penjara 3
pembebasan dini di Singapura,
makalah disampaikan pada Lokakarya tentang Strategi untuk Mengurangi Kepadatan di Lembaga Pewarga an,
Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, Salvador, Brasil, 2010). Sebagai penulis dari
makalah, ia mencatat: "peringatan perlu dilakukan dalam interpretasi statistik ini . Serupa dengan usaha lain
yang berusaha untuk membandingkan dan mengevaluasi efektivitas program berbasis penjara, perbandingan di
atas memiliki kekuarangan dalam kelompok kontrol dan self selection bias. Umumnya, narapidana yang dipilih
untuk program ini bersikap lebih baik di penjara, menunjukkan sikap yang lebih positif, dan memiliki catatan
criminal yang sedikit. Oleh sebab itu, pengamatan tidak harus ditafsirkan sebagai validasi ilmiah."
4. Pertimbangan ekonomi
Penyediaan pendidikan, pekerjaan, pelatihan kejuruan dan program rehabilitasi yang
ditargetkan untuk para tahanan bukanlah hak istimewa tetapi tugas negara untuk
diberikan kepada semua tahanan yang berada di bawah perawatan dan pengawasannya.
Semua program ini sebaiknya dikembangkan dalam kerangka program
departemen terkait untuk warga umum dan disediakan dengan alokasi anggaran
dari masing-masing kementerian. Sementara penghematan biaya dapat dilakukan
dengan membentuk kemitraan dengan LSM, dan kolaborasi ini harus didukung,
harus dipahami bahwa tanggung jawab utama untuk reintegrasi sosial tahanan terletak
pada negara.
Jelas biaya sekumpulan program besar yang dirancang untuk mengurangi pengulangan
tindak pidana sangat bervariasi tergantung pada jenis program, negara di mana ia diterapkan
dan berbagai faktor lainnya. Sebuah studi komprehensif tentang efektivitas program yang
dirancang untuk mengurangi residivisme, yang secara sistematis meninjau lebih dari 400
studi penelitian yang dilakukan di Kanada dan Amerika Serikat, misalnya, ditemukan
bahwa sebuah program yang mencapai bahkan pengurangan yang relatif kecil dalam
kejahatan melakukan perbandingan biaya-manfaat.361 Studi lain menemukan bahwa
investasi di kegiatan konstruktif dan program rehabilitasi bagi tahanan memberi
peningkatan dana dalam jangka panjang. Menurut penelitian ini, sebab pengurangan
terkait dalam tingkat pengulangan tindak pidana, penjara yang mencakup program
pendidikan dan kejuruan menghemat £ 67.000 untuk setiap tahanan, sementara
penjara dengan pengobatan narkoba menghemat £ 116,000.362 Penelitian lain telah
menunjukkan bahwa program pendidikan terbukti sangat efektif dalam mengurangi
pengulangan tindak pidana, sementara memungkinkan penghematan biaya yang
besar
REINTEGRASI SOSIAL DALAM PENJARA YANG PADAT
MENGURANGI DAMPAK BERBAHAYA DARI HUKUMAN PENJARA
Untuk otoritas penjara
Memelihara kesehatan dan kebersihan
• Pompa air dan toilet dapat ditingkatkan agar mudah diakses, sistem ventilasi harus diperiksa
dan diperbaiki.
• Fasilitas dan peralatan memasak, serta sistem distribusi makanan, dapat diperbaiki dan
ditingkatkan.
• Inspeksi rutin pada semua bagian dari penjara harus dilakukan untuk memastikan bahwa
standar dasar kebersihan dipelihara
• Kerjasama dengan penyedia layanan kesehatan lokal dan LSM dapat ditingkatkan dalam
penyediaan layanan kesehatan.
Melapangkan ruang yang padat
• Lamanya waktu yang dihabiskan tahanan di luar sel bisa ditingkatkan, dengan kemungkinan
waktu maksimum yang dihabiskan di udara terbuka.
• Pertimbangan dapat diberikan pada reklasifikasi area yang kurang dimanfaatkan di penjara
untuk memastikan bahwa ruang penjara dipakai sekreatif mungkin agar lebih banyak ruang
untuk tidur.
• pemakaian maksimum dari program pembebasan dini dan cuti, serta perpindahan tahanan
yang memenuhi syarat ke penjara dengan keamanan yang tak terlalu ketat, seperti penjara
terbuka, dapat dipertimbangkan, untuk mengurangi kepadatan ruang.
• Menjelang akhir hukuman mereka, tahanan dapat dibawa ke rumah singgah, yang dikelola
oleh layanan sosial atau LSM. ini akan membantu melapangkan ruang serta membantu
persiapan bertahap tahanan untuk kembali masuk ke warga .
Memperbaiki hubungan keluarga
• Otoritas penjara harus memastikan bahwa kontak narapidana dengan keluarga tidak dibatasi
tapi justru mungkin meningkat. Sebagai aturan umum, dan dengan mempertimbangkan
kebersihan dan tindakan pencegahan keamanan yang mungkin diperlukan, keluarga tidak
harus dilarang untuk menyediakan makanan tambahan bagi tahanan, untuk memperbaiki
menu yang cenderung telah disepakati sebab faktor kepadatan di penjara.
Meningkatkan aktivitas
• Jumlah tahanan yang memperoleh manfaat pekerjaan, pendidikan dan program pelatihan
kejuruan dapat ditingkatkan dengan memakai fasilitas secara rotasi.
• Bila mungkin aktivitas dapat dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dan makanan.
• Menyediakan pekerjaan yang dibayar di luar penjara bisa menjadi cara yang baik untuk
mengurangi tekanan di dalam penjara saat siang hari.
Memaksimalkan pemakaian sumber daya untuk memastikan layanan penting minimum
• Sistem dan layanan harus secara teratur dipantau untuk memastikan keduanya sedang
dipakai dengan kemampuan maksimal.
• Peralatan penting harus terjaga dengan suku cadang dan alat pengganti yang tersedia untuk
mengantisipasi kerusakan peralatan.
• Dalam situasi krisis, otoritas penjara dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan fasilitas
dan layanan penting dari penjara yang paling mempengaruhi tahanan dan atas dasar itu
memutuskan fungsi mana yang sangat penting agar bisa dijalankan staf dan menghentikan
fungsi yang tidak penting; Langkah dapat diambil untuk meningkatkan kerja sama dengan
organisasi warga dan mendorong akses mereka ke penjara untuk melakukan kegiatan
yang bertujuan untuk mendukung tahanan dan meningkatkan rehabilitasi mereka.
Meningkatkan ketersediaan staf dan pelatihan
• Bila memungkinkan, harus dilakukan usaha untuk merekrut staf tambahan. Mengatur kembali
jadwal staf dapat membantu pemakaian yang maksimal dari staf yang tersedia.
• Pelatihan staf untuk mengenali tanda-tanda siaga, yang menunjukkan peningkatan ketegangan
tahanan atau kecemasan, dapat mencegah terjadinya kerusuhan.
Meningkatkan komunikasi
• Dalam rangka mengurangi ketegangan dan kemarahan, penting untuk meningkatkan saluran
komunikasi dengan tahanan, agar mereka tahu mengenai tindakan-tindakan yang diprakarsai
untuk menyelesaikan masalah yang paling mendesak dan mendengarkan saran tahanan
menyangkut solusi untuk masalah yang dialami mengenai kondisi dan tindakan.
• Demikian pula, penting untuk mendorong dan mendukung staf menunjukkan bahwa
manajemen menghormati mereka dan menghargai keadaan sulit yang mereka tangani, untuk
mengurangi tingkat frustrasi dan kemarahan di kalangan personil penjara.
• Pimpinan penjara harus terus menerus melakukan kontak dengan kantor pusat untuk
memperoleh keterlibatan dan dukungan mereka dan untuk memastikan bahwa masalah
kepadatan diatasi.
Mencegah korupsi
• sebab peningkatan risiko praktik korupsi pada saat-saat penjara bermasalah dengan kepadatan,
dapat disarankan untuk meningkatkan kontrol atas sumber daya keuangan dan mengambil
langkah-langkah untuk mendeteksi dan mencegah korupsi.MENDUKUNG REINTEGRASI SOSIAL SEBAGAI STRATGI JANGKA PANJANG UNTUK
MENGURANGI KEPADATAN
MENGEMBANGKAN PENDEKATAN MANAJEMEN PENJARA HOLISTIK
Untuk pembuat kebijakan dan otoritas penjara
• Untuk meninjau dan memperbaiki semua kebijakan dan praktek manajemen penjara untuk
memastikan bahwa tahanan aman dari pelecehan atau kekerasan dan bahwa mereka
menciptakan lingkungan penjara yang positif dengan sistem yang seimbang untuk semua
tahanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok-kelompok khusus.
