penjara 8

penjara 8

   September 13, 2023       mayatku

---

 beberapa bangunan selain dapur dan ruang masuk 

gerbang, tanpa fasilitas kunjungan, klinik kesehatan, bengkel, ruang kelas dan layanan 

lain yang diperlukan atau kalaupun ada maka pasti terbatas. sebab  populasi penjara 

terus meningkat maka jadi hal biasa mendapati ruang kelas, bengkel dan bangunan 

lainnya dan area luar ruangan diubah sebagai penampungan tambahan. Fasilitas yang 

dibangun sebagai struktur sementara sering terus dipakai  beberapa tahun kemudian. 

Beberapa fasilitas yang dipakai  sebagai penjara dibangun untuk tujuan yang agak 

berbeda atau untuk kategori tahanan yang sangat berbeda dengan mereka yang saat 

ini ditampung. Dalam beberapa hal, tidak ada modifikasi yang dibuat dan bahkan bila 

perubahan bangunan telah dilakukan, banyak fasilitas akan terus menyajikan tantangan 

yang signifikan bagi manajemen penjara.

Selama konflik atau dalam situasi paska konflik, atau sebab  bencana alam, sistem 

penjara mungkin benar-benar rusak dan akan membutuhkan pembentukan kembali. 

Akibatnya tahanan mungkin berdesakan dalam ruang kecil pada saat penangkapan 

dilakukan secara masal dan sistem peradilan pidana tidak fungsional. Selama tahap 

rekonstruksi, sementara sistem peradilan pidana dalam proses sedang dipulihkan atau 

dikembangkan, penangkapan yang sewenang-wenang dan penahanan berkepanjangan 

cenderung sering terjadi. Setiap program pembangunan penjara, terhalang oleh 

banyak tantangan, termasuk kesulitan keamanan dan logistik, tidak mungkin untuk 

mengimbangi, mengatasi masalah kepadatan yang parah dan hak asasi manusia.

Seringkali dampak kepadatan dirasakan bukan hanya sebab  kurangnya ruang 

tetapi sebab  tidak efisiennya manajemen dari ruang yang tersedia, atau aturan yang 

memberi waktu minimal diluar area penampungan.

Perencanaan perbaikan atau konstruksi penjara, faktor kunci untuk dipertimbangkan 

saat memperhitungkan perluasan kapasitas penjara dan mengurangi dampak 

kepadatan 

• Penelitian telah menunjukkan bahwa tren kejahatan saja memiliki dampak marjinal pada tingkat

penjara. Tingkat hukuman penjara dan tingkat kejahatan dapat berkembang independen satu 

sama lain. Meningkatnya kriminalitas dapat berdampak pada tingkat hukuman penjara, tapi 

tidak, dengan sendirinya, menjadi faktor utama yang meningkatkan tingkat penahanan. Cara di 

mana pemerintah merespon kejahatan yaitu kunci untuk memahami pertumbuhan dramatis 

dalam tingkat hukuman penjara di banyak negara.

Faktor sosial ekonomi dan politik 

• Akar penyebab banyak pelanggaran dapat ditemukan dalam kesenjangan sosial dan ekonomi

dan marjinalisasi sosial ekonomi para pelaku, dengan tingkat keamanan sosial dan keadilan 

sosial yang lebih tinggi terkait dengan kurangnya pemberian hukuman penjara. 

Akses terhadap keadilan

• Di banyak negara, beberapa  besar orang tidak menikmati hak-hak, faktanya, yang menjamin

akses mereka terhadap keadilan, dan menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang, 

penahanan pra-ajudikasi yang memakan waktu lama dan pengadilan yang tidak adil, dimana 

semuanya berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah tahanan, banyak di antaranya telah 

dipenjarakan sebab  kemiskinan atau kerentanan lainnya.

Penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan

• Penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan dan dalam jangka waktu lama yaitu endemik di

banyak negara, meskipun ada ketentuan hukum internasional yang membatasi penahanan 

pra-ajudikasi. ini  memiliki dampak yang dramatis pada jumlah dan komposisi populasi 

penjara di banyak negara.

Kebijakan peradilan hukum pidana 

• Kebijakan peradilan hukum pidana telah berdampak pada pertumbuhan populasi dan kepadatan

di penjara-penjara di banyak negara. Pengadilan di banyak negara saat ini lebih cenderung 

menghukum pelaku pelanggaran dengan hukuman penjara dan menjatuhkan hukuman lebih 

lama dibandingkan yang mereka berikan satu dekade yang lalu. Pelanggar non-kekerasan yang 

telah melakukan kejahatan kecil semakin berkemungkinan dipenjara, bukannya ditangani 

dengan pemberian peringatan, denda, hukuman yang ditangguhkan, atau langkah keadilan 

restoratif. Alternatif non-penahanan berbasis warga  sering diabaikan demi perampasan 

kebebasan.

Hukum narkoba dan kejahatan terkait narkoba 

• Hukum narkoba dan kebijakan penegakan hukum yang berpusat pada penjara, bahkan untuk

pelanggaran yang bersifat minor, memiliki dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya 

pada jumlah populasi penjara di seluruh dunia.

• Di banyak negara, meskipun fakta bahwa pengguna narkoba yaitu  bagian terbesar dari

populasi penjara, tetapi keberadaan perawatan dan program rehabilitasi yang memadai bagi 

mereka masih kurang.

Pemberian hukuman penjara yang tidak pantas 

• Di beberapa negara, orang dengan gangguan kesehatan mental ditahan dalam penjara,

sebab  kurangnya lembaga perawatan kesehatan mental yang memadai di warga . Di 

tempat lain, penjara dipakai  terlalu sering dalam menanggapi pelanggaran yang dilakukan 

oleh orang dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental.

• Mereka yang tak membayar denda atau hutang dipenjarakan secara otomatis di beberapa

negara memberi kontribusi kepadatan dalam penjara.

Alternatif hukuman penjara

• Dalam undang-undang banyak negara diberikan rentang alternatif yang sangat terbatas.

Akibatnya pengadilan memiliki beberapa pilihan sebagai penyelesaiannya, sesuai dengan 

tingkat keseriusan dan sifat pelanggaran.

• Seringkali masalahnya bukan undang-undang, tetapi keengganan untuk menerapkan undang￾undang yang ada. Alternatif mungkin tidak dapat dipakai  sebab : (1) kurangnya kepercayaan 

akan efektivitas mereka; (2) kurangnya infrastruktur yang diperlukan dan proses  organisasi

untuk bekerjasama antara lembaga peradilan pidana, (3) kurangnya dana, dan pelatihan staf 

untuk mengawasi, dan (4) kurangnya dukungan publik.

Rehabilitasi narapidana dan mencegah terulangnya tindak pelanggaran

• Sebagian besar anggaran sistem penjara biasanya dipakai  untuk meningkatkan keamanan,

keselamatan dan ketertiban, dengan jumlah yang tidak memadai yang tersedia untuk investasi 

dalam rehabilitasi narapidana. Tantangannya semakin parah saat penjara bertambah padat.

• Tingginya angka residivisme oleh mantan tahanan yaitu  tantangan yang signifikan di

seluruh dunia, memberi kontribusi meningkatnya hukuman penjara dan kepadatan di 

penjara.

Krisis kepadatan 

• Kadang-kadang peningkatan mendadak dalam kepadatan mungkin dialami akibat situasi

krisis saat penangkapan dilakukan secara massal dan sistem peradilan pidana lumpuh. Hal 

ini mungkin disebabkan oleh pengenalan kebijakan penegakan hukum berdasar represi, 

undang-undang darurat, yang memperluas kekuasaan dan kebebasan bertindak polisi dan 

kekuasaan polisi yang terkait dengan badan-badan pemerintah lainnya, memperluas kriteria 

yang biasanya diperlukan untuk penangkapan dan penahanan pra-ajudikasi, memperpanjang 

tahap proses hukum tertentu atau mensahkan penahanan dengan alasan administrasi.

Pelanggaran pembebasan bersyarat dini 

• Di beberapa negara penghapusan pembebasan bersyarat memiliki kontribusi yang signifikan

terhadap kepadatan di penjara. Sebagian besar yaitu sebab  pelanggaran teknis dan bukannya 

akibat dari pelanggaran baru.

Kapasitas penjara 

• Sambil membangun kapasitas penjara baru mungkin diperlukan untuk menyediakan ruang dan

standar hidup yang memadai, langkah ini tidak dapat dianggap sebagai solusi jangka panjang 

untuk masalah kepadatan dalam penjara.

saat langkah-langkah non-penahanan dan sanksi dipakai  untuk menggantikan 

hukuman penjara, langkah-langkah ini berkontribusi langsung terhadap 

pengurangan populasi penjara. Sebuah keuntungan lebih lanjut dari memakai  

alternatif hukuman penjara yaitu dapat membantu mengurangi pengulangan tindak 

pidana, dan dengan demikian membantu mengurangi populasi penjara dalam jangka 

panjang. beberapa  penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat pengulangan tindak 

pidana umumnya lebih rendah dalam kasus-masalah bagi mereka yang dijatuhi hukuman 

sanksi non-penahanan, dibandingkan dengan hukuman penjara.247 Selanjutnya, 

residivisme itu sendiri dapat memicu prospek hukuman penjara yang jauh lebih 

tinggi terhadap pelanggaran kedua atau ketiga di beberapa negara, berakibat pada siklus 

hukuman penjara dan pembebasan yang berulang. Dengan demikian, saat menilai 

dampak dari alternatif pada pengurangan populasi penjara, tingkat perbandingan 

residivisme antara pelanggar yang menjalani hukuman penjara dan mereka yang 

dikenakan sanksi warga , serta dampak akan kembali dihukum penjara di waktu 

mendatang, harus juga harus diperhitungkan, bahkan jika faktor-faktor ini sulit untuk 

diukur.

Bab ini menawarkan gambaran isu-isu kunci, termasuk keuntungan dan perangkap 

memakai  alternatif hukuman penjara, beberapa contoh sanksi non-penahanan dan 

rekomendasi untuk menjamin pelaksanaan alternatif hukuman penjara. Contoh sanksi 

non-penahanan ini dipilih atas dasar biaya yang relatif rendah, kemudahan dalam 

pelaksanaan, setidaknya beberapa rekam jejak yang terbukti mengurangi hukuman 

penjara, dan kesesuaiannya untuk dipakai  dalam lingkungan paska-konflik. Dengan 

demikian ini yaitu alternatif yang termasuk dalam Model Criminal Code, yang 

dikembangkan oleh United States Institute of Peace (USIP) bekerja sama dengan UNODC 

dan lain-lain (lihat Bibliografi). Pengalihan telah dibahas dalam bab sebelumnya. Dalam 

bab ini, referensi lebih lanjut untuk pengalihan dibuat dalam kaitannya dengan kategori 

khusus, pada sub bab 6.

Untuk penelitian yang lebih menyeluruh dari topik ini, silakan lihat UNODC 

Handbook Handbook on Basic Principles and Best Practices in implementing Alternatives to 

Imprisonment248 dan UNODC Handbook on Restorative Justice Programmes.

249

1. Tinjauan

Aturan Standar Minimum PBB untuk Langkah Non-penahanan (Aturan Tokyo) mendorong 

pemakaian alternatif untuk penahanan dan hukuman penjara, sebagai langkah untuk 

mengurangi kepadatan dan untuk memenuhi kebutuhan reintegrasi sosial yang lebih efektif bagi para pelaku kejahatan di warga . Aturan ini merekomendasikan 

ketersediaan berbagai sanksi non-penahanan dalam undang-undang pidana, cocok 

untuk berbagai jenis pelanggaran, dan berlaku untuk perkara individu masing-masing 

pelaku.250 Ketersediaan berbagai sanksi non-penahanan jelas diperlukan sebagai 

langkah pertama menuju peningkatan pemakaian alternatif hukuman penjara pada 

kenyataannya .

Sanksi non-penahanan bisa mencakup:

• Denda: Pelaku kejahatan diperintahkan untuk membayar denda yang ditentukan 

oleh pengadilan. 

• Penangguhan hukuman (dengan atau tanpa pengawasan):251 Hukuman yang 

dijatuhkan sesudah  keputusan formal tindak pidana dimana pelaku tidak wajib 

menjalankan hukumannya. Dalam masalah pidana, hakim pengadilan memiliki 

kemampuan untuk menangguhkan hukuman orang yang didakwa sesudah  

sesudah  membacakan putusan hukuman denda atau penjara, atau keduanya.

Ada dua jenis penangguhan hukuman. Seorang hakim mungkin tanpa syarat 

melepaskan terdakwa dari semua kewajiban dan batasan. Sebuah penangguhan 

hukuman tanpa syarat mengakhiri keterlibatan sistem pengadilan dalam ini  

dan terdakwa tidak memiliki hukuman untuk dijalankan. Namun, keputusan 

pidana terdakwa akan tetap menjadi bagian dari catatan publik. Seorang hakim 

juga dapat menjatuhkan penangguhan hukuman bersyarat. Jenis hukuman ini 

menangguhkan eksekusi hukuman selama terdakwa menunjukkan perilaku 

yang baik. Sebagai contoh, orang  yang dihukum sebab  mengutil untuk 

pertama kalinya bisa menerima hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yakni 

tiga puluh hari penahanan—hukuman yang bisa ditangguhkan dengan 

syarat bahwa terdakwa tidak melakukan pelanggaran lainnya hingga tahun 

berikutnya. sesudah  tahun berlalu tanpa insiden, hukuman dilepaskan. Namun, 

jika terdakwa melakukan kejahatan lain, hakim berhak untuk mencabut 

penangguhan dan memberlakukan hukuman penjara tiga puluh hari.

Apakah penangguhan hukuman dianggap setara atau sekadar pelengkap perintah masa 

percobaan atau dianggap sebagai tindakan hukum yang sama sekali berbeda tergantung 

pada yurisdiksi. Di bawah perintah masa percobaan, terpidana tidak dipenjara tetapi 

ditempatkan di bawah pengawasan seorang pembimbing kewarga an selama jangka 

waktu tertentu. orang  yang melanggar masa percobaan kemungkinan akan dicabut 

masa percobaannya dan harus menjalani hukuman sebenarnya.

