mahkamah konstitusi 5

mahkamah konstitusi 5

   September 13, 2023       mayatku

---

dalam waktu yang bersamaan.Atas permintaan Hakim, keterangan Presiden/Pemerintah, DPR dan/

atau DPD, saksi, ahli, dan Pihak Terkait, wajib disampaikan yang bentuknya 

baik berupa keterangan tertulis, risalah rapat, dan/atau rekaman secara 

elektronik, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 

sejak diterimanya permintaan dimaksud.

Pemeriksaan yang dilakukan pada  pihak terkait, dilakukan dengan 

mendengar keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan. Pihak 

terkait yang mempunyai kepentingan langsung diberi kesempatan untuk 

memberikan keterangan (lisan dan/atau tertulis), mengajukan pertanyaan 

kepada ahli dan/atau saksi, mengajukan ahli dan/atau saksi yang belum 

terwakili dalam persidangan sebelumnya, dan menyampaikan kesimpulan 

akhir (secara lisan dan/atau tertulis).

Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh 

(teleconference).323 jika  dipandang perlu, pemeriksaan persidangan dapat 

diikuti dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi 

yang ditunjuk dengan didampingi oleh Panitera dan/atau Panitera Pengganti, 

serta dapat pula disertai Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan 

Pihak Terkait yang hasilnya disampaikan dalam persidangan.

Dalam hal Pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana 

dalam pembentukan UU yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah 

Konstitusi dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau 

menunda putusan. Penghentian proses pemeriksaan permohonan atau 

penundaan putusan ditetapkan dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi 

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam hal Pemohon mengajukan permohonan penarikan kembali, 

Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim atau Panel Hakim memberikan 

rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Ketetapan 

Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Ketetapan Penarikan Kembali, yang 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai, para pihak diberi 

kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak hari persidangan terakhir, 

kecuali ditentukan lain dalam persidangan.

c. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua 

Mahkamah Konstitusi, dan dalam hal Ketua berhalangan maka Rapat Pleno 

dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.328 Dalam hal Ketua dan 

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan dalam waktu bersamaan, 

maka Rapat Pleno dipilih oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh 

anggota Mahkamah Konstitusi.

Kuorum RPH untuk mengambil keputusan yaitu sekurang-kurangnya 

7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi, dibantu Panitera, dan petugas lain yang 

disumpah, sedang  RPH yang dilaksanakan tidak dalam rangka mengambil 

keputusan tidak terikat ketentuan kuorum sekurang-kurangnya 7 (tujuh) 

orang Hakim Konstitusi.

RPH mendengar, membahas, dan/atau mengambil keputusan 

mengenai:

1. laporan panel tentang pemeriksaan pendahuluan;

2. laporan panel tentang pemeriksaan persidangan;

3. rekomendasi panel tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan permohonan, 

dapat berupa:

a. pembahasan mengenai rancangan putusan yang akan diambil 

menyangkut kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (legal 

standing) Pemohon;

b. perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan atau dapat segera 

diambil putusan;

c. pelaksanaan pemeriksaan lanjutan dilakukan oleh pleno atau 

panel.

4. pendapat hukum (legal opinion) para Hakim Konstitusi;

5. hasil pemeriksaan persidangan pleno dan pendapat hukum para Hakim 

Konstitusi;

6. Hakim Konstitusi yang menyusun rancangan putusan;

7. rancangan putusan akhir;8. penunjukan Hakim Konstitusi yang bertugas sebagai pembaca terakhir 

rancangan putusan;

9. pembagian tugas pembacaan putusan dalam sidang pleno.

Dalam rangka mengambil putusan, setiap Hakim Konstitusi wajib 

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis pada  permohonan.

Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) 

orang Hakim Konstitusi. Putusan sedapat mungkin diambil secara 

musyawarah untuk mufakat, jika  tidak tercapai mufakat bulat, rapat 

ditunda sampai rapat permusyawaratan berikutnya dan setelah diusahakan 

dengan sungguh-sungguh ternyata tidak dapat dicapai mufakat bulat, 

putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal RPH tidak dapat 

mengambil putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir Ketua 

RPH menentukan. Pendapat Hakim Konstitusi yang berbeda pada  

putusan dimuat dalam putusan.

d. Pengucapan Putusan

Mahkamah Konstitusi memutus masalah  berdasar UUD 1945 sesuai 

dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi 

yang mengabulkan permohonan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 

(dua) alat bukti. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari 

itu juga atau ditunda pada hari yang lain dengan keharusan memberitahu 

kepada para pihak.339 Putusan diambil dalam RPH yang dihadiri sekurang￾kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dan dibaca/diucapkan dalam 

sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 

(tujuh) orang Hakim Konstitusi.2. Pembuktian

Dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi diatur tentang alat bukti.

