hukuman mati 7

hukuman mati 7

   Januari 26, 2024       mayatku

---

Dalam perkembangannya, pedoman ini tidak cukup jelas untuk konteks saat ini mengingat 

berkembangnya hukum HAM internasional. Sekretaris Jenderal PBB sebelumnya telah 

menunjuk Roger Hood untuk memberi  laporan berkala tentang kemajuan dalam 

hal penghapusan hukuman mati, yang dalam edisi paling mutakhir bukunya, Roger 

Hood menjelaskan bahwa pedoman ini  tidak jelas dan harus direvisi. Roger Hood 

mengusulkan revisi: “Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman 

mati hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan paling serius setaraf 

pembunuhan yang dapat dipertanggungjawabkan (the most serious offences of culpable 

homicide/murder), akan namun  pemberlakuannya terhadap kejahatan-kejahatan seperti itu 

580 Andrew Byrnes, Drug Offences, the Death Penalty and negara kita ’s Human Rights Obligations in the Case of the Bali, Pendapat 

yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi Republik negara kita , 

-- -

tidak boleh diwajibkan (mandatory).”583 

Pandangan ini sejalan dengan Laporan dari Pelapor Khusus PBB (Special Rapporteur) 

bidang eksekusi ekstrayudisial dan sewenang-wenang (extrajudicial, summary and arbitrary 

executions),584 yang menyatakan bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2) ICCPR, hukuman mati hanya 

dapat diterapkan “jika dapat ditunjukkan bahwa ada  niat untuk membunuh yang 

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.”585 Selain itu Pelapor Khusus juga  telah 

mempersempit definisi dari most serious crime dengan menyatakan bahwa hukuman mati 

hanya dapat dilakukan di situasi yang sifatnya eksepsional. 

“the death penalty must be under all circumstances be regarded as an extreme exception 

to the fundamental right to life, and must be interpreted in the most restrictive manner 

possible.” 

Sejalan dengan ketentuan ini  di atas, Komisi HAM PBB pada 2004 telah mengeluarkan 

Resolusi kepada negara anggota ICCPR untuk tidak memberlakukan hukuman mati kepada 

kejahatan di luar dari kejahatan yang bersifat the most serious crime. Resolusi ini  

juga meminta kepada seluruh negara anggota ICCPR untuk memastikan bahwa most 

serious crime tidak keluar dari kejahatan internasional yang memiliki dampak mematikan 

dan mengandung tingkat bahaya yang luar biasa (the notion of most serious crime does 

not go beyond intentional crime with lethal or extremely grave consequences). Konsepsi ini 

juga dijelaskan lebih lanjut dalam Paragraf 91 Laporan dari Pelapor Khusus ke Komite 

HAM  pada 24 Desember 1996 yang menyatakan bahwa “the scope of crime subject to the 

death penalty should not go beyond intentional crime with lethal or other extremely grave 

consequences.” 586

Selain itu Komisi HAM PBB dalam Resolusi 1999, menegaskan pandangan dari Pelapor 

Khusus, untuk mendesak negara-negara untuk tidak menjatuhkan hukuman mati atas 

kejahatan keuangan yang tidak memiliki unsur kekerasan (non-violent financial crime) 

seperti korupsi atau praktik keagamaan tanpa kekerasan (non-violent religious practice).587

Dengan demikian yang dimaksud dengan the most serious crimes menurut Komite HAM 

PBB adalah tindak pidana internasional yang dilakukan dengan sengaja atau terencanakan 

dan menimbulkan akibat yang sangat luar biasa. Konsepsi ini senada dengan pendapat 

Philip Alston, yang dituangkan dalam laporan di Sidang PBB di bulan Januari 2007, yang 

pada Paragraf 53 Laporan ini  menyatakan bahwa termasuk kategori the most serious 

crimes adalah kejahatan-kejahatan yang melibatkan niat untuk melakukan pembunuhan 

yang mematikan.

beberapa badan-badan PBB telah mencapai kesepakatan untuk konsep the most serious 

crimes yang dapat dihukum dengan hukuman mati, yaitu “intentional crime with deadly 

outcomes” atau kejahatan yang direncanakan dan menimbulkan kematian (seperti 

pembunuhan berencana). Secara khusus, Sekretaris Jendral PBB pun menyatakan bahwa 

negara yang memberi  hukuman mati terhadap kejahatan yang tidak menimbulkan 

kematian sangatlah problematik. Meskipun definisi the most serious crime tidak diatur 

dalam ICCPR, namun secara implisit ada  kesepakatan internasional bahwa most 

serious crime dalam ICCPR terbatas hanya untuk kejahatan yang menimbulkan kematian.588 

Penafsiran tentang the most serious crimes dalam praktik antara lain pernah dilakukan 

oleh Komite HAM internasional dalam kasus Zambia.589 Dalam kasus ini Komite HAM 

menyatakan bahwa penerapan hukuman mati terhadap pelaku perampokan dengan 

kekerasan yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) ICCPR.590 

Konsepsi the most serious crimes lebih lanjut juga ada dalam Statuta Roma 1998 tentang 

pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Pasal 5 Statuta Roma 1998 

menyatakan bahwa:591

“…jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the 

international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this 

Statute with respect to the following crime: (a) the crime of genocide; (b) crime against 

humanity; (c) war crime; (d) the crime of aggression.”

Dalam Statuta ini  dapat kita lihat bahwa konsep the most serious crimes mencakup 

empat jenis kejahatan yaitu kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, 

dan kejahatan agresi. Selain itu, tidak dimasukkannya hukuman mati dalam mahkamah-

mahkamah pidana internasional memiliki arti yang sangat penting, yang menunjukkan 

PBB menolak pendapat bahwa hukuman mati adalah hukuman yang tepat untuk 

kejahatan-kejahatan yang sudah jelas merupakan “kejahatan paling serius”. Ditolaknya 

hukuman mati dalam Mahkamah Mahkamah Pidana Internasional juga telah dinyatakan 

oleh mahkamah-mahkamah konstitusi lainnya sebagai bukti kecenderungan/tren umum 

dunia internasional ke arah penghapusan hukuman mati.592

Dalam perdebatan tentang konsepsi kejahatan serius ini memang ada  kesulitan, 

-- -

khususnya dalam menetapkan metodologinya. Praktik negara-negara setelah mengadopsi 

suatu traktat merupakan pendekatan yang diakui untuk menafsirkan traktat ini , 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31(3) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 

Internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties). Sebagai sebuah peraturan, 

pendekatan demikian sangatlah masuk akal, sebagaimana menafsirkan arti perjanjian 

yang sumir dengan cara merujuk pada perbuatan para pihak setelah dibuatnya perjanjian 

ini , dengan asumsi bahwa cara ini membantu menegaskan niat dan maksud 

yang dikehendaki para pihak dalam membuat naskah perjanjian ini  dapat pula 

melakukan hal yang sama terhadap traktat internasional. Namun, pemakaian  cara 

penafsiran ini  harus dibatasi dalam penafsiran hukum, sebab  perbuatan para 

pihak (setelah dibuatnya suatu perjanjian) tidak hanya menegaskan arti suatu ketentuan 

dalam perjanjian ini  akan namun  dapat juga berupa pelanggarannya. Dan demikian 

juga halnya dengan perjanjian internasional, suatu hal yang tidak masuk akal jika  

kita menafsirkan “kejahatan paling serius” dengan cara membuat sebuah katalog yang 

berisi semua kejahatan yang dikenakan hukuman mati oleh negara-negara yang telah 

meratifikasi ICCPR. 

William A. Schabas mengusulkan suatu cara yang bermanfaat dalam rangka menafsirkan 

cakupan kejahatan-kejahatan yang paling serius sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (2), 

yakni dengan mencari konsensus di antara negara-negara mengenai kejahatan-kejahatan 

yang dapat dijatuhi hukuman mati.593 Cara ini akan mengarah pada jawaban yang pada 

pokoknya sama dengan padangan Philip Alston. Artinya, di negara-negara yang belum 

menghapus hukuman mati, hukuman mati selalu dikenakan terhadap kejahatan-kejahatan 

yang “dapat ditunjukkan bahwa ada  niat untuk membunuh yang mengakibatkan 

hilangnya nyawa seseorang” dalam melakukan kejahatan ini . 

Dari berbagai konsepsi di atas dapat disimpulkan bahwa konsep the most serious crimes 

dalam hukum internasional sangatlah terbatas pada kejahatan dengan karakteristik 

sebagai berikut:

a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, meng-

goncangkan hati nurani kemanusiaan (deeply shock the conscience of humanity);

b. Adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis, dan meluas untuk menimbul-

kan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (extremely grave con-

sequences);

c. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau 

warga  luas seperti mengganggu ketertiban umum, melibatkan jumlah uang 

yang ekstra besar seperti kejahatan ekonomi, dilakukan dengan cara yang sangat 

buruk (crime with extremely heinous methods) dan kejam di luar batas perikemanu-

siaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara.

593 Schabas, Keterangan Ahli…, op.cit. hlm. 78. Lihat Schabas, The Abolition…, op.cit., hlm 99

Dengan demikian, Pasal 6 ayat (2) ICCPR adalah ketentuan yang memerlukan penafsiran, 

sebab  ia menyatakan sebuah prinsip (perlindungan terhadap pengurangan “sewenang-

wenang” atas hak untuk hidup), namun dengan sebuah pengecualian yang dinyatakan 

secara tegas/eksplisit tentang hukuman mati di negara-negara yang belum menghapusnya. 

Akan namun , pengecualian itu sendiri harus patuh pada pengecualian-pengecualian 

lebih lanjut lagi, seperti persyaratan bahwa hukuman mati harus dibatasi hanya untuk 

“kejahatan paling serius” yang dalam perkembanganya misalnya tidak boleh diterapkan 

kepada wanita hamil atau pelaku kejahatan yang masih remaja.  Oleh sebab nya, perlu 

diingatkan kembali bahwa Pasal 6 ICCPR yang diadopsi setengah abad yang lalu dalam 

konteks yang sangat khusus. Bahkan pada saat itu pun, kehendak Majelis Umum PBB 

untuk mendorong penghapusan hukuman mati dapat dilihat pada redaksional ketentuan 

yang ada  pada Pasal 6 Ayat (6) ICCPR.

b. Kejahatan terkait Narkotika bukan termasuk the Most Serious Crimes 

Komite HAM PBB berpandangan bahwa kejahatan drug trafficking yang tidak melibatkan 

pembunuhan tidak termasuk dalam kategori kejahatan-kejahatan paling serius. Pandangan 

ini ada  dalam bagian kesimpulan tinjauan Komite HAM PBB atas laporan berkala 

Thailand mengenai pelaksanaan ICCPR  yang diterbitkan Juli 2005. Komite menyatakan:

Komite menaruh perhatian yang sangat serius pada kenyataan bahwa hukuman mati 

tidak dibatasi hanya untuk “kejahatan paling serius” sebagaimana dimaksud Pasal 6, 

Ayat 2, dan ternyata diberlakukan untuk drug trafficking. Komite menyesalkan bahwa, 

meskipun Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diamandemen pada tahun 2003, 

yang melarang pemberlakuan hukuman mati pada orang yang berusia di bawah 18 

tahun, Negara Pihak ini belum juga menarik deklarasinya terhadap Pasal 6, Ayat 5 (Pasal 

6) Kovenan ini . Negara Pihak ini harus meninjau kembali pemberlakuan hukuman 

mati untuk kejahatan-kejahatan yang terkait dengan drug trafficking demi mengurangi 

jenis kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati ...594

Kesimpulan Komite HAM ini  diambil secara bulat, sehingga tidak ada ruang bagi 

keraguan atas posisi yang diambil Komite, bahwa drug trafficking tidak termasuk dalam 

kategori kejahatan paling serius sebagaimana dimaksud Pasal 6(2) ICCPR. 

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, pada 1984 PBB Safeguards 

Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty sebagai sebuah usaha  

untuk mengklarifikasi ketentuan-ketentuan tertentu dalam Pasal 6 ICCPR. Pedoman ini 

menyatakan bahwa negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman 

mati hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan paling serius, dalam arti ruang 

lingkupnya tidak melampaui kejahatan-kejahatan disengaja yang bersifat mematikan 

594 Komite HAM PBB, Concluding observation of the Human Rights Committee: THAILAND, CCPR/CO/84/THA, 8 Juli 2005, 

para 14. 

202 203

-- -

(lethal) atau yang membawa akibat-akibat yang sangat serius.595 

Jaminan Perlindungan PBB tentang hukuman mati merekomendasikan kejahatan yang 

diancam pidana mati harus “tidak boleh melebihi kejahatan dengan tujuan mematikan 

atau konsekuensi buruk ekstrim lainnya.”596 Dalam ini Pelapor Khusus PBB 

mengklarifikasi bahwa hukuman mati “hanya boleh diterapkan kepada kejahatan yang 

melibatkan pembunuhan dengan sengaja”. Secara khusus Pelapora Khusus menekankan 

bahwa “hukuman mati tidak boleh diterapkan untuk pelanggaran terkait narkoba kecuali 

ini  memenuhi persyaratan itu.”597

Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, 

tidak manusiawi dan merendahkan martabat (Special Rapporteur on torture and other cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment) juga menekankan penerapan hukuman 

mati untuk pelanggaran terkait narkoba, melanggar hukum HAM internasional. Laporan 

dari Pelapor khusus ini  menyebut bahwa “pelanggaran narkoba tidak memenuhi 

ambang kriteria kejahatan paling serius sebab  penerapan hukuman mati bagi pelaku 

kejahatan narkoba merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup, perlakuan diskriminatif 

dan mungkin [...] hak mereka atas martabat manusia.”598 

Praktik menghukum mati kejahatan-kejahatan drug trafficking hanya ditemukan di kawasan 

Asia Tenggara dan beberapa kecil negara yang mempraktikkan bentuk-bentuk hukum 

syariah yang ekstrem, seperti Iran. Tidak ada bukti bahwa hukuman mati diberlakukan 

terhadap kejahatan-kejahatan drug trafficking (yang tanpa pembunuhan) selain di 

kawasan ini . Fakta bahwa negara-negara yang masih mempertahankan hukuman 

mati di kawasan-kawasan lain dunia pun tidak mengancam kejahatan-kejahatan drug 

trafficking dengan hukuman mati menyiratkan bahwa kejahatan-kejahatan drug trafficking 

tidak dapat dianggap termasuk pengecualian yang dimaksud oleh Pasal 6 Ayat (2) ICCPR. 

ini berarti bahwa ICCPR yang merupakan perjanjian internasional yang berlaku secara 

universal, yang harus ditafsirkan secara sama di manapun diberlakukan.

Bahwa kejahatan-kejahatan drug trafficking begitu merajalela dan menimbulkan masalah 

sosial yang serius tidak dengan sendirinya menjadi alasan yang tepat untuk memasukkan 

kejahatan-kejahatan drug trafficking dalam cakupan kejahatan paling serius. Bila itu 

ukurannya (begitu merajalela dan menimbulkan masalah sosial yang sedemikian serius), 

maka berarti sederet panjang kejahatan lain juga memenuhi syarat untuk dijatuhi 

hukuman mati, seperti kejahatan lingkungan, kejahatan kerah putih, dan kekerasan dalam 

rumah tangga, sesuatu yang tentu sangat absurd .

