peradilan di indonesia 1

peradilan di indonesia 1

   September 13, 2023       mayatku

---

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik negara kita  

Tahun 1945 sesudah  amendemen, menegaskan bahwa negara negara kita  yaitu  negara hukum. Sejalan dengan ketentuan ini  maka salah satu prinsip penting negara hukum yaitu  adanya jaminan penyelenggaran kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 

kekuasaan lainnya.

Pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik negara kita  Tahun 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yaitu  

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman di negara kita  seiring dengan perkembangan politik nasional pada biasanya , dari sejak masa 

Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi telah diundangkan beberapa Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni UU No. 

19/1964, UU No. 14/1970, UU No. 35/1999, UU No. 4/2004, terakhir UU No. 48/2009 diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009, mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4/2004.

Pada dasarnya, UU No. 4/2004 telah sesuai dengan perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik negara kita  Tahun 1945, namun substansinya belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang yaitu  kekuasaan 

yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, juga untuk memenuhi putusan MK Nomor: 005/

PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

putusan Mahkamah Konstitusi ini  juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Tugas hakim biasanya yaitu  melaksanakan hukum dalam 

hal konkret ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrechting” atau tindakan menghakimi sendiri.189 Jadi kalau 

ada tuntutan hak yang konkret atau peristiwa diajukan kepada hakim, 

barulah hakim melaksanakan hukum. Hukum harus dilaksanakan, 

terutama jika  dilanggar, maka hukum yang telah dilanggar itu haruslah ditegakkan, dipertahankan atau direalisasikan. Dan, yang melaksanakan atau menegakkan dalam ini  yaitu  hakim. Untuk itu, 

pembicaraan mengenai tugas hakim ini sering kali dikaitkan dengan 

independensi pengadilan. 

Independensi peradilan biasanya dikenal sebagai elemen 

formal dari negara hukum, namun hakikat kelembagaannya menurut 

penulis, menjadikannya lebih cocok untuk dibicarakan di bawah kategori yang terpisah. Dapat juga ditambahkan bahwa peradilan tidak hanya berurusan dengan penjagaan dan perlindungan elemen-elemen 

formal dalam negara hukum. ini  tidak hanya terjadi dalam praktiknya: pakar pengadilan manapun akan memberitahukan kita bahwa 

para hakim akan memakai  segala macam teknik mediasi untuk 

mendapatkan suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang 

bersengketa. biasanya para teoretikus hukum dapat menerima 

bahwa para hakim harus mencoba untuk mencapai suatu hasil yang 

secara substantif adil dan tentu saja mereka harus mempertimbangkan 

hak asasi manusia.

Peradilan tidak hanya membatasi dirinya dalam mengendalikan

apakah pemerintah telah mempertimbangkan elemen-elemen formal

dari negara hukum. Lebih jauh lagi, tidak seperti elemen-elemen formal dan substantif yang telah dibahas sebelumnya, peradilan yaitu 

seorang aktor, yang memiliki tugas untuk menjamin pemerintah dan

warga negaranya mematuhi batasan-batasan yang ditentukan untuk

menjalankan kekuasaannya. maka , masuk akal untuk menempatkannya dalam kategori ‘aktor ’ yang terpisah dan yang terdiri

dari mekanisme-mekanisme kontrol. Secara kebetulan, peradilan yang 

independen juga tidak setua elemen-elemen lain yang sebelumnya 

telah dibahas dalam kategori elemen formal. Meskipun ketidakpercayaan Plato dan Aristoteles terhadap demokrasi sudah menunjuk pada 

perlunya otoritas independen untuk penerapan hukum, baru Montesquieu yang secara penuh menyusun argumen tentang ini . sesudah  

Montesquieu, beberapa teoretikus bahkan memberi  definisi yang 

melampaui independensi peradilan dan memasukkan juga pemisahan 

antara eksekutif dan legislatif ke dalam definisi negara hukum.

Walaupun ada sumber yang relatif ‘baru’, penulisan riwayat proses-proses hukum pada abad ke-17 oleh para pakar sejarah, seperti 

Hay dan Thompson menunjukkan bagaimana pentingnya, bahkan sebelum Montesquieu, gagasan tentang independensi peradilan terhadap negara hukum. Dalam konteks ini, pengetahuan utama yang didapat dari analisis mereka yaitu  bahwa penerapan suatu hukum yang 

keberpihakan pada kelas yang berkuasa secara jelas mengarah pada 

hasil-hasil yang tidak adil, namun ini  dapat dikurangi oleh suatu 

lembaga peradilan yang independen, yang dapat memastikan bahwa 

setidaknya hukum dapat sekali-sekali melawan orang perorangan yang 

berasal dari kelas yang berkuasa ini  dan ini  terbukti dengan 

adanya hukuman mati yang kadang-kadang juga dijatuhkan terhadap individu dari kelas atas yang sangat menyalahgunakan posisi mereka.

Suatu peradilan yang independen yaitu  bagian dari seluruh definisi tentang negara hukum, kecuali definisi yang diberlakukan dalam 

negara-negara otoriter, seperti Vietnam atau Cina. Definisi-definisi 

yang ada  pada negara-negara ini  berargumentasi bahwa peradilan harus selalu  melayani kepentingan negara, yang tujuannya 

tidak berbeda dari negara-negara non-otoriter, namun negara-negara 

otoriter ini  lalu  berasumsi bahwa negara sama artinya dengan eksekutif. Meskipun demikian, selain dari pandangan ini , 

suatu peradilan yang independen secara umum dianggap sebagai elemen yang esensial dari negara hukum. 

Fakta bahwa definisi selalu berbicara tentang independensi peradilan dibandingkan  ketidakberpihakannya (impartiality) mencerminkan 

bahwa prioritas sebagian besar definisi tentang negara hukum masih 

dihubungkan dengan perlindungan atas warga negara terhadap eksekutif (dan terhadap badan legislatif walaupun tidak sejauh seperti terhadap badan eksekutif). Independensi yaitu  cara-cara untuk mencapai ketidakberpihakan, suatu konsep yang secara mengejutkan tidak 

banyak dibahas dalam literatur teoretis. Tidak demikian halnya dengan 

independensi, yang telah mendapat perhatian dari para ahli filsafat politik sampai para pembuat instrumen untuk para penggiat reformasi 

hukum. Meskipun sebagian besar literatur ini  membahas pengadilan-pengadilan, beberapa dari literatur ini  memperhatikan 

masalah independensi yang berkaitan dengan mediasi dan bentukbentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, yang biasanya menghasilkan peringatan-peringatan tentang adanya perbedaan kekuasaan 

antara pihak yang bersengketa.

Dalam Pasal 2 UU Kekuasaan Kehakiman 2009 ditentukan bahwa 

tugas pokok badan-badan peradilan yaitu  untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya. Kalau diperhatikan, tindakan hakim di dalam mengadili itu 

terdiri dari 3 tahap, yaitu mengonstatir peristiwa, yang sekaligus berarti menilai peristiwa itu termasuk perbuatan hukum yang mana dan 

akhirnya mengkonstituir, yaitu memberi atau menyatakan hukumnya, 

maka dapatlah disimpulkan bahwa “mengadili tidak lain berarti memberi atau menyatakan (kepada yang berkepentingan) hukumnya (hak atau hukumannya).190

Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam UU 

Kekuasaan Kehakiman, yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam warga . Ini dimaksudkan untuk menjamin sepenuhnya bahwa “perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar.”191 Dalam ini , hakim 

yaitu  “permus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di 

kalangan rakyat.”192 Sudikno Mertokusumo selanjutnya menegaskan 

bahwa “bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menggali, mengikuti, 

dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam warga .”

Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman 2009 mengharuskan hakim untuk mengadili berdasar  hukum, baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis. Hakim harus berpedoman kepada hukum yang berlaku. 

namun dalam Pasal 14 ayat (1) hakim tidak boleh menolak untuk 

memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih 

bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. ini  dapat diartikan bahwa jika  (Peraturan) 

hukum tidak jelas atau tidak sesuai lagi ia tidak boleh menolak untuk 

mengadilinya. Ia dianggap tahu akan hukumnya (ius curia novit).

Peraturan hukum yang sangat umum sifatnya, samar-samar, atau 

kurang jelas membuat pekerjaan seorang hakim lebih sukar. Hakim 

bukanlah sekadar “penyambung lidah” undang-undang (la bouche de 

la loi), bukan sekadar menerapkan undang-undang terhadap peristiwa 

hukumnya.

Hakim itu identik dengan pemutus perkara. Ada kredo menyatakan 

judge made law, hukum timbul sebab  putusan hakim. Profesi hakim 

yaitu  pekerjaan yang mulia, namun  sekaligus rentan godaan. Dengan ungkapan lain, hakim yaitu  profesi yang dipuja sekaligus 

dicela. Eksistensi keadilan memerlukan hakim dalam penerapannya. 

Kalau hakimnya tidak lagi taat hukum, hukum akan rusak dan justru 

memicu  keresahan khalayak.

Di negara kita , sejumlah masalah  penyelewengan profesi hakim tampaknya makin banyak terjadi. Ibarat fenomena gunung es, masalah -masalah  

yang muncul masih menyimpan banyak masalah  lain yang belum terku-ak. Dari putusan hakim yang dipandang tidak adil, seperti masalah  vonis hukum terhadap pencuri sandal dan pencuri buah cokelat, hingga 

suap-menyuap kelas kakap. Yang terbaru dan mengagetkan: tertangkapnya ketua MK oleh KPK. Ini membuktikan betapa ringkih mentalitas dan karakter hakim.

Dalam sejarah peradaban Islam, dikenal sematan profesi qadhi 

al-qudhot yang yaitu  instansi tertinggi dalam peradilan. Ada 

juga qadhi al-madzalim, hakim yang mengurusi segala bentuk penyelewengan. Kedudukan badan ini lebih tinggi dibandingkan  hakim biasa sebab  menangani perkara yang tak dapat diputuskan hakim biasa, 

meninjau kembali beberapa keputusan yang ada, atau menyelesaikan 

perkara banding.

Para ulama menetapkan persyaratan yang sangat ketat untuk 

menjadi hakim, qadhi. Tak sembarang mereka yang ahli hukum mudah menduduki posisi sebagai hakim. Di antara persyaratan itu yaitu  

berkemampuan tinggi, berkemampuan melaksanakan putusan, memiliki wibawa dan pengaruh besar, bersih dan lurus, tidak serakah, dan 

menjaga diri atau sikap hati-hati dari perbuatan syubhat dan meninggalkan yang haram.

Persyaratan ketat itu sesungguhnya berdasar pada Hadis yang 

mengingatkan, “Hakim itu ada tiga golongan, yaitu satu golongan masuk surga dan dua golongan lagi masuk neraka. Pertama, hakim yang 

masuk surga yaitu  hakim yang mengetahui hak (kebenaran) dan ia 

menghukum dengan kebenaran itu. Kedua, hakim yang mengetahui 

hak, namun  ia menghukum dengan yang bukan hak, hakim ini akan masuk neraka. Ketiga, hakim yang menghukum dengan tidak mengetahui 

kebenaran dalam perkara itu dan ia memutus dengan ketidaktahuannya itu, maka hakim ini pun akan masuk neraka” (HR Abu Dawud). Ada 

hadis lagi yang mengingatkan, “Barangsiapa yang diangkat sebagai hakim, sesungguhnya ia telah disembelih tanpa pisau”. Hadis itu yaitu  peringatan betapa profesi hakim penuh risiko sehingga membutuhkan ketahanan karakter diri yang kukuh. 

