peradilan di indonesia 9

peradilan di indonesia 9

   September 13, 2023       mayatku

---

Salah satu kunci yang diperlukan untuk membangun sistem kenegaraan yang mampu mewujudkan cita-cita keadilan itu terletak pada 

persoalan kualitas kelembagaan hukum dan peradilan yang memerlukan perhatian serius sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman 

pasca-modern sekarang ini. Dari segi historis, pengadilan sering 

yaitu sakah satu di antara lembaga yang paling dini menarik 

perhatian orang-orang yang menginginkan terciptanya kesatuan 

nasional. Orang yang menganut pandangan Marx dan Weber cenderung mengemukakan bahwa sebab musababnya pada pokoknya 

yaitu  ekonomi. Akan tetapi, sementara keuntungan ekonomi tidak 

diragukan lagi mengalir dari pengadilan yang diatur secara sentral, 

petunjuk adanya ilham penyatuan pengadilan yang berasal dari ekonomi cenderung bersifat tidak langsung dan terlalu abstrak.650 Tidak banyak bukti bahwa bila pemimpin politik memutuskan untuk 

memperluas kekuasaan pengadilan raja atau negara, mereka memi- kirkan keteraturan, kepastian, dan pengawasan ekonomi. Lembagalembaga administrasi lainnya lebih baik dibandingkan  pengadilan untuk semacam itu. Hal yang lebih mengesankan tentang pengadilan 

yaitu  bahwa organ ini yaitu lambang kekuasaan, pemelihara 

perdamaian, dan pemberi keadilan yang dikenal oleh semua orang.

Salah satu isu yang mengemuka di negara kita  soal pengadilan ini 

yaitu  berhubungan dengan masalah manajemen kelembagaan dan 

ini terkait dengan perkembangan struktur sosial baru usai revolusi. Pada awalnya ada  serangkaian reaksi terhadap tertib kolonial 

yang bersifat memecah belah, yang mewujud dalam bentuk organisasi hukum kolonial, yang dalam organisasi ini kemajemukan 

mengandung diskriminasi yang menyakitkan antara golongan Eropa 

“yang maju” dan golongan pribumi “yang terbelakang.” Selain itu, 

para pemimpin politik dan kaum terpelajar yang berhaluan nasionalis 

mencita-citakan kesatuan nasional dan modernisasi yang untuk mewujudkannya maka unifikasi hukum hampir dipandang secara universal sebagai langkah niscaya yang harus ditempuh.

Dalam konteks ini, unifikasi pengadilan lalu menjadi masuk akal 

sebagai kebutuhan yang paling mendesak. Begitu disatukan, pengadilan nasional akan diilhami oleh dorongan-dorongan yang menempatkannya di peringkat pertama akan kesatuan nasional. Dorongan untuk 

meraih kesatuan sebagian tergantung dalam upaya mencari sumbersumber politik, yang di negara baru lazimnya tersebar luas. Di balik 

ketegangan, unifikasi pengadilan ataupun unifikasi administrasi pada 

umumnya ada  perebutan pengaruh antara elite nasional baru dan 

elite lokal yang lebih tua. negara kita  mengalami ketegangan semacam 

itu pada pasca-revolusi, yang bisa diringkas dalam skenario peninjauan ulang keberadaan pengadilan adat dan percobaan penerapan hukum Barat dalam satu kesatuan sistem yudisial.

Namun dewasa ini, fenomena struktural menunjukkan kesatuan 

peradilan menjadi sesuatu yang terkoyak-koyak. Di samping makin 

besar tuntutan menghidupkan kembali tradisi dan peradilan informal 

sebagai alternatif akses terhadap peradilan dengan otonomi daerah 

yang diakui oleh UUD 1945, juga semakin cepatnya macam jenis peradilan khusus, dan bahkan penyelesaian sengketa lewat badan-badan administrasi yang bersalin rupa menjadi “peradilan semu.” Struktur 

peradilan di negara kita dewasa ini makin membutuhkan penataan, 

termasuk di dalamnya keperluan untuk melakukan konsolidasi yang 

sistematis dan terpola dengan baik terhadap keberadaan pelbagai bentuk peradilan khusus653 dan peradilan semu atau lembaga-lembaga 

quasi peradilan yang tumbuh dan berkembang sangat cepat, meskipun kadang-kadang tanpa didahului oleh desain perencanaan yang 

benar-benar matang.

Untuk menentukan apakah kita berhadapan dengan suatu peradilan semu dalam hukum administrasi ataukah peradilan administrasi yang sesungguhnya (murni), haruslah kita meninjaunya dari dua 

rangkaian unsur-unsur atau kriterium, yaitu: kriterium formal organik 

dan kriterium materiil. Kriterium formal-organik yaitu  bilamana badan pemutus beserta anggotanya itu termasuk kekuasaan yang bebas/

independen terhadap Pemerintah ataukah tidak. Kriterium materiil 

meninjaunya dari segi tugas pokoknya yaitu memeriksa dan memutus 

persengketaan dan menetapkan hukumnya.

Suatu peradilan semu hanyalah memenuhi kriterium materiil saja, 

sedangkan kriterium formal-organik menunjukkan bahwa ia bukanlah termasuk kekuasaan yang bebas/independen terhadap Pemerintah, bahkan ia yaitu bagian dari struktur organisasi badan pemerintah. Suatu peradilan murni yaitu  bilamana memenuhi kedua 

unsur atau kriterium ini . Jumlah peradilan semu di negara kita  

pada waktu ini tidaklah banyak, dan contoh yang jelas yaitu  Panitya Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tingkat Pusat (P4P) ataupun tingkat Daerah (P4D). Baik P4P maupun P4D yaitu organ 

yang termasuk dalam struktur organisasi Depar temen Tenaga Kerja, 

tetapi tugasnya maupun prosedur yang ditempuhnya di dalam bekerja 

yaitu  ciri-ciri dari suatu tugas di bidang peradilan. Contoh lainnya 

yaitu  Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang menyelesaikan 

masalah piutang negara yang macet penagihannya. PUPN ini secara 

formal-organisatoris termasuk Departemen Keuangan. Selain itu, dahulu sebelum tahun 1981, Panitya Urusan Perumahan juga yaitu peradilan semu di bidang sewa-menyewa yang menyangkut Surat Izin Penempatan Rumah, dan secara formal-organisatoris termasuk 

struktur pemerintah daerah. Tetapi sejak tahun 1981 wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa soal sewa-menyewa telah 

dikembalikan kepada pengadilan negeri. Putusan-putusan dari peradilan semu ini masih dapat digugat di depan Peradilan Umum dengan 

dasar gugatannya, yaitu “perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah” (onrechtmatige overheidsdaad, ex. Pasal 1365 KUH Perdata). 

Di zaman sekarang, jenis dan rupa lembaga peradilan dalam praktik memang berkembang luas dan sangat beranekaragam. Ada lembaga atau badan peradilan khusus yang dikembangkan dalam lingkungan 

peradilan umum, seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), 

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Pengadilan Anak, Pengadilan 

Perikanan, dan Pengadilan Niaga. Ada pula pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, seperti Pengadilan Pajak. Bahkan di bidang-bidang lainnya juga bertumbuhan ide-ide baru 

untuk membentuk badan-badan peradilan yang khusus menangani 

bidang-bidang pembangunan yang tersendiri dengan maksud yang 

dapat dikatakan baik dan mulia untuk memberikan jaminan yang lebih 

baik dalam upaya pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat luas.

Di samping badan-badan yang secara tegas disebut sebagai lembaga peradilan khusus, ada pula lembaga-lembaga baru yang dibentuk 

dengan kewenangan yang bersifat semi atau quasi peradilan, seperti 

misalnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah (KIP dan KID), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan bahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Memang belum semua orang 

bersepakat untuk menganggap lembaga-lembaga seperti ini sebagai 

lembaga semi-peradilan. Akan tetapi, dengan karakteristik tugas dan 

fungsi serta kewenangannya yang bersifat mengadili, tidak dapat tidak 

lembaga-lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi 

Informasi Publik, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini di 

atas harus dilihat sebagai lembaga yang bekerja dalam ranah dan harus 

dilihat sebagai bagian dari sistem peradilan dalam arti yang luas.

Selain itu, beban tugas lembaga-lembaga pengadilan dalam pengertian konvensional dewasa ini dapat dikatakan mengalami perkembangan fungsional yang padat, sehingga muncul kesadaran mengenai 

pentingnya melakukan penataan kembali fungsi-fungsi peradilan, 

dengan memisahkan atau melakukan desentralisasi atau dekonsen-trasi dengan mengadakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar 

peradilan (out of court settlement). Dengan adanya mekanisme demikian, proses penyelesaian hukum tidak selalu diidealkan agar diselesaikan di dan melalui pengadilan (in-court settlement), tetapi dapat juga 

diselesaikan melalui luar-pengadilan (out-of court settlement). Karena 

itu, sistem hukum dan peradilan dianggap penting untuk dilengkapi 

dengan prosedur mediasi, arbitrase, dan bahkan hakim perdamaian.

Sistem peradilan di negara kita  sedang mengalami proses diferensiasi struktural, desentralisasi, dekonsentrasi, dan bahkan dekonstruksi 

kelembagaan yang sangat meluas. Dinamika perkembangan struktural 

demikian ini belum tentu dapat segera tertata dengan baik dan stabil 

dalam waktu dekat, karena ide-ide baru tentang peradilan khusus terus saja berkembang di antara para pakar dan apalagi para pengamat 

hukum melalui pelbagai media massa. Misalnya, dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kehutanan yang sekarang 

masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, ide untuk membentuk 

lembaga peradilan kehutanan juga dikembangkan meskipun masih 

terus diperdebatkan. Elsa Syarief, seorang advokat, dalam disertasinya mengusulkan pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan.656

Bahkan, pertengahan tahun lalu, di Thailand mengemuka ide pembentukan pengadilan khusus turis. Pada pertengahan 2010, Ketua 

Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa mengemukakan pendapat yang 

menolak pembentukan pengadilan khusus terorisme.Peneliti LIPI Samsuddin Haris juga mengusulkan pembentukan 

peradilan pemilu.658 Badan Narkotika Nasional (BNN) menggulirkan 

isu untuk membentuk pengadilan khusus narkoba. Demikian juga 

sehubungan dengan polemik pemidanaan terhadap dokter di Makassar, Ikatan Dokter negara kita  (IDI) mewacanakan pengadilan khusus 

bidang kesehatan.660 Sebelumnya, 13 Juli 2013, Komisi Nasional Perempuan dalam audiensi dengan Pimpinan Mahkamah Agung mengusulkan pembentukan Pengadilan Khusus Perempuan dan Anak, terutama 

sekali untuk mempertajam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).661 Dari survei Setara Institute terhadap 200 ahli 

tata negara, mengusulkan ide untuk membentuk pengadilan khusus 

sengketa pemilu dan pilkada. Pada sebuah pernyataan yang dikutip 

media 8 Januari 2014 yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

membuka kemungkinan untuk mengusut dugaan kasus korupsi di tubuh institusi Tentara Nasional negara kita  (TNI). Ada peradilan khusus 

yang akan digunakan untuk mengadili terduga korupsi dari kalangan 

TNI. 

