aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakkan terbit, tidak 

dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.

Pasal 62

(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku 

demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat 

tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulai 

penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak.

(2) Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang 

cetakkan terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia.

Bab VI - Perbarengan Tindak Pidana

Pasal 63

(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang 

dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang 

dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula 

dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pasal 64

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan 

atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang 

sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika 

berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling 

berat.

(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan 

bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang 

yang dipalsu atau yang dirusak itu.

(3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan ini  dalam 

pasal- pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan 

nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh 

lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana ini  dalam pasal 362, 372, 378, 

dan 406.

Pasal 65

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai 

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang 

diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam 

terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang trerberat 

ditambah sepertiga.

Pasal 66

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang 

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, 

yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis , maka dijatuhkan pidana 

atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana 

yang terberat ditambah sepertiga.

(2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana 

kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. 

Pasal 67 

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu 

tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan 

pengumuman putusan hakim.

Pasal 68 

(1) berdasar  hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku 

aturan sebagai berikut:

1. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling 

sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau 

pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, 

maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;

2. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa 

dikurangi;

3. pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan 

pidana kurungan pengganti sebab  barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan 

sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

(2) pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan 

bulan. 

Pasal 69

(1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut 

urut- urutan dalam pasal 10.

(2) Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan 

hanya terberatlah yang dipakai.

(3) Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut 

maksimumnya masing-masing.

(4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut 

maksimumnya masing-masing.

Pasal 70

(1) Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik 

perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, 

maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa 

dikurangi.

(2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan 

pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana 

kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan.

Pasal 70 bis

saat  menerapkan pasal-pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasar  

pasal- pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373,379, dan 482 dianggap sebagai 

pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas 

kejahatan-kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.

Pasal 71

Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi sebab  

melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka 

pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan 

menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili 

pada saat yang sama.

Bab VII - Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan 

Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan

Pasal 72

(1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas 

pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum 

dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain 

daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak 

mengadu;

(2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka 

penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau 

majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas 

pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika 

itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang 

sampai derajat ketiga.

Pasal 73

Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan 

dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan 

atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup 

kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 74

(1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang 

berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, 

atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

(2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu ini  

dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan 

hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu ini .

Pasal 75

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan 

setelah pengaduan diajukan.

Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana

Pasal 76

(1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh 

dituntut dua kali sebab  perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya 

telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, 

di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan ini .

(2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap 

orang itu dan sebab  tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan 

dalam hal:

1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;

2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi 

ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus sebab  daluwarsa.

Pasal 77

Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.

Pasal 78

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus sebab  daluwarsa:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan 

sesudah satu tahun; 

2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau 

pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 

3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, 

sesudah dua belas tahun; 

4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup, sesudah delapan belas tahun.

(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas 

tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 79

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali 

dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari 

sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan:

2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai 

pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau 

meninggal dunia;

3. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang 

dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, 

menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil 

harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan , dipindah ke kantor 

ini .

Pasal 80

(1) Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa , asal tindakan itu 

diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut 

cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.

(2) Sesudah dihentikan, dimulai tanggang daluwarsa baru.

Pasal 81

Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, 

menunda daluwarsa.

Pasal 82

(1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja 

menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya 

yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang 

ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum , dan dalam waktu yang ditetapkan 

olehnya.

(2) Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai 

perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran 

pejabat dalam ayat 1.

(3) Dalam hal-hal pidana diperberat sebab  pengulangan, pemberatan itu tetap 

berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan 

lebih dahulu telah hapus berdasar  ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum 

dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

Pasal 83

Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia.

Pasal 84

(1) Kewenangan menjalankan pidana hapus sebab  daluwarsa.

(2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai 

kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan 

mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi 

penuntutan pidana, ditambah sepertiga.

(3) Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana 

yang dijatuhkan.

(4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.

Pasal 85

(1) Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esak harinya setelah putusan hakim 

dapat dijalankan.

(2) Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada 

esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. 

Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah 

pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.

(3) Tenggang daluwarsa tertuduh selama penjalanan pidana ditunda menurut 

perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama terpidana dirampas 

kemerdekaannya, meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pemidanaan 

lain.