• Untuk menyiapkan kebijakan dan proses untuk bekerja sama dengan kementerian dan
lembaga yang bertanggung jawab pada pendidikan, pelatihan kejuruan, pekerjaan, perawatan
kesehatan, kesejahteraan sosial dan masa percobaan untuk memastikan bahwa tanggung
jawab bersama diterima dan strategi gabungan dikembangkan untuk memastikan bahwa
tahanan diberi dukungan dan bantuan untuk membangun kembali kehidupan mereka sesudah
pembebasan.
• Untuk mendorong partisipasi warga sipil dalam mendukung rehabilitasi narapidana.
PENILAIAN DAN PERENCANAAN HUKUMAN
Untuk otoritas penjara
• Untuk memastikan bahwa penilaian risiko dan kebutuhan masing-masing tahanan dilakukan
sedini mungkin menyusul dijatuhkannya hukuman dan masuk ke penjara agar memungkinkan
pengembangan rencana hukuman yang tepat, dengan perkembangan hukuman terhadap
tingkat keamanan yang lebih rendah.
HUBUNGAN KELUARGA
Untuk otoritas penjara
• Untuk berusaha menempatkan semua tahanan dekat dengan rumah mereka dalam rangka
memfasilitasi kontak yang sedang berlangsung antara keluarga dan tahanan. Dalam masalah
tahanan wanita , jadikan ini sebagai prioritas.
• Memastikan bahwa kebijakan dan fasilitas penjara memungkinkan seringnya dilakukan
kunjungan keluarga dan kunjungan kontak (terbuka) dipakai sebagai aturan umum, dengan
pengecualian berdasar penilaian risiko individu.
• Sebagai aturan umum, jangan sampai terjadi pembatasan dan sensor surat dan komunikasi
telepon, terlepas dari individu dengan masalah berisiko tinggi.
• Pastikan prioritas diberikan untuk memelihara (dan membangun kembali) kontak keluarga,
dan bila perlu untuk mencari kemitraan dengan departemen kesejahteraan sosial, LSM dan
organisasi internasional.
KERJA DAN PELATIHAN KEJURUAN
Untuk otoritas penjara dan departemen tenaga kerja (atau badan yang serupa)
• Untuk memastikan bahwa tahanan memiliki akses ke program pelatihan keahlian profesional
dan lokakarya di penjara, yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan, sedapat mungkin, untuk
keinginan para tahanan sendiri.
• Untuk bekerja sama memasukkan pelatihan keahlian dan pekerjaan tahanan dalam strategi
dan program nasional.
• Untuk mengembangkan kemitraan dengan layanan luar dan LSM dalam meningkatkan pelatihan
kejuruan yang diberikan kepada tahanan, sementara memungkinkan mereka untuk menjalin
hubungan dengan organisasi-organisasi yang dapat membantu mereka saat dibebaskan.
PENDIDIKAN
Untuk otoritas penjara dan department pendidikan
• Untuk memberi pendidikan bagi semua tahanan, tapi memprioritaskan terutama pada
mereka yang buta huruf dan orang muda
• Untuk memastikan pendidikan yang disediakan berdasar kurikulum nasional dan yang
mengarah ke kualifikasi sah secara nasional.
• Untuk mengembangkan kerja sama dan strategi lembaga gabungan untuk memasukkan
pendidikan tahanan dalam rencana dan alokasi anggaran di tingkat nasional, serta untuk
bekerja sama dengan layanan pendidikan di warga dan LSM.
PROGRAM-PROGRAM KHUSUS
Untuk otoritas penjara
• Menyediakan program rencana lain untuk tahanan dalam mengatasi akar penyebab perilaku
mereka, tergantung pada kebutuhan individu, termasuk kebutuhan khusus gender tahanan
wanita .
DUKUNGAN PASKA-PEMBEBASAN DAN PERAN warga
Untuk otoritas penjara, layanan masa percobaan dan layanan dan badan terkait dalam
warga
• Untuk memastikan bahwa persiapan pembebasan tahanan berfokus pada identifikasi risiko dan
kebutuhan yang cenderung muncul tiba-tiba dalam periode pasca-pembebasan dan membuat
rencana untuk menanganinya.
• Untuk bekerja sama memberi layanan praktis, sosial, psikologis, kesehatan dan persyaratan
pendukung lainnya terhadap mantan tahanan untuk membantu membangun kembali
kehidupan mereka.
Untuk pembuat kebijakan dan departemen terkait dan organisasi warga sipil
• Mempertimbangkan peresmian pendekatan kolaboratif dalam strategi nasional, dengan
anggaran yang memadai yang dialokasikan untuk lembaga yang terlibat untuk memungkinkan
mereka melakukan tugas-tugas mereka secara efektif.
• Untuk melakukan usaha mempersiapkan warga dalam menerima mantan tahanan dengan
berbagai kegiatan peningkatan kesadaran publik.
jumlah orang yang ditahan pada tahap
penahanan pra-ajudikasi di banyak negara sangat tinggi dan periode penahanan mereka
sering berkepanjangan di luar batas hukum. Bahkan di negara-negara dengan tingkat
hukuman penjara rendah, tingkat kepadatan yang parah dapat dialami di lembagalembaga yang menahan tahanan pra-ajudikasi. Kebijakan yang berkaitan dengan
tahap awal dari proses peradilan pidana, termasuk penangkapan dan penahanan praajudikasi, berdampak besar pada jumlah orang yang ditahan di penjara dan tingkat
kepadatan.
maka saat kebijakan sedang dikembangkan untuk mengurangi tingkat
kepadatan di penjara, pertimbangan harus diberikan pada penilaian apakah penangkapan
dan penahanan pra-ajudikasi dipakai secara berlebihan dan tidak tepat. Tergantung
pada temuan dari penilaian ini , mengembangkan strategi dan kebijakan untuk
mengurangi penahanan pra-ajudikasi dengan mengacu pada standar internasional yang
relevan bisa jadi langkah yang tepat.
1. Mengurangi penahanan pra-ajudikasi: pra-dakwaan
Penahanan pra-dakwaan mengacu pada periode waktu seorang individu ditahan dan
diinterogasi oleh polisi, sebelum dituntut dengan pelanggaran. Hukum di banyak
negara mengakui kerentanan terdakwa selama periode sesaat sesudah ditangkap, dengan
mengharuskan polisi untuk menetapkan status tersangka di depan pengadilan ‘segera’
atau setidaknya dalam waktu 48 jam.211 Pemahaman yaitu bahwa sesudah keputusan
dibuat oleh pengadilan, tersangka akan dibebaskan (dibebaskan, dialihkan atau
dibebaskan dengan jaminan) atau dipindahkan ke fasilitas penahanan pra-ajudikasi
yang dirancang untuk dihuni dalam jangka panjang. Pada prakteknya, di banyak negara,
waktu yang dihabiskan tersangka di tahanan polisi, sebelum dakwaan dibuat, dapat
berlangsung selama bulanan atau lebih.
Tersangka kadang-kadang ditahan di tahanan polisi atau fasilitas penahanan praajudikasi tanpa dikenakan dakwaan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahuntahun, atau ditahan atas dasar apa yang disebut "holding charge", yang dapat berulang
kali diperpanjang sementara penyelidikan dilakukan.212 Di Nigeria misalnya, pada
tahun 2009 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa beberapa besar
tahanan pra-ajudikasi ditahan untuk waktu yang lama dengan "holding charge" dan
bahwa penundaan dalam mendakwa pelaku, memberi kontribusi substansial dalam
kepadatan penjaraMencegah penahanan sewenang-wenang dan mengurangi penahanan pradakwaan
Penangkapan yaitu titik masuk ke sistem peradilan pidana. Mengapa, dan
seberapa sering keputusan untuk menangkap diambil, memiliki efek berantai pada proses
peradilan pidana secara keseluruhan. Semakin besar jumlah orang yang ditangkap,
semakin besar beban kerja pengadilan, semakin lama penundaan, dan semakin tinggi
kemungkinan adanya ketidakadilan sebab berkurangnya kapasitas dan proses hukum
yang sesuai.