Dalam beberapa yurisdiksi, penundaan hukuman juga dianggap sebagai penangguhan 

hukuman. Sebuah penundaan hukuman pidana berarti bahwa hakim tidak 

mengumumkan hukuman segera sesudah  keputusan dibuat. Pengadilan memakai  

penundaan dan penangguhan hukuman bersyarat untuk mendorong terpidana agar 

terhindar dari masalah. Dengan demikian, pengadilan akan memberlakukan jenis 

hukuman bersyarat untuk kejahatan ringan dan bagi orang yang tidak memiliki 

catatan kriminal

• Hukuman yang ditunda: Keputusan diambil untuk tidak menjatuhkan hukuman 

dengan syarat bahwa pelaku menjalani beberapa tindakan, seperti perawatan 

untuk alkoholisme, kecanduan narkoba atau menerima nasihat psikologis. 

Tergantung pada hasil, pelaku mungkin tidak menerima hukuman formal 

dan sebab  itu, tergantung pada yurisdiksi, tidak akan ada catatan kejahatan 

permanen.

• Penghapusan hak-hak tertentu: Pembatasan ditempatkan pada hak-hak tertentu, 

seperti hak untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu, untuk menduduki posisi 

tertentu dalam pemerintahan atau melakukan perjalanan ke tempat-tempat 

tertentu.

• Pembatasan kebebasan: Pelaku wajib tinggal di tempat tertentu (biasanya yaitu 

tempat tinggalnya) di bawah pengawasan badan khusus. Pelaku tidak dapat 

mengubah tempat tinggal, pekerjaan atau pendidikan, tanpa izin badan yang 

mengawasi.

• Pelayanan warga : Pelaku melakukan pekerjaan yang tidak dibayar untuk 

kepentingan warga . Pelayanan warga  dilakukan selain pekerjaan 

rutin dari terpidana.

• Pekerjaan pewarga an: Jenis hukuman yang secara luas dipakai  di 

beberapa negara Eropa Timur dan negara-negara Asia Tengah, dimana pelaku 

terus melakukan pekerjaan tetapnya tetapi diperintahkan untuk membayar 

persentase tertentu dari gajinya kepada negara.

• Pemantau elektronik: kadang-kadang dinamakan alternatif, meskipun tegas 

dikatakan, bukannya alternatif seperti kelihatannya, justru lebih yaitu  

metode baru yang mengawasi atau melacak pelaku yang telah dibebaskan 

sambil menunggu persidangan, atau sebagai sarana menegakkan berbagai 

hukuman yang diterapkan dalam warga , serta dalam masalah pembebasan 

dini.

Di beberapa negara, pengalaman pemantauan elektronik telah jadi hal positif dan 

dipandang sebagai cara yang efektif untuk melacak pelaku di warga , sehingga 

memberi keyakinan bahwa hakim perlu menerapkan langkah-langkah non-penahanan 

dan sanksi. Namun, kekhawatiran juga muncul dalam kaitannya dengan pemakaian 

pemantauan elektronik. Ini termasuk fakta bahwa teknologi itu mahal dan oleh sebab  

itu metode pengawasan semacam ini mungkin tidak cocok untuk banyak negara dengan 

sumber daya yang rendah, di mana memakai  manusia untuk mengawasi pelaku 

mungkin jauh lebih efektif. Kekhawatiran lain dan lebih mendasar yaitu bahwa 

pemakaian gelang elektronik menambahkan lapisan pengawasan dan pembatasan 

pada pelaku, kadang-kadang ini  tidak dibenarkan, sehingga melanggar secara 

berlebihan pada privasi dan martabat manusia dari si pelaku. Pertimbangan ini 

harus dilakukan dengan hati-hati sebelum memperkenalkan pemakaian pemantauan 

elektronik, terutama di negara bersumber daya rendah.

 Kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia

Standar internasional menentukan kerangka hak asasi manusia di mana sanksi non￾penahanan dapat diterapkan. Prinsip dasar dengan sanksi yang mewajibkan pelaku untuk 

melakukan tindakan tertentu yaitu bahwa tindakan ini memerlukan persetujuan

dari pelaku. Selain itu, sebab  penyalahgunaan hak asasi manusia dapat terjadi dalam 

pelaksanaan sanksi, seperti pelayanan warga , yang membutuhkan orang  untuk 

melakukan tindakan tertentu di bawah pengawasan, maka sangat penting bahwa pelaku 

meminta bantuan kepada sistem pengaduan formal, yang jelas diatur dalam undang￾undang.

 Hukuman alternatif dapat meningkatkan volume sanksi

Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa alternatif hukuman penjara tidak selalu 

mengurangi tingkat hukuman penjara atau kepadatan di penjara, melainkan mengarah 

pada peningkatan volume sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan. ini  mungkin 

bahkan berkontribusi terhadap peningkatan populasi penjara. Sebagai contoh, saat 

pelaku yang dijatuhi sanksi warga  melanggar syarat hukuman mereka, mereka akan

berakhir lagi di penjara, kadang-kadang dengan masa hukuman yang lebih panjang 

dibandingkan hukuman penjara yang mereka terima sebelumnya. Pengadilan juga bisa 

memberi hukuman non-penahanan dalam kasus-masalah kecil, yang mungkin telah 

dihilangkan dengan sebuah peringatan di masa lalu, sehingga langsung memperbesar 

volume sanksi. Jadi, perlu adanya peringatan yang lebih keras dalam menargetkan 

hukuman alternatif secara tepat, sambil memastikan bahwa syarat yang disertakan tidak 

perlu rumit, untuk memenuhi tujuan keadilan dan untuk mengurangi tingkat hukuman 

penjara.

Di sisi lain, ada juga bukti dari beberapa  yurisdiksi Eropa, seperti negara-negara 

Skandinavia dan Jerman, bahwa sering memakai  denda dibandingkan hukuman penjara 

telah membantu mengurangi tingkat hukuman penjara. Hal yang sama berlaku untuk 

alternatif lain seperti hukuman bersyarat dan penangguhan dan pelayanan warga , 

serta pemantau elektronik (terutama di Swedia).

Penurunan populasi penjara dengan hukuman alternatif tradisional di Finlandia

Pengalaman Finlandia membuktikan bahwa hasil nyata dapat dicapai hanya dengan memakai  

alternatif tradisional, seperti denda dan hukuman bersyarat. Sebagai konsekuensi dari inisiatif reformasi 

yang dimulai di negara ini pada tahun 1960, pada 1990-an sekitar dua dari tiga hukuman penjara 

di Finlandia diberlakukan secara bersyarat dan denda diberlakukan lebih dari 60 persen dari semua 

hukuman yang jatuhkan oleh pengadilan. Pelayanan warga  dipakai  secara eksperimental pada 

tahun 1992 dan dibuat permanen pada tahun 1995. Jumlah hukuman penjara turun dari 11.538 

pada tahun 1992 menjadi 7.102 pada tahun 2007, bersamaan dengan meningkatnya jumlah perintah 

pelayanan warga , dari yang tidak ada pada tahun 1992 menjadi 3.312 pada tahun 2007. Dalam 

waktu singkat pelayanan warga  menggantikan 35 persen dari hukuman penjara singkat dari 

maksimal delapan bulan.

Penargetan

Agar undang-undang mencapai pengurangan dalam tingkat hukuman penjara, maka 

perlu ditargetkan dengan benar. Target mengacu pada pemilihan yang hati-hati 

terhadap pelaku pelanggar yang memenuhi syarat untuk langkah non-penahanan.

• Pertama, analisis perlu dilakukan pada orang yang yang diberikan

hukuman penjara singkat, sekaligus dengan pelanggaran mereka.

• berdasar informasi itu, penilaian dapat dibuat mengenai profil pelaku,

yang bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan alternatif.

• Jenis pelanggaran dan batas atas hukuman penjara dimana alternatif dapat

diperkenalkan harus ditentukan sesudah  itu. Jika batas atas terlalu tinggi, 

hal itu dapat memicu kegagalan, jika terlalu rendah, hal itu mungkin 

berdampak kecil pada populasi penjara. Pertimbangan ini perlu seimbang.

• Faktor-faktor lain juga harus diperhitungkan: misalnya, penjahat kambuhan

biasanya tidak cocok, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman di beberapa 

negara.

Untuk mengurangi risiko efek penerapan hukuman alternatif ini, disarankan agar 

pengadilan pertama-tama memutuskan hukuman penjara untuk sebuah tindak pidana 

yang diancam hukuman penjara, mengikuti kriteria yang lazim untuk hukuman, dan 

kemudian, di tahap kedua, memutuskan apakah lama masa hukuman dan perkara pidana 

lainnya akan menjustifikasi hukuman penjara untuk diganti dengan alternatif. Model 

Criminal Code mengusulkan prosedur ini dan menetapkan jangka waktu maksimum 

hukuman penjara yang dapat digantikan dengan alternatif, seperti tiga tahun. (Lihat 

Kotak).

Model Criminal Code, Pasal 54: Pergantian Hukuman Pokok dengan Hukuman Alternatif 

1 saat pengadilan mengumumkan keputusan hukuman penjara tidak lebih dari tiga tahun, baik 

untuk pelanggaran tunggal atau untuk beberapa pelanggaran, sebelum setiap pengurangan 

dipakai  dalam tahanan menurut Pasal 51 (4), maka dapat mengganti hukuman pokok penjara 

ini dengan hukuman alternatif.

2 Dalam menentukan apakah hukuman alternatif lebih tepat dibandingkan hukuman pokok penjara, 

pengadilan harus memperhatikan:

(a) beratnya pelanggaran pidana yang dilakukan;

(b) Beratnya konsekuensi dari tindak pidana;

(c) Tingkat tanggung jawab pidana dari terpidana;

(d) Setiap faktor yang memberatkan dan meringankan diatur dalam Pasal 51, dan

(e) Karakter dan keadaan pribadi terpidana.

Paragraf 1: sesudah  pengadilan telah menjatuhkan hukuman penjara pada orang , dan hukuman 

untuk pelanggaran tunggal atau beberapa pelanggaran yaitu kurang dari tiga tahun, pengadilan 

bergerak ke tahap baru dalam penentuan hukuman: penentuan kesesuaian hukuman alternatif. Jika 

langkah ini dianggap tepat, pengadilan harus memilih hukuman alternatif untuk dijatuhkan .... “ 

Lihat: United States Institute of Peace, eds. Vivienne O’Connor dan Colette Rausch dengan Hans-Joerg

Albrecht dan Goran Klemencic, Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice, Volume 1, Model

Criminal Code, 2007, hal. 138-141.

Langkah mendorong pengadilan memakai  alternatif

Pengadilan dapat didorong untuk memakai  alternatif hukuman penjara bukan 

dengan hukuman penjara singkat dengan pedoman hukuman yang menentukan 

pemakaian sanksi non-penahanan dalam kasus-masalah tertentu dan/atau dengan 

mensyaratkan bahwa hakim menjelaskan keputusan pengadilan untuk menjatuhkan 

hukuman penjara di mana alternatif tersedia dalam hukum. Lihat contoh yang 

diberikan dalam kotak nanti, dengan mengacu pada Jerman di mana Hukum Pidana 

baru menentang pengenaan hukuman kurang dari enam bulan dan pengadilan diminta 

untuk memberi alasan khusus secara tertulis untuk menjatuhkan hukuman penjara 

jangka pendek. Pengadilan juga harus memberi justifikasi tambahan jika mereka 

menahan menangguhkan hukuman yang kurang dari satu tahun. Langkah ini, bersama 

dengan langkah lain yang dijelaskan dalam Bagian 4, B, memicu penurunan yang 

signifikan dalam ukuran populasi penjara. Langkah yang sama dipakai  di Kazakhstan, 

menyusul pemeriksaan praktik internasional dalam program yang komprehensif yang 

bertujuan untuk mengurangi ukuran populasi penjara di negara itu. Lihat Kotak.

Kazakhstan— hakim diminta untuk menjelaskan alasan menjatuhkan hukuman penjara

Pada bulan Oktober 2001 keputusan diambil oleh Kolegium Pidana Mahkamah Agung untuk 

memperkenalkan proses  yang mewajibkan hakim untuk menjelaskan alasan menjatuhkan 

hukuman penjara dalam keputusan pengadilan mereka, dan bukannya alternatif, jika hukum 

memberi kedua pilihan untuk pelanggaran yang dilakukan. Persyaratan ini memiliki dampak 

penting pada pengurangan hukuman penjara pada akhir tahun 2001 dan 2002.

Perubahan ini memicu pengurangan hukuman penjara dari 51,3 persen dari semua hukuman 

pada tahun 2000 menjadi 41,8 persen pada tahun 2002.

Alternatif yang mana?

Saat ini terdapat berbagai macam hukuman alternatif yang tersedia dalam undang￾undang dari banyak negara di seluruh dunia. Beberapa dari mereka cukup rumit, mungkin 

mencakup kombinasi dari sanksi, dan memerlukan layanan khusus, seperti layanan 

masa percobaan, untuk mengawasi pelaksanaannya. Sementara pada prinsipnya mereka

mungkin berguna dalam membantu reintegrasi sosial dari para pelaku di warga , 

banyak dari mereka jarang dipakai  sebab  biaya dan komplikasi organisasi yang 

terlibat. Kadang-kadang, persyaratan yang terlalu berat untuk dipenuhi, memicu 

sering terjadinya pelanggaran dan, sebagai akibatnya, hukuman penjara.

Alternatif tradisional, seperti denda dan hukuman bersyarat dan hukuman yang 

ditangguhkan, dapat berkontribusi pada pengurangan populasi penjara tanpa perlu 

prasarana rumit dan mahal, seperti yang dipersyaratkan oleh beberapa alternatif yang 

lebih canggih atau yang lebih baru lainnya. Sanksi-sanksi berbiaya kecil ini tersedia 

bagi sebagian besar wilayah hukum tanpa investasi besar. Perintah layanan warga  

populer di banyak wilayah hukum sebab  tujuan simbolik mereka memberi kembali 

sesuatu kepada warga  yang telah dirusak oleh aktivitas kriminal dan sebab  

mereka dianggap lebih dari sebuah "hukuman" dibandingkan denda atau penangguhan 

hukuman. Ini yaitu alternatif-alternatif yang telah dipilih untuk tinjauan di bawah ini. 