Alat bukti ialah:

a. surat atau tulisan;

b. keterangan saksi;

c. keterangan ahli;

d. keterangan para pihak;

e. petunjuk; dan

f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 

secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dijelaskan dalam ayat-ayat lalu bahwa alat bukti ini  harus 

dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, agar dapat 

dijadikan alat bukti yang sah; dan penentuan sah tidaknya alat bukti dalam 

persidangan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam 

masalah  Pengujian UU, dijelaskan lebih lanjut mengenai alat bukti yang 

dikemukakan sebelumnya, yaitu:

1. Surat atau tulisan yang dijadikan alat bukti harus dapat 

dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.343 Alat bukti 

surat atau tulisan yang berupa kutipan, salinan atau fotokopi peraturan 

perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, dan/atau putusan 

pengadilan, maka naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi 

yang menerbitkannya.

2. Keterangan saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang dilihatnya, 

didengarnya, dan dialaminya sendiri. Saksi dapat diajukan oleh 

Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, Pihak Terkait atau 

dipanggil atas perintah Mahkamah Konstitusi.

3. Keterangan ahli di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya.

Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi 

yaitu jika keterangan diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki 

kepentingan yang bersifat pribadi (conflict of interest) dengan subjek dan/

atau objek masalah  yang diperiksa.348 Ahli, dapat diajukan oleh Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, Pihak Terkait atau dipanggil atas 

perintah Mahkamah Konstitusi.

4. Keterangan Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD, serta 

keterangan pihak terkait langsung.350 Keterangan Presiden/Pemerintah, 

DPR, dan keterangan pihak terkait langsung yaitu  keterangan 

secara lisan maupun tertulis.

5. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, 

keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti 

lain.

6. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima 

atau disimpan secara elektronok dengan alat optik atau yang serupa 

dengan itu.

Pada dasarnya pembuktian dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi 

jika  dipandang perlu Hakim dapat pula membebankan pembuktian 

kepada Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait, dimana 

Presiden/Pemerintah, DPR, DPD, dan/atau Pihak Terkait ini  dapat 

mengajukan bukti sebaliknya (tegen-bewijs).

H. Putusan

1. Jenis Putusan

Dalam Pasal 31 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara 

Dalam masalah  Pengujian UU hanya diatur bahwa putusan diambil dalam 

RPH yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi yang 

dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri 

sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hakim Konstitusi. Dalam praktik, putusan 

yang dimaksud ini  diberi istilah putusan akhir. Perkembangan dalam 

praktik yaitu adanya jenis putusan sela dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 

selain putusan akhir. 

Walaupun dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman 

Beracara Dalam masalah  Pengujian UU tidak diatur tentang putusan sela 

(provisi), akan tetapi pengaturan mengenai putusan sela dapat dilihat 

dalam penanganan masalah  sengketa kewenangan lembaga negara dan perselisihan hasil Pemilu. Putusan sela diatur dalam Bagian Kesembilan 

tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya 

Diberikan oleh UUD dalam Pasal 63 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, yaitu: “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan 

penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk 

menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan 

sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.” sedang  dalam Pasal 1 

angka 19 PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam 

Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD diatur bahwa: 

”Putusan Sela yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan 

akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan 

dipertimbangkan dalam putusan akhir.”356 Pada masalah  perdata, putusan 

sela yang dimintakan tidak boleh menyangkut pokok sengketa, sedang  

dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara, justru objek putusan sela 

ini  yaitu  pokok sengketanya.

Putusan sela pada dasarnya sudah sering dimintakan oleh Pemohon 

dalam berbagai masalah  pengujian UU pada  UUD 1945, antara lain 

dalam masalah  Nomor 026/PUU-III/2005 tertanggal 22 Maret 2006 perihal 

Pengujian UU nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2005 pada  

UUD Negara RI Tahun 1945 dan masalah  Nomor 003/PUU-III/2006 

perihal Pengujian UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada  UUD Negara RI 

