mahkamah konstitusi 6

mahkamah konstitusi 6

   September 13, 2023       mayatku

---

tekanan warga , media massa, 

dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.3. Hakim harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga 

eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.

4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim harus independen dari 

pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.

5. Hakim harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan 

independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan 

maupun kelembagaan.

6. Hakim harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta 

memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan 

warga  pada  peradilan.

sedang  prinsip imparsial diuraikan pada bagian kedua Deklarasi 

sebagai berikut.34

“Ketakberpihakan yaitu  prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai 

pihak yang diharapkan memberikan pemecahan pada  setiap masalah  yang diajukan 

kepadanya. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam 

akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan masalah . Prinsip 

ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan masalah  sampai 

kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar 

diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang bermasalah  dan oleh 

warga  luas pada umumnya.”

Pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparsial ini  yaitu 

sebagai berikut.

1. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka (prejudice), 

melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.

2. Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan 

warga , profesi hukum, dan para pihak yang bermasalah  pada  

ketakberpihakan hakim dan peradilan.

3. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat 

memicu  hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa masalah  

dan mengambil keputusan atas suatu masalah .

4. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas masalah  yang akan, 

sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan 

atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan 

untuk memperjelas putusan.

5. Hakim – kecuali memicu  tidak terpenuhinya korum – harus 

mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu masalah  jika  hakim ini  tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak 

sebab  alasan-alasan di bawah ini:

a. Hakim ini  nyata-nyata mempunyai prasangka pada  salah 

satu pihak; dan/atau

b. Hakim ini  atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan 

langsung pada  putusan;

4. Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya 

ringan 

Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan 

agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh 

lapisan warga . Prinsip ini sangat terkait dengan usaha  mewujudkan 

salah satu unsur negara hukum, yaitu equality before the law. Jika pengadilan 

berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan 

biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu yang memiliki 

kemampuan bermasalah  di pengadilan, dan hanya orang-orang inilah yang 

pada akhirnya dapat menikmati keadilan.

Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ditegaskan 

dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU MK sendiri 

sama sekali tidak disebutkan mengenai biaya masalah . ini  berbeda 

dengan beberapa masalah  peradilan di bawah MA. 

Pasal 81A ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

menyatakan untuk penyelesaian masalah  perdata dan tata usaha negara, 

biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian masalah  dibebankan kepada 

pihak atau para pihak yang bermasalah . Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan biaya 

masalah  dalam bidang perkawinan dibebankan penggugat atau pemohon. 

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 menyatakan untuk mengajukan gugatan, penggugat 

membayar uang muka biaya masalah  yang besarnya ditaksir oleh panitera 

pengadilan.

Dalam proses pembahasan UU MK, pada awalnya ada  ketentuan 

tentang biaya masalah . Namun dalam perkembangannya ketentuan ini  

dihilangkan sehingga dapat dimaknai bahwa maksud dari pembentuk 

undang-undang yaitu memang menghapuskan biaya masalah  dalam proses peradilan MK. ini lah yang menjadi salah satu dasar keputusan hakim 

konstitusi untuk menghilangkan biaya masalah  dalam peradilan MK. Dengan 

demikian salah satu prinsip peradilan MK yang lebih tepat yaitu Cepat, 

Sederhana dan Bebas Biaya.35

Dengan tidak adanya biaya masalah  ini , pembiayaan penanganan 

masalah  di MK sepenuhnya dibebankan kepada anggaran negara. Pembebanan 

ini rasional sebab  masalah -masalah  di MK menyangkut masalah konstitusional 

yang di dalamnya kepentingan umum lebih mewarnai dibanding dengan 

kepentingan individual.

Salah satu contoh penerapan prinsip peradilan yang cepat, sederhana 

dan berbiaya ringan yaitu penggabungan masalah  yang memiliki substansi 

sama, khususnya untuk masalah  pengujian UU. Dalam Pasal 11 ayat (6) 

PMK No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam masalah  

Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa penggabungan masalah  

dapat dilakukan berdasar usulan panel hakim pada  masalah  yang (a) 

memiliki kesamaan pokok permohonan; (b) memiliki keterkaitan materi 

permohonan; atau (c) pertimbangan atas permintaan pemohon.

Dengan adanya penggabungan masalah  maka sidang pemeriksaan 

pada  masalah -masalah  yang digabungkan dilakukan sekaligus dalam suatu 

persidangan serta diputus dalam satu putusan. ini  akan mempercepat 

dan menyederhanakan proses persidangan, serta dapat mencegah adanya 

putusan yang bertentangan dengan materi permohonan yang sama.

5. Hak untuk didengar secara seimbang (audi et alteram partem)

Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara 

seimbang. Para pihak dalam ini  yaitu pihak-pihak yang saling berhadap￾hadapan, baik sebagai tergugat-penggugat, pemohon-termohon, maupun 

penuntut-terdakwa. Dalam peradilan MK tidak selalu ada  pihak-pihak 

yang saling berhadapan (adversarial). Untuk masalah  pengujian undang￾undang misalnya, hanya ada  pemohon. Pembentuk undang-undang, 

pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon.

Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak 

hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik 

peserta Pemilu dan KPU dalam masalah  perselisihan hasil Pemilu, melainkan 

juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan 

dengan masalah  yang sedang disidangkan. Untuk masalah  pengujian undangundang, selain pemohon pihak terkait langsung yaitu DPR dan Pemerintah 

sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk didengar 

keterangannya. Bahkan, pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak 

langsung pada  undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi 

kesempatan menyampaikan keterangannya. Misalnya, pada saat pengujian 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, 

KPU akan diberikan hak menyampaikan keterangan. Demikian pula pada 

saat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diuji, maka organisasi 

advokat dapat memberikan keterangan.

Demikian pula halnya dalam masalah  konstitusi yang di dalamnya 

pada  pihak yang saling berhadapan, misalnya PHPU, hak menyampaikan 

keterangan tidak hanya diberikan kepada pemohon (peserta Pemilu) dan 

termohon (KPU), tetapi juga kepada pihak terkait yang berkepentingan, 

yaitu peserta Pemilu lain yang walaupun tidak ikut bermasalah  tetapi 

berkepentingan dengan putusan atas masalah  dimaksud. Untuk menjadi 

pihak terkait dan menyampaikan keterangan dalam persidangan konstitusi, 

dapat dilakukan dengan mengajukan diri sebagai pihak terkait, atau atas 

undangan MK.

6. Hakim aktif dalam persidangan

Maruarar Siahaan menyebut asas ini “Hakim pasif dan juga aktif dalam 

proses persidangan”.36 Hakim pasif dalam arti tidak mencari-cari masalah . 

Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum 

disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. ini  yaitu  prinsip 

universal lembaga peradilan.

Pada saat suatu masalah  sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat 

bertindak pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang 

dimasalah kan. Dalam masalah -masalah  yang menyangkut kepentingan 

individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam masalah  yang banyak 

menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif. 

Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan sebab  hakim dipandang 

mengetahui hukum dari suatu masalah . ini  juga sesuai dengan asas ius 

curia novit, yang juga dapat diterjemahkan bahwa hakim mengetahui hukum 

dari suatu masalah . Oleh sebab  itu pengadilan tidak boleh menolak suatu 

masalah  dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu 

dapat aktif dalam persidangan.Sesuai dengan sifat masalah  konstitusi yang selalu lebih banyak 

menyangkut kepentingan umum dan tegaknya konstitusi, maka hakim 

konstitusi dalam persidangan selalu aktif menggali keterangan dan data baik 

dari alat bukti, saksi, ahli, maupun pihak terkait (pemeriksaan inquisitorial).37

Hakim tidak hanya berpaku kepada alat bukti dan keterangan yang 

disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait maupun dari keterangan saksi 

dan ahli yang diajukan oleh pihak-pihak ini . Hakim konstitusi untuk 

keperluan memeriksa suatu masalah  dapat memanggil saksi dan/atau ahli 

sendiri bahkan memerintahkan suatu alat bukti diajukan ke MK.38 Hakim 

konstitusi juga dapat mengundang para pakar yang didengar keterangannya 

dalam forum diskusi tertutup.39

7. Asas Praduga Keabsahan (praesumtio iustae causa).

Asas praduga keabsahan yaitu bahwa tindakan penguasa dianggap sah 

sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. berdasar asas ini, 

semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan 

konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam ini  

berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi 

maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk menyatakan tidak sah 

tindakan ini  dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan 

itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberi kewenangan berdasar 

aturan hukum. Sebagai konsekuensi dari asas ini, jika  ada usaha  hukum 

untuk melakukan pengujian pada  tindakan dimaksud, maka tindakan 

itu tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pengujian. 

Perwujudan dari asas ini dalam wewenang MK dapat dilihat pada 

kekuatan mengikat putusan MK yaitu sejak selesai dibacakan dalam 

sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Sebelum adanya 

putusan MK, maka tindakan penguasa yang dimohonkan tetap berlaku 

dan dapat dilaksanakan. ini  secara khusus dapat dilihat dari wewenang 

MK memutus pengujian UU, sengketa kewenangan konstitusional 

lembaga negara, dan perselisihan tentang hasil Pemilu. Suatu ketentuan 

UU yang sedang diuji oleh MK tetap berlaku dan harus dianggap sah (tidak bertentangan dengan UUD 1945) sebelum ada putusan MK yang 

menyatakan ketentuan UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam masalah  sengketa 

kewenangan konstitusional lembaga negara juga demikian, tindakan 

termohon harus dianggap sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 

sebelum ada putusan MK yang menyatakan sebaliknya. Pada masalah  

perselisihan hasil Pemilu, keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu 

yang dimohonkan keberatan oleh peserta Pemilu harus dianggap benar dan 

dapat dijalankan sebelum ada putusan MK yang membatalkan keputusan 

KPU itu

Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, 

walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat 

pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan 

itu. Namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif 

yaitu tiga cabang kekuasaan yang selalu ada  dalam organisasi negara. 

Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman.

berdasar Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasan kehakiman 

yaitu  kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman 

diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat 

(2) UUD 1945]. Dengan demikian, kedudukan MK yaitu sebagai salah 

satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK yaitu lembaga 

peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam 

lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaankehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, 

serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang 

berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan 

atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi 

Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan 

penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasar 

dan di bawah naungan konstitusi.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki 

oleh MK yaitu fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. 

Namun fungsi ini  belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi 

yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang 

pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh 

sebab  itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan 

MK yaitu konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai 

sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral 

konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan 

hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. 

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas 

dan fungsi MK yaitu menangani masalah  ketatanegaraan atau masalah  

konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan 

secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita 

demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi 

pada  pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda 

atas konstitusi.20

Fungsi ini  dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu 

memeriksa, mengadili, dan memutus masalah  tertentu berdasar 

pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK 

yaitu  penafsiran pada  konstitusi. berdasar latar belakang ini 

setidaknya ada  5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan 

dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (the 

guardian of the constitution), penafsir final konstitusi (the final interpreter of

the constitution), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), 

pelindung hak konstitutional warga negara (the protector of the citizen’s 

constitutional rights), dan pelindung demokrasi (the protector of democracy).

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C 

UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang ini  meliputi:

1. menguji undang-undang pada  Undang-Undang Dasar;

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

3. memutus pembubaran partai politik dan 

4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

sedang  kewajiban MK yaitu memberikan putusan atas pendapat 

DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

C. Susunan Hakim Konstitusi

Kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh MK sebagai 

lembaga dijalankan oleh hakim konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 

menyatakan MK memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang 

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh 

MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. 

Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, MA, DPR, dan Presiden 

harus memperhatikan ketentuan Pasal 19 UU MK yang menyatakan 

pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. 

