hukuman mati 6

hukuman mati 6

   Januari 26, 2024       mayatku

---

um 

yang sudah ada (termasuk pidana seumur hidup) kepada pelaku, dan pada saat yang 

bersamaan memastikan seluruh kebijakan yang telah ada untuk pemulihan korban 

dapat berjalan secara cepat, tepat dan mudah diakses oleh korban kekerasan seksual 

maupun keluarganya, termasuk dalam ini menghilangkan hambatan-hambatan 

yang selama ini dialami korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan.

Komnas wanita  juga menilai aturan hukum yang ada belum diterapkan secara 

maksimal sebab  adanya hambatan yang muncul dalam bentuk proses peradilan yang 

bias gender hingga praktik mafia hukum. Langkah yang mesti diambil adalah menjawab 

hambatan-hambatan ini , bukan menambah bentuk pidana baru.522 Komnas 

wanita  mendesak agar Pemerintah lebih memprioritaskan pembahasan RUU 

Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS). 

. Hukuman Mati dalam Melanggar UU No. 17 Tahun 2016  Konstitusi 

dan Hak Asasi Manusia  

Hukuman mati dalam UU No. 17 Tahun 2016 menimbulkan kembali pro dan kontra dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita , khususnya jika dilihat dari 

sudut pandang landasan Pancasila, Konstitusi dan perlindungan HAM. Dari aspek filosofis, 

pembentukan Perppu telah menegasikan konstitusionalitas hak hidup sebagai hak yang 

tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I 

ayat (1) UUD 1945. Pasal ini  mengkualifikasikan hak hidup sebagai hak yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).523 Ketentuan ini pada 

dasarnya merupakan manifestasi dari Sila ke-2 Pancasila, yakni “Kemanusiaan yang Adil 

dan Beradab”, sebagai prinsip yang mencerminkan kesadaran bangsa Indonesia sebagai 

bagian dari kemanusiaan universal. 

Pada titik ini menjadi penting untuk meletakkan dan mengkontekstualisasikan Pancasila 

dalam realitas kecenderungan global yang menghendaki penghapusan hukuman mati. 

Kehendak dunia internasional untuk menghapus hukuman mati sebagaimana dinyatakan 

dalam ICCPR dan diperkuat melalui pengesahan Protokol Opsional ICCPR (Second Optional 

Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of 

the death penalty). Sampai saat ini sudah ada  84 negara pihak (parties) dan 38 negara 

yang penandatangan (signatories) perjanjian ini. Dengan demikian usaha  penghukuman 

mati sesuai dengan semangat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa raison d’etre 

kehadiran Indonesia adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar 

kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. 

Kemudian jika  dilihat dari aspek sosiologis, alasan pembentukan Perppu ini tidak 

terpenuhi sebab  Pemerintah tidak dapat menunjukkan alasan kedaruratan kekerasan 

seksual terhadap anak. Pemerintah menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap 

522 Fikrie, loc.cit.

523 Namun demikian argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 justru mereduksi 

makna hak hidup sebagai hak absolut sebab  berdasar penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia 

yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 

1945. 

anak di Indonesia telah masuk kategori kejahatan luar biasa, sehingga penangananan 

hukum atas perkara-perkara semacam itu juga harus luar biasa adalah argumentasi yang 

lemah. Vivi Widyawati, aktivis HAM menyebut, penerapan hukuman mati dan hukuman 

kebiri untuk para pelaku kejahatan seksual akan semakin membuat kondisi psikis korban 

memburuk.  Situasi ini tidak terlepas dari fakta empirik bahwa kasus kekerasan seksual 

yang kerap terjadi di negara kita , biasa dilakukan orang terdekat korban dan semakin 

membuat korban mempertimbangkan kembali untuk melaporkan pelaku. Agustinus 

Pohan, akademisi, juga menyatakan bahwa hukuman mati meskipun diniatkan oleh para 

pengusul dan penyusun Perppu untuk menimbulkan efek jera, meragukan efektivitas 

Perppu ini  untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Lebih jauh 

Agustinus Pohan menjelaskan, vonis ringan pengadilan yang justru menyebabkan 

pelaku, atau yang berpotensi melakukan pelanggaran sama sebab  mereka berpikir 

bahwa hukuman kejahatan kekerasan seksual memang ringan walaupun ancaman 

hukumannya sangat berat. 

Sementara dari aspek yuridis, kehadiran Perppu ini juga tidak memenuhi alasan 

pembentukan undang-undang sebab  UU No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak sudah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, 

sehingga alasan kekosongan hukum tidak terpenuhi. 

Hukuman mati meskipun diniatkan oleh para pengusul dan penyusun Perppu untuk 

menimbulkan efek jera, namun Agustinus Pohan, akademisi Universitas Parahiyangan 

meragukan efektivitas Perppu ini  untuk menekan angka kekerasan seksual 

525 MTVN/OL-3, Hukuman Kebiri bukan Solusi, Media negara kita , 11 Mei 2016, <http://www.medianegara kita .com/index.php/

news/read/44795/hukuman-kebiri-bukan-solusi-1/2016-05-11>, diakses pada 9 Oktober 2017. 

526 Pernyataan Agustinus Pohan didukung data Tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Parahyangan, Intan Mutia Suswanti, menyimpulkan pemberatan hukuman tidak mengubah secara 

signifikan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual. Hakim lebih sering memberi  hukuman 

penjara dan jumlah denda minimal pada putusannya. Intan Mutia Suswanti membandingkan perk-

ara kekerasan seksual yang vonisnya menggunakan undang-undang tahun 2002 dan kasus serupa 

yang pelakunya dihukum memakai undang-undang tahun 2014. Semua perkara ini  dipilih 

secara acak dari seluruh wilayah Indonesia dan diukur menggunakan sepuluh variabel pemband-

ing, di antaranya tuntutan jaksa, lamanya hukuman penjara, jumlah denda, umur dan hubungan 

pelaku dengan korban, status ekonomi pelaku, hal yang meringankan sekaligus memberatkan da-

lam vonis, serta jenis kelamin hakim. Data menunjukkan, tidak pun pelaku dituntut jaksa dengan 

ancaman pidana maksimal 15 atau 20 tahun penjara. Selain itu, vonis hakim ditemukan kerap lebih 

rendah daripada tuntutan kejaksaan. Bahkan, putusan ringan dijatuhkan terhadap beberapa perk-

ara dengan pelaku keluarga atau orang terdekat korban yang menurut undang-undang seharusnya 

diancam dengan hukuman berat. Sebanyak 20 perkara yang disidangkan menggunakan UU No. 23 

Tahun 2002 hanya menghasilkan rata-rata tuntutan penjara 6 tahun 6 bulan dengan vonis 5 tahun. 

Kondisi serupa juga terjadi setelah penerbitan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014: dari 20 

perkara tahun lalu, rata-rata tuntutan hanya 8 tahun 6 bulan penjara dengan vonis 6 tahun. 

terhadap anak. Lebih jauh menurut Agustinus Pohan, vonis ringan pengadilan yang 

justru menyebabkan pelaku, atau yang berpotensi melakukan pelanggaran sama 

sebab  mereka berpikir bahwa hukuman kejahatan kekerasan seksual memang ringan 

walaupun ancaman hukumannya sangat berat. 

Dari aspek perlindungan HAM, pencantuman hukuman mati terhadap pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak yang diatur dalam Perppu perlu dilihat dari perspektif hak asasi 

manusia untuk melihat kesesuaiannya dengan standar universal hak asasi manusia.  

Bahwa dasar hukum eksekusi berdasar hukum (judicial executions) dalam hukum 

internasional dapat ditemukan dalam Pasal 6 ICCPR yang membahas hak hidup. Paragraf 

2 memperkenalkan rumusan kejahatan paling serius. Di negara-negara yang belum 

menghapuskan hukuman mati, hukuman mati hanya dapat dikenakan untuk kejahatan 

paling serius (most serious crimes)  sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat 

pelaksanaan kejahatan ini . Perumusan Pasal 6 ICCPR terbuka untuk interpretasi 

yang luas. Gagasan tentang “keseriusan” dapat bervariasi sesuai dengan budaya 

nasional, agama, tradisi dan konteks politik. Namun, pendekatan relativis bermasalah 

sebab  berpotensi merongrong konsep prinsip normatif yang berlaku secara universal 

dalam hukum internasional. Dalam semangat universalitas, Pasal 6 ICCPR menetapkan 

arahan menuju penghapusan hukuman mati dengan menetapkan kewajiban negara 

untuk membatasi pemakaian nya secara progresif.

Pemerintah seharusnya melakukan langkah untuk segera melakukan pengesahkan 

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai satu 

langkah strategis untuk menurunkan kasus kekerasan seksual. Bahkan Perppu Kebiri ini 

tidak mengatur hak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan sebab  terlalu 

fokus pada penanganan pelaku.530 Di samping itu, Pemerintah semestinya mengusaha kan 

langkah pencegahan pencegahan secara maksimal dengan cara memberi  rasa 

aman kepada wanita  dan anak. usaha  pemerintah yang selalu mengedepankan 

penghukuman kepada pelaku, namun abai terhadap korban menunjukan para perumus 

kebijakan belum berpihak pada korban. Perppu ini menunjukkan bahwa para perumus 

kebijakan tidak memproyeksikan pengalaman wanita , khususnya korban kekerasan 

seksual dalam produk legislasi. 

Menurut Kepala Divisi Reformasi Sistem Peradilan Pidana MaPPI FHUI, Anugerah Rizki Akbari, pemerintah keliru dengan 

menganggap masalah pelecehan seksual terhadap anak bisa ditelan dengan ancaman hukuman berat. Pemerintah melupakan 

satu porsi yang penting, mestinya yang perlu diperhatikan perlindungan korban, yakni rehabilitasi. 