595 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Safeguards…, op.cit., para 1.

596 Ibid. 

597 Majelis Umum PBB, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, A/67/275, 9 Agustus 

2012, para 122. 

598 Dewan  HAM PBB, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 

A/HRC/10/44, 14 Januari 2009, para 66. 

Aspek lainnya yang sering disampaikan adalah aspek kedaruratan dalam menghadapi 

drug trafficking. Mengenai hal ini, Pasal 4 ICCPR memperkenankan negara-negara untuk 

mengurangi pemenuhan (derogate) ketentuan-ketentuan tertentu jika ada  alasan 

“keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa”. Konsepsi ‘derogation’ adalah 

sebuah term of art yang dipakai  dalam perjanjian-perjanjian HAM internasional untuk 

dapat ditangguhkannya pemenuhan hak-hak tertentu dengan alasan keadaan darurat. 

Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, konsepsi ‘derogation’ ini haruslah 

dibedakan dengan konsepsi ‘limitation’ (pembatasan), yakni sebuah konsep yang dipakai  

untuk menentukan batas-batas norma norma apa saja yang tidak mutlak pelaksanaannya. 

Contohnya, berdasar hukum HAM internasional seperti ICPPR, kebebasan berpendapat 

tunduk pada limitation maupun derogation. Kebebasan berpendapat dapat dibatasi, 

misalnya, dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai pencemaran nama baik 

atau pelarangan pernyataan yang menyebarkan kebencian (hate speech) dan para hakim 

yang menentukan batas-batas ini dengan tetap mengingat kerangka kerja normatifnya, 

yang, secara garis besar misalnya terkait dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UDHR. 

Derogation, di sisi lain, merupakan penangguhan total pemenuhan hak ini , bilamana 

ada  keadaan darurat umum yang membenarkan penangguhan ini . Dalam 

keadaan demikian, hakim tidak lagi bebas menafsirkan cakupan batas-batas kebebasan 

ini , seakan-akan kewenangan hakim untuk menilai sejauh mana cakupan batas-

batas kebebasan ini  telah dicerabut secara total. Jadinya hakim hanya boleh menilai 

keabsahan pemberlakuan derogation itu sendiri, yakni apakah benar ada  keadaan 

darurat dan apakah syarat-syarat formilnya telah terpenuhi.

beberapa pihak dapat berargumen bahwa drug trafficking telah memenuhi syarat sebagai 

sebuah keadaan darurat umum yang mengancam suatu bangsa dan dengan demikian 

memenuhi syarat sebagai pengecualian yang dimaksud Pasal 6 ICCPR. Namun argumen ini 

cukup lemah, sebab : pertama, Pasal 4 Ayat (2) ICCPR menyatakan bahwa tidak boleh ada 

derogation terhadap Pasal 6 ini . Kedua, adanya syarat-syarat formal yang ditetapkan 

dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (3), yang termasuk pernyataan resmi mengenai keadaan darurat 

dan pernyataan itu harus diserahkan (deposited) kepada Sekretaris Jenderal PBB, sehingga 

tanpa adanya pernyataan ini  tidak dapat dinyatakan masalah drug trafficking sebagai 

kondisi darurat. 

4.4. Legislasi Indonesia dan Pemaknaan the Most Serious Crimes

Di negara kita , isu tentang kejahatan-kejahatan serius juga mewarnai perdebatan tentang 

pembentukan berbagai UU yang dianggap perlu diberikan sanksi pidana mati. Uraian 

dalam Bab III telah menunjukkan bagaimana perdebatan pemberlakukan hukuman 

mati telah membentuk alasan-alasan mengapa hukuman mati diterapkan. Argumentasi 

tentang perlunya hukuman mati dengan alasan bahwa kejahatan-kejahatan ini  

204 205

-- -

merupakan the most serius crimes hanya ada  dalam beberapa UU. 

Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, konsepsi the most serious crimes yang 

awalnya tidak diberikan penjelasan secara memadai dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR, telah 

mendapatkan titik terang pengertiannya. Konsepsi the most serious crimes dalam hukum 

internasional sangatlah terbatas pada kejahatan dengan karakteristik: (i) kejahatan yang 

dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, menggoncangkan hati nurani 

kemanusiaan (deeply shock the conscience of humanity); (ii) adanya unsur kesengajaan, 

terorganisir, sistematis, dan meluas untuk menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang 

sangat serius lainnya (extremely grave consequences); dan (iii) akibat yang ditimbulkan dari 

tindak pidana itu sangat serius terhadap negara atau warga  luas seperti mengganggu 

ketertiban umum, melibatkan jumlah uang yang ekstra besar seperti kejahatan ekonomi, 

dilakukan dengan cara yang sangat buruk (crime with extremely heinous methods) dan 

kejam di luar batas perikemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan 

keamanan negara.

Merujuk pada konsepsi ini , yang masih dikembangkan hingga kini, beberapa UU di 

Indonesia yang menerapkan hukuman mati dan dibentuk pada masa sebelum reformasi 

perlu dikaji ulang apakah masih sesuai dengan karakteristik sebagai the most serious 

crimes. ini penting mengingat pembentukan berbagai UU ini  dilakukan pada 

saat norma-norma HAM belum cukup berkembangan sebagaimana saat ini, termasuk 

perkembangan tentang konsepsi the most serious crimes. ini berbeda dengan beberapa 

UU yang dibentuk setelah 1998, yang mengharuskan Indonesia untuk tunduk dalam 

norma-norma hukum HAM internasional yang diakui, sebagaimana dinyatakan dalam 

UUD 1945 (dengan amandemen), Ketetapan MPR RI No. XVIII Tahun 1998 tentang Hak 

Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

Sebagaimana diuraikan di Bab III, berbagai UU yang dibentuk pada masa sebelum 1998 

tidak banyak menyentuh atau dibentuk berdasar kesesuaiannya dengan konsepsi the 

most serius crimes. Pemberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Wetboek van Strafrecht 

voor Indonesie yang yang diberlakukan di Indonesia dengan alasan-alasan prasangka rasial 

yang diskriminatif dan dikemudian ditetapkan sebagai KUHP Indonesia hingga kini, belum 

pernah dilakukan koreksi apakah kejahatan-kejahatan dengan ancaman hukuman mati 

masuk dalam kategori the most serious crimes. Demikian pula dengan KUHPM, dengan 

ancaman hukuman mati yang merujuk pada kejahatan-kejahatan yang dianggap berat 

dalam militer dan sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Sementara pidana mati 

dalam beberapa UU yang dibentuk pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin 

ditujukan untuk menghalau pemberontakan, mengamankan revolusi dan program-

program pemerintah. 

Pada masa Orde Baru, hukuman mati secara umum diterapkan untuk menjaga stabilitas 

politik dan keamanan negara, dengan penekanan pada tindakan-tindakan yang dianggap 

subversif. Pada masa ini, memang ada  argumentasi tentang kejahatan-kejahatan 

yang dianggap memiliki  dampak serius, misalnya kejahatan-kejahatan yang terkait 

dengan narkotika dan psikotropika serta kejahatan-kejahatan dalam penerbangan. Dalam 

UU UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika misalnya, ketentuan hukum yang ada 

sebelum diberlakukannya UU No 5 Tahun 1997 dipandang tidak membuat jera dan dapat 

mendidik pengedar dan adanya gejala hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan 

perbuatannya dibandingkan akibat yang diderita oleh korban.599 Pidana mati dipandang 

sebagai jenis pidana yang tepat sebab  jenis pidana ini merupakan hukuman pidana 

yang terberat dari semua jenis hukuman pidana.600 Demikian pula dengan kejahatan 

penerbangan, UU No 4 Tahun 1976 terkait dengan penerbangan merujuk pada berbagai 

Konvensi Internasional tentang perlunya “severe penalties”, yang kemudian oleh Pemerintah 

dirumuskan dengan  frasa “ancaman pidana yang berat”.601 Beratnya ancaman pidana 

ini sebab  perbuatan yang diatur dalam UU ini, yakni  gangguan terhadap keselamatan 

pesawat udara dan ketenangan dalam pesawat dapat mengakibatkan bahaya yang lebih 

besar dan langsung.602 

Wacana dan perdebatan tentang hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan yang 

termasuk the most serious crimes semakin jelas pada pembentukan berbagai UU setelah 

tahun 1998. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

memberi  ancaman pidana mati dengan tujuan untuk melakukan pencegahan dan 

pemberantasan korupsi secara lebih efektif,603 dan pidana mati sebagai salah satu sarana 

kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) dalam menanggulangi korupsi 

di Indonesia melalui UU ini dianggap sebagai suatu kewajaran.604 Selain itu, alasan bahwa 

korupsi yang sangat marak di Indonesia secara sistematis di semua sektor kehidupan 

warga  telah mengancam usaha  pembangunan keberlanjutan dan pencapaian 

kesejahteraan warga  negara kita . Hingga kini, korupsi masih diperdebatkan apakah 

termasuk dalam ‘the serious crime’.605 

Perdebatan tentang kejahatan yang termasuk the serious crimes lebih jelas dalam 

pembahasan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU ini memiliki  yurisdiksi 

atas pelanggaran HAM yang berat yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap 

kemanusiaan, yang subtansinya diadopsi dari Statuta Roma 1998 untuk Mahkamah 

Pidana Internasional. Pemerintah pada awalnya tidak mencantumkan ancaman 

hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan ini  dengan merujuk pada hukum HAM 

599 Murtiningsih, op.cit., hlm. 126 – 127,

600 Hamzah dan Rahayu, loc.cit.

601 Prakoso, Masalah…, op.cit, hlm. 95. 

602 Ibid., hlm. 93.

603 negara kita , Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Umum. 

604 Barda Nawawi Arief, Kebijakan…, loc.cit. 

605 Andhika Prasetya, Beda dengan Benny Harman, Sekjen PPP: Korupsi itu Serious Crimes, Detik, 7 Juli 2017, <https://news.

detik.com/berita/3551747/beda-dengan-benny-harman-sekjen-ppp-korupsi-itu-serious-crime>, diakses pada 12 Desember 

2017. 

206 207

-- -

internasional, namun beberapa fraksi mendesak perlunya hukuman mati dengan alasan 

bahwa hukuman mati bagi pelanggar HAM sebab  hukuman mati sudah ada di Indonesia 

sebelum Indonesia merdeka dan tidak berubah sampai sekarang. Pandangan ini ditopang 

adanya fakta bahwa KUHP yang unsurnya tidak seberat kejahatan genosida dan kejahatan 

terhadap kemanusiaan ada  hukuman mati, namun  justru kejahatan yang diatur dalam 

UU Pengadilan HAM yang unsurnya lebih berat malah tidak dihukum mati.606 Namun, 

dalam proses pembahasan ini melupakan fakta bahwa bahkah dalam Statuta Roma 1998 

sebagai rujukan UU Pengadilan HAM tidak memberi  ancaman kepada hukuman mati, 

serta praktik-praktik peradilan pidana Internasional dengan yurisdiksi yang sama juga 

tidak memberi  ancaman hukuman mati. 

Bahwa konsepsi tentang the most serious crimes sebagai satu-satunya justifikasi untuk 

menerapkan hukuman mati terus diabaikan atau tidak menjadi perhatian penting 

dalam pembentukan UU lainnya. Konsepsi the most serious crimes juga kemudian 

dicampuradukkan dengan konsepsi kejahatan-kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). 

Dalam UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme misalnya, 

pemerintah dan DPR setuju untuk mengatur hukuman mati pada UU sebab  menggangap 

terorisme adalah kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime dan perlu mendapatkan 

hukuman yang setimpal agar bisa menjadi efek jera bagi para pelakunya. Selain itu, sebab  

sering munculnya tindakan-tindakan teror setelah era reformasi yang mengakibatkan 

banyak korban yang bukan hanya dari warga negara negara kita , namun  juga warga negara 

asing.607 

Sementara dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana mati diterapkan 

sebagai bagian dari usaha  meletakkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pencantuman pidana mati sebab  

peredaran narkotika akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-

nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.608 

Pemerintah telah menegaskan pidana mati diperlukan sebab  dianggap sebagai 

kejahatan kemanusiaan yang bertujuan memusnahkan umat manusia secara perlahan 

namun  pasti.609 beberapa alasan ini , yang menjadi dasar adanya ancaman pidana 

mati terhadap kejahatan terkait narkoba, tidak sejalan dengan perkembangan hukum 

internasional bahwa kejahatan yang terkait dengan drug trafficking bukan merupakan the 

most serious crimes, sehingga tidak tepat diancam dengan hukuman mati. 

UU terkini yang memberi  ancaman pidana mati, yakni UU No. 17 Tahun 2016 tentang 

Penetapan Perppu Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 

23 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, bersumber dari argumentasi adanya kondisi 

606 Inay/Apr, loc.cit. 

607 Wawancara dengan Romli Atmasasmita, 18 September 2017.

608 negara kita , Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penjelasan Umum. 

609 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/PUU-V/2007, hlm. 131. 

“darurat kekerasan seksual” pada Anak. Alasan lainnya adalah meningkatnya kasus-kasus 

kejahatan seksual anak yang terjadi harus segara di hentikan dengan membuat hukuman 

yang berat salah satunya hukuman mati,610 serta kekerasan seksual terhadap anak sudah 

ke luar dari asas kemanusiaan dan norma agama.611 Selain itu ada  argumentasi 

bahwa pidana mati sebagai salah satu opsi hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada 

anak, sebab  hukuman mati masih dimungkinkan berdasar perundang-undangan di 

negara kita .612 Berbagai argumentasi ini  menunjukkan ketiadaan perdebatan yang 

memadai apakah kejahatan-kejahatan ini  memang merupakan the most serious 

crime atau tidak, dan terlebih pemerintah justru menyetujui penerapan hukuman mati 

sebab  masih diperbolehkan pemberlakuannya berdasar hukum nasional. Padahal, 

pemerintah seharusnya mengkaji penerapkan hukuman mati ini berdasar norma-

norma HAM internasional yang telah diakui oleh negara kita . 

4.5. Legislasi Indonesia dan Hukuman Mati : Tidak Sejalan Dengan HAM 

a. Perlindungan HAM yang setengah hati 

Sebagai salah satu negara yang tengah mengalami transisi demokrasi, Indonesia adalah 

salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai cara untuk 

menjalani transisi. Momentum transisi keadilan pasca jatuhnya rezim Pemerintahan 

Soeharto pada 21 Mei 1998 yang diasumsikan sebagai modalitas politik untuk memajukan 

dan menegakkan nilai-nilai universal HAM  justru dinegasikan dalam mereformasi 

sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Arah politik hukum pidana justru 

menunjukkan adanya deviasi dengan kecenderungan global untuk menghapus hukuman 

mati. 