Penjelasan ketentuan ini menyatakan calon hakim konstitusi harus 

dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik agar warga  

mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim 

konstitusi yang bersangkutan. Tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan 

hakim konstitusi dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel, yang dapat 

diatur oleh masing-masing lembaga.21

Setiap sidang pleno yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus masalah  harus dilakukan oleh 9 (sembilan) 

hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 

7 (tujuh) hakim konstitusi.22 Sebelum sidang pleno, dapat dibentuk panel 

hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) hakim 

konstitusi. Hasil sidang panel dibahas dalam sidang pleno untuk diambil 

putusan.23 Panel hakim pada awalnya dibentuk untuk melakukan persidangan 

pemeriksaan pendahuluan, yaitu persidangan memeriksa kelengkapan dan 

kejelasan materi permohonan serta memberikan nasihat perbaikan kepada 

pemohon. Panel Hakim dapat melakukan sidang lagi untuk pemeriksaan perbaikan permohonan. Dalam perkembangannya, terutama untuk masalah  

yang harus diputus dalam waktu cepat (misalnya PHPU), panel hakim 

juga melakukan sidang pemeriksaan. Hasil pemeriksaan panel hakim itu 

dilaporkan kepada pleno hakim untuk diambil putusan. Dengan demikian, 

walaupun pemeriksaan dilakukan oleh panel hakim, putusan tetap diambil 

oleh pleno hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Perkembangan ini  terjadi sejak MK melaksanakan wewenangnya 

memutus PHPU tahun 2004 di mana untuk pemeriksaan PHPU legislatif 

dibentuk panel hakim yang terdiri atas 3 hakim konstitusi. sedang  

untuk memeriksa PHPU Presiden saat itu dibentuk dua panel hakim 

yang terdiri atas 3 orang hakim konstitusi dan 5 orang hakim konstitusi.24

Perkembangan ini lalu diwadahi dalam PMK Nomor 16 Tahun 

2009 yang di dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan “Pemeriksaan Persidangan 

dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim dan/atau 

Pleno Hakim”.

Setiap sidang pleno dipimpin oleh Ketua MK. jika  Ketua MK 

berhalangan, persidangan dipimpin oleh Wakil Ketua MK. jika  keduanya 

berhalangan, sidang dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh 

hakim konstitusi yang hadir.25 sedang  sidang panel hakim dipimpin oleh 

Ketua Panel Hakim yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk 

mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, MK 

yaitu lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga 

sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (constitutional court). Hal itu 

juga tercermin dari dua hal lain. Pertama, masalah -masalah  yang menjadi 

wewenang MK yaitu masalah -masalah  konstitusional, yaitu masalah  yang 

menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Kedua, 

sebagai konsekuensinya, dasar utama yang dipakai oleh MK dalam 

memeriksa, mengadili, dan memutus masalah  yaitu konstitusi itu sendiri. 

Walaupun ada  ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur 

bagaimana MK menjalankan wewenangnya, jika undang-undang ini  

bertentangan dengan konstitusi MK dapat mengesampingkan atau bahkan 

membatalkannya jika dimohonkan.27

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur 

prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Ada 

juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti Hukum Acara Peradilan 

Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain. Penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih sebab  memang terkait 

dengan masalah -masalah  yang menjadi wewenang MK.28

Hukum Acara MK yaitu hukum formil yang berfungsi untuk 

menegakkan hukum materiilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang 

menjadi wewenang MK. Oleh sebab  itu keberadaan Hukum Acara MK 

dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan 

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara MK memiliki 

karakteristik khusus, sebab  hukum materiil yang hendak ditegakkan tidak 

merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan 

konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang berlaku 

secara umum dalam masalah -masalah  yang menjadi wewenang MK 

serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang 

dimaksud. Oleh sebab  itu Hukum Acara MK meliputi Hukum Acara 

Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan 

Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum 

Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat 

DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil 

Presiden

1. Gagasan Judicial Review dan Kelembagaan Mahkamah 

Konstitusi

Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum 

dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan 

atau judicial review.

1

 Walaupun ada  ahli yang mencoba menarik sejarah 

judicial review hingga masa yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19,2

tetapi momentum utama munculnya judicial review yaitu pada keputusan 

MA Amerika Serikat dalam masalah  Marbury vs. Madison pada 1803. Dalam 

masalah  ini , MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam Judiciary 

Act 1789 sebab  dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. 

Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam Konstitusi AS maupun undang￾undang yang memberikan wewenang judicial review kepada MA, namun 

para hakim agung MA AS yang diketuai oleh John Marshal berpendapat 

hal itu yaitu kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah 

untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Sumpah hakim agung 

AS yaitu sebagai berikut:3

I do solemnly swear that I will administer justice without respect to persons, and do equal 

right to the poor and to the rich; and that I will faithfully and impartially discharge all 

the duties incumbent on me as according to the best of my abilities and understanding, 

agreeably to the constitution, and laws of the United Statesberdasar sumpah ini , MA memiliki kewajiban untuk menjaga 

supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi. 

Oleh sebab  itu, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang 

bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan 

hukum mengikat. Hal itu bukan saja yaitu  kewajiban konstitusional 

pengadilan, melainkan juga lembaga negara lain sebagaimana secara tegas 

dinyatakan oleh John Marshall di akhir opininya sebagai berikut.4

Thus, the particular phraseology of the constitution of the United States confirms and

strengthens the principle, supposed to be essential to all written constitutions, that a law 

repugnant to the constitution is void; and that courts, as well as other departments, are 

bound by that instrument.

pada  perkembangan hukum di Amerika Serikat itu, Beard 

menyatakan judicial review yaitu  bagian dari sistem checks and 

balances yang telah ditetapkan dalam Constitution Convention. Sistem checks and 

balances yaitu  elemen esensial konstitusi dan dibangun di atas doktrin 

bahwa cabang pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh, apalagi terkait 

dengan pelaksanaan undang-undang yang menyangkut hak kepemilikan.5

Putusan MA Amerika Serikat ini  memicu perdebatan tentang 

judicial review hingga ke daratan eropa yang pada saat itu didominasi 

pandangan bahwa hukum yaitu manifestasi dari kedaulatan rakyat yang 

menghendaki supremasi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. 

Suatu pengadilan tidak dapat menolak untuk menerapkan suatu undang￾undang walaupun dinilai melanggar Undang-Undang Dasar. Pandangan 

ini  sedikit berkurang dengan adanya prinsip pemisahan kekuasaan 

yang memberikan peluang kepada pengadilan untuk menolak menerapkan 

suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tanpa 

mencampuri kekuasaan legislatif sehingga penolakan itu tidak dapat diikuti 

dengan pencabutan oleh pengadilan.

Perkembangan di Amerika Serikat mendorong George Jellinek 

mengembangkan gagasan pada akhir abad ke-19 agar pada  MA Austria 

ditambahkan kewenangan melakukan judicial review seperti yang dipraktikkan 

oleh John Marshall. Pada saat itu MA Austria sudah memiliki wewenang 

mengadili sengketa antara warga negara dengan pemerintahan terkait 

dengan perlindungan hak politik, bahkan pengadilan negara bagian juga telah memiliki wewenang memutus keberatan konstitusional yang diajukan 

warga negara atas tindakan negara (constitutional complaint).

6

Gagasan pembentukan peradilan tersendiri di luar MA untuk menangani 

masalah  judicial review pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen pada 

saat menjadi anggota Chancelery dalam pembaruan Konstitusi Austria 

pada 1919 – 1920. Gagasan ini  diterima dan menjadi bagian dalam 

Konstitusi Austria 1920 yang di dalamnya dibentuk Mahkamah Konstitusi 

(Verfassungsgerichtshof). Sejak saat itulah dikenal dan berkembang lembaga 

Mahkamah Konstitusi yang berada di luar MA yang secara khusus menangani 

judicial review dan masalah -masalah  konstitusional lainnya.7

berdasar latar belakang sejarah pembentukan MK, keberadaan MK 

pada awalnya yaitu untuk menjalankan wewenang judicial review, sedang  

munculnya judicial review itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan 

hukum dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan 

MK dipahami sebagai bagian dari usaha  mewujudkan mekanisme checks and 

balances antar cabang kekuasaan negara berdasar prinsip demokrasi. Hal 

ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai 

negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan 

memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Sistem demokrasi, baik dari teori maupun praktik, berlandaskan pada 

suara mayoritas. Sistem politik demokrasi pada dasarnya yaitu pembuatan 

kebijakan publik atas dasar suara mayoritas melalui mekanisme perwakilan 

yang dipilih lewat Pemilu. Kekuatan mayoritas itu perlu dibatasi sebab  dapat 

menjadi legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan membahayakan 

demokrasi itu sendiri. Oleh sebab  itu diperlukan pembatasan yang rasional, 

bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi, tetapi justru 

menjadi salah satu esensi demokrasi.8

 Mekanisme judicial review yang di 

banyak negara dijalankan oleh MK yaitu  mekanisme untuk membatasi 

dan mengatasi kelemahan demokrasi tradisional.Dalam sistem demokrasi konstitusional, penyelenggaraan negara 

diatur dengan model pemisahan ataupun pembagian kekuasaan yang 

dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan agar tidak 

terjadi penyalahgunaan kekuasaan“Power tends to corrupt, absolut power corrupt 

absolutely”. Kekuasaan negara dibagi atas cabang-cabang tertentu menurut 

jenis kekuasaan dan masing-masing dipegang dan dijalankan oleh lembaga 

yang berbeda. Dalam perkembangnya kelembagaan negara dan pencabangan 

kekuasaan semakin kompleks dan tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas 

hanya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kondisi ini  sangat 

memungkinkan terjadinya konflik atau sengketa antar lembaga negara, baik 

horizontal maupun vertikal yang harus dibuat mekanisme penyelesaiannya. 

Di sinilah keberadaan MK diperlukan.

Mengingat permasalahan konstitusional di atas, MK sering dicirikan 

sebagai pengadilan politik. Bahkan judicial review secara tradisional dipahami 

sebagai tindakan politik untuk menyatakan suatu ketentuan tidak 

konstitusional oleh pengadilan khusus yang berisi para hakim yang dipilih 

oleh parlemen dan lembaga politik lain, dan bukan oleh pengadilan biasa 

yang didominasi oleh hakim yang memiliki kemampuan teknis hukum.10

Dari sisi hukum, keberadaan MK yaitu konsekuensi dari prinsip 

supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya 

diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang 

lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya. Kelsen menyatakan:11

The application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively guaranted 

only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing 

whether a law is constitutional, and of annulling it if – according to the opinion of 

this organ – it is “unconstitutional”. There may be a special organ established for this 

purpose, for instance, a special court, a so-called “constitutional court”...

Pandangan ini  yaitu  konsekuensi dari dalil hierarki norma 

hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai the supreme law of the land. 

Hierarki ini  sekaligus menempatkan landasan validitas suatu norma 

hukum yaitu norma hukum yang berada di atasnya demikian seterusnya 

hingga ke puncak dan sampai pada konstitusi pertama.

Konsekuensi dari supremasi konstitusi tidak hanya terbatas bahwa 

semua aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Supremasi 

konstitusi juga mengikat kepada tindakan negara sehingga tidak ada satu 

pun tindakan negara yang boleh bertentangan dengan konstitusi. Untuk mengontrol tindakan negara ini, ada  mekanisme constitutional complaint

yang menjadi salah satu wewenang pokok MK di berbagai negara.

2. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI

Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu  lembaga peradilan sebagai 

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung 

(MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945.12 Indonesia 

yaitu  negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri 

yaitu  fenomena negara modern abad ke-20.

Ide pembentukan MK di Indonesia muncul dan menguat di era reformasi 

pada saat dilakukan perubahan pada  UUD 1945. Namun demikian, 

dari sisi gagasan judicial review sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 

1945 oleh BPUPK pada tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad 

Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa “Balai Agung” (MA) perlu 

diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun Prof. 

Soepomo menolak pendapat ini  sebab  memandang bahwa UUD 

yang sedang disusun pada saat itu tidak menganut paham trias politika 

dan kondisi saat itu belum banyak sarjana hukum dan belum memiliki 

pengalaman judicial review.

13

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS, judicial review pernah menjadi 

salah satu wewenang MA, tetapi terbatas untuk menguji Undang-Undang 

Negara Bagian pada  konstitusi. Hal itu diatur dalam Pasal 156, Pasal 

157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS. sedang  di dalam UUDS 1950, tidak 

ada lembaga pengujian undang-undang sebab  undang-undang dipandang 

sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah 

bersama DPR.14

Di awal Orde Baru pernah dibentuk Panitia Ad Hoc II MPRS 

(1966-1967) yang merekomendasikan diberikannya hak menguji material 

UU kepada MA. Namun rekomendasi ini  ditolak oleh pemerintah. 