Kriminalisasi yang menimpa proyek bioremediasi PT Chevron Pacific negara kita  (CPI) menimbulkan keprihatinan banyak pihak. Bukan 

tidak mungkin ke depan kejadian yang sama bakal terulang. negara kita  

membutuhkan pengadilan khusus lingkungan guna menghindari hal 

ini 

Dalam sejarah peradilan di negara kita , istilah peradilan khusus dipahami sebagai antonim dari pengertian peradilan pada umumnya 

yang berjenjang mulai dari peradilan tingkat pertama di Pengadilan 

Negeri, peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi sampai peradilan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum negara kita  merdeka, 

ketiga jenjang peradilan ini bermula dari badan-badan peradilan yang sudah eksis dalam sistem peradilan Hindia Belanda, yaitu 

“Landraad” yang dijadikan Pengadilan Negeri, “Raad van Justitie” yang 

menjadi Pengadilan Tinggi, dan “Hogeraad” yang dkembangkan menjadi Mahkamah Agung. Karena itu, semua pengadilan di luar lingkungan peradilan biasa pada umumnya ini di atas disebut Pengadilan 

Khusus, seperti Pengadilan Agama yang berasal dari “Priesterraad” dan 

lain-lain. 

Sesudah negara kita  merdeka, muncul pula pemikiran untuk mengadopsi perkembangan pengertian tentang negara hukum (rechtsstaat) 

di Eropa Barat yang mengharuskan adanya peradilan tata usaha negara. Namun perkembangan ide pembentukan peradilan tata usaha negara ini di Eropah Barat memiliki sistemnya yang tersendiri, sehingga 

di Austria, di Jerman dan bahkan di Perancis, misalnya, sistem peradilan tata usaha ini tidak berpuncak di Mahkamah Agung melainkan 

memiliki mahkamah tertingginya sendiri. Pada pokoknya, Mahkamah 

Agung Perancis atau “Cour d’Cassation” hanya menangani perkaraperkara pidana dan perdata, demikian pula Mahkamah Agung Austria 

dan Jerman. Untuk menangani perkara-perkara tata usaha negara, di 

Perancis diadakan Dewan Negara atau “Conseil d’Etat”, sedangkan di 

Jerman dan Austria dibentuk Mahkamah Administrasi Negara “Verwaltungsgerichtshoft” yang tersendiri. Bahkan di Austria, untuk peradilan 

konstitusi, pada tahun 1920 dibentuk pula Mahkamah Konstitusi atau 

“Verfassungsgerichtshoft” yang yaitu lembaga peradilan konstitusi pertama di dunia.2

 Semua bentuk peradilan itu tidak dilihat sebagai 

bentuk peradilan khusus, melainkan berkembang menjadi pengertian 

lingkungan peradilan yang tersendiri. Semua jenis lembaga peradilan 

ini , oleh Christian Van Vollenhoven dikelompokkan ke dalam 

4 macam peradilan, yaitu (i) Peradilan Tata Negara (Staatsrechtelijke 

Rechtspleging), (ii) Peradilan Tata Usaha Negara (Administratiefsrechtelijke Rechtspleging), (iii) Peradilan Pidana (Strafsrechtelijke Rechtspleging), dan (iv) Peradilan Perdata (Privaatesrechtelijke Rechtspleging).

Karena itu, sebenarnya, alasan untuk menyebut adanya istilah 

peradilan khusus itu dalam sejarah, hanyalah karena sudah diterima-nya pengertian mengenai peradilan umum, sehingga karenanya, yang 

lain dari peradilan umum itu harus disebut sebagai peradilan khusus. 

Baru sesudah diterima ide pembentukan peradilan tata usaha perlu 

dipahami satu pengertian lagi, yaitu peradilan tata usaha negara. Karena itu, pada mulanya—seperti tercermin dalam Penjelasan Pasal 7 

ayat (1) UU No. 19/1964, dikenal adanya tiga jenis peradilan, yaitu 

Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam UU No. 19/1964 ini, peradilan agama dianggap termasuk ke 

dalam pengertian pengadilan khusus. Pengertian demikian ini dikoreksi pada masa Orde Baru sehingga dengan UU No. 14/1970, peradilan 

agama itu dianggap yaitu lingkungan peradilan yang tersendiri 

di samping peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Selain pengertian pengadilan agama dan pengadilan militer yang 

kemudian dikembangkan sebagai lingkungan peradilan yang tersendiri seperti dikemukakan ini di atas, dapat dikatakan bahwa pengadilan khusus pertama yang pernah dibentuk di negara kita  yaitu  

Pengadilan Ekonomi pada tahun 1955. Pengadilan Ekonomi dibentuk 

berdasarkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 untuk mengadili perkara tindak pidana di bidang perekonomian. Kemudian dibentuk pula 

Pengadilan Landreform untuk mengadili perkara-perkara pidana, perdata, dan tata-usaha negara yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan land-reform. Keduanya sama-sama termasuk ke dalam pengertian 

peradilan umum.

Pada tahun 1964, dengan UU No. 19/1964 dibedakan adanya tiga 

jenis peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua bentuk Pengadilan Ekonomi dan 

Pengadilan Land-reform ini di atas termasuk ke dalam pengertian Peradilan Umum, sedangkan yang dimaksud dengan Peradilan 

Khusus yaitu  Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer. Sementara 

itu, yang dimaksud dengan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu  peradilan sebagaimana disebut dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 

sebagai peradilan administratif. Di dalamnya tercakup juga pengertian 

peradilan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 

18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian 

(LNRI 1961 No. 263; TLN No. 2312). Peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ini baru diperlakukan sebagai 

lingkungan peradilan sendiri yang setara dengan peradilan umum de-ngan dicantumkannya ketentuan mengenai keempat lingkungan peradilan itu dalam UU No. 14 Tahun 1970. Dengan demikian, pengertian pengadilan khusus ditiadakan dan diganti dengan pengertian 

lingkungan peradilan.

Namun sebelum dibentuknya UU No. 14/1970 ini, di masa awal 

Orde Baru, meskipun bentuk-bentuk pengadilan khusus, seperti Pengadilan Ekonomi dan Pengadilan Land-reform663 ini di atas sudah 

tidak ada lagi, tetapi ketika itu muncul kebutuhan yang dipandang 

mendesak untuk membentuk pengadilan khusus untuk mengadili eks 

anggota Partai Komunis negara kita  beserta simpatisannya. Penyelenggaraan peradilan bersifat istimewa berdasarkan prinsip-prinsip hukum 

militer yang bersifat sementara. Pengadilan khusus ini disebut Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Ketika itu, kedudukan Mahmilub 

ini sangat penting dan kinerjanya sangat efektif dan progresif dalam 

mengadili dan menghukum orang-orang yang dipandang terkait dengan PKI dan peristiwa G-30-S/PKI. Perkembangan demikian ini terus 

berlangsung sampai kemudian dilakukan konsolidasi dan penataan 

struktural terhadap sistem peradilan nasional pada tahun 1970 dengan 

dibentuknya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman.

Karena besarnya pengaruh sistem peradilan militer melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) mulai tahun 1965, struktur peradilan militer itu dimuat dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman itu sebagai salah satu lingkungan peradilan yang 

tersendiri, di samping peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, yang masing-masing dapat dikatakan mempunyai latar belakarang ide dan sejarahnya sendiri-sendiri. Seharusnya, 

peradilan militer tidak perlu dimasukkan ke dalam rezim hukum peradilan biasa, karena fungsinya terkait dengan hukum keadaan darurat, 

bukan hukum dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, peradilan militer itu seharusnya hanya dikaitkan dengan fungsi peradilan 

disiplin internal prajurit dan perwira militer. Pengadilan Militer dapat 

berfungsi, baik sebagai peradilan sipil maupun sebagai peradilan militer secara bersama-sama, hanya dalam kondisi negara dalam keadaan darurat perang atau keadaan darurat militer.

Karena itu, keberadaan pengadilan militer seharusnya hanya tidak 

diperlakukan sebagai lingkungan peradilan yang tersendiri, melainkan 

cukuplah dipandang sebagai salah satu bentuk pengadilan khusus, yaitu bersifat internal militer ketika kondisi negara berada dalam keadaan normal, dan bersifat eksternal dengan kemungkinan menjalankan 

fungsi peradilan sipil manakala fungsi-fungsi peradilan sipil tidak dapat menjalankan tugas konstitusionalnya berhubungan kondisi negara 

berada dalam keadaan darurat perang atau darurat militer. Dengan demikian, keadilan tidak malah dicampur-adukkan antara kondisi negara 

dalam keadaan normal dan keadaan tidak normal. “Normale recht voor 

normale tijd, en abnormale recht voor abnormale tijd” (hukum yang 

normal untuk keadaan norma, dan hukum yang tidak normal untuk 

keadaan tidak normal). 

Akan tetapi walaupun UU No. 14 Tahun 1970 membuka kemungkinan diadakannya pengkhususan pada setiap lingkungan peradilan 

hal itu ternyata tidak tercermin dalam UU yang mengatur mengenai 

masing-masing lingkungan peradilan. Dari 4 UU yang mengatur mengenai Badan Peradilan, UU yang menyatakan dalam lingkungan peradilannya dapat diadakan pengkhususan hanyalah UU No. 2 Tahun 

1986 tentang Peradilan Umum, sementara dalam 3 UU badan peradilan lainnya seperti UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, UU 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer sama sekali tidak menyebutkan satu kata 

pun mengenai hal ini. Hal ini tentunya menimbulkan satu pertanyaan, 

apakah dalam ketiga Badan Peradilan ini dapat dibentuk pengadilan khusus atau pengkhususan atau tidak. Tidak diaturnya mengenai pengadilan khusus dalam 3 badan peradilan ini tampaknya 

memang bukan tanpa sengaja. Selain pada saat itu memang belum 

pernah ada pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan selain Peradilan Umum, 3 badan peradilan lainnya itu sendiri 

sebenarnya secara inheren sudah dianggap yaitu pengkhususan dari Peradilan Umum sehingga mungkin akan sedikit ganjil jika 

dalam peradilan khusus ini diadakan pengkhususan lagi. Hal ini 

bisa terlihat dari penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No. 14/1970 ini .

Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini , satu hal yang perlu dicatat dari kedua UU ini dalam kedua UU ini terlihat bahwa 

istilah Pengadilan Khusus belum dikenal. Istilah Pengadilan Khusus dinyatakan secara tegas baru pada UU No. 4/2004 yang menggantikan 

UU No. 14/1970. Dalam UU No. 4/2004 ini posisi Pengadilan Khusus 

tidak lagi ditempatkan dalam bagian penjelasan UU akan tetapi telah 

dimasukkan dalam bagian Batang Tubuh.664

Jika melihat dari perbandingan ketiga UU Kekuasaan Kehakiman 

di atas tampaknya penegasan pengaturan Pengadilan Khusus dalam 

bagian Batang Tubuh dilakukan karena pada saat dirumuskannya UU 

No. 4/2004 ini Pengadilan Khusus yang sudah didirikan memang 

sudah cukup banyak. Hal ini berbeda kondisinya ketika kedua UU sebelumnya dirumuskan, di mana sebelumnya pengadilan khusus yang 

ada atau pernah ada hanya 1 buah, yaitu Pengadilan Ekonomi.