Model Criminal Code for Post-Conflict Countries (MCC) mencakup alternatif-alternatif ini 

sebagai pilihan-pilihan yang relatif sesuai di Negara-negara paska konflik.256 MCC juga 

mencakup semi-kebebasan (semi-liberty) sebagai hukuman alternatif (Pasal 57), yang 

belum tercakup di sini, sebab  potensinya yang terbatas untuk mengurangi populasi 

penjara. Pilihan ini tidak bermaksud untuk mencegah pemakaian alternatif konstruktif 

lainnya sesuai dengan konteks ekonomi, sosial dan politik dari wilayah hukum yang 

berbeda.

Denda

Denda yaitu salah satu alternatif yang paling efektif yang bisa menghindarkan pelaku 

dari hukuman penjara.257 Denda juga relatif mudah dipakai , tetapi pengenaan denda 

dan pelaksanaannya memerlukan beberapa dukungan administratif. Isu-isu yang perlu 

ditangani adalah: 

• Perhitungan denda yang pantas, sehingga mereka tidak menyulitkan orang

miskin;

• Meminimalkan peluang bagi praktek korupsi dengan memastikan bahwa

pengumpulan denda dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan 

struktur administrasi yang transparan dan efisien;

• Menetapkan aturan dalam hukum dan dalam pedoman untuk hakim,

mewajibkan pengadilan untuk mempertimbangkan denda sebagai pilihan 

pertama, untuk kejahatan tertentu, dengan panjang maksimum tetap untuk 

masa hukuman penjara.

Pengenalan atau reformasi sistem denda membutuhkan pemikiran yang matang 

terutama, meskipun tidak secara eksklusif, di negara-negara berpenghasilan rendah, di 

mana tahanan sebagian besar miskin dan tidak mampu membayar denda. Pengenaan 

sistem denda-hari, yang memperhitungkan pendapatan dari pelaku mungkin efektif 

dalam situasi semacam itu. Tentu saja, di mana denda yang diatur dalam undang￾undang pidana sebagai alternatif hukuman penjara, memperkenalkan sistem denda￾hari dapat meningkatkan kredibilitas, keadilan dan efektivitas alternatif ini.

Sistem Denda-Hari

Menurut sistem denda-hari, denda dihitung dengan mengalikan dua faktor: satu menunjukkan 

keseriusan pelanggaran dan yang lainnya menunjukkan pendapatan bersih harian pelaku. 

Jadi, jika kejahatan senilai 30 "hari", dan setiap hari bernilai $1 untuk satu orang dengan berpenghasilan 

rendah dan $20 untuk orang kaya, maka pelaku miskin perlu membayar denda sebesar $30, sementara 

orang kaya perlu membayar denda sebesar $600. 

Prinsip yang mendasari yaitu bahwa dampak dari denda yaitu sama pada kaum kaya dan miskin, 

yang menghilangkan diskriminasi dalam hukuman.

Model Criminal Code penjelasan untuk Pasal 50, Penentuan Kelayakan Denda sebagai 

Hukuman Pokok, mengakui keunggulan sistem denda-hari dalam beberapa hal, 

sebab  dibutuhkan pertimbangan kapasitas penghasilan individu orang ini . Ini 

menyimpulkan bahwa sistem ini tidak cocok untuk negara-negara paska-konflik, sebab  

kesulitannya, seperti kesulitan dalam menghitung pendapatan yang sebenarnya dari 

orang  dan kebutuhan akan sistem dan struktur yang mungkin tidak tersedia.

maka MCC menetapkan tingkat minimum dan maksimum denda, dengan 

ketentuan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan kemampuan terpidana untuk 

membayar denda, serta memberi jangka waktu yang wajar untuk narapidana 

membayar denda.258

Penangguhan hukuman

Secara umum, tujuan dari penangguhan hukuman yaitu untuk memberi peringatan 

keras pada pelaku pelanggaran dengan potensi hukuman penjara pada tahap yang akan 

datang, dengan membacakan putusan hukuman penahanan, tanpa menjalankannya. 

ini  bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan pelanggaran apapun di lalu 

hari, meskipun ia tidak terkena dampak berbahaya dari penjara. Ini yaitu langkah 

yang sederhana dan efektif yang biasanya dipakai  terhadap para pelanggar yang 

telah melakukan pelanggaran non-kekerasan dan pelanggaran kecil, pelaku pelanggaran 

untuk pertama kalinya, dalam masalah di mana perkara keringanan diterapkan dan untuk 

kategori khusus, seperti remaja dan wanita dengan anak-anak kecil atau wanita hamil. 

Keuntungan dari penangguhan hukuman yaitu bahwa hukuman alternatif ini tidak 

memerlukan masukan tambahan yang signifikan dari sumber daya manusia atau 

keuangan, dalam penerapannya.

Penangguhan hukuman memiliki bentuk yang berbeda dalam wilayah hukum 

(yurisdiksi) yang berbeda. Dalam beberapa hal, mungkin tidak ada syarat yang melekat 

pada penangguhan hukuman, selain tidak melakukan tindak pidana lain selama masa 

penangguhan. Di sebagian besar wilayah hukum, pelaku mungkin perlu memenuhi 

syarat tertentu selama periode penangguhan, seperti menjalani pengobatan untuk 

kecanduan narkoba atau berpartisipasi dalam program rehabilitasi lain, seperti 

rehabilitasi psikososial di warga  atau program peradilan restoratif.

beberapa  penelitian telah menemukan bahwa pelaku yang menerima penangguhan 

hukuman memiliki tingkat yang lebih rendah dalam melakukan pengulangan tindak 

pidana (reoffending) dibandingkan dengan beberapa sanksi non-penahanan lainnya dan 

hukuman penjara. Namun, ada juga beberapa  kekhawatiran yang berkaitan dengan 

penerapan penangguhan hukuman:

Citra publik yang buruk: Publik sering menganggap penangguhan hukuman sebagai 

pilihan yang lunak dan gagal menghukum pelaku secara layak untuk kejahatan yang 

dilakukan.

Efek yang meluas (Net-widening): Kritikus juga berpendapat bahwa manfaat positif 

penangguhan hukuman pada populasi penjara mungkin sebanding dengan efek yang 

meluas, yang terjadi saat pengadilan memakai  opsi hukuman yang lebih berat 

sebagai pengganti alternatif yang lebih ringan jika tidak sesuai.

Yang lainnya mendukung keuntungan penangguhan hukuman, sebab  alternatif ini 

membuat para pelaku pelanggaran diterima di warga , memberi kesempatan 

untuk rehabilitasi dan, jika dipakai  dengan benar, mengalihkan pelaku pelanggaran 

dari pemicu meningkatnya kepadatan penjara.

Dalam analisa yang berkaitan dengan apakah publik memang menentang penangguhan 

hukuman, beberapa studi menemukan bahwa:

• Dalam penangguhan hukuman itu sendiri tidak ditemukan banyak masalah,

tetapi pada kenyataannya bahwa warga  tidak cukup tahu tentang tujuan 

dan implikasi dari penangguhan penahanan;

• Sebagian besar orang tidak menentang pemakaian penangguhan hukuman

pada umumnya, tetapi hanya saat alternatif ini dipakai  dalam kasus-masalah 

kekerasan dan pelanggaran serius;262

• saat syarat disertakan dalam penangguhan hukuman, dukungan publik

meningkat secara signifikan (setidaknya di Australia dan Kanada)

Pertimbangan dan temuan penelitian di atas akan muncul untuk mendukung pemakaian 

penangguhan hukuman yang menetapkan bahwa: 

• Penggunaannya dibatasi untuk jenis pelanggaran non-kekerasan tertentu yang

akan dijatuhi hukuman penjara singkat, jika penangguhan hukuman tidak ada 

atau dibatasi untuk kategori tertentu dari pelaku, seperti pelanggar dengan 

penyakit mental, wanita  dengan anak-anak kecil;

• Pelaku pelanggaran ini diwajibkan untuk memenuhi syarat tertentu

selama periode operasional penangguhan, untuk mengatasi akar penyebab 

pelanggaran, bila sesuai;

• syarat yangmenyertaipenangguhantidakbegituberatuntukdipenuhiberkaitan

dengan risiko beberapa  besar pelaku melanggar syarat teknis penangguhan 

dan berakhir di penjara.

Jerman — dekriminalisasi dan perluasan pemakaian penangguhan hukuman dan denda 

untuk mengurangi populasi penjara

Pada tahun 1969, Jerman Barat dirombak KUHP-nya untuk mengurangi pemakaian langkah-langkah 

penahanan. Untuk mencapai ini , reformasi ini menggabungkan beberapa langkah. Pertama, 

hukuman penjara kurang dari satu bulan dihapuskan dan diganti dengan denda. Kedua, banyak 

pelanggaran kecil dilegalkan dan diubah menjadi pelanggaran administratif dan dihukum dengan denda 

saja. Termasuk pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran ketertiban umum. Ketiga, KUHP yang baru 

sangat tidak menganjurkan pengenaan hukuman kurang dari enam bulan, dengan persyaratan untuk 

pengadilan agar memberi alasan tertentu dalam bentuk tulisan mengapa menjatuhkan hukuman 

penjara jangka pendek. Pengadilan harus memberi justifikasi tambahan jika mereka berhenti 

memberi penangguhan hukuman yang kurang dari satu tahun. Akibatnya, terjadi penurunan besar￾besaran dalam hukuman penjara antara 1968 dan 1996 dari 136.519 menjadi 36.874. Pada tahun 

1996 hukuman penjara hanya 5 persen dari semua hukuman pengadilan, sementara 82 persen dari 

pelanggar menerima denda dan sisanya 12 persen ditangguhkan hukuman. Tingkat penjara sebelum 

reformasi tahun 1968 yaitu 106.a

 Angka ini berkurang menjadi 81 pada tahun 1995.

Penangguhan hukuman

Menurut KUHP Jerman, pengadilan harus menangguhkan hukuman penjara hingga satu tahun setiap 

kali pelaku dapat diharapkan untuk berhenti melakukan tindak pidana lebih lanjut. Pengadilan juga 

berwenang untuk menangguhkan hukuman antara satu dan dua tahun jika pengadilan menemukan 

"Keadaan khusus" dalam pelanggaran atau kepribadian pelaku. Apa yang awalnya dipahami sebagai 

tindakan grasi luar biasa secara bertahap menjadi sifat yang rutin. Meskipun hanya 878 hukuman 1-2 

tahun yang dihentikan pada tahun 1976, angka ini meningkat menjadi 10.735 pada tahun 1996, 

yang berarti dua dari tiga hukuman penjara yaitu hukuman 1-2 tahun. Perluasan penangguhan 

hukuman memiliki efek menahan peningkatan keputusan untuk pelanggaran serius menengah tanpa 

membebani sistem penjara

Penting untuk dicatat bahwa penangguhan hukuman di Jerman disertai dengan satu atau dua syarat, 

dimana pelaku diwajibkan untuk memenuhinya. Bisa saja pembayaran kompensasi kepada korban 

atau organisasi amal atau negara, melaporkan ke polisi, menghindari kontak dengan orang 

tertentu atau menjalani pengobatan atau rehabilitasi. Jika pelaku melakukan pelanggaran baru atau 

serius melanggar ketentuan masa percobaan, pengadilan bisa mencabut penangguhan dan pelaku 

lalu harus menjalani hukuman aslinya di penjara.

Sampai setidaknya tahun 2008, denda tetap yaitu  hukuman yang paling sering diterapkan 

dan mayoritas hukuman penjara ditangguhkan. Pada tahun 2008 misalnya, pemenjaraan tanpa 

penangguhan terdiri 6 persen dari semua hukuman yang diberikan dan penangguhan hukuman 

penjara terdiri lebih dari 13 persen dari semua hukuman. Ini berarti bahwa tujuh dari sepuluh hukuman 

penjara ditangguhkan. Denda mencapai angka 71 persen dari semua hukuman. Tindakan disipliner dan 

langkah-langkah pendidikan untuk pelanggar muda memiliki angka 11 persen dari semua hukuman.b

.

Layanan warga 

Perintah layanan warga  mewajibkan pelaku untuk melakukan pekerjaan tanpa 

dibayar dalam beberapa  jam tertentu atau untuk melakukan tugas tertentu. Pekerjaan 

itu harus memberi layanan kepada warga . Selain membuat terpidana 

bertanggung jawab atas tindakannya, pelayanan warga  memberi kompensasi 

kepada warga  atas kerusakan yang terjadi. Efektivitas pelayanan warga  sebagai 

alternatif telah dilaporkan secara luas menimbulkan kepuasan warga  setempat atas 

bentuk hukuman seperti ini.l Daya tarik layanan warga  sebagai alternatif pidana 

penjara sebagian besar sebab  pelaku melakukan beberapa tindakan sebagai hukuman 

atas pelanggaran yang dilakukan, sekaligus juga membayar kembali warga  yang 

telah mereka rugikan. Namun layanan warga  bukanlah sanksi sederhana untuk 

diterapkan.

Faktor-faktor berikut perlu diperhatikan saat mempertimbangkan pengenalan pada 

program pelayanan warga :

• Sebelum memberlakukan perintah seperti itu, pengadilan membutuhkan

informasi yang dapat dipercaya bahwa pekerjaan tersedia di bawah pengawasan 

yang tepat;

• Pelayanan warga  memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan

bahwa pelaku melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan bahwa ia tidak 

dieksploitasi dengan cara apapun. Dalam banyak yurisdiksi, layanan atau

petugas masa percobaan melakukan fungsi yang setara memikul tanggung 

jawab utama untuk memastikan bahwa persyaratan ini terpenuhi;

• proses  kerjasama yang efektif perlu dibangun antara pengadilan, lembaga

yang akan memberi pekerjaan dan badan yang bertanggung jawab dalam 

pengawasan.