Pemerintah menyatakan hanya MPR lah yang dapat bertindak 

sebagai pengawal konstitusi.15 Hal itu sudah pernah dilakukan oleh MPRS 

melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPRS 

Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Peninjauan Kembali Produk Hukum Legislatif Di Luar Produk Hukum MPRS Yang Tidak Sesuai Dengan 

UUD 1945.16

Ide perlunya judicial review, khususnya pengujian undang-undang 

pada  Undang-Undang Dasar, kembali muncul pada saat pembahasan 

RUU Kekuasaan Kehakiman yang lalu ditetapkan menjadi 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. Saat itu Ikatan Hakim Indonesia yang mengusulkan agar MA 

diberikan wewenang menguji undang-undang pada  Undang-Undang 

Dasar. Namun sebab  ketentuan ini  dipandang yaitu  materi 

muatan konstitusi sedang  dalam UUD 1945 tidak diatur sehingga 

usul itu tidak disetujui oleh pembentuk undang-undang. MA ditetapkan 

memiliki wewenang judicial review secara terbatas, yaitu menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang pada  undang-undang, 

itupun dengan ketentuan harus dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang 

mustahil dilaksanakan. Ketentuan ini juga dituangkan dalam Tap MPR 

Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.17

Perdebatan mengenai hak menguji muncul lagi pada pertengahan tahun 

1992 saat  Ketua MA Ali Said menganggap bahwa pemberian hak uji kepada 

MA yaitu hal yang proporsional sebab  MA yaitu  salah satu pilar 

demokrasi. Jika dua pilar lain, yaitu Presiden dan DPR bertugas membuat 

dan menetapkan UU, maka MA bertugas mengujinya. Gagasan ini  

yaitu  gagasan yang didasarkan pada prinsip checks and balances.

18

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari 

Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang pada  

UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal itu diatur dalam Ketetapan MPR 

Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 

Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan ini  menyatakan 

“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang 

pada  Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR.” Namun pengujian ini tidak dapat disebut sebagai judicial review, sebab  dilakukan 

oleh MPR yang bukan yaitu  lembaga peradilan.

Pada awalnya ada  tiga alternatif lembaga yang digagas untuk diberi 

kewenangan melakukan pengujian UU pada  UUD, yaitu MPR atau 

MA atau MK. Gagasan memberikan wewenang ini  kepada MPR 

akhirnya dikesampingkan sebab , di samping tidak lagi sebagai lembaga 

tertinggi, MPR bukan yaitu  kumpulan ahli hukum dan konstitusi, 

melainkan wakil organisasi dan kelompok kepentingan politik. Gagasan 

memberi wewenang pengujian UU kepada MA juga akhirnya tidak dapat 

diterima sebab  MA sendiri sudah terlalu banyak beban tugasnya dalam 

mengurusi masalah  yang sudah menjadi kompetensinya. Itulah sebabnya 

wewenang pengujian UU pada  UUD akhirnya diberikan kepada 

lembaga tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku 

kekuasaan kehakiman.

Pembentukan MK RI dapat dipahami dari dua sisi, yaitu dari sisi 

politik dan dari sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan 

MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang 

yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal itu diperlukan agar undang￾undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR 

dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.

Di sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut 

supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang 

sederajat. Hal itu memungkinkan – dan dalam praktik sudah terjadi – 

muncul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum 

untuk menyelesaikannya. Kelembagaan paling sesuai yaitu Mahkamah 

Konstitusi.

Dari sisi hukum, keberadaan MK yaitu salah satu konsekuensi 

perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip 

negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat 

(1) UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia ialah negara kesatuan 

yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai 

kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam 

prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. 

Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar 

pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi 

hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki 

sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.Pasal 1 ayat (1) juga menyatakan Negara Indonesia berbentuk 

republik. Di dalam negara republik penyelenggaraan negara dimaksudkan 

untuk kepentingan seluruh rakyat melalui sistem demokrasi, yaitu 

pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara 

harus yaitu  wujud kehendak seluruh rakyat yang termanifestasikan 

dalam konstitusi. Oleh sebab  itu segenap penyelenggaraan negara harus 

dilaksanakan berdasar konstitusi yang dikenal dengan prinsip supremasi 

konstitusi. 

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari 

prinsip negara hukum.19 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan 

bahwa Negara Indonesia yaitu negara hukum. Hukum yaitu satu kesatuan 

sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh sebab  itu 

supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga ada  dalam Pasal 1 ayat (2) 

menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi 

penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat 

dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang 

yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga 

menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai 

batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia 

dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan 

pemajuannya yaitu tanggung jawab negara.

Agar konstitusi ini  benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, 

maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi 

tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan 

wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum 

dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan 

sebab  aturan hukum undang-undang itulah yang akan menjadi dasar 

penyelenggaraan negara. Salah satu ukuran yang paling mendasar yaitu 

ada atau tidaknya pelanggaran pada  hak konstitusional yang ditentukan 

dalam UUD 1945. Dengan latar belakang ini , MK RI dibentuk melalui 

Perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 

24C, dan Pasal 7B UUD 1945. Dengan disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, tidak dengan 

sendirinya MK sebagai organisasi telah terbentuk walaupun dari sisi hukum 

kelembagaan itu sudah ada. Untuk mengatasi kekosongan ini  pada 

Perubahan Keempat UUD 1945 ditentukan dalam Aturan Peralihan Pasal 

III bahwa MK paling lambat sudah harus terbentuk pada 17 Agustus 2003. 

Sebelum terbentuk, segala kewenangan MK dilakukan oleh MA. 

UU MK, yaitu UU No. 24 Tahun 2003 disahkan pada 13 Agustus 

2003. Waktu pengesahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi inilah yang ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. 

berdasar UU MK, pembentukan Mahkamah Konstitusi segera dilakukan 

melalui rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, 

Presiden, dan Mahkamah Agung. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai 

mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga, akhirnya DPR, 

Presiden, dan MA menetapkan masing-masing tiga calon Hakim Konstitusi 

yang lalu ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Konstitusi. 

Sembilan Hakim Konstitusi pertama ditetapkan pada 15 Agustus 2003 

dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Pengucapan 

sumpah jabatan kesembilan hakim ini  dilakukan di Istana Negara 

pada 16 Agustus 2003.

S umber H ukum A cara M ahkamah

Konstitusi

Kata sumber hukum menurut Zevenbergen sering dipakai dalam 

beberapa arti, yaitu:40

a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang yaitu  permulaan hukum, 

misanya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.

b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum 

yang sekarang berlaku: hukum Perancis, hukum Romawi.

c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada 

peraturan hukum (penguasa, warga ).

d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, 

undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.

e. Sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum.

Para ahli hukum pada umumnya membagi sumber hukum dalam dua 

jenis, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber 

hukum materiil yaitu tempat dari mana hukum itu diambil. Untuk 

dapat melihat sumber hukum materiil dari sebuah aturan harus terlebih 

dahulu dilihat isi dari aturan ini , lalu melacak faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan hukum sehingga menghasilkan karakter isi 

hukum yang demikian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

hukum ini  dapat berupa pandangan hidup, hubungan sosial dan 

politik, situasi ekonomi, corak peradaban (agama dan kebudayaan) dan 

letak geografis, serta konfigurasi internasional, sehingga dapat ditentukan 

sumber-sumber hukum materiil yang ikut mempengaruhi pembentukan isi hukum. Menurut Zevenbergen sumber hukum materiil meliputi pengertian￾pengertian tentang asas hukum, hukum terdahulu yang memberi bahan￾bahan pada hukum yang berlaku saat ini, dan sebagai sumber terjadinya 

hukum.

Sumber hukum formil yaitu tempat atau sumber dari mana suatu 

aturan memperoleh kekuatan hukum. ini  berkaitan dengan bentuk 

atau cara yang memicu  peraturan itu menjadi secara formal berlaku. 

Dalam pengantar ilmu hukum telah dipelajari bahwa norma atau kaidah 

terdiri dari berbagai macam dengan cirinya masing-masing. Norma hukum 

memiliki ciri mempunyai kekuatan mengikat yang dapat dipaksakan dan 

memiliki sanksi eksternal. Suatu norma untuk dapat menjadi norma hukum 

harus melalui cara tertentu dan memiliki bentuk tertentu. Dari bentuk 

inilah dapat diketahui bahwa suatu aturan yaitu hukum dan bukan norma 

susila, agama, atau norma yang lain. sebab  bentuk itulah aturan ini  

menjadi berlaku dan mengikat semua pihak.

Untuk mengetahui sumber hukum acara MK tentu juga dapat didekati 

dari aspek materiil dan formil. Dari aspek materiil, untuk mengetahui 

sumber hukum acara MK harus dilihat dari mana materi ketentuan hukum 

acara dimaksud diambil atau hal apa saja yang mempengaruhi materi 

hukum acara MK. Dalam konteks hukum nasional, hukum acara MK 

tentu bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa 

Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu yang menentukan materi hukum acara 

MK yaitu asas-asas hukum terkait dengan penyelenggaraan peradilan yang 

disesuaikan dengan karakteristik hukum acara MK dan dijadikan sebagai 

asas hukum acara MK. Asas-asas dan materi hukum acara MK ini  

dalam pembuatannya dipengaruhi oleh teori atau ajaran hukum, terutama 

teori konstitusi dan ilmu hukum tata negara.

sedang  sumber hukum formil hukum acara MK yaitu ketentuan 

hukum positif yang mengatur hukum acara MK atau paling tidak terkait 

dengan hukum acara MK. Ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 

menyatakan hukum acara yaitu  salah satu hal terkait dengan 

keberadaan MK yang akan diatur dengan undang-undang. Hukum Acara 

MK diatur di dalam UU MK, yaitu pada Bab V mulai dari Pasal 28 hingga 

Pasal 85. 

Selain UU MK, tentu ada  berbagai ketentuan perundang-undangan 

lain yang terkait dengan wewenang MK. Beberapa UU lain yang juga 

menjadi sumber hukum dalam proses peradilan MK antara lain1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Beserta Perubahannya);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden;

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD.

Untuk melengkapi ketentuan hukum acara dalam UU MK, Pasal 86 

UU MK menyatakan MK dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang 

diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Penjelasan 

pasal ini menyatakan ketentuan ini  dimaksudkan untuk mengisi 

kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara. 

Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi MK untuk membuat Peraturan 

Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur berbagai hal guna kelancaran 

pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk hukum acara MK.

PMK yang mengatur hukum acara MK meliputi:

1. PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam masalah  

Pengujian Undang-Undang.

2. PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa 

Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.

3. PMK Nomor 12/PMK/2008 tentang Prosedur Beracara Dalam 

Pembubaran Partai Politik.

4. PMK Nomor 15/Tahun/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

5. PMK Nomor 16/Tahun/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. PMK Nomor 17/Tahun/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.7. PMK Nomor 18/Tahun/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan 

Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh 

(Video Conference).

8. PMK Nomor 19/Tahun/2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

9. PMK Nomor 21/Tahun/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam 

Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan 

Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain UU MK dan PMK, Hukum Acara MK telah berkembang 

seiring dengan perkembangan masalah  dan putusan MK. Oleh sebab  itu 

putusan-putusan MK juga menjadi dasar untuk mempelajari Hukum Acara 

MK yang melengkapi atau bahkan mengubah ketentuan dalam undang￾undang dan PMK.

D. Kekhususan Hukum Acara MK

Sesuai dengan sifat masalah  yang termasuk dalam wewenang peradilan 

MK, ada  karakteristik khusus peradilan MK yang berbeda dengan 

peradilan yang lain. Karakteristik utama yaitu dasar hukum utama yang 

dipakai dalam proses peradilan baik terkait dengan substansi masalah  

maupun hukum acara yaitu konstitusi itu sendiri, yaitu UUD 1945. 

Walaupun ada  berbagai ketentuan undang-undang dan PMK sebagai 

dasar memeriksa, mengadili, dan memutus masalah , namun ketentuan 

ini  dipakai sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan UUD 

1945. ini  tidak terlepas dari sifat wewenang MK yang pada hakikatnya 

yaitu mengadili masalah -masalah  konstitusional.

Wewenang MK memutus pengujian undang-undang, yaitu menguji 

konstitusionalitas suatu undang-undang. Wewenang memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara pada hakikatnya yaitu memutus kewenangan 

suatu lembaga negara yang dipersengketakan konstitusionalitasnya. 