Kecenderungan ini tidak terlepas dari paradoks demokrasi pasca kejatuhan rezim otoriter 

Orde Baru. Meskipun proses dan institusi demokrasi telah menghasilkan pergantian 

rezim, namun hukuman mati tetap menjadi pilihan ekspresi politik dan instrumentasi 

kekuasaan setiap rezim pemerintahan. usaha  untuk mempertahankan hukuman 

mati sebagai sanksi pidana untuk tindak pidana tertentu memperlihatkan politik HAM  

belum berubah dari situasi rezim otoriter Orde Baru. Bahkan pasca reformasi, eksekusi 

terhadap para terpidana mati justru menunjukkan politik retensionis semakin menguat. 

Reformasi legislasi yang merupakan bagian dari agenda reformasi tidak menghilangkan 

hukuman mati dalam pidana pokok, meskipun di sisi yang lain sistem politik nampak lebih 

demokratis.

ini  di atas menguatkan adanya 2 (dua) indikasi yang saling bersitegang antara 

610 Sip/Ndr, loc.cit.. 

611 Sumantri, loc.cit. 

612 Sa’diyah, loc.cit. 

208 209

-- -

niat dan kehendak politik untuk membangun institusi yang menjadi prasyarat demokrasi, 

namun pada saat yang bersamaan institusi demokrasi yang telah dibangun dengan susah 

payah justru mendapatkan tantangan.613 Dengan kata lain, usaha  penghapusan hukuman 

mati terus menerus harus berhadapan dengan politisasi hukum oleh pelbagai elite politik 

pengambil kebijakan yang menganut pandangan hukum yang ortodoks. 

Kondisi ini memperlihatkan adanya deviasi dari gambaran idealnya yang dijadikan 

pijakan asumsi  Mahfud bahwa produk hukum yang dilahirkan dari konfigurasi politik 

yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif. Sebaliknya, konfigurasi politik 

yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif.614 Justru yang 

terjadi sebaliknya, konfigurasi politik yang demokratis pasca keruntuhan Orde Baru justru 

menghasilkan produk hukum yang ortodoks sebab  masih mencantumkan hukuman 

mati sebagai pidana pokok.     

Pencantuman hukuman mati dalam berbagai undang-undang yang dihasilkan oleh 

konfigurasi politik yang demokratis ini menunjukkan kegagalan negara melaksanakan 

pendekatan berbasis HAM untuk reformasi legislasi (a human rights-based approach 

to legislative reform). Pendekatan berbasis HAM terhadap reformasi legislatif dapat 

didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk memastikan kepatuhan penuh undang-

undang nasional terhadap norma HAM internasional dan realisasi nyata HAM.615

pemakaian  pendekatan berbasis HAM untuk reformasi legislasi merupakan salah satu 

karakteristik produk hukum yang responsif. Karakteristik produk hukum yang responsif 

ditandai dengan indikator: pertama, bahwa produk hukum yang mencerminkan rasa 

keadilan dan memenuhi harapan warga . Kedua, dalam proses pembuatannya 

memberi  peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau 

individu di dalam warga nya. Ketiga, dari dimensi hasil, produk hukum ini  

bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam 

warga .616 Dengan demikian, produk hukum yang responsif akan memperhatikan 

dan mempertimbangkan nilai-nilai universalitas HAM, termasuk memperhatikan 

kecenderungan universal menghapuskan hukuman mati. Resolusi PBB No. 2857 (1971) 

dan Resolusi PBB 32/61 (1977) telah mengambil sikap tegas ke arah penghapusan 

hukuman mati sebagai tujuan universal.617

613 Institusionalisme demokrasi ditandai dengan pendirian hampir seluruh instalasi kepolitikan yang dicita-citakan di masa 

otoritarian seperti partai politik yang bebas dan beragam, pers yang merdeka, hak asasi manusia serta komisi-komisi negara. 

Pada sisi yang lain, sebagian pihak menganjurkan pembatasan demokrasi yang dinilai telah kebablasan, membentuk kembali 

GBHN, kembali ke UUD 1945 sebelum amandeman. Lihat Robet, Politik..., op.cit., hlm. 14.

614 Moh. Mahfud. MD., Politik Hukum di negara kita , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012), hlm. 31 - 32 

615 Beatrice Duncan, dkk., Handbook on Legislative Reform: Realising Children’s Rights, Vol.1 (New York: Gender, Rights and Civic 

Engagement, Division of Policy and Practice, United Nations Childrenʹs Fund (UNICEF), 2008), hlm. 3.

616  Mahfud,  op.cit., hlm. 31-32.

617 Todung Mulya Lubis, Inkonstitutionalitas Hukuman Mati, Suara Pembaruan, 7 November 2006, 

<http://lsmlaw.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=206%3Ainkonstitutionalitas-hukuman-mati&-

catid=49%3Aarticles&Itemid=18>, diakses pada 17 September 2017. 

jika  menelisik dari dimensi sejarah negara kita , penerapan hukuman mati yang 

dilakukan oleh otoritas negara memang tidak pernah sekadar urusan menghukum pelaku 

atau penegakan hukum, namun untuk melayani agenda lain. Hukuman mati menjadi 

instrumen setiap rezim sangat bergantung pada subjektivitas penguasa itu sendiri seperti 

pilihan jenis kejahatan, prioritas eksekusi dan cara melakukan, termasuk kampanye politik 

yang melatarbelakangi. 

Produk-produk hukum yang dihasilkan oleh setiap rezim pemerintahan memperlihatkan 

bahwa hukum dapat menjadi instrumen dan menjadi alat legitimasi tujuan-tujuan dan 

kepentingan mereka yang tengah berkuasa.618 Positivisme hukum yang selalu diasumsikan 

menjamin kepastian hukum kemudian menjadi sandaran dan mendominasi bagaimana 

penguasa secara de facto mempergunakan hukum demi melayani kepentingan dan tujuan 

mereka yang berkuasa. 619

b.  Hukuman Mati dan Legislasi Indonesia 

Sebagaimana diuraikan dalam Bab III, Indonesia masih menerapkan pidana mati yang 

tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kewajiban internasional 

dalam bidang HAM sebagai konsekuensi atas keanggotaan Indonesia dalam berbagai 

perjanjian internasional belum menjadi bagian penting dalam penyusunan peraturan 

perundangan-undangan atau sebagai jalan untuk melakukan koreksi atas hukum-hukum 

yang merupakan warisan kolonial maupun hukum-hukum yang dibentuk sebelum masa 

reformasi. 

UUD 1945 dengan empat kali perubahan telah memberi  penguatan hak-hak 

asasi manusia di negara kita , termasuk jaminan atas hak hidup. Hak-hak asasi manusia 

sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, yang sebagian besar materinya diadopsi dari 

perbagai perjanjian internasional, belum mampu memberi  jaminan hak-hak yang 

nyata, dalam konteks ini adalah masih berlakunya hukuman mati. ini diperparah 

dengan adanya penafsiran konstitusi sebagai sumber hukum yang memberi  tafsir 

atas pembatasan hak hidup seakan-akan dirujuk secara inheren oleh UU secara mutatis 

mutandis dengan pengakuan hak hidup. Akibatnya seluruh UU yang masih mengatur 

hukuman mati seolah mendapatkan legitimasinya berdasar tafsir Konstitusi dan para 

pembuat UU terus mempertahankan dan mengusulkan UU yang di dalamnya memuat 

ketentuan hukuman mati.

ada  beberapa analisa terkait masih diberlakukannya hukuman mati di negara kita . 

Pertama, hak hidup telah diakui dalam Konstitusi negara kita , yakni dalam Pasal 28I ayat 

(1) UUD 1945, sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan 

dalam Konstitusi ini  telah sejalan dengan berbagai norma internasional, khususnya 

sejalan dengan ICCPR. Namun, tafsir atas hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun ini  dianggap dapat disimpangi atau dilakukan pembatasan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Putusan-putusan MK yang tidak 

konsisten atas jaminan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ini 

menambah legitimasi pemberlakukan hukuman mati di negara kita . 

Kedua, berbagai produk perundang-undangan di Indonesia yang masih menerapkan 

hukuman mati sebagai warisan kolonial dan dibentuk pada masa awal kemerdekaan 

hingga masa Orde Baru, belum pernah dikoreksi secara memadai. Koreksi hanya 

dilakukan terhadap UU yang diajukan ke MK. Padahal berbagai ketentuan tentang 

hukuman mati dalam berbagai UU ini  telah kehilangan legitimasinya, sejalan dengan 

perkembangan norma-norma HAM secara global dan pengakuan Indonesia atas hak-hak 

asasi yang secara universal diakui. beberapa UU dalam konteks ini adalah KUHP, KUHPM, 

UU No. 4 Tahun 1976 tentang Penerbangan Sipil, UU No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika 

dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Landasan argumentasi tentang sanksi 

pidana mati dalam berbagai UU ini  seharusnya ditunjau ulang untuk memastikan 

perlindungan HAM sejalan dengan komitmen Indonesia tentang HAM. 

Ketiga, pada masa reformasi sejak 1998 sejalan dengan komitmen penghormatan, 

perlindungan, pemenuhan dan pemajukan HAM di negara kita , justru semakin banyak 

produk hukum yang menerapkan hukuman mati, meski tanpa basis argumentasi 

yang jelas. Perkembangan norma-norma HAM internasional, misalnya ICCPR yang 

telah diratifikasi oleh negara kita , seharusnya menjadi panduan untuk menyesuaikan 

hukum nasional dengan norma-norma HAM tidak dilaksanakan. ini terlihat dari 

pengabaian atas syarat-syarat yang ketat dalam pemberlakukan hukuman mati dalam 

hukum HAM internasional, tidak serta merta menjadikan pembentuk UU di Indonesia 

mempertimbangkan secara memadai dan benar atas kejahatan yang perlu dihukum mati. 

beberapa UU yang menunjukkan situasi ini di antaranya UU No. 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, 

UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. 

Keempat, dengan melihat lebih jauh materi pengaturan hukuman mati di negara kita , 

berbagai kejahatan yang diancam dengan hukuman mati tidak memiliki  landasan 

argumentasi yang sejalan dengan norma-norma HAM. Bahwa argumentasi penerapan 

hukuman mati bagi negara yang belum menghapuskan hukuman mati harus diberlakukan 

pada kejahatan-kejahatan yang paling serius sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ICCPR 

terus dipakai, tanpa melihat bahwa semangat dalam Pasal 6 ICCPR ini  adalah 

penghapusan hukuman mati. ini terlihat misalnya ketentuan-ketentuan hukuman 

mati dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Psikotropika di mana 

kejahatan-kejahatan ini  bukan merupakan kejahatan dalam kategori the most 

serious crimes. Demikian pula dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia yang memiliki  yurisdiksi atas kejahatan genosida dan kejahatan 

terhadap kemanusiaan, memang memenuhi kualifikasi sebagai the most serious crimes, 

namun dalam perkembangan hukum internasional dan peradilan pidana internasional 

kejahatan-kejahatan ini  justru tidak diancam dengan hukuman mati. Sementara 

kejahatan-kejahatan terorisme, dalam hukum internasional, misalnya dengan merujuk 

pada Statuta Roma 1998 untuk Mahkamah Pidana Internasional, belum masuk dalam 

kategori the most serious crimes. 

Kelima, alasan-alasan kedaruratan atas suatu permasalahan, misalnya kampanye tentang 

darurat narkoba dan darurat kejahatan seksual, menjadi alasan untuk terus menerapkan 

dan membentuk aturan baru dengan hukuman mati. Padahal, ketentuan tentang 

kedaruratan telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 4 ICCPR, baik alasan yang subtantif 

tentang sifat kedaruratan dan alasan formil dapat diberlakukannya tindakan darurat. 

Isu darurat narkoba misalnya dijadikan landasan untuk melakukan eksekusi terhadap 

para terpidana mati, yang sebelumnya Indonesia secara diam-diam pernah melakukan 

moratorium pemberlakukan eksekusi mati. Demikian pula dengan adanya aturan baru 

dalam Perppu yang kemudian menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 

Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tentang 

Perlindungan Anak menjadi UU, dibentuk dengan alasan untuk mengatasi kegentingan 

yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat. 

l

-- -

Pada 18 Januari 2015 Indonesia menjalankan eksekusi mati pertamanya di bawah 

kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang saat itu baru saja dilantik. Enam orang 

dieksekusi mati sebab  kejahatan terkait dengan narkoba (narkotika dan obat/bahan 

berbahaya). Mereka yang dieksekusi termasuk satu warga negara negara kita , Rani 

Andriani alias Melisa Aprilia, dan lima warga negara asing: Daniel Enemuo (Nigeria), Ang 

Kim Soei (Belanda), Tran Thi Bich Hanh (Vietnam), Namaona Denis (Nigeria) dan Marco 

Archer Cardoso Moreira (Brazil).620 Presiden Joko Widodo dan pihak berwenang lainnya 

mengaitkan berlanjutnya eksekusi mati dengan fakta Indonesia sedang berada dalam 

“situasi darurat” terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan ada sekitar 50 anak muda 

meninggal setiap harinya sebab  ketergantungan narkoba. Presiden juga menyatakan 

kepada publik bahwa pemerintah akan menolak semua permohonan grasi dari orang-

orang yang dijatuhi hukuman mati untuk kejahatan terkait dengan narkoba dengan 

 Amnesty International, negara kita : First executions under new president retrograde step for rights [ndonesia: Eksekusi mati 

pertama dibawah Presiden baru langkah mundur bagi HAM], 

-- -

mengatakan “jangan diberi toleransi lagi, untuk masalah ini”.

Eksekusi ini  mendulang protes keras dari berbagai organisasi HAM baik nasional 

maupun internasional. Presiden Joko Widodo berkata: “Dunia internasional banyak yang 

telepon (menekan), kepala negara, Perdana Menteri, Presiden, PBB juga, dari Amnesty 

juga … saya kira ini memang wajar… tapi saat ini kedaulatan hukum kita, kedaulatan 

politik kita”.

Terlepas protes keras ini, tiga bulan kemudian, pada 29 April, delapan orang yang dijatuhi 

hukuman terkait narkoba kembali dieksekusi. Mereka adalah Andrew Chan dan Myuran 

Sukumaran (keduanya warga negara Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria, juga 

dikenal sebagai Jamiu Owolabi Abashin), Zainal Abidin (negara kita ), Martin Anderson 

(Ghana, alias Belo), Rodrigo Gularte (Brazil), Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria) dan 

Okwudili Oyatanze (Nigeria). Dua orang lainnya diberikan penangguhan sementara atas 

eksekusi.

Seluruh 14 eksekusi ini melambangkan langkah mundur hak asasi manusia di negara kita , 

terutama sebab  penerapan hukuman mati dilaksanakan oleh pemerintahan baru yang 

berkuasa setelah berjanji memprioritaskan hak asasi manusia. Pelaksanaan eksekusi 

ini  juga melanggar hukum internasional dan Perlindungan PBB untuk menjamin 

perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati. Amnesty International 

juga telah mengutarakan keprihatinannya atas beberapa pelanggaran HAM spesifik 

yang terobservasi pada 14 kasus yang telah dieksekusi sepanjang 2015, di antaranya 

pelanggaran hak atas peradilan yang adil; eksekusi dilaksanakan ketika usaha  hukum masih 

berlangsung; pertimbangan dan penolakan secara tergesa-gesa atas permohonan grasi; 

dan eksekusi atas setidaknya satu orang dengan kondisi gangguan mental yang parah. 

