penjara 1
pelanggaran
Acquittal (pembebasan): Pelepasan terdakwa sesudah vonis tidak bersalah
Adjudication (Peradilan): Proses hukum penyelesaian sengketa. Pengumuman resmi
maupun pembacaan putusan atau keputusan dalam proses pengadilan; juga penilaian
atau keputusan yang diberikan.
Arrest (pengangkapan): penjemputan atau penahanan paksa; pemakaian kekuasaan
untuk merampas kebebasan orang ; pengambilan atau penahanan orang dalam
tahanan oleh otoritas hukum, khususnya, sebagai tanggapan atas tuduhan pidana.
Bail (jaminan): proses hukum yang dipakai sehingga orang yang dituduh
melakukan kejahatan dapat dibebaskan dari tahanan sebelum masalah mereka diselesaikan
jika syarat tertentu terpenuhi. Syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa terdakwa
kembali ke pengadilan untuk diadili. Syarat ini biasanya melibatkan pemberian beberapa
uang sebagai jaminan pada pengadilan, yang dapat disita negara harus bila terdakwa
tidak kembali ke pengadilan pada waktu dan tempat yang ditentukan.
Charge (dakwaan): Sebuah tuduhan resmi terhadap orang
Conviction (keputusan): Hasil dari penuntutan pidana yang disimpulkan dalam penilaian
bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan yang didakwakan.
Crime prevention (Pencegahan tindak pidana): Berbagai pendekatan yang mencegah (atau
mengurangi) kejahatan. Mungkin termasuk pembangunan sosial, integrasi warga ,
pembaharuan perkotaan dan bekerja dengan orang tertentu yang diketahui
rentan terhadap kejahatan, atau mungkin melakukan pelanggaran, termasuk pelaku
dan mantan pelaku.
Criminal justice system (Sistem peradilan pidana): Praktek-praktek dan lembaga pemerintah
yang diarahkan untuk menjunjung tinggi keselamatan publik, menegakkan hukum dan
menjalankan keadilan.
Decriminalization (Dekriminalisasi): Penghapusan perilaku atau kegiatan yang terkait
hukum pidana; Dekriminalisasi mungkin termasuk pengenaan sanksi dari jenis yang
berbeda (perdata) atau penghapusan semua sanksi. Hukum lainnya (non-pidana)
lalu dapat menata perilaku atau kegiatan yang telah dilegalkan
Defendant (tersangka): Orang yang diadili atau akan menerima hukuman
Depenalization (Depenalisasi): Sebuah pengurangan sanksi pidana yang perintahkan
oleh hukum untuk pelanggaran tertentu.
Judicial authority (otoritas peradilan): Pengadilan, hakim atau jaksa penuntut umum.
Imprisonment (hukuman penjara): Dalam Panduan ini istilah "hukuman penjara" telah
dipakai untuk merujuk pada perampasan kemerdekaan di semua tempat penahanan,
termasuk dalam fasilitas penahanan pra-ajudikasi dan penjara. Seringkali istilah ini
dipakai untuk merujuk kepada perampasan kemerdekaan menyusul hukuman yang
diberikan, di penjara.
Imprisonment rate (Tingkat hukuman penjara): Jumlah tahanan per 100.000 dari populasi
umum.
Mitigation (Keringanan): mengurangi hukuman.
Life sentence (Hukuman seumur hidup):
Berikut ini yaitu tiga jenis utama dari hukuman seumur hidup:
• Hukuman ‘seumur hidup’ atau jangka panjang dengan penentuan jumlah
tahun, sesudah itu tahanan dilepaskan tanpa pembatasan lebih lanjut.
• Hukuman ‘seumur hidup’ selama jumlah tahun minimum, sesudah itu, pada
titik tertentu yang telah ditetapkan, tahanan dapat dipertimbangkan untuk
dibebaskan.
• Hukuman penjara hingga kematian (alami), tanpa kemungkinan
pembebasan (LWOP), dan/atau dengan kemungkinan (teoritis atau realisasi)
pengampunan.
Long-term sentence (Hukuman jangka panjang): Meskipun tidak ada definisi internasional
mengenai hukuman jangka panjang, menurut Dewan Eropa ambang hukuman jangka
panjang yaitu lima tahun atau lebih.
Mandatory minimum sentence (Hukuman minimum wajib): Hukuman minimum wajib
mengacu pada hukuman tetap yang wajib diberikan kepada orang yang dihukum
sebab kejahatan oleh hakim, terlepas dari kesalahan dan faktor keringanan lainnya
yang terlibat dalam kejahatan ini .
Occupancy rate (also known as population density) (Tingkat hunian dan juga dikenal dengan
kepadatan populasi): Ditentukan dengan menghitung rasio jumlah tahanan yang ada
pada hari tertentu dengan jumlah tempat yang ditentukan oleh daya tamping resmi.
Offender (Pelaku): orang yang melakukan pelanggaran
Official capacity or design capacity of a prison (Kapasitas resmi atau kapasitas desain
penjara): Jumlah tahanan yang dapat ditampung penjara sementara menghormati
persyaratan minimum, ditentukan terlebih dahulu, dalam hal luas lantai per tahanan
atau sekelompok tahanan termasuk ruang akomodasi. Kapasitas resmi umumnya
ditentukan pada saat penjara dibangun.
Operational capacity (Kapasitas operasional): Jumlah orang yang dapat ditampung di
penjara dengan rasa aman dan diperlakukan manusiawi setiap saat. Angka ini dapat
berubah dari waktu ke waktu bila ada perubahan yang terjadi di penjara dan saat
sumber daya berfluktuasi.
Paralegal: orang yang memberi bantuan hukum kepada orang mulai dari
memberi informasi tentang hukum dan prosedur pengadilan hingga memberi
nasihat dan bantuan dengan masalah hukum. Paralegal akan mendapatkan pelatihan
tentang hukum tetapi tidak sampai ke tingkat pengacara yang berkualitas.
Pre-trial detainee or detainee (Tahanan pra-ajudikasi atau tahanan): Orang yang dituduh,
dirampas kebebasannya, yang belum menerima keputusan akhir (keptusan atau vonis
bebas) oleh pengadilan, terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan.
Pre-trial detention (Penahanan pra-ajudikasi): Dalam Panduan ini istilah yang dipakai
untuk merujuk pada periode selama orang dirampas kebebasannya sebelum
peradilan, termasuk penahanan oleh polisi, hingga keputusan dari sidang pidana,
termasuk banding. Seringkali istilah ini dipakai untuk merujuk pada periode sesudah
perintah penahanan oleh otoritas peradilan, tidak termasuk periode awal penahanan
oleh polisi atau lembaga penegak hukum lainnya.
Prison (Penjara): Istilah "penjara" dipakai untuk merujuk kepada semua tempat
penahanan resmi dalam sistem peradilan pidana, menahan semua tahanan, termasuk
mereka yang ditahan selama investigasi kejahatan, sambil menunggu sidang, sesudah
keputusan dan sebelum dan sesudah hukuman dijatuhkan. Istilah ini tidak mencakup
pusat penahanan yang menahan orang yang ditahan sebab status cacat imigrasi
mereka.
Prison density (Kepadatan penjara):Lihat Occupancy rate.
Prisoner (Tahanan): Istilah "tahanan" dipakai untuk menggambarkan semua orang
yang ditahan di tempat penahanan, termasuk orang dewasa dan remaja, selama
penyelidikan kejahatan, sambil menunggu sidang, sesudah keputusan dan sebelum dan
sesudah hukuman. (Dalam terbitan lain istilah ini juga dipakai untuk merujuk secara
eksklusif terhadap orang yang telah dihukum sebab pelanggaran dan dijatuhi
hukuman penjara).
Prosecution (Penuntutan): Lembaga atau melakukan proses pidana terhadap orang .
Rehabilitation (Rehabilitasi): Sebuah konsep yang luas dimana faktor-faktor yang
mendasari sebab tindakan kriminal ditangani dan kemungkinan pengulangan tindak
pidana berkurang, sering dipakai secara bergantian dengan reintegrasi atau
pengobatan.
Re-entry: Proses dimana tahanan siap untuk kembali ke warga saat dia telah
menjalani hukuman penjara.