Ketidakjelasan mengenai apakah dalam lingkungan peradilan selain peradilan umum dapat dibentuk juga pengadilan khusus atau tidak kemudian dijawab dengan dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara. Dalam pasal 9A UU No. 9/2004 ini akhirnya secara tegas dinyatakan bahwa dalam lingkungan peradilan TUN (juga) dapat 

dibentuk pengadilan khusus atau pengkhususan. Perubahan ini tampaknya terjadi karena dua hal, pertama untuk dapat membuat Pengadilan Pajak yang pada awalnya berdasarkan UU didirikan sebagai 

badan peradilan tersendiri menjadi bagian dari Badan Peradilan TUN. 

Kedua karena adanya perubahan cara pandang pembuat UU terhadap 

3 badan/lingkungan peradilan selain Peradilan Umum yang dahulu dianggap sebagai peradilan khusus menjadi tidak lagi dianggap sebagai 

peradilan khusus.

Sayangnya, ketika reformasi, ketentuan mengenai keempat lingkungan peradilan menurut UU No. 14/1970 itu diadopsi begitu saja 

dalam rangka Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002. Hal itu 

dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Karena itu, resmilah struktur konstitusional kelembagaan peradilan 

di negara kita  terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 

yang di dalamnya ada  4 lingkungan peradilan sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan pengaturan pada tingkat konstitusi ini tentu 

timbul kesulitan untuk mengevaluasi secara menyeluruh mengenai 

struktur dan pengertian lingkungan peradilan ini di atas.

Namun demikian, dengan struktur peradilan yang ada, kita dapat 

mengonsolidasikan semua ide tentang lembaga peradilan yang bersifat 

khusus secara pasti ke dalam salah satu lingkungan peradilan yang ditentukan oleh UUD 1945 itu. Semua bentuk dan jenis pengadilan khusus 

harus dikembalikan hakikat keberadaannya dalam konteks lingkungan 

peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, atau 

peradilan militer. Tentu ada kesulitan ketika harus membahas mengenai bentuk kelembagaan yang bersifat quasi-peradilan atau peradilan 

semu, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Penyiaran negara kita  (KPI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lain-lain sebagainya. Lembaga-lembaga ini 

termasuk ke dalam lingkungan peradilan umumkah atau lingkungan 

peradilan tata usaha negara? Pertanyaan ini tentu dapat dijawab menurut karakter bidang hukum yang ditangani oleh masing-masing lembaga quasi peradilan ini yang tentunya perlu dibahas secara tersendiri.

C. PERTUMBUHAN PERADILAN KHUSUS

Ide pembentukan peradilan khusus terutama sangat berkembang 

di masa sesudah  reformasi, terutama untuk maksud memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat. Pada akhir masa Orde Baru, dibentuk satu pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Anak berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997. sesudah  

reformasi, desentralisasi pemerintahan dan diversifikasi fungsi-fungsi 

kekuasaan negara berkembang luas bersamaan dengan gerakan liberalisasi dan demokratisasi di segala bidang kehidupan. Karena itu, 

lembaga peradilan yang bersifat khusus semakin banyak didirikan oleh 

Pemerintah. 

Pada tahun 1998, dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998, kita mendirikan Pengadilan Niaga yang pertama kali. Selanjutnya, pada tahun 2000 dan tahun 

2002, dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan UU No. 26 Tahun 2000, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dengan UU No. 30 Tahun 2002.

Selain itu, telah dibentuk Pengadilan Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, dan Pengadilan Perikanan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004665, dan banyak lagi lainnya. Bahkan, setiap kali selalu saja muncul ide-ide baru untuk membentuk pengadilan khusus lainnya yang pada umumnya dimaksudkan 

untuk lebih mengefektifkan upaya penegakan hukum di bidang-bidang 

tertentu, seperti misalnya di bidang kehutanan, dan sebagainya. Karena itu, ketika muncul kebutuhan untuk membentuk undang-undang 

baru di bidang kehutanan, muncul pula ide untuk membentuk pengadilan kehutanan dalam rancangan undang-undang yang dibahas di 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Inisiatif ide-ide seperti ini kadang-kadang datang dari kalangan 

anggota DPR, tetapi kadang-kadang justru datang dari Pemerintah 

sendiri yang sering kali tidak didasarkan atas hasil kajian yang terpadu, terutama karena lemahnya koordinasi antar-instansi pemerintah 

sendiri. Itulah sebabnya, maka bentuk-bentuk baru pengadilan khusus 

terus bertumbuh dan bertambah jumlahnya dalam sistem peradilan 

negara kita  pasca-reformasi.

Kini muncul pertanyaan, kebutuhan apa yang diperlukan sebagai 

syarat pembentukan pengadilan khusus. Mengenai hal ini ternyata 

baik UU Kekuasaan Kehakiman maupun UU yang mengatur mengenai 

badan/lingkungan peradilan tidak mengaturnya kecuali bahwa landasan hukumnya haruslah undang-undang. Sementara itu jika dilihat dari 

pengaturan dalam 8 UU yang mengatur Pengadilan Khusus yang ada 

dan pernah ada dasar pengkhususan dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

pengadilan yang kekhususannya karena hukum materil yang menjadi 

ruang lingkupnya, dan pengadilan yang kekhususannya karena subjek 

yang terlibat. Pengadilan khusus yang termasuk dalam kategori pertama yaitu Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, 

Pengadilan Pajak dan Pengadilan Perikanan. Pada keenam pengadilan ini kompentensi absolutnya berkaitan dengan objek hukum, dalam 

pengertian setiap perkara yang termasuk dalam objek hukum tertentumenjadi wewenang pengadilan ini. Pada Pengadilan Ekonomi setiap 

perkara Tindak Pidana Ekonomi menjadi wewenang Pengadilan Ekonomi, pada pengadilan Niaga setiap perkara Kepailitan, Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang dan HAKI yaitu wilayah Pengadilan Niaga. Pada Pengadilan Pajak sengketa pajak yang menjadi ruang 

lingkupnya. Pada Pengadilan HAM pelanggaran HAM berat, Pengadilan PHI perselisihan hubungan industrial, dan pada Pengadilan Perikanan yaitu Tindak Pidana Perikanan yang diatur dalam UU Perikanan. Tidak ada perkara yang termasuk dalam lingkup hukum ini 

dapat diselesaikan diluar pengadilan pengadilan khusus ini . 

Berbeda dari kategori pertama, pada kategori yang menjadi dasar 

kekhususan yaitu  subjek yang terlibat. Pada Pengadilan Anak subjek 

yang menjadi sumber kekhususan yaitu  tersangka/Terdakwa nya, 

dalam hal ini anak yang berusia antara 8-18 tahun. Pada Pengadilan 

Korupsi tidak semua perkara korupsi masuk ke dalam kompententsi absolutnya, hanya perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan 

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saja yang dapat diperiksa dalam 

pengadilan ini, perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh 

pihak Kejaksaan tetap diperiksa pada pengadilan negeri. 

Dilihat dari pengkhususan-pengkhususan ini terlihat bahwa Pengadilan Korupsi yaitu pengadilan khusus yang paling 

berbeda dari yang lainnya. Dasar pengkhususan pada pengadilan ini 

membuka kemungkinan terjadinya disparitas putusan dalam perkara 

korupsi antara perkara korupsi yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri 

dengan yang diperiksa oleh Pengadilan Korupsi. Di satu sisi kemungkinan disparitas ini memang mungkin dipandang negatif, akan tetapi 

di sisi lain hal ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong kinerja hakim karier; Pengadilan Korupsi yang mayoritas diisi 

oleh hakim ad hoc dapat menjadi alat ukur apakah asumsi masyarakat 

bahwa pengadilan/hakim karier sudah sedemikian korupnya benar 

atau tidak. Jika ternyata dalam perkara korupsi putusan dari Pengadilan Korupsi lebih baik dibandingkan  pengadilan negeri umum maka asumsi 

publik ini tentunya bukan isapan jempol belaka, dan pengadilan 

harus berupaya untuk memperbaiki dirinya kalau tidak ingin kepercayaan publik hilang sepenuhnya.

Jika diidentifikasi ada  11 peradilan khusus yang berkembang 

dewasa ini yaitu: (i) Pengadilan Anak; (ii) Pengadilan Niaga; (iii) Pengadilan HAM; (iv) Pengadilan Tipikor; (v) Pengadilan Hubungan Industri-al; (vi) Pengadilan Perikanan; (vii) Pengadilan Pajak;666 (viii) Mahkamah 

Pelayaran;667 (ix) Mahkamah Syariah di Aceh;668 (x) Pengadilan Adat di 

Papua;669 (xi) Pengadilan Tilang.670

D. PERTUMBUHAN DAN PERANAN HAKIM AD HOC

Dalam konteks ini, yang dimaksudkan sebagai hakim ad hoc adalah hakim yang bukan dididik dan yang bukan berkarier khusus sebagai 

hakim.671 Menurut Supomo, hakim dalam ketegori ini telah dikenal sejak masa Hindia Belanda, khususnya dalam Pengadilan Landraad yang 

mendampingi majelis hakim, juga dalam hakim perdamaian desa.672

Dewasa ini hakim ad hoc dikenal dalam pengadilan khusus dalam 

lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Dalam 

lingkungan peradilan umum, hakim ad hoc dikenal dalam (i) Pengadilan Niaga; (ii) Pengadilan HAM; (iii) Pengadilan Tipikor; (iv) Pengadilan 

Hubungan Industrial; dan (v) Pengadilan Perikanan. Dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, hakim ad hoc dikenal dalam pengadilan TUN dan pengadilan pajak.

Akan tetapi, sesungguhnya secara yuridis UU No. 5/1986 tentang 

PTUN yang memperkenalkan hakim ad hoc, sekalipun di dalam praktik tidak pernah ditetapkan. Ketentuan UU ini menegaskan bahwa hakim ad hoc ditetapkan manakala perkara memerlukan keahlian dalam 

memeriksa suatu perkara tertentu dapat diangkat hakim ad hoc. Pembentukan hakim ad hoc selanjutnya akan ditentukan dengan Peraturan 

Pemerintah yang juga tidak pernah dibentuk. 

Dengan demikian, pertimbangan kebutuhan hakim ad hoc dalam 

Pengadilan TUN yaitu  untuk memeriksa dan memutus perkara untuk mengadili masalah hukum tertentu. Hal demikian juga ada  dalam 

Pengadilan Niaga.649 Sekalipun keahlian khusus disyaratkan harus memiliki hakim ad hoc ini sebagai anggota majelis hakim tetapi sesungguhnya hampir tidak ada bedanya dengan hakim karier dan alat bukti 

dengan ahli bila maksudnya hanya untuk memperbaiki ratio decidenci 

suatu putusan. 