Bab IX - Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang- Undang

Pasal 86

Apabila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam 

arti suatu kejahatan tertentu, maka di situ termasuk pembantuan dan percobaan 

melakukan kejahatan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan.

Pasal 87

Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu 

telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 

53.

Pasal 88

Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat 

akan melakukan kejahatan.

Pasal 88 bis

Dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak 

sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 89

Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Pasal 90

Luka berat berarti:

  jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama 

  sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; 

  tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan 

  pencarian; 

  kehilangan salah satu pancaindera; 

  mendapat cacat berat; 

  menderita sakit lumpuh; 

  terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; 

  gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pasal 91

(1) Dalam kekuasaan bapak dicakup pula kekuasaan kepala keluarga.

(2) Dengan orang tua, dimaksud pula kepala keluarga.

(3) Dengan bapak, dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama 

dengan bapak.

(4) Dengan anak, dimaksud pula orang yang ada di bawah kekuasaan yang sama 

dengan kekuasaan bapak.

Pasal 92

(1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan 

yang diadakan berdasar  aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan 

sebab  pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan 

pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau 

atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala 

rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan 

kekuasaan yang sah.

(2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim 

termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta 

ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. 

(3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

Pasal 92 bis

Yang disebut pengusaha ialah tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan.

Pasal 93

(1) Yang disebut nakoda ialah orang yang memegang kekuasaan di kapal atau yang 

mewakilinya.

(2) Yang disebut penumpang ialah semua orang yang ada di kapal, kecuali nakoda.

(3) Yang disebut anak buah kapal ialah semua perwira atau kelasi yang ada di 

dalam kapal.

Pasal 94

Pasal ini ditiadakan berdasar  Undang-undang No.1 Tahun 1946, pasal VIII, 

butir 11.

Pasal 95

Yang disebut kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pas 

kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum 

mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia.

Pasal 95a

(1) Yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang 

didaftarkan di Indonesia.

(2) Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa 

tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.

Pasal 95b

Yang dimaksud dengan dalam penerbanagan adalah sejak saat pintu luar pesawat 

udara ditutup setelah naiknya penumpang (embarkasi) sampai saat pintu dibuka 

untuk penurunan penumpang (diembarkasi).

Dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung 

sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat 

udara dan barang yang ada di dalamnya.

Pasal 95c

Yang diamksud dengan dalam dinas adalah jangka waktu sejak pesawat udara 

disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu, 

hingga setelah 24 jam lewat sesudah setiapendaratan.

Pasal 96

(1) Yang disebut musuh termasuk juga pemberontak. Begitu juga termasuk di situ 

negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan perang.

(2) Yang disebut perang termasuk juga permusuhan dengan daerah-daerah swapraja, 

begitu juga perang saudara.

(3) Yang disebut masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam. 

Begitu juga dikatakan masih ada masa perang, segera sesudah diperintahkan 

mobilisasi Angkatan Perang dan selama mobilisasi itu berlaku.

Pasal 97

Yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam; yang disebut bulan 

adalah waktu selama tiga puluh hari.

Pasal 98

Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari 

terbit.

Pasal 99

Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, 

tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan 

sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan 

sebagai batas penutup.

Pasal 100

Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud 

untuk membuka kunci.

Pasal 101

Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah 

biak, dan babi.

Pasal 101 bis

(1) Yang dimaksud bangunan listrik yaitu bangunan-bangunan yang gunanya untuk 

membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik; begitu 

pula alat-alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat-alat penjaga keselamatan, 

alat-alat pemasang, alat-alat pendukung, dan alat-alat peringatan.

(2) Dengan bangunan-bangunan telegrap dan telepon tidak dimaksudkan bangunan 

listrik.