Dalam rekam sejarah Islam, banyak ulama yang menyadari dan 

lalu  enggan menduduki jabatan sebagai hakim. Ibnu Umar menolak saat  diminta Khalifah Usman bin Affan menjadi hakim. Abu 

Hanifah menolak menjadi hakim, saat  diminta Khalifah al-Mansyur. Semua ini didasari sikap sebab  saking takutnya terjungkal dalam ketidakadilan dan kezaliman. Dalam pandangan ulama fikih sendiri, profesi hakim dihukumi fardhu kifayah.

Ada kisah seorang sufi besar, Jalaluddin Rumi. Rumi dulunya yaitu  seorang hakim yang sangat ahli dan kesohor pada masanya. Rumi 

dilahirkan di lingkungan terpelajar. Bapaknya yaitu  seorang ahli hukum dalam Mazhab Hanafi. Keilmuannya tentang hukum yang luas 

membuat Rumi dipercaya jadi hakim dan mengajar di madrasah-madrasah. Muridnya banyak dan warga  berduyun-duyun menimba 

ilmu dari Rumi. Rumi juga dikenal sebagai pembicara yang piawai dalam diskusi ilmiah yang menghadirkan banyak ilmuwan. Perjalanan 

profesinya ini ia lakoni hingga usia 40 tahun.

Perubahan besar dalam hidupnya saat  Rumi bertemu dengan 

Syam Tabriz, seorang pengelana spiritual yang berpenampilan eksentrik. Perjumpaan yang diwarnai dengan dialog sekilas dengan Syam 

Tabriz itulah yang membelokkan orientasi spiritual Rumi. Singkat kata, 

Rumi memilih meninggalkan segala kebesarannya, kesohorannya, keprofesorannya, dan profesi hakimnya. Dia menekuni kesufian demi 

mereformasi kediriannya yang dia sadari banyak tergoda gemerlap duniawi.

Cerita “pergumulan batin” ini tak berarti menghardik profesi hakim secara sewenang-wenang. Cerita ini menyimpan hikmah betapa 

materi, kemasyhuran, dan kecakapan ilmiah tidaklah cukup membuat seseorang baik dan menggapai kearifan. Masih dibutuhkan kendali 

batin yang menyimpan pelajaran berharga demi membentuk karakter 

pribadi yang tahan uji. Di sinilah yang hendak ditegaskan bahwa hakim 

perlu membenahi diri sebagai bagian dari usaha  memperbaiki kualitas 

lembaga peradilan. Hakim yang setiap hari bergumul dalam pencarian 

keadilan seyogianya memiliki tiga aspek dasar yang baik: insting, moral, dan nurani.

Pemimpin dan pengambil keputusan yang sudah mendayagunakan aspek itu akan menjadi penegak hukum yang bermartabat, memiliki moral, dan integritas sehingga setiap keputusannya membawa 

kemaslahatan bagi warga  dan negara. Tiga aspek dasar itu harus 

selalu  dibenahi dan diasah agar tetap tajam dan bisa dipakai  

dengan baik.

Hakim yang memiliki insting bagus secara instingtif mampu mengetahui hal baik dan buruk. Namun itu belum menjamin moralnya otomatis menjadi baik. Mungkin selama ini bashirah atau instingnya 

sudah baik, tapi sebab  tertutupi oleh hawa nafsu, maka dlamir atau 

moralnya dikorbankan. sebab nya, kedua-duanya haruslah dibenahi.

Insting dan moral (pada diri seorang hakim) yang baik akan menghasilkan nurani yang memiliki daya deteksi sangat tajam dan peka. 

Nurani itu akan memberi keputusan yang sangat jujur dan tak pernah 

bohong. Sekecil apa pun kesalahan dan kebenaran akan dilihat dan dirasakan sehingga keputusan yang diberikan menjadi apa adanya.

Selanjutnya, lebih lengkap lagi jika seorang hakim memiliki asrar

atau kemampuan menembus misteri dan lathifah atau kelembutan. 

Dengan memiliki asrar, seorang hakim mampu melihat implikasi dari 

keputusan yang diambilnya. Dengan lathifah, seorang hakim akan 

mampu menyadarkan dan menggerakkan warga  agar mengarah 

pada jalan yang benar.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif intelektual, dimasudkan sebagai perspektif penguasaan pengetahuan dan konsep-konsep, 

baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu atau konsep-konsep ilmu lain, 

terutama ilmu sosial. Dalam perspektif intelektual ini, beberapa pelajaran dapat diambil bahwa setiap hakim harus memahami berbagi 

konsep hukum maupun konsep nonhukum agar dapat menentukan 

pilihan konsep yang dipakai  dalam memutus perkara penguasaan 

seluk-beluk ketentuan hukum yang meliputi bentuk dan isi aturan hukum, pengertian atau makna aturan hukum, hubungan sistematik antar berbagai ketentuan hukum, sejarah dan latar belakang suatu aturan 

hukum dan penguasaan seluk-beluk metode penerapan hukum.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif etik, bahwa hakim di 

mana dan kapan saja diikat oleh aturan etik di samping aturan hukum. 

Aturan etik yaitu  aturan mengenai moral atau berkaitan dengan sikap 

moral, aturan etik hakim lazim disebut kode etik hakim. Kode etik ini 

yaitu  aturan memelihara, menegakkan dan mempertahankan disiplin profesi untuk menjaga dan memlihara agar tidak terjadi tindakan 

atau kelalaian profesional, menjaga dan memelihara integritas profesi 

dan menjaga dan memelihara disiplin. Aturan etik ini dalam UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 disebut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun dan ditetapkan bersama oleh Mahkamah 

Agung dan Komisi Yudisial.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif hukum, yakni di samping kode etik dan tingkah laku hakim, juga diatur dan tindakan pada hukum, baik hukum-hukum khusus maupun hukum umum, dalam 

arti sebab  pada kemungkinan hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau melanggar hukum.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif kesadaran beragama, 

hal mana kehidupan beragama bukan sekadar dorongan keyakinan atau kepercayaan, kehidupan beragama mendorong orang selalu 

berusaha menjadi manusia yang baik, berkualitas baik secara individu maupun sosial. Dalam kehidupan sosial, semua agama menuntun 

dan menuntut agar menjadi orang yang benar, orang yang adil, orang 

yang menyebarkan kasih sayang, orang yang bersimpati pada orang 

yang lemah, orang yang berbuat baik dengan tetangga dan berbagai 

kebaikan yang tak terhingga tanpa membeda-bedakan persamaan atau 

perbedaan agama yang dianut, tanpa membedakan asal usul atau perbedaan-perbedaan lainnya. Dimensi sosial bergama ini sangat relevan 

dengan pekerjaan hakim yang memikul tanggung jawab untuk memutus perkara dengan benar dan adil, kewajiban untuk tidak berpihak, kewajiban berlaku jujur, sebab  itu memupuk kesadaran beragama akan 

menunjang menjadi hakim yang baik.

Menjadi hakim yang baik dalam perspektif teknis peradilan, bahwa 

sumber utama penguasaan teknis yaitu  hukum acara (pidana, perdata, tata usaha negara) dan juga peradilan MK. Hukum acara tidak 

sekadar memuat ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara mengadili, 

lebih dari itu hukum acara yaitu  hukum yang mengatur cara-cara 

menjamin dan melindungi pihak-pihak atau yang terkena perkara dari 

berbagai tindakan sewenang-wenang dalam menjalani peradilan. Secara publik kualitas hakim ditentukan oleh kemampuan beracara, baik 

yang menyangkut aspek-aspek teknis beracara maupun kemampuan 

mengendalikan acara persidangan, tingkat kemampuan beracara akan 

menentukan tingkat keberhasilan suatu persidangan untuk mewujudkan putusan yang tepat dan benar, adil, efisien, dan efektif.

Dalam hakim mengadili perkara, ia melakukan aktivitas atau kegiatan yuridis tersendiri dan tidak sekadar mengikuti silogisme belaka. Ia 

ikut serta dalam pembentukan hukum, namun bukan hukum objektif seperti yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang, yang 

sifatnya abstrak, melainkan hukum konkret yang diciptakannya dengan putusannya (judge-made law). Putusan hakim yaitu  hukum, maka 

haruslah sesuai dan dapat diterima oleh/di dalam warga . Hakim 

wajib memperhatikan kebutuhan praktik hukum atau peradilan.195

Hakim yang bekerja haruslah proaktif membuat putusan untuk 

menyelesaikan perkara dengan memperhatikan fakta -fakta  

sosial. maka , putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa 

keadilan warga . Dari pemikiran inilah lahir doktrin baru dalam 

sociological jurisprudence tentang law is a tool of social engineering.196

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim lebih kuat dibandinkan Undang-Undang sebab  2 hal.197 Pertama, hakim menetapkan 

dalam tingkat terakhir secara konkret apa hukumnya. Kedua, bahkan 

dalam putusan yang bertentangan dengan undang-undang sekalipun, 

putusan hakim tetap memiliki  kekuatan hukum (“res judicata pro 

veritate habetur.”) Tidak mengherankan jika sementara sarjana hukum 

berpendapat bahwa hakimlah yang menjadikan tata hukum itu kekuatan yang nyata yang menguasai kehendak perseorangan. 

Sebagai contoh yaitu  masalah  dalam hukum acara perdata. Dalam 

HIR dan RBg. tidak menetapkan syarat-syarat tentang isi gugatan. Misalnya tidak diharuskan, seperi halnya dengan gugatan (daagvarding) 

dalam ketentuan hukum acara perdata Eropa yang diatur dalam Rv, 

bahwa gugatan harus memuat apa yang dituntut terhadap tergugat, 

dasar-dasarnya penuntutan ini  dan bahwa tuntutan itu harus terang dan tertentu. Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR dan 

RBg. tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi surat gugatan. 

namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi  fatwa bagaimana surat gugatan itu disusun.

Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberi  gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi 

dasar tuntutan.198 maka , apa yang dituntut harus disebut 

dengan jelas.199 Pihak-pihak yang beperkara harus dicantumkan secara 

lengkap.200 Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah.201

Menurut sistem HIR dan RBg. hakim memiliki  peran aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberi  petunjuk kepada pihak yang mengajukan 

gugatan ke pengadilan dengan maksud agar perkara yang diajukan 

itu menjadi jelas duduk persoalannya dan memudahkan hakim memeriksa perkara yang bersangkutan. Lebih dari itu, hakim berwenang 

untuk mencatat segala apa yang dikemukakan oleh pencari keadilan 

jika  yang bersangkutan itu tidak dapat menulis.

Dalam pemeriksaan perkara di muka sidang Pengadilan Negeri, 

ketua majelis hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang beperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. ini  sesuai dengan sifat perkara perdata bahwa inisiatif 

beperkara datang dari pihak-pihak, sebab nya pihak-pihak juga dapat 

mengakhirinya secara damai melalui peraturan majelis hakim di muka 

sidang Pengadilan Negeri. jika  mereka berhasil mengadakan perdamaian, maka para pihak harus menuangkan hasil perdamaian ini  secara tertulis dalam bentuk perjanjian perdamaian dan hasil 

perdamaian ini  selanjutnya disampaikan kepada hakim pada 

acara persidangan berikutnya. berdasar  adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu, maka hakim tinggal menjatuhkan putusannya 

(acte van vergelijk), yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk 

mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat di antara mereka.