Reoffend (Pengulangan tindak pidana): saat pelaku melakukan kejahatan baru sesudah
didakwa dengan pelanggaran sebelumnya.
Revocation (Pencabutan): Sebuah tindakan yang dilakukan oleh badan yang kompeten
seperti pengadilan, jaksa penuntut umum, otoritas penjara atau lembaga pembebasan
bersyarat dalam menanggapi pelanggaran terhadap syarat yang menyertai langkah nonpenahanan. Ini mungkin melibatkan pelanggaran baru atau pelanggaran syarat teknis
lainnya.
Sanction (Sanksi): Hukuman untuk pelanggaran pidana.
Social reintegration (Reintegrasi sosial): Reintegrasi sosial tahanan dan mantan tahanan
mengacu pada proses dimana mereka membangun kembali kehidupan mereka sesudah
bebas dengan cara yang positif dan dukungan yang diberikan kepada mereka selama
proses ini, sehingga mengurangi kemungkinan mereka melakukan pengulangan tindak
pidana.
Status penalties (Hukuman status): mengingkari hak-hak pelaku dalam warga .
Hukuman semacam itu mungkin, misalnya, mencegah orang yang terbukti
melakukan penipuan untuk menduduki posisi kepercayaan sebagai pengacara atau
direktur sebuah perusahaan. Mencegah dokter yang dihukum sebab malpraktik medis
untuk terus menjalankan praktek kedokteran.
Langkah non-penahanan dan sanksi
Absolute discharge (Pembebasan penuh): Pembebasan penuh yaitu istilah hukum untuk
tindakan pengadilan yang membatalkan dasar yang mendasari masalah dalam jenis pidana
dan beberapa gugatan perdata. Definisi sebenarnya dari jenis pembebasan ini berbeda
secara yurisdiksi. Dalam kasus-masalah pidana dalam banyak yurisdiksi, pembebasan
penuh yaitu pemberhentian masalah yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa
yang tidak bersalah yang telah diputuskan tidak bersalah. Pengarh dari pembebasan
ini yaitu untuk membuang keputusan pidana seolah-olah itu tidak pernah terjadi.
Catatan kriminal terdakwa ini dibersihkan dan itu seolah-olah dia tidak pernah
didakwa atas pelanggaran. Yurisdiksi tertentu menentukan pembebasan penuh dalam
masalah pidana berbeda. Di Inggris, misalnya, seorang terdakwa yang bersalah juga
dapat diberikan pembebasan penuh oleh pengadilan. Inggris mengijinkan pengadilan
membuktikan bahwa orang mungkin bersalah sebab melakukan kejahatan tetapi
ini tidak dalam kepentingan umum sehingga orang ini tidak perlu
dihukum atas perbuatannya. Dalam ini pembebasan pelaku bisa muncul pada
catatan kriminalnya.
Caution (Peringatan): Peringatan yang diberikan menyusul pengakuan bersalah sebagai
alternatif penuntutan. Peringatan bisa bersifat sederhana atau bersyarat. ‘Peringatan
sederhana’ dipakai untuk menangani dengan cepat dan hanya dengan mereka
yang melakukan pelanggaran ringan dan itu bukan termasuk hukuman pidana, tetapi
biasanya akan dicatat pada basis data kepolisian. ‘Peringatann bersyarat’, orang ini
harus memenuhi beberapa persyaratan untuk menerima peringatan ini dan untuk
menghindari penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan. Sama seperti peringatan,
tapi bukan keputusan.
Community service order (Perintah pelayanan warga ): Hukuman yang dijalankan
disajikan dalam warga di mana pelaku melakukan pekerjaan yang tidak dibayar
yang bermanfaat bagi warga , di bawah pengawasan.
Compensation (Kompensasi): Sebuah sanksi atau tindakan yang mewajibkan pelaku
untuk memberi ganti rugi padai korban.
Conditional discharge (Pembebasan bersyarat): Pembebasan pelaku tanpa hukuman
dengan syarat bahwa ia tidak melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka
waktu tertentu. Jika tindak pidana dilakukan pada waktu itu maka pelaku juga dapat
dihukum sebab pelanggaran persyaratan pembebasan.
Discharge (Pembebasan): Pelaku didapati bersalah atas pelanggaran dan keputusan
bersalah muncul pada catatan kriminalnya, tapi tidak ada tindakan lebih lanjut yang
dilakukan (pembebasan penuh), atau tidak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan
selama pelaku tidak melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu (pembebasan
bersyarat).
Diversion (Pengalihan): Sebuah prosedur administrasi yang memungkinkan pelaku
tertentu mengambil jalan pintas dalam sistem peradilan pidana resmi untuk menghindari
penuntutan dan keputusan lebih lanjut dengan berpartisipasi dalam, misalnya, proses
mediasi atau program pengobatan, atau dengan kompensasi korban.
Deferred sentence (Hukuman penangguhan): Keputusan diambil untuk tidak menjatuhkan
hukuman dengan syarat bahwa pelaku melakukan beberapa tindakan, seperti menjalani
perawatan untuk ketergantungan alkohol, ketergantungan narkoba atau menerima
konseling psikologis. Tergantung pada hasil, pelaku mungkin tidak menerima hukuman
formal, dan kemudian, tergantung pada yurisdiksi, tidak ada catatan kejahatan permanen
akan dibuat.
Electronic monitoring (Alat pemantau elektronik): metode pengawasan atau melacak
mereka yang dibebaskan sambil menunggu sidang, atau sebagai sarana menegakkan
berbagai hukuman yang dilaksanakan dalam warga , serta dalam kaitannya
dengan pembebasan dini. Terdakwa atau pelaku memakai tag atau gelang elektronik di
pergelangan kaki atau pergelangan tangan yang memberitahu layanan pemantau jika
orang ini hilang selama jam malam.
Fine (Denda): Sebuah keputusan pengadilan yang mewajibkan pelaku membayar
beberapa uang pada pengadilan sebagai hukuman atas pelanggaran mereka.
Half-way house (Rumah singgah): Sebuah tempat tinggal, biasanya dijalankan oleh
layanan masa percobaan atau penjara, yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan
antara kehidupan di penjara dan kehidupan dalam warga .
Mediation (Mediasi): Sebuah cara menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan
antara pelaku dan korban. Layanan ini dapat diberikan oleh layanan masa percobaan
atau organisasi warga sipil atau organisasi pendukung korban.
Non-custodial measures (Langkah non-penahanan): Persyaratan yang dikenakan pada
terdakwa dengan maksud menghindari penahanan praperadilan. Mungkin termasuk:
usaha untuk tampil di hadapan pengadilan jika diwajibkan; tidak mengganggu saksi;
melapor secara berkala kepada polisi atau pihak berwenang lainnya; patuh pada alat
pemantau elektronik dan/atau jam malam atau penyerahan paspor.
Non-custodial sanctions (Sanksi non-penahanan): Hukuman pengadilan yang dijalankan
pelaku di warga bukan di penjara. Melibatkan beberapa pembatasan kebebasan
melalui pengenaan syarat dan kewajiban seperti kehadiran di program konseling atau
pengobatan dan pengujian narkoba.
Parole or early conditional release (Pembebasan bersyarat): berarti pembebasan awal tahanan
yang dihukum di bawah syarat pasca-pembebasan yang diindividualkan. ini dapat
bersifat wajib saat itu terjadi secara otomatis sesudah periode minimum atau jumlah
hukuman tetap telah dijalankan atau bisa bersifat diskresioner saat keputusan harus
dibuat apakah akan membebaskan seorang tahanan secara bersyarat sesudah periode
tertentu hukuman telah dijalankan. Pembebasan bersyarat atau bebas bersyarat selalu
disertai dengan syarat umum bahwa tahanan harus menahan diri terlibat dalam tindak
kriminal. Namun, ini tidak selalu menjadi satu-satunya syarat yang dikenakan.
Syarat lain dapat diterapkan pada tahanan, hingga ke tingkat bahwa syarat ini
tepat untuk keberhasilan reintegrasi sosialnya.
Remission (Remisi): Remisi hukuman yaitu bentuk pembebasan tanpa syarat.
Remisi biasanya diberikan secara otomatis sesudah jumlah hukuman tetap telah
dijalankan, bisa juga jangka waktu tetap yang dipotong dari hukuman. Kadang-kadang
remisi dibuat bergantung pada perilaku yang baik di dalam penjara dan bisa ditarik atau
dicabut jika tahanan tidak berperilaku baik atau melakukan pelanggaran disiplin.