Tahun 1945, akan tetapi selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan 

berdasar Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

Dalam bagian Menimbang pada masalah  Nomor 026/PUU-III/2005 

tertanggal 22 Maret 2006 perihal Pengujian UU Nomor 13 Tahun 2005 

tentang APBN Tahun 2005 pada  UUD Negara RI Tahun 1945, 

Mahkamah Konstitusi mengemukakan argumentasi penolakan pada  

permohonan putusan sela yang diajukan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada  permohonan ini  Mahkamah memberi pendapat, 

sebagaimana juga telah diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 7 

Februari 2006, bahwa ptusan provisi (sela) dalam masalah  permohonan pengujian

undang-undang tidak diatur dalam UU MK, juga tidak dikenal dalam hukum acara 

pengujian undang-undang pada  UUD 1945. Substansi Pasal 58 UUMK juga 

secara tegas tidak memperkenankan hal yang demikian. Pasal 58 undang-undang a quo 

menyatakan, “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, 

sebelum ada putusan yang menyatakan undang-undang ini  bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Oleh sebab  

itu, jika seandainya hal demikian dikabulkan dalam putusan provisi (sela) dikabulkan 

oleh Mahkamah, maka putusan yang demikian sesungguhnya yaitu  pokok atau 

substansi permohonan, padahal putusan provisi yang menyangkut tindakan-tindakan 

sementara yang diambil oleh Mahkamah tidak boleh menyangkut pokok masalah , 

meskipun harus berhubungan dengan pokok masalah ;358

Putusan sela pada masalah  pengujian UU pada  UUD 1945 

dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 133/PUU￾VII/2009 perihal Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada  UUD 1945. Dalam amar 

putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan: 

Mengadili, 

• Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian;

• Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya 

Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni 

pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa 

sebab  melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah 

pada  pokok permohonan a quo;

Dalam bagian Menimbang, Mahkamah Konstitusi mengemukakan 

pendapatnya sebagai berikut:

a. Meskipun pada awalnya permohonan provisi yaitu ranah hukum acara perdata, 

namun hukum acara Mahkamah Konstitusi juga mengatur permohonan provisi 

dalam masalah  sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam 

Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi.

b. Untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dimana Pasal 86 UU 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasannya 

memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal￾hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara. 

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah memakai  Pasal 86 ini  

untuk memutus masalah  perselisihan hasil pemilu melalui beberapa putusan sela 

yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Juga berdasar Pasal 16 PMK 

Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam masalah  Pengujian UU 

dibuka kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan ketetapan 

atau putusan di dalam permohonan provisi.

c. Sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C 

ayat (1) UUD 1945 yakni, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final diantaranya menguji UU pada  UUD 1945, Mahkamah 

Konstitusi tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan keadilan tetapi secara 

preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga 

negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang dipicu oleh praktik 

penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

d. Relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam masalah  pengujian 

UU pada  UUD yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM jika  

suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan 

masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak 

dapat dipulihkan dalam putusan akhir. 

e. berdasar Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak 

berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, pada  

proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian UU 

pada  UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, 

yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian 

UU pada  UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan ini  

jika  permohonan dimaksud menyangkut pembentukan UU yang diduga berkait 

dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PMK Nomor 

06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam masalah  Pengujian UU.

g. Mahkamah Konstitusi secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran 

hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di warga  yang menjadi dasar agar 

Mahkamah tidak membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga 

negara. Oleh sebab nya, meskipun dalam UU Mahkamah Konstitusi tidak dikenal 

putusan provisi dalam masalah  pengujian UU, seiring dengan perkembangan 

kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan warga  

serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, 

Mahkamah Konstitusi memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam 

masalah  a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati￾hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan sela.

h. Mahkamah Konstitusi berpendapat putusan sela perlu untuk diterapkan jika  

dengan putusan ini  tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, 

sementara di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum.

2. Isi Putusan

Dalam Pasal 48 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi diatur mengenai substansi putusan sebagai berikut:

(1) Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan berdasar Ketuhanan 

Yang Maha Esa.

(2) Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

a. kepala putusan berbunyi ”DEMI KEADILAN berdasar 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

b. identitas pihak;c. ringkasan permohonan;

d. pertimbangan pada  fakta yang terungkap dalam persidangan;

e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;

f. amar putusan; dan

g. hari dan tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.361

Pengaturan tentang putusan ini  ditambahkan dalam Pasal 33 

PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam masalah  

Pengujian UU, dimana dalam Pasal 33 ditambahkan mengenai ”pendapat 

berbeda dari Hakim Konstitusi”.362 Hal ini  sersuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 45 ayat (10) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi bahwa dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat maka 

pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.363

Dalam Bab II Pasal 2 angka 1 huruf f PMK Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Pedoman Penulisan Putusan Mahkamah Konstitusi diatur bahwa 

identitas pemohon berisi uraian mengenai:

a. nama;

b. tempat tanggal lahir/umur;

c. kewarganegaraan;

d. pekerjaan;

e. agama;

f. alamat pemohon; serta

g. nama kuasa hukum;

h. pekerjaan;