Dalam hukum acara perdata hakim tidak hanya terikat pada kebenaran formal yang setengah-setengah atau kebenaran hasil pemutarbalikan fakta dari salah satu pihak, melainkan kebenaran yang dicapai 

oleh hakim yaitu  batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yangbeperkara. Jadi, kebenaran yang diperoleh itu tidaklah berdasar  kualitas penyelidikan, melainkan luasnya penyelidikan. Luasnya penyelidikan itu terbatas pada tuntutan yang telah dikemukakan oleh pihakpihak saja. Oleh sebab itu, putusan harus mengandung hal yang sesuai 

dengan fakta persidangan. Apa yang diucapkan hakim pada sidang 

pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa 

yang tertulis harus benar-benar sama dengan yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan. Untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi 

putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Untuk mencegah 

adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dipersidangan dan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan surat edaran Nomor 5 

Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 

Maret 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan ini  diucapkan konsepnya harus sudah disiapkan.

Sejak tumbuh ketidakpuasan terhadap pandangan fiksi hukum 

dan legalisme yang selalu  bekerja dengan “njlimet” di sekitar undang-undang, maka gejolak ketidakpuasan itu memberi  kesempatan untuk memajukan pandangan hukum yang menganut sistem 

terbuka terhadap kewarga an dan berpikir tentang hukum yang 

rasional. Kemajuan pandangan hukum itu antara lain dikembangkan 

oleh aliran “rechtsvinding” yang memakai  pendekatan penerapan 

hukum terhadap kejadian konkret.

Sebagai institusi, hukum membawa pula berbagai persoalan, baik 

yang berkaitan dengan aturan substantif, acara, maupun pengelolaan.

Telah begitu banyak pendapat, bahwa aturan substantif atau hukum 

materiel yang ada mengandung berbagai masalah, seperti aturan ketinggalan sebab  masih warisan kolonial, tumpang-tindih, bertentangan satu sama lain, tidak lengkap, tidak jelas, dan lain sebagainya. 

fakta  ini  acap kali memicu  kesulitan menentukan hukum yang tepat atau cara-cara yang tepat dalam penerapannya, termasuk penegakannya oleh pengadilan. 

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses litigasi yaitu  

usaha  pembuktian. Menjadi kewajiban para pihak beperkara dalam 

pembuktian yaitu  meyakinkan majelis hakim tentang dalil-dalil yang 

dikemukakan dalam suatu persengketaan atau dalam pengertian yanglain, yaitu kemampuan para pihak memanfaatkan hukum pembuktian 

untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan (dibantahkan) dalam hubungan hukum 

yang diperkarakan. Oleh sebab  itulah menjadi suatu asas bahwa barangsiapa yang mendalilkan sesuatu, maka harus membuktikannya.207

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasar  alat-alat bukti yang sah dan menurut 

hukum pembuktian yang berlaku.

Tugas hakim di dalam hukum acara yaitu  menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar 

ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti 

jika  para pihak menginginkan kemenangan dalam suatu perkara, 

jika  para pihak tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang 

mendasar gugatan maka gugatannya akan dikalahkan dan jika  

mampu membuktikan gugatan maka gugatannya akan dimenangkan. 

Hukum pembuktian dalam beperkara yaitu  bagian yang sangat 

kompleks bahkan menjadi rumit oleh sebab  pembuktian berkaitan 

dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu 

(past event) sebagai suatu kebenaran, meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata bukan kebenaran 

yang bersifat absolut namun  kebenaran yang bersifat relatif.208

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, bebas menentukan 

berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, namun kebebasan ini dalam menentukan pidana harus dipahami benar makna 

kejahatan, penjahat (pembuat kejahatan) dan pidana.209 Hakim dalam 

menjatuhkan pidana memperhitungkan sifat perbuatan pidana dan 

keadaan si pembuat serta perkembangan konsepsi individualisasi pidana sebagai pengaruh dari kriminologi yang mendorong adanya perhatian terhadap pribadi terdakwa sebagai pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan pidana. Konsep inilah yang sering dinamakan 

sistem dua jalur (Twintrack system) di mana individualisasi pidana juga 

dipertimbangkan (Punishment should fit the criminal)D. PUTUSAN DAN PENGARUH

Untuk mengambil contoh yang klasik dapatlah disebutkan putusan H.R. 31 Januari 1919 (perkara Lindebaum-cohen) dalam penerapan 

Pasal 1365 BW, mengenai pengertian “perbuatan melawan hukum” 

yang menjadi lebih luas dibandingkan  penafsiran sebelumnya. Dalam praktik di negara kita , Putusan Mahkamah Agung menjadi revolusioner sebab  menetapkan janda sebagai ahli waris suami yang telah meninggal 

dunia.211 Putusan ini meninggalkan putusan sebelumnya yang menetapkan janda hanya sebagai “erfgerechtigde” atau yang “berhak atas 

warisan.”212 “Onheelbare twesspalt” (keadaan yang tidak mungkin didamaikan lagi) sebagai alasan untuk bercerai bagi mereka yang tunduk 

kepada BW, berhubung memang kebutuhan warga  sangat menghendaki hal itu untuk diperlakukan, sehingga rasa keadilan dapat dipenuhi secara wajar.213 Selanjutnya, situasi “Onheelbare twesspalt” itu 

bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, 

namun melihat dari fakta nya yaitu  benar terbukti adanya 

cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.214

Dalam putusan lain, MA menyatakan “persamaan kedudukan antara 

pria dan perempuan.”215 Uang paksa yang tidak diatur dalam hukum 

acara perdata dengan pertimbangan “dibutuhkan di dalam praktik 

peradilan” telah pula diputus oleh MA pada 17 Mei 1967.216 Acara gugat 

cerai bagi golongan Eropa yang tunduk kepada BW dapat didasarkan 

kepada Pasal 53 HOCI (Putusan Mahkamah Agung 6 Maret 1967).

Dalam lapangan hukum pidana juga ada  contoh-contoh menarik mengenai sikap pengadilan yang akhirnya dianggap mampu menunjukkan fungsi hukum ini sebagai sarana pengayoman. Tidak asing 

bagi pengkaji hukum terhadap putusan pengadilan yang memperluas 

pengertian salah satu unsur delik pencurian sehingga lain dari pengertian semula menurut Pasal 362 KUHP. memakai  kekuatan aliran 

listrik tanpa memakai alat meteran resmi dikenai pencurian.217 Berdiri 

di sebelah dagangan sapi milik orang lain dan menerima pembayar-an dari pembeli, termasuk pencurian.218 Tindakan menyerahkan surat 

bon pengambilan kopi yang tidak dapat dipertanggungjawaban dalam 

tugasnya dirumuskan sebagai pencurian.219

Putusan pengadilan dapat mengubah makna dan isinya dari arti 

semula, misalnya “menyetubuhi wanita sakit idiot terkena larangan bersetubuh dengan wanita yang tidak berdaya” menurut Pasal 

286 KUHP.220 Seorang dokter hewan yang memberi  vaksinasi yang 

memicu  rasa sakit pada ternak, sekalipun diprotes oleh warga  awam, telah dilepaskan dari tuntutan hukum. Pengadilan menilai 

ketentuan yang memidanakan perbuatan yang memicu  rasa sakit pada ternak sudah ketinggalan zaman.221 Perbuatan terdakwa yang 

secara formal yaitu  delik namun secara materiil memenuhi 

kemungkinan dana perusahaan Caltex cukup pada bank-bank lain untuk dapat membayar cek yang dikelaurkan, diputuskan lepas dari dari 

tuntutan, yang berarti mengesampingkan berlakunya UU No. 17/1964 

tentang Cek Kosong.

Ketentuan Pasal 303 KUHP tidak jelas perumusannya sehingga 

memicu disparitas putusan. Seorang terdakwa yang mengadakan permainan Hwa Hwe, dijatuhi pidana oleh pengadilan negeri melanggar Pasal 303 KUHP jo. UU No. 22/1954,223 berbeda dengan sikap 

pengadilan banding bahwa yang diberlakukan yaitu  ketentuan UU 

No. 22/1954 dan bukan KUHP.

Suatu perbuatan dapat saja tidak dapat diatur oleh KUHP, namun hukum adat dapat menjadi dasar untuk pemidanaan. Contoh yang 

pertama yaitu  masalah  seorang terdakwa yang mengerjakan tanah adat 

tanpa izin yang berhak, dihukum melanggar hukum adat Karo Njurmak. Contoh yang kedua terjadi di Bali: perjaka A dan gadis B melakukan hubungan badan atas dasar suka sama suka. Saat B hamil dan 

A ternyata tidak bersedia mengawini, maka dipidana 3 bulan sebab  

pelanggaran delik adat “logika sanggrahaAda pula putusan pengadilan yang menafsirkan ketentuan Pasal 

284 KUHP yang mensyaratkan tunduk kepada Pasal 27 BW dikembangkan artinya sesuai dengan perkembangan warga . Seorang 

laki-laki beragama Islam yang menyetubuhi adik ipar, dihukum sebab  

melakukan perbuatan “sumbang” menurut Pasal 284 KUHP.

Cara pengadilan menafsirkan suatu peraturan untuk diterapkan 

dalam sebuah masalah  konkret acap kali berkaitan dengan pengaruhnya 

terhadap pembangunan, khususnya iklim investasi. Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa perjanjian pinjaman lepas pantai 

(“off-share loan”) tidak dengan sendirinya batal walaupun lupa dilaporkan kepada pemerintah.228 Pemilik modal sebab nya tanpa raguragu meminjamkan uangnya kepada pengusaha di negara kita . Dalam 

putusan lain, pengadilan menolak dimasukkannya bunga yang sedang 

“berjalan” ke dalam “Grosse Akte.” Akibatnya, investor menjadi cemas tentang jaminan pembayaran bunga mengingat bahwa bunga 

baginya yaitu  sumber keuntungan. Dalam masalah  lain, MA menolak 

surat pengakuan utang yang dibuat sebagai “Grosse Akta” antara lain 

sebab  “jumlah utang yaitu  sangat besar sehingga berdasar  kepatuhan dan keadilan, pihak yang berutang harus diberi kesempatan untuk membela diri dalam bentuk suatu gugatan biasa.” Pertimbangan 

nilai budaya MA agar debitur diberi kesempatan untuk membela diri 

memang tepat, namun ini mungkin dapat dialihkan kepada sistem 

hukum biasanya yang menjamin setiap orang untuk membela 

diri tanpa mengganggu keampuhan pranata “Grosse Akta” itu sendiri.

Pertimbangan perlindungan terhadap tiap-tiap pihak dalam perjanjian kredit juga menjadi perhatian MA. Dalam beberapa perkara, 

MA telah memberi  perlindungan kepastian hukum bagi kreditor 

perbankan. Masalah jumlah utang diperhatikan untuk tidak merugikan debitur dan dengan mempertimbangkan aspek formal pembuatan 

perjanjian, hakim menyatakan perjanjian kredit itu tidak sah dan tidak mengikat kedua belah pihak. Pengadilan juga memandang penting 

peranan akuntan publik untuk turut berperan dalam menerapkan 

aspek kepastian hukum dalam penentuan jumlah tagihan kredit perbankan. Demi keadilan, MA menerima “tanggung jawab tanpa kesalahan”, yaitu adil jika risiko yang timbul akibat kesalahan bersama ditanggung secara bersama. Selain itu, MA membuka peluang campur 

tangan hakim dalam perjanjian untuk memastikan bahwa perjanjian 

dibuat dan dilaksanakan secara jujur dan adil. Dalam hal kebebasan berkontrak, MA mengakui bahwa implementasi asas itu mencakup 

pula hak untuk mencantumkan klausula penghukuman bilamana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi. Campur tangan hakim ini  termasuk pula “menentukan jumlah besaran utang berdasar  

rasa keadilan.”