Pemerintah juga perlu melakukan berbagai usaha  reformasi legislasi untuk mencegah 

kekerasan terhadap wanita . Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita  

merekomendasikan agar Negara Pihak: (i) memastikan undang-undang yang menentang 

kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan, pemerkosaan, kekerasan seksual dan 

kekerasan berbasis gender lainnya memberi  perlindungan yang memadai bagi semua 

wanita , dan menghormati integritas dan martabat mereka; dan (ii) mengambil semua 

tindakan hukum dan tindakan lain yang diperlukan untuk memberi  perlindungan yang 

efektif bagi wanita  terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk tindakan hukum 

yang efektif, termasuk sanksi pidana, pemulihan dan ketentuan kompensasi secara 

keperdataan untuk melindungi wanita  dari segala jenis kekerasan.531 berdasar 

rekomendasi ini , tindakan hukum yang efektif tidak hanya menekankan pada 

dimensi penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku, namun perlakuan kepada korban harus 

mendapatkan perhatian dari negara. ini juga diperkuat melalui Laporan Sekretaris 

Jendral PBB tentang intensifikasi usaha  untuk menghapus segala bentuk kekerasan 

terhadap wanita .

-- 

-

negara kita , sebagai anggota dari berbagai perjanjian internasional tentang Hak Asasi 

Manusia (HAM) memiliki  kewajiban internasional untuk melaksanakan berbagai 

ketentuan dalam berbagai perjanjian internasional HAM. Setidaknya Indonesia telah 

menjadi anggota pihak, melalui ratifikasi atau aksesi, lebih dari delapan perjanjian HAM 

internasional, di antaranya dua perjanjian internasional pokok HAM yakni the International 

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan the International Covenant on Economic, 

Social, and Cultural Rights (IESCR). Sebagai Negara Pihak dari ICCPR, Indonesia memiliki  

kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam ICCPR dan 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan 

perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak 

yang diakui dalam ICCPR ini .533 

Bagian ini akan membahas tentang kesesuaian (compatibility) legislasi di Indonesia terkait 

hukuman mati dengan norma-norma HAM sebagaimana diatur dalam hukum-hukum 

internasional tentang HAM.  Bagian ini juga akan membahas tentang beberapa konsep 

kunci terkait perdebatan tentang hukuman mati, di antaranya konsepsi tentang hak hidup 

(the rights to life), derogasi (derogation) dan pembatasan (limitations), konsepsi tentang 

kejahatan-kejahatan yang paling serius (the most serios crimes) dalam hukum internasional, 

serta penerapannya dalam legislasi di negara kita .  

Hak Asasi Manusia telah menjadi arus utama peradaban dunia. Pencapaian ini  

adalah puncak dari perjuangan kemanusiaan yang telah bersemi sejak awal peradaban 

manusia, baik pada tataran pemikiran maupun praktik kehidupan nasional. Pemikiran 

tentang HAM dapan dilacak sejak zaman Yunani kuno, baik dalam konteks sebagai tujuan 

dan orientasi utama kehidupan sosial bernegara, maupun sebagai hak untuk bebas dari 

penindasan.534

Di sisi lain, praktik pelanggaran HAM juga menjadi sisi suram dalam peradaban manusia 

itu sendiri, sebab  adanya peristiwa perang sipil maupun penindasan yang dilakukan oleh 

negara terhadap warganya. Pengalaman-pengalaman ini  memunculkan kesadaran 

umat manusia dan sekaligus pengakuan terhadap martabat manusia serta hak yang 

melekat pada setiap insan manusia sebagai dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian 

dunia.

Pengadopsian dan proklamasi Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada 10 

Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB adalah puncak pengakuan terhadap HAM 

sebagai standar bersama perlindungan dan pemajuan HAM bagi setiap orang dan setiap 

negara (as common standard achievement for all people and nations). Walaupun dokumen 

ini  tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (legally binding) namun  merupakan dasar 

utama dalam perlindungan dan pemajuan HAM, serta menjadi dasar bagi dokumen HAM 

lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti ICCPR dan IESCR, serta berbagai 

perjanjian internasional HAM lainnya. 

Konsepsi dasar HAM adalah pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama 

dalam hal hak dan martabatnya. berdasar Pasal 1 UDHR, semua manusia dikarunai 

akal budi dan hati nurani untuk saling berhubungan dalam semangat persaudaraan. 

Konsepsi dasar itu melahirkan tiga prinsip tentang keberadaan HAM. Pertama, HAM 

bersifat universal, yang melekat pada diri setiap manusia tanpa memandang perbedaan 

etnis, ras, gender, usia, agama, keyakinan politik, maupun pandangan politik. Kedua, 

HAM tidak dapat dibantah sebab  bukan merupakan pemberian negara sehingga tidak 

dapat dihilangkan atau ditolak oleh otoritas politik apapun. Ketiga, HAM bersifat subjektif 

yang dimiliki secara individual sebab  kapasitasnya sebagai manusia yang rasional dan 

otonom.535

Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh negara adalah membentuk dan menegakkan 

hukum. Dengan sendirinya hukum juga harus dibuat dan ditegakkan dengan orientasi 

utama untuk memberi  perlindungan HAM. Hukum inilah yang akan menjadi dasar 

legitimasi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh negara.

Pembatasan (limitations) dan pengurangan/penundaan pemenuhan HAM yang 

diperbolehkan (permissible restrictions)

Dalam konsepsi HAM dikenal adanya konsep pembatasan dan pengurangan atau 

penundaan pemenuhan HAM yang diperbolehkan. Dia ntara pembatasan ini , 

dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (2) UDHR: 

“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such 

limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition 

and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirement 

of morality, public order, and the general welfare in a domestic society.”

(Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus 

tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang 

yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang 

tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi 

syarat-syarat moralitas, ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam suatu 

warga  yang demokratis.)

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) UDHR ini  menunjukkan bahwa pembatasan 

dapat dilakukan sebagai usaha  untuk menyeimbangkan antara hak individu dengan 

kepentingan publik. Pembatasan diperlukan semata-mata agar hak dan kebebasan orang 

lain juga dapat dilindungi dan dipenuhi. Sesuai dengan sifatnya yang ‘membatasi’ maka 

ketentuan pembatasan ini tidak sama sekali menghilangkan hak yang dibatasi ini . 

Pembatasan ini  hanya boleh dilakukan berdasar UU dan ditujukan untuk 

menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, sesuai dengan 

moralitas, ketertiban umum, dan syarat-syarat untuk kesejahteraan umum dalam suatu 

warga  yang demokratis. 

Ketentuan-ketentuan pembatasan yang diperbolehkan lainnya dapat ditemui dalam 

beberapa pasal di ICCPR. Pasal 18 ayat (3) ICCPR menyatakan bahwa pelaksanaan 

(manifestasi) kebebasan beragama hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasar 

UU dan diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral 

warga , atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Demikian pula dengan 

Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang memperbolehkan pembatasan atas hak untuk menyampaikan 

pendapat dengan syarat bahwa pembatasan ini  dilakukan berdasar UU 

sepanjang diperlukan untuk menghormati reputasi orang lain dan untuk melindungi 

keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral umum.536 Pembatasan yang 

lebih umum ada  dalam Pasal 20 ICCPR yang menyatakan bahwa segala propaganda 

untuk perang harus dilarang oleh hukum dan segala tindakan yang menganjurkan 

kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk 

melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum.

Selain konsep pembatasan, dikenal juga konsep derogasi (derogation) yang dapat diartikan 

sebagai pengurangan atau penundaan. Suatu hak yang di-derogasi bukan berarti tidak 

dipenuhi sama sekali. Oleh sebab  itu derogasi, hanya dapat dilakuan untuk batas waktu 

tertentu dan dengan mekanisme yang ketat, yang biasanya hanya dapat dilakukan pada 

kondisi darurat (state of emergency).537 Setelah kondisi ini  berakhir, tindakan derogasi 

harus segera dihentikan.

Dapat dikatakan bahwa pembatasan dapat diberlakukan terhadap semua beberapa hak 

dan kebebasan, kecuali jika  pembatasan ini  dapat mencabut hak ini  secara 

total, atau dengan kata lain pembatasan ini  sekaligus mengakibatkan derogasi. 

Derogasi juga dapat dilakukan terhadap semua hak, kecuali terhadap hak tertentu yang 

dinyatakan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Pasal 4 

ICCPR menyatakan: 

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, 

yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat 

mengambil langkah-langkah yang mengurangi2 kewajiban-kewajiban mereka 

berdasar Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi 

darurat ini , sepanjang langkah-langkah ini  tidak bertentangan dengan 

kewajiban-kewajiban lainnya berdasar hukum internasional dan tidak 

mengandung diskriminasi semata-mata berdasar atas ras, warna kulit, jenis 

kelamin, bahasa, agama atau asalusul sosial. 

2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 

sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasar ketentuan ini.

3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan 

pengurangan ini  harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara 

Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-

Bangsa, mengenai ketentuan- ketentuan yang dikuranginya, dan mengenai alasan-

alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui 

perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan ini .