Sistem ini memiliki implikasi sumber daya yang jelas yang harus dipertimbangkan 

sebelum menerapkan undang-undang tentang langkah-langkah pelayanan warga . 

Staf yang memadai, tempat dan dana yaitu hal-hal yang diperlukan oleh badan yang 

bertanggung jawab dalam mengawasi program pelayanan warga . Pilihan ini 

mungkin cocok untuk lingkungan paska-konflik tapi hanya jika sumber daya yang cukup 

untuk pengawasan tersedia.

. Disposisi paska hukuman 

 Mengembangkan atau memperkuat ketentuan untuk pembebasan dini

Sebuah langkah yang efektif dalam pengurangan populasi penjara yaitu berbagai 

bentuk pembebasan dini yang tersedia dalam undang-undang di sebagian besar negara. 

Aturan Tokyo mendorong pemakaian metode pembebasan dini.268 Disposisi paska￾hukuman yang tercantum dalam Aturan 9.2 dari Aturan Tokyo mencakup pembebasan 

bersyarat dan remisi, yang yaitu  bentuk yang paling umum dipakai  untuk 

pembebasan dini dalam wilayah hukum di seluruh dunia, selain cuti dan rumah singgah, 

pekerjaan dan pendidikan dan pengampunan.

DEFINISI

Parole atau pembebasan bersyarat berarti tahanan dibebaskan lebih awal dari penjara dengan syarat 

paska pembebasan individual. ini  dapat bersifat wajib saat itu terjadi secara otomatis sesudah  

periode minimum atau masa hukuman yang ditetapkan telah dijalankan, atau bersifat pilihan saat 

keputusan harus dibuat apakah akan melepaskan seorang tahanan dengan syarat, sesudah  periode 

tertentu dari hukumannya telah dijalankan.a

 Pembebasan dini atau bebas bersyarat selalu disertai 

dengan syarat umum bahwa tahanan harus berhenti terlibat dalam kegiatan pidana. Namun, ini  

tidak menjadi satu-satunya syarat yang dikenakan. Syarat lain dapat diterapkan pada tahanan, sejauh 

bahwa ini yaitu sesuai untuk keberhasilan reintegrasi sosialnya.b

Remisi hukuman yaitu  bentuk pembebasan tanpa syarat. Remisi biasanya diberikan secara 

otomatis sesudah  masa hukuman yang ditetapkan telah dijalankan, tetapi juga mungkin masa hukuman 

yang ditetapkan namun telah dipotong. Kadang-kadang remisi dibuat tergantung pada perilaku yang 

baik di penjara dan bisa dibatasi atau ditarik jika tahanan tidak berperilaku sesuai atau melakukan 

pelanggaran disiplin.c

Kebanyakan sistem memiliki remisi maupun pembebasan bersyarat dini.

Statistik pengulangan tindak pidana (reoffending) dari beberapa  negara menunjukkan 

bahwa pengulangan tindak pidana saat pembebasan bersyarat rendah dibandingkan 

dengan pengulangan tindak pidana sesudah  pembebasan. Sebagai contoh, di Inggris 

dan Wales sekitar 67 persen dari pelaku melakukan pengulangan tindak pidana dalam 

waktu dua tahun. Tapi hanya 6 persen yang melakukan pelanggaran selama periode 

pembebasan bersyarat yang biasanya sekitar satu tahun.269 Perbandingan pengulangan 

tindak pidana oleh mereka yang dibebaskan secara bersyarat selama periode waktu 

yang lebih lama termasuk sesudah  masa operasional pembebasan bersyarat berakhir, 

dengan orang yang dibebaskan dari penjara tanpa pembebasan bersyarat, yaitu 

hal yang langka. Namun, studi komprehensif berbasis-Inggris Raya menemukan bahwa 

tingkat keputusan baru (reconviction) terhadap orang yang dibebaskan secara bersyarat, 

dibandingkan dengan tingkat keputusan baru yang diprediksi dalam waktu dua tahun, 

lebih rendah untuk semua tindak pidana dan khususnya untuk pidana kekerasan dan 

seksual.

Statistik rinci dari negara-negara non-barat dan berkembang tidak tersedia secara 

luas. Informasi yang terbatas menunjukkan bahwa tingkat pengulangan tindak pidana 

diantara mereka yang dibebaskan menurut berbagai metode pembebasan dini sangat 

rendah juga di negara-negara ini .

Pembebasan bersyarat dini di Kazakhstan

Di Kazakhstan, undang-undang baru diberlakukan pada tahun 2003, yang meningkatkan pemakaian 

alternatif hukuman penjara, mengurangi hukuman untuk pelanggaran tertentu dan melonggarkan 

persyaratan untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat dini, antara lain, yang termasuk kampanye 

kesadaran publik yang komprehensif. Penurunan yang sangat signifikan dalam populasi penjara 

dicapai sebagai hasil dari inisiatif-inisiatif ini. Angka tahanan yang dibebaskan secara bersyarat lebih 

dari dua kali lipat sesudah  undang-undang baru diberlakukan. Tingkat umum residivisme (termasuk 

semua tahanan yang dibebaskan) mengalami penurunan sebesar 7,8 persen antara tahun 2002 dan 

2003, meskipun ada peningkatan mereka yang dibebaskan dari penjara.

Pembebasan dini di Uruguay

Pada tanggal 14 September 2005, Parlemen Nasional memakai  hukum "Humanisasi dan 

Hukum Modernisasi sistem penjara", yang memperkenalkan beberapa  langkah yang bertujuan untuk 

meningkatkan kondisi kehidupan di penjara, termasuk pembebasan awal sekali seumur hidup, sebagai 

tanggap darurat terhadap kepadatan akut di penjara.

Hak darurat sekali seumur hidup untuk mendapatkan pembebasan dini diterapkan dalam kategori 

terpidana atau orang dalam penahanan preventif yang diseleksi secara hati-hati. sesudah  

dibebaskan, mereka tetap berada di bawah pengawasan Patronage of Incarcerated dan Discharged 

Prisoners (Binaan Penjara dan Tahanan yang Dibebaskan) - sebuah lembaga dari Departemen Dalam 

Negeri (yang bertanggung jawab atas administrasi sistem penjara di Uruguay), tujuannya yaitu untuk 

mengawasi dan mendukung mantan tahanan dalam memfasilitasi reintegrasi sosial mereka.

Binaan membagi tugasnya ke dalam dua tahap:

Tujuh hari sebelum pembebasan, tahanan diwawancarai oleh perwakilan Binaan dan seorang petugas 

sipil ditugaskan untuknya sampai sisa hukuman diselesaikan. Wawancara dan informasi ini yang 

dikumpulkan sebelum pembebasan memungkinkan koordinasi dukungan yang diberikan kepada 

mantan tahanan dengan rencana bantuan sosial nasional yang ada, serta memperoleh alokasi di 

tempat penampungan, jika diperlukan, untuk mencegah timbulnya tunawisma. 

Selama tahap kedua di bawah pengawasan Binaan, kesulitan yang dihadapi oleh tahanan yang 

dibebaskan dipelajari untuk merancang rencana pribadi dalam memfasilitasi tempat tinggalnya. 

Distribusi keranjang makanan darurat, perlengkapan kesehatan dan tiket transportasi umum disediakan 

sebagai pinjaman. Bila mantan tahanan membutuhkan pekerjaan, bantuan diberikan. Jika orang  

ingin menerima pelatihan untuk profesi tertentu, kemungkinan dimulai dengan kursus pelatihan 

yang ditawarkan dalam kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja. Jika orang yang dibebaskan 

pernah memiliki profesi sebelumnya tetapi tidak memiliki alat yang diperlukan untuk berlatih, maka 

lembaga ini memberikannya dengan syarat bahwa mantan tahanan akan membayar biaya yang 

dikeluarkan dengan hasil kerjanya.

Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur (atau melakukan tindakan pidana baru) 

langsung kehilangan manfaat yang diberikan oleh hukum dan dikembalikan ke penjara.

850 tahanan dibebaskan berkat hukum ini (sekitar 10 persen dari total populasi penjara pada waktu itu) 

dimana 25 persen harus kembali ke penjara, jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan rasio residivisme 

nasional, yaitu sekitar 60 persen.

Dalam rangka memenuhi tugas-tugas dukungan dan pengawasan, Binaan telah diperkuat dengan 

sumber daya manusia dan materi.

Peran yang mendukung dari Binaan dan hasil positifnya telah menunjukkan bahwa saat mantan 

tahanan menerima dukungan yang memadai dan terkoordinasi, mereka lebih sukses dalam memulai 

kehidupan lagi dan kesempatan mereka kembali ke penjara berkurang jauh.

Perlu ada kehati-hatian dalam menerapkan pembebasan dini beberapa  besar tahanan 

untuk mengurangi kepadatan pada saat-saat krisis sebab  risiko pengulangan tindak 

pidana dan besarnya kerugian yang ditimbulkan yakni mengurangi dukungan publik 

untuk langkah-langkah ini . Seperti yang ditunjukkan dalam masalah Uruguay dalam 

kotak, perlu ada penilaian yang tepat dari mereka yang akan dibebaskan, serta dukungan 

yang berkelanjutan dan terkoordinasi untuk mantan tahanan agar berhasil memperoleh 

tempat tinggal sesudah  dibebaskan. Di negara lain, pembebasan beberapa  besar tahanan 

menurut undang-undang pembebasan dini luar biasa telah memicu hasil negatif: 

pembebasan tahanan yang tidak layak, pengulangan tindak pidana dan persepsi publik 

yang buruk mengenai langkah pembebasan dini.

. Mengambil keputusan pembebasan

Keputusan pembebasan bersyarat dini biasanya dibuat oleh otoritas independen 

atau semi-independent, seperti otoritas peradilan atau dewan pembebasan bersyarat. 

Agar keyakinan dan kepercayaan dalam sistem peradilan dipertahankan, dan untuk 

menghindari diskriminasi, penting bahwa keputusan ini diambil secara adil. 

Para pembuat keputusan memerlukan informasi yang memadai tentang para tahanan 

yang memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dini, termasuk perilaku mereka di 

penjara dan kebutuhan dukungan lebih lanjut di warga  sesudah  dibebaskan. Penting 

bahwa informasi ini dikumpulkan dengan bantuan alat penilaian yang dapat membantu 

menentukan risiko yang ditimbulkan oleh tahanan dan kebutuhannya. Juga penting 

bahwa tahanan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan. Dalam beberapa yurisdiksi, tahanan perlu mengajukan permohonan untuk 

pembebasan bersyarat dini dan jika mereka tidak menyadari hak ini, mereka mungkin 

tak dapat melakukannya. Peningkatan kesadaran di kalangan narapidana tentang hak 

mereka mendapatkan pembebasan bersyarat dini yaitu sebab  itu sangat penting 

dalam yurisdiksi ini . Akses ke bantuan hukum selama menjalani hukuman penjara 

penting dari perspektif ini, seperti yang disebutkan dalam bab D, bagian 3.

Otoritas yang memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan juga harus memiliki 

hak untuk meninjau dan mengubah persyaratan bila diperlukan dan prosedur yang tidak 

memihak harus siap untuk menilai dugaan pelanggaran persyaratan pembebasan.

Selain itu, tahanan harus memiliki kesempatan untuk keputusan banding dengan 

mengajukan pada otoritas yang lebih tinggi, seperti pengadilan khusus atau sistem 

pengadilan nasional.

Ada risiko penyalahgunaan dalam sistem pembebasan bersyarat dini, terutama dalam 

sistem yang rawan masalah korupsi. maka penting bahwa langkah-langkah 

disiapkan untuk menjamin akuntabilitas para pengambil keputusan.Dukungan terhadap pelaku pelanggaran di bawah pengawasan pembebasan 

bersyarat dini 

Agar pembebasan bersyarat dini mencapai tujuannya yakni memungkinkan 

reintegrasi sosial bertahap dari pelaku sesudah  dibebaskan, perlu disiapkan 

jaringan dukungan sosial yang memadai dan serangkaian perhatian di 

warga  untuk setiap perlakuan yang diterima di penjara, dan untuk 

koordinasi antara administrasi penjara dan layanan di warga . Peran dan 

pendekatan yang dilakukan oleh dewan dan staf yang bertanggung jawab

dalam pengawasan pelaku yang dibebaskan secara bersyarat sangat penting dalam 

mencapai keberhasilan transisi dari penjara dengan kehidupan di luar. Pendekatan 

yang paling sukses yaitu yang merespon risiko maupun kebutuhan dari pelaku dan 

yang bertujuan untuk mengembangkan kekuatan mereka, sebagaimana dibuktikan oleh 

penurunan tingkat pengulangan tindak pidana, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut 

dalam bagian 5.4.

Di sebagian besar negara, terutama di negara-negara berkembang, badan yang 

bertanggung jawab atas pengawasan ini memiliki staf, kemampuan teknis dan 

sumber daya yang sangat terbatas dan dengan demikian hanya tampil sebagai badan 

tempat melapor para pelaku secara berkala. Dengan begitu saja dampak pada reintegrasi 

sosial jadi minimal dan terutama bergantung pada usaha dan kemampuan khusus 

individu-individu yang terlibat. 

Di beberapa negara di Eropa Timur dan Asia Tengah, inisiatif disiapkan untuk mengubah 

"inspeksi eksekutif pidana" sebelumnya, yang dipakai  untuk memenuhi fungsi 

ini di atas ke dalam "layanan masa percobaan" gaya barat, dengan tujuan untuk 

memberi dukungan kepada pelaku dalam perpindahan tempat tinggal. Hasilnya 

beragam. Dalam Federasi Rusia, kesuksesan besar telah dicapai sebab  kehendak politik 

dan investasi dalam sistem dan kemitraan dengan LSM internasional (Reformasi Pidana 

Internasional) yang telah memberi bantuan teknis dan peningkatan kapasitas untuk 

membantu membuat sistem berfungsi.