Sesudah reformasi UU Kepailitan, ada  pula beberapa Putusan 

Mahkamah Agung yang berharga dalam memberi  pedoman dalam 

penyelesain perkara kepailitan. Menurut MA, “pembayaran utang selama proses kepailitan dapat dilakukan untuk menghindari minimal 2 

kreditur sebagai syarat pailit.” Selanjutnya, MA mempertegas pengertian utang ke dalam 2 bentuk, yaitu sisa nilai pekerjaan dan segala 

bentuk kewajiban debitur yang dapat dinilai dengan uang.

Sumbangan MA dalam perkembangan perikatan bisnis juga tidak 

dapat dikesampingkan. Dalam praktik, MA telah mendalilkan bahwa 

“hubungan sewa-menyewa tidak dapat diwariskan.” Dalam rangka 

menghormati tradisi hukum, maka MA menetapkan “pemutusan hubungan sewa-menyewa harus mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat” dan “pemutusan hubungan 

sewa-menyewa dalam suasana hukum adat lebih dititikberatkan pada aspek kepatutan, dalam ini  perlindungan hukum bagi pemilik tanah/bangunan.” Mengikuti undang-undang, MA merumuskan bahwa “dalam hal perjanjian sewa-menyewa itu tanpa batasan waktu, dinyatakan berakhir dalam 3 tahun.”

Untuk mengikuti perkembangan keadaan MA kadang-kadang menolak memberlakukan suatu norma hukum atas sebuah perkara. Sebagai contoh, MA memutuskan bahwa “sengketa sewa-menyewa yaitu  kewenangan Pengadilan Negeri.” Sengketa ini berkaitan dengan 

penerapan aspek kepastian hukum dan aspek keadilan dengan dasar 

perlindungan bahwa pihak yang menyewakan memerlukan perumahan itu untuk dipakai  berdasar  pertimbangan ekonomis dan keadilan. Menurut PP No. 49/1965, penyelesaian sengketa yaitu  

wewenang Kepala Kantor Urusan Perumuhan. namun  dengan 

berlakunya PP No. 55/1981, wewenang itu beralih ke pengadilan negeri. Dalam kedua putusan ini  MA secara tidak langsung melakukan 

pengujian norma hukum terhadap PP No. 49/1965, sebab pembentukan Kantor Urusan Perumahan sebagai suatu pengadilan khusus perumahan tidak dapat dibenarkan sebab  UUD 1945 mengharuskan hal 

itu harus ditetapkan dengan UU. 

Namun demikian, di dalam praktik, putusan terdahulu tidak diikuti dalam memeriksa dan memutus perkara sejenis. Dalam suatu perkara, MA menyatakan bahwa “sewa tidak hapus dengan meninggalnya 

salah satu pihak.” Putusan ini tidak mengikuti putusan terdahulu 

bahwa “dengan meninggalnya salah satu pihak maka perjanjian sewamenyewa gugur demi hukum.”

Pengadilan dalam masalah  tertentu harus menghadapi fakta  di 

mana peristiwa hukum yang dirumuskan berlansung pada saat ketentuan baru diberlakukan. Sebagai contoh, sebab  perkawinan dilangsungkan sebelum UU Perkawinan 1974 berlaku secara efektif, maka 

berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam ini  

yaitu  ketentuan-ketentuan perkawinan menurut BW sekalipun yang 

bersangkutan beragama Islam.247 Dalam masalah  lain, menurut ketentu-an Pasal 72 HOCI peralihan agama tidak memicu batalnya/gugurnya perkawinan, maka berdasar  Pasal 66 UU Perkawinan 1974 

jo. Pasal 47 PP No. 9/1975, ketentuan Pasal 72 HOCI tadi masih berlaku, 

sebab  ini  belum diatur dalam UU Perkawinan yang baru dan Peraturan Pemerintah.248 Selanjutnya, dengan tidak diaturnya perkawinan 

antar-agama di dalam UU Perkawinan 1974, sekalipun ada UU zaman 

colonial yang telah mengatur, namun ketentuan itu tidak dapat diberlakukan sebab  adanya perbedaan prinsip dan falsafah.

Menarik pula mengamati, terutama dalam tahap awal operasionalisasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memberi  kepastian hukum mengenai kepemilikan individu, khususnya tanah. Sebelum dibentuk PTUN, tidak ada usaha  hukum yang tegas guna melawan 

penolakan Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan, mengalihkan, atau membatalkan sertifikat. sesudah  terbentuknya PTUN, 

tindakan hukum ini dapat dimintakan kontrol ke pengadilan, namun 

tetap saja memicu  kekaburan mengenai batas-batas kontrol itu 

berhadapan dengan pengadilan perdata. ini  bisa ditunjuk dalam 

hak. Pertama, PTUN sering kali mengabaikan putusan pengadilan perdata. Kedua, dalam hal perkara tidak ada gugatan perdata, maka sering 

kali PTUN menempatkan dirinya sebagai pengadilan perdata. Ketiga, 

PTUN melengkapi putusan pengadilan perdata.

Untuk persoalan yang pertama dapat ditunjuk dua putusan, yaitu 

perkara Yahya vs. Kepala Kantor Pertanahan Palembang. Akar perkara 

yaitu  penjualan sebidang tanah oleh penjual yang tidak berhak. sesudah  menyadari cacat ini, maka Badan Pertanahan Nasional menolak 

memberi  sertifikat kepada pembeli, yang telah membangun rumah 

dan bengkel di atas tanah itu. Pembeli lantas menggugat pemilik asal, 

namun  mental di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, dan Peninjauan Kembali. sesudah  usaha  ini, Pengadilan Negeri Palembang memerintahkan agar rumah dan bengkel ini  dibongkar. Namun pembeli 

tetap menolak dan mengajukan gugatan ke PTUN terkait sertifikat kepemilikan. Pengadilan lalu  mengabulkan gugatan ini , namun 

dengan mengabaikan batas kedaluwarsa pengajuan gugatan.Prosedur serupa ditemukan dalam Putusan PTUN Semarang dalam perkara Soedarti dan Subroto vs. Kepala Kantor Pertanahan Semarang,251 yaitu bahwa mereka melampirkan kesimpulan baru menurut 

fakta-fakta yang dipertimbangkan oleh pengadilan perdata. Dalam 

putusan pengadilan perdata, penggugat hanya berhak mendapatkan 

ganti kerugian dalam bentuk uang, namun pengadilan memberi  

eksekusi riil, yaitu memerintahkan Badan Pertanahan Nasional membatalkan sertifikat pihak yang kalah dalam perkara perdata dan menerbitkan sertifikat baru untuk penggugat.

Untuk permasalahan yang kedua, yaitu dalam hal tidak ada putusan perdata mengenai kepemilikan, maka PTUN mengambil peran 

sebagai pengadilan perdata. Dalam perkara Tjokropranolo vs. Kepala 

Kantor Sewa Tanah Jakarta Utara, PTUN Jakarta secara cermat memeriksa perjanjian jual beli dan kerumitan kepemilikan yang melandasi 

penolakan tergugat untuk memberi  sertifikat kepada penggugat. 

Penolakan ini terjadi sesudah  ada intervensi camat atas nama para 

pengguna lahan. lalu  PTUN menyatakan menolak gugatan. 

Pengadilan banding dan Mahkamah Agung melakukan tindakan serupa namun  dengan konklusi yang berbeda dengan PTUN. Pengadilan 

banding mengabulkan sementara Mahkamah Agung menolak.

Untuk persoalan di mana PTUN melengkapi putusan pengadilan 

perdata, dapat ditunjuk antara lain dalam perkara Ratnaningsih vs. 

Kepala Kantor Pertanahan Bekasi,252 di mana PTUN Bandung memulihkan kesalahpahaman anatara ketua Pengadilan Negeri Garut dan 

tergugat. Dalam perkara ini, tergugat lalai mencatat penyitaan sebuah 

rumah yang hendak dilelang secara legal pada saat yang sama, namun 

sebab  penyitaan ini belum dicatat, tergugat memberi  sertifikat 

kepada pembeli. Untuk itu, PTUN tidak mengabulkan gugatan untuk 

mendapatkan sertifikat, namun memerintahkan tergugat untuk membatalkan sertifikat pembeli dan mengembalikan ke keadaan semula. 

Untuk mendapatkan putusan tentang masalah kepemilikan, maka 

penggugat dirujukkan ke pengadilan perdata.E. masalah  

Pada bulan Oktober 2013 di media terbaca berita unjuk rasa dokter 

terhadap kolega yang diputus bersalah oleh MA sebab  memicu 

kematian Julia Fransiska Makatey, April 2010.

Putusan hakim kasasi yang dipimpin hakim agung Artidjo Alkostar 

dengan menjatuhkan pidana terhadap tiga dokter ternyata memicu  aksi solidaritas oleh ribuan dokter dengan turun ke jalan (unjuk 

rasa) di Jakarta dan sejumlah daerah. Dalam ini , MA memvonis 3 

dokter Rumah Sakit Prof. Kandou, Manado, dengan hukuman 10 bulan penjara pada 18 September 2012. Salah satu pertimbangan hukum 

MA, ketiga dokter itu melakukan “malapraktik” dalam menangani Julia 

Fransiska Maketey yang hendak melahirkan pada 10 April 2010, yang 

akhirnya meninggal dunia.

masalah  yang menimpa dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani, bersama 

Hendry Simanjuntak dan Hendy Siagian, mengenyakkan warga , 

bukan saja sebab  munculnya kontroversi medikolegal, melainkan sebab  tingginya kadar emosi yang menyertai. Menyusul unjuk rasa, ada 

pelayanan rumah sakit yang terganggu, ada yang biasa saja.

Kita bisa melihat argumentasi tiap-tiap pihak, dalam ini  yang 

tertuang dalam pertimbangan kasasi MA dan peninjauan kembali perkara. Argumen dari dokter kita dengarkan. Seperti disampaikan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, dokter sudah berusaha  menyelamatkan 

pasien. Dokter Ayu diputus bebas di Pengadilan Negeri Manado.

Para dokter menilai Putusan Mahkamah Agung yaitu  wujud 

kriminalisasi dokter. Banyak pula dikemukakan tambahan penjelasan 

teknis kedokteran, seperti Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran negara kita  (MKDKI) Ali Baziad dan Staf Ahli Menteri Kesehatan 

Bidang Medikolegal Budi Sampurna. Penjelasan itu, antara lain, (jika 

ada perkara kedokteran dibawa) di pengadilan pidana, seharusnya 

(pengadilan) mempertimbangkan saksi ahli.

Hakim Agung Artidjo Alkostar berpendapat, tidak ada satu profesi pun yang boleh di atas hukum. Artidjo bersama Dudu Duswara dan 

Sofyan Sitompoel berpendapat berdasar  fakta yang terungkap di 

persidangan, hakim berkesimpulan ada kelalaian yang memicu 

orang lain meninggal. Falsafah lain yang dikemukakan kalangan dokter ialah tidak ada dokter yang berniat membunuh pasiennya. Pada sisi lain, kita masih sering mendengar komentar terhadap dokter. Ada yang 

melayani ala kadarnya, kurang berempati, dan—seperti disinggung harian ini—komunikasi dengan pasien tidak cukup baik.

namun  juga bisa muncul pertanyaan: apakah dokter tidak bisa 

dipidanakan jika dalam melaksanakan profesinya melanggar prosedur 

dalam penanganan seorang pasien sebagaimana dimaksud dalam UU 

No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, dan Kode Etik Kedokteran? Tulisan ini tidak akan terlalu jauh 

menelisik posisi malapraktik dan risiko hukumnya yang sudah tertera 

dalam Putusan Mahkamah Agung. Namun ada pertanyaan lain yang 

juga patut dicermati, selain memahami solidaritas para dokter. Misalnya, apakah pasien juga butuh keadilan? Apakah pelayanan kesehatan 

yang mestinya juga berkeadilan buat pasien dan semuanya, namun  banyak yang tidak terpenuhi lantaran para dokter meninggalkan tugas.