Pasal 102

Ditiadakan dengan Staatsblad 1920 No. 382

Aturan Penutup

Pasal 103

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi 

perbuatan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam 

dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Buku Kedua ˘ Kejahatan

Daftar Isi

  Bab - I Kejahatan Terhadap Keamanan Negara 

  Bab - II Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden 

  Bab - III Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala 

  Negara Sahabat Serta Wakilnya 

  Bab - IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan 

  Bab - V Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum 

  Bab - VI Perkelahian Tanding 

  Bab - VII Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang 

  Bab - VIII Kejahatan Terhadap Penguasa Umum 

  Bab - IX Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu 

  Bab - X Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas 

  Bab - XI Pemalsuan Meterai dan Merek 

  Bab - XII Pemalsuan Surat 

  Bab - XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan 

  Bab - XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan 

  Bab - XV Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong 

  Bab - XVI Penghinaan 

  Bab - XVII Membuka Rahasia 

  Bab - XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang 

  Bab - XIX Kejahatan Terhadap Nyawa 

  Bab - XX Penganiayaan 

  Bab - XXI Menyebabkan Mati atau Luka-luka sebab  Kealpaan 

  Bab - XXII Pencurian 

  Bab - XXIII Pemerasan dan Pengancaman 

  Bab - XXIV Penggelapan 

  Bab - XXV Perbuatan Curang 

  Bab - XXVI Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak 

  Bab - XXVII Menghancurkan atau Merusakkan Barang 

  Bab - XXVIII Kejahatan Jabatan 

  Bab - XXIX Kejahatan Pelayaran 

  Bab - XXIX A Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana 

  Penerbangan 

  Bab - XXX Penadahan Penerbitan dan Percetakan 

Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Pasal 104 

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan 

kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati 

atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua 

puluh tahun. 

Pasal 105 

Pasal ini ditiadakan berdasar  Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, 

butir 13. 

Pasal 106 

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam 

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua 

puluh tahun. 

Pasal 107 

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh 

tahun. 

Pasal 108 

(1) Barang siapa bersalah sebab  pemberontakan, diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun:

1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;

2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama 

atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur 

hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. 

Pasal 109 

Pasal iani ditiadakan berdasar  S. 1930 No. 31. 

Pasal 110 

(1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, 

dan 108 diancam berdasar  ancaman pidana dalam pasal-pasal ini .

(2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud 

berdasar  pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:

1. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau 

turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi 

kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

2. berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan 

kejahatan bagi diri sendiri atua orang lain;

3. memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan 

kejahatan;

4. mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang 

bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain;

5. berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan 

pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan. 

(3). Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat 

dirampas. 

(4) Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau 

memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum. 

(5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal 

ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali. 

Pasal 111 

(1) Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud 

menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap 

negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan 

mereka untuk melakukan perbuatann permufakatan atua perang terhadap negara, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

(2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan 

pidana mati atua pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara 

paling lama dua puluh tahun. 

Pasal 111 bis 

(1) Dengan pidana penjara paling lama enam tahun diancam:

1. barang siapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di 

luar Indonesia, dengan maksud untuk menggerakan orang atau badan itu supaya 

membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan 

pemerintah, untuk memperkuat niat orang atau badan itu atua menjanjikan atau 

memberi bantuan kepada orang atau badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau 

menggerakkan penggulingan pemerintah;

2. barang siapa memaksudkan suatu benda yang dapat digunakan untuk memberi 

bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan 

penggulingan pemerintah, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat untuk 

memnduga bahwa benda ini  akan dipergunakan untuk perbuatan ini ;

3. orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu benda yang 

dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan material dalam mempersiapkan, 

memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah, sedangkan diketahuinya 

atau ada alasan baginya untuk menduga bahwa benda itu akan dipergunakan untuk 

perbuatan ini  atau benda itu atau barang lainsebagai penggantinya, 

dimaksudkan dengan tujuan ini  atau untuk untuk diperuntukkan bagi tujuan 

itu oleh orang atau benda yang berkedudukan di luar Indonesia. 

(2) Benda-benda yang dengan mana atau yang ada hubungan dengan ayat 1 ke-2 dan 

ke-3 yang dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. 

Pasal 112 

Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau 

keterangan- keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk 

kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada 

negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

Pasal 113 

(1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, 

atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang 

mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau 

benda-benda yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan atau 

keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang 

isinya, bentuknya atau susunanya benda- benda itu diketahui olehnya, diancam 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau 

pengetahuannya tentang itu sebab  pencariannya, pidananya dapat ditambah 

sepertiga. 