Keberadaan hakim ad hoc dibutuhkan pada sisi lain karena alasan 

perlunya “keahlian” dalam proses pengambilan keputusan sebagaimana telah dirumuskan dalam UU Hak Asasi Manusia.650 Syarat kepedulian ini dapat dikatakan lebih bersifat politis dibandingkan  substansi 

keadilan. Oleh karena itu, syarat ini tidak akan bermakna apa pun ketika hakim dalam mengambil putusan dari perspektif keadilan. Bahkan 

bisa menjadi faktor negative terhadap asas imparsial, impersonal, dan 

objektif dari hakim ketika mengadili suatu perkara.651

Namun keberadaan hakim ad hoc memiliki peran lain, yaitu diberikan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan seperti ditentukan dalam Pengadilan Hubungan Industrial.652 Konsep partisipasi 

ini para pihak, yaitu organisasi pekerja dan pengusaha berpartisipasi 

untuk memasukkan ke dalam daftar calon yang akan menjadi hakim 

ad hoc. 

Dengan memperhatikan alasan-alasan keberadaan hakim ad hoc

di atas, bisa saja menimbulkan permasalahan mendasar. Dari perspektif konstitusi dan perundang-undangan, mengapa di antara 4 

lingkungan peradilan, keberadaan hakim ad hoc hanya dimungkinkan 

eksis pada 2 lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum 

dan lingkungan peradilan tata usaha negara? Di lingkungan peradilan 

umum telah dibentuk lingkungan pengadilan khusus dengan disertai eksistensi hakim ad hoc, yaitu (i) pengadilan niaga; (ii) pengadilan 

HAM; (iii) pengadilan korupsi; (iv) pengadilan perikanan; dan (v) pengadilan hubungan industrial.

Mengapa hakim ad hoc tidak diperkenankan berada dalam lingkungan peradilan umum yang memiliki kompetensi memeriksa dan 

memutus perkara pidana dan perkara perdata seperti halnya penga-dilan negeri? Bukankah lingkungan pengadilan ini memiliki pencari 

keadilan yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan pengadilanpengadilan khusus? Bukankah sorotan kinerja negatif, kemungkinan 

penyalahgunaan wewenang, dan pelayanan publik akan lebih banyak 

pada pengadilan negeri?

Oleh sebab itu, sesuai pendapat Luhut M.P. Pangaribuan, bahwa 

keberadaan hakim ad hoc pada pengadilan khusus lebih yaitu 

ikhtiar yang bersifat reaktif sesaat dibandingkan  konseptual dalam memperbarui sistem pengadilan.653 Reaktif di sini maksudnya karena kehadirannya hanya untuk menjawab kebutuhan yang pragmatis di masyarakat, yaitu adanya ketidakpuasan yang tinggi terhadap kelembagaan 

pengadilan yang hanya ada hakim karier. Putusan-putusan pengadilan 

yang mengecewakan memang telah menjadi pembicaraan hampir di 

semua forum publik, akademik, politis, dan legislasi untuk waktu yang 

lama.

MAHKAMAH KONSTITUSI 

DAN PENGUJIAN 

KONSTITUSIONALITAS 

UNDANG-UNDANG

Pada pokoknya, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) perlu 

dilakukan karena bangsa kita melakukan perubahan mendasar atas 

UUD 1945.471 Dalam rangka Perubahan Pertama sampai Perubahan 

Keempat UUD 1945, bangsa kita telah mengadopsikan prinsip-prinsip 

baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain prinsip pemisahan 

kekuasaan dan “checks and balances” sebagai penggganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. Sebagai akibat perubahan 

ini , maka pertama, perlu diadakan mekanisme untuk memutus 

sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antarlembaga-lembaga 

yang mempunyai kedudukan yang satu sama lain bersifat sederajat, 

yang kewenangannya ditentukan dalam UUD. Kedua, perlu dilembagakan adanya peranan hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan 

diri pada prinsip “the rule of majority”.

472 Karena itu, fungsi-fungsi judi-

cial review atas konstitusionalitas undang-undang dan proses pengujian hukum atas tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dikaitkan dengan fungsi MK. 

Di samping itu, ketiga, juga diperlukan adanya mekanisme untuk 

memutuskan berbagai persengketaan yang timbul yang tidak dapat 

diselesaikan melalui proses peradilan yang biasa, seperti sengketa hasil pemilu dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkaraperakara semacam ini berkaitan erat dengan hak dan kebebasan para 

warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin 

oleh UUD. Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian sengketa atas hasil 

pemilihan umum dan pembubaran partai politik juga dikaitkan dengan kewenangan MK.

Oleh sebab itu, UUD 1945 menentukan bahwa MK mempunyai 

empat kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted powers) 

dan satu kewajiban konstitusional (constitutional obligation). Keempat 

kewenangan itu473 yaitu : (1) menguji undang-undang (UU) terhadap 

UUD, (2) memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD, (2) memutuskan sengketa hasil pemilihan umum, dan (4) memutuskan pembubaran partai politik. Adapun kewajibannya yaitu  memutus pendapat DPR bahwa presiden 

dan/atau wakil presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/

atau wakil presiden seperti yang dimaksud dalam UUD 1945.474

Pada bab ini akan diuraikan mengenai sorotan terhadap wewenang MK dalam melakukan pengujian Undang-Undang. Kewenangan ini yaitu kewenangan yang paling penting dari keempat kewenangan ditambah satu kewajiban (atau dapat pula disebut kelima 

kewenangan) yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD 

1945. Tanpa harus mengecilkan arti pentingnya kewenangan lain dan 

apalagi tidak cukup ruang untuk membahasnya dalam makalah singkat ini, maka dari kelima kewenangan ini , yang dapat dikatakan 

paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan yaitu  

pengujian atas konstitusionalitas UU. 

Pengujian atas Undang-Undang dilakukan dengan tolok ukur Un-dang-Undang Dasar. Pengujian dapat dilakukan secara materiel atau 

formil. Pengujian materiel menyangkut pengujian atas materi UU, sehingga yang dipersoalkan harus jelas bagian mana dari UU yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan mana dari UUD. Yang diuji dapat terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kaimat ataupun 1 kata dalam 

UU yang bersangkutan. Sedangkan pengujian formil yaitu  pengujian 

mengenai proses pembentukan UU ini menjadi UU apakah telah 

mengikuti prosedur yang berlaku atau tidak. 

Istilah pengujian konstitusionalitas merujuk kepada pelaksanaan 

pengujian konstitusional suatu undang-undang yang dilaksanakan 

oleh Mahkamah Agung atau Peradilan (khusus) Konstitusi, yang mana 

badan terakhir ini dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi. Pengujian 

konstitusionalitas itu sendiri, sebagai suatu istilah hukum, harus dibedakan dari judicial review. Pertama, pengujian konstitusional (constitutional review), selain dilakukan oleh hakim, dapat pula dilakukan 

oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana konstitusi memberikan kewenangan untuk melakukannya.

Kedua, dalam konsep judicial review terkait pula pengertian yang lebih 

luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan pengujian konstitusional hanya menyangkut pengujian konstitutionalitasnya, yaitu 

terhadap konstitusi.475

Pelaksanaan wewenang MK, yang yaitu bentuk judicial activism,476 dengan melakukan pengujian hukum, sesungguhnya menjaga 

konstitusionalitas UU, yang dalam perspektif tertentu sering menjadi 

“momok” (scourage) konstitusionalisme.477 Tidak berlebihan bahwa 

ada sementara anggapan “A burgeoning consensus on all sides of the 

political spectrum seems to be that judicial activism is bad.”478 Sebagai 

suatu konsep konstitusional, “is used so often and so imprecisely, its significance becomes questionable.”479

Di dalam praktik, putusan-putusan MK telah memberikan warna sendiri pada ketatanegaraan negara kita . Khususnya dalam rangka melaksanakan kewenangan pengujian konstitusional—yang antara lain 

berpengaruh kepada pemilu dan pemilukada, baik langsung maupun 

tidak langsung, MK telah memberikan warna baru bagi perkembangan 

hukum dan sistem hukum di negara kita . Melalui putusan-putusan MK 

untuk pengujian konstitusional, pengaruh ini mencakup hukum 

konstitusi dan menjangkau hampir semua lapangan hukum, yaitu dalam bidang politik, hukum perekonomian, HAM, pelaksanaan pengujian konstitusional oleh MK telah menghasilkan putusan-putusan yang 

penting dan memberikan khazanah baru. 

Secara akademik, banyak persoalan yang dapat ditelusuri atas 

putusan-putusan ini . Ada putusan yang dinilai melampaui batas kewenangan MK dan masuk ke ranah legislatif, padahal putusannya bersifat final dan mengikat.480 Selain itu, seperti telah disinggung 

di atas, pengaturan UUD 1945 tentang pengujian konstitusional telah 

sedikit merancukan konsentrasi kekuasaan kehakiman dalam penanganan konflik peraturan dan konflik orang atau lembaga.481 Selanjutnya, ada  putusan MK yang bersifat ultra petita (melampaui apa 

yang dimohonkan)482 seperti (ii) putusan pengujian UU Ketenagalistri-kan;483 (ii) putusan pengujian UU KKR;484 dan (iii) putusan pengujian 

UU BHP485 yang mengarah kepada intervensi ke dalam bidang legislasi. Ada juga putusan yang dianggap melanggar asas nemo judex in 

causa sua (larangan memutus hal-hal yang menyangkut diri sendiri), 

serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan 

kepada pertentangan satu undang-undang dengan undang-undang 

lain, padahal mandat dari UUD 1945 yaitu  pengujian konstitusionalitas UU terhadap konstitusi. Hal yang perlu mendapatkan perhatian 

selanjutnya yaitu  masalah pelaksanaan putusan MK. Sebagai suatu 

kekuasaan yudisial, putusan pengadilan yaitu produk kenegaraan yang mengikat486 antara lain kemampuannya menciptakan atau 

menetapkan keadaan hukum baru.487

Oleh karena itu, MK sering dinilai menjadikan dirinya sebagai lembaga yang super body, karena dengan berlindung di dalam ketentuan 

UUD bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, lembaga ini adakalanya membuat putusan-putusan yang justru dapat dinilai melampaui kewenangan konstitusionalnya. Dengan melihat kecenderungan 

ini , muncul gagasan agar ada Perubahan UUD 1945 dan/atau 

amendemen UU MK yang dapat membatasi kewenangan dan dapat 

mengontrol MK. Arahnya yaitu  larangan bagi MK agar tidak membuat putusan yang melampaui wewenangnya dan masuk ke ranah lain 

seperti ranah legislatif dan yudisial.488 PERTUMBUHAN DAN IMPLEMENTASI PENGUJIAN 

KONSTITUSIONALITAS

Keberadan pengujian konstitusional tidak dapat dipisahkan dari 

eksistensi konstitusi dalam suatu negara. Pembicaraan mengenai konstitusi lebih mendekati isu yang bersifat politik, maka pembebanan 

kepada strategi mempertahankan konstitusi tak lepas pula akan diberi makna politik. Ada banyak strategi mempertahankan konstitusi 

dan salah satu aktor yang “menanggung” beban itu yaitu  pengadilan dengan pelekatan skema CR. Menyusul uraian lebih perinci pada 

pembahasan berikutnya, pelekatan kepada pengadilan sebagai strategi 

mempertahankan konstitusi telah melahirkan pemahaman “the judicialization of politic”. 