Wewenang memutus pembubaran partai politik yaitu wewenang memutus 

konstitusionalitas suatu partai politik. Demikian pula halnya dengan 

wewenang memutus pendapat DPR dalam proses pemakzulan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden.

Pada awalnya ada  satu wewenang MK yang dipandang tidak 

terkait dengan pertanyaan atau isu konstitusi, yaitu memutus perselisihan 

tentang hasil Pemilu. UU MK menentukan bahwa wewenang MK 

ini  yaitu memutus perselisihan atau perbedaan penghitungan hasil 

Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Namun dalam perkembangan penanganan perselisihan hasil Pemilu, MK 

menegaskan bahwa wewenang ini  juga meliputi wewenang menguji 

konstitusionalitas pelaksanaan Pemilu.

Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 062/PHPU.B-II/2004 

mengenai Perselisihan Hasil Pemilu yang diajukan oleh pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden Wiranto dan Salahuddin Wahid, MK 

menyatakan MK berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu 

berlangsung sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, 

dan adil, sebagai berikut.41

Menimbang bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga 

agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah 

digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan (5) UUD 1945 yang intinya menentukan 

bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil, serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri. 

Pergeseran ini  dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 41/

PHPU.D-VI/2008 mengenai Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi 

Jawa Timur. Dalam putusan ini  MK menegaskan bahwa wewenang 

memutus PHPU tidak terbatas pada menilai dan mengadili perselisihan 

penghitungan hasil, tetapi juga pelanggaran yang memicu  terjadinya 

perbedaan penghitungan hasil, demi menjaga dan menegakkan keadilan 

dan demokrasi yang diatur dalam UUD 1945. Paragraf [3.28] Putusan 

MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 menyatakan:

Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak 

hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan 

suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil 

penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis￾matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di 

bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan 

biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang￾undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah yaitu hasil penghitungan suara, namun 

pelanggaran-pelanggaran yang memicu  terjadinya hasil penghitungan suara yang 

lalu dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. ini  

sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,” Kekuasaan 

kehakiman yaitu  kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang 

berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” lalu kedua 

ketentuan UUD 1945 ini  dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU 

MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus masalah  berdasar Undang￾Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti 

dan keyakinan hakim”;Selanjutnya, dalam Paragraf [3.29] juga ditegaskan sebagai berikut.

Menimbang bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, 

antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat 

padanya. Demokrasi yaitu salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 

1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada 

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Oleh sebab itu, 

Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur 

di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga 

menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam 

pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada (vide Penjelasan Umum 

UU MK);

Sebagai lembaga peradilan, MK menjalankan wewenang yang dimiliki 

berdasar permohonan yang diterima. Istilah yang dipakai dalam UU 

Nomor 24 Tahun 2003 yaitu “permohonan” bukan “gugatan” seperti 

dalam hukum acara perdata.42 Istilah “permohonan” memang seolah-olah 

menunjukkan bahwa masalah  yang diajukan bersifat satu pihak (ex parte

atau voluntair), padahal dalam kelima wewenang yang dimiliki MK dapat 

dikatakan empat diantaranya ada  pihak termohon. 

Istilah “permohonan” digunakan, menurut Maruarar Siahaan, yaitu 

sebab  nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap masalah  

yang ditangani MK.43 Walaupun suatu masalah  diajukan oleh individu warga 

negara, namun putusannya berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan 

ketatanegaraan. 

Pada saat wewenang MK masih dijalankan oleh MA, yaitu sebelum 

terbentuknya UU No. 24 Tahun 2003 setelah perubahan keempat UUD 

1945,44 dipakai dua istilah yang berbeda, yaitu permohonan dan 

gugatan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi Oleh 

Mahkamah Agung memakai  istilah permohonan untuk masalah  (1) 

pengujian undang-undang; (2) sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; dan (3) memutus 

pendapat DPR tentang dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 

melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela dan/atau tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana

diatur dalam UUD 1945. Istilah gugatan dipakai dalam masalah  (1) 

perselisihan hasil pemilihan umum; dan (2) pembubaran partai politik. 

Namun dengan adanya UU Nomor 24 Tahun 2003 istilah yang dipakai 

untuk semua masalah  yaitu permohonan.

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh 

pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.45 Dengan demikian 

setiap permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, 

serta dibuat 12 rangkap.46 Di dalam permohonan harus diuraikan secara 

jelas masalah  yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK. 

Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan 

dimaksud, walaupun tidak menutup kemungkinan pemohon atau pihak 

terkait mengajukan bukti tambahan dalam proses persidangan. Selain itu, 

Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menentukan bahwa permohonan 

sekurang-kurangnya harus memuat:

a. nama dan alamat pemohon;

b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan 

masalah  yang dimohonkan;

c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

. Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan 

Sidang

Permohonan yang diajukan kepada MK diterima oleh petugas penerima 

permohonan untuk disampaikan kepada Panitera MK yang akan melakukan 

pemeriksaan kelengkapan permohonan. Selain berkas permohonan masalah  

(hard copy) dalam praktik pemohon juga diminta untuk menyerahkan 

permohonan dalam bentuk soft copy atau file. Pemeriksaan yang dilakukan 

oleh panitera ini bersifat kelengkapan administratif, bukan pada  

substansi permohonan. Pemeriksaan administrasi ini misalnya meliputi 

jumlah rangkap permohonan, surat kuasa, kejelasan identitas, serta daftar 

alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) 

UU No. 24 Tahun 2003.

Permohonan yang dinyatakan belum lengkap belum dapat dicatat dalam 

Buku Registrasi masalah  Konstitusi (BRPK). Pemohon wajib melengkapi 

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan 

kekuranglengkapan ini  diterima pemohon. Hanya permohonan yang 

telah dinyatakan lengkap yang dicatat dalam BRPK yang memuat antara 

lain catatan tentang kelengkapan administrasi disertai dengan pencantuman 

nomor masalah , tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, 

dan pokok masalah .47

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi dalam BRPK, 

MK akan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling 

lambat 14 (empat belas) hari kerja. Artinya, penetapan jadwal sidang pertama 

dimaksud yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diregistrasi, 

sedang  sidang pertama itu sendiri dapat dilakukan lebih dari 14 (empat 

belas) hari kerja.48 Penetapan jadwal sidang pertama ini harus diberitahukan 

kepada para pihak dan diumumkan kepada warga . Pengumuman ini 

dilakukan dengan cara menempelkan salinan pemberitahuan di papan 

pengumuman MK yang khusus disediakan untuk itu.49 Dalam praktik, 

pengumuman jadwal sidang juga dilakukan dengan memuat di dalam laman 

MK, yaitu, www.mahkamahkonstitusi.go.id. Alur pengajuan permohonan 

dapat dilihat pada ragaan di bawah ini.

Setiap permohonan yang diajukan kepada MK dapat ditarik kembali, 

baik sebelum maupun selama sidang pemeriksaan oleh MK. Pada saat suatu permohonan ditarik kembali, pemohon dimaksud tidak dapat mengajukan 

kembali permohonan dimaksud, kecuali dengan alasan konstitusional yang 

berbeda.50

Permohonan Online

Di samping permohonan yang disampaikan secara fisik ke kantor MK, 

permohonan juga dapat dilakukan secara online melalui sistem informasi 

yang dikembangkan dan menjadi satu dengan laman MK. Namun demikian, 

pengajuan masalah  secara online harus tetap diikuti dengan penyampaian 

berkas masalah  secara fisik. Secara garis besar, alur permohonan online

disajikan dalam ragaan di bawah ini.

Permohonan masalah  online diatur dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan 

Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). Untuk mengajukan 

permohonan secara online, pemohon harus melakukan registrasi, baik secara 

online maupun offline, guna mendapatkan nama identifikasi (user name) dan 

kode akses (password) untuk dapat mengakses program Sistem Informasi 

Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL). Melalui SIMPEL, dapat 

diajukan permohonan, alat bukti, penambahan dokumen, serta daftar 

saksi dan ahli yang diajukan. User name dan password ini  juga akan

berfungsi sebagai tanda tangan elektronik (electronic signature) dalam proses 

masalah  di MK.

Permohonan dianggap diterima jika  permohonan dimaksud sudah 

masuk dalam jaringan komputer Kepaniteraan MK. jika  permohonan 

dimaksud telah masuk, Kepaniteraan MK menyampaikan konfirmasi 

kepada pemohon dan/atau kuasanya dalam waktu 1 (satu) hari setelah 

dokumen permohonan masuk dalam SIMPEL. Pemohon atau kuasanya 

harus menjawab konfirmasi itu secara tertulis kepada Kepaniteraan MK 

dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permintaan konfirmasi 

disampaikan oleh Kepaniteraan MK. Jawaban atas konfirmasi ini  

disertai dengan penyerahan 12 (dua belas) rangkap dokumen asli (hard 

copy) permohonan. Proses pemeriksaan kelengkapan permohonan dan 

pemberitahuan dilakukan melalui e-mail.

Permohonan online yang telah memenuhi syarat didokumentasikan 

dan disimpan oleh Panitera disertai dengan penomoran masalah . Panitera 

mengirimkan Akta Registrasi masalah  kepada pemohon melalui e-mail dalam 

waktu 7 (tujuh) hari sejak diregistrasi. 

D. Penggabungan masalah 

pada  beberapa permohonan masalah  yang diterima, MK dapat 

menetapkan penggabungan masalah , baik dalam pemeriksaan persidangan 

maupun dalam putusan. Penggabungan masalah  dilakukan melalui Ketetapan 

Mahkamah Konstitusi jika  ada  dua masalah  atau lebih yang memiliki 

objek atau substansi permohonan yang sama. Penggabungan masalah  biasanya 

dilakukan untuk masalah  sejenis walaupun ada kemungkinan ada  dua 

masalah  yang masuk dalam dua wewenang yang berbeda yang memiliki isu 

hukum atau pokok masalah  yang sama. 

Penggabungan juga dapat dilakukan jika  ditengah proses persidangan 

ada  masalah  baru yang mengajukan pengujian ketentuan yang sama atau 

memiliki isu konstitusional yang sama. masalah  baru ini akan digabungkan 

pemeriksaan dan putusannya dengan masalah  yang sedang diperiksa. 

Penggabungan masalah  untuk masalah  pengujian UU diatur dalam PMK 

No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam masalah  Pengujian 

Undang-Undang. Pasal 11 ayat (6) PMK No. 6/PMK/2005 dinyatakan 

bahwa penggabungan masalah  dapat dilakukan berdasar usulan panel 

hakim pada  masalah  yang (a) memiliki kesamaan pokok permohonan;

(b) memiliki keterkaitan materi permohonan; atau (c) pertimbangan atas 

permintaan pemohon.

Penggabungan masalah  dalam masalah  pengujian undang-undang 

dilakukan pada  dua atau lebih permohonan yang meminta pengujian 

ketentuan pasal-pasal yang sama atau saling terkait dalam satu undang￾undang. Penggabungan masalah  dan putusan pertama kali dilakukan pada  

masalah  Nomor 011/PUU-I/2003 dan masalah  Nomor 017/PUU-I/2003 yang 

keduanya diputus dalam satu Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 pada 

Selasa, 24 Februari 2004. Kedua permohonan itu terkait dengan ketentuan 

Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan 

DPRD yang memuat ketentuan persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan 

DPRD salah satunya yaitu “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai 

Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat 

langsung ataupun tidak langsung dalam G.30.S./PKI, atau organisasi terlarang 

lainnya”.

Contoh penggabungan masalah  pengujian undang-undang yang lain 

yaitu pada Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang menggabungkan 

masalah  Nomor 001/PUU-I/2003, Nomor 021/PUU-I/2003, dan Nomor 

022/PUU-I/2003, sebab  ketiganya mengajukan pengujian Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Penggabungan masalah  dilakukan tidak hanya pada  permohonan 

yang mengajukan ketentuan pasal yang sama dari suatu undang-undang. 

pada  permohonan pengujian pasal yang berbeda dalam satu undang￾undang dapat dilakukan penggabungan jika  memiliki keterkaitan isu 

hukum. ini  misalnya dapat dilihat pada Putusan Nomor 072-073/

PUU-II/2004 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Putusan Nomor 012-016-019/

PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penggabungan masalah  juga dapat dilakukan sepanjang memiliki 

kesamaan jenis masalah  dan pokok permohonan atau isu hukum. 