Menurut hukum internasional setiap orang memiliki hak atas kebebasan pribadi.
Negara dapat merampas kebebasan mereka hanya dalam keadaan tertentu yang sudah
ditentukan, sesuai dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 9
(1) ICCPR. Penangkapan harus didasarkan pada kecurigaan yang masuk akal dan sah
bahwa orang telah melakukan pelanggaran yang didefinisikan sebagai pelanggaran
oleh hukum. Penangkapan harus sesuai dengan prinsip dasar proporsionalitas,
legalitas dan kebutuhan. Prosedur penangkapan harus sesuai, tidak hanya dengan
hukum domestik, tetapi juga dengan standar internasional.214
Selain itu, penangkapan atau penahanan yang sah menurut hukum dalam negeri
mungkin saja bersifat sewenang-wenang dalam pandangan hukum internasional jika
hukum yang menaungi orang yang ditahan ini tidak jelas, sangat luas, atau
melanggar standar fundamental lainnya.
Berkenaan dengan arti kata-kata “penangkapan sewenang-wenang” dalam pasal 9 (1) ICCPR, Komite
Hak Asasi Manusia telah menjelaskan bahwa “’kesewenang-wenangan” tidak boleh disamakan
dengan ‘melawan hukum”, tetapi harus ditafsirkan lebih luas untuk mencakup elemen-elemen
ketidaksesuaian, ketidakadilan, kurangnya prediktabilitas dan sesuai prosedur hukum ... Ini berarti
bahwa penahanan berdasar penangkapan yang sah tidak hanya harus sah tapi masuk akal.
Mengirim kembali tahanan ke penjara diperlukan dalam beberapa situasi, misalnya, untuk mencegah
tahanan melarikan diri, mengganggu bukti yang ada atau berulangnya tindak pidana.
Penangkapan sewenang-wenang melanggar beberapa prinsip paling mendasar dari
hukum internasional dan dalam sebagian besar masalah diskriminasi terhadap mereka
yang miskin, buta huruf, minoritas etnis atau ras atau rentan.
Mencegah penangkapan sewenang-wenang dan penahanan berkepanjangan sebelum
tersangka dibawa ke pengadilan membutuhkan dukungan politik dan kebijakan yang
jelas untuk mencegah lembaga penegakan hukum memakai kewenangannya untuk
menangkap secara tidak sah dan berlebihan, meskipun tidak menghalangi mereka untuk
menjalankan tugas mereka yang sah secara efektif.
Langkah-langkah berikut bisa diambil:
• Sebagai titik awal, undang-undang yang mengatur penangkapan oleh aparat
penegak hukum dapat ditinjau dan revisi dilakukan untuk memastikan
bahwa hal itu sesuai dengan standar internasional. ini mungkin termasuk
merevisi hukum dalam negeri untuk memastikan bahwa penangkapan
sewenang-wenang (seperti dijelaskan di atas) dilarang, serta memperkenalkan
perlindungan seperti memastikan bahwa orang yang ditahan memiliki hak
untuk menginformasikan kerabat dekat atau orang lain tentang situasinyanya
segera dan hak untuk memiliki akses langsung ke pengacara, antara lain;
• Dalam konteks ini, penting mempertimbangkan untuk membatalkan
setiap target penangkapan yang ditetapkan untuk pelanggaran tertentu
yang memberi tekanan pada aparat penegak hukum dalam melakukan
penangkapan, apakah dibenarkan atau tidak;
• Menyiapkan langkah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas,
mewajibkan aparat penegak hukum untuk menyimpan daftar pengawasan atas
seluruh tersangka yang ditahan217, termasuk waktu dan alasan penangkapan,
diantara detil lainnya;
• Menetapkan batas waktu penahanan yang tegas dan menyiapkan langkahlangkah untuk memastikan bahwa mereka ditangkap dan ditahan dilakukan
sebelum otoritas yudisial, tanpa penundaan, sejalan dengan otoritas peradilan
untuk menentukan keabsahan penahanan dan untuk membebaskan orang,
saat penahanan tidak didasarkan pada kriteria hukum;218
• Meningkatkan pelatihan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dengan
standar internasional dan perundang-undangan dalam negeri yang relevan,
dalam rangka untuk menerapkan undang-undang ini ;
• Meninjau kriteria yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja aparat penegak
hukum, memastikan bahwa jumlah penangkapan yang mereka lakukan bukan
yaitu faktor positif dalam evaluasi dan bahwa penangkapan sewenangwenang tidak dianjurkan;
• Menyiapkan sistem pemantauan independen untuk memantau apakah, dan
sejauh mana, batas waktu penahanan sedang dipenuhi; untuk mengidentifikasi
masalah yang dihadapi, dan untuk membuat rekomendasi (misalnya di negaranegara yang telah meratifikasi OPCAT, ini bisa menjadi salah satu tanggung
jawab dari proses Pencegahan Nasional);
• Pelatihan Staf penjara tentang penanganan tahanan pra-ajudikasi: untuk
membuat catatan dari semua data yang relevan yang berkaitan dengan tahanan
pra-ajudikasi tetap akurat dan baru, termasuk status masalah mereka, apakah
mereka telah didakwa atau tidak dan akses mereka ke penasehat hukum;
bersikap proaktif menginformasikan pada pengadilan mengenai tahanan yang
ditahan tanpa dakwaan dalam waktu yang lama, dan memfasilitasi akses para
tahanan untuk mendapatkan bantuan hukum
Mengurangi penahanan pra-ajudikasi: paska-dakwaan
saat tersangka dibawa ke pengadilan, atau di beberapa negara, tersangka dibawa
menghadap jaksa, maka hakim atau jaksa dapat mendakwa tersangka dan memerintahkan
agar ia ditahan (atau terus ditahan) sambil menunggu sidang. Banyak definisi penahanan
pra-ajudikasi yang mengacu pada penahanan yang diperintahkan oleh pengadilan atau
jaksa, sementara tersangka menunggu sidang.
Aturan umum dalam standar internasional yaitu bahwa orang dianggap tidak
bersalah sampai dipastikan sebaliknya oleh pengadilan yang berwenang dan harus
dibiarkan bebas dan tidak akan ditahan sambil menunggu sidang.
Komite Hak Asasi Manusia PBB (HRC) telah menyatakan bahwa penahanan sebelum
sidang dipakai hanya bila hal itu sah, wajar dan perlu. Menurut HRC, penahanan
mungkin diperlukan dalam situasi berikut:
• Untuk mencegah melarikan diri;
• Untuk mencegah terganggunya bukti yang ada;
• Untuk mencegah terulangnya tindak pidana;
• Dimana orang yang bersangkutan yaitu ancaman yang jelas dan serius
bagi warga yang tidak dapat ditampung dengan cara lain
Pada tahun 1990 Kongres Kedelapan PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan
terhadap Tahanan menetapkan bahwa penahanan pra-ajudikasi dapat diperintahkan
hanya jika ada alasan yang kuat untuk percaya bahwa orang yang bersangkutan telah
terlibat dalam pelaksanaan dugaan pelanggaran dan ada indikasi untuk melarikan diri
atau melakukan tindak pelanggaran yang serius, atau bahaya bahwa jalannya peradilan
akan sangat terganggu jika mereka dibiarkan bebas.
Hanya sebab tak memiliki tempat tinggal yang tetap maka tidak boleh secara otomatis
dianggap sebagai bahaya melarikan diri, menurut Mahkamah HAM Eropa. Pengadilan
juga telah memutuskan bahwa, saat pembebasan sambil menunggu sidang ditolak atas
dasar bahwa terdakwa mungkin melakukan pelanggaran lebih lanjut sebelum sidang,
pengadilan nasional harus yakin bahwa risikonya terbukti dan bahwa harus ada bukti
kecenderungan untuk melakukan pelanggaran lagi.
beberapa tindakan atau kombinasi dari langkah-langkah dapat diambil untuk mengurangi
jumlah orang yang tidak perlu ditahan selama periode pra-ajudikasi.