Pasal 114 

Barang siapa sebab  kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan surat-surat atau 

benda- benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 113 harus menjadi 

tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau susunannya atau seluruh 

atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain 

(atau) tidak berwenang mengetahui, diancam dengan pidana penjara paling lama 

satu tahun enam bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana 

denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 

Pasal 115 

Barang siapa melihat atua membaca surat-surat atau benda-benda rahasia 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan 

diketahui atau selayaknya harus diduganya bahwa benda-benda itu tidak dimaksud 

untuk diketahui olehnya, begitu pula jika membuat atau menyuruh membuat salinan 

atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa pun juga, membuat atau menyuruh 

buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat 

kehakiman, kepolisian atau pamongh praja, dalam hal benda-benda itu ke 

tangannya, diancam dengan pidana penjara palling lama tiga tahun. 

Pasal 116 

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana diamksud dalam pasal 

113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu atahun. 

Pasal 117 

Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa tanpa wenang. 

1. dengan sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut, atau 

memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan biasa; 

2. dengan sengaja memasuki daerah, yang oleh Presiden atau atas namanya, atau 

oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang;

3. dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan 

atau mangangkut gambat potret atau gambar tangan maupun keterangan-keterangan 

atau petunjuk-petunjuk lain mengenai daerah seperti ini  dalam pasal ke-2, 

beserta segala sesuatu yang ada disitu. 

Pasal 118 

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sembilan ribu 

rupiah, barang siapa tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, 

menyimpan, menyembunyikan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai sesuatu hal yang 

bersangkutan dengan kepentingan tentara. 

Pasal 119 

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun: 

1. barang siapa memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahuinya mempunyai 

niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti ini  

dalam pasal 113, padahal tidak wenang untuk itu, atau mempunyai niat atau sedang 

mencoba untuk mengetahui letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, 

perlengkapan mesin, atau kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau sesuatu 

hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan tentara;

2. barang siapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya behawa dengan cara 

apapun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat seperti ini  pada ke-1. 

Pasal 120 

Jika kejahatan ini  pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan akal 

curang seperti penyesatan, menyamakan, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau 

dengan menawarkan atau menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, 

keuntungan atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang kemerdekaan dapat diperberat lipat 

dua. 

Pasal 121 

Barang siapa ditugaskan pemerintah untuk berunding dengan suatu negara asing, 

dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

belas tahun. 

Pasal 122 

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan 

sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara, atau dengan 

sengaja melanggar suatu aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah, 

khusus untuk mempertahankan kenbetralan ini ; 

2. barang siapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang 

dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara. 

Pasal 123 

Seorang warga negara Indonesia yang dengan suka rela masuk tentara negara asing, 

pada hal ia mengetahui bahwa negara itu sedang perang dengan negara Indonesaia, 

atau akan menghadapi perang dengan Indonesia, diancam dalam hal terakhir jika 

pecah perang, denga pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

Pasal 124 

(1) Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh 

atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas 

tahun.

(2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau 

paling lama dua puluh tahun jika si pembuat: 

1. memberitahukan atau memberikan kepada musuh peta, rencana, gambar, atau 

penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara;

2. menjadi mata-mata musuh, atau memberikan pondokan kepadanya. 

(3) Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 

dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat: 

1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan 

sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, 

gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat 

atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu 

untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau 

diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang; 

2. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi 

dikalangan Angkatan Perang. 

Pasal 125 

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 

124, diancam dengan pidana paling lama enam tahun. 

Pasal 126 

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa dalam masa 

perang, tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga 

menguntungkan musuh, dnegan sengaja: 

1. memberikan pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau 

membantunya melarikan diri; 

2. menggerakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas 

untuk negara. 

Pasal 127 

(1) Barang siapa dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan 

barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat, diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun. 

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa diserahi mengawasi penyerahan 

barang-barang, membiarkan tipu muslihat itu. 

Pasal 128 

(1) Dalam hal pemidanaan berdasar  kejahatan pasal 104, dapat dipidana 

pencabutan hak-hak berdasar  pasal 35 no. 1-5. 

(2) Dalam hal pemidanaan berdasar  kejahatan pasal-pasal 106-108, 110-125, 

dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasar  pasal 35 no. 1-3. 