i. alamat;

j. nomor dan tanggal surat kuasa khusus sebagai penerima kuasa, dan

k. penyebutan sebagai pihak pemohon.364

Pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, identitas pemohon yang 

yaitu  perorangan, mencakup nama, tempat/tanggal lahir, agama, 

pekerjaan, kewarganegaraan, alamat lengkap, dan dalam putusan tertentu 

mencantumkan nomor telpon dan alamat e-mail, selain data mengenai 

penerima kuasa.365 Pemohon yang yaitu  badan hukum, mencantumkan 

identitas pemohon berupa nama badan hukum, yang mewakili badan

hukum ini  dalam persidangan, jabatan wakil dalam badan hukum 

yang menjadi pemohon, dan alamat badan hukum.366

Pertimbangan pada  fakta yang terungkap dalam persidangan 

meliputi ringkasan:

a. pendirian Pemohon pada  permohonannya dan keterangan tambahan 

yang disampaikan di persidangan;

b. keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD;

c. keterangan Pihak Terkait; dan

d. hasil pemeriksaan alat-alat bukti;367

sedang  pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan 

meliputi:

a. maksud dan tujuan permohonan;

b. kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud Pasal 24C UUD 1945, 

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003;

c. kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 

(1) dan ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003;

d. alasan dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 

(3) huruf a dan/atau huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003.

e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

3. Amar Putusan

Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

mengatur tiga jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, 

permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak.369 berdasar data 

dalam Daftar masalah  Pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi sejak 

tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 (30 Juni 2010), maka dapat dibuat 

tabel mengenai amar putusan sebagai berikut:

Selain itu, pada  masalah  yang diajukan, selain kemungkinan diputus 

dengan amar putusan permohonan tidak dapat diterima, permohonan 

dikabulkan, dan permohonan ditolak, ada  pula kemungkinan lainnya, 

yaitu masalah  ini  ditarik kembali dan Mahkamah Konstitusi menyatakan 

bahwa dirinya tidak berwenang. Dalam hal masalah  ini  ditarik kembali, 

maka sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PMK Nomor 06/PMK/2005 

tentang Pedoman Beracara Dalam masalah  Pengujian UU, maka Ketua 

Mahkamah Konstitusi menerbitkan Ketetapan Penarikan Kembali yang 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Contoh Surat Ketetapan 

ini  yaitu Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 59/TAP.

MK/2008, tanggal 6 Mei 2008, yang menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;

- Menyatakan masalah  Nomor 9/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

2008 pada  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

ditarik kembali;

- Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pengujian 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 pada  Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dalam masalah  a quo;

- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali masalah  Nomor 

9/PUU-VI/2008 a quo dalam Buku Registrasi masalah  Konstitusi.371

sedang  amar putusan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang 

hanya pada 2 masalah  yang diajukan pada tahun 2003, yaitu masalah  Nomor 

015/PUU-I/2003 tentang Verifikasi Partai Persatuan Nasional Indonesia 

(PPNI) dan masalah  Nomor 016/PUU-I/2003 tentang Permohonan 

Pembatalan masalah  Judicial Review.

a. Ditolak

Dalam Pasal 56 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan 

ditolak, yaitu: ”Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, 

amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”

Salah satu contoh putusan yang amar putusannya yaitu menolak 

permohonan para pemohon sebab  permohonan pemohon tidak cukup 

beralasan yaitu dalam masalah  Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal 

Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada  

UUD Negara RI Tahun 1945.Secara singkat uraian masalah  dan 

pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan masalah  yang 

menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan 

para pemohon ditolak, yaitu:

1. Para Pemohon masalah  Nomor 009, mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 

5, Pasal 3 huruf d, Pasal 8 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 15 

ayat (2) huruf g, Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat (6) juncto Pasal 

25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, dan Pasal 82 ayat 

(1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945.

2. Para Pemohon masalah  Nomor 014, mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 

5 juncto Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf k UU Jabatan 

Notaris bertentangan dengan UUD 1945.

3. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi antara lain menyatakan 

bahwa notaris yaitu suatu profesi dan sekaligus pejabat umum (public 

official) yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah, sebagaimana 

diatur dalam Bab III UU Jabatan Notaris. Oleh sebab  itu menurut 

Mahkamah Konstitusi memang seharusnya organisasi notaris berdiri 

sendiri dalam lalu lintas hukum (rechtsverkeer) dan dipersyaratkannya 

organisasi notaris sebagai badan hukum (rechtspersoon) yaitu  hal 

yang sudah semestinya. berdasar pertimbangan ini , ketentuan 

Pasal 1 angka 5 UU Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan UUD 

1945, sehingga permohonan para pemohon mengenai ini  tidak 

cukup beralasan.