Lalu, sebagaimana diungkapkan oleh berbagai organisasi internasional, perdagangan 

narkoba tidak memenuhi ambang kriteria “kejahatan paling serius” yang bisa diancam 

pidana mati atasnya berdasar hukum internasional.

 Amnesty International, negara kita : Reprehensible’ executions show complete disregard for human rights safeguards [Indone-

sia: Eksekusi mati yang tidak bisa dikoreksi menunjukkan pengabaian total penjaminan perlindungan HAM], 28 April 2015, 

 Eksekusi mati warga negara Filipina Mary Jane Veloso dihentikan pada menit terakhir. Penangguhan eksekusi diberikan 

menyusul permohonan Presiden Filipina untuk mengampuni nyawanya, sebab  dia perlu memberi  kesaksian pada sidang 

orang yang diduga menipu Mary Jane Veloso menjadi kurir narkoba. Individu lain yang dalam risiko eksekusi mati, warga 

Perancis, Serge Atlaoui, juga diberikan penangguhan sebab  dia sedang menjalani sidang banding di Pengadilan Tata Usaha 

Negara.  

 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty, 25 Mei 

1984.

Eksekusi mati ini  merupakan sebuah putar balik kebijakan pemerintah Indonesia 

setelah sekian tahun mengindikasikan negara bergerak menjauhi hukuman mati. Antara 

tahun 2009 hingga 2012, tidak ada eksekusi mati yang dijalankan dan pihak berwenang 

membangun apa yang mereka sebut sebagai “moratorium eksekusi mati secara de 

facto”.627 Ketika hukuman mati seorang wanita  dan seorang lelaki, yang dijatuhi 

hukuman terkait peredaran narkoba, dikurangi menjadi penjara seumur hidup di tahun 

2011 and 2012, Menteri Luar Negeri saat itu, Marty Natalegawa, mengatakan ini  

merupakan bagian dari usaha  yang lebih luas untuk menjauhi pemakaian  hukuman 

mati di negara kita .628 Di bulan yang sama Mahkamah Agung Indonesia mengurangi vonis 

hukuman mati seorang lelaki yang dijatuhi hukuman sebab  perdagangan narkoba, dan 

menyatakan hukuman mati melanggar HAM dan konstitusi negara kita .629 Pada Desember 

2012 di sidang ke-67 Majelis Umum PBB, Indonesia mengubah pilihannya dari ‘menentang’ 

menjadi ‘abstain’ pada sebuah resolusi yang menyerukan anggota PBB untuk menerapkan 

moratorium eksekusi, sebagai langkah pertama menuju penghapusan (abolisi) hukuman 

mati.

Dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah juga secara proaktif mengambil tindakan 

untuk mencegah eksekusi mati warga negara Indonesia di luar negeri. Pada tahun 2011, 

Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, membentuk sebuah gugus tugas untuk 

menyediakan bantuan hukum dan konsuler kepada warga Indonesia yang terancam 

hukuman mati di luar negeri. Di antara 2011 dan 2014, 240 warga Indonesia yang 

menghadapi eksekusi di luar negeri mendapati hukuman mati mereka diringankan; ini 

termasuk 46 orang pada tahun 2014.630 

Data jumlah eksekusi mati untuk kejahatan narkotika dari tahun 2005 hingga 2015 

-- -

Meskipun tren internasional untuk menghapuskan hukuman mati terus meningkat, 

namun jumlah negara yang menerapkan hukuman mati untuk kejahatan narkotik 

terus bertambah di 20 tahun belakangan. 20 tahun yang lalu, hanya 22 negara yang 

mengimplementasikan hukuman mati untuk kejahatan narkotik. 10 tahun kemudian 

di tahun 1995 meningkat menjadi 26 negara yang menerapkan hukuman mati untuk 

kejahatan narkotika. Pada akhir tahun 2000, setidaknya ada 34 negara yang memiliki 

peraturan/legislasi yang mencantumkan pidana mati untuk kejahatan narkotik. 34 negara 

ini  mayoritas berada di wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Pasifik.

Negara yang masih mempertahankan hukuman mati berargumen bahwa kejahatan 

narkotik termasuk ke dalam most serious crime, sehingga sah untuk diberikan hukuman 

mati. Selain negara kita , salah satu contoh negara retensionis lainnya adalah Singapura, 

yang mana pemerintah Singapura berpendapat:635

“drug trafficking is considered by the international community as a most serious crime”

Pertanyaan yang timbul adalah apakah kejahatan narkotik dapat dikategorikan sebagai 

most serious crime sehingga memenuhi unsur Pasal 6 ayat (2) ICCPR untuk dijatuhi hukuman 

mati. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, sejak ICCPR berlaku di tahun 

1976, interpretasi dari konsep the most serious crime telah dijelaskan oleh beberapa 

badan HAM PBB, terutama untuk kejahatan narkotika.

Spesifik untuk kasus narkotika, Komite HAM PBB pada kesimpulannya di Thailand pada 

tahun 2005 menyatakan kekhawatiran mereka sebab  hukuman mati diterapkan kepada 

kasus drug trafficking dan tidak terbatas hanya untuk kejahatan yang bersifat most serious 

crime sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR.636 Setelah itu Komite HAM PBB sekali lagi 

mengulang interpretasinya di tahun 2007 di Sudan dengan menyatakan bahwa:

“the imposition in the state party of the death penalty for offences which cannot be 

characterized as the most serious, including embezzlement by officials, robbery with 

violence and drug trafficking.”

Selain itu, dalam kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan oleh The Human Rights 

Committee, the UN Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions 

pada tahun 1996 mengatakan bahwa kejahatan narkotika tidak memenuhi kriteria most 

serious crime dan hukuman mati harus segera dihapuskan untuk kejahatan ekonomi dan 

narkotika, dengan menegaskan:

“the death penalty should be eliminated for crime such as economic crime and drug-related 

offences. In this regard, the Special Rapporteur wishes to express his concern that certain 

countries, namely China, the Islamic Republic of Iran, Malaysia, Singapore, Thailand and 

the United States of America, maintain in their national legislation the option to impose the 

death penalty for economic and/or drug-related offences” 

-- -

Tidak hanya itu, the UN Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman, or degrading 

treatment or punishment di tahun 2009 juga melaporkan kepada the Human Rights Council 

bahwa kejahatan narkotika tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam most serious 

crime.639 Di posisi yang sama, the UN High Commissioner for Human Rights pun sepakat 

dengan laporan dari the UN Special Rapporteur dengan mengatakan bahwa penerapan 

hukuman mati untuk mereka yang bersalah sebab  tindak kejahatan narkotika telah 

menimbulkan kekhawatiran terkait HAM yang serius.

Bahkan laporan legislasi domestik pun menunjukkan ketidakkonsistenan dalam 

menerapkan hukuman mati terhadap kejahatan narkotika. Di tahun 1995, dalam laopran 

kelima Sekretaris Jenderal PBB disebutkan bahwa batas kejahatan narkotika yang dapat 

dijatuhi hukuman mati berkisar antara memiliki 2 gram hingga 20.000 gram heroin. 

Dapat kita lihat bahwa dengan rentang yang sebegitu besar, sulit untuk menetapkan 

suatu definisi most serious crime yang konsisten untuk kejahatan narkoba. 

Untuk menunjukkan kasus diatas dapat kita membandingkan hukum di empat negara 

tetangga, yaitu Thailand, Sri Langka, Bangladesh, dan India. Keempat negara ini  

yang menurut Menteri Dalam Negeri Bangladesh merupakan tempat transit di antara 

dua negara produsen opium terbesar. Dalam UU Racun, Opium, dan Obat Berbahaya 

Nomor 1984 di Sri Langka, disebutkan bahwa hukuman mati akan diberikan bagi pihak 

yang menyelundupkan, mengimpor, mengekspor heroin dalam ukuran 2 gram. Yang 

mana di Bangladesh batasnya adalah 25 gram, di Pakistan 100 gram,643 dan India 1000 

gram.644 Jumlah yang berbeda jauh bahkan untuk negara yang bertetangga sekalipun. 

Ketidakseragaman yang terlampau jauh oleh negara dalam mengintepretasikan most 

serious crime ini  di atas menunjukkan bahwa pengenaan hukuman mati pada 

kejahatan narkotik cenderung bersifat “sewenang-sewenang” oleh masing-masing negara.

Tanpa mengesampingkan fakta bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang 

serius, namun kita perlu membandingkan tingkat “keseriusan” dalam kejahatan narkotika 

dengan kejahatan serius lainnya dalam hukum internasional. Perbandingan pertama 

adalah dengan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Roma. 

Statuta Roma ICC telah mengkhususkan jurisdiksi mereka terhadap kejahatan serius yang 

menjadi concern warga  internasional secara luas. Hingga saat ini kejahatan yang 

masuk ke dalam jurisdiksi ICC adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against 

humanity), kejahatan perang (war crime), genosida (genocide), dan kejahatan agresi (crime 

of aggression). 

Untuk perbandingan tingkat keseriusan kejahatan narkotika selanjutnya, the International 

Criminal Tribunal for Rwanda dalam kasus Akayesu telah menyatakan bahwa kejahatan 

paling kejam adalah genosida dan dalam kasus Kambanda disebutkan bahwa genosida 

adalah “crime of crime”. Maka dapat kita lihat dalam dua mahkamah internasional ini , 

kejahatan narkotika tidak dianggap sebagai most serious crime.

Beberapa kalangan menggunakan the 1998 United Nations Convention against Illicit 

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances untuk mengatakan bahwa narkotika 

merupakan kejahatan yang particularly serious. Dalam Pasal 3.5 Konvensi UN ini  

dinyatakan bahwa:

“The Parties shall ensure that their courts and other competent authorities having 

jurisdiction can take into account factual circumstances which make the commission of 

the offences established in accordance with paragraph l of this article particularly serious, 

such as:

a) The involvement in the offence of an organized criminal group to which the offender 

belongs;

b) The involvement of the offender in other international organized criminal activities;

c) The involvement of the offender in other illegal activities facilitated by commission of 

the offence;

d) The use of violence or arms by the offender;

e) The fact that the offender holds a public office and that the offence is connected with 

the office in question;

f) The victimization or use of minors;

g) The fact that the offence is committed in a penal institution or in an educational insti-

tution or social service facility or in their immediate vicinity or in other places to which 

school children and students resort for educational, sports and social activities;

h) Prior conviction, particularly for similar offences, whether foreign or domestic, to the 

extent permitted under the domestic law of a Party.”

Pendekatan ini  juga dipakai  oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MK) 

dalam kasus Rani Andriani, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan. MK mengatakan 

bahwa aktifitas penyelundupan (trafficking) atau pembelian narkotika sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 3 konvensi ini dapat diklasifikasikan sebagai particularly serious 

crime dibandingkan dengan kejahatan most serious crime yang diakui sejauh ini, seperti 

genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, oleh sebab  itu antara dua ini  

(yaitu particularly serious crime dan most serious crime tidak perlu dibuat pembedaan.

-- -

Meskipun begitu, particularly serious crime tentu tidak sama dengan most serious crime, 

meskipun penyelundupan narkotika ke dalam suatu negara tentu merupakan kejahatan 

yang serius, namun itu tidak berarti bahwa kejahatan narkotika masuk ke dalam most 

serious crime dalam hukum internasional. Maka sedikit sekali bukti yang dapat mendukung 

bahwa tindak kejahatan narkotika masuk ke dalam most serious crime. Dengan tetap 

dipertahankannya praktik hukuman mati maka dapat dikatakan bahwa Indonesia 

telah tidak sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia 

sendiri. Seharusnya dengan telah diratifikasinya ICCPR dan dengan mengingat prinsip 

pacta sunt servanda, Indonesia harus selalu mewujudkan komitmennya untuk menjaga 

HAM internasional tanpa menurunkan sedikitpun usahanya untuk memberantas tindak 

kejahatan narkotika di dalam negaranya.

Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan memiliki status yang sangat 

khusus dalam Hukum Internasional. Kejahatan ini adalah the most serious crime of 

international concern as a whole atau kejahatan paling berat bagi warga  internasional 

secara keseluruhan. Kejahatan ini termasuk pelanggaran terhadap Jus cogens dan Erga 

Omnes yakni norma tertinggi dalam hukum internasional yang mengalahkan norma-

norma lain (overriding norms) dan merupakan suatu kewajiban seluruh negara untuk 

melakukan penuntutan.

Politik hukuman mati di era rezim Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan dalih 

kedaruratan telah menegasikan nilai kemanusiaan yang mendasar. Dalih kedaruratan 

nasional terhadap narkoba yang menjadi instrumentasi pembenaran eksprsesi kuasa   

Presiden Joko Widodo ditampakkan saat Presiden menolak grasi 64 terpidana mati kasus 

narkoba. Kemudian memerintahakan Jaksa Agung untuk segera melaksanakan eksekusi 

mati, padahal belum genap seratus hari Presiden Joko Widodo berkuasa.  Dalam Audiensi 

dengan civitas akademi Universitas Gadja Mada (UGM), Yogyakarta, Presiden menegaskan, 

kesalahan itu sulit dimaafkan sebab  mereka pada umumnya adalah para bandar besar 

yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi 

penerus bangsa. Penolakan permohonan grasi itu menurut Presiden Joko Widodo sangat 

penting untuk menjadi shock terapy bagi para bandar, pengedar maupaun pengguna. 

Pada 21 Juli 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan keras soal darurat 

narkoba. Di depan ratusan kader Partai Persatuan Pembangunan, Presiden menyampaikan 

bahwa dirinya meminta polisi untuk menembak pengedar narkoba yang melawan aparat 

penegak hukum. Pernyataan ini kembali diulang pada saat Presiden Joko Widodo usai 

menghadiri Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat, di Bumi 

Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur pada 3 September 2017.  Presiden Joko Widodo 

meminta jajaran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk bertindak tegas 

terhadap pengedar dan bandar narkoba. jika  diperlukan, Presiden meminta aparat 

untuk tidak ragu melakukan penembakan di tempat.