Restorative justice (Peradilan restoratif): Proses yang memberi kesempatan pada korban
untuk memberitahu pelaku tentang dampak kejahatan mereka, untuk mendapatkan
jawaban atas pertanyaan mereka dan menerima permintaan maaf, dan memberi
kesempatan pada pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan untuk
melakukan sesuatu untuk memperbaiki kerusakan ini . Peradilan restoratif dapat
terjadi sebagai alternatif untuk penuntutan atas kejahatan yang kurang serius, saat
pelaku mengaku bersalah di pengadilan tapi sebelum hukuman, sesudah hukuman, di
penjara atau di warga .
Suspended sentence (Penangguhan hukuman): Bila hukuman penjara dibacakan tetapi
pelaksanaannya ditangguhkan selama satu periode dengan syarat atau persyaratan
yang ditetapkan oleh pengadilan. Ada dua jenis hukuman yang ditangguhkan. Seorang
hakim mungkin tanpa syarat membebaskan terdakwa dari semua kewajiban dan
pembatasan. Sebuah hukuman tanpa syarat yang ditangguhkan mengakhiri keterlibatan
sistem peradilan dalam ini dan terdakwa tidak memiliki hukuman untuk dijalankan.
Namun, keputusan pidana terdakwa akan tetap menjadi bagian dari catatan publik.
Seorang hakim juga dapat memberi hukuman bersyarat yang ditangguhkan. Jenis
hukuman yang menangguhkan eksekusi hukuman selama terdakwa menunjukkan
perilaku baik. Sebagai contoh, jika orang dihukum sebab mengutil untuk pertama
kalinya, hakim bisa menjatuhkan tiga puluh hari penahanan sebagai hukuman dan
lalu menangguhkan penjara dengan syarat bahwa terdakwa tidak melakukan
tindak pelanggaran hingga tahun berikutnya. sesudah tahun berlalu tanpa insiden,
hukuman dibatalkan. Namun, jika terdakwa melakukan kejahatan lain, hakim berhak
untuk mencabut penangguhan dan mewajibkan terdakwa menjalnkan masa tiga puluh
hari di penjara.
ADR Alternative Dispute Resolution (Alternatif Penyelesaian Sengketa)
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome (Sindrom defisiensi kekebalan)
CCR Correction and Rehabilitation Centre (Pusat Rehabilitasi dan
Pewarga an)
CDT Commission for the Discussion of Drug Addiction (Komisi Pembahasan
Pecandu Narkoba)
CHRI Commonwealth Human Rights Initiative (Pemrakarsa Hak Asasi Manusia
Persemakmuran)
CPT European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment of Punishment (Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan
dan Perlakuan Hukuman yang Merendahkan dan tidak Manusiawi)
CRC United Nations Convention on the Rights of the Child (Konvensi PBB tentang
Hak Anak)
HIV Human Immunodeficiency Virus (Virus defisiensi kekebalan pada
manusia)
HCV Hepatitis C virus (Virus Hepatitis C)
HRC Human Rights Council (of the United Nations) (Dewan HAM (PBB))
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik)
ICPS International Centre for Prison Studies (Pusat Internasional untuk Penelitian
Penjara)
ICRC International Committee of the Red Cross (Komite Internasional Palang
Merah)
ILANUD United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders (Institut American Latin PBB untuk Pencegahan
Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Pelanggaran)
LWOP Life without parole (seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat)
MCC Model Criminal Code for Post-Conflict Countries (Contoh KUHP untuk
Negara-negara Pasca-Konflik)
NGO Non-governmental organization (Lembaga Swadaya warga )
NPM National Preventive Mechanism (proses Preventif Nasional)
OAS Organization of American States (Organisasi Negara-negara Amerika)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisasi
Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)
OPCAT Optional Protocol to the Convention against Torture (Protokol Opsional bagi
Konvensi Menentang Penyiksaan)
OSI Open Society Institute (Lembaga warga Terbuka)PASI Paralegal Advisory Service Institute (Lembaga Layanan Penasihat
Hukum)
PRI Penal Reform International (Reformasi Hukuman Pidana Internasional)
REPLACE Rights Enforcement and Public Law Centre (Penegakan Hak dan Pusat
Hukum Publik)
SMR Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Aturan Standar
Minimum Perlakukan pada Tahanan)
TB Tuberkulosis
UNICEF United Nations Children’s Fund (Dana anak-anak PBB)
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime (Kantor PBB untuk Narkoba
dan Kejahatan)
USIP United States Institute of Peace (Lembaga Perdamaian AS)
WHO World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia)
Kapasitas penjara mengacu pada jumlah tahanan bisa ditampung dalam suatu tempat
penahanan berdasar standar yang ditetapkan dalam undang-undang nasional,
peraturan atau dokumen pedoman lainnya. Bagian I, Bab A membahas masalah ini
lebih lengkap termasuk spesifikasi yang direkomendasikan dalam ini .
Saat ini, secara luas diterima bahwa peningkatan kapasitas penjara tidak,
dengan sendirinya, yaitu strategi berkelanjutan untuk memerangi
kepadatan penjara. Seperti telah ditekankan oleh banyak komentator, "di
mana ada penjara mereka akan terisi" dan dalam jangka waktu panjang,
ekspansi konstan dari lahan penjara bahkan dapat memicu peningkatan
dalam hukuman penjara. Perhatian khusus harus menjadi bukti bahwa
bantuan jangka pendek terhadap kepadatan yang ditawarkan oleh struktur baru
mungkin kenyataannya malah menunda pembahasan tentang penyebab kepadatan.
Pihak berwenang disarankan untuk memberi pertimbangan terhadap strategi lain
yang diuraikan di seluruh Panduan ini, dengan mempertimbangkan keadaan dan
tantangan spesifik yang dihadapi oleh negara yang bersangkutan, sebelum perluasan
lahan penjara direncanakan. jika perluasan penjara diusulkan dan diterima
dalam jangka pendek, pertimbangan terhadap kedudukannya dalam kebijakan
dan perencanaan jangka panjang harus berlanjut, dan berbagai macam pilihan
dipertimbangkan.
Pada saat yang sama, harus diakui bahwa standar minimum yang mengharuskan
tahanan ditahan dalam kondisi yang menghargai martabat manusia, harus tercermin
dalam rancangan dan manajemen pendekatan setiap penjara baru atau bagian dari
penjara. Yang paling penting yaitu standar ini menyangkut kesehatan, gizi
dan akses terhadap air. Selain itu, sebuah sistem untuk memastikan akuntabilitas
pengelolaan penjara untuk mempertahankan standar tertentu juga diperlukan. Sistem
akuntabilitas juga harus memungkinkan penentuan kapan perbaikan dibutuhkan, kapan
air, sanitasi, perawatan kesehatan dan layanan lainnya perlu ditingkatkan dan kapan
ruang dan layanan tambahan perlu diberikan. ini dianggap praktik yang baik dalam
pengawasan semacam itu untuk dijadikan kegiatan rutin, sebagai bagian dari proses
perencanaan strategis secara keseluruhan untuk membantu mengembangkan kebijakan
yang efektif dan berkelanjutan.
Di negara-negara paska-konflik, di mana sistem dan infrastruktur penjara cenderung
telah hancur, mungkin ada tekanan untuk membangun penjara baru untuk memastikan
bahwa mereka yang dipenjara ditahan dalam hunian yang memenuhi persyaratan standar
internasional. Dengan tidak adanya penjara yang memenuhi persyaratan ini dan
tanpa pembentukan pelayanan penjara profesional, tahanan mungkin akan mengalami
kondisi yang mengerikan dan juga kekerasan, ditahan dalam tahanan tidak resmi dan/
atau swasta, di bawah kendali badan militer atau lainnya. Namun, bangunan penjara
bahkan dalam keadaan kebutuhan yang akut harus dijalankan dengan hati-hati, sebagai
bagian dari paket komprehensif yang mencakup rehabilitasi dan reformasi sistem
peradilan pidana secara keseluruhan.Dalam semua hal penting bahwa proses penilaian dan perencanaan yang tepat terjadi
sebelum bangunan apapun didirikan untuk memastikan bahwa sumber daya yang
berharga tidak terbuang dalam jangka panjang, dengan membangun penjara yang tidak
cocok dalam lingkungan atau budaya tertentu atau yang tidak mencerminkan nilai-nilai
inti dan prinsip manajemen dimana sistem penjara siap beroperasi.