4. Pasal 67 UU Jabatan Notaris menurut para Pemohon bertentangan 

dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menjamin 

kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan Pasal 28G 

ayat (1) UUD 1945 tentang hak perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang yaitu  hak asasi. 

Para Pemohon mengkhawatirkan objektivitas perlakuan para notaris 

yang menjadi anggota Majelis Pengawas pada  Notaris yang 

mempunyai pertentangan kepentingan dengan notaris yang menjadi 

anggota Majelis Pengawas. Mahkamah Konstitusi menilai kekhawatiran 

para Pemohon tentang objektivitas anggota Majelis Pengawas yang 

berasal dari organisasi notaris itu berlebihan. Anggota Majelis Pengawas 

yang berasal dari organisasi notaris tidak mungkin dapat bertindak 

sewenang-wenang sebab  hanya berjumlah 3 orang, sedang  Majelis 

Pengawas berjumlah 9 orang, sehingga tidak mungkin memaksakan 

kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 

67 ayat (1) UU Jabatan Notaris, pengawasan atas notaris dilakukan oleh 

menteri. lalu Pasal 67 ayat (2) UU Jabatan Notaris menyatakan, 

bahwa dalam melaksanakan pengawasan menteri membentuk Majelis 

Pengawas. Majelis Pengawas bukan subordinasi organisasi notaris, 

melainkan lembaga yang bertugas membantu menteri untuk melakukan 

pengawasan atas notaris. Maka wajar jika Majelis Pengawas mendapat 

pelimpahan sebagian wewenang menteri sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 77 dan Pasal 78 UU Jabatan Notaris

5. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 82 ayat (1) bertentangan 

dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Mahkamah 

Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris 

tidak melarang bagi setiap notaris untuk berkumpul, berserikat dan 

mengeluarkan pendapat. Namun mereka harus berhimpun dalam satu 

wadah organisasi notaris, sebab  notaris yaitu pejabat umum yang 

diangkat oleh negara dalam rangka melayani kepentingan warga . 

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa notaris yaitu  organ negara 

dalam arti luas. Oleh sebab  itu negara berkepentingan akan adanya 

wadah tunggal organisasi notaris. Sebagai perbandingan, seperti 

dikemukakan oleh Pemerintah maupun Pihak Terkait (INI), hampir 

semua negara menganut adanya satu wadah organisasi notaris.

6. Para Pemohon masalah  Nomor 014, mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 

5 juncto Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf k UU Jabatan 

Notaris bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon menilai bahwa 

pengaturan penggunaan cap/stempel jabatan yang memuat lambang 

negara oleh notaris dalam undang-undang, sementara penggunaan 

lambang negara oleh pejabat negara diatur hanya dalam Peraturan 

Pemerintah yaitu tidak layak. pada  penilaian para Pemohon 

tentang ketidaklayakan ini , Mahkamah Konstitusi berpendapat 

bahwa hal itu hanya yaitu  penilaian subjektif para Pemohon 

yang tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum. 

b. Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaard)

Dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur 

tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, 

yaitu: ”Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon 

dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak 

dapat diterima.”375

Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 

Pemohon tidak memenuhi syarat (niet ontvantkelijk verklaard) yaitu Putusan 

masalah  Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 

2002 tentang Penyiaran pada  UUD Negara RI Tahun 1945, dimana

pemohonnya yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan KPI sebagai 

Pemohon tidak dirugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya dengan 

berlakunya UU Penyiaran.376

Secara singkat uraian masalah  dan pertimbangan yang dikemukakan 

dalam putusan masalah  yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi 

menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, yaitu bahwa 

KPI yang diwakili oleh delapan orang anggotanya mengajukan permohonan 

pengujian UU kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon ini  mendalilkan 

bahwa Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (5) UU Penyiaran 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan dalam 

pasal-pasal ini  telah menghilangkan independensinya KPI, khusunya 

ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU Penyiaran yang menyatakan 

bahwa “aturan-aturan penyiaran dibuat dalam bentuk Peraturan Pamerintah.” 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal-pasal yang diujikan ini  

ada  dalam UU yang membentuk dan melahirkan KPI, sehingga tidak 

mungkin menimbulkan kerugian bagi kewenangan KPI sendiri. Untuk 

itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat KPI sebagai lembaga negara yang 

yaitu  “produk” atau sebagai “anak kandung” undang-undang itu, tidak 

mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian 

pada  undang-undang yang melahirkannya. Permohonan pengujian oleh 

KPI sama halnya dengan mempersoalkan eksistensi atau keberadaannya 

sendiri. Oleh sebab  itu, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Dikabulkan

Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK 

diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, 

yaitu: ”Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan 

beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Contoh putusan dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa 

permohonan dikabulkan yaitu Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 perihal 

Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum pada  UUD Negara RI Tahun 1945, tanggal 18 Maret 2010, 

dimana pemohonnya yaitu Badan Pengawas Pemilu. 

d. Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam perkembangannya, ada  pula amar putusan lainnya dalam 

praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu: 

1) Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional)

Gagasan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) muncul saat 

permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air.378 Dalam Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tiga 

jenis amar putusan, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan 

dikabulkan, dan permohonan ditolak.379 Jika hanya berdasar pada ketiga 

jenis putusan ini  akan sulit untuk menguji UU di mana sebuah 

UU seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal 

dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam 

pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD atau tidak.380 Berkaitan 

dengan hal ini , Hakim Konstitusi Harjono mengemukakan sebagai 

berikut:

Oleh sebab  itu, kita mengkreasi dengan mengajukan sebuah persyaratan: jika sebuah 

ketentuan yang rumusannya bersifat umum di lalu hari dilaksanakan dalam 

bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Akan tetapi, 

jika berangkat dari perumusan yang umum ini  lalu bentuk pelaksanaannya 

lalu B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. maka , ia 

bisa diuji kembali.

Yang menjadi masalah yaitu saat  dipersoalkan bahwa belum ada 

peraturan pelaksanaan yang menjadi turunan di bawahnya. Katakanlah 

Peraturan Pemerintah (PP)-nya belum ada. Tentu Mahkamah Konstitusi 

tidak bisa mengatakan bahwa putusannya menunggu PP-nya terbit. Jika 

menunggu PP maka yang diuji yaitu PP-nya bukan undang-undangnya. 

Oleh sebab nya, putusan itu lalu mulai mengintrodusir conditionally 

constitutional. Kalau undang-undang nanti diterapkan seperti A, ia bersifat konstitusional, namun jika diterapkan dalam bentuk B, ia akan bertentangan 

dengan Konstitusi.

Contoh putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) antara 

lain pada Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008 perihal 

Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD, dan DPRD pada  UUD Negara R.I. Tahun 1945. Dalam 

konklusi putusan dinyatakan bahwa: ”Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 

”konstitusional bersyarat” (conditionally constitutional), maka pasal-pasal a quo 

harus dibaca/ditafsirkan sepanjang memasukkan syarat domisili di provinsi 

yang diwakilinya bagi calon anggota DPD;”

Contoh putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) 

lainnya yaitu Putusan Nomor 147/PUU-VIII/2009 perihal Pengujian UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada  UUD 

Negara RI Tahun 1945, dimana dalam amar putusannya, diputuskan 

sebagai berikut: 

• Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yaitu 

konstitusional bersyarat pada  Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata “mencoblos” dalam Pasal 88 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan 

pula memakai  metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, 

pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan 

warga  di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang 

diperlukan.

2) Tidak Konstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitusional)

Selain putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), 

dalam perkembangan putusan juga ada  putusan Mahkamah Konstitusi 

yang yaitu  putusan tidak konstitusional bersyarat (conditionally 

unconstitutional). Pada dasarnya, sebagaimana argumentasi dari diputuskannya 

putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), putusan tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) juga dipicu sebab  

jika hanya berdasar pada amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 UU 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu permohonan 

tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak,384

maka akan sulit untuk menguji UU di mana sebuah UU seringkali 

mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan 

yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan 

bertentangan dengan UUD atau tidak. 

Contoh putusan tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) 

yaitu pada Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 perihal Pengujian UU 

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada  UUD Negara RI Tahun 

1945. Dalam konklusi putusan, dinyatakan bahwa: “Pasal 4 ayat (1) UU 

Advokat yaitu tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) 

sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Amar 

Putusan ini;.”385 Keterangan lebih lanjut dalam konklusi mengenai putusan 

tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) ini  dijelaskan 

dalam amar putusan berikut:

• Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat…yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang 

terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa 

“Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi 

para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan 

Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 

2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan;

• Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat…tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang 

terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa 

“Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi 

para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan 

Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 

2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan;….386

3) Penundaan Keberlakuan Putusan

Contoh putusan MK yang yaitu  penundaan keberlakuan putusan 

yaitu dalam Putusan masalah  Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal Pengujian 