. Pencabutan pembebasan bersyarat dini 

Aturan Tokyo membatasi pemakaian hukuman penjara dengan kebutuhan minimum 

dalam masalah pelanggaran langkah non-penahanan. Aturan ini mendorong preferensi 

diberikan kepada langkah non-penahanan alternatif seandainya ada keputusan untuk 

mengubah atau mencabut langkah non-penahanan dan untuk memaksakan hukuman 

penjara hanya sebab  tidak adanya langkah alternatif lain yang sesuai. Modifikasi atau 

pencabutan langkah non-penahanan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan 

hanya sesudah  pemeriksaan yang cermat terhadap fakta-fakta oleh petugas pengawas dan 

pelaku. Pelaku memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan atau otoritas 

independen lainnya yang kompetenMeskipun ketentuan ini, mantan tahanan kembali ke penjara sebab  pelanggaran dalam 

mematuhi syarat pembebasan bersyarat dan bukannya sebab  melakukan pelanggaran 

baru, telah memberi kontribusi pada pertumbuhan populasi penjara yang sangat 

signifikan di beberapa  yurisdiksi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di negara-negara 

ini , ada kebutuhan mendesak untuk meninjau semua aspek sistem pembebasan 

bersyarat dini, termasuk pembenaran dan kelayakan syarat yang dikenakan pada tahanan 

yang dibebaskan dan kualitas pengawasan dan dukungan yang diberikan.

Sebuah studi perbandingan yang mencakup beberapa negara bagian di Amerika 

Serikat, Australia, Kanada, Inggris dan Wales, Jepang, Selandia Baru dan Skotlandia

menemukan bahwa beberapa  faktor kunci telah memberi kontribusi terhadap semakin 

tingginya tingkat pencabutan, sebab  pelanggaran teknis di beberapa  yurisdiksi:

• Jumlah persyaratan yang menyertai pembebasan bersyarat yang tidak selalu

memenuhi harapan yang masuk akal.

• Pergeseran dari "reintegrasi" menjadi "penegakan hukum" (atau "pendekatan

kasus" menjadi "pendekatan pengawasan") dalam pengawasan pembebasan 

bersyarat, yang sering didorong oleh budaya yang menekankan penilaian risiko 

(bukan kebutuhan) dan memegang tanggung jawab pengawasan pada pelaku 

residivisme selagi bebas bersyarat, ditambah dengan peningkatan beban masalah 

yang memaksa pengawas untuk memprioritaskan antara fungsi kendali mereka 

dan reintegrasi sosial, yang paling sering mengarah ke pemilihan opsi terhadap 

"kontrol" yang lebih mudah dan sedikit berisiko.

• Pengenalan teknologi pengawasan baru, yang telah meningkatkan kapasitas

pengawas pembebasan bersyarat untuk mendeteksi pelanggaran pembebasan 

bersyarat, yang, saat digabungkan dengan pendekatan penegakan hukum 

yang berlaku, dan filosofi manajemen risiko saat ini, dapat memicu 

peningkatan yang signifikan dalam pencabutan.

• Jangka waktu pengawasan sesudah  pembebasan juga yaitu  sebuah

faktor. sebab  lamanya hukuman tak tetap telah meningkat dalam beberapa 

yurisdiksi, dan sebab  pelaku yang menerima hukuman ini memiliki 

jangka waktu pengawasan yang relatif lebih lama sesudah  pembebasan dini, 

jumlah pencabutan pembebasan bersyarat dari kelompok pelaku ini juga 

diperkirakan akan meningkat.

Penelitian ini juga mencatat bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa 

ketidakpatuhan pada syarat teknis memberi isyarat kemungkinan adanya perilaku 

pidana lebih lanjut dari si pelaku, atau bahwa pengembalian pelaku ini ke penjara 

sebenarnya mencegah mereka terlibat dalam perilaku pidana lebih lanjut. Penelitian ini 

juga mengacu pada penelitian lain yang menjelaskan bagaimana metode pengawasan 

belum berjalan efektif dalam mengurangi residivisme. Bahkan, pendekatan pengawas 

yang seimbang—menggabungkan pekerja sosial dengan aparat penegak hukum—

diusulkan menjadi metode pengawasan yang paling efektif

Rekomendasi untuk mengurangi jumlah orang yang kembali ke penjara sebab  pelanggaran 

teknis persyaratan pembebasan dini

Dengan mempertimbangkan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang ada, ketentuan standar 

internasional dan contoh-contoh praktek yang baik, langkah-langkah berikut dapat dipertimbangkan 

untuk mengurangi pengulangan tindak pidana dan pelanggaran oleh pelaku pada pembebasan 

bersyarat dini:

• Prosedur dan struktur pengambilan keputusan perlu dikaji untuk memastikan bahwa badan

yang membuat keputusan bersifat independen, memiliki akses ke informasi yang memadai dan 

dapat diandalkan tentang pelaku, serta kebutuhan yang efektif dan alat penilaian risiko, untuk 

mengambil keputusan yang adil, konsisten dan tepat, untuk meminimalkan risiko kepada 

publik dan meningkatkan prospek tempat tinggal pelaku, dengan menyesuaikan kondisi 

dengan kebutuhannya.

• Investasi dilakukan dalam tingkat perekrutan yang memadai dan pelatihan bagi mereka yang

bertanggung jawab untuk mengawasi orang yang memperoleh pembebasan bersyarat 

dini. Pelatihan harus bertujuan untuk membekali para pengawas dengan peran positif, berfokus 

pada reintegrasi sosial yang sukses dari mantan tahanan mereka, dibandingkan berkonsentrasi 

secara eksklusif pada penegakan hukum.

• Kerjasama dengan lembaga sosial, kesehatan, pekerjaan dan perumahan dalam warga 

harus secara aktif didorong dan diformalkan dengan perjanjian. Mereka harus menerima 

tanggung jawab bersama untuk kesuksesan reintegrasi sosial dari mantan pelaku dan diberikan 

sumber daya yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab ini.

• Persyaratan pembebasan bersyarat tidak boleh terlalu rumit atau berat untuk dipenuhi dan

harus mempertimbangkan keadaan pribadi dari pelaku. Misalnya, jika pelaku tinggal di daerah 

pedesaan di mana dia harus melakukan perjalanan jauh agar dapat melapor ke kantor terdekat 

untuk bertanggung jawab atas pengawasan pembebasan bersyarat, atau jika ia yaitu seorang 

ibu dan ada kebutuhan untuk mengurus perawatan alternatif bagi anak-anaknya, atau pelaku 

yang masih muda yang perlu bersekolah, pengaturan harus mempertimbangkan keadaan ini.

• Persyaratan juga harus masuk akal dan cocok dengan kebutuhan dan risiko yang ditimbulkan

oleh pelaku (misalnya menghindari persyaratan seperti pengujian narkoba atau alkohol rutin 

bagi mereka yang pelanggarannya tidak ada hubungannya dengan pemakaian narkoba atau 

alkohol).

• Hukuman Penjara bagi pelanggaran pembebasan bersyarat harus dihindari sejauh mungkin,

yang memungkinkan pihak yang berwenang memakai  wewenang dalam merespon 

secara tepat, tergantung pada masalah individu. Pedoman dapat dikembangkan untuk mencegah 

pemakaian hukuman penjara, dan mengusulkan suatu struktur hirarkis dari tindakan yang 

dapat diambil, seperti peninjauan persyaratan, dengan mempertimbangkan alasan pelanggaran, 

serta sanksi lainnya yang dapat diterapkan, sebelum beralih—sebagai langkah terakhir—pada 

hukuman penjara.

• Partisipasi pelaku dalam pembahasan untuk mencabut pembebasan bersyarat dini, hak atas

persidangan yang adil dengan perwakilan hukum, serta untuk mengajukan banding terhadap 

keputusan kepada otoritas yang lebih tinggi harus dijamin dalam hukum dan praktek.

• Pengumpulan data dan penelitian yang lebih baik terhadap pengulangan tindak pidana

dan pelanggaran teknis dari mereka yang dibebaskan secara bersyarat, proses pengambilan 

keputusan untuk membebaskan, peran lembaga pengawasan dan praktek-praktek yang benar 

harus dilakukan untuk mengembangkan kebijakan dan praktek yang berbasis bukti dan yang 

mengarah pada pengurangan residivisme

Kategori-kategori khusus

Seperti tercantum dalam Bab 1, telah terjadi peningkatan jumlah dari kelompok￾kelompok tahanan tertentu, termasuk kelompok rentan, dalam sistem penjara di seluruh 

dunia. Bab ini berfokus, khususnya, pada respon alternatif untuk masalah narkoba, 

sebab  dampak pelanggaran terkait narkoba pada pertumbuhan populasi penjara 

di seluruh dunia. ini  juga memberi gambaran tentang tanggapan terhadap 

pelanggaran yang dilakukan wanita  dan anak-anak dan orang dengan kebutuhan 

perawatan kesehatan mental, sebab  kontribusi mereka pada kepadatan penjara dan 

kerentanan khusus mereka dalam lingkungan penjara yang penuh sesak.

Untuk panduan yang lebih rinci tentang kelompok ini dan kelompok lain dari tahanan, 

silakan lihat UNODC Handbook on Prisoners with Special Needs (UNODC Panduan 

tentang Tahanan Berkebutuhan Khusus); UNODC Handbook for Prison Managers and 

Policymakers on Women and Imprisonment (UNODC Panduan untuk Manajer Penjara 

dan Pembuat Kebijakan tentang wanita  dan Penjara); UNODC/UNICEF Manual 

for the Measurement of Juvenile Justice Indicators and Criteria for the Design and Evaluation 

of Juvenile Justice Programmes (UNODC/UNICEF Panduan untuk Ukuran Indikator 

Peradilan Anak di Bawah Umur dan Kriteria Rancangan dan Evaluasi Program 

Peradilan Anak di Bawah Umur), antara lain tercantum dalam daftar pustaka.

Rekomendasi rinci dalam kaitannya dengan respon peradilan pidana yang tepat bagi 

mereka yang melakukan pelanggaran masalah narkoba, dan terutama mereka yang juga 

memiliki ketergantungan zat, yang tersedia dalam: UNODC: From Coercion to Cohesion: 

Treating Drug Dependence Through Health Care, Not Punishment (2010) (UNODC: Dari 

Pemaksaan Menuju Kepaduan: Mengobati Ketergantungan Obat Melalui Perawatan 

Kesehatan, Bukan Hukuman (2010); UNODC Drug Dependence Treatment, Community 

Based Treatment (2008) (UNODC Pengobatan Ketergantungan Narkoba, Pengobatan 

Berbasis Komunitas); Drug Dependence Treatment, Interventions for Drug Users in Prison 

(Pengobatan Ketergantungan Narkoba, Intervensi Pengguna Narkoba di Penjara) dan 

lain-lain yang tercantum dalam daftar pustaka.

6.1. Pelaku pelanggaran narkoba

Alternatif hukuman penjara untuk masalah narkoba, di mana pelaku yaitu pecandu, dapat 

diatur dalam berbagai cara. Salah satu pilihan yaitu pengalihan sederhana pada kontak 

pertama dengan sistem peradilan pidana. Ini akan membutuhkan ketentuan-ketentuan 

legislatif untuk pengalihan oleh polisi, kejaksaan, dan pengadilan, serta pembentukan 

hubungan yang efektif antaralembaga peradilan pidana dan pelayanan kesehatan di 

warga . Juga mungkin ada kebutuhan pengawasan terhadap orang yang menerima 

pengobatan oleh layanan masa percobaan, atau lembaga sejenis lainnya.

Model lain yang semakin banyak ditawarkan di beberapa negara yaitu pengobatan di 

bawah pengawasan pengadilan, yang sukses di negara-negara seperti Australia, Kanada, 

Inggris dan Amerika Serikat, dengan nama "drugs courts" atau "drugs treatment courts". 

Pengadilan narkoba juga telah diperkenalkan di negara-negara lain seperti Belgia, Chili, 

Jamaika, Meksiko dan Suriname pada skala yang lebih kecil.

Pengobatan Pecandu sebagai alternatif hukuman penjara 

UNODC dan WHO, Dal

am Dokumen Pembahasan, Prinsip Pengobatan 

Ketergantungan, menekankan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:284

• Secara umum, pemakaian narkoba harus dilihat sebagai kondisi kesehatan

dan pengguna narkoba harus diperlakukan dalam sistem perawatan kesehatan 

dibanding dalam sistem peradilan pidana;

• Intervensi terhadap orang ketergantungan narkoba pada sistem

peradilan pidana harus membahas pengobatan sebagai alternatif penahanan, 

dan juga menyediakan pengobatan ketergantungan narkoba selama di 

penjara dan sesudah  pembebasan. Koordinasi yang efektif antara kesehatan/

sistem pengobatan ketergantungan dan sistem peradilan pidana diperlukan 

untuk mengatasi masalah kembar kejahatan terkait pemakaian narkoba dan 

pengobatan dan kebutuhan perawatan orang dengan ketergantungan;

• Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengobatan ketergantungan narkoba

sangat efektif dalam mengurangi kejahatan. Pengobatan dan perawatan 

sebagai alternatif hukuman penjara atau dimulai di penjara dilanjutkan dengan 

dukungan dan reintegrasi sosial sesudah  pembebasan, mengurangi risiko 

kambuhnya pemakaian narkoba, penularan HIV dan pengulangan pidana, 

dengan manfaat yang signifikan bagi kesehatan individu, serta keamanan publik 

dan investasi sosial. Menawarkan pengobatan sebagai alternatif penahanan 

yaitu langkah yang sangat hemat biaya bagi warga .

Dalam rangka mengimplementasikan strategi ini , ada kebutuhan untuk memastikan 

bahwa:

• Kerangka hukum memungkinkan implementasi penuh dari pengobatan

ketergantungan dan opsi perawatan bagi pelaku, khususnya pengobatan 

sebagai alternatif penahanan dan pengobatan psikososial dan farmakologi di 

penjara;

• proses  untuk menjamin koordinasi antara sistem peradilan pidana dan

sistem pengobatan ketergantungan narkoba sudah siap. proses  ini 

dan kerja kolaboratif akan mendukung pelaksanaan dan pemantauan metode 

pengalihan sebagai alternatif penahanan.