Bab ini memberi gambaran singkat tentang pertimbangan utama, termasuk
faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kebutuhan perbaikan atau
pembangunan penjara. Bab ini juga memberi gambaran tentang langkah-langkah
yang dapat diambil untuk meningkatkan kapasitas penjara dengan meningkatkan
pengelolaan ruang penjara. Isu-isu yang sama juga dibahas dalam terbitan ICRC Water,
Sanitation, Health and Habitat in Prisons ‘Supplementary Guidance’, 2012 (Air, Sanitasi,
Kesehatan dan Habitat di Penjara ‘Panduan Tambahan’), yang memberi panduan
operasional praktis bagi mereka yang terlibat dalam pemberian nasihat dan pelaksanaan
keseluruhan persoalan dalam pembuatan kapasitas. ini juga menjadi pengamatan
berulang oleh ICRC, selama bertahun-tahun, bahwa sulit untuk mengelola fasilitas
seringkali yaitu hasil dari perencanaan yang lemah. Khususnya, kurangnya
proses perencanaan komprehensif, yang menghilangkan langkah-langkah dalam proses
dan tidak melibatkan kisaran keahlian yang diperlukan, semuanya terdengar mustahil
untuk membangun fasilitas yang sesuai dengan standar internasional dan memenuhi
kebutuhan tahanan dan staf.
1. Penilaian dan perencanaan
Cara sistem penjara berkembang dipengaruhi oleh kebijakan peradilan pidana, yang,
pada gilirannya, dipengaruhi oleh politik, budaya dan nilai-nilai yang dominan dalam
warga di mana sistem itu berada, seperti tujuan yang ditekankan dari bab-bab
sebelumnya. Dengan demikian, semua keputusan penting tentang manajemen dan
reformasi sistem penjara, termasuk yang berkaitan dengan memperbarui atau
memperluas lahan penjara, harus dilakukan dalam konteks kerangka yang lebih luas.
Untuk membuat ini mungkin, perlu ada proses perencanaan yang luas dan dinamis,
yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan peninjauan yang akurat dan
memodifikasi keputusan secara teratur. ini dinamakan perencanaan strategis.
Titik awal dari suatu proses perencanaan, jika belum dilakukan, harus menentukan
nilai-nilai inti dari seluruh sistem peradilan pidana di mana penjara ada di dalamnya dan
tujuan dari sistem itu. Nilai-nilai inti dan tujuan ini harus dipandu oleh standar dan
norma-norma internasional dan regional. Dengan demikian, mereka akan mencakup
tujuan untuk memakai penjara secara hemat, seperti yang direkomendasikan oleh
standar ini , serta memastikan bahwa tahanan ditampung dalam lingkungan di
mana martabat manusia mereka dihormati dan reintegrasi sosial mereka didukung.
Keputusan untuk membarui atau membangun penjara baru harus sesuai dengan nilainilai inti ini .
Sangat penting bahwa proses perencanaan selalu dimulai dengan penilaian awal
terhadap fasilitas dan kemampuan yang ada. Penilaian semacam itu harus melihat
tidak hanya pada sistem penjara, tetapi juga pada sistem sanksi non-penahanan dan
langkah-langkah dalam mengembangkan keseluruhan pemahaman dari sistem sanksi.
ini memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk membuat hubungan yang lebih baik antara kedua sistem, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan, dari
kerangka legislatif dan peraturan untuk memperkenalkan dan meningkatkan layanan.
Membentuk hubungan ini akan membantu menentukan respon yang benar yang
akan membawa pada perubahan jangka panjang. Misalnya, penilaian penjara sendiri
dapat mengidentifikasi bahwa ada banyak tahanan dengan ketergantungan narkoba
di penjara tetapi kurangnya layanan dan program perawatan. Dengan tidak adanya
penilaian yang lebih luas, respon mungkin berfokus secara eksklusif pada peningkatan
pelayanan dan program pengobatan di penjara. Namun, jika penilaian mencakup jenis
pelanggaran yang dilakukan para tahanan ini, kerangka hukum dan kebijakan hukuman
dalam yurisdiksi tertentu, termasuk dalam kaitannya dengan narkoba, dan ketersediaan
layanan pengobatan di warga , respon mungkin menjadi keputusan untuk mengubah
kerangka hukum dan kebijakan hukuman dalam memungkinkan pengalihan orang
dengan ketergantungan obat yang telah melakukan pelanggaran ringan pada pelayanan
warga dan untuk meningkatkan pelayanan dalam warga bagi pengobatan
ketergantuangan narkoba. Jika ini tercapai, maka akan ada beberapa kecil orang di
penjara dengan kebutuhan perawatan ketergantungan narkoba dan pihak berwenang
tidak perlu merencanakan perluasan besar-besaran terhadap layanan dan program
berbasis penjara. Dengan kata lain, penilaian skala luas yang meliputi sistem sanksi
secara keseluruhan dapat mempengaruhi kebijakan. Dengan cara ini pengembangan
kebijakan pengelolaan penjara tidak hanya akan reaktif, tetapi juga proaktif.
Demikian pula, saat merencanakan pemeliharaan, memperbarui dan perluasan lahan
penjara diletakkan dalam konteks yang lebih luas, hubungan antara kepadatan dan
praktek pengelolaan penjara juga akan menjadi lebih jelas. Dalam perspektif yang lebih
luas, respon terhadap kepadatan mungkin untuk meningkatkan pemakaian metode
pembebasan dini (awal) dan pemindahan ke penjara dengan keamanan yang tak terlalu
ketat dibandingkan membangun penjara dengan kapasitas baru, jika penilaian juga telah
mengidentifikasi bahwa kesempatan-kesempatan semacam itu tidak dimanfaatkan.
(Lihat bab G, sub bab 1.1)
1.1 Memperkirakan pertumbuhan jumlah tahanan dan pelaku tindak pidana
Salah satu elemen kunci dari proses penilaian dan perencanaan yaitu identifikasi
kecenderungan masa lalu dan masa depan yang akan berdampak pada jumlah
tahanan dalam fasilitas penahanan dan pelaku tindak pidana yang menjalani sanksi
warga .
• Metodologi yang paling dapat diandalkan untuk menentukan perkiraan
pertumbuhan jumlah tahanan dan pelaku yaitu pertama-tama melihat
kecenderungan pertumbuhan di masa lalu dan memperkirakan
kemungkinannya di masa depan.
• lalu perlu menentukan dampak dari perubahan kebijakan dan
perundang-undangan, serta realitas politik di suatu negara atau wilayah dan
menyesuaikan perhitungan kecenderungan masa depan yang sesuai.
Harus ada perspektif perencanaan tiga hingga lima tahun yang akan membantu
administrator penjara untuk memutuskan apakah kapasitas baru itu diperlukan, rencana
singkat hingga jangka menengah untuk perluasan kapasitas penjara melalui berbagai
metode awal memanfaatkan fasilitas yang ada dan jika diperlukan, mengembangkan
pilihan untuk perluasan dan pembangunan penjara baru di masa mendatang. sebab
penjara baru biasanya memakan waktu setidaknya tiga tahun untuk merancang dan
membangun dan harus bertahan selama puluhan tahun, telah disarankan bahwa
rencana negara atau bangsa harus diarahkan sejauh mungkin. Banyak pemerintah
telah menemukan bahwa periode 10 tahun tepat untuk memproyeksikan kebutuhan
dan memiliki cukup waktu untuk "menghemat" dana besar yang dibutuhkan untuk
membangun beberapa fasilitas baru.
Dalam situasi konflik, perencanaan jangka panjang yaitu jarang menjadi hal yang
mungkin atau tepat. Dalam situasi krisis, terutama di mana perubahan mendadak
bisa terjadi misalnya penangkapan dan penahanan masal atau bencana alam, rencana
darurat harus dilaksanakan. Situasi sementara semacam ini seharusnya tidak menjadi
dasar perencanaan jangka panjang sebab halangan ini seringkali dengan cepat diatasi
oleh keputusan eksekutif untuk melepaskan sebagian besar mereka yang ditahan dalam
keadaan seperti itu.