Hak yang termasuk ke dalam kategori non-derogable rights adalah hak yang bersifat 

mendasar dan prinsipil bagi kemanusiaan. Hak ini  tidak dapat dilanggar bahkan 

pada saat kehidupan bernegara sedang terancam. Jika hak-hak ini  di-derogasi, 

maka akan merendahkan martabat manusia dan bahkan menghilangkan hakikat diri 

sebagai manusia yang tidak dapat dikembalikan lagi dalam keadaan biasa. Oleh sebab  

itu, hak yang termasuk dalam non-derogable rights secara otomatis tidak tunduk pada 

pembatasan. Terhadap hak yang dikategorikan sebagai non-derogable rights ini ada yang 

mengklasifikasikan sebagai inti dari HAM dan menjadi puncak hierarki dalam tatanan 

hukum internasional. 

Hak Hidup (Right to life) 

Hak hidup (right to life) merupakan bagian dari non-derogable rights. Hak ini, sebagaimana 

diuraikan dalam Bab II, telah dinyatakan dalam berbagai hukum HAM internasional. Hak 

hidup diakui dalam Pasal 3 UDHR yang menyatakan bahwa: “Everyone has the right to life, 

liberty, and security of persons.” Menurut Eleanor Rooselvelt dan Rene Casin, dua di antara 

perumus UDHR, hak untuk hidup tidak mengenal pengecualian dan tujuan perumusan 

hak itu adalah agar kelak hukuman mati dapat dihapuskan. 

Pengaturan hak untuk hidup sebagai non-derogable right ada  dalam ICCPR. Pasal 4 

ayat (2) ICCPR secara spesifik menyebut bahwa ketentuan Pasal 6 ICCPR yang mengatur 

tentang hak hidup,  sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 

Komite HAM PBB (United Nations Human Rights Committee)540 juga menegaskan bahwa 

hak untuk hidup adalah ‘the supreme right’ di mana pengurangan kewajiban (derogation) 

terhadap hak ini tidak diizinkan, meskipun dalam keadaan darurat. Menyadari bahwa 

hak untuk hidup merupakan bagian dari non-derogable rights serta hukuman mati tidak 

dapat sekaligus menghilangkan kejahatan, warga  internasional juga menyepakati 

untuk mengadopsi Second Optional Protocol of ICCPR aiming of the Abolition of Death Penalty 

pada 1990. Protokol Opsional ini secara tegas menyatakan pelarangan terhadap praktik 

hukuman mati.  

ada  beberapa instrumen hukum internasional yang melarang praktik hukuman mati 

sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut: 

-- 

-

3. Second Optional Protocol of ICCPR aiming of the 

Abolition of Death Penalty 1990

Intsrumen ini secara 

khusus bertujuan untuk 

penghapusan hukuman 

mati

Hingga saat ini tercatat 

50 negara telah 

meratifikasi

4. Protocol No. 6 of the European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms 1985

Instrumen ini bertujuan 

untuk penghapusan 

hukuman mati di 

kawasan Eropa.

5. The Rome Statute of International Criminal Court 

1998

Instrumen ini tidak 

mencantumkan hukuman 

mati sebagai salah satu 

bentuk penghukuman. 

Hingga saat ini tercatat 

94 negara telah 

meratifikasi.

Jaminan atas hak untuk hidup diatur dalam  Pasal 6 ICCPR, yang menyatakan: 

1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by 

law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may 

be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force 

at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of 

the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment 

of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final 

judgement rendered by a competent court.

3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that 

nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to 

derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of 

the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be 

granted in all cases.

5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below 

eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.

6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital 

punishment by any State Party to the present Covenant.

 Terjemahan Pasal 6 ICCPR: 

1. Setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib 

dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara 

sewenang-wenang.

2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman 

mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius 

sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan ini , dan 

tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan 

dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas 

dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

3. jika  suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus 

dipahami, bahwa tidak satu pun dalam pasal ini yang memberi  kewenangan 

pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban 

apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan 

dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.

4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon 

pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau 

penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.

5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh 

seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan 

terhadap wanita  yang tengah mengandung.

6. Tidak ada satu pun dalam pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau 

mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam 

Kovenan ini.

Perumusan dalam Pasal 6 aya (1) ICCPR menegaskan bahwa hak hidup merupakan  hak 

yang melekat pada setiap orang dan hak ini harus dilindungi  oleh hukum. Semangat dalam 

Pasal 6 ICCPR adalah menghendaki dihapuskannya hukuman mati, namun ICCPR masih 

memperbolehkan dilakukannya hukuman mati dengan memberi  batasan-batasan 

yang sangat ketat dalam penerapannya. Oleh sebab nya, pengaturan dalam Pasal 6 ICCPR 

juga dianggap bahwa hukuman mati tidak sesuai (incompatible) dengan hak untuk hidup. 

ini terlihat dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR dengan adanya frasa “…in countries which 

have not abolished the death penalty…”, yang sesungguhnya menunjukan bahwa hukuman 

mati bertentangan dengan hak hidup yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan 

diharapkan hukuman mati akan dihapuskan berdasar penegasan hak itu. Hanya saja, 

untuk negara-negara yang pada saat ICCPR diberlakukan masih menerapkan hukuman 

mati, pelaksanaanya harus dilakukan secara terbatas dan ketat dengan syarat tertentu 

sebagai langkah awal untuk penghapusannya. Selain itu, bahwa maksud Pasal 6 ICCPR 

adalah mengarah pada penghapusan hukuman mati, yang terlihat dalam ayat (6) yang 

menyatakan “Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of 

capital punishment by any State Party to the present Covenant.” Dengan demikian, hukuman 

mati harus dihapuskan dan Pasal 6 ayat (2) ICCPR ini  tidak dapat dijadikan alasan 

untuk menunda penghapusan hukuman mati.

Sebagai kelanjutan untuk menghapus hukuman mati, PBB kemudian mengesahkan 

Second Optional Protocol of ICCPR aiming of the Abolition of Death Penalty 1990. Protokol 

178 179

-- 

-

ini  bertujuan untuk menghapus hukuman mati dalam keadaan apapun, baik dalam masa 

damai maupun dalam masa perang. Bagian konsiderans Protokol menyatakan “Noting 

that article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights refers to abolition of 

the death penalty in terms that strongly suggest that abolition is desirable” (Memerhatikan 

bahwa Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik ditujukan 

pada penghapusan hukuman mati dalam pengertian yang sangat jelas menghendaki 

terwujudnya penghapusan hukuman mati).

Kehendak untuk menghapus hukuman mati juga tercermin pada Paragraf 6 Komentar 

Umum No. 6 untuk Pasal 6 ICCPR542 yang diterbitkan oleh Komite HAM PBB. Paragraf 6 

Komentar Umum menyatakan “The article also refers generally to abolition in terms which 

strongly suggest [paras. 2 (2) and (6)] that abolition is desirable. The Committee concludes that 

all measures of abolition should be considered as progress in the enjoyment of the right to 

life…”. Artinya, Pasal 6 ICCPR secara umum ditujukan pada abolisi (penghapusan) dalam 

pengertian yang sangat jelas, yakni menghendaki terwujudnya penghapusan hukuman 

mati. Komite menyimpulkan bahwa semua usaha  abolisi harus dianggap sebagai 

kemajuan dalam penghormatan terhadap hak untuk hidup.

Komite HAM dalam membahas kasus Roger Judge v. Canada543 terkait dengan penerapan 

Pasal 6 ICCPR menyatakan bahwa hukuman mati tidak diperkenankan. Hukuman mati 

termasuk pengurangan ‘sewenang-wenang’ atas hak untuk hidup. sebab  adanya Pasal 

6 Ayat (2), Komite HAM menyatakan bahwa negara-negara yang belum menghapus 

hukuman mati boleh terus mempraktikkan hukuman mati namun harus sejalan dengan/

mematuhi pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ketentuan ini . Namun, 

negara-negara yang telah menghapus hukuman mati tidak dapat lagi memanfaatkan 

Pasal ayat (2), dan juga tidak boleh berkontribusi lagi terhadap terjadinya hukuman mati, 

misalnya dengan mengekstradisi orang ke negara yang mungkin menerapkan hukuman 

mati. 

Komite HAM menyatakan beberapa pandangan dalam kasus ini , di antaranya:  

10.4 Untuk menilai penerapan pasal 6, Komite menyadari bahwa, sebagaimana diatur 

oleh Konvensi Wina tentang Hukum Traktat (Vienna Convention on the Law of Treaties), 

suatu traktat (treaty) harus ditafsirkan berdasar iktikad baik dan istilah-istilahnya 

harus ditafsirkan sesuai dengan arti/makna biasa istilah ini  dalam konteks 

traktat (treaty) ini  serta harus sejalan dengan maksud dan tujuannya. Pasal 6 

ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat 

pada dirinya”, adalah sebuah ketentuan umum: tujuannya adalah untuk melindungi 

kehidupan. Negara-negara pihak yang telah menghapus hukuman mati diwajibkan 

ayat ini untuk melindungi kehidupan dalam segala keadaan sebagaimana dikehendaki 

542  Komite HAM PBB, General Comment No. 6…, op.cit., para 6.  

543  Komite HAM PBB, Roger Judge v. Canada, CCPR/C/78/D/829/1998, 13 Agustus 2003. 

ayat ini. Ayat 2 hingga Ayat 6 jelas dimasukkan untuk mencegah pembacaan Ayat 1 

sebagai penghapusan hukuman mati. Konstruksi pasal ini diperkuat oleh kata-kata 

pembuka Ayat 2 (Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati) dan 

oleh Ayat 6 (tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda 

atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh negara yang menjadi Pihak dalam 

Kovenan ini). Sebagai akibatnya, Ayat 2 hingga Ayat 6 memiliki fungsi ganda, yakni 

membuat hukuman mati sebagai pengecualian atas hak untuk hidup sekaligus 

menciptakan pembatasan bagi pemberlakuan pengecualian ini . Pengecualian 

ini  hanya dapat diberlakukan pada hukuman mati yang dijatuhkan ketika 

unsur-unsur tertentu terpenuhi. Di antara pembatasan-pembatasan dimaksud adalah 

apa yang bisa dilihat pada kata-kata pembuka Ayat 2, yakni bahwa hanya negara-

negara pihak yang “belum menghapus hukuman mati” yang dapat memanfaatkan 

pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh Ayat 2 hingga Ayat 6 ini. Untuk 

negara-negara yang telah menghapus hukuman mati, mereka berkewajiban untuk 

tidak menghadapkan orang pada kemungkinan ancaman hukuman mati. Dengan 

demikian, mereka tidak boleh mengeluarkan orang dari yurisdiksi mereka, baik dengan 

cara deportasi maupun dengan cara ekstradisi, jika  ada  kemungkinan bahwa 

di sana orang ini  akan dihukum mati, tanpa mendapatkan jaminan bahwa 

hukuman mati tidak akan diterapkan terhadap orang itu.