Langkah-langkah itu mencakup:
• Menghapus kewajiban penahanan pra-ajudikasi untuk pelanggaran apapun,
memastikan bahwa keputusan penahanan pra-ajudikasi tidak didasarkan pada
pelanggaran yang dilakukan, tetapi pada tujuan evaluasi faktor-faktor, yang
dapat membenarkan penahanan pra-ajudikasi, yang disebut di atas;
• Melarang pemakaian penahanan pra-ajudikasi untuk pelanggaran tertentu,
yang berarti sama dengan hukuman penjara singkat;
• Meminta otoritas peradilan memberi alasan atas keputusannya mengenai
penahanan, berdasar fakta-fakta dari setiap masalah individu;
• Meningkatkan kemungkinan jaminan dan pengaturan jumlah jaminan yang
lebih adil;
• Memperkenalkan alternatif lain untuk penahanan pra-ajudikasi, seperti
pembebasan dengan pengawasan tanggung jawab pribadi, tahanan rumah
atau pembatasan lainnya.
Burundi—Meningkatkan penghormatan akan jaminan peradilan dan mendukung pemangku
kepentingan bekerja sama
Dialog rahasia yang sedang berlangsung dengan otoritas peradilan dan lembaga pewarga an
di Burundi mengenai penghormatan terhadap jaminan peradilan sebagai bagian dari usaha untuk
mengatasi kepadatan didukung pada tahun 2008 oleh hasil studi ICRC yang mendalam tentang topik
ini terhadap penjara pusat maupun tempat-tempat penahanan sementara. Untuk menyebarluaskan
rekomendasi yang terkandung dalam penelitian ini dan untuk memudahkan pelaksanaannya, lebih
dari 100 personil dan pegawai negeri sipil lainnya dan aktor-aktor warga sipil yang bertanggung
jawab untuk dan terlibat dengan proses peradilan menghadiri seminar yang diselenggarakan pada
tahun 2008 oleh ICRC di Bujumbura, Gitega dan Ngozi. ICRC bekerja bersama pemerintah untuk
mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk pelaksanaan rekomendasi dalam penelitian ICRC
seperti yang dibahas selama seminar ini.
Pada tahun 2011, ICRC, Badan Pengembangan Belgia (BTC) dan administrasi penjara di Burundi (DGAP)
berusaha untuk mendukung berbagi pengetahuan dan pengalaman serta meningkatkan kerjasama
di antara berbagai aktor yang terlibat di bidang pewarga an di tingkat provinsi, nasional dan
internasional. Ini sebagai tanggapan terhadap identifikasi masalah yang sama yang umum di berbagai
penjara, terlepas dari ukuran, populasi atau lokasi, dan beberapa inisiatif positif yang mengarah ke
mitigasi atau resolusi dari masalah ini di beberapa institusi.
Pada Mei 2011, sebuah seminar dua-hari diadakan bagi para pemangku kepentingan tentang
penanganan dan pengoperasian penjara, di mana kelompok-kelompok kecil membahas berbagai
tema yang luas dan pertanyaan spesifik, termasuk kondisi penahanan, perlindungan tahanan rentan
dan pengelolaan sumber daya. Kepadatan diidentifikasi sebagai penyebab dari banyak masalah yang
diangkat. Pada akhir seminar, staf dari masing-masing penjara mendefinisikan tiga tujuan untuk
diterapkan dalam fasilitas mereka sendiri. Tujuan ini akan dipantau oleh DGAP dan oleh Inspektorat
Jenderal Kehakiman (Departemen Kehakiman) dan ICRC dan BTC akan ada sebagai mitra pendukung.
Di samping langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan proses peradilan, rehabilitasi dan
pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah dengan dukungan dari ICRC di beberapa penjara
dan cachots (tahanan lokal), dengan maksud untuk mengurangi pergaulan bebas yang dipicu oleh
kepadatan
Brasil mengambil langkah untuk mengurangi penahanan pra-ajudikasi
Kongres Brasil meloloskan undang-undang baru tentang langkah-langkah alternatif untuk penahanan
pra-ajudikasi pada tanggal 4 Juli 2011. Hukum berusaha untuk memastikan bahwa beberapa orang
masuk ke dalam sistem penjara dari awal.
Hukum menggarisbawahi prinsip bahwa penahanan pra-ajudikasi harus menjadi pengecualian
dan bukan aturan. Dan menetapkan sembilan alternatif penahanan pra-ajudikasi, seperti jaminan
dan pemasangan alat pemantauan elektronik. Untuk pelaku pelanggar pertama kali yang dituduh
melakukan kejahatan non-kekerasan, yang jika terbukti bisa didakwa sampai empat tahun penjara,
hakim tidak bisa memaksakan penahanan pra-ajudikasi. Undang-undang mengharuskan bahwa
penahanan pra-ajudikasi dipakai sebagai pilihan terakhir, dan itu pun hanya dalam masalah yang
sangat spesifik
Jaminan
Jaminan yaitu proses hukum yang dipakai untuk memungkinkan pembebasan
penahanan orang yang dituduh melakukan kejahatan sebelum keputusan, jika syarat
tertentu terpenuhi. Syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa terdakwa kembali
ke pengadilan untuk diadili. Syarat itu mencakup pemberian beberapa uang sebagai
jaminan pengadilan, yang dapat disita oleh negara bila terdakwa tidak kembali ke
pengadilan pada waktu dan tempat yang ditetapkan. Jaminan biasanya diberikan oleh
tersangka atau terdakwa atau anggota keluarga, meskipun ini tidak selalu menjadi
persyaratan.
Di banyak negara beberapa besar tahanan pra-ajudikasi berada di penjara sebab mereka
tidak mampu menyediakan uang yang diperlukan atau surat berharga yang ditetapkan
dalam persyaratan jaminan mereka. ini memicu orang tetap dipenjara
bukan sebab mereka akan menimbulkan risiko keamanan untuk umum, tetapi sebab
mereka miskin.
maka penting bahwa jumlah jaminan yang ditetapkan terjangkau, dengan
mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku.
ini sama pentingnya bahwa ada alternatif lain yang dapat dikenakan, yang tidak
mengharuskan terdakwa memiliki status ekonomi tertentu. Alternatif seperti itu
mungkin termasuk melepaskan terdakwa dan memerintahkan orang ini untuk
melakukan satu atau lebih dari hal berikut:
• Muncul di pengadilan di hari tertentu (bebas dengan tanggung jawab
pribadi);
• Tetap tinggal di alamat tertentu;
• Melaporkan diri setiap hari atau secara teratur ke pengadilan, polisi atau
otoritas lainnya;
• Menyerahkan paspor atau dokumen pengenal lainnya;
• Menerima pengawasan dari lembaga yang ditunjuk oleh pengadilan;
• Menerima pemasangan alat pantau elektronik.
Bebas berdasar tanggung jawab pribadi/jaminan tak bersyarat
Dalam pembebasan tanpa syarat, juga dikenal sebagai tanggung jawab pribadi, tersangka
berjanji untuk muncul di pengadilan seperti yang diperintahkan (dan, dalam beberapa
wilayah yurisdiksi, menaati segala hukum).
Dalam masalah di mana orang dikenal di warga , memiliki pekerjaan, keluarga
untuk dihidupi, dan yaitu pelaku pelanggar pertama kali, pemerintah dapat
mempertimbangkan jaminan tanpa syarat. Dengan demikian di mana pelanggaran
ini tidak serius, pembebasan tanpa syarat harus menjadi pilihan.
Dalam banyak yurisdiksi, terutama di negara-negara dengan daerah pedesaan yang luas
dengan akses yang buruk ke pemukiman kota besar, pembebasan dengan tanggung
jawab pribadi jarang dipakai sebab tantangan yang dihadapi dalam mencari tahu
tempat tinggal mereka dan melacak mereka, jika diperlukan.
Dalam keadaan seperti itu pertimbangan perlu diberikan untuk mengembangkan
kerjasama dengan orang penting di warga , seperti pemimpin suku atau
perwakilan warga lainnya, dalam rangka meningkatkan kepatuhan mereka yang
dibebaskan dengan tanggung jawab pribadi pada syarat pembebasan mereka.
Kerjasama semacam itu harus disertai dengan peningkatan kesadaran di warga
tentang masalah jaminan, dalam rangka untuk memastikan bahwa pembebasan
ini tidak dianggap vonis bebas. Di beberapa negara, kesalahpahaman ini
telah memicu tindakan kekerasan terhadap orang yang dibebaskan, sebagai
bentuk aksi keadilan oleh rakyat.