Perkiraan harus diperbarui secara teratur dengan memakai metodologi yang sama,
sebab ini memberi dukungan administrator dan keuangan dengan kemampuan
perencanaan dan membuat keputusan yang tepat mengenai penyesuaian kebijakan sistem
peradilan pidana, termasuk identifikasi strategi alternatif dan kapasitas penjara.
Komponen lain dari penilaian komprehensif
Agar keputusan strategis memungkinkan perencanaan yang efektif untuk rencana
jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam mengurangi kepadatan, penilaian
akan menjadi praktik yang baik bila juga mencakup:
• Kerangka legislatif yang berlaku untuk penahanan dan sanksi pidana
praperadilan, serta kecenderungan hukuman dan pemakaian penahanan
pra-ajudikasi dalam realitanya;
• Profil pelaku,termasuk pelanggaran yang dilakukan,hukuman yang dijatuhkan,
rehabilitasi dan kebutuhan pengobatan, jenis kelamin dan profil usia;
• Penilaian dari semua lembaga dalam sistem penjara untuk menentukan
kapasitas, populasi sebenarnya, kondisi, kekurangan dan potensi di setiap
penjara individu;
• Penilaian terhadap organisasi, infrastruktur dan implementasisistem tindakantindakan non-penahanan dan sanksi;
• Biaya hukuman penjara di lembaga-lembaga yang berbeda, berbagai sanksi
dan langkah-langkah warga , biaya estimasi perbaikan penjara yang perlu
diperbarui, perkiraan biaya membangun penjara baru dan pemeliharaannya,
termasuk biaya layanan dan program yang perlu disediakan.
Menentukan Strategi
Langkah lalu bagi para pengambil keputusan yaitu memutuskan respon strategis
terhadap data yang disajikan. Dengan demikian proses konsultasi sangat diinginkan
untuk memastikan bahwa strategi diputuskan sejalan dengan kenyataan dan sumber
daya yang tersedia dalam jangka pendek, menengah dan panjang dan bahwa hal itu
diterima oleh semua aktor yang terlibat.
Konsultasi ini akan melibatkan lembaga-lembaga peradilan pidana dan aktor kunci,
perwakilan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam menyediakan layanan seperti
perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan kejuruan, pekerjaan, penyedia layanan di
warga , profesional kesehatan, psikolog, pekerja sosial, ahli keamanan penjara
dan perwakilan dari warga sipil. Anggaran dan keuangan kementerian juga harus
dilibatkan. Tingkat kepercayaan yang diletakan pada pemakaian penjara dibandingkan
dengan pemakaian pengawasan dan sanksi berbasis warga harus didiskusikan
dan disepakati selama proses konsultatif ini. Proses ini akan menentukan pendekatan
dan arah rencana; keseimbangannya antara perampasan kemerdekaan dan pengawasan
warga ; dan dukungannya terhadapi "nilai-nilai inti dan tujuan" ditentukan pada
awal proses. Memiliki biaya aktual dan perkiraan biaya yang tersedia bagi pengambil
keputusan akan menjadi nilai keputusan strategis yang terlalu besar untuk didasarkan
pada realitas sumber daya. ini juga bisa memberi dorongan tambahan pada
preferensi terhadap tindakan non-penahanan, dengan mempertimbangkan biayanya
yang lebih rendah.
Dalam memutuskan apakah akan membangun penjara baru, menambah atau membarui
yang sudah ada atau justru tidak membangun, isu-isu berikut harus dipertimbangkan:
• Jika tingkat hunian penjara tinggi, jumlah tahanan pra-ajudikasi besar dan/
atau pertumbuhan dan pertumbuhan yang diharapkan dari populasi penjara
signifikan (misalnya lebih tinggi dari pertumbuhan demografi populasi umum),
memperluas kapasitas penjara mungkin diperlukan, sebagai salah satu unsur
dari strategi untuk mengurangi penjara yang padat.
• Dalam kasusini , dan berdasar hasil dari penilaian awal, pertimbangan
pertama harus diberikan untuk mengembangkan kebijakan dan strategi
mengurangi jumlah tahanan yang ada, beberapa di antaranya telah diusulkan
dalam Panduan ini.
• Bila kepadatan telah mencapai tingkat kritis (kadang-kadang dianggap
sama dengan 120 persen) dan perlu dikurangi segera untuk menghindari
krisis besar, pembangunan penjara baru tidak akan efektif dalam memenuhi
kebutuhan langsung, mengingat bahwa membangun fasilitas baru akan
memakan waktu sekitar tiga tahun. Pilihan lain, seperti amnesti, pedoman
pembebasan dini dan redistribusi tahanan dalam sistem penjara perlu
dipertimbangkan, serta perluasan kapasitas penjara.
• Memperluas ruang dalam fasilitas yang sudah ada: Bila keputusan strategis
untuk memperluas kapasitas penjara telah diambil, pertimbangan utama
dalam perencanaan yaitu untuk menentukan apakah lebih layak untukmenambah penjara yang sudah ada atau membangun penjara baru. Ukuran
yang direncanakan dari setiap kapasitas penjara yang diperluas dapat
mempengaruhi keputusan ini seperti penilaian apakah fasilitas yang sudah
ada dapat terpelihara dengan baik di masa depan dan memiliki sisa umur
yang cukup bermanfaat untuk tujuannya. Perluasan yang terbatas mungkin
sebaiknya diwujudkan dengan memaksimalkan pemakaian ruang penjara
yang ada dengan meningkatkan pengelolaan kapasitas penjara
• Membangun penjara baru: Jika fasilitas penjara yang ada (semua atau sebagian)
dalam kondisi buruk, tidak menyediakan akomodasi yang sesuai dengan standar
internasional, dan jika kondisi ini diperparah oleh tingkat kepadatan,
jelas pertimbangan perlu diberikan untuk memperbarui dan memperluas
fasilitas. Pertimbangan ini mungkin termasuk membangun fasilitas baru
dan menutup yang sudah ada yang tidak dapat menyediakan fasilitas yang
memadai sebab lokasi, ciri desain, kurangnya sumber air yang cukup dan
listrik, dll.
• Mungkin juga perlu membangun penjara baru jika distribusi geografis penjara
yang ada tidak menjamin bahwa para narapidana ditahan dekat dengan
rumah mereka, sampai pada tingkat yang mungkin, atau jika itu mengarah
pada kepadatan di beberapa fasilitas, dengan redistribusi tahanan di antara
fasilitas yang berbeda tidak menjadi pilihan yang tepat (misalnya sebab itu
berarti bahwa mereka akan berada jauh dari rumah mereka, bahwa lokasi para
tahanan pra-ajudikasi tidak cukup dekat dengan pengadilan).
• Di negara-negara pasca-konflik, sistem penjara keseluruhan, dengan beberapa
penjara dengan tingkat keamanan yang berbeda, mungkin perlu dibangun
kembali untuk memastikan bahwa tahanan yang ditampung dalam kondisi
baik.
• Biaya: Umumnya biaya pembangunan penjara mahal dan sangat penting
bahwa pertimbangan yang cermat perlu ditujukan pada biayanya, termasuk
biaya yang sedang dipakai untuk memelihara dan mengoperasikan fasilitas.
Penting untuk mengembangkan analisis biaya terhadap perkiraan umur
bangunan tambahan atau bangunan penjara baru. ini akan memungkinkan
badan pendanaan atau pemerintah memperoleh pemahaman yang mendalam
tentang berbagai komponen biaya, pemicu biaya, dan kebutuhan yang ada saat
ini.