Pemahaman ini mempunyai dua aspek yang berbeda akan 

tetapi berkaitan. Pertama, aspek yang memandang bahwa pengadilan 

“have embraced a new, higher profile political role that depicts them as 

defenders of constitutional commitments, advocates of rights, and arbiters of social policy conflicts.”489 Pengadilan kemudian “have been granted or have begun exerting the power to review legislation under the 

constitution”490 dan sebagai akibatnya, pengadilan “assumed a more 

significant role within important political and social debates that were 

traditionally left to the elected branches.”491 Kedua, “the judicialization 

of politic” dicirikan dengan “the growing use of law, legal discourse, and 

litigation by a range of political actors, including politicians, social movements, and individual actors.”492 Sebagai akibatnya, seperti dituturkan sementara pakar tata negara, “legislators write laws with the courts’ 

language and opinions in mind and social movements, individual citizens and the political opposition alike frame their political struggles in 

the language of rights, and turn to courts to advance them.”493

Upaya mempertahankan konstitusi melalui mekanisme pengadilan ini sesungguhnya mempunyai relevansi gagasan mengenai 

supremasi hukum. Dalam rumpun pemikiran dan hukum, demokrasi

acapkali dimaknai sebagai relasi kekuasaan di mana rakyat yaitu 

entitas tertinggi.494 Pemaknaan demikian menyusun bangun kedaulatan rakyat dengan pandangan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Akan tetapi, pengertian kedaulatan rakyat di sini bukanlah 

seperti gagasan Rousseau yang “mengidentifikasi kehendak negara dengan kehendak umum sehingga tidak bertentangan sama sekali antara 

kehendak individu (volonte parti cullere) dengen kehendak negara.”495

Pengertian kedaulatan rakyat dalam penelitian ini yaitu  rakyat 

bukan sebagai totalitas akan tetapi sebagai komunitas yang pluralis.496

Kedaulatan rakyat bukan bersumber kepada satu kekuasaan yang memiliki totalitas, tetapi dalam bentuk pengearuh dari kekuatan-kekuatan 

yang berkembang di dalam masyarakat.497 Hal ini tidak berarti kedaulatan berada di tangan mayoritas, akan tetapi secara teoretis terletak 

pada representasinya sebagai resultan atas semua pengaruh kekuatan 

politik.498 Dengan demikian, tidak dapat diklaim sepenuhnya bahwa 

kekuatan mayoritas menjadi satu-satunya kekuatan dalam suatu majelis pemilihan atau badan perwakilan, melainkan harus dipandang sebagai resultan dari seluruh kekuatan-kekuatan politik yang bertarung 

di tengah masyarakat.

Berkaitan dengan hal itu, sekalipun demokrasi modern mempertahankan kehendak rakyat sebagai kekuasaan tertinggi, akan tetapi sistem pengambilan keputusan dilaksanakan melalui badan perwakilan. Oleh karena watak pluralis dari penyokong konfigurasi badan ini , 

maka sangat dimungkinkan bahwa keputusan-keputusan yang ditetapkan, termasuk Undang-Undang, berpotensi untuk bertentangan 

dengan komitmen demokrasi itu sendiri terutama yang tertuang dalam konstitusi sebagai kontrak politik tertinggi kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Dengan demikian, diperlukan suatu badan yang netral 

dan imparsial untuk melaksanakan forum yang memungkinkan peninjauan (review) terhadap keputusan-keputusan badan perwakilan dikaitkan dengan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi.

Pada sisi lain, sebelum Perang Dunia II, hanya sejumlah kecil konstitusi suatu negara yang memuat mekansime pengujian konstitusional, namun sekarang sebanyak 158 dari 191 konstitusi yang secara tegas mengaturnya. Dari jumlah itu, sebanyak 79 konstitusi mendesain 

pengujian konstitusional oleh badan pengadilan khusus dan sejumlah 

lainnya melekatkan wewenang ini pada badan pengadilan umum 

atau MA. Hanya sebagian kecil konstitusi seperti China, Vietnam, dan 

Burma, menentukan wewenang itu pada Parlemen.499 Beberapa negara 

seperti Amerika mengembangkan mekanisme pengujian konstitusional itu tanpa ketentuan mandat yang tegas dalam konstitusi.

Perluasan penerimaan pengujian konstitusional dapat menyangkut gagasan maupun kelembagaannya. Keberadaan pengujian konstitusional sering diasosiakan dengan pikiran populer mengenai HAM di 

abad ke-20.500 Namun ilmuwan politik melihatnya sebagai salah satu 

mekanisme untuk menyelesaikan sengketa (dispute resolution).501

Pada rubrik ini menyajikan penerimaan pengujian konstitusional dan 

mengkaji kembali bermacam-macam penjelasan politik mengenai 

pembentukan, pertumbuhan, dan perluasan kelembagaan dengan tekanan pada gagasan dan kelembagaannya.

Sejarah pengujian dapat dikatakan dimulai sejak kasus Marbury 

versus Madison ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat dipimpin 

oleh John Marshall pada tahun 1803.502 Sejak itu, ide pengujian UU 

menjadi populer dan secara luas didiskusikan di mana-mana.503 Ide ini 

juga memengaruhi sehingga “the fouding fathers” negara kita  dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 mendikusikannya secara mendalam. 

yaitu  Muhammad Yamin yang pertama sekali mengusulkan agar MA 

diberi kewenangan untuk “… membanding undang-undang …”, demikian istilah Muhammad Yakim ketika itu.504 Akan tetapi, ide ini ditolak 

oleh Soepomo karena dinilai tidak sesuai dengan paradigma yang telah disepekati dalam rangka penyusunan UUD 1945, yaitu bahwa UUD 

negara kita  itu menganut sistem supremasi MPR dan tidak menganut 

ajaran ‘trias politica’ Montesquieu, sehingga tidak memungkinkan ide 

pengujian UU dapat diadopsikan ke dalam UUD 1945.505

Namun sekarang, sesudah  UUD 1945 mengalami perubahan 4 kali, 

paradigma pemikiran yang terkandung di dalamnya jelas sudah berubah secara mendasar. Sekarang, UUD 1945 tidak lagi mengenal prinsip supremasi parlemen seperti sebelumnya. Jika sebelumnya MPR 

dianggap sebagai pelaku kedaulatan rakyat sepenuhnya dan sebagai 

penjelmaan seluruh rakyat yang mempunyai kedudukan tertinggi dan 

dengan kekuasaan yang tidak terbatas,506 maka sekarang—sesudah  Perubahan Keempat UUD 1945 MPR itu bukan lagi lembaga satu-satunya 

sebagai pelaku kedaulatan rakyat.507

Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh 

rakyat, maka di samping MPR, DPR dan DPD sebagai pelaku kedaulatan rakyat di bidang legislatif, kita harus pula memahami kedudukan 

Presiden dan Wakil Presiden juga sebagai pelaku kedaulatan rakyat di 

bidang eksekutif dengan mendapatkan mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Di samping itu, karena sejak Perubahan 

Pertama sampai Keempat, telah terjadi proses pergeseran kekuasaan 

legislatif dari tangan Presiden ke tangan DPR,508 maka mau tidak mau 

kita harus memahami bahwa UUD 1945 sekarang menganut prinsip 

pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judiktif dengan mengandaikan adanya hubungan ‘checks and balances’ antara satu sama lain. Oleh karena itu, semua 

argumen yang dipakai oleh Soepomo untuk menolak ide pengujian undang-undang seperti tergambar di atas, dewasa ini, telah mengalami 

perubahan, sehingga fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat 

lagi dihindari dari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di bawah UUD 1945.

Bahkan, seperti juga terjadi di semua negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah 

menjadi negara demokrasi, fungsi pengujian undang-undang ditambah fungsi-fungsi penting lainnya itu selalu dilembagakan ke dalam 

fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar organ 

Mahkamah Agung. Kecenderungan seperti dapat dilihat di semua negara eks komunis yang sebelumnya menganut prinsip supremasi parlemen lalu kemudian berubah menjadi demokrasi, selalu membentuk 

Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung.509

Tentu ada juga model-model kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang 

berbeda dari satu negara ke negara lain.510

Ada negara yang mengikuti model Venezuella di mana Mahkamah 

Konstitusinya berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, ada pula 

negara yang tidak membentuk lembaga yang tersendiri, melainkan menganggapnya cukup mengaitkan fungsi mahkamah ini sebagai salah satu tambahan fungsi Mahkamah Agung yang sudah ada. Amerika 

Serikat dan semua negara yang dipengaruhinya menganut pandangan 

seperti ini.511 Akan tetapi, sampai sekarang, di seluruh dunia ada  78 

negara yang melembagakan bentuk organ konstitusi ini sebagai lembaga tersendiri di luar Mahkamah Agung. Negara pertama yang tercatat 

mempelopori pembentukan lembaga baru ini yaitu  Austria pada tahun 1920512, dan terakhir yaitu  Thailand pada tahun 1998 untuk selanjutnya negara kita  menjadi negara ke-78 yang membentuk lembaga 

baru ini berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung.513 Namun di antara 

ke-78 negara itu, tidak semua menyebutnya Mahkamah Konstitusi.514

Negara-negara yang dipengaruhi oleh Perancis menyebutnya Dewan Konstitusi (Counseil Constitutionnel)515 atau Belgia yang menyebutnya Arbitrase Konstitusional (Constitutional Arbitrage),516 Orang 

Perancis cenderung menyebutnya demikian, karena lembaga ini tidak 

dianggap sebagai pengadilan dalam arti yang lazim. Karena itu, para 

anggotanya juga tidak disebut hakim. Terlepas dari perbedaan ini, 

yang jelas di ke-78 negara itu,517 Mahkamah Konstitusi itu dilembagakan tersendiri di luar Mahkamah Agung.PERTUMBUHAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL 

DI negara kita 

Sesudah ditolak dalam rangka pembentukan UUD 1945 menjelang 

proklamasi kemerdekaan, gagasan pengujian konstitusional kembali 

dilontarkan pada dekade 1950-an. Gagasan itu hendak beriringan dengan anggapan bahwa pengadilan harus memberi sumbangan kepada 

pertumbuhan hukum dan ini bukan yaitu hal yang baru. Berbeda dengan kebanyakan di negeri lain, originalitas sistem hukum (baca: 

hukum adat) memberi kepada hakim peranan yang besar baik dalam 

menemukan aturan hukum maupun pengenalan perubahan hukum. 