10.5 Komite menyadari bahwa dengan menafsirkan Ayat 1 dan Ayat 2 dari Pasal 6 

dengan cara seperti itu, negara pihak yang abolisionis (negara pihak yang telah 

menghapus hukuman mati dan negara pihak yang retensionis (negara pihak yang 

masih mempertahankan hukuman mati) diperlakukan secara berbeda. Namun 

Komisi memandang bahwa ini merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan 

dari redaksional ketentuan itu sendiri, yang, sebagaimana terungkap dari Travaux 

Preparatoires-nya, memang bermaksud mendamaikan pandangan-pandangan yang 

saling bertolak belakang mengenai hukuman mati dalam usaha  mencari kompromi 

di antara para pembuat ketentuan ini . Komite menyadari bahwa di dalam 

Travaux ini  dinyatakan bahwa, di satu sisi, penghapusan hukuman mati 

haruslah menjadi salah satu prinsip utama Kovenan ini , akan namun  di sisi lain, 

diungkapkan kenyataan bahwa hukuman mati berlaku di negara-negara tertentu dan 

dengan demikian penghapusan hukuman mati akan menimbulkan kesulitan bagi 

negara-negara ini . Hukuman mati dipandang banyak delegator dan badan yang 

terlibat dalam proses drafting sebagai sebuah “anomali” atau sebuah “neccesary evil”. 

Oleh sebab  itu, logislah kiranya jika peraturan yang terkandung dalam Pasal 6 Ayat 

1 ditafsirkan secara luas, sedangkan Ayat 2, yang berbicara tentang hukuman mati, 

harus ditafsirkan secara sempit.

10.6 berdasar alasan-alasan di atas, Komite menilai bahwa Kanada, sebagai 

negara pihak yang telah menghapus hukuman mati, terlepas dari apakah ia telah 

180 181

-- 

-

meratifikasi Protokol opsional Kedua terhadap Kovenan yang Bertujuan Menghapus 

Hukuman Mati (Second Optional Protocol to the Covenant Aiming at the Abolition of the 

Death Penalty) telah melanggar hak untuk hidup sang pelaku yang dijamin oleh Pasal 

6 Ayat 1, dengan mendeportasikannya ke Amerika Serikat, di mana ia dihadapkan 

pada ancaman hukuman mati, tanpa terlebih dahulu mendapatkan jaminan bahwa 

hukuman mati tidak akan diberlakukan. Komite menyadari bahwa Kanada memang 

tidak menerapkan sendiri hukuman mati terhadap sang pelaku. Akan namun , dengan 

mendeportasikannya ke suatu negara di mana ia dihadapkan pada ancaman hukuman 

mati, Kanada menciptakan suatu hubungan krusial dalam mata rantai hubungan 

kausal yang memungkinkan dieksekusinya sang pelaku.544

Keputusan Komite HAM ini  diambil secara bulat (unanimous). Dengan demikian, 

Komite HAM yang beranggotakan delapan belas ahli internasional yang ditugasi 

melakukan penafsiran atas ICCPR ini  berpandangan bahwa Pasal 6 ayat (1), 

merupakan suatu penegasan umum akan hak hidup yang secara garis besar sama dengan 

ketentuan sejenis di konstitusi banyak negara, termasuk konstitusi negara kita , yang 

melarang adanya hukuman mati. Hanya ketika hukuman mati dikecualikan secara tegas/

eksplisit, sebagaimana halnya Pasal 6 ayat (2), barulah hukuman mati dapat diterapkan. 

Namun demikian, ketentuan itu harus ditafsirkan secara sempit dan hanya berlaku bagi 

negara-negara yang belum menghapus hukuman mati. Dalam perkara Judge v. Canada 

ini , Komite HAM berpendapat bahwa bila Kanada terlibat dalam hukuman mati 

dengan cara mengekstradisi si pemohon ke sebuah negara di mana seseorang diancam 

dengan hukuman mati, maka Kanada telah melanggar Pasal 6 ICCPR sebab  Kanada telah 

menghapus hukuman mati.

Berbagai perkembangan hak hidup dan hubungannya dengan hukuman mati 

menunjukkan arah penghapusan hukuman mati. Semangat ini masih sejalan dengan 

semangat penghapusan hukuman mati sejak terbentuknya ICCPR. 

4.2.  Hak Hidup dalam Konstitusi Indonesia 

Hingga kini, Indonesia telah memberlakukan empat konstitusi yakni: (i) UUD 1945; (ii) 

UUD Republik Indonesia Serikat; (iii) UUDS 1950; dan (iv) UUD 1945 dengan perubahan I 

sampai dengan perubahan IV, sebagai Konstitusi yang berlaku saat ini.  Dalam sejarahnya 

perkembangan Konstitusi negara kita , hak hidup juga mewarnai pembahasan dalam 

pembentukan Konstitusi di negara kita . 

Dalam pembentukan UUD 1945, ada  sumber yang menggambarkan konsistensi 

Supomo (sebagai pihak yang diperkirakan telah menyusun rancangan UUD di 1942), 

544 Ibid. 

tentang pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak penduduk yang terdiri dari 74 pasal, 

di mana sebanyak 15 Pasal memuat rumusan tentang ‘Hak dan Kewajiban Penduduk’ (yang 

identik dengan Hak Asasi Manusia). Sebagai perbandingan, jumlah ketentuan ini  

dua kali lipat lebih banyak dari pada yang tercantum di UUD 1945.545 Namun demikian, 

pengaturan perlindungan HAM dalam UUD 1945 sangat minim dan bahasan mengenai 

jaminan hak hidup tidak tercantum dalam UUD 1945. 

ini berbeda dengan dengan UUD RIS dan UUDS 1950, yang penuh dengan rumusan 

hak-hak asasi manusia, di mana hampir keseluruhan rumusan dalam UDHR di adopsi 

dalam pasal-pasal Konstitusi.  Namun demikian rumusan secara eksplisit mengenai hak 

hidup tidak ditemukan dalam kedua UUD ini , namun  konstitusi menyebut pengakuan 

sebagai pribadi di hadapan UU dan ketentuan mengenai larangan untuk dihukum secara 

ganas yang tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina. Rumusan Pasal 3 UDHR 

yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai 

individu”, tidak dicantumkan dalam UUD RIS dan UUDS 1950.      

Pembahasan mengenai hak hidup baru muncul dalam sidang Konstituante. Anggota 

Konstituante,  Asmara Hadi, secara lugas menunjuk larangan hukuman mati dalam 

Konstitusi (uraian mengenai konsep pemikirannya terkait hak hidup dan larangan 

hukuman mati dalam Konstitusi telah dipaparkan dalam bab sebelumnya). Asmara Hadi 

sempat memprotes atas hasil kerja tim perumus yang tidak mencantumkan usulannya 

terkait dengan rumusan hak hidup dan larangan hukuman mati dalam Laporan Panitia 

Perumus tentang HAM/Hak dan Kewajiban Warga Negara pada Sidang ke II Rapat ke 29 

Selasa, 19 Agustus 1958.  Berikut kutipannya :

“Saudara Ketua, saya tidak akan mengadakan penilaian, namun  saya merasa agak 

dianaktirikan oleh saudara-saudara Anggota Panitia Perumus.  Dalam lampiran ke II ada 

tercatat usul rumusan pokok materi baru yang ada  dalam pidato pemandangan 

umum. Saya pun di dalam pemandangan umum ada mengajukan beberapa  usul 

barunamun  hampir buta saya melihat disini tidak tercantum.  Yang saya ajukan ialah 1. 

Hak Hidup; 2. Hak untuk tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Saya tegaskan disini saudara 

Ketua, bahwa permintaan saya atau usul saya ini sama sekali tidak ada hubungannya 

dengan peristiwa Cikini, hanya saya minta supaya   dalam Konstitusi kita yang akan 

datang itu, bernyawakan bahwa hukuman pada siapaun juga, bukan merupakan 

pembalasan dendam, bukan hutang mata dibayar mata, hutang gigi dibayar gigi, namun  

haruslah hukuman itu sebagai usaha untuk memperbaiki manusia yang melanggar 

tata warga  itu.  Sebab bagi saya sejahat-jahatnya manusia, bukanlah manusia 

yang pada dasarnya memang jahat, namun  adalah manusia yang sedang sakit dan kalau 

manusia sedang sakit maka kita harus memperbaikinya. Sekian, terimakasih.”546        

545 RM A.B Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Oetentik Badan Oentoek Menyelidiki 

Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan), (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas negara kita , 2009), hlm. 18. 