Untuk masalah  perselisihan hasil Pemilu (PHPU) juga dapat dilakukan 

penggabungan masalah  jika  terkait dengan permasalahan yang sama. 

Misalnya, perselisihan hasil Pemilu DPR di suatu daerah pemilihan 

yang sama, tetapi diajukan oleh partai politik yang berbeda-beda dapat 

digabungkan pemeriksaan dan putusannya.

Di sisi lain, ada  kemungkinan adanya pokok permohonan yang 

sama tetapi diajukan melalui permohonan masalah  yang berbeda. Pada masalah  

demikian dalam praktiknya tidak dilakukan penggabungan masalah , tetapi 

hanya diputus dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam praktik hal 

ini pernah terjadi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikota Depok, yang diajukan ke dalam dua masalah , yaitu masalah  

Nomor 01/PUU-IV/2006 dengan pokok masalah  pengajuan pengujian 

Putusan PK MA Nomor 01/PK/PILKADA/2005 yang dikonstruksikan 

sebagai yurisprudensi yang berkedudukan sama dengan undang-undang, 

serta masalah  Nomor 02/SKLN-IV/2006 mengenai Sengketa Kewenangan 

Lembaga Negara antara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 

Depok pada  KPU Kota Depok. Walaupun kedua masalah  ini  pada 

prinsipnya yaitu satu masalah , yaitu perselisihan dalam proses pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Depok, namun sebab  masuk dalam dua 

jenis masalah  yang berbeda sehingga tidak dapat dilakukan penggabungan 

masalah . Namun demikian masalah  dimaksud diputus pada hari yang sama, 

yaitu pada 25 Januari 2006.

E. Beban Pembuktian dan Alat Bukti

Secara umum ada  beberapa teori pembuktian terkait dengan beban 

pembuktian dalam proses peradilan, antara lain teori affirmatif, teori hak, 

teori hukum objektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasar 

kaidah yang bersangkutan. Teori affirmatif yaitu teori yang menyatakan 

bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mendalilkan 

sesuatu, bukan kepada pihak yang mengingkari atau membantah sesuatu 

(pembuktian negatif). Pembuktian secara negatif harus dihindarkan sebab  

dipandang tidak adil berdasar asumsi bahwa dalam hukum yang diberikan 

bukti khusus yaitu pada  suatu hak atau peristiwa, bukan pada  

tidak adanya hak atau peristiwa.51

Teori hak pada hakikatnya sama dengan teori affirmatif, yaitu siapa yang 

mengemukakan suatu hak harus membuktikan hak ini . Namun teori 

ini hanya terkait dengan adanya suatu hak, bukan peristiwa atau keadaan 

tertentu. Teori hukum objektif menyatakan pihak yang mendalilkan 

adanya norma hukum tertentu harus membuktikan adanya hukum objektif 

yang menjadi dasar norma hukum ini . Dalam pengujian undang￾undang misalnya, pihak yang menyatakan haknya telah dilanggar oleh

suatu undang-undang harus membuktikan adanya aturan hukum positif 

yang secara objektif memicu  haknya dilanggar.

Teori kepatutan menyatakan beban pembuktian diberikan kepada 

pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya. Namun kelemahan dari 

teori ini yaitu tidak mudah untuk menentukan secara pasti pihak mana 

yang dianggap paling ringan memikul beban pembuktian. sedang  teori 

pembebanan berdasar kaidah yang bersangkutan menentukan bahwa beban 

pembuktian ditentukan oleh kaidah hukum tertentu. Dalam hukum acara 

memang ada  ketentuan undang-undang tertentu yang mengatur siapa 

yang harus membuktikan, namun ada pula yang tidak menentukannya.

Di antara berbagai teori ini , tentu masing-masing memiliki 

kelebihan dan kelemahan dan tidak ada satupun yang sesuai untuk semua 

masalah . Oleh sebab  itu harus dilihat karakteristik masalah  atau masalah nya. Di 

dalam UU MK tidak ditentukan secara khusus tentang beban pembuktian 

ini.

UU MK hanya menyatakan untuk memutus masalah  konstitusi, 

harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti,52 baik yang 

diajukan oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait. Tidak ditentukan 

siapa yang harus membuktikan sesuatu. Oleh sebab  itu berlaku prinsip 

umum hukum acara bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia 

wajib membuktikan. Walaupun demikian, sebab  masalah  konstitusi yang 

sangat terkait dengan kepentingan umum, hakim dalam persidangan MK 

dapat aktif memerintahkan kepada saksi atau ahli tertentu yang diperlukan. 

Oleh sebab  itu pembuktian dalam peradilan MK dapat disebut menerapkan 

“ajaran pembuktian bebas yang terbatas”.53 Dikatakan sebagai bebas sebab  

hakim dapat menentukan secara bebas kepada beban pembuktian suatu hal 

akan diberikan. Tentu saja dalam menentukan hal ini  hakim dapat 

memakai  salah satu atau beberapa teori dan ajaran pembuktian yang 

ada. Namun dalam kebebasan ini  hakim juga masih dalam batasan 

tertentu. Paling tidak pihak pemohon yang mendalilkan memiliki kedudukan 

hukum untuk suatu masalah , harus membuktikan dalil ini . Beban 

pembuktian terkait kedudukan hukum ini tentu saja tidak dapat dialihkan 

kepada pihak lain.

Ketentuan mengenai pembuktian “bebas yang terbatas” dapat dijumpai 

dalam PMK yang mengatur pedoman beracara untuk setiap wewenang

MK. Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PMK Nomor 06/PMK/2005 

tentang Pedoman Beracara Dalam masalah  Pengujian Undang-Undang 

menyatakan:

(1) Pembuktian dibebankan kepada Pemohon.

(2) jika  dipandang perlu, Hakim dapat pula membebankan pembuktian 

kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait.

(3) Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait dapat 

mengajukan bukti sebaliknya (tegen-bewijs).

Untuk masalah  sengketa kewenangan antar lembaga negara, Pasal 16 

PMK Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa 

Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyatakan:

(1) Beban pembuktian berada pada pihak pemohon.

(2) Dalam hal ada  alasan cukup kuat, Majelis Hakim dapat 

membebankan pembuktian kepada pihak termohon.

(3) Majelis Hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan 

keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya.

Untuk masalah  perselisihan hasil Pemilu, setiap pihak diberikan 

kesempatan untuk melakukan pembuktian apa yang didalilkan. Namun 

untuk kepentingan pembuktian MK dapat memanggil KPU provinsi, 

kabupaten, dan/atau kota untuk hadir dan memberi keterangan dalam 

persidangan.54 sedang  untuk pembuktian masalah  impeachment dibebankan 

kepada DPR sebagai pihak yang mengajukan pendapat dan Presiden dan/

atau Wakil Presiden berhak memberikan bantahan pada  alat bukti DPR 

serta mengajukan alat bukti sendiri.55

Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti 

meliputi:

a. surat atau tulisan;

b. keterangan saksi;

c. keterangan ahli;

d. keterangan para pihak;

e. petunjuk; dan

f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan 

itu.

Alat-alat bukti yang diajukan ke peradilan MK, baik yang diajukan oleh 

pemohon maupun yang diajukan oleh termohon dan/atau pihak terkait, 

perolehannya atau cara mendapatkannya harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. Alat bukti yang didapatkan atau diperoleh dengan cara yang 

bertentangan dengan hukum (illegally obtained evidence) tidak dapat disahkan 

oleh hakim konstitusi sebagai alat bukti. Oleh sebab  itu setiap pemohon 

dan atau pihak lainnya mengajukan alat bukti kepada hakim konstitusi, selalu 

diperiksa cara memperoleh atau mendapatkan alat bukti ini . Untuk 

alat bukti dari pemohon, biasanya dilakukan dalam sidang pendahuluan.

Alat bukti yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 memiliki 

perbedaan dengan alat bukti yang lazim dalam proses peradilan lain. 

Menurut Maruarar Siahaan, perbedaan ini  antara lain, Pertama, 

tidak dikenal alat bukti pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim 

yang berlaku pada hukum acara PTUN, atau yang dalam hukum acara 

perdata disebut dengan “persangkaan”, pengakuan, dan sumpah, serta dalam 

hukum acara pidana disebut dengan keterangan terdakwa. Pengakuan pihak 

yang bermasalah  dipandang tidak relevan dalam Hukum Acara Konstitusi 

sebab  hal itu tidak menghilangkan kewajiban hakim konstitusi mencari 

kebenaran mengingat masalah  yang diperiksa dan akan diputus terkait dengan 

kepentingan umum dan akan mengikat semua warga negara, bukan hanya 

pihak yang bermasalah .56

Namun demikian, ada pula hal yang tidak termasuk dalam alat bukti 

namun dalam proses berpekara ternyata memengaruhi pemeriksaan, yaitu 

“pengetahuan hakim”. ini  terjadi terutama dalam masalah  pengujian 

undang-undang di mana salah satu metode yang dapat dipakai untuk 

mengetahui makna ketentuan dalam konstitusi yaitu dengan mencari 

maksud dari pembentuk Undang-Undang Dasar (original intent). Di antara 

hakim periode pertama, ada  beberapa hakim konstitusi yang mengetahui 

bahkan terlibat dalam proses pembahasan suatu ketentuan dalam UUD 1945 

sebab  pada saat itu menjadi anggota PAH BP MPR yang merumuskan 

Perubahan UUD 1945. Bahkan pengetahuan hakim konstitusi dimaksud 

lebih dalam dan tidak terekam dengan baik dalam risalah rapat Perubahan 

UUD 1945.

a. surat atau tulisan

Secara umum, alat bukti tertulis pada umumnya berupa tulisan yang 

dimaksudkan sebagai bukti atas suatu transaksi yang dilakukan, atau surat 

dan jenis tulisan yang dapat dijadikan dalam proses pembuktian, seperti 

surat menyurat, kuitansi, dan catatan-catatan. Selain itu juga dikenal adanya 

akta sebagai tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa 

dan ditandatangani. Dikenal dua jenis akta, yaitu akta di bawah tangan dan 

akta otentik. Akta di bawah tangan yaitu  akta yang ditandatangani di 

bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan 

lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.57 Akta otentik 

yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, 

oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat 

akta itu dibuat.58

Dalam Hukum Acara MK tentu semua kategori bukti tertulis yang 

berlaku dalam hukum perdata, pidana, maupun tata usaha negara juga 

berlaku, bahkan lebih luas sesuai dengan jenis masalah  yang ditangani. 

Untuk masalah  perselisihan hasil Pemilu misalnya, keberadaan akta otentik 

berupa berita acara penghitungan suara atau rekapitulasi hasil penghitungan 

suara sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan persidangan. Sebaliknya, 

dalam masalah  pengujian undang-undang yang penting bukan apakah suatu 

dokumen undang-undang yang diajukan sebagai alat bukti yaitu  

dokumen otentik atau bukan, melainkan apakah dokumen ini  yaitu 

salinan dari undang-undang yang otentik, yaitu undang-undang sebagaimana 

dimuat dalam lembaran negara dan tambahan lembaran negara sehingga 

norma yang diatur di dalamnya memang berlaku sebagai norma hukum 

yang mengikat.

b. keterangan saksi

Keterangan saksi yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang 

mengetahui, melihat, merasakan, atau bahkan mengalami sendiri suatu 

peristiwa yang terkait dengan masalah  yang diperiksa oleh majelis hakim. 

Oleh sebab  itu keterangan saksi diperlukan untuk mengetahui kebenaran 

tentang suatu fakta.

Dalam persidangan masalah  konstitusi, keterangan saksi diperlukan dalam 

proporsi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis masalah  yang ditangani.