Sekalipun demikian, menurut Daniel S. Lev, hanya sedikit hakim yang 

kreatif di masa pasca-revolusi dalam hal yang terkait dengan pengembangan hukum.518 Hal itu untuk sebagian karena tidak mempunyai kepercayaan diri, hanya sedikit hakim yang pernah bertugas di pengadilan sebelum perang, dan hakim yang lebih muda, sering tidak cukup 

mempunyai pengetahuan maupun pengalaman. Tatkala para hakim 

didorong agar kreatif, struktur hukum tertulis terancam roboh.

Barangkali itu yang menjadi maksud tersirat dari penolakan Soepomo saat menganggap pengujian konstitusional tidak perlu mendapat tempat di negara kita . Akibatnya, sekalipun ada tuntutan peranan 

pengadilan yang lebih substantif, pasca-kemerdekaan upaya untukmenetapkan posisi yang diterima secara ideologis untuk pengadilan 

tetap membingungkan. Para hakim didorong untuk meninjau kembali 

peraturan perundang-undangan kolonial, tetapi tidak untuk peraturan 

perundang-undangan negara sesudah  merdeka. Maka menurut Menteri 

Kehakiman Sahardjo, “Memang hakim tidak boleh menelaah kembali 

peraturan perundang-undangan, kalau peraturan perundang-undangan itu hasil para pembuat undang-undang kita sendiri. Jika peraturan 

perundang-undangan ini bukan hasil para pembuat peraturan 

perundang-undangan kita sendiri, maka hakim harus meninjau kembali.”519

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS (1949), Mahkamah Agung 

ditempatkan sebagai “pengadilan federal tertinggi.”520 Namun kewenangan pengujian konstitusional tampaknya dikunci dengan keten-tuan bahwa Undang-Undang Federal tidak dapat diganggu gugat.521

Pada sisi lain, konstitusi memberikan kewenangan kepada Mahkamah 

Agung untuk melakukan pengujian konstitusional peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu negara bagian.522

sesudah  kembali kepada negara kesatuan, maka diberlakukan UUD 

Sementara (1950) yang antara lain menempatkan Mahkamah Agung 

sebagai peradilan negara tertinggi. Pengujian konstitusional terhadap 

undang-undang tidak dapat dilakukan karena ia yaitu produk 

hukum yang tidak dapat diganggu gugat.523

Gagasan pengujian konstitusional sudah barang tentu lekat dengan posisi kekuasaan kehakiman yang independen. Dalam perdebatan pembentukan konstitusi baru di Konstituante,524 para hakim, 

dengan berpijak kepada Pasal 102 UUD Sementara yang melarang 

intervensi eksekutif atas peradilan, menganggap posisi mereka begitu 

istimewa. Para hakim menyusun segala alasan yang secara tradisional 

mengabsahkan pengadilan yang kuat dan bebas. Sayangnya, Konstituante menolak gagasan untuk memperkuat pengadilan. 

Sepanjang masa perdebatan mengenai tempat kekuasaan kehakiman menurut konstitusi, contoh-contoh dari praktik di luar negeri 

menjadi acuan. Pada tahun 1955, Hakim Soerjadi meninggalkan Indonesia untuk melakukan perjalanan keliling AS dan ia memperoleh 

kesan yang mendalam tentang kekuasaanbadan kehakiman federal 

dan kehormatan yang disandang oleh hakim-hakimnya. Kesan ini memengaruhi gagasannya akan badan peradilan yang lebih kuat. Sesudah 

kembali ke negara kita , acuan praktik-praktik yang berlaku di AS sering 

ditampilkan. Sementara para hakim menoleh ke AS dan Inggris, yang 

kekuasaan kehakimannya begitu menarik, para penuntut mengutip 

praktik di Eropa Daratan terutama di Belanda.525

Pada tahun 1956, para hakim menyusun seperangkat ide untuk 

merumuskan pasal-pasal konstitusi yang berkenaan dengan organisasi 

dan kekuasaan kehakiman. Pasal-pasal itu memuat ketentuan, antara 

lain, kekuasaan kehakiman yang dikelola oleh Mahkamah Agung, de-ngan pengangkatan hakim agung seumur hidup. Akan tetapi, usulan 

yang paling radikal yaitu  Mahkamah Agung supaya diberi wewenang 

konstitusional untuk meninjau kembali semua undang-undang yang 

dibuat oleh Parlemen. Usulan ini yaitu lompatan konseptual 

yang amat jauh yang diajukan oleh para hakim, karena pengadilan di 

negara kita  maupun Belanda selama ini tidak pernah memiliki kekuasaan semacam itu. Di negara kita , sebagaimana umumnya di Eropa waktu 

itu, titah Parlemen tidak dapat diganggu gugat. Hal yang mendorong 

para hakim untuk mengajukan permintaan seperti itu yaitu  keinginan kuat mereka untuk mendapatkan kembali posisi penting mereka di 

masa silam, memainkan peran penting dalam pemerintahan, seperti 

yang dimainkan oleh pengadilan AS.

Konstituante, lewat rapat-rapat komisi kehakiman, tampaknya antusias dan menyetujui gagasan itu. Konstituante tidak hanya setuju pengelolaan pengadilan yang mandiri, tetapi juga pembentukan sebuah 

badan pengadilan konsttiusi yang susunan hakimnya 2/3 terdiri dari 

para hakim agung. Keinginan hakim akan adanya sebuah badan kehakiman yang yaitu cabang pemerintahan ketiga yang penting dan 

kuat, akhirnya terpenuhi.

Namun rasa puas itu tampaknya tidak berlanjut. Konstituante tampaknya bukan forum yang tepat untuk memperjuangkan gagasan itu 

karena badan ini sering melakukan tawar-menawar tentang asas dan 

bentuk yang tidak berakar pada kenyataan politik di luar rapat-rapat. 

Perubahan-perubahan dalam struktur kekuasaan politik di negara kita  

tampanya begitu cepat dan Konstituante sendiri tersapu pada pertengahan tahun 1959 sebelum merampungkan pekerjaannya. Para hakim kecewa, sesudah  seakan-akan mendekati tujuan mereka selama ini. 

Pada transisi politik sesudah  tahun 1965, gagasan itu kembali diperjuangkan. Bagi para pendukung pengujian konstitusional hal itu tidak 

bisa lain berarti kontrol kelembagaan, yang dengan demokrasi terpimpin di belakang dan kekuatan tentara di depan, yaitu konsep pokok negara hukum yang liberal. Keinginan adanya badan pengadilan 

yang kuat didominasi oleh pandangan agar badan itu lebih baik menjadi saluran terakhir yang memberi kemungkinan untuk menegakkan 

kontrol kelembagaan negara.

Seminar Hukum Nasional II tahun 1968 di Semarang menjadi wahana pertama bagi upaya itu. Seminar ini penting karena merepresentasikan tantangan terbuka para hakim untuk menggugat sistem pemi-sahan kekuasaan yang berlaku. Seminar ini juga yaitu titik tinggi 

harapan politik pengadilan. Dalam kesempatan menjadi pembicara, 

ketua Ikahi yang karismatik, Asikin Kusumaatmadja menegaskan sesuatu yang mirip dengan tuntutan terhadap peran pengadilan di dekade 

1950-an. Asikin menegaskan pembangunan hukum harus dilakukan 

melalui pengadilan. Hakim harus diberi kewenangan itu, jika kondisi sosial menghendaki demikian, tidak hanya menghapus ketentuanketentuan hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan modern, tetapi juga memberlakukan aturan-aturan baru.526

Menteri Seno Adji dengan gegap gempita menyampaikan tanggapan balik. Sementara Asikin hanya memaparkan gagasan dalam 11 

halaman makalah, Seno Adji mempersiapkan makalah setebal 36 halaman dengan jumlah catatan kaki tidak kurang dari 49 referensi. Seno 

Adji mendukung sistem Belanda-Perancis, mempertahankan dualisme 

pengadilan, dan hanya menginginkan pengujian konstitusional secara 

terbatas.

Forum MPRS, badan tertinggi menurut UUD 1945 waktu itu, merespons gagasan-gagasan demokrasi liberal dan melembagakannya 

dalam 2 panitia khusus yang dibentuk. Panitia Ad hoc II yang bertanggung jawab mempertimbangkan reorganisasi pemerintahan, merancang laporan yang mendukung penyebaran kekuasaan politik, partisipasi politik yang lebih luas dan control kelembagaan atas kekuasaan 

politik. Termasuk dalam hal ini yaitu  rekomendasi pemberikan kekuasaan pengujian konstitusional kepada pengadilan. Kemudian, Panitia Ad hoc IV berhasil mempersiapkan rancangan Ketetapan MPRS 

yang substansinya yaitu Piagam HAM. Sayangnya, kedua hasil 

kerja panitia khusus itu terjungkal. Piagam HAM memperoleh tentangan utamanya dari para politisi Islam, sehingga dicampakkan dan tidak 

pernah dilakukan pemungutan suara.

Rumusan Panitia Ad hoc II dapat dibahas, namun segera memperoleh kecaman sengit dari pemerintah. Menteri Kehakiman Oemar 

Seno Adji menjadi aktor penting dalam kancah perdebatan ini . 

Saat melakukan presentasi dalam sidang kabinet 1967, menetang hampir setiap premis dan kesimpulan laporan panitia ini .

Bagi Seno Adji, badan yang berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional yaitu  MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Langkah ini sudah pernah ditempuh MPR saat memerintah Presiden bersama-sama DPR untuk meninjau kembali produk UU yang ditetapkan 

selama masa demokrasi terpimpin. Pendapat Seno Adji disanggah oleh 

kalangan hakim, dengan dukungan para advokad, bahwa di masa lalu 

justru MPR yang terbukti melakukan pelanggaran konstitusi sehingga tidak layak menjadi pengemban pengujian itu. Para politisi secara 

samar-samar mendukung hakim dan advokat, tetapi dengan lantang 

memberikan catatan berupa keragu-raguan Mahkamah Agung berani 

bertindak dan juga dengan alasan pemuka militer tampaknya menolak usulan itu. Seiring dengan pembahasan Rancangan UU Kekuasaan 

Kehakiman, gagasan pengujian konstitusional kembali diperdebatkan 

walaupun sepenuhnya tidak terakomodasi dalam undang-undang 

yang kemudian disahkan ini .

Keberatan pokok diberikannya pengujian konstitusional kepada 

Mahkamah Agung yaitu  keberatan akan munculnya supremasi pengadilan dibandingkan DPR dan MPR sebagai lembaga perwakilan. Menteri Seno Adji menolak contoh-contoh praktik di negara common law, 

mengingat praktik-praktik di negara civil law jauh lebih banyak dan 

semuanya menolak mengadopsi pengujian konstitusional. Mahkamah 

Agung kelak akan cukup direpotkan dengan memimpin peradilan-peradilan di bawahnya, yang kinerjanya membutuhkan perbaikan. Dalam 

kaitannya dengan wewenang Supreme Court di AS, Menteri Seno Adji 

menolak ilustrasi itu karena bagaimanapun sebagai negara kesatuan, 

negara kita  tidak bisa menerapkan sistem yang berjalan di negara serikat.