546 Konstituante Republik negara kita , Risalah Perundingan…, op.cit., hlm. 1903. 

182 183

-- 

-

Panitia Perumus memang melakukan perubahan dengan memasukkan hak hidup dan hak 

untuk tidak dihukum mati pada laporan panitia perumus tentang ‘Tambahan Pokok-Pokok 

Materi Baru.’547 Namun, pada akhirnya sebagaimana diketahui hak hidup yang berkaitan 

dengan larangan hukuman mati ini tidak dicantumkan dalam rancangan konstitusi baru.    

Pada 1957 sampai dengan 1959, Konstituante juga bekerja untuk menyusun konstitusi 

baru Republik negara kita , namun terhenti sebab  Presiden mengeluarkan Dekrit untuk 

kembali ke UUD 1945.  Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 kemudian yang berlaku 

hingga masa Orde Baru dan kemudian dilakukan beberapa amandemen setelah memasuki 

masa reformasi pada 1998. 

Pembahasan mengenai hak hidup kemudian terjadi kembali pada saat pembahasan 

untuk perubahan UUD 1945, yang terlihat di pembahasan Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999. Mengenai HAM dan hak hidup disinggung 

oleh beberapa Anggota MPR di antaranya Taufiqurrohman Ruki, Valina Singka Subekti, 

dan Slamet Efendy Yusuf. Taufiqurrohman Ruki menyatakan bahwa hak-hak warga negara 

berupa hak asasi manusia, meliputi pengakuan negara atas HAM; hak-hak yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Lebih lanjut Taufiqurrohman Ruki 

menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 

pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”548 

Senada dengan Taufiqurrohman Ruki, Valina Singka Subekti dari Fraksi Utusan Golongan 

(F-UG) juga menguraikan beberapa prinsip yang menjadi dasar usulan fraksinya 

terkait perubahan terhadap UUD 1945. Dua prinsip yang terkait dengan pencantuman 

rumusan hak hidup adalah:  pertama, adanya kesepakatan yang bersifat internasional 

dan perkembangan pembahasan berbagai kesepakatan yang bersifat nasional. 

Kesepakatan internasional adalah kesepakatan yang mengikat negara-negara yang telah 

menandatanganinya, antara lain Declaration of Human Rights 1948, Kovenan Hak-Hak Sipil 

dan Politik, dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sementara kesepakatan 

yang bersifat nasional di antaranya adalah Ketetapan MPR No. 17 Tahun 1998, UU No.39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Garis-Garis Besar Haluan Negara 1998, dan 

juga melihat UUD RIS, UUDS, dan rumusan konstituante. Kedua, ada  hak-hak yang 

disebut sebagai non derogable rights yaitu hak yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. 

Oleh sebab nya (Fraksi UG) mengusulkan agar non derogable rights ini harus dirumuskan 

547 Ibid., hlm. 1905. Pokok-Pokok Materi Baru yaitu: Nomor 15:  “Hak hidup dan hak untuk tidak dihukum mati”; Nomor 16: 

“Hak recall”; Nomor 17: “ Hak tidak bisa kehilangan kewarganegaraan”; Nomor 18: “Hak untuk bebas berpindah kewarganeg-

araan”; Nomor 19: “Hak supaya   dihukum sesuai dengan perikemanusiaan.”  

548 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-

nesia Tahun 195 Latar Belakang, Proses, dan Hasil pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi 

Manusia dan Agama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, 2010), hlm. 227.

dan ditegaskan bahwa hak-hak ini  dijamin dan dilindungi oleh negara, serta tidak 

boleh dicabut oleh siapapun. Non derogable rights ini antara lain adalah hak untuk hidup, 

hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak 

untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut sebagai  hak-hak asasi yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun.549 

Mengenai pembahasan tentang non derogable rights, Slamet Efendy Yusuf mengusulkan 

agar dimasukkan penegasan tentang hak-hak yang berkaitan dengan hak asasi manusia 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebab   non derogable rights ini sangat 

penting. Meneruskan uraiannya, Slamet Effendy Yusuf juga membacakan isi pasal-pasal 

tentang hak asasi manusia secara rinci. Khusus mengenai hak hidup diusulkan untuk 

dirumuskan secara mandiri di Pasal 29 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup, 

mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya.” 

Namun demikian dari pembahasan di MPR ini  elaborasi terkait dengan hak hidup 

juga kurang mendalam, sehingga dalam beberapa hal memiliki kesan yang menggantung. 

ini berlanjut dan nampak pada hasil pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam 

pengujian konstitusionalitas hukuman mati.  

Tabel 4.2 Ketentuan Konstitusi Indonesia yang terkait dengan Hak Hidup 

dan Bebas dari Penyiksaan atau Hukuman Kejam yang tidak Mengenal 

Perikemanusiaan

UUD 1945 UUD RIS UUDS 1950

SUB KOMISI HAM DAN 

PANITIA PERSIAPAN 

KONSTITUSI 

(KONSTITUTUANTE)

AMANDEMEN KEDUA 

UUD 1945

Tidak ada  

pasal yang 

mengaturnya

Bagian 5 Hak-Hak 

dan Kebebasan-

Kebebasan Dasar 

Manusia

Pasal 7

1. Setiap orang 

diakui sebagai 

manusia pribadi 

terhadap 

undang-undang

2. Sekalian 

orang berhak 

menuntut 

perlakuan dan 

perlindungan 

yang sama oleh 

undang-undang

Bagian V

Hak-Hak dan 

Kebebasan-Kebeba 

san Dasar Manusia

Pasal 7

1. Setiap orang 

diakui sebagai 

manusia pribadi 

terhadap 

undang-undang

2. Sekalian 

orang berhak 

menuntut 

perlakuan dan 

perlindungan 

yang sama oleh 

undang-undang

Hak-hak yang Disepakati 

penuh oleh Sub Komisi 

HAM dan Panitia Persiapan 

Konstitusi

1.  hak penghidupan, 

kebebasan , keselamatan 

pribadi 

2. hak pengakuan sebagai 

manusia pribadi terhadap 

undang-undang 

3. hak perlindungan yang 

sama mengenai HAM 

BAB XA

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak 

untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup 

dan kehidupannya.

Pasal 28G

1. Setiap orang berhak 

atas perlindungan 

diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, 

dan harta benda yang di 

bawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa 

aman dan perlindungan

549 Ibid., hlm. 280 – 282.

184 185

-- 

-

Pasal 11

Tiada seorang 

juapun akan 

disiksa ataupun 

diperlakukan 

atau dihukum 

secara ganas, 

tidak mengenal 

perikemanuiaan 

atau menghina

Pasal 11

Tiada seorang 

juapun akan 

disiksa ataupun 

diperlakukan 

atau dihukum 

secara ganas, 

tidak mengenal 

perikemanuiaan 

atau menghina

4. Hak tidak boleh dianiaya 

dan atau diperlakukan 

secara kejam yang 

bertentangan dengan 

perikemanusiaan dan/ 

atau kehormatan 

manusia 

dari ancaman ketakutan 

untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi.

2. Setiap orang 

berhak untuk bebas 

dari penyiksaan 

atau perlakuan yang 

merendahkan derajat 

martabat manusia dan 

berhak memperoleh suaka 

politik dari negara lain.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak 

untuk tidak disiksa, hak 

kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak 

diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi di 

hadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku 

surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan 

apa pun.

4.3.  Hak hidup dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi

UUD 1945 menempatkan hak hidup sebagai hak asasi yang sangat penting sehingga 

digolongkan ke dalam “hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa 

pun”, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.  Penempatan hak untuk 

hidup di urutan pertama dari tujuh hak yang digolongkan dalam “hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” merupakan suatu bukti pentingnya hak 

hidup ini . 

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: 

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 

di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Keberadaan frasa “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” merupakan indikasi yang 

sangat kuat bahwa UUD 1945 tidak menghendaki pembatasan atas hak-hak asasi manusia 

yang disebutkan secara spesifik dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Pada prinsipnya, jika 

dikehendaki adanya pembatasan atas HAM maka Konstitusi akan menyatakannya secara 

tegas di dalam konstitusi itu sendiri. 

Namun, hak-hak yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga sering ditafsirkan 

bahwa hak-hak ini  dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan pembatasan HAM, 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Padahal, dengan melakukan 

penafsiran secara sistematis, terlihat bahwa keberadaan Pasal 28J ayat (2) lebih tepat 

ditujukan sebagai pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia lainnya (yang termasuk 

di dalam Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia), dan bukan terhadap tujuh hak 

asasi yang secara spesifik disebutkan dalam Pasal 28I ayat (1). 

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: 

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu warga  demokratis.

Perbedaan pandangan tentang penafsiran pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) dan 

hubungannya dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengemuka dalam berbagai judicial 

review di Mahkamah Konstitusi (MK). Isu pertama adalah tentang “hak untuk tidak dituntut 

atas dasar hukum yang berlaku surut” sebagai hak yang tidak boleh dikurangi dalam situasi 

apapun. Hak ini dianggap bersifat mutlak, sebagaimana larangan untuk menerapkan 

asas “non-retroaktif”. ada  perbedaan para Hakim MK dalam membahas masalah 

ini, sebagaimana dalam Putusan Nomor 013/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 065/

PUU-II/2004. Kontroversi ini dapat dimaklumi sebab  pada satu sisi asas non-retroactive 

merupakan suatu asas yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, namun di sisi 

lain penyimpangan terhadap asas ini secara sangat terbatas dianggap pernah dilakukan 

dalam peradilan internasional, khususnya dalam mengadili para pelaku kejahatan yang 

sangat berat misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan 

genosida (genocide). 