Dalam masalah  pengujian undang-undang misalnya, keterangan saksi pada 

umumnya diperlukan dalam hal membuktikan legal standing pemohon, 

yaitu terkait dengan telah adanya peristiwa sebagai bentuk kerugian 

hak dan atau kewenangan yang dimohonkan sebab  adanya ketentuan 

undang-undang yang dimohonkan. sedang  pembuktian tentang apakah 

ketentuan undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 lebih 

berdasar argumentasi hukum. Di sisi lain, untuk masalah  pemakzulan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden, keterangan saksi diperlukan dalam pokok 

masalah  untuk membuktikan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 

melakukan suatu pelanggaran hukum yang dapat menjadi dasar pemakzulan 

sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Dalam proses peradilan MK, keterangan saksi tentu juga harus didukung 

dengan alat bukti lain. Dalam ini  juga berlaku prinsip satu saksi bukan 

saksi (unus testis nullus testis). Walaupun demikian, keterangan seorang saksi 

tentu dapat dipakai untuk mendukung suatu peristiwa jika sesuai dengan 

alat bukti yang lain.

c. keterangan ahli

Keterangan ahli yaitu pendapat yang disampaikan seseorang di bawah 

sumpah dalam pemeriksaan persidangan mengenai suatu hal terkait dengan 

masalah  yang diperiksa sesuai dengan keahlian berdasar pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki. Dengan demikian keterangan yang disampaikan 

oleh ahli berbeda secara prinsipil dengan keterangan yang disampaikan oleh 

saksi. Keterangan ahli buka berupa keterangan tentang apa yang dilihat, 

dirasakan, atau dialami tentang suatu peristiwa, tetapi pendapat dan analisis 

sesuai dengan keahliannya.

Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis yang 

akan menjadi bahan masukan pertimbangan bagi hakim konstitusi dalam 

memutus masalah . Dalam pengajuan ahli untuk suatu masalah , pemohon 

juga harus menyertakan keterangan keahlian yang dimiliki oleh ahli yang 

akan diajukan serta pokok keterangan yang akan disampaikan. 

Keterangan ahli sangat diperlukan terutama dalam masalah  pengujian 

undang-undang yang lebih mengedepankan argumentasi dalam memutus 

masalah . Selain itu, luasnya cakupan substansi undang-undang yang diuji 

juga mengharuskan hakim konstitusi memperoleh keterangan ahli yang 

cukup untuk memutus suatu masalah  pengujian undang-undang. Di samping 

ahli yang diajukan oleh pemohon pihak terkait pembentuk undang-undang 

dan pihak terkait lain juga dapat mengajukan ahli dan saksi agar keterangan

yang disampaikan dalam persidangan berimbang. Bahkan, hakim dapat 

memanggil ahli lain jika diperlukan untuk didengar keterangannya.

d. keterangan para pihak

Keterangan para pihak yaitu keterangan yang diberikan oleh pihak￾pihak dalam suatu masalah , baik berkedudukan sebagai pemohon, termohon 

maupun berkedudukan sebagai pihak terkait. Keterangan dimaksud dapat 

berupa keterangan dan tanggapan pada  isi permohonan, baik berupa 

kenegasan dalil-dalil, penolakan dalil-dalil yang dikemukakan maupun 

berupa dukungan dengan argumentasi maupun data dan fakta. Keterangan 

para pihak diperlukan untuk mendapatkan keterangan komprehensif dan 

sebagai wujud dari peradilan fair yang salah satunya harus memenuhi hak 

untuk didengar secara berimbang (audi et alteram partem).

Dalam sengketa kewenangan lembaga negara misalnya, keterangan para 

pihak yaitu keterangan termohon dan pihak terkait baik pada  dalil 

pemohon maupun tentang suatu fakta dan peristiwa yang terkait dengan 

masalah  dimaksud. Hal itu misalnya dapat dilihat dalam masalah  SKLN 

Nomor 068/SKLN-II/2004 mengenai Sengketa Kewenangan Pemilihan 

Anggota BPK, keterangan para pihak yang didengarkan yaitu keterangan 

Termohon I (Presiden) dan Termohon II (DPR) yang berisi dalil-dalil yang 

menyangkal atau menolak permohonan Pemohon, serta keterangan Pihak 

Terkait BPK yang menyampaikan keterangan mengenai fakta kronologis 

pemilihan anggota BPK.

Keterangan pihak terkait dalam masalah  pengujian undang-undang yang 

didengarkan yaitu keterangan DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk 

undang-undang yang biasanya berisi penolakan pada  dalil-dalil pemohon, 

walupun tidak berkedudukan sebagai termohon. Selain itu sering juga 

didengarkan keterangan pihak terkait lain, baik dari lembaga negara maupun 

dari organisasi warga  yang terkait dengan substansi undang-undang 

yang sedang diuji. Pada persidangan masalah  Nomor 140/PUU-VII/2009 

mengenai pengujian UU Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama misalnya, disamping keterangan 

pihak terkait DPR dan Pemerintah, juga didengarkan keterangan pihak 

terkait organisasi Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia yang 

pada prinsipnya menolak dalil-dalil pemohon dan mendukung dalil-dalil 

pihak terkait DPR dan Pemerintah. Selain itu juga didengarkan keterangan 

pihak terkait Komnas HAM yang mengemukakan data dan fakta tentang 

pelanggaran kebebasan beragama.

e. petunjuk

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf e UU Nomor 24 Tahun 2003 

menyatakan petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat 

dan alat bukti. Oleh sebab  itu petunjuk dalam ini  yaitu sesuatu yang 

didapatkan oleh hakim dari isi keterangan saksi, surat, dan alat bukti lain 

yang saling mendukung atau berkesesuaian. 

Untuk memperjelas pengertian petunjuk dapat dilihat pada Pasal 188 

KUHAP yang mendefinisikan petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau 

keadaan yang sebab  persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang 

lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi 

suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dengan demikian penilaian 

kekuatan petunjuk dilakukan oleh hakim setelah pemeriksaan persidangan 

dan berdasar keyakinan hakim.59

f. informasi elektronik

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf f UU No. 24 Tahun 2003 

menyebutkan salah satu alat bukti yaitu “alat bukti lain berupa informasi 

yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik 

dengan alat optik atau serupa dengan itu.” Alat bukti dimaksud secara 

singkat dapat disebut sebagai informasi elektronik.

Informasi elektronik yaitu informasi yang diperoleh dari atau 

disampaikan melalui atau disimpan dalam perangkat elektronik. Informasi 

ini dapat berupa surat atau bentuk tulisan lain, data komunikasi, angka￾angka, suara, gambar, video, atau jenis informasi dan data lain. Perangkat 

elektronik yang dipakai dapat berupa laman (website) atau media perekam 

lain dalam berbagai bentuk (cakram padat, hard disk, flash disk, card, dan 

lain-lain).

F. jenis dan sifat persidangan

Dilihat dari materi persidangan terkait dengan proses suatu masalah , 

sidang MK dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, 

Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan 

Pengucapan Putusan. Keempat jenis persidangan ini  memang dapat 

dilihat sebagai tahapan persidangan suatu masalah , namun dalam masalah ￾masalah  tertentu dapat terjadi tidak semua jenis persidangan itu dibutuhkan. ada  masalah -masalah  tertentu yang hanya memerlukan pemeriksaan 

pendahuluan dan setelah panel hakim konstitusi melaporkan kepada pleno 

hakim dalam rapat permusyawaratan hakim, masalah  dimaksud sudah dapat 

diputuskan. Hal itu dapat terjadi dalam masalah -masalah  sebagai berikut:

a. masalah  yang dari sisi pemohon sudah dapat ditentukan bahwa 

pemohon tidak memiliki hak mengajukan permohonan (legal standing)

atau materi permohonan bukan yaitu  wewenang MK. Untuk 

masalah  demikian dapat langsung diputus dengan amar putusan tidak 

dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Dalam praktik, beberapa 

masalah  yang diputus setelah pemeriksaan pendahuluan tanpa melalui 

pemeriksaan persidangan pada umumnya yaitu sebab  pemohon 

tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang diderita akibat 

ketentuan undang-undang yang dimohonkan.60 Di sisi lain ada  

pula masalah -masalah  yang aspek legal standing-nya baru dapat diketahui 

setelah memeriksa pokok masalah . Oleh sebab  itu ada  masalah  yang 

walaupun telah memasuki pemeriksaan persidangan tetapi putusannya 

tidak dapat diterima.

b. Pemohon memiliki legal standing dan materi permohonannya yaitu  

wewenang MK serta sudah sangat jelas dan dapat segera diputus untuk 

dikabulkan. Putusan dengan amar dikabulkan yang dilakukan tanpa 

melalui Pemeriksaan Persidangan, misalnya yaitu Putusan Nomor 102/

PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.61 Majelis 

Hakim, seperti tertuang dalam pertimbangan putusan menyatakan 

Pasal 54 UU MK tidak mewajibkan MK meminta keterangan pihak 

terkait untuk memutus suatu masalah . Ketentuan ini  menyatakan 

bahwa MK dapat meminta keterangan kepada pihak terkait, yang berarti 

boleh dilakukan dan boleh tidak, bergantung dari masalah  dan urgensi 

keterangan yang diperlukan.

Pasal 40 ayat (1) UU MK menyatakan sidang MK terbuka 

untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Dengan demikian, 

dari 4 (empat) jenis persidangan, semuanya dilakukan secara terbuka untuk 

umum kecuali rapat permusyawaratan hakim (RPH). Ketentuan itu juga 

menunjukkan bahwa RPH yaitu  rapat tertutup yang bersifat rahasia. 

Namun dalam praktiknya pemeriksaan persidangan dapat dilakukan tertutup 

berdasar keputusan majelis hakim konstitusi.

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan yaitu  persidangan yang dilakukan 

untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum 

memasuki pemeriksaan pokok masalah .62 Dalam praktiknya, pemeriksaan 

pendahuluan ini selain memeriksa kelengkapan administrasi masalah , juga 

memeriksa dua aspek yang menentukan keberlanjutan masalah , yaitu apakah 

pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan dimaksud 

atau dikenal dengan istilah memiliki legal standing, dan apakah masalah  yang 

dimohonkan ini  yaitu  wewenang MK. 

Kejelasan materi permohonan menjadi salah satu wilayah pemeriksaan 

pendahuluan agar apa yang dimohonkan dapat dirumuskan dan dipahami 

dengan jelas, baik oleh pemohon maupun oleh hakim konstitusi. Hal itu sangat diperlukan agar pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan 

efektif dan fokus pada persoalan yang dimohonkan.

Secara keseluruhan, pemeriksaan pendahuluan meliputi:63

1. Identitas dan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak dan surat￾surat kuasa.

2. Kedudukan hukum pemohon.

3. Isi permohonan yaitu  wewenang MK dan bila perlu dilakukan 

penyederhanaan masalah yang diajukan, termasuk penggabungan masalah  

yang memiliki posita dan petitum yang sama.

4. Perubahan permohonan baik atas saran hakim maupun atas kehendak 

pemohon sendiri.

5. Alat-alat bukti yang akan diajukan.

6. Saksi dan ahli dan pokok keterangan yang akan diberikan. 

7. Pengaturan jadwal sidang dan tertib persidangan.

Pemeriksaan pendahuluan biasanya dilakukan oleh majelis hakim panel. 

Namun dalam masalah -masalah  tertentu yang dipandang penting dan harus 

segera diputus, pemeriksaan pendahuluan dapat juga langsung dilakukan 

oleh majelis hakim pleno. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini hakim 

konstitusi wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi 

dan/atau memperbaiki permohonan. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU 

MK memberikan batas waktu kepada pemohon untuk melengkapi atau 

memperbaiki permohonannya paling lambat 14 (empat belas) hari. Dalam 

praktiknya, perbaikan ini  dapat dilakukan kurang dari 14 (empat belas) 

hari, bahkan dapat dilakukan sesaat setelah persidangan atau bahkan pada 

saat persidangan itu sendiri. ini  sesuai dengan prinsip peradilan yang 

cepat, apalagi untuk masalah  tertentu yang telah ditentukan batas waktunya. 

Untuk masalah  PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta PHPU Pemilukada 

misalnya, tidak mungkin diberi batas waktu selama 14 (empat belas) hari 

sebab  MK sendiri ditentukan oleh undang-undang harus memutus paling 

lama 14 (empat belas) hari sejak masalah  diregistrasi.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam bentuk sidang panel hakim 

terbuka untuk umum. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan lebih 

dari satu kali jika  diperlukan untuk memperbaiki atau melengkapi dan 

memperjelas permohonan serta memeriksa perbaikan permohonan yang 

telah dilakukan oleh pemohon.Hasil sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilaporkan oleh panel 

hakim kepada pleno hakim MK, dalam hal pemeriksaan pendahuluan 

dilakukan oleh panel hakim. Dalam laporan ini  disertai dengan 

rekomendasi dari panel hakim apakah masalah  ini  dapat dilanjutkan 

ke pemeriksaan persidangan sebab  terpenuhinya syarat legal standing dan 

masuk wewenang MK, atau diputus tidak dapat diterima tanpa memasuki 

pokok masalah  sebab  tidak terpenuhinya salah satu atau kedua syarat legal 

standing dan wewenang MK.64 Selain kedua alternatif ini , dapat pula 

terjadi suatu masalah  belum dapat ditentukan apakah pemohon memiliki 

legal standing atau tidak atau masalah  dimaksud menjadi wewenang MK 

atau tidak sebelum memasuki pemeriksaan pokok masalah . Oleh sebab  

itu pemeriksaan kedua hal itu dilakukan bersamaan dan menjadi bagian 

dari pemeriksaan pokok masalah .