Kalangan militer menolak pemberian pengujian konstitusional kepada Mahkamah Agung. Mereka memiliki anggapan bahwa para hakim, termasuk advokad, yaitu  profesi yang selalu mengeluhkan partisipasi mereka dalam lapangan politik. Di samping itu, ketika saat itu 

militer menjadi elite politik penting dan berhasil melakukan konsolidasi di lembaga perwakilan dan pemerintahan, maka gagasan pemisahan kekuasaan hanyalah akan mencampakkan hasil kerja itu. Demikian 

pula, pengujian konstitusional akan melahirkan pemisahan kekuasaan, yang mengancam posisi mereka dalam pengambilan keputusan.

Peraturan mengenai kekuasaan kehakiman kemudian ditetapkan 

sebagai UU No. 14/1970. Ada pengaturan simbolis yang tidak berarti 

kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian norma hukum 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 26. Dalam hal ini, Mahkamah 

Agung tidak diberi posisi sebagai pelindung konstitusi. Kekuasaan un-tuk menguji tidak menjangkau undang-undang atau peraturan pemerintah, tetapi dibatasi oleh Pasal 26 ayat (1) untuk menentukan apakah 

peraturan dan keputusan bertentangan atau tidak dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Perumusan yang kemudian 

diberlakukan yaitu  badan pemerintah yang bersangkutan sendirilah 

yang membatalkan peraturan yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung 

yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Penjelasan resmi UU No. 14/1970 mengatakan bahwa, “Oleh karena UUD 

1945 tidak mengaturnya, maka tidak dengan sendirinya hak menguji 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah 

Agung yang dapat diletakkan dalam undang-undang ini. Hak menguji 

ini bila  hendak diberikan kepada Mahkamah Agung seharusnya yaitu ketentuan konstitusional.” Maknanya tidak bisa lain: 

“kekuasaan tertinggi atas hukum tidak di tangan pengadilan, tetapi di 

tangan birokrasi.”527

Ketentuan pengujian terbatas itu kemudian mati suri dalam perjalanan waktu berikutnya. Mahkamah Agung menolak mengikuti preseden yang pernah dibentuk di tahun 1967 untuk menguji konstitusionalitas undang-undang kendati memahami uraian panjang lebar 

putusan ini . Mahkamah Agung selalu tersendat-sendat saat akan 

menggunakan wewenang itu. 

Dalam sebuah putusan di tahun 1983,528 Mahkamah Agung menilai bahwa sekalipun bertentangan dengan Pasal 67 jo. 224 KUHAP, 

kasasi dapat diberlakukan terhadap putusan bebas. Sekalipun putusan 

ini menguji norma hukum, tampaknya pengadilan menolak menggunakan formulasi pengujian untuk membenarkan pendapatnya. Begitu 

pula, saat UU No. 1/1950 dicabut dengan UU No. 13/1965, tetapi tidak 

mencabut ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum 

acara di Mahkamah Agung. Pengadilan tampaknya hanya menafsirkan 

bahwa ketentuan dalam UU No. 1/1950 harus ditafsirkan sedemikian 

rupa, akan tetapi tidak melangkah lebih lanjut melakukan pengujian.

Saat Purwoto Gandasubrata, hakim karier, menjadi Ketua Mahkamah Agung (1992-1995), ia mengisyaratkan akan memeriksa perkara 

permohonan pengujian. Ia dianggap selangkah lebih tegas dibandingkan pendahulunya, Ali Said (1981-1992), akan tetapi faktanya ia tidak pernah mengulang jejak Asikin dan Sri Widowati di akhir 1960-an untuk menguji undang-undang. Ia menyangkal itu dan mengatakan soal 

itu sebagai urusan MPR. 

Momentum muncul saat Surya Paloh, pemilik tabloid Prioritas, 

mengajukan pengujian terhadap Peraturan Menteri Penerangan No. 

1/1984 yang dianggap bertentangan dengan UU Pokok Pers 1982. Paloh berkeberatan dengan Keputusan Menteri Penerangan yang telah 

mencabut izin usaha penerbitan pers terhadap tabloid miliknya itu. 

Purwoto memimpin sendiri permohonan pengujian itu bersama-sama 

Asikin Kusumaatmadja dan Olden Bidara. Untuk pertama kali, Mahkamah Agung mengizinkan permohonan perkara langsung ke tanpa 

melalui proses kasasi, yang dianggap sebagai perkara dengan karakter 

khusus.529 Mahkamah Agung meminta instansi pemerintah yang bersangkutan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Namun 

demikian, hasil akhir dari proses itu yaitu  Mahkamah Agung menolak 

permohonan pengujian itu.530

Sesudah putusan itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan 

Mahkamah Agung No. 1/1993 yang mengatur permohonan pengujian 

langsung ke Mahkamah Agung, sehingga melepaskan keruwetan-keruwetan warisan Ali Said. Untuk pertama kali, ketentuan ini diterapkan 

dalam kasus pemeriksaan legalitas pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Pemohon meminta pembatalan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 

342/1986 yang saat pemeriksaan perkara sedang berjalan telah diganti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 15A/1994. Mahkamah 

Agung menolak permohonan ini , mengingat secara factual telah diganti dan secara substansi pengadilan menganggap tidak pertentangan peraturan itu dengan peraturan perunang-undangan yang 

lebih tinggi. Hingga tahun 1996, ada 6 perkara permohonan pengujian yang seluruhnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Demikian halnya 

dengan kasus pembatalan izin usaha penerbitan Majalah Tempo, pada 

akhirnya tetap kandas di Mahkamah Agung.

Sistem peradilan dua atap mulai diakhiri dengan diterbitkannya 

UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas  Undang-undang No. 

14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Keha-kiman, di mana dalam Pasal 11 yang menjadi dasar hukum sistem dua 

atap diubah menjadi, “Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Jangka waktu peralihan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung ini yaitu  5 

tahun sampai dengan Agustus 2004.

Bersamaan dengan itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/1999 tentang Hak Uji Materiil. Pengujian 

bisa dilakukan melalui gugatan atau permohonan. Dalam hal permohonan, dapat diajukan langsung kepada Mahkamah Agung. Meskipun 

demikian, Peraturan Mahkamah Agung ini masih menyisakan persoalan sebagai berikut.

Pertama, apakah tepat jika pengujian ini diminta melalui 

permohonan (bukan gugatan) maka pihak yang “termohon” (yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan ini ) tidak perlu didengar keterangannya?

Kedua, apakah pemberlakukan pembatasan waktu pengajuan 

pengujian, yaitu 180 hari sejak peraturan perundang-undangan ini  dinyatakan berlaku, sudah tepat? Di satu sisi pengaturan ini memberikan kepastian hukum atas “legalitas” suatu peraturan perundangundangan. Namun di sisi lain pengaturan ini membatasi hak 

masyarakat, apalagi biasanya peraturan perundang-undangan sulit 

diakses masyarakat atau tidak bisa diakses segera sesudah  dibuat. Selain 

itu biasanya masyarakat baru membaca (dan merasakan adanya kesalahan dalam suatu peraturan) sesudah  mereka memiliki permasalahan 

hukum yang berhubungan dengan peraturan ini .

Ketiga, jika dalam proses menguji suatu peraturan perundangundangan Mahkamah Agung berpandangan bahwa memang ada beberapa pasal (tidak seluruhnya) dari suatu peraturan ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

apakah Mahkamah Agung harus memutus bahwa peraturan ini 

seluruhnya tidak berlaku atau bisa hanya memutuskan bahwa pasalpasal tertentu saja yang tidak berlaku?

Keempat, bagaimana dampak dari tindakan yang telah diambil 

pemerintah atau pihak lain yang diberikan kewenangan tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan jika kemudian peraturan 

perundang-undangan yang memberikan dasar kewenangan ini 

dinyatakan tidak berlaku? Apakah tindakan-tindakan ini dinyata-kan tetap sah, batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan? 

Dan jika telah ada kerugian yang timbul bagi individu atau masyarakat 

akibat suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian dinyatakan batal demi hukum, apakah individu atau masyarakat ini dapat menuntut ganti rugi?

Berkaitan dengan 4 kali perubahan UUD 1945,  maka undangundang yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu UU No. 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah mengalami dua kali perubahan, yaitu pertama dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009, yang memasukkan kembali apa yang telah 

ditentukan dalam UUD pasca perubahan dan tambahan ketentuan 

lainnya.

Selain itu, ada  2 lembaga negara baru bentukan pasca perubahan UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Berdasarkan Pasal 24 C Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Berkaitan dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 28 April 2008, di mana Pasal 236C menentukan bahwa 

penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada 

Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan, maka Mahkamah Agung, dengan 

Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial No. 34/

WKMA-NY/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008, telah menyerahkan kewenangan pemeriksaan sengketa pemilihan kepala daerah seperti itu kepada Mahkamah Konstitusi terhitung sejak tanggal 1 November 2008. 

Perubahan UUD 1945 mendorong dilakukannya sinkronisasi aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung. Untuk itu dikeluarkan UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengujian norma hukum oleh Mahkamah 

Agung dipertahankan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1). Ketentuan UU No. 4/2004 kemudian diganti dengan UU No. 48/2009.

Sinkronisasi substansi hukum juga dilakukan terhadap UU ten-tang Mahkamah Agung dengan melakukan perubahan UU No. 14/1985 

dengan UU No. 5/2004 dan kembali diadakan perubahan yang kedua 

melalui UU No. 3/2009. Dikaitkan dengan pengujian norma hukum, 

maka Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung mengidentifikasi 

adanya dua macam pengujian, yaitu hak uji materiil dan hak uji formil.531 Dalam tataran teknis, untuk selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2004 tentang Hak Uji 

Materiil. Dalam perkembangannya, Peraturan Mahkamah Agung No. 

1/2004 diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2011.

Di dalam praktik, memang dijumpai kendala dalam hal pelaksanaan wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian. Kendala itu antara lain yaitu  masalah batas waktu. Sebelum tahun 2011, 

diatur bahwa pengujian diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak 

ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

Padahal, ketentuan UU Mahkamah Agung tidak mengenal pembatasan ini . Menurut Imam Soebechi, hakim agung, batas waktu 

ini menimbulkan “terbatasnya hak warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan yang dianggap bermasalah di 

kemudian hari sesudah  180 hari.” Soebechi selanjutnya mengatakan, 

“penentuan batas waktu 180 hari tidak jelas benar dan mengapa tidak 

lebih cepat atau lebih lambat dari 180 hari juga tidak ada seleksi waktu 

yang dapat dimengerti secara rasional.”