Perbedaan kedua adalah terkait dengan hak hidup yang dalam Pasal 28 ayat (2) juga 

merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. MK telah membahas 

masalah ini dalam beberapa putusan, di antaranya Putusan Nomor 019-020/PUUIII/ 2005 

tentang Pengujian UU. No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada putusan ini MK dengan suara bulat berpendapat 

bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang sangat penting, sehingga 

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Mahkamah berpendapat bahwa hak asasi manusia mengakui hak-hak yang penting 

bagi kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa di antara hak asasi yang lain, hak 

186 187

-- 

-

untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan merupakan hak yang 

sangat penting. Demikian pentingnya hak untuk hidup dimaksud, sehingga Pasal 28I 

Ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun.550

Bahwa maksud dari frasa “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” juga dibahas 

oleh para Hakim MK pada putusan-putusan sebelumnya. Pada Putusan Nomor 013/

PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Penetapan Perpu 

No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi 

UU,  dengan mengacu pada pendapat (saat itu) ahli Maria Farida Indrati (sekarang Hakim 

MK), MK dengan suara mayoritas berpendapat bahwa pembatasan atas HAM dalam Pasal 

28J Ayat (2) UUD 1945 tidak dapat diberlakukan pada hak-hak asasi manusia yang diatur 

dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, sebab  adanya frasa “dalam keadaan apapun”.

“Menimbang bahwa Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 itu mengukuhkan peraturan 

perundang-undangan sebelumnya dan menempatkan asas aquo dalam tingkatan 

peraturan perundang-undangan yang tertinggi (hogere optrekking) pada tataran 

hukum konstitusional. Constitutie is de hoogste wet ! Negara tidaklah dapat menegasi 

UUD, sebab  jika demikian halnya, niscaya konstitusi telah menyayat-nyayat dagingnya 

sendiri (de constitutie snijdt zijn eigen vlees). Dengan mengacu pula kepada pendapat 

ahli Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. maka ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 

yang berisi kemungkinan untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia tidak dapat 

diberlakukan terhadap Pasal 28I Ayat (1), sebab  adanya anak kalimat (frasa) “dalam 

keadaan apapun”. Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah berpendapat 

bahwa semua hak asasi dapat dibatasi, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam UUD.”551

Pendapat senada dapat diketemukan pada dissenting opinion dalam Putusan Nomor 065/

PUU-II/2004 dalam perkara Pengujian UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 

Manusia. Pada putusan ini Hakim Achmad Roestandi, menyatakan:  

“Ada beberapa HAM yang dijamin dalam UUD 1945. berdasar Pasal 28J semua 

HAM itu dapat dibatasi dengan alasan tertentu, kecuali HAM yang disebutkan dalam 

Pasal 28I [Ayat (1)]. Sekali lagi, harus dibaca seperti itu, sebab jika ketujuh HAM yang 

tercantum dalam Pasal 28I [Ayat (1)] masih bisa diterobos dengan pembatasan yang 

ditentukan dalam Pasal 28J, berarti tidak ada lagi perbedaan antara ketujuh HAM itu 

dengan HAM yang lainnya. Jika demikian untuk apa ketujuh HAM itu diatur secara 

khusus dalam Pasal 28J [seharusnya I]. 

Dengan kata lain untuk apa Pasal 28J [seharusnya I] diadakan!. Frasa “….hak untuk 

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 

550 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 019-020/PUUIII/2005, hlm. 106. 

551 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 013/PUU-I/2003, hlm. 42.

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, khususnya kata-kata “tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun” adalah kata-kata yang sudah terang dan jelas, atau 

dengan meminjam istilah hukum fiqih Islam, merupakan sesuatu dalil yang qoth’i.”552

Pada Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dalam perkara Permohonan Pengujian UU No. 

12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, Hakim Achmad Roestandi 

juga menegaskan pendapatnya tentang penafsiran Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 sebagai 

berikut:

“Di negara kita , berdasar UUD 1945 pembatasan seperti itu bisa dilakukan oleh 

pembuat undang-undang terhadap semua hak asasi manusia, yang tercantum 

dalam keseluruhan Bab XV tentang hak asasi manusia, kecuali terhadap hak-hak 

yang tercantum dalam Pasal 28I, yaitu: (i) Hak hidup. (ii) Hak untuk tidak disiksa. (iii) 

Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. (iv) Hak beragama. (v) Hak untuk tidak 

diperbudak. (vi) Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum. (vii) Hak untuk 

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.”553

Hakim MK lainnya, Laica Marzuki, juga memiliki pandangan yang sama bahwa hak-hak 

yang ada  dalam Pasal 28I ayat (2) tidak dapat dinegasikan dengan Pasal 28K ayat (2) 

UUD 1945. Pada Putusan Nomor 065/PUU-II/2004,  Hakim Laica Marzuki menyatakan: 

“..... Pasal 28I [Ayat (1)] UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat di-negasi oleh Pasal 28J [Ayat 

(2)] UUD NRI Tahun 1945 yang hanya menetapkan pembatasan pemakaian  hak dan 

kebebasan setiap orang atas dasar undang-undang dalam makna wet, Gesetz, namun  

sama sekali bukan dalam makna pembatasan atas dasar Grundgesetz (Undang-

Undang Dasar).”554

Pada perkara yang sama, Hakim Abdul Mukthie Fadjar, memiliki  pendapat yang sama 

dengan Hakim Achmad Roestandi dan Laica Marzuki, yang pada intinya mengatakan 

bahwa pembatasan yang dilakukan oleh Pasal 28J Ayat (2) tidak dimaksudkan untuk 

membatasi hak-hak yang diatur dalam Pasal 28I Ayat (1), namun  ditujukan untuk hak asasi 

lainnya yang juga diatur pada Bab XA dari UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.  Hakim 

Abdul Mukthie Fadjar menyatakan: 

“.....jika  UUD 1945 dalam Pasal 28I Ayat (1) merumuskan “hak untuk hidup, hak 

untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan 

hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” adalah tentu dengan 

-

penuh kesadaran dan bukti komitmen religiusitas serta kepada universalitas hak asasi 

manusia. Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 adalah untuk restriksi terhadap beberapa HAM 

di luar apa yang secara limitative telah disebutkan dalam Pasal 28I Ayat (1).”555

Berbagai pandangan hakim MK di atas merupakan perdebatan-perdebatan awal tentang 

makna dari Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dalam Putusan Nomor 013/

PUU-I/2003 Hakim MK secara bulat menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak 

asasi manusia yang sangat penting, sehingga Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak 

untuk hidup sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 

Demikian pula dengan adanya pandangan beberapa Hakim MK yang menyatakan bahwa 

Pasal 28J ayat (2) tidak dapat dipakai  untuk membatasi atau mengurangi hak-hak 

asasi yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1), termasuk hak untuk hidup yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun. 

Penegasan Pandangan MK: Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 ini  tidak bersifat mutlak.

Dalam Putusan  No 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU No. 22 tahun 1997 tentang 

Narkotika, MK kembali membahas masalah penerapan Pasal 28I UUD 1945 dan 

hubungannya dengan ketentuan pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. MK 

juga memberi  penafsiran atas beberapa hal terkait Pasal 28I UUD 1945 ayat (1), yakni 

penafsiran atas konsep hak hidup (right to life) dan ruang lingkup kejahatan-kejahatan 

serius dalam hukuman mati. Landasan pengujian konsitusionalitas dalam perkara ini pada 

pokoknya terkait dengan jaminan hak atas hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 

1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan 

hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Hak untuk 

hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, 

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

MK memberi  berbagai argumentasi bahwa pengaturan tentang HAM dapat dibatasi 

atau hak-hak yang dijamin dalam Pasal 28 ayat (1) tidak berlaku mutlak. Argumentasi 

MK ini  adalah: pertama, Putusan MK merujuk pada sejarah penyusunan Pasal 28I 

UUD 1945 dengan kesimpulan bahwa hak-hak asasi dalam UUD 1945 tidak ada yang 

bersifat mutlak termasuk yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.556 Pandangan ini 

berdasar keterangan dari Lukman Hakim Saefuddin, mantan anggota Panitia Ad Hoc 

I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) yang bertugas menyiapkan rancangan perubahan 

UUD 1945. Dalam proses perumusan Bab XA (tentang Hak Asasi Manusia) yang menjadi 

rujukan atau latar belakang adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, dan ketetapan 

ini  kemudian lahir UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat dari 

kedua ketentuan ini  adalah  adalah sama, yaitu menganut pendirian bahwa hak asasi 

manusia bukan tanpa batas. HAM bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan 

untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan UU dan semangat ini yang 

melahirkan Pasal 28J UUD 1945.557 Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu 

mencakup Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945

MK mengutip pandangan Lukman Hakim Syaifuddin yang menyatakan: 

“... kembali saya tegaskan bahwa keberadaan Pasal 28J ini adalah pasal, satu-satunya 

pasal, yang terdiri dari dua ayat yang justru bicara kewajiban, padahal babnya hak 

asasi manusia. Dan sengaja ditaruh di pasal yang paling akhir sebagai kunci dari Pasal 

28A sampai Pasal 28I.”