Dua tahun sebelumnya saat memberi  sambutan dalam pembukaan rakornas 

pemberantasan narkoba pada 4 Februari 2015, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan 

penegasan yang sama bahwa keprihatinannya sebab  peredaran dan pemakaian  narkoba 

di Indonesia yang sudah semakin parah. Bahkan Presiden menilai kondisi ini  saat 

ini sudah masuk level darurat. Kemudian, Presiden menuturkan, berdasar data yang 

menjadi rujukannya, kira-kira ada  50 orang di Indonesia yang meninggal dunia setiap 

hari sebab  penyalahgunaan narkoba. Kemudian jika  dikalkulasi dalam setahun, 

ada sekitar 18.000 jiwa meninggal dunia sebab  pemakaian  narkoba. Angka itu belum 

termasuk 4,2 juta pengguna narkoba yang direhabilitasi dan 1,2 juta pengguna yang 

tidak dapat direhabilitasi. Presiden juga memastikan tidak akan mengabulkan grasi jika 

kasusnya menyangkut pada pengedar narkoba. 648

jika  kita melihat the World Drug Report 2014 yang dibuat oleh the UN Office on Drugs 

and Crime (UNODC), ada  180.000 kematian yang diakibatkan oleh narkoba. Angka 

kematian tertinggi ada  di Asia di mana 78.600 orang meninggal diakibatkan oleh 

narkoba di tahun 2013. Angka ini  merupakan angka kematian akibat narkoba 

tertinggi di dunia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Asia memang benua yang 

paling padat di dunia, dan sebagaimana yang dapat kita lihat pada diagram di bawah, 

perbandingan (rasio) kematian akibat narkoba dengan jumlah penduduk di Asia adalah 

salah satu yang terkecil, dibandingkan dengan rasio di benua lainnya, seperti Amerika 

atau Oseania.

-- -

Penjatuhan hukuman mati selalu dilandasi dalih bahwa penerapan hukuman mati 

bertujuan membuat pengedar narkotika jera (detterent effect) sehingga tidak akan 

mengulangi kejahatan dan mengurangi angka kejahatan yang terjadi.  Dalam kasus 

eksekusi terhadap 2 (dua) warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, 

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengulangi dalih-dalih yang selalu disampaikan 

Presiden Joko Widodo.  Menteri Luar Negeri mengatakan dalam menjalankan hukuman 

mati, tidak ada aturan yang dilanggar negara kita .   Indonesia  tetap akan konsisten 

menerapkan hukuman mati. Apalagi, ada aturan internasional yang menjadi pegangan 

Indonesia dalam menerapkan hukuman mati   

Kepercayaan terhadap kemampuan hukuman mati untuk mengendalikan tindak pidana 

inilah yang menjadi pembenaran Pemerintah mempertahankan hukuman mati. Padahal 

hukuman mati yang diyakini sebagai efek penggentar hanyalah mitos. Mitos hukuman 

mati sebagai efek penggentar merupakan sebuah kepercayaan argumentatif yang dapat 

dimiliki oleh pemerintah maupun pemimpin warga  bahwa hukuman mati merupakan 

usaha  memperkuat kembali ikatan sosial, memiliki prospek penggentar, memberi  

manfaat politik, serta membalaskan dendam korban. Mitos ini hanya membenarkan 

argumentasi untuk mencapai tujuan tertentu, namun tidak mempertimbangkan sama 

sekali soal kebenaran mitos ini . Padahal menurut Michael L. Radelet dan Ronald 

L. Akers penerapan hukuman mati yang diasumsikan memiliki dampak penggentar 

merupakan permasalahan empiris  sehingga tidak dapat dan tidak mampu dijawab 

dengan landasan moral atau politik.  

Padahal alasan efek jera (deterrent effect) yang selalu menjadi sandaran berpikir untuk 

menjatuhkan pidana mati, khususnya pada kasus narkotika, keabsahannya masih 

dipertanyakan. Laporan penelitian BNN (Badan Narkotika Nasional) sendiri menunjukkan 

adanya peningkatan jumlah pengguna narkotika yang cukup drastis. Tahun 2013 BNN 

mencatat, jumlah pengguna narkotika tercatat 3,3 juta jiwa, kemudian meningkat tajam 

pada 2015 menjadi 5,1 juta jiwa. Catatan ini semakin memperkukuh hasil-hasil survei yang 

dilakukan oleh PBB dan Dewan Riset Nasional Amerika Serikat, secara terpisah. Keduanya 

menegaskan kesimpulan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang dapat mendukung penerapan 

hukuman mati dapat memberi  efek jera.

Pertanyaan selanjutnya adalah efek jera ini sebenarnya ditujukan kepada siapa. Sebagian 

besar pelaku kejahatan narkotika yang dijatuhi hukuman mati hanyalah ‘pemain kecil’ 

dan merupakan pemimpin atau orang yang berada di puncak hierarki dalam lingkaran 

perdagangan obat terlarang. Mereka pada umumnya hanyalah korban, terdiri dari orang-

orang yang kurang mampu sehingga rentan untuk dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh 

orang-orang yang lebih tinggi. Untuk itu jika  dikatakan penjatuhan hukuman mati 

akan memberi  efek jera, sebenernya pemain besar ini tidak akan merasakan efek jera 

ini  sebab  selama ini yang banyak tertangkap hanyalah pengedarnya saja.

Selain itu, argumen pemberian efek jera ini didasarkan pada gagasan bahwa mereka yang 

terlibat dalam kejahatan akan menyadari hukuman yang mungkin mereka hadapi jika 

tertangkap dan berfikir bahwa risikonya terlalu tinggi jika mereka menghadapi eksekusi. 

Permasalahannya adalah hal itu tidak selalu terjadi, seperti yang terjadi pada kasus di 

Nusakambangan. Sipir di Nusakambangan tertangkap atas kejahatan narkotika di bulan 

 Penelitian mengenai argumentasi penggentar memunculkan keraguan sebab  secara empirik pembuktiannya memerlukan 

sebuah metode yang cenderung eksperimentatif yang justru sulit untuk dilakukan.  Dengan demikian, hukuman mati tidak 

mungkin menjadi faktor tunggal yang menyebabkan menurunnya angka tindak pidana. usaha  untuk mengisolasi faktor huku-

man mati dari pengaruh faktor yang lain sangat sulit dilakukan. Oleh sebab  itu, sangat besar ada faktor lain yang memberi  

pengaruh terhadap penurunan tindak pidana, selain dari dampak penggentar. ada  faktor predominant fear yang juga dapat 

menurunkan angka tindak pidana seperti yang dinyatakan oleh Ernest vand den Haag. Faktor predominant fear ini dapat men-

cakup ketakutan akan label yang diberikan oleh warga , ketakutan terhadap kondisi keluarga pelaku setelah tindak pidana 

dilakukan, ketakutan akan rusaknya reputasi pribadi atau kehilangan pekerjaan, ketakutan akan dosa, dan lainnya.  Meskipun 

Ernest vand den Haag mendukung penerapan hukuman mati, namun pada akhirnya ia menerima bahwa hukuman mati tidak 

pernah terbukti memberi  dampak penggentar yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup. 

-- -

Mei 2014, yang mana pada hanya beberapa bulan sebelumnya (Januari dan April 2014) 

baru saja dilaksanakan eksekusi mati di tempat ini . ini menunjukkan bahwa 

sebagian orang belum menyadari beratnya hukuman yang akan diberikan jika  mereka 

tertangkap. Dari ini  dapat kita lihat bahwa deterrence effect tidak selalu bisa 

dijadikan tolak ukur bagi pemerintah. 

Dalih lain selain hukuman mati diharapkan akan memberi  dampak penggentar (efek 

jera) yang sering diungkapkan oleh pemerintah maupun para pendukung penerapan 

hukuman mati, antara lain:

1. Penerapan hukuman mati merupakan usaha  untuk melindungi warga negara 

yang telah menjadi korban atau dirugikan akibat suatu tindak kejahatan; 

2. Penerapan hukuman mati dipandang sebagai ketegasan negara melawan tindak 

pidana atau negara tidak boleh tunduk (kalah) terhadap kejahatan;

3. Penerapan hukuman mati sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga wajib untuk dilaksanakan;

4. Penerapan hukuman mati merupakan masalah kedaulatan hukum dan politik 

nasional. 

Dalam konteks ini, menurut pandangan Roger Hood hukuman mati jika  tetap 

diasumsikan sebagai instrumen pencegahan yang lebih efektif daripada sanksi alternatif, 

seperti penjara seumur hidup, ternyata terbukti sebaliknya. Roger Hood menyimpulkan 

bahwa analisis ekonometrik belum memberi  bukti   bahwa hukuman mati memiliki 

efek jera yang sedikit lebih besar daripada hukuman alternatif. Dengan kata lain, akan 

menjadi sia-sia, jika  negara-negara tetap mempertahankan hukuman mati dengan 

alasan bahwa hal itu dibenarkan sebagai ukuran pencegahan yang efektif.658 

Kemudian, seringkali Presiden Joko Widodo meminjam opini publik sebagai instrumen 

yang memberi  legitimasi baginya untuk mengeksekusi para pengedar narkotika. 

Dalam memutuskan untuk pelaksanaan eksekusi hukuman mati ini, presiden ternyata 

banyak mendapatkan dukungan, baik dari dalam pemerintahan sendiri maupun dari 

luar pemerintahan. Wakil presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo 

menjalan kewenangannya untuk menolak atau menyetujui pengajuan grasi oleh 64 

terpidana mati kasus narkoba. Sementara yang menjatuhkan hukuman mati terhadap 

para narapidana ini  pengadilan.  Kemudian pandangan Presiden dan Wakil 

Presiden diperkuat kembali melalui pandangan beberapa menteri, Kejaksaan Agung, dan 

Kepolisian. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, membantah anggapan yang berkembang 

bahwa penolakan grasi oleh Presiden tidak dilandasi pertimbangan. Sebelum memutuskan 

menolak grasi, Presiden telah mendapatkan masukan dari Mahkamah Agung, Kepolisian, 

Jaksa Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM. Pandangan senada juga disampaikan 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menyatakan bahwa 

Pemerintah tidak akan memberi  grasi atau remisi bagi bandar narkoba yang sudah 

divonis hukuman mati oleh Pengadilan. Dukungan juga disampaikan oleh Kepala 

Kepolisian RI Jenderal Sutarman bahwa penerapan hukuman mati akan menimbulkan 

efek jera bagi pelaku.

Sementara itu, dari luar pemerintahan ada organisasi Nahdathul Ulama (NU), 

Muhammadiyah dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga ikut mendukung 

langkah Presiden Joko Widodo. Bahkan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Perjuangan, 

Megawati Soekarnoputri berbicara langsung kepada Presiden untuk tidak memberi  

grasi kepada terdakwa yang sudah akan dihukum mati. Dukungan yang sama juga datang 

dari Ketua PBNU Said Agil Siradj yang mengatasnamakan Nahdlatul Ulama untuk menolak 

grasi atas terpidana kasus narkoba yang akan dieksekusi. Tokoh Nahdlatul Ulama yang 

juga pernah menjabat Wakil Ketua II Komnas HAM periode 2002-2007, Salahuddin Wahid 

juga mengapresiasi langkah Presiden, jika  bandar narkoba tidak dihukum mati, 

mereka akan menjalankan bisnisnya dari lembaga pewarga an. Wakil Ketua Umum 

Muhammadiyah, Abdul Malik Fadjar juga menyatakan dukungannya terhadap langkah 

tegas yang dilakukan Presiden. Bahkan Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, 

Emil Salim tidak sependapat dengan komentar aktivis HAM yang menilai penolakan grasi 

sebagai pelanggaran HAM.660 Sebelumnya, melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI 

pada akhir Desember 2014, MUI memberi dukungan hukuman mati kepada produsen, 

bandar dan pengedar narkoba.661 

Selanjutnya menurut hasil survei nasional Indo Barometer yang diselenggarakan pada 

tanggal 15-25 Maret 2015, mayoritas publik Indonesia atau sekitar 84,1% menyatakan 

setuju dengan hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba. Publik yang 

menyetujui hukuman mati bagi pengedar narkotika dilandasi pertimbangan sebab  

alasan narkoba merusak generasi muda sebesar 60,8% dan dapat menyebabkan efek 

jera sebesar 23,7%. Sedangkan publik yang tidak setuju penerapan hukuman mati bagi 

pengedar narkoba sebab  masih ada jenis hukuman lain yang lebih manusiawi sebesar 

36,2% dan hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia sebesar 28,4 

persen. Dalam konteks langkah Presiden dalam penerapan hukuman mati bagi pengedar 

narkoba sebagian besar atau sekitar 84,6% warga  Indonesia mendukung langkah 

Presiden. Sementara itu, yang tidak mendukung hanya mencapai kisaran 10,3%.

-- -

Seringkali opini publik dipergunakan sebagai dalih untuk menjustifikasi keputusan politik 

suatu rezim untuk melaksanakan eksekusi. Menurut Peter Hodgkinson ada  beberapa 

alasan utama suatu negara mempertahankan atau menghapus hukuman mati. Alasan  itu 

berbeda dari satu negara ke negara lain, namun umumnya mencakup masalah seperti 

pencegahan, opini publik, hak korban. Hal itu semua berkaitan dengan kekhawatiran  

mengenai terjadinya lonjakan  tingkat kejahatan  yang akan menyusul jika  adanya 

kebijakan  penghapusan hukuman mati.663 Dengan kata lain, pemerintah dan pihak-pihak 

lain yang berada dalam posisi yang berpengaruh seringkali mengacu pada dukungan 

publik yang kuat untuk membenarkan dan mempertahankan hukuman mati.

Pembentuk undang-undang dan para  ahli  hukum seringkali menyatakan bahwa mereka 

secara pribadi menyukai penghapusan hukuman mati, namun opini publik kemudian 

diandalkan menjadi dalih pembenaran ketika mereka  berubah pandangan ketika 

mendukung hukuman mati. Dengan kata lain, mereka tidak dapat bergerak terlalu jauh 

dari pandangan publik. Bahkan terkadang penerapan hukuman mati dikatakan sebagai 

konsekuensi dari produk legislasi yang dihasilkan dari tatanan yang negara demokratis. 

Setiap produk legislasi yang masih mencantumkan hukuman mati diasumsikan sebagai 

manifestasi kehendak mayoritas. Opini publik dilekatkan pada proposisi bahwa 

mayoritas mendukung hukuman mati. Padahal semestinya tidak hanya semata-mata 

posisi atau sikap publik terkait dukungan ini , namun juga harus melihat faktor-faktor 

dasar yang melatarbelakangi pendapat ini . ada  beberapa faktor mendasar 

yang dapat mempengaruhi pandangan publik terkait isu penerapan hukum mati seperti 

alasan agama, moral, praktis, ilmiah dan ekonomi. Pendapat individu ini   mungkin 

didasarkan pada berbagai kombinasi faktor-faktor ini .  

Dalam konteks ini, paling tidak ada  2 (dua) alasan untuk mempertanyakan kesimpulan 

bahwa opini publik mendukung hukuman mati, terutama jika  opini publik ini  

bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional.

Pertama, beberapa analisis kritis harus dibuat dari signifikansi opini publik. Sifat opini 

publik dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan berbagai tingkat pengetahuan sosial 

publik. Salah satu faktor ini  adalah akses warga  terhadap informasi kredibel 

terkait hukuman mati. Di sebagian besar negara di Asia, informasi yang dapat dipercaya 

mengenai hukuman mati tidak tersedia untuk umum, baik sebab  pemerintahnya 

tak lain, seperti koruptor (50,3%), pembunuhan (16,3%), dan kejahatan seksual (4,2%). Sedangkan dukungan hukuman mati 

untuk terorisme hanya 2,3%. 

memang enggan untuk menerbitkan data ini  (sebagaimana yang terjadi di Cina 

dan Vietnam), atau sebab  informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah tidak lengkap 

atau salah (sebagaimana yang terjadi di Iran). Sebagai konsekuensinya, warga  tidak 

sumber yang valid tentang bagaimana hukuman mati diberlakukan di negara mereka, 

dan sebab nya tidak dapat membentuk opini yang tepat.