• Sementara kepentingan ekonomi memerlukan biaya yang harus diminimalkan,
keputusan untuk meningkatkan infrastruktur penjara harus disertai dengan
penyediaan dana yang memadai untuk memastikan pelaksanaan yang
efektif dari kebijakan dan prinsip desain yang baik, termasuk yang
berkaitan dengan penciptaan penjara yang memberi kondisi penjara
yang dapat diterima dan mendukung kesejahteraan mental dan reintegrasi
sosial yang efektif.Memaksimalkan pemakaian kapasitas penjara yang sudah ada
Memaksimalkan kapasitas dalam sistem penjara
Dalam banyak sistem penjara, kepadatan dialami dalam beberapa penjara yang terletak
di pusat kota, dalam fasilitas penahanan pra peradilan atau penjara dengan tingkat
kemanan tinggi, sedang penjara dengan tingkat keamanan rendah, penjara terbuka
dan semi terbuka mungkin kurang dimanfaatkan. Penjara dengan tingkat kemanan
tinggi sangat mahal dalam pemeliharaan dan pengoperasian. Di banyak negara, tahanan
yang tinggal dalam fasilitas ini telah dialokasikan di sana berdasar kejahatan
yang mereka lakukan dan bukan atas dasar penilaian yang tepat pada risiko keamanan
mereka.
Jadi, jika kepadatan dialami di beberapa penjara, tapi tidak pada penjara lain, langkahlangkah berikut dapat dipertimbangkan:
• berdasar penilaian risiko mereka, para tahanan yang dipilih dapat
dipindahkan ke penjara dengan tingkat keamanan yang lebih rendah,
untuk mengurangi kepadatan yang dirasakan dalam penjara dengan tingkat
keamanan yang lebih tinggi, dan juga menyediakan kondisi yang lebih baik
untuk reintegrasi sosial tahanan.
• Dalam konteks ini, penjara terbuka dan semi terbuka lebih banyak dipakai ,
di mana para tahanan dapat memiliki hubungan yang lebih dekat dengan
warga dan di mana kesempatan kerja mereka dapat ditingkatkan dengan
pekerjaan di luar penjara.
• Dalam mengambil langkah-langkah yang disarankan di atas, penting untuk
tidak memindahkan tahanan lebih jauh dari rumah mereka, yang akan
membatasi kunjungan keluarga, dan tidak untuk memindahkan tahanan
pra-ajudikasi lebih jauh dari pengadilan yang bertanggung jawab atas masalah
mereka.
Memaksimalkan kapasitas dalam penjara individu
Otoritas penjara juga dapat mengambil beberapa langkah untuk meringankan kepadatan
dalam penjara mereka, di mana semua langkah-langkah lain, seperti transfer ke penjara
lain, memaksimalkan pemakaian metode pembebasan dini dan cuti penjara sudah dipakai .
• Semua bangunan yang mampu dipakai sebagai tahanan diperiksa dan
dilakukan perbaikan hingga kondisinya layak untuk untuk dijadikan tempat
tinggal. Pengalaman menunjukkan bahwa dengan modifikasi sederhana
atas ruang yang tidak terpakai atau ruang yang dipakai untuk tujuan
lain dapat diubah menjadi hunian tempat tinggal. Dengan demikian, harus
ada pertimbangan yang matang terhadap keuntungan dan kerugian dari
penempatan kembali bangunan yang sudah ada. Misalnya, mengubah bengkel
menjadi asrama akan meningkatkan daya tampung namun mengorbankan
peluang aktivitas. Bila bangunan yang diubah menjadi penampungan manusia,
maka harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan
kebersihan, keamanan, ventilasi, pencahayaan dan akses ke fasilitas sanitasi.
Tahanan bisa didistribusikan dalam penjara dengan lebih bijaksana. Misalnya,
tahanan berisiko rendah dapat ditampung di area yang tingkat pengamanannya
kurang, tahanan yang diizinkan untuk menghabiskan periode terpanjang di
luar sel dapat ditampung di area-area yang paling padat dari penjara, sebagai
langkah jangka pendek, sementara langkah-langkah lain diambil untuk
mengurangi kepadatan semacam itu.
Tempat menyimpan barang-barang pribadi dapat diperbaiki dan tempat tidur susun
dapat diperkenalkan untuk menambah ruang yang tersedia dalam sel dan asrama. Bila
tempat tidur susun dipakai maka harus diperhatikan bahwa semua tahanan memiliki
akses ke ventilasi yang memadai dan keseluruhan ruang yang tersedia dalam sel tetap
dalam kondisi yang disarankan. Lihat Komite Internasional Palang Merah (ICRC),
4. Mengembangkan sebuah rencana induk
Jika keputusan diambil untuk membangun penjara baru, program perluasan yang
diusulkan harus konsisten dengan ketentuan dari keseluruhan rencana induk untuk
sistem penjara, di bila ada, yang memberi petunjuk keseluruhan pada arah, kebijakan,
strategi bangunan, panduan lokasi dan target anggaran untuk membantu desain
arsitektur, perbaikan dan pembangunan setiap fasilitas yang akan datang, tergantung
pada hasil penilaian dan keputusan strategis. Bila rencana ini tidak ada, praktek
yang baik akan mendorong pengembangan rencana ini yang lalu dapat
dipakai untuk menginformasikan proposal khusus untuk perluasan kapasitas.
Pengembangan rencana induk mencakup langkah-langkah berikut:
• Menentukan nilai-nilai inti yang menjadi dasar keputusan departemen penjara
tentang sistem pengelolaan dan pengembangan.
• Menentukan tujuan sistem penjara dan masing-masing penjara.
• Melakukan penilaian kebutuhan untuk menentukan kapasitas dan kemampuan
lembaga yang ada dan menganalisis populasi dan kecenderungan penjara
• Membuat rencana dari seluruh sistem sanksi (penjara dan sanksi nonpenahanan) untuk memastikan strukturnya menyediakan berbagai fungsi
dan kapasitas penjara, serta pilihan tugas pelaksanaan sanksi non-penahanan,
melayani kelompok yang berbeda atau klasifikasi tahanan.
Proses penyusunan rencana induk awal akan bergantung pada berbagai faktor termasuk
jumlah penjara dalam sistem serta pengetahuan personil kunci yang terlibat dalam
proses perencanaan. Rencana induk harus diperbarui setiap tahun.
Strategi manajemen untuk penjara
Bila sistem penjara sedang didirikan kembali atau secara substansial diperbarui, ada
kebutuhan untuk pengembangan strategi yang komprehensif dalam memandu proses
perubahan.
Strategi pengelolaan sistem penjara harus dikembangkan oleh tim multidisiplin dan
harus mencakup:
• Tujuan sistem penjara dan filosofi yang ditekankan
• Layanan dan fasilitas disediakan di setiap penjara dan hubungan fungsional di
antaranya.
• Kebijakan operasional kunci mencakup sistem dan waktu pengoperasian,
pendekatan pengawasan dan keamanan
• Jumlah dan jenis tahanan.
• Berbagai program dan aktivitas yang diusulkan
• Layanan dan fasilitas dalam setiap hunian dan sel.
• Ukuran total penjara dalam parameter eksternal, ukuran hunian asrama,
ruangan dan sel.
• Anggaran proyek dan jadwal pembangunan rancangan
• Struktur manajemen, struktur organisasi staf dan jumlah staf (penahanan,
administrasi, program, industri, kesehatan, pemeliharaan dll).
Pentingnya menjelaskan pengoperasian sistem penjara yaitu untuk memastikan bahwa
rancangannya mendukung operasi, bukan rancangan yang mengarah ke modifikasi dalam
operasi, sebab itu merusak refleksi dari nilai-nilai inti dan pencapaian tujuan.
. Prinsip perencanaan kunci
Menurut standar internasional dan praktik manajemen penjara yang baik, prinsip utama
yang perlu dipertimbangkan selama proses perencanaan meliputi hal-hal berikut ini.
. Lingkungan yang tidak terlalu membatasi
Rencana induk harus menyediakan berbagai fungsi dan kapasitas penjara bagi sistem
penjara yang melayani kelompok yang berbeda atau klasifikasi tahanan, berdasar
pada prinsip penampungan tahanan dalam lingkungan yang tidak terlalu membatasi,
dipandu oleh penilaian dan klasifikasi individu mereka. Prinsip ini berarti bahwa sebagian
besar tahanan dapat ditahan dalam penjara dengan tingkat keamanan menengah hingga
rendah dan beberapa besar tahanan mungkin akan ditahan di penjara semi terbuka
dan terbuka. Penjara ini sering kurang dimanfaatkan, bukan sebab faktor risiko
obyektif, dan peningkatan pemakaian mereka harus berada di antara pilihan yang
dipertimbangkan.