MK kemudian menyimpulkan bahwa dilihat dari perspektif original intent pembentuk 

UUD 1945, seluruh ketentuan tentang HAM yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 

keberlakuannya dapat dibatasi. Pembatasan HAM ini diperkuat dengan penempatan Pasal 

28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang HAM dalam 

Bab XA UUD 1945 ini . berdasar penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), 

HAM yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada 

pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Lebih lanjut MK menyatakan bahwa sistematika pengaturan mengenai HAM dalam UUD 

1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam Universal Declaration of Human Rights 

yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal 

penutup, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “In the exercise of his rights and 

freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely 

for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others 

and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a 

democratic society.”560

Kedua, untuk mendukung pandangan tentang adanya pembatasan HAM atau HAM 

bukan bersifat mutlak, MK juga mengajukan argumentasi tentang perkembangan 

Konstitusi negara kita . MK menyebut bahwa dengan melihat sejarah perkembangan 

konstitusionalisme negara kita , sebagaimana tercermin dalam konstitusi-konstitusi yang 

pernah berlaku, yakni UUD 1945 sebelum Perubahan, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, 

dan UUD 1945 sesudah Perubahan, juga tampak adanya kecenderungan untuk tidak 

memutlakkan HAM, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu, atas perintah konstitusi, 

HAM  dapat dibatasi oleh suatu UU. Pendekatan dari sudut sejarah konstitusi ini  

diuraikan oleh MK sebagai berikut: 

(a) UUD 1945 sebelum Perubahan bahkan tidak memuat secara eksplisit dan lengkap 

pengaturan tentang hak asasi manusia, termasuk tentang hak untuk hidup, meskipun 

dalam Alinea ke-4 memuat apa yang kemudian disebut sebagai Pancasila yang salah 

satunya adalah sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”;

(b) Pasal 32 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 memuat ketentuan tentang pembatasan “Hak-hak 

dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia” sebagai berikut, “Peraturan-peraturan 

undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang 

diterangkan dalam bagian ini, jika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan 

kebebasan itu, akan namun  hanyalah semata-mata untuk menjamin pengakuan dan 

penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan 

orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, 

kesusilaan dan kesejahteraan umum dalam suatu persekutuan yang demokrasi”;

(c) Pasal 33 UUDS 1950 juga membatasi HAM (Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar 

Manusia) sebagai berikut, “Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang 

diterangkan dalam bagian ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan 

undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang 

tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk 

memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesejahteraan 

dalam suatu warga  yang demokratis”;

(d) UUD 1945 pasca Perubahan, melalui Pasal 28J nampaknya melanjutkan faham 

konstitusi (konstitusionalisme) yang dianut oleh konstitusi-konstitusi Indonesia 

sebelumnya, yakni melakukan pembatasan tentang hak asasi manusia sebagaimana 

telah diuraikan di atas.561

Ketiga, sejalan dengan pandangan konstitusionalisme Indonesia tentang HAM, ketika 

kemudian dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi 

Manusia dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU HAM, kedua produk hukum ini 

tampak sebagai kelanjutan sekaligus penegasan bahwa pandangan konstitusionalisme 

Indonesia tidaklah berubah sebab  ternyata keduanya juga memuat pembatasan 

terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, sebagai berikut:

a. Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 selain memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa 

Terhadap Hak Asasi Manusia” yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral 

universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasar pada Pancasila dan 

UUD 1945, dalam Pasal 1 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat ketentuan tentang 

hak untuk hidup yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan 

hidup dan kehidupannya”, namun dalam Pasal 36-nya juga dimuat pembatasan 

terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup sebagai berikut, “Di dalam 

menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-

pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata 

untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 

lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu warga  demokratis”;

b. UU HAM dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat ketentuan tentang hak untuk hidup dan 

dalam Pasal 4 ditentukan bahwa hak untuk hidup termasuk hak asasi manusia 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Namun 

Penjelasan Pasal 9 UU HAM menyatakan bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi 

dalam dua hal, yaitu dalam hal aborsi untuk kepentingan hidup ibunya dan dalam 

hal pidana mati berdasar putusan pengadilan. Selain itu, Pasal 73 UU HAM 

juga memuat ketentuan mengenai pembatasan terhadap hak asasi manusia 

sebagai berikut, “Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya 

dapat dibatasi oleh dan berdasar undang-undang, sematamata untuk menjamin 

pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar 

orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Keempat, MK merujuk pada Deklarasi Cairo. Indonesia sebagai negara dengan penduduk 

muslim terbesar di dunia dan juga anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) secara 

moral perlu memperhatikan isi Deklarasi Cairo Mengenai Hak-hak Asasi Islami yang 

diselenggarakan oleh OKI. Pasal 8 huruf a Deklarasi ini  menyatakan, “Kehidupan 

adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas 

dari individu, warga  dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap 

pelanggaran apa pun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasar syariat”. 

Sehingga, menurut pandangan negara-negara anggota OKI, pencabutan hak untuk hidup 

yang tidak didasarkan atas hukum yang bersumber dari syariat itulah yang dilarang.

Kelima, MK juga merujuk putusan-putusan sebelumnya yang terkait dengan pengujiannya 

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, khususnya tentang diterapkannya ketentuan hukum 

yang berlaku surut. MK merujuk pada Putusan Putusan No. 065/PUU-II/2004 tentang 

diterapkannya ketentuan hukum yang berlaku surut dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, ada  beberapa hak yang 

secara harfiah dirumuskan sebagai “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”, 

termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasar hukum 

yang berlaku surut. MK tetap dalam pendirian sebagaimana dalam Putusan No. 065/PUU-

II/2004, yang menegaskan Pasal 28I ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 

28J ayat (2), sehingga hak untuk tidak dituntut berdasar hukum yang berlaku surut 

tidaklah bersifat mutlak. Oleh sebab  hak untuk hidup juga termasuk ke dalam kelompok 

hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yaitu yang termasuk dalam rumusan 

“hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”, maka pertimbangan hukum dan 

pendirian dalam putusan MK ini  berlaku pula terhadap hak hidup 

-

Keenam, MK menyodorkan fakta-fakta lain yang menunjukkan ketidakmutlakan hak untuk 

hidup, baik yang berwujud ketentuan-ketentuan yang membolehkan diberlakukannya 

pidana mati dengan pembatasan-pembatasan tertentu ataupun ketentuan-ketentuan 

tentang penghilangan nyawa secara absah. beberapa ketentuan yang dirujuk MK adalah 

beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang atau berkait dengan 

hak asasi manusia, di antaranya, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 

Protocol Additional I to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of 

International Armed Conflict, Protocol Additional II to the 1949 Conventions and Relating to 

the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict, Rome Statute of International 

Criminal Court, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

(European Convention on Human Rights), American Convention on Human Rights, Protocol No. 

6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning 

the Abolition of the Death Penalty.563 

Merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam berbagai instrumen hukum internasional 

di atas MK berkesimpulan bahwa pemberlakuan pidana mati atau penghilangan 

nyawa dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan atau pembatasan-

pembatasan yang ditentukan. Artinya, penghapusan pidana mati belum menjadi norma 

hukum yang berlaku umum yang diterima oleh warga  internasional secara universal. 

Yang dapat dikatakan sebagai norma hukum demikian adalah pembatasan-pembatasan 

terhadap pemberlakuan pidana mati ini . MK menyimpulkan bahwa telah nyata 

bahwa pengertian “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” dalam Pasal 28I ayat 

(1) UUD 1945 ini  tidaklah bersifat mutlak.564

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions) 

Dalam Putusan  No 2-3/PUU-V/2007 terhadap empat orang Hakim Konstitusi yang 

memiliki  pendapat berbeda (dissenting opinions). Hakim Achmad Roestandi, Laica 

Marzuki dan Maruarar Siahaan memiliki  pendapat berbeda baik mengenai kedudukan 

hukum maupun Pokok Permohonan.565

Hakim Achmad Roestandi menyatakan bahwa larangan pembatasan terhadap tujuh jenis 

hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) bersifat mutlak.  Pembatasan 

sebagaimana diatur oleh Pasal 28J ayat (2) tidak dimungkinkan terhadap ketujuh jenis 

hak asasi ini . Sebab jika pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) berlaku juga terhadap 

hak-hak yang disebut dalam Pasal 28I ayat (1), maka perumus UUD 1945, quad non, telah 

memuat Pasal yang sia-sia atau tidak berguna. 

Hakim Achmad Roestandi juga menjelaskan tentang hubungan antara negara hukum dan 

hukum Islam. Hakim Roestandi mengakui fakta bahwa hukum Islam membolehkan adanya 

hukuman mati. Namun demikian, ada perbedaan paradigma antara pelaksanaan norma 

agama yang bersifat internal terkait dengan motivasi dan niat, dengan norma hukum 

yang bersifat eksternal terkait dengan pelaksanaan secara lahiriyah. Hakim Roestandi 

mengatakan bahwa warga  Indonesia adalah warga  yang pluralistik, yang 

terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Bangsa yang pluralistik 

itu telah mengadakan kesepakatan (consensus) nasional yang tertuang dalam Pancasila 

dan UUD 1945, sebagai dasar hukum (fundamental law) dalam kehidupan berwarga , 

berbangsa dan bernegara. Fundamental law itulah yang merupakan hukum positif tertinggi 

yang harus dijadikan pegangan tertinggi oleh semua warga negara, termasuk oleh saya 

selaku Hakim Konstitusi dalam memutus perkara pengujian Undang-Undang. Pasal 28I 

ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun, oleh sebab  itu pidana mati yang tujuan utamanya 

dengan sengaja mencabut hak hidup seseorang bertentangan dengan UUD 1945.567

Senada dengan Hakim Roestandi, Hakim Laica Marzuki juga menyatakan bahwa pasal-

pasal dalam UU Narkoba sepanjang terhadap kata-kata ‘Pidana mati atau’ tidak mengikat 

secara hukum sebab  bertentang dengan pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.568 

Pandangan ini berdasar fakta bahwa pada perubahan Kedua UUD 1945, tepatnya pada 

tanggal 18 Agustus 2000, diberlakukan Pasal 28A UUD 1945, yang berbunyi, ‘Setiap orang 

berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya’, di samping 

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, berbunyi, ‘Hak untuk hidup, dst,dst, adalah hak asasi manusia 

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun’. 