Pertimbangan harus diberikan untuk memastikan bahwa undang-undang menawarkan 

kemungkinan mengalihkan mereka yang telah melakukan pelanggaran terkait narkoba 

ke program perawatan yang sesuai agar dapat secara efektif mengatasi akar penyebab dari 

pelanggaran yang dilakukan dan membantu orang ini dengan rehabilitasi, 

sambil menghindari bahaya dampak hukuman penjara. Agar ini  terlaksana, ada 

kebutuhan untuk polisi, jaksa dan pengadilan untuk memiliki wewenang dan pedoman 

yang memadai untuk menerapkan wewenang ini secara konsisten, dan sistem 

yang efektif dari kolaborasi antara sistem peradilan pidana dan penyedia perawatan 

kesehatan di warga

Persyaratan kunci dalam pengobatan narkoba yaitu bahwa hal itu harus bersifat 

sukarela. pemakaian pengobatan jangka panjang untuk ketergantungan narkoba tanpa 

persetujuan dari pasien telah melanggar perjanjian hak asasi manusia internasional dan 

standar etika medis. Selain itu, bukti efek penyembuhan dari pendekatan ini kurang, 

dibandingkan dengan penjara tradisional maupun dengan pengobatan narkoba bersifat 

sukarela berbasis warga . Cara ini mahal dan tidak membantu secara individu 

maupun warga . Ini bukan yaitu  alternatif penjara sebab  yaitu  

bentuk penahanan. Dengan demikian, fasilitas ini menjadi kamp pekerja tanpa 

dibayar, kerja paksa, metode pengobatan yang memalukan dan menghukum yang 

yaitu  suatu bentuk hukuman diluar hukum.

Pengobatan wajib atau paksa, tanpa persetujuan dari pasien hanya boleh dipakai  

dalam kasus-masalah tertentu seperti gangguan akut yang menimbulkan risiko langsung 

atau segera terhadap kesehatan pasien atau untuk keamanan warga . Pengobatan 

paksa jangka pendek untuk melindungi individu yang rentan harus diterapkan selama 

periode waktu tersingkat, sebagai usaha terakhir, dan harus selalu dilakukan oleh tim 

multidisiplin dan diawasi oleh prosedur hukum yang transparan dan dapat dievaluasi 

secara mendalam.289

Pengadilan Narkoba (Drug courts)

Pengadilan narkoba menyediakan alternatif penjara yang memerlukan pemakaian 

wewenang sistem peradilan pidana dan sanksi potensialnya untuk menyediakan program 

yang diawasi secara hukum dari pengobatan penyalahgunaan zat dan layanan lainnya. 

sedang  fungsi pengadilan narkoba bervariasi dalam yurisdiksi yang berbeda, secara 

umum ada dua kategori utama pengadilan narkoba:290

1. Program penuntutan penangguhan (metode pengalihan pra-ajudikasi atau "pre￾pembelaan"): orang yang masuk ke dalam program penuntutan penangguhan 

dialihkan ke dalam sistem pengadilan narkoba sebelum dihukum. Mereka 

tidak diharuskan untuk mengaku bersalah dan hanya dituntut jika mereka 

gagal menyelesaikan program.

2. Program paska-pengadilan atau metode paska-hukuman: Program ini mewajibkan 

peserta mengaku bersalah atas tuduhan terhadap mereka dan hukuman mereka 

ditangguhkan atau ditunda sementara saat mereka berada di program ini. 

Hukuman akan dihindarkan atau dikurangi dan seringkali pelanggaran akan 

dihapuskan dari catatan mereka, jika mereka menyelesaikan program; masalah 

ini akan dikembalikan ke pengadilan dan orang ini akan menghadapi 

hukuman atas pengakuan bersalah mereka sebelumnya jika ia gagal memenuhi 

persyaratan program.

Pengadilan narkoba menarik tidak hanya pada layanan pengawasan sistem peradilan 

pidana tetapi juga pada kesehatan warga , perumahan, kejuruan dan layanan lain 

yang disediakan oleh perawatan kesehatan dan lembaga pelayanan sosial, serta organisasi

warga . Sementara pengadilan narkoba mengatasi pelanggaran langsung individu, 

tujuan jangka panjang yaitu untuk mendukung pemulihan individu dan reintegrasi ke 

warga , sehingga mengakhiri residivisme kronis yang sering mencirikan perilaku 

dari pelaku pelanggaran dengan ketergantungan narkoba.291

Dikatakan bahwa daya tarik model pengadilan narkoba terletak pada banyak faktor, 

termasuk:292

• Pengawasanyanglebihefektifterhadapparapelakudiwarga ,dibandingkan

dengan pengawasan masa percobaan tradisional;

• Akuntabilitas yang lebih besar terhadap individu dengang ketergantungan

narkoba untuk mematuhi kondisi pembebasan dan/atau masa percobaan;

• Koordinasi dan akuntabilitas sistem peradilan yang lebih besar, pelayanan

kesehatan warga  dan pelayanan warga  lain yang disediakan, 

termasuk mengurangi penggandaan layanan dan biaya; 

• Efisiensi lebih dari sistem pengadilan melalui penghapusan kategori kasus

yang menempatkan tuntutan sumber daya yang signifikan untuk pengolahan, 

baik pada awalnya maupun pelanggaran masa percobaan dan pelanggaran 

baru yang seharusnya diperkirakan akan terjadi.

Meskipun penelitian mengenai dampak dari pengadilan narkoba pada tingkat residivisme 

tidak luas, beberapa indikasi yang meyakinkan dari hasil yang sukses memang ada. 

Sebagai contoh, studi komprehensif yang dilakukan di Amerika Serikat melaporkan 

bahwa pengadilan narkoba dewasa mengurangi tingkat residivisme sebesar 8,7 persen.293

Dibandingkan dengan penurunan 8,3 persen dengan pengobatan di warga  dan 

6,4 persen dengan pengobatan di penjara.294 Studi komprehensif lain yang dilakukan 

di Amerika Serikat menemukan bahwa peserta pengadilan narkoba secara signifikan 

lebih kecil kemungkinannya untuk mengulang tindak pidana, dibandingkan dengan 

kelompok pembanding (40 vs 53 persen).295 Kelompok pembanding terdiri dari peserta 

program lain, yang bertujuan untuk mengatasi pemakaian narkoba dan pengulangan 

tindak pidana, termasuk pengawasan masa percobaan standar dengan rujukan pada 

pengobatan. Di Amerika Serikat, peserta pengadilan narkoba juga didapati mengalami 

tingkat kambuh yang lebih rendah, dibandingkan dengan kelompok pembanding (56 

vs 76 persen) dan juga berkemungkinan kecil dilaporkan dengan masalah pemakaian 

narkoba yang serius.

Di Rio de Janeiro, Brasil, hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa tingkat residivisme 

antara pelanggar yang tidak dirujuk pada pengobatan yaitu 80 persen, sedang  

jumlahnya hanya 12 persen di antara mereka yang menerima pengobatan melalui

pengadilan narkoba. Di Irlandia, penelitian didasarkan pada dua contoh acak kecil 

yang menunjukkan bahwa ada pengurangan pengulangan tindak pidana oleh 75-84 

persen selama dan sesudah  partisipasi dalam program pengadilan pengobatan narkoba.

Sebagian besar program lain telah melaporkan secara kasual tentang penurunan tingkat 

residivisme pada peserta pengadilan pengobatan narkoba, dibandingkan dengan pelaku 

yang diproses oleh prosedur peradilan pidana tradisional.

Lihat kotak untuk dua belas prinsip yang dianggap menjadi kunci keberhasilan program 

pengadilan narkoba.

Duabelas prinsip kesuksesan program pengadilan narkoba UNODC 

United Nations Office on Drugs and Crime membentuk sebuah kelompok kerja ahli untuk membantu 

dalam pembentukan pengadilan narkoba. Dan akan mengidentifikasi dua belas prinsip yang menjamin 

keberhasilan program pengadilan narkoba:

1. Kepemimpinan peradilan yang efektif dari tim program pengadilan narkoba yang multidisiplin .

2. Kolaborasi interdisipliner yang kuat dari hakim dan anggota tim sementara mereka juga 

mempertahankan kebebasan profesi masing-masingnya .

3. Pengetahuan dan pemahaman yang dalam tentang kecanduan dan pemulihan oleh anggota tim 

pengadilan yang bukan ahli perawatan kesehatan.

4. Panduan Operasional untuk memastikan konsistensi pendekatan dan efisiensi program 

berkelanjutan.

5. Kriteria kelayakan yang jelas dan penyaringan kelayakan obyektif dari pelaku peserta potensial.

6. Penilaian rinci dari masing-masing pelaku peserta potensial.

7. Persetujuan dari masing-masing pelaku peserta yang diinformasikan dan didokumentasikan dengan 

lengkap (sesudah  menerima nasihat hukum) sebelum berpartisipasi dalam program.

8. Rujukan yang cepat dari pelaku partisipasi terhadap pengobatan dan rehabilitasi .

9. Sanksi yang cepat, pasti dan konsisten untuk program non-kepatuhan bersamaan dengan imbalan 

untuk program kepatuhan.

10. Evaluasi program yang berkelanjutan dan kesediaan untuk menyesuaikan struktur program untuk 

memenuhi kekurangan yang teridentifikasi.

11. Dana program yang cukup, berkelanjutan dan berkomitmen.

12. Perubahan dalam hukum yang substantif dan prosedural yang mendasar jika perlu atau 

sesuai

Pelaku dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental

Seperti yang telah dibahas dalam bab B, sub bab 9, untuk mengurangi jumlah orang 

dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental di penjara, perawatan kesehatan dan 

kebijakan peradilan pidana dan langkah-langkah komprehensif perlu dikembangkan 

untuk mengatasi akar penyebab meningkatnya pemakaian penjara sebagai hunian orang 

yang kebutuhannya justru lebih baik ditangani dengan pengobatan di warga .

Sebuah preferensi untuk langkah non-penahanan dan sanksi, bukan penjara, dalam 

masalah pelaku dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental, yaitu  komponen 

penting dari strategi ini , yang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap 

tingkat kepadatan di penjara, serta dampak kepadatan pada kelompok yang rentan ini.

Langkah-langkah berikut dianjurkan:

Pengalihan

Bila memungkinkan, individu dengan cacat mental harus dialihkan dari sistem 

peradilan pidana sejak titik kontak pertama dengan aparat penegak hukum dan 

mereka yang cacat mental tidak boleh ditahan di penjara;301

Pengalihan menjadi hal yang mungkin selama proses peradilan pidana—selama 

penuntutan, peradilan dan di penjara. Pengadilan harus memiliki akses menuju 

informasi mengenai masalah kesehatan mental pada umumnya dan kebutuhan 

perawatan kesehatan mental dari para pelaku yang bersangkutan, khususnya, 

untuk mengambil keputusan yang tepat pada tahap sedini mungkin. Informasi 

ini dapat diberikan oleh para ahli perawatan kesehatan mental yang mungkin 

melakukan penilaian dan penyaringan pelaku dengan cacat mental sedini mungkin 

selama proses peradilan pidana. Tindakan pengalihan mungkin memerlukan 

pengenalan undang-undang dan prosedur baru, serta pelatihan aparat penegak 

hukum untuk mengenali cacat mental, dalam rangka untuk mencari bantuan ahli 

kesehatan mental pada titik kontak pertama dengan sistem peradilan pidana;

Langkah-langkah pengalihan juga dapat didukung dengan menyediakan petugas 

pengadilan, serta aparat penegak hukum, dengan pelatihan mengenai parameter 

cacat mental yang kemungkinan akan mereka temui dalam pekerjaan peradilan 

pidana mereka dan hukuman dan pilihan-pilihan terkait yang mungkin tersedia 

untuk mengalihkan pelaku ini ke dalam sistem kesehatan untuk pengobatan.

Alternatif hukuman penjara

Pertimbangan harus dilakukan untuk memperkenalkan hukuman alternatif bagi 

pelanggar penyandang cacat mental, yang telah melakukan pelanggaran yang lebih 

serius. Hukuman ini harus menyertakan perawatan medis yang komprehensif 

dalam fasilitas dan pengawasan yang sesuai. Secara umum, lebih baik bagi pelaku 

yang memicu bahaya bagi publik untuk menerima perawatan di fasilitas 

medis yang aman, bukan di penjara yang akan memperburuk kondisi mereka.Untuk pedoman pengembangan undang-undang yang sesuai, termasuk langkah alternatif 

dan sanksi dalam kaitannya dengan pelaku penyandang cacat mental, silakan lihat World 

Health Organization Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation 

wanita 

wanita  selalu menjadi bagian terkecil dari populasi penjara secara umum di seluruh 

dunia. Namun, tidak hanya jumlah mereka yang meningkat seiring dengan meningkatnya 

populasi penjara secara keseluruhan di banyak negara, tetapi studi dalam beberapa 

negara telah menunjukkan bahwa jumlah tahanan wanita  meningkat pada tingkat 

yang lebih cepat dibandingkan dengan narapidana pria. Meski meningkat, jumlah 

keseluruhan wanita  di penjara sangat kecil dan dengan demikian belum menjadi 

faktor yang signifikan dalam pertumbuhan keseluruhan tingkat hukuman penjara. 

Realitas bagi tahanan wanita  di banyak negara, yaitu bahwa mereka mengalami 

kepadatan parah di beberapa  kecil penjara wanita , sebab  meningkatnya jumlah 

tahanan wanita . beberapa  besar wanita  ini tidak perlu menghuni penjara. 