Dokter yaitu  profesi luhur dan terhormat. Dalam sejarah, seorang dokter digambarkan setengah dewa dan setengah manusia. Banyak yang berminat menjadi dokter. Banyak anak jika ditanya, bercitacita menjadi dokter. Namun tak semua anak yang bercita-cita menjadi 

dokter bisa menjadi dokter. Untuk menjadi dokter tidak cukup hanya 

mengandalkan kekayaan. Prasyarat kecerdasan, niat luhur menolong 

sesama, ketekunan, ketelatenan, dan keuletan harus dipenuhi.

Pendek kata, dokter yaitu  manusia pilihan di atas rata-rata warga  pada biasanya . Mereka memiliki jiwa pengabdian dan disumpah untuk selalu mendahulukan kepentingan pasien atau warga .

Oleh sebab itu, dapatkah diterima secara etis dokter melakukan 

pemogokan? Tentu jawabannya sangat dipengaruhi sudut pandang, 

posisi, konteks, dan tujuan mogok itu sendiri. Dokter yang kebetulan 

istrinya sedang bersalin yang telah pembukaan lengkap atau siap melahirkan tentu tak setuju jika dokter-dokter kandungan seluruh negara kita  mogok. Seorang pejabat dan direktur rumah sakit yang bertanggung jawab menjamin layanan kesehatan warga  berjalan lancar 

tentu akan merasa prihatin jika dokter kandungan mogok, apalagi secara nasional.

Bisa dimengerti jika Kementerian Kesehatan membuat surat edaran ke semua kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit. Surat 

edaran ini  terkait dengan rencana aksi solidaritas terhadap dr. 

Dewa Ayu Sasiary Prawani, Sp.O.G. dan kawan-kawan yang isinya ada tiga hal. Pertama, agar semua tenaga kesehatan di rumah sakit mendukung dengan memakai pita hitam di lengan kanan. Kedua, melakukan doa bersama untuk kesehatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, 

kesembuhan pasien, serta keamanan dokter negara kita  dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, memerintahkan agar pelayanan berlangsung 

seperti biasa dan pasien terlayani dengan baik.

Seorang profesor di fakultas kedokteran akan heran dan menanyakan mengapa para dokter mantan anak didiknya mogok, padahal 

sang profesor tak pernah sekalipun mengajari mogok, apalagi strategi 

dan teknik mogok. Lantas mengapa dokter mogok? Penulis mencoba 

memahami para dokter yang akan melakukan mogok untuk istilah aksi 

solidaritas. Meski penulis amat yakin, dokter tidak akan mogok, kecuali 

ada alasan kuat untuk itu.

Para dokter kandungan yang mogok khawatir mereka bisa mengalami risiko ditahan atau dianggap lalai atau melakukan malapraktik meskipun sudah menjalankan pengobatan sesuai standar praktik 

kedokteran, jika pasien meninggal. Mereka tahu persis, meski sudah 

memberi  layanan sesuai standar praktik kedokteran, namun  mereka 

yakin tidak bisa menjamin hasil proses layanan yang diberikan. Apalagi 

menyangkut nyawa dengan kondisi pasien yang parah.

Mereka ingin dalam menjalankan profesinya bisa aman dan terjamin dalam berbuat maksimal untuk menolong pasien terutama dalam 

keadaan emergency yang belum tentu berhasil. Mereka tidak ingin masalah  sama menjadi preseden terulangnya kejadian serupa. Jelas mereka 

ingin didengar warga  bahwa mereka telah menolong banyak pasien dan berhasil, namun  hampir tidak pernah diberitakan. Sekali pasien meninggal yang belum tentu diakibatkan oleh tangan dokter, sering 

dokter sudah divonis lalai atau melakukan malapraktik. Seakan-akan 

semua perjuangan dan kebaikan berbuat maksimal untuk kebaikan 

pasien hilang dan tenggelam.

Tentu dari sekian banyak dokter, ada yang lebih dipengaruhi konsumerisme dan tuntutan terkait dengan status dokter. Ada dokter yang 

kurang kompetensi, keterampilan, dan pengalamannya sehingga pasien merasa dirugikan. Ada mekanisme tertentu yang sudah diatur agar 

warga  dapat mempertanyakan apakah seorang dokter melanggar 

etika, melakukan kelalaian, atau malapraktik. Tidak perlu langsung 

aparat penegak hukum, namun  melalui Majelis Kehormatan Disiplin 

Kedokteran negara kita . Dengan mekanisme ini, semua akan diuntung-kan dan semua tidak dirugikan.

Pada zaman terbuka, semua soal bisa diverifikasi, termasuk kedokteran. Di sini, peran MKDKI sentral untuk menentukan ada tidaknya 

kesalahan dokter dalam menerapkan disiplin ilmu dan menetapkan 

sanksi disiplin. Kita memahami, sejumlah profesi, misalnya pilot dan 

wartawan, memiliki kode tata laku profesi yang bisa diterapkan manakala ada pelanggaran. Dahulu kita mendengar protes saat pilot diadili. 

Sejumlah pihak berpandangan, tidak ada profesi yang imun terhadap 

sanksi, termasuk sanksi hukum.

Demikian sekali putusan pengadilan ditetapkan, sekali itu pula 

akan mengundang komentar yang riuh. Putusan pengadilan di Dhaka, 

Banglades, sangat berani dan fenomenal. Dalam sehari, 6 November 

2013, pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap 152 orang. 

Pengadilan juga memutuskan, 161 orang dihukum penjara seumur hidup, 256 orang dihukum dengan variasi hukuman antara 3 tahun dan 

10 tahun penjara, serta 277 orang dibebaskan.

Mereka didakwa terlibat dalam pemberontakan pada 2009. Pemberontakan yang dilakukan para anggota Border Guards Bangladesh, 

pasukan paramiliter yang bertugas menjaga perbatasan, melibatkan 

6.000 tentara. Pemberontakan itu menewaskan 74 orang, termasuk 57 

tentara.

Pemberontakan bermula dari tuntutan para penjaga perbatasan 

agar gaji mereka dinaikkan. Mereka merasa gaji dan perlakuan yang mereka terima sangat rendah, tidak layak. Mereka menuntut gaji mereka 

disetarakan dengan tentara yang menjalankan misi perdamaian PBB.

namun  keputusan pengadilan yang dijatuhkan hari Selasa kemarin itu dikritik kelompok hak asasi manusia. Mereka menyatakan, 

persidangan ini  tidak kredibel. Selain itu, mereka juga menyatakan, ratusan terdakwa ditempatkan di satu ruangan di dalam sidang.

Para terdakwa, menurut kelompok hak asasi manusia, juga tidak 

memperoleh akses mendapatkan pembela. Kalaupun memperoleh akses, juga sangat terbatas. Yang lebih menarik lagi, menurut mereka, ada 

paling kurang 47 tersangka meninggal dalam tahanan.

Pengadilan, terutama keputusan pengadilan itu, menarik perhatian. Putusan memang sudah dijatuhkan. Namun yang menjadi catatan 

para pembela hak asasi manusia yaitu  pengadilan tidak mampu menemukan penyebab utama pemberontakan sekaligus otak pemberontakan ini . Bahkan Presiden Bangladesh Institute of Peace and Se-curity Studies Mayjen (Purn) ANM Muniruzzaman mengatakan, orang 

yang benar-benar melakukan kejahatan masih bebas dan cerita yang 

sesungguhnya belum jelas.

Sepertinya, sejarah negeri berpenduduk 160 juta di anak benua 

yang tergolong miskin itu selalu berulang. Kudeta tahun 1981 terhadap 

penguasa militer Jenderal Ziaur Rahman dan kudeta tahun 1977 juga 

tak terungkap sepenuhnya. Siapa sesungguhnya otak kudeta ini . 

Sekadar catatan, Banglades sudah menghadapi 21 kudeta.

fakta  semacam itu memunculkan kekhawatiran bahwa putusan pengadilan semacam itu, meski sangat tegas dan fenomenal, 

menyisakan kecurigaan: jangan-jangan ada warna politik, kepentingan 

politik dalam pengadilan itu. Itu sebab  pada Januari 2014 mendatang 

Bangladesh akan menggelar pemilu, untuk memilih perdana menteri. Sulit memang untuk melepaskan kecurigaan semacam itu di negara 

yang menempatkan politik sebagai panglima dan segala cara bisa dipakai  untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan.

Seperti diberitakan, Tommy Hindratno, pegawai Direktorat Pajak, 

diperberat hukumannya oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar; dari 3 tahun 

6 bulan menjadi 10 tahun penjara. MA juga menghukum Zen Umar, 

Direktur Utama PT Terang Kita atau PT Tranka Kabel, dari semula 5 

tahun menjadi 15 tahun penjara.

Sejak ditetapkan sebagai kejahatan yang luar biasa, tindak pidana 

korupsi seharusnya memang ditangani secara luar biasa pula, baik oleh 

polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pewarga an, maupun oleh 

advokat dan adresat hukum warga . Enam komponen penegakan 

hukum ini  mesti bahu-membahu dalam pemberantasan korupsi 

melalui empat komponen penegakannya: komponen substansi (UU); 

struktur (kelembagaan); kultur hukum; serta kepemimpinan.

Pengadilan selama ini telah banyak berubah filosofinya, dari benteng terakhir pencarian keadilan menjadi benteng terakhir pencarian 

siapa yang menang dan kalah. Apa yang kurang dalam hal penyediaan 

UU dan struktur penegakan hukum kita? Semua telah tersedia, namun  

mengapa keadilan yang dicita-citakan tidak kunjung terwujud?

Ada dua hal penyebabnya: kultur hukum aparat penegak hukum, khususnya hakim, dan kepemimpinannya. Dua ini  menjadi bahan 

bakar hukum itu dapat bekerja dengan baik atau tidak. Untuk Putusan Mahkamah Agung atas masalah  Hindratno dan Zen Umar jelas sangat 

kental dipengaruhi faktor kultur hukum hakim dan kepemimpinan 

Artidjo sebagai Ketua Majelis Kasasi MA yang menangani perkara ini. 

Putusan Artidjo seolah hendak menjawab bahwa masih ada hakim MA 

yang “hidup” hati nuraninya, sesudah  beberapa waktu lalu ada hakim 

MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas perkara Sudjiono Timan yang berada dalam status buronan.

Kultur hukum hakim sangat berpengaruh dalam kegiatan pemeriksaan sekaligus dalam penyusunan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan putusan. Hakim yang tidak responsif 

terhadap adanya krisis dalam tindak pidana korupsi akan mengalami 

conflict of interest, bahkan terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan lain di 

luar dirinya.

Namun kultur hukum saja tidak akan cukup membingkai karakter hakim-hakim untuk progresif dalam memutus perkara. Persoalan 

kepemimpinan juga perlu dipertimbangkan. Selama ini masih banyak 

hakim yang merasa masa bodoh dengan kreativitas dalam memutus 

perkara, apalagi berwatak progresif.

Dalam ini  perlu didorong terus semangat agar hakim mau melakukan tindakan kreatif dan progresif dalam menangani tindak pidana yang memang sudah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa seperti 

tindak pidana korupsi. Siapa yang menjadi kunci pendorong itu kalau 

bukan ketua MA dan juga ketua KY tempat para hakim bernaung secara 

institusional.