Pembebasan dengan tanggung jawab pribadi di Kosta Rika
Kosta Rika yaitu salah satu negara di Amerika Latin di mana undang-undang mencakup kemungkinan
pembebasan dengan tanggung jawab pribadi selama periode pra-ajudikasi. Menurut sebuah studi yang
dilakukan oleh ILANUD pada tahun 1980, tanggung jawab pribadi hampir tidak pernah dipakai ,
alasan utamanya, dijelaskan oleh 81 persen hakim, yaitu ketakutan bahwa terdakwa akan melarikan
diri. Pada tahun 1989 ILANUD melakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat apakah ketakutan ini
bisa dibenarkan. Penelitian ini membandingkan tingkat kepatuhan pada syarat pembebasan,
antara dua kelompok: (1) pembebasan dengan jaminan uang (dengan material, jaminan uang); dan
(2) pembebasan dengan tanggung jawab pribadi. Penelitian dilakukan selama 6 tahun dan meliputi
468 masalah secara total. Ditemukan bahwa dalam uji coba yang dilakukan di pengadilan pertama dan
kedua misalnya, tingkat kepatuhan yaitu sama untuk kedua kelompok. Dalam pengadilan ketiga,
15,6 persen dari mereka yang telah dibebaskan dengan tanggung jawab pribadi tidak muncul di
pengadilan, dibandingkan dengan 2,9 persen dari mereka yang dibebaskan dengan jaminan uang.
Para peneliti menemukan bahwa alasan perbedaan yang signifikan pada pengadilan ketiga yaitu
bahwa “persyaratan metodologis untuk proses ini yaitu patuh pada tingkat yang jauh lebih
rendah, [...] dan kurang tegas [di pengadilan ketiga dibandingkan pengadilan pertama atau kedua]”.
ILANUD membuat rekomendasi berikut, berdasar hasil penelitiannya:
1. Meningkatkan pembebasan dengan tanggung jawab pribadi di Kosta Rika;
2. Mengadakan seminar dengan para hakim untuk mentransfer pengetahuan yang diperoleh
dalam penelitian ini;
3. Bentuk pembebasan semacam ini harus hati-hati dilaksanakan dengan pengenalan terhadap
beberapa langkah-langkah praktis:
a. Menginformasikan para tahanan akan status dan kewajiban mereka: Terdakwa perlu
menerima penjelasan tentang implikasi pembebasannya dan syarat yang harus dipenuhi,
sehingga orang yang dibebaskan menangkap pentingnya mematuhi kewajibannya;
b. Mempertahankan sistem kontrol periodik, tetapi tidak lebih dari sekali dalam sebulan,
sebab persyaratan sebelumnya sekali per minggu sangat sulit dipenuhi sebab alasan
praktis (misalnya orang yang tinggal dan bekerja di daerah pedesaan terpencil);
c. Mendapatkan alamat dan telepon terdakwa, serta salah satu dari keluarga atau ‘wali’;
d. Seandainya terdakwa tidak menyerahkan dirinya: menelepon, menawarkan kesempatan
kedua untuk bertemu, atau memanfaatkan ‘wali’
e. Menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan berusaha untuk menghindari penahanan praajudikasi sebab tersangka dianggap tidak bersalah;
4. Membentuk evaluasi berkala untuk menentukan tingkat pemakaian pembebasan dengan
tanggung jawab pribadi;
5. Memulai proyek serupa di negara-negara lain di wilayah ini, dengan sistem yang sama
Di beberapa negara "layanan pembebasan pra-ajudikasi" telah diperkenalkan, yang
telah membantu mengurangi jumlah orang yang ditahan di penahanan pra-ajudikasi.
Layanan pra-ajudikasi muncul di Amerika Serikat dalam menanggapi ketidakadilan
sistem jaminan uang serta kebutuhan aparat peradilan akan informasi yang dapat
dipercaya dalam membuat keputusan jaminan.224 Program layanan pra-ajudikasi
berfungsi sebagai penyedia informasi yang diperlukan bagi aparat peradilan untuk
membuat keputusan jaminan yang paling tepat. Mereka juga menyediakan pemantauan
dan pengawasan terhadap terdakwa yang dibebaskan sementara menanti persidangan.
Program layanan praperadilan telah dikembangkan di banyak tempat di Amerika Serikat
dan telah diperkenalkan di beberapa negara lain di seluruh dunia, dengan beberapa
keberhasilan
Langkah-langkah pembatasan
Aturan Tokyo, Aturan 6.2 menyajikan berbagai langkah pembatasan sebagai alternatif
penahanan pra-ajudikasi. Langkah-langkah pembatasan dapat berupa mengurung
tersangka atau terdakwa di lokasi yang ditentukan (misalnya rumahnya, lembaga, atau
wilayah geografis tertentu), membatasi aksesnya ke lokasi tertentu (misalnya rumah
keluarga), atau melarang tersangka atau terdakwa muncul di tempat yang dikenali
atau pertemuan dengan orang yang dikenali. Perihal mengamankan kehadiran
tersangka atau terdakwa di pengadilan, proses kunjungan berkala ke lembaga atau
otoritas yang ditunjuk oleh pengadilan, atau penyitaan paspor, mungkin lebih sesuai
dibandingkan dengan penahanan atau jaminan. Jika langkah-langkah pembatasan
dipilih, maka hakim harus memilih opsi yang paling penting dan proporsional dalam
situasi semacam itu.
Ketersediaan langkah-langkah ini dalam undang-undang dan pelaksanaannya
dapat membantu mengurangi pemakaian penahanan sambil menunggu sidang, hakim
akan lebih percaya bahwa, dengan pembatasan, terdakwa dapat dicegah untuk melarikan
diri, mengganggu saksi atau merusak barang bukti.
Federasi Rusia—Mendukung kecenderungan penahanan pra-ajudikasi di Federasi Rusia
Jumlah orang di fasilitas penahanan (SIZOs) di Federasi Rusia berkurang setiap tahun antara tahun
2005 dan 2010 dan tingkat penurunan tampaknya semakin cepat. Sebagian besar, jika tidak semua,
pengurangan populasi SIZO tampaknya yaitu hasil dari penurunan yang jelas dan berkelanjutan
dalam jumlah terdakwa yang diserahkan ke dalam tahanan sebelum persidangan. Skala pengurangan
ini bisa jadi lebih besar kalau bukan sebab peningkatan durasi penahanan, ditunjukkan oleh
pertumbuhan jumlah penahanan.
Sebagian besar pengurangan jumlah penahanan pra-ajudikasi dapat dikaitkan dengan menurunnya
jumlah tersangka yang didakwa dengan pelanggaran serius. Penyidik polisi, oleh sebab itu, telah
mengidentifikasi beberapa kecil tersangka setiap tahun dan jaksa telah membuat pengajuan penahanan
pra-ajudikasi yang jauh lebih sedikit. Tampaknya, bagaimanapun, bahwa jaksa telah menjadi lebih
diskriminatif dalam penilaian mereka tentang perlunya penahanan. Antara 2005 dan 2010, saat
jumlah total tersangka yang “diidentifikasi” oleh polisi turun sebanyak 36 persen, jumlah pengajuan
penahanan turun hingga 45 persen, dari 277.208 menjadi 165.323.
Selain itu, sejak tahun 2005 jumlah semua terdakwa yang dihukum yang menghabiskan waktu di
penahanan pra-ajudikasi terus menurun. Dari 903.928 terdakwa yang diputus bersalah pada tahun
2005, 246.243 (atau 27 persen) berada di tahanan pada saat menjalankan hukuman mereka. Dari
870.082 terdakwa yang diputus bersalah sebab melakukan tindak pidana pada tahun 2010, hanya
174.855 (20 persen) berada dalam tahanan saat menjalankan hukuman. Meski penelitian lebih lanjut
diperlukan untuk memahami angka-angka ini, data ini yaitu tanda-tanda bahwa pengadilan di
Federasi Rusia mungkin akan melakukan pendekatan yang lebih hati-hati terhadap penahanan praajudikasi.Alternatif” utama penahanan praperadilan di Federasi Rusia yaitu pembebasan dengan tanggung
jawab pribadi, yang dipakai dalam 75-80 persen dari semua tuntutan. Alternatif yang lebih rumit
jarang dipakai , dengan hanya 629 masalah jaminan uang dan 668 masalah tahanan rumah yang
dipakai pada tahun 2010Pengalihan dari sistem peradilan pidana
Aturan-aturan Tokyo menetapkan bahwa, bila sesuai, polisi, kejaksaan atau lembaga lain
yang berkaitan dengan kasus-masalah pidana harus diberdayakan untuk melepaskan
pelaku jika mereka menganggap bahwa tidak perlu melanjutkan masalah ini . Aturan
ini juga mengungkapkan perlunya mengembangkan seperangkat kriteria untuk
tujuan menentukan kelayakan pelepasan atau penentuan proses. Aturan ini juga
menyatakan jaksa memiliki kemungkinan untuk menerapkan tindakan non-penahanan
yang cocok, bila sesuai, untuk kasus-masalah kecil.