Sebagian besar didakwa dengan pelanggaran-pelanggaran kecil dan non-kekerasan dan 

tidak menimbulkan risiko kepada publik. Banyak yang dipenjarakan sebab  mereka 

miskin dan tidak mampu membayar denda. Ada jumlah yang signifikan yang sangat 

membutuhkan pengobatan untuk cacat mental atau kecanduan zat, dan bukannya 

diisolasi dari warga . Banyak dari mereka justru yaitu korbannya, tetapi dipenjara 

sebab  undang-undang dan praktek-praktek diskriminatif. Sanksi dan langkah-langkah 

warga  yang membantu kebutuhan reintegrasi sosial dari sebagian besar pelaku 

wanita  jauh lebih efektif dibandingkan hukuman penjaraMenyadari perubahan profil populasi penjara dan dampak yang sangat berbahaya dari 

penjara pada wanita  itu sendiri, keluarga dan warga  mereka, Aturan PBB 

untuk Perlakuan terhadap Narapidana wanita  dan Langkah Non-penahanan Pelaku 

wanita  (Aturan Bangkok)304 menetapkan langkah-langkah untuk diambil dalam 

mencegah hukuman penjara untuk wanita  sampai ke tingkat yang mungkin, 

dengan mempertimbangkan latar belakang normal mereka, sifat non-kekerasan secara 

umum dan perkara pelanggaran yang mereka lakukan dan tanggung jawab merawat 

mereka.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Bangkok, langkah-langkah berikut ini dianjurkan:

• Pelakuwanita tidakharusterpisahdarikeluargadankomunitasmerekatanpa

pertimbangan yang diberikan pada latar belakang dan ikatan keluarga mereka. 

Cara alternatif untuk menangani wanita  yang melakukan pelanggaran, seperti 

langkah-langkah pengalihan dan alternatif pra-ajudikasi dan hukuman harus 

dilaksanakan sedapat mungkin; 

• saat menjatuhkan hukuman pada pelaku wanita , pengadilan harus

memiliki wewenang untuk mempertimbangkan faktor-faktor peringanan 

seperti kurangnya catatan kriminal dan non-keparahan yang relatif dan sifat 

dari tindak pidana, mengingat tanggung jawab perawatan wanita  dan 

latar belakang sehari-hari mereka;

• Pedoman yang tepat dapat dikembangkan untuk pengadilan dimana pedoman

ini hanya akan mempertimbangkan hukuman penahan untuk wanita  

hamil dan wanita  dengan anak-anak yang masih bergantung saat 

pelanggaran yang dilakukan bersifat serius dan kekerasan, wanita  yang 

bisa menimbulkan bahaya berkelanjutan, dan sesudah  mempertimbangkan 

kepentingan terbaik dari anak-anak mereka;

• saat kategori pelanggaran tertentu dilakukan oleh seorang wanita 

hamil atau ibu dengan anak kecil, hukuman dapat ditangguhkan, misalnya, 

sampai anak mencapai usia tertentu dan diperiksa kembali pada waktu 

itu, berdasar kriteria pra-pembentukan, yang seharusnya memberi 

kelayakan untuk pembatalan hukuman penjara atau pengurangan sanksi non￾penahanan dalam kondisi tertentu;

• saat hukuman penjara tidak dapat dihindari, pelaku wanita  harus

mampu memulihkan dan memilihara kontak dengan keluarga mereka melalui 

kunjungan, korespondensi dan telepon. Jika wanita  itu yaitu seorang 

ibu, pihak berwenang harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak￾anaknya terkait  dengan penempatan dan keputusan program tentang 

ibu;

• Pertimbangan harus diberikan dalam menyediakan alternatif yang cocok bagi

pelaku wanita  untuk menggabungkan langkah-langkah ini dengan 

intervensi dalam mengatasi masalah yang paling umum yang mendasari 

perilaku pelanggaran pada wanita , seperti jalan terapi dan konseling bagi 

korban kekerasan domestik dan pelecehan seksual, pengobatan yang cocok

untuk orang dengan cacat mental dan ketergantungan obat, antara 

lainnya;308

• Pihak berwenang perlu memastikan bahwa undang-undang dan prakteknya

memberi perlindungan maksimum untuk wanita  warga Negara asing, 

seperti korban perdagangan manusia dan pekerja rumah tangga migran, dari 

perlakuan buruk lanjutan. Korban perdagangan manusia tidak boleh dituntut 

atas pelanggaran perdagangan terkait, seperti memegang paspor palsu atau 

bekerja tanpa otorisasi. Mengingat korban merasa ketakutan atas keselamatan 

pribadinya dan pembalasan yang dilakukan oleh pedagangnya, ketakutan 

tambahan sebab  penuntutan dan hukuman hanya akan mencegah korban 

mencari bentuk perlindungan, bantuan dan keadilan.309

6.4. Anak-anak yang melanggar hukum

Anak-anak terlalu sering dipenjara dan atas alasan yang tidak perlu, serta untuk waktu 

yang lebih lama dari yang seharusnya, meskipun ketentuan dalam hukum internasional 

yang mengatur bahwa penahanan dan pemenjaraan anak hanya dapat dipakai  sebagai 

usaha terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin.310 Pada tahun 2000, 

diperkirakan bahwa lebih dari satu juta anak-anak ditahan di penjara-penjara di seluruh 

dunia.311 Jumlah ini yaitu  setidaknya sepersepuluh dari total populasi penjara 

saat ini. Dampaknya perlu dinilai dalam hubungannya dengan siklus kejahatan dan 

hukuman penjara yang cenderung mengarah pada penahanan untuk pertama kalinya.

Sebagaimana telah disarankan dalam bab 2, langkah pertama yang dapat diambil untuk 

mengurangi hukuman penjara anak-anak yaitu meninjau usia pertanggungjawaban 

pidana dan meningkatkan batasan usia ke 12 atau lebih tinggi, seperti yang 

direkomendasikan oleh Komite Hak Anak dalam Komentar Umumnya nomor 10.312

Kebutuhan untuk memprioritaskan rehabilitasi dan reintegrasi dari terpidana remaja 

disorot dalam beberapa  standar internasional.313 Tujuan ini sebaiknya dapat dicapai 

dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan pada semua 

kesempatan dan menghindari pelembagaan mereka semaksimal mungkin, seperti yang 

dinyatakan oleh Pasal 37 (b) Konvensi tentang Hak-hak Anak (CRC) dan Peraturan 

Beijing, Aturan 19.1. 

CRC (Pasal 40.3) mengharuskan negara untuk mendukung langkah-langkah untuk 

menangani anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana

tanpa memakai  proses pengadilan kapanpun layak dan diinginkan.314 Peraturan 

Beijing juga menyatakan bahwa mereka yang terlibat dalam menangani anak-anak 

yang berkonflik dengan hukum harus memiliki sebanyak mungkin wewenang dalam 

membuat keputusan tentang cara menangani mereka.315

Peraturan Beijing, Aturan 12 menarik perhatian pada kebutuhan pelatihan khusus untuk 

semua aparat penegak hukum yang terlibat dalam administrasi peradilan anak. sebab  

polisi yaitu titik kontak pertama dengan sistem peradilan anak, maka sangat penting 

bahwa mereka bertindak dalam cara yang berpendidikan dan peka.316 Aturan 13 

membatasi pemakaian penahanan pra-ajudikasi untuk untuk periode waktu minimum 

dan terpendek dan mengajukan alternatif konstruktif, termasuk perawatan intensif atau 

penempatan dengan keluarga atau dalam lingkungan pendidikan atau rumah.

Peraturan Beijing 14-17 memberi persyaratan rinci dalam kaitannya dengan peradilan 

dan hukuman pelaku remaja, yang meliputi pengamanan khusus sebab  usia mereka, 

termasuk persyaratan laporan penyelidikan sosial (laporan sosial atau laporan pra￾hukuman) yang yaitu  bantuan yang sangat diperlukan dalam kebanyakan proses 

hukum yang melibatkan remaja. Pengadilan harus diberitahu tentang fakta-fakta terkait 

tentang remaja, seperti latar belakang sosial dan keluarga, karir sekolah, pengalaman 

pendidikan, sebelum memutuskan respon yang tepat untuk pelanggaran yang dilakukan. 

Anak-anak harus memiliki akses ke layanan bantuan hukum yang ramah anak selama 

proses peradilan pidana secara keseluruhan, seperti yang dibahas dalam bab D.

Peraturan Beijing menyatakan bahwa hukuman penjara tidak dijatuhkan kecuali remaja 

yang dihukum sebab  tindakan yang melibatkan kekerasan serius terhadap orang lain 

atau kegigihan dalam melakukan pelanggaran serius lainnya dan kecuali kalau tidak ada 

respon lain yang sesuai. Daftar karakter non-lembaga yang cocok untuk remaja diatur 

dalam Peraturan dari Aturan Beijing.

berdasar ketentuan ini dan lainnya dalam standar dan praktek internasional yang 

baik, berikut yaitu beberapa langkah yang direkomendasikan dalam menangani anak 

yang berkonflik dengan hukum: 

• Berurusan dengan masalah anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi

tanggung jawab dari sistem peradilan anak, polisi, jaksa dan hakim yang 

terlatih dan dipilih dengan tepat secara terpisah. Aktor peradilan pidana 

harus bertindak demi kepentingan terbaik anak-anak setiap saat. Jika sistem 

yang terpisah tidak dapat mengatur sebab  keterbatasan sumber daya, aktor 

peradilan pidana yang menangani masalah anak-anak harus terlatih dan peka; 

• Lingkup wewenang yang tepat harus diberikan pada semua tahap proses pidana

dan pada berbagai tingkat administrasi peradilan anak, untuk mengarahkan 

remaja jauh dari proses peradilan pidana. Kriteria harus ditetapkan dalam 

undang-undang yang memberdayakan kepolisian, kejaksaan atau lembaga lain

yang berkaitan  dengan kasus-masalah remaja agar menangani masalah ini 

dalam wewenang mereka, tanpa harus menjalankan sidang formal. Dalam 

rangka memfasilitasi pengaturan yang lebih fleksibel pada masalah peradilan 

anak, upaya-usaha harus dilakukan untuk menyediakan program-program 

warga , seperti pengawasan dan bimbingan sementara, restitusi, dan 

kompensasi korban;

• usaha harus dilakukan untuk membentuk dan menerapkan program-program

yang bertujuan untuk memperkuat bantuan sosial, yang akan memungkinkan 

pengalihan anak dari sistem peradilan dan penerapan langkah-langkah non￾penahanan dan hukuman. Untuk membentuk dan menerapkan program￾program ini , perlu untuk mendorong kerjasama yang erat antara sektor 

peradilan anak, layanan yang berbeda yang bertanggung jawab atas penegakan 

hukum dan kesejahteraan sosial dan sektor pendidikan;

• Pertimbangan perlu diberikan untuk meninjau undang-undang nasional

untuk memenuhi standar internasional di bidang peradilan anak, khususnya 

memastikan bahwa proses  alternatif untuk proses hukum formal dan 

berbagai langkah non-penahanan dan hukuman alternatif tersedia bagi pihak 

berwenang untuk meminimalkan pelembagaan;

• Laporan penyelidikan sosial perlu disediakan dalam pengadilan tentang anak

sebelum hukuman dijatuhkan. Laporan ini dapat dibuat oleh layanan sosial 

atau petugas masa percobaan, atau lembaga yang serupa. Pelatihan perlu 

diberikan kepada mereka yang akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan 

laporan ini . Hakim juga harus dilatih/peka untuk memperhitungkan 

rekomendasi dari laporan ini ;

• Pihak berwenang didorong untuk membentuk hubungan dengan warga 

sipil sampai ketingkat yang mungkin dalam membantu reintegrasi sosial anak 

yang berkonflik dengan hukum. 

. Organisasi dan prasarana

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam usaha menerapkan alternatif hukuman 

penjara yang memerlukan pengawasan, layanan dan program untuk membantu 

rehabilitasi pelaku atau tempat kerja berkenaan dengan pelayanan warga , yaitu 

kurangnya perencanaan, kurangnya proses  koordinasi yang efektif dengan lembaga 

dan jasa di warga  dan kurangnya investasi dalam prasarana yang diperlukan untuk 

melaksanakan dan mengawasi langkah-langkah non-penahanan.

Pelaksanaan semua langkah non-penahanan dan sanksi memerlukan beberapa bentuk 

prasarana—jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Denda membutuhkan proses  yang 

transparan dalam pengumpulannya, perintah pelayanan warga  dan alternatif serupa 

yang memberi kewajiban pada pelaku untuk melakukan pekerjaan, pengobatan, 

pendidikan atau kegiatan lain memerlukan sebuah badan untuk mengkoordinasikan, 

mengawasi dan membantu pelaku. layanan ini dapat diberikan oleh suatu badan 

khusus, seperti layanan masa percobaan, tetapi seringkali pembentukan struktur yang

terpisah akan memerlukan investasi keuangan yang signifikan yang tidak mungkin 

bagi negara pasca-konflik atau berkembang. Model-model lain memang ada, di mana 

hukuman warga  dapat dikelola oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, 

Departemen Tenaga Kerja atau administrasi penjara itu sendiri dan lain-lain.

yaitu penting bahwa struktur apapun yang dipakai , keputusan harus 

didasarkan pada analisis yang cermat tentang bagaimana alternatif dapat menjadi 

pilihan terbaik untuk diberikan: lembaga yang bertanggung jawab harus memiliki 

kepercayaan terhadap pengadilan serta menjadi cukup dekat dengan warga  

untuk memastikan keterlibatannya.

Masalah dengan memakai  struktur yang ada mungkin sebab  seringkali pemberian 

alternatif akan ditambahkan pada tanggung jawab yang ada, yang akan terus mereka 

prioritaskan. Selanjutnya, staf lembaga mungkin tidak memiliki pengalaman atau 

pelatihan dalam hal yang dibutuhkan untuk mengawasi maupun mendukung orang 

mereka.

Agar setiap lembaga, apakah badan baru atau instansi yang sudah ada, memenuhi 

tanggung jawabnya secara efektif perlu ada beberapa investasi dalam struktur 

administratif, dalam perekrutan dan pelatihan. Pemahaman tentang tujuan alternatif 

perlu dikembangkan, dengan arah tujuan yang didukung oleh kepemimpinan yang 

aktif.

Juga penting bahwa dikembangkannya kerjasama sistematis antara semua instansi 

yang bertanggung jawab untuk memberi dan mengawasi sanksi; dan kerja sama 

dengan pelayanan sosial dan kesehatan dibentuk untuk memberi perawatan 

yang diperlukan dan dukungan bagi pelaku. Aturan dan pedoman yang jelas 

harus tersedia untuk semua lembaga yang terlibat. 

Lihat juga UNODC Panduan Prinsip Dasar dan Praktek Menjanjikan tentang Alternatif 

Hukuman Penjara  untuk pembahasan tentang kebutuhan prasarana alternatif untuk 

penahanan pra-ajudikasi, alternatif hukuman dan pembebasan bersyarat dini.