Para hakim tak boleh sekadar jadi corong UU (la bouche de la loi) 

dan tradisi konvensional yang menghambat kreativitas dalam mewujudkan keadilan. Bukankah keadilan itu mesti diutamakan dibandingkan  

kepastian hukum, seperti yang dikatakan oleh penggagasnya, Gustav 

Radbruch?

Dalam penanganan masalah -masalah  hukum di negeri yang serba plural 

seperti negara kita  ini, termasuk masalah  korupsi, tampaknya tidak cukup 

bagi hakim seperti Artidjo hanya memakai  hukum negara (state 

law) sebagai bahan dasar utama untuk mengonstruksi penalaran hukum aparat penegak hukum. Dibutuhkan kerja keras untuk mengikutsertakan faset-faset hukum, selain faset hukum perundang-undangan.

Mengapa tidak banyak putusan hakim bernilai keadilan tinggi dan luhur? Malah sebaliknya, ada begitu banyak yang buruk sebab  cacat 

integritas dan berdampak merugikan orang banyak. Ada banyak dugaan bahwa hakim di negara kita  masih memegang kuat adagium: “Hakim 

yaitu  mulut undang-undang.” Diadopsi dari hukum Belanda, ini  

dipercaya sebagai konsekuensi sistem hukum kodifikasi (Kontinental). 

Inilah penyebab “kemandekan” hukum kita. Hakim tidak berani melakukan terobosan saat  undang-undang tidak lagi menampung rasa 

keadilan warga . Atas nama teks undang-undang, hakim lebih mementingkan terpenuhinya standar dan prosedur.

Kurang disadari para hakim bahwa keadilan hukum tidak identik 

dengan keadilan substansial. Keadilan hukum “sekadar” memenuhi 

standar dan prosedur, sedangkan keadilan substansial yaitu  terpenuhinya rasa keadilan warga . Logika keadilan hukum berpotensi 

memunculkan korban hukum, terutama orang miskin yang melakukan 

kriminal kecil. Sangat mudah membuktikan “kejahatan” orang miskin 

hanya dengan mencocokkan hasil penyidikan polisi, tuduhan jaksa, 

tersedianya barang bukti, dan bunyi undang-undang.

Sebaliknya pembuktian materiil dan terpenuhinya standar dan 

prosedur hukum itu bisa sangat manipulatif, jika  dimuati kepentingan dan uang. Terlalu banyak contoh tindakan korupsi, yang tidak 

bisa dihukum sebab  dalih tidak terpenuhinya unsur kejahatan. Padahal perbuatan korupsi dalam realitas jauh lebih luas cakupannya 

dibandingkan  unsur yang didefinisikan dalam UU No. 31/1999, yaitu “perbuatan menguntungkan diri sendiri/kelompok, penyalahgunaan kekuasaan, dan ada kerugian negara”. sebab  sempitnya definisi, hanya masalah  berskala besar, itu pun berkat keberanian Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), korupsi dapat dibongkar.

Korban hukum berikutnya yaitu  mereka yang tidak punya kuasa dan dikalahkan di pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

atas masalah  pilkada yang lalu  terbukti cacat sekalipun dianggap 

harus tetap dijalankan sebab  yaitu  putusan final. Padahal, sudah jelas merugikan warga  luas dan membodohi akal sehat.

Pada masa kini, adagium “hakim sebagai mulut undang-undang” 

sudah ditinggalkan, bahkan di negara dengan sistem hukum Kontinental sekalipun, seperti Belanda, yang akar hukumnya sama dengan 

hukum kita. Sekarang di Belanda, putusan hakim semakin dianggap 

sebagai sumber hukum yang penting. maka , terjadi pertemuan yang semakin dekat antara sistem common law dan Kontinental. Sangat disadari bahwa hakim itu memiliki kedudukan strategis sebagai 

pembuat hukum kedua (secondary legislature), sesudah  parlemen (primary legislature). Hakim berkesempatan emas membuat hukum baru 

melalui putusan-putusannya, apalagi saat hukum tidak memadai.

Sorotan warga  terhadap hakim sangat tajam sebab  kinerja 

hakim yang lemah. Namun tidak sepenuhnya hakim salah sebab  di 

samping problem paradigmatis di atas, hakim juga diposisikan secara 

keliru oleh hukum kita. Amendemen ketiga UUD 1945 menyerahkan 

kekuasaan kehakiman sepenuhnya kepada lembaga Mahkamah Agung 

(MA) dan badan peradilan di bawahnya (Pasal 24 ayat 1 dan 2), dikuatkan SEMA 2005. Kemandirian hakim secara individual tidak diatur 

tegas, padahal hakim membutuhkannya dalam menjalankan fungsi 

yudisial. 

Posisi ini melahirkan relasi atasan-bawahan antara hakim dan 

ketua pengadilan, mengaburkan posisi kekuasaan kehakiman dan 

kemandirian hakim. Dalam mengadili perkara, hakim lebih mengabdi kepada kepen tingan birokrasi (atasan) dibandingkan  memberi putusan 

sesuai dengan keyakinan keadilannya. Hakim takut dinilai oleh atasan 

dan Komisi Yudisial (KY). Tentu ada banyak hakim baik dan progresif, 

namun  mereka tidak berdaya. Apalagi reformasi birokrasi yang menggabungkan urusan administrasi dan yudisial di bawah satu atap MA; 

tidak sepenuhnya berhasil. MA hanya menggantikan tirani kekuasaan 

pemerintah (Kemenkumham), terutama dalam menentukan mutasi 

dan promosi hakim.

saat  ketidakpercayaan warga  kepada hakim semakin memuncak seperti saat ini, muncul usaha  menghidupkan kembali kewenangan pengawasan eksternal KY terhadap hakim, yang pernah dicabut 

MK. Barangkali inisiatif ini akan terhadang oleh klausul tentang putusan MK yaitu  final. Namun jika  interpretasi terhadap ketentuan ini 

tidak steril dari realitas, dapat saja dicarikan strategi hukumnya.

Pertanyaan selanjutnya yaitu  bagaimana transparansi dan akuntabilitas KY sehingga kita bisa percaya bahwa mereka mampu melakukan fungsinya? Harus dapat dipastikan bahwa komisioner KY yaitu  

mereka yang memiliki karakter negarawan, berintegritas, serta berpengetahuan luas tentang instrumen hukum dan hak asasi manusia, termasuk perempuan.

Tidak kalah pentingnya yaitu  keberanian menyuarakan penyimpangan hakim agar putusan dapat dipertanggungjawabkan kepada hu-kum dan publik pencari keadilan. Sebaliknya, KY juga harus memiliki 

mekanisme untuk mengapresiasi hakim yang jujur dan bermartabat 

sebab merekalah yang menjadi benteng terakhir penjaga keadilan.

jika  kultur hukum hakim dan kepemimpinan di MA dan KY kurang mendukung kreativitas dan progresivitas hakim dalam memutus 

perkara, masih adakah harapan menghadirkan keadilan kepada warga ? Tentu masih ada, yakni melalui reformasi pendidikan tinggi 

hukum (PTH). ini  perlu ditawarkan sebagai solusi mengingat PTH 

sebagai ibu asuh bagi para hakim. Mereka digodok dan dilahirkan dari 

PTH ini.

Selama ini PTH kita cenderung mengajarkan hukum hanya dalam 

satu faset, yaitu faset UU yang sebenarnya sangat kering dari aspek 

moral, ethics, dan religion sehingga keras, kaku, dan dingin layaknya 

sebuah skeleton. Tugas PTH yaitu  merohanikan ilmu hukum sehingga berwatak humanis dan progresif, yakni (1) dengan kecerdasan 

spiritualnya seorang penegak hukum, termasuk hakim, tidak terkungkung oleh peraturan jika  ternyata peraturan hukum itu justru tidak 

menghadirkan keadilan; (2) penegak hukum mau melakukan penemuan-penemuan hukum melalui pencarian makna yang lebih dalam 

dari suatu teks dan konteks hukum sehingga tidak terjebak dengan 

makna-makna gramatikal yang dangkal; dan (3) penegak hukum mau 

memiliki kepedulian dan keberpihakan terhadap rakyat, pihak-pihak 

yang lemah yang harus dijamin dan dilindungi hak-haknya.

PTH se-negara kita  mesti mau berbenah dan berubah untuk tanggap terhadap adanya krisis dalam pemberantasan korupsi. Putusanputusan progresif hanya bisa dihasilkan oleh hakim-hakim yang progresif. Hakim-hakim progresif hanya dapat dihasilkan oleh PTH yang 

progresif pula, yang tanggap terhadap ketidakcukupan hukum yang 

hanya dipandang sebagai peraturan perundang-undangan. Untuk itu, 

seharusnya mulai dirintis perubahan kurikulum PTH serta perubahan 

pola pikir para dosen, pengajar diklat profesi hukum, menuju kurikulum pendidikan progresif, tidak lagi konvensional-legal positivistik.

Sebenarnya kebutuhan terhadap pendekatan hukum alternatif bisa 

ditelusuri akarnya di sekolah hukum di negara kita , bahkan sejak masa 

awal pendidikan tinggi hukum di negara kita . Sekolah Tinggi Hukum 

(Rechtshogeschool) pertama kali didirikan di Batavia tahun 1924, dan 

sejak itu cikal-bakal wacana studi sosiolegal sudah ditemukan. ini  

bisa ditelusuri dari pemikiran salah seorang pendiri Rechtshogeschool, Paul Scholten (2005 cet. ke-2), yang juga mantan hakim dan pengacara, yang mengatakan bahwa ilmu hukum mencari pengertian tentang 

hal yang ada (het bestaande). Namun pengertian itu tidak mungkin dicapai tanpa menghubungkan hukum dengan bahan-bahan historikal 

maupun kewarga an. Kemurnian hukum dipertahankan oleh para 

sarjana hukum, padahal di dalam bahan hukum terkandung bahanbahan yang tidak murni, sehingga bila itu dipaksakan maka hanya akan 

menghasilkan bloodless phantom atau kerangka tanpa daging.

Pendapat Scholten itu berawal dari kritiknya terhadap aliran pemikiran Kelsenian, yang memperlakukan hukum seperti benda-benda 

alam. Hukum diperlakukan sebagai benda terberi yang diisolasi dari 

konteks-konteks kewarga an dan historikal. Ada jarak antara objek 

kajian dan peneliti, dan jarak itu harus dijaga ketat, atas nama prinsip 

objektivitas, netralitas dan bebas nilai.