Wewenang polisi dan kejaksaan untuk mengalihkan kasus-masalah yang sesuai dari sistem
peradilan pidana dapat menjadi proses yang kuat untuk mengatasi masalah,
mulai dari mengurangi beban masalah yang berlebihan yang menyulitkan sistem penjara,
menghindari stigmatisasi dan biaya sosial dari penuntutan pidana dan keputusan.
Pengalihan dapat terjadi pada berbagai tahap dalam sistem yang berbeda dan kelas
yang berbeda dari pelaku. Dalam bentuknya yang klasik, pengalihan terjadi sebelum
sidang dan menghindari proses pengadilan secara keseluruhan.
Pengalihan dapat didasarkan pada pengakuan tanggung jawab atas pelanggaran dan
kesepakatan untuk menebus kejahatan, biasanya dengan melakukan layanan warga
atau memberi kompensasi pada korban. Kadang-kadang pelaku dikirim ke sebuah
program untuk menangani masalah tertentu, seperti alkohol atau ketergantungan obat
atau kebutuhan perawatan kesehatan mental.
. Pengalihan pada proses penyelesaian sengketa alternatif
Dalam beberapa sistem rujukan untuk pengalihan yaitu pada proses penyelesaian
sengketa alternatif (ADR), di mana korban dan pelaku (dan dalam beberapa contoh,
anggota lain dari warga ) bertemu dan membuat rencana tentang bagaimana pelaku
membayar kesalahannya. Interaksi antara korban dan pelaku semacam ini yaitu dasar
keadilan restoratif, sebuah pendekatan yang telah mendapatkan popularitas di banyak
sistem di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir. Ada berbagai bentuk ADR, yang mungkin mencakup:
• Negosiasi ditandai oleh fakta bahwa para pihak mencapai kesepakatan tanpa
keterlibatan pihak ketiga.
• Mediasi, kadang-kadang juga dikenal sebagai konsiliasi, menyediakan forum
di mana pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka sendiri, dengan bantuan
pihak ketiga yang netral. Konsiliasi berbeda dari mediasi dalam arti bahwa
konsiliator menyarankan solusi. Apa yang harus dicapai mediator yaitu
komunikasi konstruktif antara para pihak hingga sampai ke titik di mana
mereka sendiri dapat menemukan solusi.
• Arbitrase lebih mirip litigasi tradisional bahwa pihak ketiga yang netral
mendengar argumen yang berselisih ‘dan memaksakan keputusan final dan
mengikat yang dilaksanakan oleh pengadilan.
• ADR Berbasis warga (atau penyelesaian sengketa informal) sering
bersifat independen dari sistem hukum formal, meskipun dalam beberapa
sistem formal, bentuk hubungan dengan sistem ADR berbasis warga .
Proses ADR berbasis warga memainkan peran penting dalam beberapa
negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia Selatan. Mereka lebih terjangkau
dan dapat diakses oleh orang miskin, dan memungkinkan untuk penyelesaian
konflik tanpa melalui proses peradilan pidana formal yang panjang, sehingga
mengurangi beban pada pengadilan. Namun, mereka juga memiliki kelemahan,
seperti kurangnya akuntabilitas yang memadai, kemungkinan diskriminasi
yang didasarkan pada status sosial, gender dan kekayaan, serta kurangnya
perlindungan hak asasi manusia. maka implikasi hak asasi manusia
mungkin perlu selalu diperhitungkan dan kelompok rentan, seperti wanita ,
anak-anak dan orang miskin, dilindungi dari pelecehan atau diskriminasi jika
keterkaitan dengan sistem peradilan non-negara harus dibentuk.
Setiap strategi yang mempertimbangkan pembangunan kapasitas, dan
membentuk hubungan dengan sistem peradilan non-negara untuk membantu
mengurangi jumlah masalah yang diproses melalui pengadilan, harus didahului
oleh penilaian terhadap sistem peradilan adat, untuk memahami konteks
sosial budaya di mana ia beroperasi; cara bagaimana ia menyelesaikan kasusmasalah pidana dan jenis kesepakatan yang dicapai; jenis masalah yang mampu
dipecahkan; sifat dari praktek-praktek yang melanggar norma-norma
internasional dan hubungan antara sistem adat dan formal dari perspektif
sejarah dan politik. berdasar penilaian ini , langkah-langkah perlu
diambil untuk mengatasi masalah dan kekurangan, sementara tidak merusak
sifat informal dan sistem yang dapat diakses.
Perlu ditekankan bahwa, pada umumnya, hanya masalah tindak pidana ringan
yang akan cocok untuk penyelesaian dengan sistem adat atau peradilan nonNegara, mirip dengan kebanyakan masalah yang dapat dipertimbangkan untuk
pengalihan dari sistem peradilan pidana.
• Keadilan restoratif, yang telah muncul dalam 30 tahun terakhir, memiliki
banyak kesamaan dengan filosofi yang mendasari proses penyelesaian konflik
kuno. Hari ini, lebih dari 80 negara memakai beberapa jenis pendekatan
restoratif untuk menangani kejahatan.234 Program keadilan restoratif
dapat dipakai pada setiap tahap sistem peradilan pidana, sesuai dengan
hukum nasional. saat dipakai sebelum masalah masuk ke pengadilan,
atau selama proses persidangan, mereka dapat memicu pengalihan
masalah dari prosedur pidana, asalkan tercapai kesepakatan antara korban dan
pelaku. Proses keadilan restoratif dapat disesuaikan dengan berbagai konteks
budaya dan kebutuhan warga yang berbeda. Pendekatan komprehensif
untuk pelaksanaan program keadilan restoratif dalam sistem nasional harus
menghasilkan penciptaan berbagai program yang dapat menjadi acuan orangorang dari titik yang berbeda dalam proses peradilan pidana.
Ada banyak keuntungan yang melekat dalam proses pengalihan. Untuk pelaku, ia dapat
menghindari catatan kriminal dan konsekuensi negatifnya, manfaat edukasional terutama
dari program yang dirancang untuk mencegah pengulangan tindak pidana, atau dapat
menebus kesalahan langsung kepada korban dan, melalui ini, dapat mengembangkan
empati dan rasa tanggung jawab sosial. Dalam proses restoratif keadilan, korban sering
mengungkapkan tingkat kepuasan dengan hasilnya. Kejaksaan dan pengadilan juga
diuntungkan, sebab sumber daya dibebaskan untuk menangani masalah yang lebih serius
atau kompleks dan, di mana program pengalihan bersifat efektif, kemungkinan bahwa
terdakwa akan melakukan pelanggaran di masa depan berkurang.
3.2. Diskresi polisi dan kejaksaan
Kesempatan untuk polisi dan kejaksaan bertindak dengan diskresi tergantung pada
sistem hukum di suatu negara, tingkat profesionalisme mereka, seberapa jauh mereka
dilatih untuk mencari solusi alternatif dan/atau merujuk ke lembaga alternatif, atau
sampai tingkat mana solusi atau lembaga alternatif tersedia bagi mereka.