Pleno hakim dapat memutuskan menerima rekomendasi panel hakim, 

atau memutuskan lain berbeda dengan rekomendasi itu. Oleh sebab  itu, 

walaupun dalam pemeriksaan pendahuluan yang mengikuti sidang dalah 

panel hakim, namun putusan tetap diambil oleh pleno hakim, yaitu 9 

(sembilan) orang hakim konstitusi, atau setidak-tidaknya 7 (tujuh) hakim 

konstitusi.

2. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan yaitu jenis persidangan yang dilakukan 

untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon (jika ada), 

keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait. Untuk 

kepentingan pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi wajib memanggil 

para pihak yang bermasalah  untuk memberi keterangan yang dibutuhkan 

dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang 

terkait dengan permohonan. Lembaga negara dimaksud wajib memberi 

keterangan yang diminta dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.65

Pemeriksaan persidangan pada prinsipnya dilakukan oleh pleno hakim 

konstitusi, kecuali untuk masalah  tertentu berdasar keputusan Ketua 

MK dapat dilakukan oleh panel hakim.66 Sidang pemeriksaan persidangan dilakukan secara terbuka, kecuali ditentukan lain oleh majelis hakim.67

Tahapan pemeriksaan persidangan yaitu sebagai berikut:

a. Penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan.

b. Penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak￾pihak terkait secara lisan.

c. Pemeriksaan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dan pihak 

terkait.

d. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang 

diajukan pemohon.

e. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang 

diajukan oleh termohon atau pihak terkait.

f. Penyampaian kesimpulan oleh pemohon.

g. Penyampaian kesimpulan oleh termohon dan/atau pihak terkait.

Dalam persidangan MK, selain permohonan, jawaban termohon dan 

keterangan pihak terkait serta keterangan ahli juga disampaikan secara 

tertulis. Oleh sebab  itu dalam forum persidangan, penyampaian secara lisan 

dilakukan tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan 

kepada MK, melainkan hanya menyampaikan hal-hal pokok yang dipandang 

penting. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa tanya jawab 

baik dengan pemohon, termohon, pihak terkait, saksi/ahli maupun dengan 

hakim konstitusi.

3. Rapat Permusyawaratan Hakim

Di dalam UU No. 24 Tahun 2003 hanya ada  satu ketentuan 

yang terkait dengan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Pasal 40 ayat 

(1) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan sidang MK terbuka untuk 

umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Tidak ada  penjelasan 

yang dimaksud dengan RPH ini . Ketentuan tentang RPH juga tidak 

diatur dalam PMK.

RPH yaitu  salah satu jenis dari sidang pleno, yang sifatnya 

tertutup. RPH yang membahas masalah  bersifat rahasia yang hanya diikuti 

oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Di dalam RPH 

ini dibahas perkembangan suatu masalah , putusan, serta ketetapan yang 

terkait dengan suatu masalah . Khusus untuk RPH pengambilan putusan

masalah , diatur dalam Pasal 45 ayat (4) sampai dengan ayat (10) UU No. 

24 Tahun 2003 dan akan dibahas pada bagian putusan dalam bab ini. 

4. Pengucapan Putusan

Sidang pengucapan putusan pada hakikatnya yaitu sidang pleno, namun 

berbeda dengan sidang pleno pemeriksaan persidangan. Dalam sidang pleno 

pengucapan putusan agendanya yaitu hanya pembacaan putusan atau 

ketetapan MK untuk suatu masalah  yang telah diperiksa dan diadili.

Putusan biasanya dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim 

konstitusi, diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi yang 

lain, dan pada bagian kesimpulan, amar putusan dan penutup dibacakan oleh 

ketua sidang lagi. Setiap hakim konstitusi akan mendapatkan bagian tertentu 

dari putusan untuk dibacakan secara berurutan, kecuali hakim konstitusi 

yang dalam posisi mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) atau 

alasan yang berbeda (concurring opinion). Hakim yang mengajukan dissenting 

opinion atau concurring opin ion membacakan pendapatnya atau alasannya 

sendiri setelah ketua sidang membacakan amar putusan. 

Sidang pleno pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk 

umum. ini  yaitu  keharusan sebab  jika  putusan diucapkan 

dalam persidangan yang tertutup, akan berakibat putusan MK tidak sah dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum.68 Putusan MK memperoleh kekuatan 

hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan 

terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan MK bersifat tetap dan 

mengikat sejak setelah sidang pengucapan putusan selesai.69 

G. Persidangan Jarak Jauh

Penyelenggaraan persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan dan 

pemeriksaan persidangan telah dapat dilakukan melalui persidangan jarak 

jauh (video conference). Mekanisme persidangan jarak jauh diatur dalam 

PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan 

Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksanaan Persidangan Jarak Jauh 

(Video Conference). Pelaksanaan persidangan jarak jauh dilakukan berdasar 

permohonan pemohon dan/atau termohon atau kuasanya yang ditujukan 

kepada Ketua MK melalui Kepaniteraan MK. Permohonan persidangan 

jarak jauh dimaksud berisi informasi rinci mengenai:

a. identitas yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya;

b. pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan;

c. alokasi waktu pemeriksaan;

d. petugas lain yang diperlukan untuk keperluan persidangan dimaksud.

Permohonan pelaksanaan sidang jarak jauh harus disampaikan selambat￾lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum waktu persidangan jarak jauh yang 

direncanakan. Permohonan ini dapat disampaikan, baik secara langsung, 

melalui surat elektronik (e-mail), faksimili, surat pos, atau media lain yang 

tersedia. pada  permohonan ini, MK memeriksa dan memutuskan 

apakah menerima atau menolak, atau menerima dengan perubahan jadwal 

persidangan. Kepaniteraan MK harus memberitahukan jadwal pelaksanaan 

persidangan jarak jauh yang diputuskan kepada pemohon dan/atau termohon 

atau kuasanya, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan 

persidangan dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus yaitu  panggilan 

sidang. 

Untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh, MK telah menempatkan 

sarana video conference di 40 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Sarana 

ini  dapat dimanfaatkan secara gratis oleh pemohon dan/atau termohon 

untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh. Namun, jika  ada  biaya￾biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan persidangan jarak jauh yang 

berkaitan dengan pihak ketiga, ditanggung oleh pemohon atau termohon 

yang meminta persidangan jarak jauh.

H. Putusan

1. Putusan Provisi Dan Putusan Akhir

ada  dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu 

putusan yang mengakhiri suatu masalah  atau sengketa yang diadili atau 

putusan akhir dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari 

proses peradilan yang belum mengakhiri masalah  atau sengketa yang disebut 

dengan putusan sela atau putusan provisi. Putusan sela atau putusan provisi 

yaitu putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak 

yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan masalah  

yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan sela dapat berupa 

permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terkait 

dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Dalam hukum acara MK, putusan provisi pada awalnya hanya ada  

dalam masalah  sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Pasal 63 UU MK menyatakan MK dapat mengeluarkan penetapan yang 

memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan 

sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada 

putusan MK.

Pada perkembangannya, putusan sela juga dikenal dalam masalah  

pengujian UU dan perselisihan hasil Pemilu. Putusan sela dalam masalah  

pengujian UU pertama kali dijatuhkan dalam proses pengujian UU Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(UU KPK), masalah  Nomor 133/PUU-VII/2009. Dalam proses persidangan 

masalah  ini  atas permohonan dari pemohon, MK memberikan putusan 

sela yang pada intinya menyatakan ketentuan Pasal 30 UU KPK 

mengenai pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi terdakwa tidak 

dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ada putusan MK mengenai 

pengujian pasal dimaksud.

Untuk masalah  perselisihan hasil Pemilu, putusan sela diatur dalam PMK 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum Kepala Daerah; PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD; dan PMK Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara 

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. 

Putusan Sela dalam PMK Nomor 16 Tahun 2009 dan PMK Nomor 17 

Tahun 2009 diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum 

putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan 

dipertimbangkan dalam putusan akhir.

Salah satu contoh putusan sela pada masalah  perselisihan hasil Pemilu 

yaitu dalam masalah  Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 yaitu Putusan Sela 

Nomor Nomor 47-81/PHPU.AVII/2009, tanggal 9 Juni 2009. Di dalam 

putusan sela ini  MK memerintahkan kepada Termohon (Komisi 

Pemilihan Umum), Turut Termohon I (Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Papua) dan Turut Termohon II (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Yahukimo) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan 

umum calon anggota DPD pada Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik 

Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, 

Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, 

Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik Suntamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, 

Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik 

Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik 

Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik 

Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Distrik 

Hereapini, dan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pemilihan umum 

calon anggota DPD pada Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, 

Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik 

Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Musaik, 

Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama.

2. Ultra Petita

Di dalam hukum acara, khususnya dalam hukum acara perdata ada  

pandangan yang oleh beberapa ahli telah dianggap sebagai salah satu prinsip 

hukum acara, yaitu hakim dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan 

(ultra petita). Ketentuan ini  berdasar Pasal 178 ayat (2) dan ayat 

(3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.

sebab  adanya pandangan ini , pada saat MK memutuskan 

membatalkan seluruh UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

dan membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR)73 banyak muncul tanggapan 

bahwa MK telah melanggar prinsip larangan ultra petita.

Namun demikian berdasar karakteristik masalah  yang menjadi 

wewenang MK, tidaklah dapat dikatakan bahwa larangan ultra petita

ini  dapat diterapkan untuk peradilan di MK. Kewenangan pengujian 

undang-undang yang dimiliki oleh MK pada prinsipnya bersifat publik 

walaupun pengajuannya dapat dilakukan oleh individu tertentu yang hak 

konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan undang-undang. Hal itu sesuai 

dengan objek pengujiannya yaitu ketentuan undang-undang sebagai norma 

yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Dalam hal pengujian 

UU misalnya, jelas bahwa masalah  ini menyangkut kepentingan umum 

yang akibat hukumnya mengikat semua orang (erga omnes). Larangan 

ultra petita berlaku dalam lapangan hukum perdata sebab  inisiatif untuk 

mempertahankan atau tidak satu hak yang bersifat privat yang dimiliki 

individu tertentu terletak pada kehendak atau pertimbangan individu itu sendiri dan akibat hukumnya hanya mengikat pada individu ini , tidak 

kepada individu yang lain. 

Bahkan, perkembangan dan kebutuhan pemenuhan tuntutan keadilan 

telah memicu  larangan ini  tidak lagi diberlakukan secara mutlak. 

Dalam pertimbangan hukum putusan tentang UU KKR, MK menyebutkan 

adanya putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Pasal 178 ayat 

(2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg tentang 

larangan ultra petita tidak berlaku secara mutlak sebab  adanya kewajiban 

hakim bersikap aktif dan harus berusaha memberikan putusan yang benar￾benar menyelesaikan masalah . Selain itu, dalam setiap gugatan, dakwaan, 

ataupun permohonan biasanya selalu dicantumkan permohonan kepada 

hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan lebih 

dari petitum.

MK telah beberapa kali menjatuhkan putusan yang membatalkan suatu 

undang-undang secara keseluruhan, antara lain UU Ketenagalistrikan dan 

UU KKR. Dalam putusan pembatalan UU Ketenagalistrikan disebutkan 

bahwa walaupun hanya Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 68 UU 

Ketenagalistrikan yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945, namun 

sebab  ketentuan yang mengatur masalah unbundling dan kompetisi ini  

yaitu  jantung dan paradigma dari UU Ketenagalistrikan yang tidak 

sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, maka keseluruhan 

UU Ketenagalistrikan ini  juga bertentangan dengan UUD 1945.

sedang  dalam putusan tentang UU KKR dinyatakan bahwa semua 

operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada Pasal 27. Dengan 

dinyatakannya Pasal 27 UU KKR ini  bertentangan dengan UUD 

1945, maka seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin 

dilaksanakan. Disebutkan bahwa keberadaan Pasal 27 berkaitan erat dengan 

Pasal 1 angka 9, Pasal 6 huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 25 ayat (1) 

huruf b, Pasal 25 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), 

dan Pasal 29 UU KKR. Pasal 27 dan pasal-pasal yang terkait dengan Pasal 

27 UU KKR itu yaitu  pasal-pasal yang sangat menentukan bekerja 

atau tidaknya keseluruhan ketentuan dalam UU KKR.