Dalam putusan Mahkamah Agung, rasional dan efek pembatasan 

180 hari itu diakui telah memunculkan permasalahan di mana warga 

masyarakat yang tidak mempunyai akses ke legislatif tidak cukup waktu untuk dapat mempertahankan hak dan kepentingan atas peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Di samping itu, 

sosialisasi pelaksanaan peraturan belum menjangkau semua lapisan 

masyarakat. Sekalipun mengakui persoalan ini, para hakim tetap berpegang pada dasar normatif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah 

Agung, sehingga permohona pengujian yang sudah melampaui 180 

hari ditolak

PENGUJIAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Kinerja pengujian undang-undang sesungguhnya yaitu cara 

Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu institusi negara memastikan sebuah norma dalam undang-undang tetap compliance dengan 

prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konstitusi RI. Jika suatu perkara 

dinyatakan dikabulkan, hal itu berarti Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma dalam UU ini dinyatakan inkonstitusional 

dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan warga negara. Sebagai 

negative legislator, Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan norma ini tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak mengikat. Sementara, jika Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian 

undang-undang, berarti Mahkamah Konstitusi berpendapat norma 

ini tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional 

warga negara. Dengan demikian, kinerja Mahkamah Konstitusi terkait 

kewenangan pengujian undang-undang sesungguhnya yaitu  cara negara menjalankan kewajiban generiknya dalam bidang hak asasi manusia, yaitu dengan to promote, to protect, dan to fulfill jaminan-jaminan 

hak asasi manusia. Peran terkuat Mahkamah Konstitusi dibidang HAM 

yaitu  pada kewajiban to promote dan to protect atas potensi atau fakta pelanggaran HAM yang terjadi karena adanya norma dalam sebuah 

produk undang-undang (violation by judicial).

Dalam pemenuhan hak atas pendidikan misalnya, Mahkamah 

Konstitusi telah menghasilkan putusan yang progresif. Pada tahun 

2013 Mahkamah Konstitusi memutuskan Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional (RSBI) tidak sesuai dengan UUD 1945. Keberadaan RSBI 

telah mengabaikan tanggung jawab negara untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua warga negara. Mahkamah Konstitusi 

memutuskan Pasal 50 Ayat (3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi landasan RSBI. Mahkamah Konstitusi 

menyatakan, RSBI/SBI menimbulkan dualisme sistem pendidikan dan 

bentuk baru liberalisasi pendidikan. Selain itu, RSBI/SBI menimbulkan 

diskriminasi pendidikan. Penggunaan bahasa asing sebagai pengantar 

juga berpotensi menghilangkan jati diri bangsa negara kita  yang berbahasa negara kita . MK melihat, pemerintah memberikan perlakuan yang 

berbeda antara sekolah RSBI/SBI dan sekolah reguler, baik dari segi sarana dan prasarana, anggaran, maupun output lulusan.Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar berbasis masyarakat. 

Putusan pengujian Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 terhadap UUD 1945, 

mempertegas kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas pendidikan. Mahkamah dalam putusan perkara No. 58/PUU-VIII/2010 

berpendapat bahwa kata ‘dapat’ dalam pasal ini jika dikaitkan 

dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengakibatkan pendidikan dasar 

berbasis masyarakat atau yang dilaksanakan selain oleh pemerintah 

menjadi tidak wajib untuk dibiayai oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hal itu disebabkan karena kata ‘dapat’ bersifat terbuka 

sehingga bisa menghilangkan arti kewajiban Pemerintah yang berarti pula bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Terhadap 

jenjang pendidikan selain pendidikan dasar, Pemerintah memiliki 

keleluasaan untuk membiayai seluruh atau sebagian biaya pendidikan menurut kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, menurut 

Mahkamah, kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 

yaitu  inkonstitusional sepanjang dimaknai bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 termasuk 

jenjang pendidikan dasar.

Pada 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa 

UU No. 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa UU BHP mengalihkan tanggung jawab utama 

penyelenggaraan pendidikan dari negara dan justru membebani kepada masyarakat. UU BHP juga mereduksi makna “badan hukum pendidikan” menjadi nama atau bentuk badan hukum tertentu. Padahal, 

sejatinya sebagai sebuah sebutan fungsi penyelenggara pendidikan, 

yang artinya pengelolaannya dilakukan oleh suatu badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2007, dalam Putusan No. 026/PUU-IV/2006, MK menyatakan UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN 2007 sepanjang menyangkut anggaran pendidikan sebesar 11,8% (sebelas koma delapan 

persen) sebagai batas tertinggi, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sudah yaitu suatu fakta bahwa besarnya anggaran pendidikan yang tercantum dalam APBN 

dari tahun ke tahun sejak APBN 2004 hingga APBN 2007 belum pernah 

mencapai angka persentase minimal 20% sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. 

Hal itu karena Pemerintah dan DPR belum melakukan upaya yang optimal untuk meningkatkan anggaran pendidikan agar amanat konstitusi dapat terpenuhi. Oleh karena itu, mengingat sifat imperatif Pasal 

31 ayat (4) UUD 1945, MK sebagai pengawal konstitusi mengingatkan 

agar anggaran pendidikan minimal 20% dalam APBN harus diprioritaskan dan diwujudkan dengan sungguh-sungguh. Pada tahun 2006 

juga memutus perkara sejenis. Putusan No. 026/PUU-III/2005 tentang 

pengujian UU APBN 2006 yang mencantumkan anggaran pendidikan 

9,1% juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan 

dengan UUD 1945.

Dukungan pemilu yang berintegritas juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2007 MK juga membuat putusan penting 

terkait dibolehkannya calon perseorangan dalam Pemilukada. Ketentuan yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon yaitu  Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), (3), (4), (5) huruf a dan c, 

(6), serta Pasal 60 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Pemda. Ketentuan ini  dinilai merugikan hak konstitusional Pemohon berupa hak untuk 

ikut dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 

perseorangan tidak melalui jalur pencalonan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol. Permohonan yang dinyatakan dikabulkan 

yaitu  Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3). Adapun Pasal 

59 ayat (1), (2), dan (3) UU Pemda. Dengan adanya putusan ini, keberadaan calon perseorangan atau lebih dikenal dengan istilah calon 

independen dalam proses Pemilihan Kepala Daerah diakui dan harus 

diterima.

Pada tahun 2009, Mahkamah Konstitusi juga memutus perkara 

penting yang membolehkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat untuk seseorang dapat mengikuti pemilihan umum. Pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 4/2008 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Nomor Perkara 102/PUU-VII/2009, maka hak asasi yang dijamin dalam konstitusi 

semakin dikuatkan sehingga warga negara yang tidak terdaftar dalam 

Daftar Pemilh Tetap (DPT) bisa tetap menggunakan haknya dengan 

kartu Tanda Penduduk (KTP) disertai Kartu Keluarga (KK) atau Paspor 

bagi warga negara negara kita  yang berada di luar negara kita  dengan syarat-syarat tertentu.

Pada tahun 2012 MK menegaskan bahwa untuk menjamin netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu, maka calon anggota KPU dan 

Bawaslu harus mundur 5 tahun sebelumnya dari partai politik. UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah membangun 

sistem rekrutmen agar KPU dapat mandiri dan steril kepentingan parpol peserta Pemilu. Namun pengunduran diri dari parpol yang tidak 

ditentukan jangka waktunya dapat digunakan sebagai celah masuknya 

kader-kader Parpol ke dalam KPU yang berpengaruh atas kemandirian 

dan netralitasnya. Akhirnya, MK menentukan dalam Putusan No. 81/

PUU-IX/2011, persyaratan bagi calon anggota KPU dan Bawaslu sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun telah mengundurkan diri 

dari keanggotaan parpol pada saat mendaftar.

Pada Agustus 2012, MK memutuskan permohonan uji materi Pasal 

8 ayat (1) dan (2) dan Pasal 208 UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan 

DPRD (UU Pemilu Legislatif) yang diajukan oleh Partai Kebangkitan 

Nasional Ulama (PKNU) dkk. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU ini 

menentukan parpol Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai parpol Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya. Menurut Mahkamah, dipenuhinya ambang batas perolehan suara 

pada Pemilu 2009 ambang batas perolehan suara (parliamentary threshold) tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya ketentuan mengenai 

syarat atau kriteria dalam keikutsertaan parpol lama sebagai peserta 

Pemilu 2014. Karena ketentuan mengenai syarat atau kriteria dalam 

UU 10/2008 berbeda UU 8/2012 yang menjadi dasar penyelenggaraan 

Pemilu 2014. Dengan demikian, meskipun para Pemohon hanya meminta dihapuskannya frasa “yang memenuhi ambang batas perolehan 

suara dari jumlah suara sah secara nasional” yang ada  dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pemilu Legislatif, namun menurut Mahkamah ketidakadilan ini justru ada  dalam keseluruhan Pasal 8 ayat (1), 

juga ada  pada Penjelasannya.

Dalam permohonan pengujian UU No. 22 Tahun 2004 tentang UU 

Pemda, MK menyatakan dibolehkannya pemberian suara dengan cara 

e-voting. Dalam perkara No. 147/PUU-VII/2009 ini Pasal 88 UU dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Hal ini 

menyebabkan kata “mencoblos” diartikan pula menggunakan metode 

e-voting dengan beberapa syarat kumulatif di antaranya tidak melanggar asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil)

PERADILAN MILITER DI SEJUMLAH NEGARA

1. Malaysia

Sistem peradilan umum di Malaysia tidak membedakan pelaku 

perbuatan pidana. Oleh karena itu, baik orang sipil maupun militer 

yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana umum diadili oleh 

pengadilan pidana sipil. Indepensi badan peradilan ini telah ditegaskan dalam konstitutis Federal.464 Permasalahan yang berkaitan dengan 

kedinasan dan pelanggaran hukum disiplin bagi anggota Angkatan 

Bersenjata Malaysia diatur dalam Law of Malaysia Act 77, disebut juga 

Armed Forces Act, 1972 dan ketentuan ini berlaku khusus bagi anggota 

Angkatan Bersenjata. Di Malaysia dipisahkan antara kompetensi peradilan umum yang diberlakukan bagi militer yang melakukan tindak 

pidana umum, dengan peradilan militer yang ditujukan untuk mengadili militer dalam rangka pelaksanaan tugas jabatan atau kedinasan.

2. Amerika Serikat

Sistem Peradilan Militer di Amerikan Serikat yaitu sistem yang 

paling luas dalam memproses kejahatan, seperti disampaikan Charles A. 

Shanor and L. Lynn Hoque dalam bukunya National Security and Military Law selama perang dunia kedua hampir dua juta kasus yang diselesaikan melalui peradilan militer. Pada tahun 2001 ada sekitar 1753 kasus yang disidangkan pada Peradilan Militer dengan rincian, 4848 kasus 

pada Angkatan Laut, 1799 kasus pada Angkatan Darat, 956 kasus pada 

Angkatan Udara dan 50 kasus pada Penjaga Pantai (Coast quard).

Dalam beberapa hal sistem Peradilan Militer paralel dengan sistem 

peradilan sipil pada negara bagian dan negara Federal. Demikian juga 

Hukum Militer baik secara substansi maupun secara hierarkhi, konstitusi berada paling puncak kemudian hukum perundang-undangan 

federal, dan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri Pertahanan dan masing-masing Angkatan serta yang dikeluarkan Menteri 

Pertahanan dan masing-masing Angkatan serta yang dikeluarkan para 

komandan.Sumber hukum