Kedua, berkaitan erat dengan metodologi jajak pendapat tentang hukuman mati ini . 

Kemudian, Roger Hood menjelaskan bahwa opini publik yang dipergunakan oleh 

pemerintah sebagai salah satu alasan utama mempertahankan hukuman mati perlu 

ditinjau kembali, mengingat jajak pendapat publik justru bisa menjadi indikator yang 

menyesatkan, jika  tidak memperhatikan kedua alasan ini .

Sebagai tambahan, faktor lain yang bisa mempengaruhi opini publik adalah tingkat 

kebebasan berekspresi dalam suatu negara. Jika individu berada di suatu negara yang 

menghukum kritik terhadap pemerintah dan menekan kebebasan berekspresi, maka 

publik akan takut untuk berbagi pandangan tulus mereka mengenai subyek sensitif 

seperti hukuman mati, terutama jika mereka tidak setuju dengan posisi pemerintah. Hal 

ini pada akhirnya akan mengurangi prevalensi pandangan divergen dalam warga , 

yang selanjutnya membatasi kemampuan publik untuk mengembangkan opini yang 

berdasar informasi yang valid dan kredibel.

Berkaitan dengan usaha  menangani isu opini publik, hakim semestinya memperhatikan 

bahwa hipotesis jera tidak berdasar secara ilmiah, beberapa pengadilan telah menolak 

relevansi opini publik sebab  mungkin publik belum diberikan informasi dengan benar. 

berdasar perspektif hukum setiap terdakwa tidak boleh dijatuhkan hukuman 

mati, apalagi penjatuhan ini  berdasar opini publik.  Lebih jauh, hukum HAM 

Internasional melarang tindak pidana berdasar ex post facto, sebab  tidak seorang pun 

dapat dianggap bersalah melakukan tindak pidana apapun sebab  tindakan atau kelalaian 

yang tidak merupakan tindak pidana. Oleh sebab  itu, opini publik harus diteliti kembali 

setiap kali hak  asasi manusia seorang individu terancam sebab  adanya jaminan hak 

asasi manusia. Raison d’etre   hukum HAM adalah menangkal atau menetralkan kekuatan  

opini publik yang berpotensi mengancam HAM.

-- -

5.4 Pertimbangan MK terkait Hukuman Mati Dan Narkotika: Narkotika 

sebagai the most serious Crime?

Pada 2007 uji materi atas hukuman mati terhadap UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

telah dilakukan. Perkara ini diajukan oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa 

Aprilia), Myuran Sukumaran dan Andrew Chan selaku pemohon I (Nomor Perkara: 2/

PUU-V/2007) dan Scott Anthony Rush selaku pemohon II (Nomor Perkara: 3/PUU-V/2007). 

Sejak memasuki sidang pleno (15 Maret 2007) kedua perkara ini  oleh Mahkamah 

Konstitusi digabungkan dan disidangkan secara bersama-sama dengan nomor perkara: 

2-3/PUU-V/2007.672  Edith terlibat kasus peredaran heroin seberat seribu gram, sedangkan 

Rani dihukum dalam kasus peredaran heroin seberat 3.500 gram. Mereka divonis mati 

oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Ketiga WN Australia itu divonis mati oleh PN 

Denpasar, sebab  terbukti menyelundupkan sebanyak 8,2 kilogram heroin dari Australia 

ke Bali.

Mereka mengajukan uji materi terhadap Pasal 80 ayat 1 huruf a, Pasal 80 ayat 2 huruf a, 

Pasal 80 ayat 3 huruf a, Pasal 81 ayat 3 huruf a, Pasal 82 ayat 1 huruf a, Pasal 82 ayat 2 

huruf a, dan Pasal 82 ayat 3 huruf a yang tedapat dalam UU No. 22 tahun 1997 Tentang 

Narkotika. Pasal-pasal itu mengatur tentang ancaman hukuman mati bagi produsen dan 

pengedar narkotika secara terorganisir. Namun, hanya permohonan Edith dan Rani yang 

diuji MK, sedangkan permohonan ketiga orang Australia tidak diuji sebab  sebagai orang 

asing mereka tidak berhak mengajukan uji materi UU ke MK.

Alasan para pemohon untuk menguji materi UU No. 22 Tahun 1997, adalah hukuman mati 

bertentangan dengan Hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A ayat (1) dan Pasal 28I 

ayat (1) UUD 1945. Kelahiran Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 seharusnya menjadi lonceng 

kematian bagi hukuman mati di negara kita , namun perdebatan masih terus berlangsung. 

Hukuman mati masih juga terus dijatuhkan. Permohonan Pengujian Materiil ini dilakukan 

atas dasar penjaminan konstitusional terhadap hak hidup yang diberikan oleh UUD 1945, 

khususnya pada Pasal 28A dan 28I ayat (1).673

beberapa dalil menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi ini . Namun, 

Mahkamah Konstitusi, dengan beberapa hakim melakukan disenting, menolak uji materi 

ini  dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi sebab  

UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia. beberapa argumen yang sering 

dikemukakan pihak yang mendukung hukuman mati ialah argumen perlindungan korban, 

argumen normatif, penanggulangan kejahatan, dan sebagainya.

Pihak pendukung menyatakan hukum jangan hanya berpihak pada hak asasi pelaku 

kejahatan, namun  juga hak korban kejahatan. Hak hidup korban yang telah dirampas pelaku 

(misalnya pada kasus terorisme dan pembunuhan berencana) juga harus diperhatikan. 

Ketika beberapa pihak mengecam dan meminta Indonesia menghentikan hukuman mati, 

beberapa pihak menolaknya dengan argumen normatif, yakni hukuman mati saat ini 

masih merupakan hukum positif dan ketika sudah ada terpidana oleh pengadilan dijatuhi 

hukuman mati, hal itu harus dilaksanakan untuk menjamin kepastian. Bahkan Indonesia 

juga tidak perlu tunduk ke-pada tekanan negara lain sebab  harus menegakkan kedaulatan 

di bidang hukum. Argumen penting lainnya dari pihak yang mendukung hukuman mati 

ialah untuk penanggulangan kejahatan. Makin seriusnya tingkat kejahatan yang kerap kali 

dilakukan dengan perbuatan supersadis membuat warga  luas masih menganggap 

hukuman mati tetap diperlukan.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007

Setelah menguji materi ini , MK menyatakan keyakinannya bahwa hukuman mati 

bagi para produsen dan pengedar narkotika tetap sah, sehingga usaha  lima terpidana 

mati kasus narkotika untuk menghapus hukuman mati pun sirna. Pidana mati, menurut 

MK, tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, sebab  

konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan HAM. Dengan menerapkan 

pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, MK berpendapat, Indonesia 

tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk ICCPR yang menganjurkan 

penghapusan hukuman mati. Menurut MK, bahkan pasal 6 ayat 2 ICCPR membolehkan 

masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan 

yang paling serius.

Pertimbangan MK terkait dengan Kejahatan Narkotika sebagai the most serous crime:  

[3.24] ……..Mahkamah berpendapat: Pasal 6 ayat (2) ICCPR di atas tidaklah boleh 

dibaca terpisah dengan frasa berikutnya, yaitu 

a. “sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu  dilakukan” (“in  accordance  

with  the  law  in  force  at  the  time  of  the commission  of  the  crime”).  Permohonan  

a quo adalah  permohonan pengujian  UU  Narkotika  terhadap  UUD  1945.  Oleh  

sebab   itu,  apakah kejahatan-kejahatan sebagaimana disebut pada angka 1) 

sampai dengan 7) di  atas  termasuk  ke  dalam pengertian  “kejahatan  paling 

serius”,  hal  itu harus dikaitkan dengan “hukum yang berlaku terhadap kejahatan-

kejahatan narkotika  ini   pada  saat  dilakukan,  baik  hukum  nasional  maupun 

internasional”.

b. Pada saat para Pemohon melakukan kejahatan narkotika, yang berakibat pada 

dijatuhkannya pidana mati terhadap para Pemohon, di tingkat nasional hukum  

yang  berlaku  adalah  UU  Narkotika,  sementara  itu  di  tingkat internasional  

hukum  yang  berlaku  adalah  United  Nations  Convention Against Illicit  Traffic in 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (selanjutnya  disebut  Konvensi  

Narkotika  dan  Psikotropika),  di  mana Indonesia  merupakan  negara  pihak  

(state  party)  yaitu  melalui  ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1997.  

c. UU Narkotika  adalah  implementasi  kewajiban  hukum  internasional  yang lahir  

dari  perjanjian  internasional,  in  casu Konvensi  Narkotika  dan Psikotropika,  

sebagaimana  ditegaskan  pada  konsiderans  “Mengingat” angka 4 dan Penjelasan 

Umum alinea ke-4 UU Narkotika.  Salah satu kewajiban hukum internasional yang 

timbul  dari  keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika 

ini  ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (6) Konvensi dimaksud yang menyatakan, 

“The Parties shall  endeavour to  ensure that  any discretionary legal power under their 

domestic  law  relating  to  the  prosecution  of  persons  for  offences  in accordance 

with this article are exercised  to maximize the effectiveness of law enforcement 

measures in respect of those offences, and with due regard to the need to deter 

the commission of such offences”.   Kejahatan-kejahatan  yang  dimaksud  oleh  

Pasal  3  ayat  (6)  Konvensi Narkotika dan Psikotropika ini  tercantum dalam 

Pasal 3 ayat (5), yang selengkapnya menyatakan,  “The parties  shall  ensure that  

their  domestic courts  and  other  competent  authorities  having  jurisdiction  can  

take  into account factual circumstances which make the commission of the offences 

established in  accordance with paragraph I of  this  article  particularly serious, 

such as:

a) the involvement in the offence of an organized criminal group to which the offender 

belongs;

b) the involvement of the offender in other international organized activities;

c) the involvement  of  the  offender in  other illegal  activities  facilitated by commission 

of the offence;

d) the use of violence or arms by the offender;

e) the fact that the offender holds a public office and that the offence is connected 

with the office in question;

f) the victimization or use of minors;

g) the fact  that  the  offence  is  committed  in  a  penal  institution  or  in  an 

educational  institution  or  social  service  facility  or  in  their  immediate vicinity or 

in other places to which school children and students resort for educational, sports 

and social activitities

h) h) prior  conviction,  particularly  for  similar  offences,  whether  foreign  or 

domestic, to the extent permitted under domestic law of a Party”

Sementara itu, ayat 1 (paragraph 1) yang ditunjuk oleh Pasal 3 ayat (5) di atas 

menyatakan, antara lain,  “Each Party shall adopt  such measures as may be necessary to 

establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally: 

a) i)  the  production,  manufacture,  extraction,  offering,  offering  for  sale, 

distribution,  sale,  delivery,  on  any  terms  whatsoever,  brokerage, dispatch, 

dispatch in transit, transport, importation or exportation of any  narcotic  drug  or  

any  psychotropic  substance  contrary  to  the provisions of the 1961 Convention, 

the 1961 Convention as amended

 or the 1971 Convention; 

ii) the cultivation of opium poppy, coca bush or cannabis plant for the purpose of 

the production of narcotic drugs contrary to the provisions of the 1961 Convention 

and the 1961 Convention as amended; 

iii) the possession or purchase of any narcotic drug or psychotropic substance for 

the purpose of any of the activities enumerated in i) above; iv) the manufacture, 

transport or distribution of equipment, materials or of substances listed in Table 

I and Table II, knowing that they are  to  be  used  in  or  for  the  illicit  cultivation,  

production  or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances; 

v) the  organization,  management  or  financing  of  any  offences enumerated in 

i), ii), iii) or iv) above; b) ...... c) ..... “

d. Oleh  sebab   itu,  dengan  menafsirkan  secara  sistematis  (sistematische 

interpretatie)  ketentuan-ketentuan yang ada   dalam Pasal  3  ayat  (1), ayat  

(5),  serta  ayat  (6)  dan  kemudian  dihubungkan  dengan  ketentuan-ketentuan  

dalam  UU  Narkotika  yang  dimohonkan  pengujian  dalam permohonan  

a  quo,  tampak  bahwa  ketentuan-ketentuan  dalam  UU Narkotika  yang  

dimohonkan  pengujian  ini   adalah  bentuk  national implementation  

dari  kewajiban  hukum  internasional  Indonesia  yang  lahir dari perjanjian 

internasional,  in casu Konvensi Narkotika dan Psikotropika, di mana menurut 

Konvensi ini  kejahatan-kejahatan demikian termasuk ke dalam kejahatan-

kejahatan yang sangat serius (particularly serious).

e. Penafsiran  sebagaimana  disebut  pada  huruf  (d)  di  atas  adalah  sesuai 

dengan  ketentuan  umum  penafsiran  (general  rule  of  interpretation) 

perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Konvensi Wina 

1969 yang pada ayat (1)-nya berbunyi, “A treaty shall be interpreted in good faith 

in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of a treaty  in  

their  context  and  in the light  of  its  object  and purpose” (suatu perjanjian 

internasional harus ditafsirkan dengan itikad baik sesuai dengan pengertian 

sehari-hari  yang  diberikan  terhadap istilah-istilah  dalam  suatu perjanjian 

internasional sesuai dengan konteksnya dan dengan mengingat objek dan 

tujuan perjanjian internasional ini ). Konteks dari Konvensi Narkotika 

dan Psikotropika terlihat dari Pembukaan (Preamble)  Konvensi  dimaksud,  

alinea  pertama  dan  kedua,  yang menyatakan, “Deeply  concerned  by  the  

magnitude  of  and  rising  trend  in  the  illicit production of,  demand for  and 

-- -

traffic in  narcotic  drugs and psychotropicsubstances, which pose a serious threat 

to the health and welfare of human  beings  and  adversarily  affect  the  

economic,  cultural  and political foundation of society, Deeply concerned also 

by the steadily increasing inroads into various social groups made by illicit traffic 

in narcotic drugs and psychotropic substances, and particularly by the fact that  

children are used in many parts of the world  as an  illicit  drug consumers 

market and for  the purposes of illicit  production,  distribution  and  trade  

in  narcotic  drugs  and psychotropic  substances, which  entails  a  danger  of  

incalculable gravity”.  

f. Jika kejahatan-kejahatan yang dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika 

dikatakan  sebagai  kejahatan-kejahatan  yang  sangat  serius  (particularly 

serious) diperbandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang selama ini telah 

diterima  sebagai  kelompok  kejahatan  paling  serius  (the  most  serious 

crimes),  seperti  kejahatan  genosida  (genocide  crime) dan kejahatan terhadap 

kemanusiaan (crimes against humanity),  maka secara substantif tidak ada  

perbedaan diantara kedua kelompok kejahatan itu. sebab , baik  kejahatan-

kejahatan  yang  tergolong  ke  dalam  “the  most  serious crimes” maupun 

kejahatan-kejahatan yang dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika  disebut  

sebagai  kejahatan-kejahatan  yang  “particularly serious” ini  sama-sama 

“adversarily affect the economic, cultural and political foundation of society”  

dan sama-sama pula membawa “a danger of incalculable gravity”.  

g. berdasar uraian pada huruf (a) sampai dengan (f) di atas, telah cukup 

dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a; Pasal 81 

ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat  (3)  

huruf  a  UU  Narkotika  adalah  tergolong  ke  dalam  kelompok kejahatan yang 

paling serius baik menurut UU Narkotika maupun menurut ketentuan hukum 

internasional yang berlaku pada saat kejahatan ini  dilakukan.  Dengan  

demikian,  kualifikasi  kejahatan  pada  pasal-pasal  UU Narkotika  di  atas  dapat  

disetarakan  dengan  “the  most  serious  crime” menurut ketentuan Pasal 6 ICCPR. 