Tentu hakim konstitusi dapat memutus pasal tertentu saja dari UU 

ini  yang dibatalkan. Namun, jika pasal ini  yaitu  “jantung” 

atau menentukan operasionalisasi keseluruhan UU, pembatalan pasal 

tertentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, bagaimana implikasi putusan ini  pada  pasal-pasal lain yang bersumber dari 

pasal yang dibatalkan? Akibatnya, pelaksanaan UU ini  menjadi sangat 

rawan bertentangan dengan UUD 1945.

3. Sifat Putusan 

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu declaratoir, constitutief, dan condemnatoir. Putusan declaratoir

yaitu putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya 

pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda 

atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.

Putusan constitutief yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan 

hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. sedang  

putusan condemnatoir yaitu putusan yang berisi penghukuman tergugat 

atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang 

menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.

Secara umum putusan MK bersifat declaratoir dan constitutief. Putusan 

MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat 

meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam 

masalah  pengujian UU, putusan yang mengabulkan bersifat declaratoir sebab  

menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, 

yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan 

ini  meniadakan keadaan hukum berdasar norma yang dibatalkan 

dan menciptakan keadaan hukum baru. Demikian pula dalam putusan 

perselisihan hasil Pemilu, putusan MK menyatakan hukum dari penetapan 

KPU tentang hasil Pemilu apakah benar atau tidak. jika  permohonan 

dikabulkan, MK membatalkan penetapan KPU itu yang berarti meniadaan 

keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru.

Menurut Maruarar Siahaan, putusan MK yang mungkin memiliki 

sifat condemnatoir yaitu dalam masalah  sengketa kewenangan konstitusional 

lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 64 ayat (3) UU MK 

menyatakan dalam hal permohonan dikabulkan untuk masalah  

sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, MK menyatakan 

dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk 

melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan4. Pengambilan Putusan

Putusan diambil dalam rapat permusyawaratan hakim. Dalam proses 

pengambilan putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis pada  permohonan. Putusan harus 

diusaha kan semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk 

mufakat.  jika  tidak dapat dicapai mufakat, musyawarah ditunda sampai 

RPH berikutnya. jika  tetap tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil 

berdasar suara terbanyak.78 Di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (5) UU 

No. 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan 

pengambilan putusan tidak ada suara abstain.

RPH pengambilan putusan yaitu bagian dari proses memeriksa, 

mengadili, dan memutus masalah . Oleh sebab  itu RPH harus diikuti ke-9 

hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil oleh 

7 hakim konstitusi. Perihal kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan apa yang 

dimaksud dengan frase ini . Secara wajar, tentu yang dimaksud kondisi 

luar biasa yaitu halangan yang tidak dapat dihindari yang memicu  

seorang hakim konstitusi tidak dapat menghadiri RPH, misalnya sebab  

alasan sakit.

Dalam kondisi luar biasa ini , dimungkinkan putusan diambil 

oleh 8 atau 7 orang hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 orang 

hakim konstitusi, dan putusan tidak dapat diambil secara mufakat, ada  

kemungkinan perbandingan suara dalam pengambilan putusan yaitu 4 

berbanding 4. Misalnya dalam masalah  permohonan pengujian undang￾undang ada  4 hakim konstitusi mengabulkan dan 4 hakim konstitusi 

menolak atau tidak menerima. Pada masalah  seperti ini ketentuan Pasal 45 ayat 

(8) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan suara ketua sidang pleno 

hakim konstitusi. Dengan demikian, pada saat komposisi perbandingan suara 

sama banyak, suara ketua sidang yang akan menentukan putusan MK. 

5. Isi Putusan

Putusan MK dibuat berdasar UUD 1945 sesuai dengan alat bukti 

yang diperiksa di persidangan dan keyakinan hakim.79 Putusan harus 

didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat buktiPutusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam sidang 

pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari 

lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para 

pihak. Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, 

dan memutus, serta oleh panitera.

MK memberi putusan Demi Keadilan berdasar Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Setiap putusan MK harus memuat:

a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN berdasar 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

b. identitas pihak, dalam ini  terutama yaitu identitas pemohon dan 

termohon (jika dalam masalah  dimaksud ada  pihak termohon), baik 

prinsipal maupun kuasa hukum;

c. ringkasan permohonan;

d. pertimbangan pada  fakta yang terungkap dalam persidangan;

e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;

f. amar putusan; dan 

g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Bagian “ringkasan permohonan” dan “pertimbangan pada  fakta yang 

terungkap dalam persidangan” dalam praktik putusan MK dimuat pada 

bagian “Duduk masalah ”. Pada bagian ini memuat ringkasan seluruh proses 

persidangan yang terjadi, mulai dari ringkasan permohonan, alat bukti yang 

diajukan, keterangan pihak terkait, keterangan saksi pemohon, keterangan 

ahli pemohon, keterangan saksi termohon/pihak terkait, keterangan ahli 

termohon/pihak terkait, serta keterangan ahli dari MK (jika ada).

 Pada bagian pertimbangan hukum terdiri dari dua bagian, yaitu 

tentang kewenangan Mahkamah dan legal standing pemohon, serta tentang 

pokok masalah . Pada bagian pertama, MK akan mempertimbangkan apakah 

permohonan yaitu  kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus. Jika yaitu  kewenangan MK, pertanyaan lalu 

yang dipertimbangkan yaitu apakah pemohon memiliki legal standing

mengajukan permohonan dimaksud.

Pada bagian pertimbangan hukum atas pokok masalah , ditentukan 

isu hukum yang harus dipertimbangan dan dijawab yang menentukan 

amar putusan. Berbagai isu hukum ini  diberikan pertimbangan satu-persatu, bahkan pada  keterangan saksi dan ahli juga dijawab oleh 

majelis hakim, baik menyetujui maupun menolak keterangan itu. Di akhir 

pertimbangan, dicantumkan kesimpulan (konklusi) dan dilanjutkan dengan 

amar putusan.

6. Pendapat Berbeda

Selain bagian-bagian di atas, Pasal 45 ayat (10) UU No. 24 Tahun 

2003 mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda 

dimuat dalam putusan. Pendapat berbeda memang mungkin, dan dalam 

praktik sering terjadi, sebab  putusan dapat diambil dengan suara terbanyak 

jika musyarawah tidak dapat mencapai mufakat.

Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) dissenting 

opinion; dan (2) concurent opinion atau consenting opinion. Dissenting opinion

yaitu pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan 

amar putusan. sedang  concurent opinion yaitu pendapat berbeda yang 

tidak memengaruhi amar putusan. Perbedaan dalam concurent opinion yaitu 

perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama.84

Concurent opinion sebab  isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan 

amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari hakim 

mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang 

memperkuat amar putusan.

sedang  dissenting opinion, sebagai pendapat berbeda yang 

memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. Dissenting 

opinion yaitu  salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim 

konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar warga  

mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan MK.

Adanya dissenting opinion tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan 

MK. Putusan MK yang diambil secara mufakat oleh 9 hakim konstitusi 

tanpa perbedaan pendapat memiliki kekuatan yang sama, tidak kurang dan 

tidak lebih, dengan putusan MK yang diambil dengan suara terbanyak 

dengan komposisi 5 berbanding 4.

Dalam praktik putusan MK, penempatan dissenting opinion mengalami 

beberapa perubahan. Pertama kali, dissenting ditempatkan pada bagian 

pertimbangan hukum Mahkamah setelah pertimbangan hukum mayoritas, 

baru diikuti dengan amar putusan. Pada perkembangannya, penempatan demikian dipandang akan membingungkan warga  yang membaca 

putusan sebab  setelah membaca dissenting baru membaca amar putusan 

yang tentu saja bertolak belakang. Terlebih lagi jika  dissenting ini  

cukup banyak sebanding dengan pertimbangan hukum hakim mayoritas. 

Oleh sebab  itu penempatan dissenting ini  kembali diubah, yaitu 

setelah amar putusan tetapi sebelum bagian penutup dan tanda tangan 

hakim konstituti serta panitera pengganti.Saat ini, dissenting ditempatkan 

setelah penutup dan tanda tangan hakim konstitusi namun sebelum nama 

dan tanda tangan panitera pengganti.

7. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan 

dalam sidang pleno terbuka untuk umum.88 ini  yaitu  konsekuensi 

dari sifat putusan MK yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final. 

Dengan demikian MK yaitu  peradilan pertama dan terakhir yang 

pada  putusannya tidak dapat dilakukan usaha  hukum. Setelah putusan 

dibacakan, MK wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam 

jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.

I. Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan

Tata cara dan tata tertib persidangan diatur tersendiri di dalam PMK 

Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan. Tata cara 

persidangan ditentukan sebagai berikut:

a. Para pihak, Saksi, dan Ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib 

mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Kepaniteraan Mahkamah.

b. Panitera melaporkan kehadiran para pihak, Saksi, dan Ahli kepada Ketua 

Sidang.

c. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu tiga kali.

d. Setelah sidang dibuka, Ketua Sidang mempersilahkan para pihak, Saksi, 

dan Ahli untuk memperkenalkan diri masing-masing.

e. Ketua Sidang menjelaskan agenda persidangan.

f. Dalam hal menunda sidang dan mencabut penundaan sidang, Ketua 

Sidang mengetukkan palu satu kali.g. Pada saat sidang pembacaan putusan, sesaat setelah membacakan amar 

putusan, Ketua Sidang mengetukkan palu satu kali.

h. Ketua Sidang menutup sidang dengan mengetukkan palu tiga kali.

Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang wajib mengenakan 

pakaian rapi dan sopan. Khusus untuk advokat harus memakai toga. Anak 

di bawah umum 12 tahun dilarang menghadiri persidangan, kecuali untuk 

kepentingan pemeriksaan persidangan, atau atas ijin khusus dari Mahkamah. 

Setiap orang yang berada dalam ruang sidang harus bersikap tertib, tenang, 

dan sopan.

Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang dilarang:

a. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan 

atau mengganggu jalannya persidangan;

b. membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di 

dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung;

c. mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung;

d. membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang;

e. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau 

perlengkapan persidangan lainnya;

f. makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung;

g. menghina para pihak, Saksi, dan Ahli;

h. Pengunjung dilarang memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, 

atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi 

atau Ahli selama persidangan berlangsung;

i. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu 

persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim 

konstitusi serta kewibawaan Mahkamah;

j. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang 

isinya berupa ancaman pada  independensi Hakim Konstitusi dalam 

memutus masalah .

Pelanggaran pada  larangan-larangan di atas yaitu  penghinaan 

pada  Mahkamah. pada  pelanggaran atas larangan ini  Ketua 

Sidang memberikan teguran. jika  teguran tidak diindahkan, Ketua Sidang 

memerintahkan mengeluarkan pelanggar dari ruang sidang atau gedung MK 

sebab  telah melakukan tindakan penghinaan pada  pengadilan (contempt 

of court). Tindakan ini  juga dapat dikenai sanksi pidanaPara pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang wajib menempati 

tempat duduk yang telah disediakan, duduk dengan tertib dan sopan selama 

persidangan serta menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan 

sikap berdiri saat  Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang 

sidang. Para pihak, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang wajib memberi 

hormat kepada Majelis Hakim dengan membungkukkan badan setiap 

memasuki dan meninggalkan ruang sidang.

Pada saat para pihak, Saksi, atau Ahli akan menyampaikan pendapat atau 

tanggapan, terlebih dahulu harus meminta dan mendapat izin dari Ketua 

Sidang. Pada saat para pihak, Saksi, atau Ahli menyerahkan alat bukti atau 

berkas masalah  dalam persidangan kepada Majelis Hakim melalui Panitera 

Pengganti atau petugas persidangan.