Sebuah penilaian risiko tahanan yang tepat, dilakukan berdasar kriteria dan peralatan
penilaian yang dapat diandalkan, memungkinkan manajemen penjara mengidentifikasi
tahanan yang huniannya berada dalam fasilitas dengan tingkat keamanan yang tinggi
benar-benar terjustifikasi. Mereka yaitu jumlah yang sangat kecil dari total
populasi penjara.
Penerapan prinsip ini akan memastikan bahwa masih ada dana tersisa, sebab biaya
dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian penjara dengan tingkat
keamanan rendah cenderung rendah.
. Lokasi
Menempatkan penjara dalam jarak yang masuk akal dan memiliki hubungan dekat
dengan warga dimana memiliki ikatan terdekat dengan tahanan dianggap sebagai
praktik yang baik. ini memungkinkan adanya fasilitasi kontak yang berlangsung
antara tahanan, keluarga dan komunitas mereka yang yaitu syarat penting untuk
rehabilitasi yang efektif. Penjara juga harus dekat dengan pasokan air dan jaringan listrik
yang memadai. Harus ditempatkan dekat dengan pusat kota, yang dapat menyediakan
beberapa layanan yang sesuai dari lembaga-lembaga negara dan warga sipil,
termasuk perawatan kesehatan, pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi tahanan, serta
sekolah-sekolah bagi keluarga staf.
Sebuah penjara yang ditujukan untuk tahanan pra-ajudikasi harus terletak dekat dengan
pengadilan di mana masalah mayoritas tahanan akan disidang.
Lokasi terpencil yang mungkin menawarkan harga lahan yang lebih murah, mungkin
terbukti menjadi kurang ekonomis dalam jangka panjang, sebab akan ada biaya tinggi
untuk transportasi barang dan jasa, kebutuhan mensubsidi biaya hunian staf atau
memberi insentif bagi staf untuk hidup di daerah terpencil, kesulitan yang dihadapi
dalam pelayanan (pendidikan, kesehatan, medis, darurat) yang dibutuhkan di penjara
dan biaya yang dikeluarkan untuk menarik minat staf ahli datang ke lokasi terpencil.
Selain itu, staf yang pindah ke daerah-daerah terpencil sering mengalami tingkat stres
yang tinggi dan absen dari tugasanya, terutama saat mereka terpisah dari keluarga
mereka.
. Ukuran
SMR menyatakan bahwa: "diharapkan bahwa jumlah tahanan di pewarga anpewarga an tertutup tidak boleh terlalu besar sebab bisa mengahalangi pengobatan
individualisasi. Di beberapa negara dipercaya bahwa populasi pewarga an ini
tidak boleh melebihi angka lima ratus. Dalam penjara terbuka, populasinya harus sekecil
mungkin." Dan "Di sisi lain, ada keinginan untuk mempertahankan penjara yang
begitu kecil dimana fasilitas yang tepat tidak dapat disediakan."
Sementara pertimbangan keuangan jangka pendek telah memicu banyak yurisdiksi
memilih lebih banyak penjara yang besar untuk menghemat biaya infrastruktur dan layanan, sedang perencanaan jangka panjang yang mempertimbangkan tujuan
keseluruhan dari sistem peradilan pidana, lebih memilih penjara yang lebih kecil.
Secara umum dipercaya bahwa penjara yang lebih kecil cocok untuk mendukung
kesejahteraan mental dan reintegrasi sosial. Komentator telah menyarankan jumlah
tahanan maksimum antara 100 dan 600. Jauh di atas ukuran ini, dinyatakan bahwa
pengawasan ketat dan konsentrasi yang berlebihan pada rutinitas tidak akan terelakkan,
anonimitas dijaga dan lingkungan penjara akan cenderung ke arah pelembagaan yang
lebih ektensif, pengabaian dan keamanan yang kejam. Penelitian menunjukkan bahwa
penjara yang lebih kecil lebih cocok untuk penerapan prinsip manajemen penjara yang
konstruktif, menyediakan lingkungan di mana kebutuhan reintegrasi sosial narapidana
dapat lebih efektif dipenuhi dan hubungan positif antara tahanan dan staf dapat dibina,
yang yaitu elemen penting dari keamanan yang dinamis.
Meskipun sulit untuk diukur dalam jangka panjang, penjara yang lebih kecil yang
mendukung reintegrasi sosial atau setidaknya mengurangi bahaya dalam penjara,
memiliki kemungkinan menghemat dana dengan cara berkontribusi terhadap
perpindahan tempat tinggal dan sebab itu mengurangi pengulangan tindak pidana.
. Sistem sanksi warga
Rencana induk juga harus mencakup ketentuan sistem sanksi warga , termasuk
layanan dan program pengobatan yang akan diberikan untuk beberapa orang yang
diperkirakan menerima sanksi non-penahanan, sesuai keputusan strategis yang diambil
di awal dan proyeksi untuk jenis pelanggaran yang diperkirakan akan dilakukan.
Memasukan opsi penahanan dan non-penahanan dalam satu rencana induk akan
menunjukkan bagaimana suatu sistem yang lebih baik dapat memberi hirarki
komprehensif terhadap pilihan tugas, dari yang kurang restriktif hingga ke tingkat
tertinggi dan dapat lebih menginformasikan pengembangan kebijakan peradilan pidana
secara keseluruhan.
Untuk panduan rinci tentang arsitektur penjara, prinsip desain umum, pasokan
air, sanitasi, fasilitas kebersihan, pemeliharaan penjara dan perencanaan pembangunan
atau rehabilitasi penjara,
Untuk pembuat kebijakan dan aktor peradilan pidana, termasuk manajemen penjara
• Untukmelakukanpenilaianterhadapkebijakanperadilanpidanayangrelevandanperkembangan
di negara, untuk menginformasikan pada para pembuat keputusan tentang apakah perluasan
penjara dibutuhkan dan, jika demikian, jenis dan kapasitas yang diperlukan. Untuk memastikan
bahwa penilaian tidak hanya mencakup sistem penjara tetapi juga sistem sanksi dan tindakantindakan non-penahanan, dan bahwa itu yaitu kegiatan rutin.
• Sebagai bagian dari proses peramalan, untuk mengidentifikasi masa lalu dan kecenderungan
masa depan yang diharapkan yang akan berdampak pada jumlah tahanan dalam sistem
peradilan pidana, dan untuk menyertakan sebuah analisis profil dari pelaku, untuk meramalkan
potensi pemakaian sanksi non-penahanan dan kebutuhan rehabilitasi pelaku dan tahanan.
MENENTUKAN STRATEGI
Untuk pembuat kebijakan, manajemen penjara, aktor peradilan pidana lain, dan layanan dan
kelompok terkait dalam warga
• Untuk memastikan bahwa proses konsultasi yang ekstensif dilakukan untuk memastikan bahwa
strategi yang ditentukan mencerminkan realitas dari konteks yang spesifik, termasuk sumber
daya yang tersedia dan bahwa itu diterima oleh semua aktor yang terlibat. Tingkat kepercayaan
yang diletakan pada pemakaian penjara dibandingkan dengan pemakaian pengawasan dan
sanksi berbasis warga harus didiskusikan dan disepakati selama proses konsultatif ini.
• Untuk mempertimbangkan pelaksanaan strategi peradilan pidana jangka panjang, yang
diuraikan dalam Panduan ini, sebelum mempertimbangkan peningkatan kapasitas penjara
untuk mengurangi kepadatan, dengan mempertimbangkan bahwa membangun penjara baru
tidak saja yaitu solusi yang berkelanjutan pada masalah kepadatan penjara.
• jika perluasan penjara diusulkan dan diterima dalam jangka pendek, untuk terus
memberi pertimbangan strategi perencanaan dan kebijakan jangka panjang dan untuk
mempertimbangkan berbagai pilihan praktik dan kebijakan peradilan pidana untuk mencapai
hasil yang lebih sesuai.
• Untuk memastikan bahwa keputusan untuk meningkatkan infrastruktur penjara disertai dengan
penyediaan dana yang memadai untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari kebijakan
dan prinsip desain yang baik, termasuk dengan yang berkaitan dengan penciptaan
penjara yang memberi kondisi yang dapat diterima, mendukung kesejahteraan mental dan
reintegrasi sosial yang efektif.
memaksimalkan pemakaian kapasitas penjara yang sudah ada
Untuk otoritas penjara
Memaksimalkan kapasitas dalam sistem penjara
• Tahanan yang dipilih dapat ditransfer ke penjara dengan tingkat keamanan yang lebih rendah,
untuk mengurangi kepadatan yang dirasakan penjara dengan tingkat keamanan yang lebih
tinggi.