Dalam sistem hukum Anglo-Saxon (common law system), jaksa memiliki diskresi luas,
berkaitan dengan menuntut masalah di pengadilan dan diskresi ini umumnya tidak
mengalami tinjauan yudisial.235 Jaksa dapat memutuskan untuk menarik tuntutan,
atau terlibat dalam perundingan pra-ajudikasi, baik pada tuntutan atau pembelaan,
dalam rangka mendorong penyelesaian efisien masalah ini .236 Beberapa negara yang
memakai civil law system menegakkan prinsip penuntutan penuh atau wajib.237
Namun dalam prakteknya, jaksa memakai setidaknya beberapa diskresi di tahap
pra-ajudikasi.238
Agar efektif dan dilaksanakan secara adil dan konsisten, polisi dan jaksa memerlukan
panduan yang jelas mengenai sejauh mana kuasa dari diskresi mereka, kapan mereka
dapat memakai diskresi mereka untuk menghentikan kasus, kapan mereka
dapat mengalihkan masalah yang sesuai pada program di warga dan kapan harus
melanjutkan dengan proses pidana.239 Sebagai contoh, kategori pelanggaran tertentu
dapat dimasukkan dalam pedoman (misalnya kejahatan properti, di mana kompensasi
uang mungkin lebih cocok) atau kategori pelaku tertentu mungkin jadi prioritas
(misalnya pelanggar dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental, wanita
dengan anak-anak yang masih bergantung dengan mereka).
Strategi reformasi pidana yang bertujuan untuk mengurangi penahanan pra-ajudikasi
dapat mempertimbangkan:
Meningkatkan diskresi polisi dan jaksa untuk mengalihkan kasus-masalah yang sesuai
dari sistem peradilan pidana;
Memperkenalkan pedoman dan meningkatkan pelatihan polisi dan jaksa untuk
menjalankan diskresi mereka secara tepat, dengan cara yang konsisten dan adil, dan
meningkatkan kesadaran mereka tentang kebutuhan kelompok rentan (misalnya
anak-anak, orang dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental, warga negara
asing);
Mengembangkan alat layanan kepolisian dan kejaksaan untuk menilai kesesuaian
pengalihan;
memberi bimbingan dan informasi kepada polisi dan jaksa tentang program
di warga dimana pelanggar dapat dialihkan dan mendukung pengembangan
program-program ini ;
Membangun proses kerja sama antara polisi dan jaksa dan layanan ini .
3.3. Mendukung Akuntabilitas
Dimanapun lembaga peradilan pidana diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk
mengambil keputusan sendiri, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa aktor dan
lembaga yang bertanggung jawab memiliki akuntabilitas atas keputusan-keputusan yang
mereka buat. Penting bahwa langkah-langkah disiapkan untuk menghindari keputusan,
pengalihan yang sewenang-wenang atas dasar suap atau kepentingan lainnya. Tindakan
ini harus mencakup, setidaknya, catatan keputusan dan pemantauan yang seksama
oleh badan-badan independen.
Dalam warga di mana korupsi yaitu tantangan utama dalam semua bidang
kehidupan, mungkin akan sangat sulit untuk memastikan akuntabilitas, yang harus
diperhitungkan saat memutuskan sejauh mana kewenangan polisi dan kejaksaan.
Penurunan populasi penjara di Nikaragua dan peran mediasi
Mediasi telah menjadi yaitu hal penting di Amerika Latin, yang termasuk dalam strategi reformasi di
hampir semua negara di kawasan ini.
Populasi penjara Nikaragua menurun dari 131 per 100.000 pada tahun 2002 menjadi 119 di 2008.
ini dianggap sebagai akibat dari pemberian manfaat hukum untuk tahanan dan kesepakatan
yang dicapai antara Cabang Peradilan dan Polisi Nasional yang memungkinkan bagi mereka yang
melakukan kesalahan hukum tidak harus dirujuk ke sistem penjara, melainkan dialihkan pada langkahlangkah alternatif.
Selain itu, sesuai dengan Hukum Acara Pidana para pihak dalam masalah tindak pidana ringan dapat
memilih mediasi dan bukan proses pengadilan biasa. Fasilitator Yudisial Pedesaan yaitu salah satu
badan yang berwenang untuk berlatih mediasi (Facilitador Judicial Rural, RJF) sebagai bagian dari
program yang meliputi sebagian besar wilayah pedesaan di negara ini untuk menyediakan
fasilitator dalam membantu memecahkan konflik kecil dan kejahatan di daerah terpencil di mana
akses ke sistem peradilan formal terbatas atau hampir tidak ada. Fasilitator telah menjadi bagian dari
cabang yudikatif sejak tahun 2002, dan bersama-sama dengan, misalnya, Lembaga Pembela Umum
(Defensoría Pública), mereka diakui dalam hukum Nikaragua sebagai staf tambahan dalam administrasi
peradilan.
Organisasi Negara-negara Amerika di Nikaragua, bertanggung jawab atas pelaksanaan Program
Fasilitator Yudisial Pedesaan, menyatakan bahwa program ini telah terbukti sangat sukses. ini
tidak hanya meningkatkan akses terhadap keadilan dan menyediakan layanan peradilan untuk warga
miskin, tetapi juga memiliki efek positif lainnya seperti membuat orang sadar akan hak-hak mereka
dan, dalam jangka panjang, untuk membantu mengurangi kemiskinan. Sistem dan ciri-cirinya berbagi
prinsip yang sama dengan gerakan peradilan restoratif.
Pengalihan hukuman bagi pelaku dengan ketergantungan narkoba, pelaku dengan
kebutuhan perawatan kesehatan mental, wanita dan anak-anak tercakup dalam bab F,
pasal 6, kategori-kategori khusus.
4. Pengurangan masa penahanan pra-ajudikasi
ICCPR, Pasal 9.3 menyatakan bahwa "Setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas
tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi
wewenang oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan dan berhak untuk diadili
dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan." Sebagai tambahan pada persyaratan
tinjauan yudisial yang cepat, Pasal 9.4 menyatakan bahwa "Setiap orang yang dirampas
kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan
di depan pengadilan, agar pengadilan yang dapat memutuskan tanpa penundaan atas
keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya bila penahanan ini
tidak sah." ICCPR, Pasal 14 (c) mengatur bahwa tersangka memiliki hak untuk diadili
tanpa penundaan.
berdasar ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional, beberapa langkah dapat
diambil untuk mengurangi durasi penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan, seperti:
• Batas waktu wajib pada penahanan pra-ajudikasi dapat ditetapkan dalam
undang-undang
• Jika belum ditetapkan oleh hukum, tahanan seharusnya memiliki hak agar
penahanan mereka ditinjau secara berkala oleh otoritas peradilan yang
independen, untuk menentukan apakah penahanan mereka yang berlanjut
itu diperlukan dan apakah harus dibebaskan, haruskah penahanan pra-sidang
berlangsung sangat lama;
• Sebuah sistem inspeksi peradilan dapat dibentuk untuk memantau pelaksanaan
undang-undang;
Pusat Penahanan di Provinsi Buenos Aires, Argentina
Di provinsi Buenos Aires Argentina, pembela umum dan staf kejaksaan telah dibentuk dalam pusatpusat penahanan. Orang yang ditangkap segera dibawa ke pusat penahanan, bukan kantor polisi,
untuk menghindari keterlambatan dalam memproses masalah dan untuk memastikan bahwa semua
tersangka memiliki akses langsung ke pembela umum. Praktek ini telah berdampak positif pada
pengurangan jumlah orang dalam penahanan pra-ajudikasi.
Langkah-langkah tambahan dapat diambil, seperti memakai perintah
biaya (cost order) terhadap pengadilan seandainya penangguhannya terjadi
berulang kali dan tidak tepat;
• Langkah yang sama dapat dipakai terhadap pengacara yang gagal berulang
kali muncul di persidangan, seperti yang direkomendasikan dalam Deklarasi
Ouagadougou dan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Penjara dan Pidana di
Afrika;
• Sebuah tinjauan kritis tentang prosedur dan birokrasi yang berkaitan dengan
administrasi pengadilan dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, dengan
meningkatkan kapasitas staf, dan mengurangi persyaratan prosedural yang
tidak perlu atau tidak tepat (lihat juga bab C, bagian 3);
• Sebuah sistem penjadwalan pengadilan dapat diperkenalkan, memprioritaskan
kasus-masalah orang yang ditahan;
• Ada juga cara untuk membawa pengadilan pada rakyat, untuk memastikan
bahwa tahanan pra-ajudikasi "disidang tanpa penundaan". Pengadilan bergerak
semacam itu telah terbukti efektif dalam memberi bantuan jangka pendek
dalam fasilitas penahanan pra-ajudikasi yang penuh sesak.
Pengadilan keliling di Republik Demokratik Kongo
Di negara-negara di mana pengadilan telah hancur sebab konflik atau tidak dapat mencapai lokasi
terpencil pedesaan, pengadilan keliling, atau chambre foraine seperti yang dikenal di Republik
Demokratik Kongo, beroperasi seperti pengadilan lain dan dikelola oleh petugas pengadilan, tenaga
administrasi dan pengacara. Kedatangan mereka diumumkan sebelumnya, pengadilan lapangan
terbuka didirikan dan lanjut menangani kasus-masalah yang diajukan kepadanya.