8. Membangun konsensus untuk menerapkan alternatif hukuman penjara 

Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa hukuman alternatif tidak dipakai  

sebab  tidak ada pemahaman dan komitmen yang memadai pada tingkat tertinggi, 

termasuk kementerian, parlemen dan badan-badan eksekutif. Selain itu, pengadilan 

mungkin kurang percaya diri dalam pelaksanaan efektifnya atau mungkin enggan untuk 

menerapkannya sebab  tekanan publik yang nyata atau dirasakan. maka 

persyaratan utama untuk memastikan bahwa alternatif yang diterapkan dalam praktek 

adalah, pertama, untuk mengambil langkah-langkah dalam mempengaruhi kebijakan 

peradilan pidana dengan meningkatkan kesadaran para politisi dan pengambil keputusan. 

Langkah penting dalam proses ini yaitu untuk menentukan kepadatan penjara pada 

tingkat politik sebagai masalah yang harus dan dapat diselesaikan

Kedua ada kebutuhan untuk memperoleh kepercayaan hakim atas alternatif hukuman 

penjara. Penting bahwa pengadilan, sebagai badan yang bertanggung jawab atas 

hukuman, terlibat dalam pengembangan strategi dan program yang bertujuan untuk 

mengurangi pemakaian penjara dalam mendukung alternatif. Mereka harus menerima 

pelatihan tambahan tentang alternatif hukuman penjara, dan kesadaran mereka tentang 

pemakaian alternatif di seluruh dunia dan manfaat potensial harus ditingkatkan 

melalui, misalnya, partisipasi dalam konferensi dan seminar.

Ketiga, pengalaman menunjukkan bahwa mengembangkan sitem alternatif penjara 

dalam proses konsultasi yang mencakup semua instansi pemerintah terkait, lembaga 

peradilan pidana, dan perwakilan warga  sipil menghasilkan komitmen dan 

dukungan oleh semua aktor utama dan, akibatnya, keberlanjutan. Perwakilan 

dari warga  sipil, termasuk organisasi pendukung korban, harus terlibat dalam 

proses konsultasi, untuk meningkatkan penerimaan, pemahaman dan keterlibatan 

warga .

Keempat, kegiatan penyadaran warga  perlu dilakukan untuk memanfaatkan 

dukungan publik. warga  berpengaruh besar pada penetapan kebijakan 

peradilan pidana oleh para politisi, serta pada kecenderungan hukuman dari pengadilan. 

warga  harus diberitahu tentang konsekuensi berbahaya dari penjara dan tujuan 

dan justifikasi hukuman alternatif. Sebagian besar respon warga  dan para politisi 

terhadap pidana dan ketergantungan mereka pada hukuman dijelaskan oleh keyakinan 

mereka bahwa sanksi pidana yaitu  cara yang efektif untuk mengatasi banyak 

masalah. Belajar tentang fakta-fakta dasar kriminologi dari sumber terpercaya, dan 

bukan dari media, dapat membantu perubahan pandangan mereka. Untuk tujuan ini, 

data yang akurat harus tersedia secara luas bagi publik dan media, sehingga memperoleh 

pengertian dan kerjasama mereka.

Langkah-langkah ini perlu dipertahankan dalam jangka panjang, sampai budaya 

pidana dalam sebuah negara berubah sepenuhnya dan manfaat dari tanggapan alternatif 

untuk tindak pidana telah dirasakan dan dipahami, dalam rangka mengurangi risiko 

kembali kepada kebijakan peradilan pidana dimana hukuman penjara yaitu intinya.

. Pertimbangan ekonomi 

Ada argumen ekonomi yang meyakinkan yang mendukung alternatif hukuman 

penjara, meskipun sayangnya, telah ada penelitian yang memadai yang dilakukan pada 

perbandingan biaya di negara berkembang. Di Zimbabwe, di mana sistem pelayanan 

warga  dikembangkan atas dasar ini, di awal 1990-an, yang telah direplikasi 

dalam beberapa  negara Afrika lainnya, biaya bulanan dalam mengawasi pelaku yang 

menjalankan pelayanan warga  diperkirakan sekitar sepertiga dari biaya pemenjaraan 

satu orang

Dalam warga  Barat, pengawasan pelaku dalam sistem masa percobaan jauh lebih 

murah dibandingkan menjaga satu orang tahanan.

Sebuah studi komprehensif yang meta-analisis terhadap berbagai jenis alternatif 

hukuman penjara di Australia, Kanada, Eropa, Selandia Baru dan Amerika Serikat, 

dilaksanakan antara 1996 dan 2007, membandingkan tingkat keberhasilan alternatif￾alternatif ini dengan biaya untuk mereka yang dihukum penjara dan menemukan 

bahwa alternatif penjara menghabiskan biaya yang lebih murah dibandingkan hukuman 

penjara dan membawa hasil yang lebih baik dalam hal mengurangi tingkat pengulangan 

tindak pidana. Studi ini menemukan bahwa intervensi yang dianalisa meramalkan 

bahwa penghematan biaya per orang dewasa atau pelaku remaja yang menerima sanksi 

warga  dan bukannya hukuman penjara berkisar antara £ 3.437 hingga £ 88.469 

untuk penghematan pajak saja dan dari £ 16.260 hingga £ 202.775 untuk penghematan 

pajak dan penghematan biaya ganti rugi korban selama masa hidup pelaku.

Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengadilan narkoba yaitu pilihan 

yang lebih ekonomis dibandingkan hukuman penjara. Jika pengadilan narkoba dipakai  

sebagai alternatif untuk penjara, penghematannya cukup besar—biaya tahunan rata-rata 

untuk mengirimkan satu orang ke penjara yaitu $ 22.650, dibandingkan dengan rata￾rata $ 4.300 per orang untuk satu tahun pengadilan narkoba.334 Dan seperti disebutkan 

sebelumnya, pengadilan narkoba dapat mengurangi tingkat residivisme setidaknya 

8,7 persen, dibandingkan dengan tingkat keberhasilan yang lebih rendah yang dicapai 

dengan program pengobatan ketergantungan berbasis penjara, yang berarti bahwa 

penghematan biaya jangka panjang juga lebih tinggi.

Mengingat kombinasi meyakinkan tentang penghematan biaya dan tingkat keberhasilan 

yang lebih baik dalam memungkinkan reintegrasi sosial pelaku, tampaknya bahwa 

keuntungan memberi preferensi pada langkah non-penahanan dan sanksi yaitu  

respon peradilan pidana yang jauh lebih efektif untuk kejahatan dibandingkan hukuman 

penjara, dalam sebagian besar kasus.

Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan

• Untuk memastikan undang-undang yang mencakup berbagai sanksi non-penahanan dalam

undang-undang pidana, cocok untuk berbagai jenis pelanggaran dan berlaku untuk perkara 

individu dari masing-masing pelaku.

• Untuk mengembangkan kebijakan dan undang-undang yang memastikan bahwa hukuman

alternatif tepat sasaran dan bahwa syarat yang menyertainya tidak rumit dan tepat, untuk 

memastikan bahwa tujuan peradilan terpenuhi dan bahwa mereka mengarah pada pengurangan 

populasi penjara.

• Untuk mengambil langkah-langkah untuk mendorong pengadilan memakai  alternatif

hukuman penjara, dalam menanggapi pelanggaran tertentu atau bukan hukuman penjara 

singkat, dengan mempertimbangkan juga kerentanan dan keadaan pelaku.

DISPOSISI PASKA HUKUMAN 

Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan

• Untuk memastikan bahwa undang-undang menyediakan berbagai bentuk pembebasan dini

dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan/memperbaiki pemakaian metode 

pembebasan dini.

• Untuk meninjau prosedur dan struktur pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa badan

yang membuat keputusan tentang pembebasan bersifat independen, memiliki kemampuan dan 

informasi yang memadai dan dapat diandalkan mengenai pelaku dan memiliki kebutuhan yang 

efektif dan alat penilaian risiko untuk membuat keputusan yang adil, konsisten dan tepat.

Untuk pembuat kebijakan, termasuk departemen terkait, layanan masa percobaan (atau 

layanan pengawasan sejenis), lembaga-lembaga dalam warga  dan administrasi penjara

• Untuk menyiapkan jaringan dukungan sosial yang memadai dan berbagai perawatan di

warga  untuk menindaklanjuti setiap pengobatan yang diterima di penjara, dan untuk 

memastikan koordinasi antara administrasi penjara dan pelayanan di warga  untuk 

membantu reintegrasi sosial tahanan sesudah  pembebasan.

• Untuk meninjau persyaratan pembebasan bersyarat untuk memastikan bahwa persyaratan

ini yaitu wajar, tidak terlalu rumit atau berat untuk dipenuhi dan bahwa persyaratan 

ini mempertimbangkan keadaan pribadi dari pelaku.

Untuk pembuat undang-undang dan otoritas pemberi hukuman

• Untuk menghindari sejauh mungkin hukuman penjara sebab  melakukan pelanggaran

pembebasan bersyarat, yang memungkinkan pihak yang berwenang untuk memakai  

wewenangnya dalam merespon secara tepat tergantung pada masalah individu.

PELANGGARAN TERKAIT NARKOBA

Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, aktor peradilan pidana dan pelayanan 

perawatan kesehatan dalam warga 

• Untuk mengobati pemakaian narkoba sebagai syarat kesehatan dan untuk mengobati

pengguna narkoba dalam sistem perawatan kesehatan dan bukannya dalam sistem peradilan 

pidana, bila mungkin.

• Untuk memperkenalkan intervensi yang menangani pengobatan sebagai alternatif hukuman

penjara dan untuk mengembangkan alternatif konstruktif lainnya bagi pelanggar terkait 

narkoba skala kecil yang tidak ketergantungan.

• Untuk menyiapkan proses  koordinasi yang efektif antara sistem pengobatan kesehatan/

ketergantungan narkoba dan sistem peradilan pidana untuk memastikan proses  rujukan 

yang efektif dalam menerapkan opsi pengalihan. Ini membutuhkan pemberlakuan undang￾undang yang spesifik

PELAKU DENGAN KEBUTUHAN PERAWATAN KESEHATAN MENTAL 

• Bila memungkinkan, untuk mengalihkan individu dengan cacat mental dari sistem peradilan

pidana pada titik kontak pertama dengan aparat penegak hukum. 

• Untuk menyiapkan kebijakan dan proses  tempat dan mengembangkan pelatihan yang

tepat untuk polisi, kejaksaan, dan kehakiman yang memungkinkan pengalihan menjadi hal 

yang mungkin di seluruh proses peradilan pidana—selama penuntutan, peradilan dan di 

penjara.

• Untuk memperkenalkan hukuman alternatif bagi pelaku dengan cacat mental yang telah

melakukan pelanggaran yang lebih serius.

wanita 

Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, layanan penuntutan dan hakim

• Untuk mendukung cara-cara alternatif menanggapi wanita  yang melakukan pelanggaran,

seperti memakai  langkah-langkah pengalihan dan pra-ajudikasi dan hukuman alternatif 

sedapat mungkin.

• Untuk memberi wewenang pada pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor

pengurangan hukuman seperti kurangnya catatan kriminal dan non-keparahan relatif dan sifat 

dari tindak pidana saat memberi hukuman pada pelaku wanita , mengingat tanggung 

jawab perawatan yang dimiliki wanita  dan latar belakang khas mereka. 

• Untuk mendukung alternatif yang cocok untuk pelaku wanita  untuk menggabungkan

langkah-langkah ini dengan intervensi dalam mengatasi masalah yang paling umum 

yang mendasari perilaku kriminal wanita . 

• Untuk memastikan undang-undang dan prakteknya yang memberi perlindungan maksimum

untuk wanita  warga Negara asing, seperti korban perdagangan manusia dan pekerja 

rumah tangga migran, dari perlakuan buruk.

ANAK-ANAK YANG MELANGGAR DENGAN HUKUM

Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan

• Untuk menghindari pemenjaraan anak-anak secara maksimal.

• Untuk memastikan bahwa undang-undang ini dan kebijakan peradilan pidana

memungkinkan lingkup yang sesuai untuk wewenang pada semua tahap proses pidana dan 

pada berbagai tingkat administrasi peradilan anak untuk mengarahkan anak di bawah umur 

jauh dari proses peradilan pidana. 

• Untuk mengembangkan layanan yang tepat dan tindakan-tindakan warga  yang cocok

untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan untuk menetapkan proses  koordinasi 

antara layanan warga  dan aktor peradilan pidana untuk memastikan pelaksanaan yang 

efektif dari langkah pengalihan.

• Untuk menyiapkan undang-undang dan proses  dan menyediakan dana yang diperlukan

dan pelatihan badan-badan terkait untuk laporan penyelidikan sosial tentang anak yang harus 

diberikan ke pengadilan sebelum hukuman dijatuhkan.

Untuk pembuat kebijakan, termasuk departemen terkait

• Untuk memastikan bahwa ada investasi yang memadai dalam struktur administrasi, perekrutan

dan pelatihan badan yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan langkah-langkah dan 

sanksi non-penahanan.

• Untuk menyiapkan proses  yang memungkinkan kerjasama sistematis antara semua instansi

yang bertanggung jawab dalam memberi dan mengawasi sanksi. 

MEMBANGUN KONSENSUS UNTUK MELAKSANAKAN ALTERNATIF HUKUMAN PENJARA 

Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan

• Untuk memperoleh kepercayaan hakim dalam alternatif hukuman penjara, melibatkan peradilan

dalam pengembangan strategi dan program yang bertujuan untuk mengurangi pemakaian 

penjara dalam mendukung alternatif.

• Untuk melibatkan perwakilan warga  sipil dalam proses konsultasi untuk meningkatkan

penerimaan, pemahaman dan keterlibatan warga .

• Untuk menyiapkan langkah untuk menginformasikan kepada warga  tentang konsekuensi

berbahaya dari penjara dan tujuan dan justifikasi hukuman alternatif. Untuk tujuan ini, 

membuat data yang akurat menyebar secara luas dan untuk bekerja sama dengan media.