• Dalam konteks ini, penjara terbuka dan semi terbuka akan lebih banyak dipakai .
Memaksimalkan kapasitas dalam penjara individu
• Semua bangunan yang bisa dijadikan tempat tinggal tahanan dapat diperiksa dan diperbaiki
hingga menjadi tempat tinggal yang layak.
• Tahanan bisa disebar di dalam penjara dengan lebih bijaksana.
• Tempat menyimpan barang-barang pribadi dapat diperbaiki dan tempat tidur susun dapat
diperkenalkan untuk menambah ruang yang tersedia dalam sel dan asrama sementara masih
menghormati syarat yang direkomendasikan untuk sel dengan beberapa penghuni.
PERENCANAAN PERLUASAN PENJARA
• Untuk memulai proses perencanaan dengan menentukan nilai-nilai inti dari sistem peradilan
pidana tempat di mana penjara diletakkan dan tujuan dari sistem itu, dengan pedoman dari
standar dan norma-norma internasional; mengidentifikasi dan menentukan peran masa depan
dari kapasitas yang diperluas dalam sistem penjara secara keseluruhan dan fungsi tertentu dari
masing-masing penjara.
• Untuk mempertimbangkan persiapan master plan yang memberi panduan keseluruhan
untuk arah, kebijakan, strategi pembangunan, panduan lokasi dan target anggaran untuk
membantu desain arsitektur, perbaikan dan pembangunan setiap fasilitas di masa mendatang,
termasuk layanan dan fasilitas yang diperlukan untuk menyediakan pelaksanaan sanksi dan
tindakan-tindakan non-penahanan.
ELEMEN PERENCANAAN KUNCI
• Untuk mendasarkan perluasan penjara atau rencana renovasi pada prinsip menampung tahanan
dalam lingkungan yang tidak terlau restriktif, berdasar penilaian risiko individu. Dengan
demikian mempertimbangkan perluasan pemakaian penjara terbuka dan semi terbuka.
• Untuk memastikan bahwa penjara terletak dalam jarak yang wajar dengan warga dimana
para tahanan memiliki ikatan terdekat dan pasokan air dan listrik yang memadai, pelayanan
kesehatan dan lainnya.
• Untuk memberi preferensi ke penjara yang lebih kecil, yang telah terbukti lebih cocok untuk
menerapkan manajemen yang lebih baik, meningkatkan reintegrasi sosial dan kesejahteraan
mental dari tahanan dan staf.
Bab ini menyatukan rekomendasi kunci yang dibuat dalam Panduan ini untuk membantu
pihak berwenang mengembangkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang
untuk mengurangi kepadatan di penjara dalam yurisdiksi mereka. Referensi dibuat
untuk bab yang bersangkutan, di mana pedoman yang lebih rinci disarankan.
1. Penilaian
Sebagai titik awal, pengembangan strategi dan kebijakan di setiap negara harus
didasarkan pada keadaan di negara itu dan tantangan-tantangan khusus yang dihadapi
dan sebab itu harus dimulai dengan evaluasi menyeluruh terhadap situasi ini .
Penilaian demikian dapat mencakup tinjauan undang-undang pidana, pengoperasian
sistem peradilan pidana dan tantangan yang dihadapi, pemakaian penahanan praajudikasi, pelaksanaan undang-undang, kebijakan dan kecenderungan hukuman,
pelaksanaan langkah non-penahanan dan sanksi, tingkat kepadatan di penjara, profil
tahanan, kecenderungan dalam tingkat hukuman penjara, layanan yang ditawarkan di
warga untuk tindakan non-penahanan dan sanksi, kerja sama antara layanan di
warga dan otoritas peradilan pidana, akses ke bantuan hukum, antara lain, dibahas
dalam Panduan ini.
Penilaian semacam itu sangat penting khususnya untuk pengembangan strategi jangka
menengah dan jangka panjang untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan mereka.
Penilaian harus diulang secara berkala untuk meninjau kemajuan dan merevisi kebijakan
dan rencana.
Strategi jangka pendek
. Membebaskan tahanan
Di negara-negara yang tingkat kepadatan sangat tinggi, langkah langsung
dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan manajemen penjara dalam menghindari
krisis kesehatan dan memastikan bahwa tahanan ditahan dalam kondisi yang tidak
melanggar martabat kemanusiaan mereka.
Langkah-langkah jangka pendek yang dipertimbangkan mencakup:
• Amnesti: Amnesti dapat diimplementasikan, dengan mempertimbangkan
perlindungan yang direkomendasikan
• Pembebasan sebab belas kasihan dan proses pembebasan lainnya: Pembebasan
sebab belas kasihan dan proses pembebasan nasional lainnya dapat
dipakai /ditingkatkan dan prosedur untuk mengajukan permohonan
pembebasan ini dapat ditinjau dan disederhanakan, bila diperlukan.
• Meninjau keabsahan penahanan: Sebuah sistem pemantau dapat dibentuk,
misalnya dengan menginspeksi hakim, untuk melakukan penelaahan terhadap
status hukum dari tahanan, dengan maksud untuk melepaskan mereka yang
bisa dibebaskan dengan jaminan, mereka yang telah ditahan melewati batas
waktu wajib penahanan pra-ajudikasi, mereka yang telah menyelesaikan
hukuman tetapi belum dibebaskan dan mereka yang memenuhi syarat untuk
sanksi non-penahanan dan bukan penjara.
. Pengurangan dampak kepadatan penjara
Berikut ini langkah-langkah untuk mengurangi dampak kepadatan penjara dan
mengurangi kepadatan ruang dalam penjara yang bisa diambil:
Memaksimalkan kapasitas dalam sistem penjara
• Tahanan yang dipilih dapat ditransfer ke penjara dengan tingkat keamanan
yang lebih rendah, untuk mengurangi kepadatan yang dirasakan dalam penjara
dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi.
• pemakaian program pembebasan dini semaksimal mungkin dan cuti
hukuman bisa dipertimbangkan
Memaksimalkan kapasitas dalam masing-masing penjara
• Semua bangunan yang bisa menampung tahanan bisa diperiksa dan kondisinya
diperbaiki agar layak menjadi tempat tinggal memastikan bahwa tindakan
ini tidak mengkompromikan standar minimum kunjungan, akses kelayanan
kesehatan atau layanan penting lainnya.
• Tahanan bisa disebarkan dalam penjara dengan lebih bijaksana
• Tempat menyimpan barang-barang pribadi dapat diperbaiki dan tempat tidur
susun dapat diperkenalkan untuk menambah ruang yang tersedia dalam sel
dan asrama
Melindungi kesehatan fisik dan mental tahanan
• Waktu yang dihabiskan tahanan di luar sel bisa ditingkatkan, dengan
menghabiskan waktu semaksimal mungkin di udara terbuka
• Pompa air bisa ditingkatkan untuk memfasilitasi akses, sistem ventilasi
bisa diperbaiki, fasilitas dan perlengkapan memasak, serta sistem distribusi
makanan bisa ditinjau dan diperbaiki, bila mungkin, dan kerja sama dengan
penyedia layanan kesehatan lokal dan LSM bisa ditingkatkan dalam penyedian
perawatan kesehatan.
• Kontak tahanan dengan keluarga ditingkatkan, bila mungkin, untuk
melindungi kestabilan mental mereka. Sebagai aturan umum, dan dengan
mempertimbangkan keamanan tindakan pencegahan apapun yang mungkin
perlu dipakai , otoritas penjara didorong bukan untuk mencegah keluarga
menyediakan makanan bagi para tahanan untuk memperbaiki menu yang
mungkin telah disepakati sebab faktor kepadatan penjara.
Melakukan kegiatan untuk memperoleh pendapatan dan menghasilkan
makanan
• Jumlah tahanan yang mendapat manfaat dari kerja, pendidikan dan program
pelatihan kejuruan bisa ditingkatkan dengan memakai fasilitas secara
bergantian
• Menyediakan pekerjaan