(3) Dalam hal pemidanaan berdasar  kejahatan pasal 127, yang bersalah dapat 

dilarang menjalankan pencarian yang dijalankannya saat  melakukan kejahatan 

itu, dicabut hak- hak berdasar  pasal 35 no. 1-4, dan dapat diperintahkan 

supaya putusan hakim diumumkan. 

Pasal 129 

Pidana-pidana yang berdasar  terhadap perbuatan-perbuatan dalam pasal-pasal 

124- 127, diterapkan jika salah satu perbuatan dilakukan terhadap atua 

bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama.

Bab II

Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden

Pasal 130 

Pasal ini ditiadakan berdasar  Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, 

butir 21. 

Pasal 131 

Tiap-tiap penyerangan terhadap diri presiden atau Wakil Presiden, yang tidak 

termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, diancam dengan pidana 

penjara paling lama delapan tahun.

Pasal 132

Pasal ini ditiadakan berdasar  Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, 

butir 23.

Pasal 133 

Pasal ini ditiadakan berdasar  Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, 

butir 23. 

Pasal 134

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atua Wakil Presiden diancam dengan 

pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat 

ribu lima ratus ribu rupiah.

Pasal 135 

Pasal ini ditiadakan bersarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 

25. 

Pasal 136 

Pasal ini ditiadakan berdasar  Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII 

butir 25. Pasal 136 bis Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan diluar 

kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak 

dimuka umum baik lidsan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, 

atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh sebab  

itu merasa tersinggung.

Pasal 137

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum 

tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil 

Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui 

oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, 

dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap 

sebab  kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan 

pencarian ini . 

Pasal 138 

Pasal ini ditiadakan berdasar  Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, 

butir 28.

Pasal 139

(1) Ayat ini ditiadakan berdasar  Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, 

butir 29. 

(2) Dalam hal pemidanaan berdasar  perumusan kejahatan dalam pasal 131, dapat 

dipidana pencabutan hak berdasar  pasal 35 no. 1-4.

(3) Dalam hal pemidanaan berdasar  perumusan kejahatan dalam pasal 134, dapat 

dipidana pencabutan hak berdasar  pasal 35 no. 1-3. 

Bab III - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara 

Sahabat Serta Wakilnya

Pasal 139a 

Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara 

sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa 

di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 139b 

Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk 

pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun. 

Pasal 139c 

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal- 

pasal 139a dan 139b, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam 

bulan. 

Pasal 140 

(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala 

negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika mekar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan 

rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh 

tahun. (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu 

mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. 

Pasal 141

Tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri raja yang memerintah atau kepala 

negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, 

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 142 

Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara 

sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana paling 

banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Pasal 142a

Barang siapa menodai bendera kebangsaan negara sahabat diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah.

Pasal 144 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum 

tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau 

kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, 

dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, 

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan 

pencarianya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang 

tetap sebab  kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan pencarian 

ini .

Pasal 145

(1) Dalam hal pemidanaan berdasar  perumusan kejahatan dalam pasal 140, dapat 

dipidanan pencabutan hak berdasar  pasal 35 no. 1-5. 

(2) Dalam hal pemidanaan berdasar  perumusan kejahatan dalam pasal 141, dapat 

dipidana pencabutan hak berdasar  pasal 335 no. 1-4.

(3) Dalam hal pemidanaan berdasar  perumusan kejahatan dalam pasal-pasal 139a, 

139b, 139c, 142, dan 143, dapat dipidana pencabutan hak berdasar  pasal 35 no. 

1-3. 

Bab IV

Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan

Pasal 146 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan 

pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang 

dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa badan-badan itu supaya 

mengambil atau tidak mengambil sesuatu putusan atau mengambil sesuatu putusan 

atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, diancam dengan ancaman penjara 

paling lama sembilan tahun. 

Pasal 147 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi 

ketua atau anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan 

perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, untuk 

menghadiri rapat badan-badan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua 

tahun delapan bulan.

Pasal 148

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasar  aturan-aturan umum, 

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang 

memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun empat bulan. 

Pasal 149 

(1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasar  aturan-aturan umum, 

dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai 

hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat 

ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian 

atau janji, mau disuap. 