Bahwa, berdasar uraian pada huruf (a) sampai dengan (g) di atas, tidak 

ada  kewajiban hukum internasional apa pun yang lahir dari perjanjian 

internasional yang dilanggar oleh Indonesia dengan memberlakukan pidana 

mati  terhadap  kejahatan-kejahatan yang  diatur  dalam Pasal  80  ayat  (1) 

huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal  

82  ayat  (1)  huruf  a,  ayat  (2)  huruf  a,  dan  ayat  (3)  huruf  a  UU Narkotika.  

Sebaliknya,  pemberlakuan  pidana  mati  terhadap  kejahatankejahatan 

dimaksud Justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia 

dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 

3  ayat  (6)  Konvensi,  yang intinya  bagi  negara pihak  dapat memaksimalkan 

efektivitas penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana  yang  berkait  

dengan  narkotika  dan  psikotropika  dengan memperhatikan  kebutuhan  

untuk  mencegah  kejahatan  dimaksud  (to maximize  the  effectiveness  of  law  

enforcement  measures  in  respect  of those offences, and with due regard to the 

need to deter the commission of such offences),  sebagaimana telah diuraikan 

pada huruf (c) di atas.  Bahwa  pemberlakuan  pidana  mati  terhadap  kejahatan-

kejahatan  yang diatur  dalam  pasal-pasal  UU Narkotika yang  dimohonkan  

pengujian,  di samping sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara pihak 

(state party) seperti diuraikan pada huruf  (h),  juga didukung oleh ketentuan 

Pasal  24 Konvensi Narkotika dan Psikotropika yang menyatakan, “A party may 

adopt more strict of severe measures than those provided by this Convention 

if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention 

or  suppression  of  illicit  traffic”.  Dengan  kata  lain,  dalam  hubungannya 

dengan permohonan a quo, jika menurut Indonesia sebagai negara peserta 

Konvensi langkah-langkah yang lebih keras, dalam ini ancaman pidana 

mati, dipandang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan-

kejahatan tadi,  maka  langkah-langkah  demikian  bukan  hanya  tidak 

bertentangan  namun   justru  dibenarkan  dan  disarankan  oleh  Konvensi 

dimaksud. Artinya Indonesia sebagai negara pihak yang menganut sistem 

pidana mati bagi pelaku kejahatan Narkotika tertentu berhak menetapkan 

pidana mati bagi para pelaku kejahatan Narkotika ini . Demikian pula 

jika  pada  suatu  ketika  Indonesia  akan  mengadopsi  gagasan  ancaman 

pidana  penjara  seumur  hidup  tanpa  pengurangan  (life  sentence  without 

parole) seperti yang didalilkan para Pemohon, maka hal demikian juga tidak 

bertentangan dengan Konvensi.

J. Konsekuensi  yang  lahir  dari  keikutsertaan  Indonesia  dalam  Konvensi 

Narkotika  dan  Psikotropika untuk  mengambil  langkah-langkah  secara 

nasional yang lebih keras dalam usaha  memberantas kejahatan narkotika 

secara hukum adalah lebih tinggi derajat kekuatan mengikatnya dilihat dari 

sudut pandang kualifikasi sumber hukum internasional, sebagaimana diatur 

dalam  Pasal  38  ayat  (1)  Statuta  Mahkamah  Internasional  (Statute  of 

International Court of Justice), dibandingkan dengan pendapat Komisi HAM PBB 

yang berpendapat bahwa kejahatan yang berhubungan dengan obat-obatan 

terlarang tidak termasuk dalam kejahatan yang Paling serius (most Serious 

crime).

 [3.25] Menimbang bahwa meskipun berdasar seluruh pertimbangan di atas telah  

nyata  bahwa  pemberlakuan  pidana  mati  terhadap  kejahatan-kejahatan tertentu 

dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memandang 

perlu untuk memberi  catatan penting di bawah ini: Menimbang bahwa meskipun 

berdasar seluruh pertimbangan di atas telah  nyata  bahwa  pemberlakuan  pidana  

mati  terhadap  kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika tidak bertentangan 

-- -

dengan UUD 1945, Mahkamah memandang perlu untuk memberi  catatan penting 

di bawah ini:

• Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  3  Universal  Declaration  of  Human  Rights juncto 

Pasal 6 ICCPR juncto UU HAM dan UUD 1945 serta berbagai Konvensi Internasional  

yang  menyangkut  Narkotika,  khususnya  Konvensi  PBB  1960 tentang Narkotika 

dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan 

Psikotropika, ancaman pidana mati  yang dimuat dalam UU  Narkotika  telah  

dirumuskan  dengan  hati-hati  dan  cermat  serta  tidak diancamkan  pada  semua  

tindak  pidana Narkotika  yang  dimuat  dalam  UU ini , melainkan hanya diberikan 

kepada: 

a. produsen dan  pengedar  (termasuk produsen adalah  penanamnya)  yang 

melakukannya  secara  gelap  (illicit),  tidak  kepada  penyalahguna  atau 

pelanggar UU Narkotika/Psikotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (licit) 

misalnya  pabrik  obat/farmasi,  pedagang  besar  farmasi,  rumah  sakit, 

puskesmas, dan apotek; 

b. para pelaku sebagaimana disebut dalam butir  a di  atas yang melakukan 

kejahatannya  menyangkut  Narkotika  Golongan  I  (misalnya  Ganja  dan 

Heroin);

• Ancaman pidana  mati  yang dimuat  dalam pasal-pasal pidana UU Narkotika juga  

diberikan  ancaman  hukuman  pidana  minimal  khusus.  Artinya,  dalam menjatuhkan  

hukuman  pada  pelaku  pelanggaran  Pasal-pasal  Narkotika Golongan I ini , 

hakim berdasar alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat  menghukum  

pelakunya  dengan  ancaman  maksimalnya  yaitu  pidana mati. Sebaliknya, kalau 

hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak 

sengaja, pelakunya di bawah umur,  pelakunya wanita  yang sedang hamil, dan 

sebagainya, sehingga tidak  ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum, 

maka kepada pelakunya (walaupun menyangkut  Narkotika  Golongan  I)  dapat  pula  

tidak  dijatuhi  pidana  mati. Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa  pemberlakuan  pidana  

mati  dalam  kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang 

diterapkan oleh hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR;

[3.26] Menimbang  pula  bahwa  dengan  memperhatikan  sifat  irrevocable pidana  

mati,  terlepas  dari pendapat  Mahkamah  perihal  tidak  bertentangannya pidana  

mati  dengan  UUD  1945  bagi  kejahatan-kejahatan  tertentu  dalam  UU Narkotika  

yang  dimohonkan  pengujian  dalam  permohonan  a quo, Mahkamah berpendapat 

bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan,  

penerapan,  maupun pelaksanaan  pidana mati  dalam  sistem peradilan  pidana  di  

Indonesia  hendaklah  memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh hal-hal berikut:

a. pidana mati bukan lagi  merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang 

bersifat khusus dan alternatif;

b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang  

jika   terpidana  berkelakuan  terpuji  dapat  diubah  dengan  pidana penjara 

seumur hidup atau selama 20 tahun;

c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;

d. eksekusi pidana mati terhadap wanita  hamil dan seseorang yang sakit jiwa 

ditangguhkan  sampai  wanita   hamil  ini   melahirkan  dan  terpidana yang 

sakit jiwa ini  sembuh;

[3.27] Menimbang  bahwa  terlepas  dari  gagasan  pembaruan  hukum sebagaimana  

ini   di  atas,  demi  kepastian  hukum  yang  adil,  Mahkamah menyarankan agar 

semua putusan pidana mati yang telah memiliki  kekuatan hukum tetap (in kracht 

van gewijsde) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya;

[3.28] berdasar seluruh pertimbangan di atas telah nyata bahwa Pasal 80 ayat (1) 

huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat 

(1) huruf a, ayat (2) huruf  a, ayat (3) huruf a UU Narkotika tidak bertentangan  dengan  

UUD 1945  dan  juga  tidak  melanggar  kewajiban  hukum internasional Indonesia 

yang lahir  dari perjanjian internasional.  Oleh sebab nya, telah nyata pula bahwa 

permohonan para Pemohon tidak beralasan.

Intinya, MK menyatakan Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi 

internasional tentang narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia 

dalam bentuk UU Narkotika. Konvensi itu justru mengamanatkan kepada negara pesertanya 

untuk memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan 

narkotika. Konvensi ini  juga mengamanatkan negara peserta untuk mencegah 

serta memberantas kejahatan-kejahatan narkotika yang dinilai sebagai kejahatan sangat 

serius, terlebih lagi yang melibatkan jaringan internasional. Dengan demikian, penerapan 

pidana mati dalam UU Narkotika bukan saja tidak bertentangan UUD 1945, namun  justru 

dibenarkan oleh konvensi internasional, menurut Hakim Konstitusi Hardjono.

Indonesia tegas menyatakan hukuman mati tidak melanggar HAM dan juga International 

Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR). ini diproklamirkan oleh Mahkamah 

Konstitusi (MK) dalam putusan yang dimohonkan Rani Andriyani. Pertimbangan Putusan 

MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan “Kualifikasi kejahatan pada pasal-pasal UU 

Narkotika di atas dapat disetarakan dengan “the most serious crimes” menurut ketentuan 

Pasal 6 ICCPR”. Frasa “kejahatan yang paling serius/the most serious crimes” dalam Pasal 6 

ayat (2) ICCPR di atas tidaklah boleh dibaca terpisah dengan frasa berikutnya, yaitu sesuai 

dengan hukum yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan 

-- -

in force at the time of the commission of the crime.

Permohonan a quo adalah permohonan pengujian UU Narkotika terhadap UUD 1945. 

Oleh sebab  itu, apakah kejahatan-kejahatan di atas termasuk ke dalam pengertian 

kejahatan paling serius, hal itu harus dikaitkan dengan `hukum yang berlaku terhadap 

kejahatan-kejahatan narkotika ini  pada saat dilakukan, baik hukum nasional 

maupun internasional`. Undang-Undang Narkotika adalah implementasi kewajiban 

hukum internasional yang lahir dari perjanjian internasional, in casu Konvensi Narkotika 

dan Psikotropika, menurut MK.

Bahkan MK berpendapat tidak ada  kewajiban hukum internasional apa pun yang 

lahir dari perjanjian internasional yang dilanggar oleh Indonesia dengan memberlakukan 

pidana mati dalam UU Narkotika itu. Sebaliknya, pemberlakuan pidana mati terhadap 

kejahatan-kejahatan dimaksud justru merupakan salah satu konsekuensi keikutsertaan 

Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 

3 ayat 6 Konvensi, yang intinya bagi negara pihak dapat memaksimalkan efektivitas 

penegakan hukum dalam kaitan dengan tindak pidana yang berkait dengan narkotika dan 

psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud. 

ini juga didukung oleh ketentuan Pasal 24 Konvensi Narkotika dan Psikotropika yang 

menyatakan a party may adopt more strict of severe measures than those provided by this 

Convention if, in its opinion, such measures are desirable or necessary for the prevention or 

suppression of illicit traffic.

Ketua DPR saat itu, Agung Laksono, menilai bahwa keputusan MK mengenai hukuman 

mati sudah tepat, sehingga eksekusi terhadap narapidana hukuman mati yang sudah 

berkekuatan hukum dapat segera dilakukan. Keputusan MK itu juga membuat harapan 

Pemerintah Australia untuk menghalangi hukuman mati terhadap enam warganya 

yang terjerat hukum di Indonesia sia-sia. Dari enam orang itu, tiga orang diantaranya 

mengajukan uji materi UU Narkotika ke MK. Menjelang pembacaan keputusan MK, Menteri 

Luar Negeri Alexander Downer sempat meminta kepada Pemerintah Indonesia supaya   

memberi  peluang hidup kepada enam warga Australia yang divonis hukuman mati. 

Ia mengatakan, jika usaha -usaha  hukum gagal, maka dia akan membicarakan bagaimana 

cara terbaik selanjutnya dengan Perdana Menteri John Howard. Sebaliknya, Kepala 

Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN), Made Mangku Pastika, menegaskan 

bahwa usaha  hukum untuk menggugat legalitas hukuman mati kasus narkoba dipastikan 

tertutup. Pastika berkeyakinan, tidak akan ada lagi usaha  untuk menghapus hukuman 

mati dalam kasus narkoba, baik narkotika maupun psikotropika.

Dalam putusannya, MK berpendapat hukuman mati tetap diperlukan sebagai bentuk 

kekuatan terhadap hukuman. Bila itu dikabulkan, maka MK menganggap di UU lain 

tidak boleh ada juga pasal yang mengancam dengan hukuman mati. putusan MK Nomor 

2-3/PUU-V/2007 menegaskan dengan menyatakan “Dengan demikian ancaman pidana 

mati dalam UU Narkotika tidak memiliki  kekuatan hukum berlaku, ini membawa 

konsekuensi bahwa seluruh ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur 

pidana mati, harus dinyatakan tidak memiliki  kekuatan hukum berlaku.” 

MK juga meganggap, jika permohonan para terpidana narkoba itu dikabulkan, maka 

kejahatan narkoba dan lainnya akan semakin marak di negara kita . Implikasi penolakan 

hukuman mati juga akan berpengaruh ke jenis kejahatan lain seperti terorisme dan 

korupsi. Putusan MK menyatakan, “Bagaimana tanggung jawab, seluruh komponen bangsa 

dan negara, serta rakyat Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan, tumpah darah, 

generasi penerus bangsa, kelangsungan hidup berbangsa, bernegara dan berwarga , 

manakala masalah narkotika semakin semarak di negara kita . Juga jika terorisme menyebar 

ke mana-mana, dengan ancaman pidana penjara yang tidak berat.”

Memahami teks hukum seharusnya dilakukan dengan memahami segi-segi dan 

kondisi sosial dan politik yang berlaku dan menyertai diberlakukannya suatu hukum 

tertentu. Tanpa melihat kondisi sosial dan politik yang terjadi, teks hukum menjadi 

tidak lagi bermakna dan memiliki kecenderungan tinggi untuk tidak responsif terhadap 

perkembangan zaman.