Menurut Scholten, hukum tidak hanya terdiri dari undang-undang 

dan peraturan, namun  juga vonis-vonis hakim, perilaku hukum orangorang yang tunduk pada hukum, perjanjian-perjanjian, surat wasiat, 

termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan warga warga . Hukum bukanlah benda terberi. Menurut hemat saya, bahkan 

peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan sekalipun, 

yaitu  produk dari tawar-menawar politik, dan akan sukar untuk dipercaya bahwa hukum bisa diisolasi dari kepentingan politik dan relasi 

kuasa.

ini  sejalan dengan yang dikatakan Cotterrell saat  menjelaskan kelemahan dari positivisme hukum. Memperlakukan data hukum 

sebagai peraturan hukum semata, tidak menunjukkan representasi fenomena hukum yang dinamik. Hal itu juga tidak menunjukkan realitas 

regulasi sebagai hasil perubahan yang terus-menerus, dari interaksi 

yang kompleks antara individu dan kelompok dalam warga . Positivisme hukum mengidentifikasi data hukum sejauh mungkin melihat 

ada apa di belakang proses legislasi saat  hukum itu dirumuskan, dan 

tanpa mempertimbangkan sikap dan nilai di kalangan para pembuat 

hukum. Sepanjang hukum dapat ditemukan, tidak dirasa perlu untuk 

memahami apa yang dianggap sebagai keadilan dan ketidakadilan, kebijaksanaan, efisiensi, moral, dan signifikasi politik dari hukum. Belum 

lagi bila bicara tentang perspektif kebudayaan yang banyak digeluti 

oleh para antropolog hukum. Hukum sangatlah terkait dengan kebudayaan, bahkan mengartikan hukum sebatas hukum undang-undangyaitu  tidak realistis, sebab  hukum yaitu  dokumen antropologis 

yang hidup.

maka , menghadirkan studi (pendekatan) hukum alternatif akan memperkaya studi hukum doktriner. Di negara kita  secara 

“klasik” para sarjana hukum yang mempelajari studi alternatif ini mengembangkan disiplin ilmu dalam filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan hukum adat, dan studi gender dan hukum dalam 

15 tahun terakhir. Namun secara tidak disadari banyak di antara mereka sebenarnya juga melakukan studi sosio-legal. Mereka melakukan 

analisis kritis terhadap teks (dokumen) hukum, sambil menunjukkan 

pengalaman bekerjanya hukum dalam konstelasi yang rumit bersentuhan dengan relasi kekuasaan dalam warga . Mereka melakukan 

studi doktrinal, dan sekaligus juga studi empiris. Dalam hal melakukan 

studi empiris itu, mereka bebas lepas meminjam metode ilmu sosial 

yang luas yang ada dalam ilmu sosiologi dan antropologi modern, sejarah, ilmu politik, studi perempuan, yang metode penelitiannya juga 

terus berkembang meninggalkan metode penelitiannya yang klasik. 

Pada masa kini, kebutuhan studi sosio-legal menjadi semakin luas, 

meskipun di dunia akademik hukum pengakuan terhadapnya sebagai 

suatu “genre” baru dalam studi hukum masih sangat terbatas. 

Angelina Sondakh terdakwa masalah  korupsi suap kepengurusan 

anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian 

Pendidikan Nasional telah divonis hukuman 4,5 tahun penjara, tambah denda Rp 250 juta subsider enam bulan penjara. Putusan Pengadilan Tipikor dibacakan oleh Sudjatmiko (Ketua), Marsudin Nainggolan, Afiantara, Hendra Yosfin, dan Alexander secara bergantian dalam 

persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 

Jakarta, Kamis 10 Januari 2013. 

Adapun pasal yang dipakai  oleh Majelis Hakim Tipikor ini  

dalam putusannya yaitu  Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Putusan Majelis 

Hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang minta agar Angie 

dihukum 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam 

bulan kurungan. Jaksa memakai  memilih Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang ancaman hukumannya lebih berat, maksimal 20 tahun penjara.

Selain ada  perbedaan tuntutan hukum antara majelis hakim 

dan jaksa penuntut, juga ada  perbedaan dalam bukti uang yang 

diterima oleh Angelina Sondakh. Hakim menyebutkan Angie terbukti 

menerima uang RP 2,5 miliar dan 1.200.000 dollar Amerika atau berjumlah Rp 14,5 miliar. Jaksa penuntut menilai Angie terbukti menerima uang senilai total Rp 12,58 miliar dan 2.350.000 dollar AS sepanjang 

2010.

Majelis Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 

Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permintaan banding dari penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menguatkan putusan terhadap Angelina Sondakh. Majelis Pengadilan Tinggi 

juga mempertimbangkan majelis hakim tingkat pertama telah tepat 

dan benar menurut hakim sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan majelis banding dalam memutus perkara ini. 

namun , Vonis untuk mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh (Angie) lalu  diperberat. Mahkamah 

Agung (MA) menjatuhkan pidana 12 tahun penjara, serta denda Rp 500 

juta subsider delapan bulan kurungan Angie diganjar hukuman uang 

pengganti yang sebelumnya hukuman tidak dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Putusan ini  ditetapkan pada 

Rabu 20 November 2013. Hukuman ini  terbilang jauh lebih berat 

dari vonis majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 

Jakarta sebelumnya yang hanya 4,5 tahun penjara. 

Dalam ini , majelis kasasi menganggap Angie aktif meminta imbalan uang ataupun fee kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar tujuh persen dari nilai proyek, dan disepakati lima persen. Dan harusnya 

sudah diberikan ke terdakwa 50 persen pada saat pembahasan anggaran dan 50 persen sesudah  DIPA turun. Untuk membedakan antara Pasal 

11 dengan Pasal 12 a. Dalam ini  MA menerapkan Pasal 12 a UU 

Tindak Pidana Korupsi. 

Selain itu, mantan putri negara kita  itu pun dianggap aktif memprakarsai pertemuan untuk memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang 

kepada Haris Iskandar, sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas, dalam rangka mempermudah usaha  penggiringan anggaran di Kemdiknas. Tak hanya itu, Angie juga dianggap ikut mengajukan program 

usulan kegiatan di sejumlah Perguruan Tinggi. Beberapa kali terdakwa Angie memanggil Haris Iskandar dan Dadang Sugiarto dari Kemendiknas ke kantor DPR dan terdakwa minta memprioritaskan pemberian 

alokasi anggaran terhadap Perguruan Tinggi. 

Di samping itu, Angie juga dianggap beberapa kali melakukan komunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang, tentang tindak lanjut dan 

perkembangan dibandingkan  usaha  penggiringan anggaran dan penyerahan imbalan uang atau fee. Terdakwa lalu mendapat imbalan dari uang 

fee sebesar Rp12,580 miliar dan USD2,350 juta. Sehingga perbuatan 

terdakwa itu memenuhi unsur 12 a dalam dakwaan primair. Dalam putusan kasasi, MA juga mengkoreksi putusan Pengadilan Tipikor Jakarta 

dan Pengadilan Tinggi yang tak melihat Pasal 17 UU Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu menyebutkan selain hukuman pidana seperti dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5–14, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana 

tambahan seperti dimaksud Pasal 18, yaitu hukuman uang pengganti. 

Jadi Pasal 12A termasuk di antara Pasal 5-14, sehingga terdakwa bisa 

dijatuhi pidana uang pengganti. Jadi seolah-olah putusan Pengadilan 

Tipikor dan Pengadilan Tinggi tidak mau menjatuhkan uang pengganti 

sebab  beranggapan itu uang yang dikelola dari perguruan tinggi, bukan dari keuangan negara.

Pemidanaan yang diperberat juga terjadi dalam masalah  Djoko Susilo. Pada 19 Desember 2013, Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta 

memperberat hukuman terdakwa korupsi mantan Kepala Korps Lalu 

Lintas Polri Irjen Djoko Susilo. Selain menjatuhkan pidana pokok, hakim banding yang diketuai Roki Panjaitan dengan anggota Humuntal 

Pane, M Djoko, Amiek, dan Sudiro menjatuhkan pidana tambahan 

terhadap Djoko. Majelis banding memperberat hukuman Djoko dari 

10 tahun menjadi 18 tahun penjara, memerintahkan Djoko membayar 

uang pengganti Rp 32 miliar, merampas 47 barang bukti berupa tanah 

dan bangunan serta mobil dan uang yang dikuasai Djoko. Pidana tambahan lain yang dijatuhkan yaitu  mencabut hak politik Djoko, yakni hak memilih dan dipilih sebagai pejabat publik. Pidana tambahan 

yaitu  pasal nganggur yang belum pernah diterapkan dalam pidana 

korupsi. Kini, KPK menerapkannya.

Pidana tambahan diatur dalam KUHP dan Pasal 19 UU Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan bisa berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan serta pembayaran uang pengganti. Rasanya baru 

majelis banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengenakan pidana 

tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih Djoko sebagai pejabat publik. Majelis pertama menilai pencabutan hak politik terlalu berlebihan. Pertimbangan berbeda diambil majelis banding. Majelis 

yang diketuai Roki secara bulat bahkan mengabulkan semua tuntutan 

jaksa penuntut umum, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. 

masalah  korupsi pengadaan alat simulasi pembuatan SIM memang masalah  

besar. Dalam perjalanannya sempat terjadi perebutan menyidik antara 

KPK dan Polri sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan, masalah  simulator SIM sebaiknya ditangani KPK. KPK akhirnya menjerat Djoko Susilo dengan tindak pidana pencucian uang.

Putusan hakim banding patut diapresiasi di tengah kegeraman 

publik terhadap vonis hakim korupsi yang tidak menjerakan. Pengenaan pidana tambahan bisa saja memicu  pro dan kontra. Namun 

kita memandang biarlah pertimbangan majelis hakim banding itu diuji pada tingkat Mahkamah Agung jika Djoko tidak puas. Bahkan, kita 

berharap pertimbangan majelis hakim banding itu bisa disepakati majelis kasasi sehingga akhirnya tercipta yurisprudensi untuk pengadilan masalah  korupsi. Putusan hakim harus diarahkan untuk bukan hanya 

menegakkan hukum dan keadilan, melainkan juga seiring dan sejalan 

dengan pergolakan jiwa bangsa memerangi korupsi.

Seorang hakim di Inggris mengatakan, “Saya hukum gantung 

kamu bukan sebab  kamu mencuri kuda, melainkan agar kuda-kuda 

lain tidak dicuri.” Pertimbangan hakim Inggris itu relevan dalam putusan hakim Roki. Penjatuhan pidana tambahan terhadap Djoko justru 

dimaksudkan untuk mencegah uang negara lain dijarah untuk kepentingan pribadi penyelenggara negara. Bangsa ini membutuhkan hakim 

progresif yang mau ikut menjawab permasalahan bangsanya.

Dari beragam perspektif, putusan kasasi Angie jelas memiliki semangat yang berbeda dengan beberapa vonis korupsi yang terasa 

hambar. Bahkan, dibandingkan dengan beberapa putusan korupsi di 

tingkat kasasi yang juga ada pemberatan, vonis kasasi Angie memiliki pesan yang tegas dan jelas. sebab  itu, tak terlalu berlebihan jika 

banyak pihak memberi  apresiasi luar biasa terhadap putusan ini. 

Namun kalau dilihat secara utuh konstruksi Pasal 17 dan 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, putusan 

kasasi Angie akan memiliki lompatan luar biasa besar jikalau majelis 

hakim juga memberi  hukuman tambahan dengan mencabut hakhak tertentu Angie, misalnya, hak untuk mendapatkan remisi. Terlepas dari hal itu, mampukah semua pihak membaca pesan di balik putusan 

Angie?

Pesan pertama putusan kasasi ini, proses hukum harus mampu 

membuktikan dapat menjangkau dan mengungkap secara tuntas semua jejaring yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Angie. 

Alasannya amat sederhana, kejahatan ini terjadi tidak mungkin dilepaskan dari posisi Angie sebagai politisi di komisi yang langsung membawahkan kedua kementerian negara di atas. sebab  itu, tindakan 

penyelewengan yang dilakukan pasti tidak sendiri. Dalam batas penalaran yang wajar, tindakan Angie hampir dapat dipastikan melibatkan 

pihak lain di komisi yang bermitra dengan kedua kementerian ini . sebab  itu, agar logika penegakan hukum berjalan linear, penyidikan harus mampu menjerat pihak lain yang menjadi bagian dari jejaring Angie. Bagaimanapun, manuver Angie “menggoreng” anggaran di 

DPR sulit berjalan mulus tanpa dukungan politisi lain.