Pasal 150

Barang suiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasar  aturan-aturan umum, 

melakukan tipu muslihat berdasar  aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat 

sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang 

lain daripada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan bulan. 

Pasal 151 

Barang siapa memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasar  

aturan- aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 

bulan.

Pasal 152

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasar  aturan-aturan umum dengan 

sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadaka atau mengadakan tipu 

muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya 

diperoleh berdasar  kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau 

berdasar  suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua tahun. 

Pasal 153 

(1) Dalam hal pemidanaan berdasar  perumusan kejahatan dalam pasal 146, dapat 

dipidana pencabutan hak berdasar  pasal 35 ke 1-3. 

(2) Dalam hal pemidanaan berdasar  perumusan kejahatan dalam pasal 147-152, 

dapat dipidana pencabutan hak berdasar  pasal 35 ke-3. 

Bab V - Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

Pasal 153 bis 

Pasal ini ditiadakan berdasar  Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal 8, butir 

32. Pasal 153 ter Pasal ini ditiadakan berdasar  Undang-undang No. 1 Tahun 

1946, pasal 8, butir 32. 

Pasal 154 

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau 

penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 154a 

Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara 

Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 

pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. 

Pasal 155

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau 

lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian 

atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya 

diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling 

lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 

ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan ini  pada waktu menjalankan 

pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya 

menjadi tetap sebab  melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan 

dapat dilarang menjalankan pencarian ini .

Pasal 156

Barang siapa di rnuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau 

penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal 

berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan 

suatu atau beberapa hagian lainnya sebab  ras, negeri asal, agama, tempat, asal, 

keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. 

Pasal 156a 

Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan 

sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang 

pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu 

agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak 

menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pasal 157

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau 

lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, 

kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat 

Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketuhui atau lebih diketahui oleh umum, 

diancam dcngan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda 

paling hanyak empat rupiah lima ratus rupiah. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan ini  padu waktu menjalankan 

pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya 

menjadi tetap sebab  kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat di- 

larang menjalankan pencarian ini . 

Pasal 158 

Barang siapa menyelenggarakan pemilihan anggota untuk suatu lembaga kenegaraan 

asing di Indonesia, atau menyiapkan ataupun memudahkan pemilihan itu, baik yang 

diadakan di Indonesia maupun di luar negeri, diancam dengan pidana penjara 

paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak tujuh ribu lima ratus 

rupiah. 

Pasal 159 

Barang siapa turut serta dalam pemilihan umum, baik yang diadakan di Indonesia 

maupun di luar negeri, seperti yang dimaksud- kan dalam pasal 158, diancam 

dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak 

seribu lima ratus rupiah.

Pasal 160 

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan 

perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti 

baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar 

ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun 

utau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

Pasal 161

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum 

tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa 

umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti ini  dalam 

pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih 

diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan ini  pada waktu menjalankan 

pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya 

menjadi tetap sebab  kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat 

dilarang menjalankan pencarian ini . 

Pasal 161 bis 

Pasal ini ditiadakan berdasar  Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal 8, butir 

34. 

Pasal 162 

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi 

keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana, diancam dengan 

pidana penjara paling lama sembilan hulan atau pidana denda paling banyak empat 

ribu lima ratus rupiah. 

Pasal 163 

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum 

tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana 

guna melakukan tindak pidana dengan maksud supaya penawaran itu diketahui atau 

lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan 

dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan ini  pada waktu menjalankan 

pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya 

menjadi tetap sebab  kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang 

menjalankan pencarian ini . 

Pasal 163 bis 

(1) Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana ini  dalam pasal 55 

ke-2 berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, dan kejahatan 

itu atau percobaan untuk itu dapat dipidana tidak terjadi, diancam dengan pidana 

penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus 

rupiah, tetapi dengan pengertian bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana 

yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan sebab  percobaan kejahatan atau 

apahila percobaan itu tidak dapat dipidana sebab  kejahatan itu sendiri. 

(2) Aturan ini  tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau 

percobaan kejahatan disebabkan sebab  kehendaknya sendiri.