Hukuman mati sebagai salah satu bentuk atau jenis hukuman telah lama ada dalam 

peradaban dan sejarah manusia. Kampanye penghapusan hukuman mati baru muncul 

pada 1764, saat Cesare Beccaria menulis tentang On Crimes and Punishment. Perlu waktu 

84 tahun agar gagasan dari Beccaria ini diadopsi di San Marino - sebuah Negara kecil di 

kawasan Eropa - yang pertama kali menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa. 

Lima belas tahun kemudian, seruan ini menggema di Amerika Selatan. Gagasan ini 

diadopsi oleh Venezuela yang menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. 

Di luar kawasan Eropa dan Amerika Latin, perkembangan penghapusan hukuman mati 

memerlukan waktu yang lebih panjang.

Dinamika ini tentu tidak bisa dilihat hanya semata – mata dari teks hukum yang tersedia, 

namun juga melihat dinamika dan seluruh kondisi kehidupan berwarga  yang terjadi 

dalam suatu negara ataupun suatu kawasan. Dinamika yang terjadi di berbagai negara 

juga tercermin saat PBB didirikan dan pada saat PBB hendak mengeluarkan sebuah 

resolusi dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia (DUHAM). Dalam Pasal 3 DUHAM ditentukan bahwa “Setiap orang berhak 

atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu”. Namun tidak ada penjelasan 

mengenai hukuman mati dalam deklarasi ini . Meskipun ada pembahasan mengenai 

hukuman mati dalam rancangan deklarasi, namun Majelis Umum PBB memutuskan 

untuk tidak membahas mengenai hukuman mati dengan alasan untuk tidak menghambat 

berkembangnya praktik negara-negara menuju penghapusan hukuman mati. Dalam 

pembahasan pengesahan the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol), pengaturan 

umum dalam Pasal 3 DUHAM diperbaiki dengan aturan yang lebih rinci. Aturan ini  

kemudian muncul pada ketentuan Pasal 6 Kovenan Sipol. Rumusan Pasal 6 Kovenan Sipol 

mencerminkan pertentangan antara dua kutub yaitu kehendak untuk menyampaikan 

pesan tentang jaminan hak hidup yang sejalan dengan misi hak asasi manusia yang ada 

dalam Kovenan Sipol dan pertimbangan masih diberlakukannya hukuman mati di banyak 

negara pada saat itu. sebab  itu membaca ketentuan Pasal 6 Kovenan Sipol tidak boleh 

dilepaskan dari konteks sosial politik yang terjadi pada masa Kovenan Sipol dirumuskan 

dan disahkan. Tak heran jika muncul ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kovenan Sipol yang tidak 

lazim untuk sebuah perjanjian internasional, sebab  itu dalam keseluruhannya Kovenan 

Sipol merupakan perjanjian internasional yang memiliki kecenderungan kuat untuk 

penghapusan hukuman mati. 

Sebagai bagian dari jenis penghukuman, hukuman mati di Indonesia sebenarnya tidak 

diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebelum masuknya kekuatan kolonial 

Eropa, para Raja dan Sultan yang ada di Nusantara telah mempraktikkan hukuman mati 

kepada para kawulanya.

Dalam konteks negara kita , konsolidasi hukuman mati secara menyeluruh terjadi pada 

1808 atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang  mengatur mengenai 

pemberian hukuman pidana mati sebagai kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. 

Pada masa ini, hukuman mati dipertahankan sebagai strategi untuk membungkam 

perlawanan penduduk jajahan dan juga usaha  untuk mempertahankan Jawa dari 

serangan Inggris. Tanpa usaha  pasifikasi penduduk jajahan melalui instrumen hukuman 

mati, misi pemerintah Perancis yang berkuasa di Belanda untuk mempertahankan Jawa 

dari serangan Inggris akan sulit diwujudkan.

Konsolidasi kedua dan yang terpenting adalah pada saat diberlakukannya Wetboek 

van Strafrecht voor Inlanders (Indonesiers) pada 1 Januari 1873. Selanjutnya pada 1915 

diundangkan Wetboek van Strafrecht voor Indonesie, (WvSI) dan mulai berlaku pada 1 

Januari 1918. Meski di Belanda hukuman mati untuk telah dihapuskan pada 1870, Belanda 

tetap memberlakukan hukuman mati untuk Hindia Belanda dan daerah-daerah koloninya 

yang lain. Motif prasangka rasial dan menjaga ketenangan umum menjadi motif utama 

dari masih diberlakukannya hukuman mati. Belanda menganggap kawula Hindia Belanda 

terutama orang-orang pribumi tidak bisa dipercayai, suka berbohong, memberi  

keterangan palsu di Pengadilan, dan bersifat buruk. Suatu prasangka superior yang sangat 

khas dari sebuah negara kolonial. 

Pasca kemerdekaan, hukuman mati tetap diberlakukan dalam berbagai legislasi yang 

ada di negara kita . Tentu saja dengan motif dan alasan yang berbeda yang disesuaikan 

dengan sistem politik dan kondisi sosial politik yang berlaku pada masa legislasi ini  

disahkan. Pemberlakuan WvS sebagai bagian dari hukum pidana nasional tidak serta merta 

menghapuskan hukuman mati. Pada saat itu, hukuman mati dipertahankan pemerintah 

Republik Indonesia didasari alasan yang melanjutkan motif dan watak dari pemerintah 

kolonial Hindia Belanda. Dalam konteks hukum pidana militer, masih dipertahankannya 

hukuman mati adalah sebagai respon untuk memperkuat strategi pertahanan negara dari 

situasi dan usaha  mempertahankan kemerdekaan sepanjang 1945 – 1949.  Pada masa 

demokrasi liberal, hukuman mati tetap dipertahankan untuk menghalau pemberontakan 

yang terjadi di hampir seluruh penjuru negara kita . Sementara pada masa demokrasi 

terpimpin, hukuman mati tetap dipertahankan untuk menjaga stabilitas nasional dalam 

rangka mengamankan Revolusi dan program – program pemerintah di bidang ekonomi 

dan pembangunan. 

Pada masa Orde Baru, titik tekan pemerintahan Orde Baru adalah stabilitas politik untuk 

mengamankan agenda pembangunan. sebab  pembangunan memerlukan masuknya 

investasi asing maka reputasi dan kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan 

pemerintah Indonesia untuk menjaga keamanan negara menjadi alasan penting untuk 

tetap diberlakukannya hukuman mati. Bahkan beberapa kejahatan seperti kejahatan 

narkotika dianggap sebagai sarana untuk melakukan usaha  subversif. Meskipun pada 

masa ini kejahatan korupsi tidak menjadi salah satu kejahatan yang dapat dihukum mati, 

namun dalam beberapa kasus, kejahatan korupsi didakwa dengan UU No.11/PNPS/1963 

tentang Subversif yang tentu saja ancaman hukumannya adalah hukuman mati.

Pada masa reformasi, mantra hukuman mati berubah menjadi soal kedaruratan dan 

skala korban kejahatan. Krisis ekonomi yang mendera Indonesia pada 1997-1998 menjadi 

penanda berlakunya mantra kedaruratan sebagai alasan penting untuk mempertahankan 

hukuman mati. Pada masa reformasi, pemerintah menciptakan berbagai alasan 

kedaruratan baik darurat bencana, darurat perlindungan anak, dan skala korban 

kejahatan menjadi alasan terpenting untuk memberi  respon keras terhadap situasi 

yang terjadi demi kepentingan stabilitas nasional. Respon ini  lalu dimanifestasikan 

dalam bentuk hukuman mati.

Dari berbagai motif dan alasan yang mengemuka tentang hukuman mati di berbagai 

Undang – Undang di negara kita , namun dengan diakuinya hak asasi manusia sebagai 

bagian dari hak konstitusional dan juga diadopsinya Kovenan Sipol dalam sistem hukum 

Indonesia maka relevansi keberadaan hukuman mati sangat layak untuk di re-evaluasi 

minimal dipertanyakan. 

Dari sisi pembentukan hukum dasar, perbincangan hak hidup teramat sedikit 

diperdebatkan. Berbeda dengan hak kemerdekaan menyatakan pendapat yang lebih 

sering mendapatkan perhatian dari para pembentuk konstitusi negara kita . Jika melihat 

lanskap dari konstitusi negara kita , perhatian minimum terhadap hak hidup dapat 

dipahami sebab  bahkan hak – hak para tahanan dan orang – orang yang berhadapan 

dengan hukum pidana tidak menjadi bagian dari perhatian dari para pembentuk hukum 

dasar tak heran jika hak – hak orang yang terderitakan tidak muncul sebagai bagian dari 

hak konstitusional yang dijamin dalam berbagai konstitusi negara kita . 

Penentangan hukuman mati pertama kali muncul dalam sidang Konstituante yang 

berlangsung dari 1955-1959. Asmara Hadi, anggota Konstituante dari Gerakan Pembela 

Pancasila, pada 14 Agustus 1958, Sidang ke II tahun 1958 Rapat ke 27 Konstituante 

mengusulkan perlunya dimuat dalam norma UUD mengenai hak hidup dan hak untuk 

tidak dijatuhi hukuman mati. Asmara Hadi sempat memprotes atas hasil kerja tim perumus 

yang tidak mencantumkan usulannya terkait dengan rumusan hak hidup dan larangan 

hukuman mati dalam Laporan Panitia Perumus tentang HAM/Hak dan Kewajiban Warga 

Negara pada Sidang ke II Rapat ke 29 Selasa, 19 Agustus 1958. Sayangnya pandangan ini 

adalah pandangan minor pada saat itu dan sebab nya tidak mendapatkan pembahasan 

yang serius pada masa ini .

usaha  untuk menegaskan hak hidup dan larangan terhadap hukuman mati kembali terjadi 

pada waktu pembahasan untuk perubahan UUD 1945. Taufiqurrohman Ruki, Valina Singka 

Subekti, dan Slamet Efendy Yusuf adalah para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) yang mendesakkan hak hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Sekali lagi pembahasan mengenai 

hak hidup ternyata kurang dielaborasi secara mendalam dan terkesan menggantung. 

Yang pada akhirnya hak hidup sebagai sehingga ditegaskan oleh dalam beberapa hal 

memiliki kesan yang menggantung dan tidak tuntas. ini berlanjut dan nampak pada 

pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang malah membolehkan pembatasan terhadap 

hak hidup berdasar penafsiran sistematis terhadap ketentuan – ketentuan hak asasi 

manusia dalam UUD 1945. Ketentuan – ketentuan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam 

Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 menurut pandangan Mahkamah Konstitusi 

tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Ketidak-konsistenan 

Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 makin menambah persoalan dalam hutan 

belantara legislasi yang menganut hukuman mati. 

Meskipun Kovenan Sipol masih “membolehkan” negara-negara yang memiliki hukuman 

mati, namun hukuman mati hanya diperkenankan untuk kejahatan – kejahatan tertentu 

yang sangat serius. Pasal 6 ayat (2) dari Kovenan Sipil menegaskan sebuah prinsip 

perlindungan terhadap pengurangan “sewenang-wenang” atas hak untuk hidup, namun 

dengan sebuah pengecualian yang dinyatakan secara tegas/eksplisit tentang hukuman 

mati di negara-negara yang belum menghapusnya. Namun pengecualian harus tunduk 

pada persyaratan tertentu seperti hukuman mati harus dibatasi hanya untuk “kejahatan 

paling serius” yang dalam perkembangannya misalnya tidak boleh diterapkan kepada 

wanita hamil atau pelaku kejahatan yang masih remaja. Konsep the most serious crimes 

dalam hukum internasional sangatlah terbatas pada kejahatan dengan karakteristik 

sebagai berikut:

a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang keji dan kejam, 

menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (deeply shock the conscience of 

humanity);

b. Adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis, dan meluas untuk 

menimbulkan kematian atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya (extremely 

grave consequences);

c. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu sangat serius terhadap negara 

atau warga  luas seperti mengganggu ketertiban umum, melibatkan jumlah 

uang yang ekstra besar seperti kejahatan ekonomi, dilakukan dengan cara yang 

sangat buruk (crime with extremely heinous methods) dan kejam di luar batas 

perikemanusiaan serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan 

negara.

Merujuk pada konsepsi ini , beberapa UU di Indonesia yang menerapkan hukuman 

mati dan perlu dikaji ulang apakah masih sesuai dengan karakteristik sebagai the 

most serious crimes. Persoalannya konsepsi the most serious crimes juga kemudian 

dicampuradukkan dengan konsepsi kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan yang 

memerlukan penanganan luar biasa. Berbagai alasan yang mendasari dipertahankannya 

hukuman mati selepas kemerdekaan, menunjukkan ketiadaan perdebatan yang memadai 

mengenai the most serious crime. Pemerintah justru menekankan persetujuan penerapan 

hukuman mati sebab  masih diperbolehkan pemberlakuannya berdasar hukum 

nasional. 

Pada masa reformasi, kampanye reformasi legislasi dengan menggunakan pendekatan 

berbasis hak asasi manusia dan kebijakan berbasis bukti menjadi usaha  terpenting untuk 

menghasilkan produk hukum yang memiliki karakter responsif. Pendekatan berbasis 

hak asasi manusia dalam reformasi legislasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah 

Indonesia untuk memberi  tempat bagi usaha  penghormatan, perlindungan, 

pemenuhan dan pemajukan HAM di negara kita . Namun konfigurasi politik pada masa 

reformasi justru mencerminkan paradoks demokrasi dimana proses dan institusi 

demokrasi telah menghasilkan pergantian pemerintahan, namun hukuman mati tetap 

menjadi pilihan ekspresi politik dan instrumen terpenting dari setiap masa pemerintahan. 

usaha  untuk mempertahankan hukuman mati sebagai sanksi pidana untuk tindak pidana 

tertentu memperlihatkan karakter politik hukum yang tidak beranjak dari karakter politik 

hukum pidana retensionis semakin menguat dan konservatif. Dengan kata lain, usaha  

penghapusan hukuman mati terus menerus harus berhadapan dengan politisasi hukum 

oleh para pengambil kebijakan yang menganut pandangan hukum yang makin konservatif. 

Hukum telah menjadi instrumen legitimasi bagi berlangsungnya pemerintahan untuk 

melayani kepentingan dari mereka yang berkuasa.

usaha  pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam kampanye reformasi legislasi juga tidak 

menyentuh persoalan legislasi yang terus menerus mengabaikan pendekatan berbasis 

hak asasi manusia dan pendekatan berbasis bukti. Alhasil dalam rumusan Rancangan 

KUHP, meskipun dianggap sebagai jalan tengah yang disetujui sebagai the negara kita n way, 

tetap memuat ancaman pidana mati. Kecenderungan global dan pemaknaan the most 

serious crime dalam konteks hukuman mati belum mendapat perhatian serius dari para 

pembentuk hukum. Pemerintah dan juga DPR masih mempercayai bahwa hukuman mati 

(sekadar) diperlukan dalam hukum pidana nasional negara kita .

Apa boleh buat, jalan masih terjal dan panjang bagi usaha  memperjuangkan reformasi 

legislasi yang menghormati hak asasi manusia di negara kita .