Bukan hanya kemampuan menjangkau politisi lain, proses hukum 

harus pula mampu mengendus kemungkinan keterlibatan sejumlah 

pihak di Kementerian Pendidikan Nasional serta di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebagai kejahatan yang yaitu  hasil kerja kolektif, pengaturan proyek tidak mungkin terjadi tanpa melibatkan mitra kerja di pemerintah. Alasannya sederhana, pembahasan anggaran 

di DPR, persetujuan harus diberikan pemerintah dan DPR. Pertanyaan 

mendasarnya: bisakah politisi bermain sendiri tanpa “membangun” 

mitra dengan pemerintah? 

Untuk mendukung logika di atas, saat  tahap-tahap awal penegakan hukum skandal ini, terkuak fakta keterlibatan sejumlah perguruan tinggi menerima kucuran dana dari manuver Angie. Bahkan telah 

pula diketahui, beberapa pimpinan  dari perguruan tinggi menjadi tersangka. Namun proses hukum sebagian perguruan tinggi yang pernah 

dinyatakan menerima faedah dari manuver Angie mengalami kelumpuhan total. Selain itu, penegakan hukum pun enggan menelusuri kemungkinan adanya peran sejumlah pihak di Kementerian Pendidikan 

Nasional. Hal yang sama harus pula dilakukan di Kementerian Pemuda 

dan Olahraga. 

Bukan hanya itu, penelusuran kepada pihak lain yang tidak kalah 

pentingnya dilakukan yaitu  kemungkinan keterkaitan dan peran Partai Demokrat. Sebagai salah seorang figur dengan posisi sentral dalam 

partai politik peraih suara terbesar dalam Pemilu 2009, putusan kasasi Angie seharusnya dimaknai pula sebagai amanat kepada KPK untuk 

menelusuri lebih jauh dan lebih serius kemungkinan keterlibatan Partai Demokrat dan sejumlah elitenya di tengah pusaran korupsi yang 

melibatkan Angie.

Skandal korupsi yang dilakukan Angie membuktikan satu hal: mereka yang diberikan mandat untuk mengelola negara, tanpa merasa 

takut, menggadaikan kewenangan yang diberikan kepadanya. Terkait 

dengan fakta itu, pesan berikutnya dari putusan Angie: mereka yang 

menggadaikan atau memperdagangkan kewenangan harus dijatuhi 

hukuman berat. Dengan hukuman berat, mereka yang memperoleh 

mandat yang sama harus berhitung kembali untuk menyalahgunakan 

kewenangan yang ada.

Dalam skandal Angie, mantan elite Partai Demokrat ini “menggoreng” sedemikian rupa otoritas yang dimiliki anggota DPR dalam 

penyusunan keuangan negara melalui APBN. Jamak diketahui, penyusunan APBN membuka celah terjadinya penyimpangan. Misalnya, 

Pasal 157 ayat (1) Huruf c UU No. 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD; serta Pasal 15 ayat (5) UU No. 17/2003 tentang Keuangan 

Negara menyediakan ruang bagi anggota DPR membahas RAPBN secara terperinci alias sampai Satuan 3. Bahkan, kesempatan untuk memblokir (perbintangan) anggaran dalam Pasal 71 Huruf (g) dan Pasal 156 

Huruf a, b UU No. 27/2009 potensial “digoreng” untuk memperoleh 

keuntungan pribadi.

Pesan memberi  vonis berat tidak hanya sebab  alasan mengingkari amanah rakyat, namun  juga sebab  tindakan ini  yaitu  pengingkaran serius terhadap amanah UUD 1945. Sebagai lembaga yang diberikan fungsi pengawasan, pembahasan, dan persetujuan 

dalam penyusunan RAPBN, anggota DPR harus dimaknai secara tepat. 

Salah satu pemahaman ini , peran dan keterlibatan DPR dalam 

pembahasan dan persetujuan RAPBN mesti dimaknai sebagai pintu 

masuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan keuangan negara.

Sesuai dengan pemahaman ini, saat  kesempatan ikut membahas 

dan menyetujui RAPBN dimanfaatkan sedemikian untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok, para penyusun APBN dapat dikatakan 

mengingkari secara nyata amanat konstitusi. Dalam ini , Pasal 23 

UUD 1945 secara eksplisit mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.Dalam seminar negara kita -Myanmar yang diselenggarakan Komunitas negara kita  untuk Demokrasi di Jakarta, 29 Oktober 2013, muncul 

sebuah pertanyaan yang mengundang debat yang hangat. Apakah 

masih ada alasan membela dan memajukan demokrasi kalau sebagai 

sistem politik, demokrasi di negara-negara yang dinamakan young democracies tidak sanggup mencegah korupsi dalam pemerintahan dan 

gagal juga menghentikan praktik-praktik yang melanggar HAM dalam 

warga ? 

Kita bisa menambahkan keberatan lain, misalnya mempertanyakan kemampuan demokrasi mewujudkan keadilan sosial yang lebih 

baik atau mendorong pemberantasan kemiskinan dan pengangguran. 

Dalam tulisan ini kita membatasi pertanyaan pada korupsi dan pelanggaran HAM saja. Sanggupkah demokrasi memperbaiki keadaan dalam 

hubungan dengan dua masalah ini ? Rupa-rupanya demokrasi 

tidak bisa diharapkan menghilangkan korupsi dan pelanggaran HAM 

dengan kecepatan sebuah tablet dari apotek menghilangkan sakit kepala atau sakit perut. Demokrasi yaitu  sebuah sistem besar yang 

hanya efektif kalau dia berhasil membangun mekanisme-mekanisme 

lain dalam dirinya, yang membuatnya menemukan jalan mencapai sasaran dalam kinerjanya. Ada sistem-perantara yang harus ada terlebih 

dahulu agar demokrasi dapat berfungsi dengan baik.

Korupsi, misalnya, bisa dikurangi dan bahkan dicegah kalau sudah ada tata kelola yang rapi dan tangguh dalam pemerintahan, yaitu 

tegaknya good governance. Tata kelola yang baik dalam pemerintahan 

terbangun kalau ada kombinasi yang optimal antara birokrasi yang 

bersih dan efisien dan kemauan politik dan kekuatan politik yang tecermin dalam kebijakan publik yang dapat diimplementasikan.

Tata kelola dalam pemerintahan dapat dibandingkan dengan tata 

kelola dalam perusahaan bisnis, di mana birokrasi yang bersih dan efisien dapat disejajarkan dengan administrasi dan manajemen dengan 

SOP yang jelas, sementara kemauan politik dan dukungan kekuatan 

politik dalam pemerintahan mendapat padanannya dalam struktur 

kepemimpinan perusahaan. Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Bisnis jelas tidak sama, namun  beberapa fungsinya dapat dibandingkan sekalipun hanya secara analog. Dalam arti itu public good governance dapat mengambil pelajaran dari corporate good governance

dan sebaliknya.

Birokrasi dan SOP yaitu  ibarat mesin yang hanya dapat berfungsi kalau dijalankan dengan mengikuti tuntutan mekanik mesin itu. Sebuah mobil bisa dihidupkan, lalu  dimasukkan gigi 1 atau gigi 2 dan 

diberi gas, namun  tidak akan berjalan baik kalau sopirnya menarik rem 

tangan. Tindakan ini menyalahi mekanik mesin mobil. Atas cara yang 

kurang lebih sama, birokrasi dan SOP hanya berfungsi kalau dilaksanakan dengan mengikuti tuntutan prosedur di dalamnya.

Hubungan efisiensi birokrasi dengan bersihnya birokrasi bersifat 

timbal balik. Efisiensi birokrasi menuntut bersihnya birokrasi sebagai 

syarat mutlak meskipun bukan syarat yang mencukupi, sebab  efisiensi selalu bisa ditingkatkan dengan memperbaiki dan menyederhanakan prosedur birokrasi melalui cara-cara yang lebih baru. Sebaliknya, 

birokrasi yang tidak bersih dapat dipastikan tidak akan mencapai efisiensi sebab  prosedurnya diselewengkan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan tuntutan prosedur.      

Seterusnya, kemauan politik dan kekuatan politik dalam implementasi kebijakan publik pemerintah, dan struktur kepemimpinan 

dalam perusahaan, dibutuhkan untuk memberi  sekurang-kurangnya tiga hal penting dalam implementasi kebijakan publik atau suatu 

program bisnis, yaitu sense of mission dalam menetapkan tujuan, sense 

of direction dalam menentukan arah, dan sense of commitment yang 

melahirkan motivasi yang kuat. Dalam berbagai masalah , terbanyak pemimpin politik sekarang hanya sanggup menunjuk tujuan (yang bersifat umum), seperti negara kita  2025 atau negara kita  2045, namun  tak 

dapat menunjuk arah yang harus dan bisa ditempuh, dan juga sangat 

lemah dalam memberi  motivasi untuk melewati berbagai tahapan 

yang harus dilalui.

Situasi ini dapat dipahami sebab  merumuskan tujuan yaitu  hal 

yang paling mudah untuk seorang pemimpin, sebab  tujuan sering kali 

terdiri dari impian yang bersifat normatif. Menetapkan arah lebih sulit 

sebab  mengandaikan adanya kepekaan terhadap situasi, dan wawasan tentang kemungkinan bagi kesempatan atau munculnya halangan. 

Memberi motivasi yaitu  hal yang paling sulit sebab  mengandaikan adanya kepercayaan diri seorang pemimpin (apakah dia bersih 

atau tidak, yakin atau ragu) dan adanya kepercayaan kepada orang lain 

(yang harus merasa mereka memiliki  potensi, dan potensi itu benar-benar dibutuhkan).

Seorang pemimpin yang peragu cenderung mereplikasikan keraguannya pada mereka yang dipimpinnya, sedangkan pemimpin yangterlalu yakin tentang kemampuan dan kepandaiannya cenderung gagal membentuk tim kerja yang berhasil sebab  dia tidak mampu memicu  perasaan pada warga lain bahwa mereka memiliki  potensi, dan potensi mereka dibutuhkan.

Hal yang sama berlaku juga dalam usaha menghentikan pelanggaran HAM. Sudah jelas bahwa pelanggaran HAM hanya bisa dicegah  

atau dihentikan kalau ada penegakan hukum yang mendukungnya. 

Masalah yang harus diklarifikasi ialah apakah penerapan demokrasi 

dengan sendirinya mendorong tegaknya negara hukum yang kuat? Dalam sejarah politik di berbagai tempat di dunia, segera terlihat bahwa 

penerapan demokrasi dan penegakan hukum dapat berjalan secara tidak simetris. Ini terjadi sebab  hukum dapat ditegakkan dengan baik, 

dalam negara yang kurang demokratis, tidak demokratis, dan bahkan 

dalam negara yang otoriter. Otto von Bismarck mempersatukan Jerman dan berhasil membangun negara Prusia dengan memakai  

tangan besi, sambil menerapkan semboyan yang lalu  diwariskan 

dalam seluruh birokrasi Jerman, Ordnung muss sein, yaitu semua harus 

tertib dan teratur. Lee Kuan Yew barangkali bukan seorang demokrat 

yang patut dicontoh, namun  dia sanggup membangun rule of law di Singapura.

Terlihat dari contoh-contoh ini bahwa penegakan hukum tidak 

dengan sendirinya melahirkan demokrasi sebagai produknya, sebab  

tertib hukum dapat diterapkan untuk mendukung suatu pemerintahan yang tidak selalu demokratis. Dari sisi lainnya, kita bertanya apakah 

dalam suatu warga  yang semakin demokratis, penegakan hukum 

lebih mudah dilakukan dan dapat diperkuat sedemikian rupa sehingga 

mampu