Pasal 164

Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan 

berdasar  pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, 

sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak 

segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian 

atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu 

jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 

pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 165 

(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan 

berdasar  pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 

atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk 

membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya 

niat untuk melakukan kejahatan ini  dalam bab 8 dalam kitab undang-undang 

ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah 

satu kejahatan berdasar  pasal- pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan 

berdasar  pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang 

diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan 

itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat 

kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, 

dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana ini  diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu 

kejahatan berdasar  ayat 1 telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang 

pada saat akihat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memheritahukannya 

kepada pihak- pihak ini  dalam ayat l. 

Pasal 166

Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan 

memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri 

sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau 

garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekas suaminya, atau 

bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, 

dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang ini . 

Pasal 167 

(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup 

yang dipakai orang lain dengan me- lawan hukum atau berada di situ dengan 

melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi 

dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lema sembilan bulan atau 

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

(2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak 

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barang siapa tidak 

setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan sebab  kekhilafan masuk dan 

kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk. 

(3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan 

orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

(4) Pidana ini  dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang 

melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu. 

Pasal 168

(1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada di 

situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak 

pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua 

minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak 

kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak 

setahu pejabat yang berwenang lebih dahulu serta bukan sebab  kekhilafan masuk 

dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk. 

(3) Jika ia mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan 

orang, diancam dengan pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan. 

(4) Pidana ini  dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga, jika yang 

melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu. 

Pasal 169

(1) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan. atau turut 

serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam 

dengan pidana penjara paling lama enam tahun. 

(2) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah. 

(3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 170

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan 

kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam: 

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja 

menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan 

mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, 

jika kekerasan mengakibatkan maut. 

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 171 

Pasal ini ditiadakan berdasar  Undang-undang no. 1 Tahun 1946, pasal 8, butir 

37.

Pasal 172

Barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan- 

teriakan, atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling 

lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 173 

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat, umum yang 

diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. 

Pasal 174 

Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan 

menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling 

lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 175

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan 

keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang 

diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling 

lama satu tahun empat bulan.

Pasal 176

Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat, umum 

dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan 

jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu 

delapan ratus rupiah.

Pasal 177

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana 

denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:

1. barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam men- jalankan tugas 

yang diizinkan; 

2. barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau padu 

waktu ibadat dilakukan. 

Pasal 178 

Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau 

pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara 

paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan 

ratus rupiah.

Pasal 179 

Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan 

hukum menghancurkan atau merusak tanda peringntan di tempat kuburan, diancam 

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. 

Pasal 180 

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah 

atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam 

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

Pasal 181

Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat 

dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 

lirna ratus rupiah.

Bab VI - Perkelahian Tanding

Pasal 182 

Dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, diancam: 

(1) barang siapa menantang seorang untuk perkelahian tanding atau rnenyuruh 

orang menerima tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding;

(2) barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu 

mengakibatkan perkelahian tanding.

Pasal 183

Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling 

tinggi tiga ratus rupiah, barang siapa di muka umum atau di hadapan pihak ketiga 

mencerca atau mengejek seseorang oleh sebab  yang bersangkutan tidak rnau 

menentang atau menolak tantangan untuk perkelahian tanding. 

Pasal 184

(1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, jika ia 

dalam perkelahian tanding itu tidak melukai tubuh pihak lawannya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan empat bulan, barang 

siapa melukai tmbuh lawannya. 

(3) Diancam dengan pidana penjma paling lama empat tahun, barang siapa melukai 

berat tubuh lawannya.

(4) Barang siapa yang merampas nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara 

paling lama tujuh tahun, atau jika perkelahian tanding itu dilakukan dengan 

perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 

tahun.

(5) Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana. 

Pasal 185

Barang siapa dalam perkelahian tanding merampas nyawa pihak lawan atau melukai 

tubuhnya, maka diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, 

pembunuhan atau penganiayaan: 

1. jika persyaratan tidak diatur terlebih dahulu; 

2.jika perkelahian tanding tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak;

3.jika pelaku dengmi sengaja dan merugikan pihak lawan, bersalah melakukan 

perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persy aratan.

Pasal 186

(1) Para saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian tanding, tidak dipidana.

(2) Para saksi diancam:

1.d