Lebih lanjut Hakim Laica Marzuki menjabarkan bahwa: 

“Kedua pasal konstitusi dimaksud mengatur hak untuk hidup (right to life) bagi setiap 

orang. Frasa Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ‘ Hak untuk hidup ... adalah hak 

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun’ mempernyatakan 

bahwasanya hak untuk hidup atau right to life tergolong non-derogable rights, atau 

non-derogable human rights. Hak untuk hidup (right to life) tidak dapat disimpangi, 

dikesampingkan, apalagi di-negasi, termasuk tidak dapat dibatasi oleh suatu kaidah 

hukum yang lebih rendah.”

-

and judiciary as directly valid law’. Tatkala pidana mati atau hukuman mati masih 

dipertahankan berarti terjadi suatu contradictio in se (tegenspraak in zich zelf) 

terhadap basic right itu sendiri.”570

Hakim Laica Marzuki menyarankan bahwa dimasa depan pidana mati atau hukuman 

mati seharusnya tidak diberlakukan lagi terhadap semua kejahatan (abolitionist for all 

crimes). beberapa argumen dikemukakan oleh Hakim Laica Marzuki, yakni hukuman mati 

tidak dapat dipulihkan (herstel met de vorige toestand) jika terhukum ternyata dinyatakan 

tidak bersalah. Hakim Laica Marzuki merujuk pada pengadilan Perancis pada Abad ke 18, 

ketika Jean Calas dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi, namun  akhirnya tidak terbukti 

melakukan kejahatan sebagaimana yang dituduhkan. Selain itu, Hakim Laica Marzuki juga 

menyatakan bahwa hidup adalah karunia Allah, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun.571 

Hakim Maruarar Siahaan memberi  pandangan lebih jauh bahwa pembahasan 

mengenai hukuman mati harusnya diselaraskan dengan falsalah Bangsa negara kita . Bahwa 

titik tolak dalam pengujian yang dilakukan MK seyogianya harus kembali pada penilaian 

secara filosofis menurut jiwa dan moralitas konstitusi yang termuat dalam Pembukaan 

UUD 1945, dan kemudian melakukan tafsiran terhadap pasal 28J ayat (2) yang menyatakan 

bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan - termasuk hak untuk hidup dalam Pasal 

28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 yang bersifat non-derogable - terikat pada pembatasan-

pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang harus dibaca menurut prinsip-

prinsip, jiwa dan moralitas sila-sila Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, 

dan pasal-pasal yang berkaitan dalam batang tubuhnya.572

Hakim Maruarar Siahaan menyatakan bahwa  Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak pula 

dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang membenarkan pidana mati yang membatasi hak 

untuk hidup dalam Pasal 28I UUD 1945. Hakim Maruarar Siahaan menyatakan: 

“Pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak pula dapat 

ditafsirkan sebagai sesuatu yang membenarkan pidana mati yang membatasi hak 

untuk hidup dalam Pasal 28I ayat (1); kedudukan Pasal 28J ayat (1) dan (2) merupakan 

satu ketentuan yang bersifat umum yang menegaskan bahwa hak-hak asasi yang 

disebut dalam Pasal 28A sampai dengan 28I, tidak bersifat mutlak sebab  merupakan 

hal yang tidak dapat dilepaskan dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain, 

dan dapat juga dibatasi secara khusus dengan alasan untuk menjamin pengakuan 

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan 

dan ketertiban umum dalam satu warga  demokratis. Dengan demikian tidaklah 

dimaksudkan secara khusus untuk membatasi Pasal 28I, khususnya yang dipakai  

menjadi dasar pembenar pidana mati, sebab  hak untuk hidup yang diartikan secara 

luas sebagaimana diuraikan di atas, menyebabkan pembatasan hak untuk hidup tidak 

dapat diartikan dengan menghilangkan kehidupan itu sendiri.”

a. Konsepsi the Most Serious Crimes dalam Hukum Internasional 

Konsepsi tentang kejahatan-kejahatan yang paling serius (the most serious crime) 

merupakan satu-satunya justifikasi yang bisa dipakai  oleh negara yang masih ingin 

mempertahankan hukuman mati. ini sebagaimanya yang dinyatakan dalam Pasal 6 

ICCPR ayat (2): 

“In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may only 

be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the 

time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present 

Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered 

by a competent court.”

(Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman 

mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai 

dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan ini , dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan 

Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar 

keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang).

Definisi tentang kejahatan-kejahatan yang paling serius ini  tidak diatur secara jelas. 

Akibatnya, konsep ini  diinterpretasikan secara berbeda-beda oleh setiap negara, 

tergantung dari budaya, agama, kebiasaan, serta keadaan politik dari masing-masing 

negara ini .574 Namun, Philip Alston berpendapat bahwa konsep the most serious 

crimes dalam ICCPR harus ditafsirkan secara internasional dan tidak oleh masing-masing 

negara, sebab  hanya dengan standar “objektif dan universal” yang dapat memiliki 

makna.575

Komite HAM PBB menegaskan bahwa penafsiran the most serious crimes harus sejalan 

dengan hukum internasional. Penafsiran secara luas dapat menggagalkan tujuan 

dari penerapan standar universal penerapan hukuman mati yang telah digagas oleh 

pembentuk ICCPR dan akan menjadikan instrumen HAM internasional ini menjadi tidak 

berarti.  

Dalam Second Optional Protocol to the International Covenan on Civil and Political Rights, 

aiming at the Abolition of the Death Penalty, juga muncul frasa the most serious crimes. 

Protokol Opsional ini bertujuan memberi  penjelasan lebih lanjut tentang hukuman 

mati yang diatur dalam Pasal 6 ICCPR. Namun ternyata, tidak berbeda dengan dokumen 

induknya, Protokol ini juga tidak memberi  batasan apa yang dimaksud dengan the 

most serious crimes. Satu-satunya Pasal yang bisa memberi  sedikit pemahaman 

tentang maksud the most serious crime adalah Pasal 2 ayat (1): 

“No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made at 

the time of ratification or accession that provides for the application of the death penalty 

in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature 

committed during wartime.”

Pasal di atas menghubungkan kejahatan yang paling serius yang menjadi justifikasi 

penerapan hukuman mati dengan kejahatan paling serius yang memiliki karakter militer 

dan yang dilakukan pada situasi perang. 

Sejak ICCPR berlaku di tahun 1976, interpretasi tentang the most serious crime telah disem-

purnakan oleh beberapa lembaga HAM internasional. Komite HAM PBB telah memberi-

kan pengertian bahwa the most serious crime sangat terbatas pada tindakan yang dapat 

menyebabkan kematian (most serious offense must involve, at a minimum, intentional act of 

violence resulting in the death of a person). Komite HAM PBB menyatakan “ungkapan ‘keja-

hatan paling serius’ harus dibaca secara terbatas sehingga berarti hukuman mati harus 

menjadi tindakan yang luar biasa,”578 sebagaimana dalam Komentar Umum No. 6 ICCPR, 

yang menyatakan bahwa the most serious crime harus dimaknai secara terbatas. Artinya, 

hukuman mati seharusnya merupakan suatu usaha  yang sangat luar biasa tidak bisa dit-

erapkan tanpa pembatasan. 

Paragraf 7 Komentar Umum No. 6 ICCPR menegaskan: 

“…the expression “most serious crime” must be read restrictively to mean that the death 

penalty should be a quite exceptional measure.”

(…pengertian “Kejahatan yang paling serius” harus dibaca secara terbatas dengan tujuan 

bahwa hukuman mati harus merupakan suatu langkah pengecualian). 

Sebagai catatan, meskipun Komite HAM PBB ini bukan merupakan badan peradilan 

yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat, namun pandangannya 

terhadap penafsiran dan penerapan ICCPR sangat otoritatif dan harus diberi bobot yang 

cukup besar dalam menentukan interpretasi ketentuan dalam ICCPR.580

Pada tahun 1984, PBB mengadopsi Pengaman tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak 

bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (Safeguards Guaranteeing Protection of 

the Rights of Those Facing the Death Penalty).581 ini merupakan sebuah usaha  untuk 

mengklarifikasi ketentuan-ketentuan tertentu dalam Pasal 6 ICCPR. Menyangkut 

soal pembatasan hukuman mati hanya untuk “kejahatan paling serius”, pedoman ini 

menyatakan: “Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman mati 

hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan paling serius, dalam arti ruang 

lingkupnya tidak melampaui kejahatan-kejahatan disengaja yang bersifat mematikan 

(lethal) atau yang membawa akibat-akibat yang sangat serius.582 Pasal 2 dokumen ini 

menyatakan hukuman mati hanya dapat diberikan untuk the most serious crime yang 

mencakup kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan kematian 

atau akibat-akibat yang sangat serius lainnya. 

“… Member States in which the death penalty has not been abolished to effectively apply 

the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, in 

which it is stated that capital punishment may be imposed for only the most serious crime, 

it being understood that their scope should not go beyond intentional crime with lethal or 

other extremely grave consequences.”

(…Negara-negara Anggota yang hukuman mati belum dihapuskan untuk secara efektif 

menerapkan perlindungan yang menjamin perlindungan hak-hak orang-orang yang 

menghadapi hukuman mati, yang mana hal itu dinyatakan bahwa hukuman mati dapat 

diterapkan hanya untuk kejahatan serius, dengan kesadaran bahwa cakupannya tidak 

melampaui maksud kejahatan yang berakibat mematikan atau akibat serius lainya