Antara 2004 dan 2006, Avocats Sans Frontières memulai program pengadilan keliling di tiga provinsi
di Republik Demokratik Kongo dengan pendanaan Departemen untuk Pengembangan Intenasional
Inggris Raya. Dalam jangka waktu 18 bulan, mereka melakukan 16 pengadilan keliling, menargetkan
daerah-daerah di mana tidak ada pengadilan (atau tribunaux de grande instance) dan menangani
lebih dari 1.000 masalah (40 persen dari mereka yaitu kasus-masalah lama, beberapa di antaranya telah
menunggu selama bertahun-tahun untuk masuk ke pengadilan; 70 persen dari mereka yaitu kasus
kriminal) dan mengajukan keputusan dalam 70 persen kasus. Setiap sesi pengadilan dihadiri oleh
antara 300 dan 1.000 anggota warga . Selain membawa pengadilan kepada warga , para
hakim menghabiskan waktu untuk menjelaskan hukum dan proses peradilan bagi warga umum.
Survei pengguna dilakukan sesudah diketahui adanya kepuasan yang luas terhadap proses ini dan
terkejut saat melihat orang yang dianggap tak tersentuh dimintai pertanggungjawaban atau bahkan
dihukum oleh pengadilan.
Sumber: UNODC Handbook on improving access to legal aid in Africa, hal. 64-65
Lihat juga bab D, Akses ke penasihat hukum dan bantuan hukum, untuk pembahasan
tentang dampak bantuan hukum yang cukup besar pada pemakaian dan lamanya
masa penahanan pra-ajudikasi.
5. Pertimbangan Ekonomi
pemakaian penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan bisa sangat mahal untuk negara.
Biaya langsung meliputi pengoperasian fasilitas penahanan, pemeliharaan tahanan
dan biaya investigasi dan proses peradilan. Menangani masalah pidana seorang tahanan
pra-ajudikasi biasanya membutuhkan anggaran negara yang lebih besar dibandingkan
dengan tersangka yang tidak ditahan. Seringkali tahanan pra-ajudikasi memiliki jumlah
sidang yang lebih tinggi dibanding tersangka yang tidak ditahan, dan negara harus
menutupi semua biaya yang terkait dengan persidangan ini , termasuk transportasi
dan penjaga keamanan.240 Misalnya, Open Society Institute (OSI) melaporkan bahwa
sebuah penelitian di Ukraina menemukan biaya tahunan total untuk penahanan praajudikasi yang dibayarkan Negara yaitu 30 juta US $.241 Ini yaitu 59 persen dari total
biaya penahanan pra-ajudikasi (yang dibayarkan Negara, para tahanan dan keluarga
mereka), yaitu 51 juta US $.242 Di Meksiko biaya tahunan total penahanan pra-ajudikasi
yang dibayarkan Negara diperkirakan mencapai 454 juta US $, yang yaitu 58
persen dari total biaya.243 Di Argentina, biaya langsung yang dibayarkan Negara untuk
penahanan pra-ajudikasi diperkirakan 75 juta US $, yang yaitu 68 persen dari
total biaya penahanan pra-ajudikasi
Di Uni Eropa biaya rata-rata pada tahun 2006 yaitu 3.000 Euro untuk menahan
orang dalam penahanan pra-ajudikasi untuk satu bulan.245 Dengan populasi
penahanan pra-ajudikasi sekitar 132.800 pada tahun 2011, maka biaya penahanan praajudikasi Negara-negara Anggota Uni Eropa mencapai hampir 4,8 miliar euro.246
Menghitung biaya pra-ajudikasi yang sebenarnya—baik secara langsung maupun
tidak langsung—perlu mempertimbangkan dampak penuh dari penahanan praajudikasi yang berlebihan tidak hanya pada para tahanan, tetapi juga pada keluarga
dan warga , yang bisa sangat besar. Banyak orang, yang ditahan dalam penahanan
pra-ajudikasi, terutama untuk waktu yang lama, akan kehilangan pekerjaan mereka,
yang memicu kesulitan ekonomi bagi keluarga serta hilangnya pembayaran
pajak kepada negara. Implikasi kesehatan dan biaya akibat dari penahanan praperadilan
bisa semakin parah, seperti diuraikan dalam bagian I, Bab A, sub bab 3.2. Potensi
kriminalisasi dari tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, orang
yang didakwa dengan pelanggaran kecil, atau mungkin orang yang tidak bersalah,
ditahan dengan mereka yang dituduh dengan pelanggaran serius dalam penahanan pra
peradilan untuk waktu yang lama, dapat berkontribusi kriminalitas dan residivisme di
lalu hari, terutama bila diperhitungkan bersamaan dengan hilangnya pekerjaan
dan lalu kesulitan dalam mencari pekerjaan sesudah dibebaskan dari penahanan
pra-ajudikasi. Biaya ini sulit dihitung, tapi bisa jadi sangat besar.
pemakaian dan biaya penahanan pra-ajudikasi yang berlebihan dapat membatasi
kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam bidang-bidang lain, seperti
pendidikan, kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi, terutama di negara bersumber
daya rendah di mana anggaran negaranya terbatas dan biasanya tidak memadai
untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya.
Mengurangi penahanan sewenang-sewenang
Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum
• Untuk memastikan bahwa undang-undang tentang penangkapan sesuai dengan standar
internasional dan secara khusus melarang penangkapan sewenang-wenang.
• Untuk menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas,
membutuhkan aparat penegak hukum untuk menyimpan daftar penahanan atas seluruh
tersangka yang ditahan, termasuk waktu penangkapan dan alasan penangkapan, rinciannya
antara lain.
• Untuk menetapkan batas waktu penahanan yang ketat dan menyiapkan langkah-langkah
untuk memastikan bahwa mereka yang ditangkap dan ditahan dibawa ke hadapan otoritas
peradilan, tanpa penundaan, agar otoritas peradilan bisa menentukan keabsahan penahanan
dan untuk membebaskan orang ini , saat penahanan tidak berdasar pada kriteria
hukum.
• Untuk memberi pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang standar internasional
yang relevan dan perundang-undangan domestik.
• Untuk meninjau kriteria dalam mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum, memastikan bahwa
jumlah penangkapan saja bukan yaitu faktor positif dalam evaluasi kinerja mereka; dan
untuk mencabut setiap kuota penangkapan yang ditetapkan untuk pelanggaran tertentu.
• Untuk membentuk sebuah sistem pemantauan independen untuk memantau apakah dan
sejauh mana batas waktu penahanan yang dipatuhi, untuk mengidentifikasi masalah yang
dihadapi dan untuk membuat rekomendasi.
Mengurangi penahanan pra-ajudikasi: paska-dakwaan
Untuk pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, jaksa dan hakim
• Untuk memastikan bahwa undang-undang dan pelaksanaannya mencerminkan persyaratan
standar internasional yang berkaitan dengan pemakaian penahanan pra-ajudikasi, membatasi
penggunaannya pada situasi yang nyaris ditentukan.
• Untuk menghapus kewajiban penahanan pra-ajudikasi untuk pelanggaran apapun dan untuk
melarang pemakaian penahanan pra-ajudikasi untuk pelanggaran tertentu
• Untuk meningkatkan kemungkinan jaminan dan menyiapkan langkah-langkah untuk
memastikan bahwa jumlah jaminannya adil, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi
terdakwa, dan untuk memperkenalkan alternatif lain dalam penahanan pra-ajudikasi, seperti
pembebasan dengan tanggung jawab pribadi, pengawasan atau pembatasan tertentu.
Pengalihan dari Sistem Peradilan Pidana
Untuk pembuat undang-undang dan pembuat kebijakan
• mempertimbangkan untuk meningkatkan wewenang polisi dan jaksa, dan memastikan
pelatihan yang diperlukan mereka untuk mengalihkan kasus-masalah yang sesuai dari sistem
peradilan pidana, dan untuk memakai wewenang mereka dengan cara yang konsisten
dan adil.
Untuk kementerian, polisi, dinas dan lembaga kejaksaan terkait yang menyediakan program
pengobatan dan rehabilitasi