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi pada  UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam pertimbangan 

hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengemukakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan kedua hal ini , beserta penataan 

kelembagaannya, Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama tiga 

tahun. jika  dalam jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat 

undang-undang, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan sendirinya, demi 

hukum (van rechtswege), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Sebelum 

terbentuknya DPR dan Pemerintahan baru hasil Pemilu 2009, perbaikan undang￾undang dimaksud sudah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya guna memperkuat 

basis konstitusional usaha  pemberantasan tindak pidana korupsi. jika  pada saat 

jatuh tempo tiga tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukan penyelarasan 

UU KPK pada  UUD 1945 khususnya tentang pembentukan Pengadilan Tipikor 

dengan undang-undang tersendiri, maka seluruh penanganan masalah  tindak pidana 

korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Pembatasan akibat hukum berupa penangguhan tidak mengikatnya 

Pasal 53 UU KPK yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 

sedemikian rupa dengan memberi waktu yang cukup bagi pembentuk UU 

untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan UUD 1945 dan sekaligus 

dimaksudkan agar pembentuk UU secara keseluruhan memperkuat dasar￾dasar konstitusional yang diperlukan bagi keberadaan KPK dan usaha  

pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan umum yang 

jauh lebih besar, Mahkamah Konstitusi merasa perlu membatasi akibat 

hukum yang timbul dari pernyataan inkonstitusionalitas suatu UU, dan hal 

demikian pernah dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 

026/PUU-III/2005 tanggal 22 Maret 2006 perihal Pengujian Undang￾Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006, 

yang hanya membatasi akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah 

Konstitusi sepanjang menyangkut batas tertinggi Anggaran Pendidikan 

ini .

4) Perumusan Norma dalam Putusan

Salah satu contoh putusan MK yang yaitu  perumusan norma 

dalam putusan yaitu dalam Putusan masalah  Nomor 072-073/PUU-II/2004 

perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

pada  UUD 1945. Dalam bagian Mengadili dalam putusan ini , 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan permohonan sebagai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat.390 Akibat dari penghapusan bagian 

tertentu ini , maka pasal-pasal ini  menjadi sebuah norma baru 

yang berbeda dengan norma sebelumnya, yaitu:

a. Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut: 

”Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan 

oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPR.” Dengan putusan 

Mahkamah Konstitusi maka pasal ini  menjadi: ”Pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD.” 

b. Pasal 66 ayat (3) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai 

berikut: ”Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD.” 

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal ini  menjadi 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

c. Pasal 67 ayat (1) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai 

berikut: ”Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada 

DPRD.” Dengan putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal ini  

menjadi: ”Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.” 

d. Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut: 

”Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai 

sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.” Dengan 

putusan Mahkamah Konstitusi maka pasal ini  menjadi: ”Pasangan 

calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukakan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan 

sebagai pasangan calonPutusan lainnya yaitu Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU￾VII/2009 perihal Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD pada  UUD 1945. Dalam 

bagian Mengadili putusan ini , Mahkamah Konstitusi menyatakan 

bahwa Pasal 205 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yaitu konstitusional bersyarat 

(conditionally constitutional) artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa 

penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR dilakukan 

dengan cara yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.391

Akibat dari putusan ini , maka pasal ini  menjadi sebuah norma 

baru yang berbeda dengan norma sebelumnya, sebab  dalam Pasal 205 

ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPR, DPD dan DPRD diatur bahwa: ”Dalam hal masih ada  sisa 

kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara 

membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik 

Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima 

puluh perseratus) dari BPP DPR”, sedang  dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi menjadi sebagai berikut:

• Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 

yaitu konstitusional bersyarat (conditionally constitutional). Artinya, konstitusional 

sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan 

kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka 

BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah 

pemilihan Anggota DPR;

2. Membagikan sisa suara pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada 

Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:

a. jika  suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota 

DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari 

angka BPP, maka Partai Politik ini  memperoleh 1 (satu) kursi.

b. jika  suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota 

DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) 

dari angka BPP dan masih ada  sisa kursi, maka:

1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa 

suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; 

dan

2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam 

penghitungan kursi tahap ketiga.

Istilah ‘penafsiran konstitusi’ yaitu  terjemahan dari constitutional 

interpretation.

90 Albert H. Y. Chen, guru besar Fakultas Hukum Universitas 

Hong Kong memakai  istilah ‘constitutional interpretation’ yang dibedakan 

dari ‘interpretation of statutes.’ Penafsiran konstitusi atau constitutional interpretation

yaitu  penafsiran pada  ketentuan-ketentuan yang ada  dalam 

konstitusi atau undang-undang dasar, atau interpretation of the Basic Law.

Penafsiran konstitusi yaitu  hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas 

judicial review. Chen menyatakan:

The American experience demonstrates that constitutional interpretation is inseparable 

from judicial review of the constitutionality of governmental actions, particularly legislative 

enactments. Such judicial review was first established by the American Supreme Court 

in Marbury v Madison (1803).

Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini yaitu penafsiran yang 

dipakai sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (rechstvinding)

berdasar konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dipakai atau 

berkembang dalam praktik peradilan MK. Metode penafsiran diperlukan 

sebab  peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun 

dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Mengenai ukuran kejelasan dalam peraturan perundang-undangan 

(termasuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar), Montesquieu 

mengajukan kriteria untuk menyusun peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut:

(1) gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana.

Ini mengandung arti bahwa pengutaraan dengan memakai  

ungkapan-ungkapan kebesaran (grandiose) dan retorik hanyalah mubasir 

dan menyesatkan. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya sejauh mungkin 

bersifat mutlak dan tidak nisbi, sehingga dengan demikian membuka 

sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat individual.

(2) Peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada hal-hal yang 

nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis 

dan hipotesis.

(3) Peraturan-peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi, oleh sebab  

ia ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah saja; 

peraturan itu bukan latihan dalam penggunaan logika, melainkan hanya 

penalaran sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa.

(4) Janganlah masalah pokoknya dikacaukan dengan kekecualian, pembatasan 

atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan.

(5) Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi; yaitu berbahaya 

untuk memberikan alasan terperinci bagi suatu peraturan, oleh sebab  

yang demikian itu hanya akan membuka pintu untuk pertentangan 

pendapat.

(6) Akhirnya, di atas itu semua, ia harus dipertimbangkan dengan penuh 

kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan jangan hendaknya ia 

mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam penalaran dan keadilan 

serta la nature des choices. Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak 

perlu dan tidak adil akan memicu  orang tidak menghormati 

perundang-undangan dan menghancurkan otoritas negara.93

Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu sifat yang melekat 

pada perundang-undangan atau hukum tertulis yaitu sifat otoritatif dari 

rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaraan dalam 

bentuk tulisan atau litera scripta itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari 

usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang 

hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai ‘semangat’ dari 

suatu peraturan. Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya yaitu  bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum 

perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha ini  akan dilakukan 

oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. 

Interpretasi atau konstruksi ini yaitu suatu proses yang ditempuh oleh 

pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum 

perundang-undangan.

Sebagai contoh, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, 

Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” jika  ketentuan 

dimaksud diterjemahkan dalam suatu Undang-Undang yang menentukan 

bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPRD, lalu 

ada pihak yang mengajukan permohonan kepada MK sebab  berpendapat 

bahwa yang dimaksud dengan demokratis yaitu pemilihan langsung, 

maka MK dalam memutus permohonan ini  pasti akan melakukan 

penafsiran untuk menentukan apa yang dimaksud dengan frasa “dipilih 

secara demokratis.”

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, interpretasi atau 

penafsiran yaitu  salah satu metode penemuan hukum yang memberi 

penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup 

kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran 

oleh hakim yaitu  penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan 

yang dapat diterima oleh warga  mengenai peraturan hukum pada  

peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini yaitu sarana atau alat untuk 

mengetahui makna undang-undang. Pembenarannya terletak pada kegunaan 

untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan 

metode itu sendiri.

Di Belanda dan kebanyakan negara-negara barat-kontinental, pandangan 

tentang penemuan hukum (rechtsvinding) dikaitkan dengan legisme, yaitu 

aliran pemikiran dalam teori hukum yang mengidentikkan hukum dengan 

undang-undang. Gagasan bahwa penemuan hukum seyogianya harus 

memiliki karakter yang sangat formalistik atau logikal, juga ditekankan oleh 

aliran Teori Hukum Begriffsjurisprudenz. Aliran ini dianut oleh negara-negara 

Germania pada abad sembilan belas.Penafsiran Sebagai Metode Penemuan

Hukum

Ada pandangan yang mengemukakan, bahwa penafsiran konstitusi 

atau Undang-Undang Dasar, tidaklah sama dengan penafsiran hukum. 

Bertumpu dari pengertian ‘konstitusi’ atau ‘undang-undang dasar’ di 

satu sisi, dan pengertian ‘hukum’ di sisi lain jelaslah memang pengertian 

‘konstitusi’ atau ‘undang-undang dasar itu tidak sama (analog). Oleh 

sebab  itu, penafsiran konstitusi atau undang-undang dasar tidaklah 

begitu saja dianalog-kan dengan pengertian penafsiran hukum. Jika 

konstitusi diartikan sebagai Undang-Undang Dasar (=hukum dasar yang 

tertulis), maka penafsiran konstitusi atau Undang-Undang Dasar hanyalah 

yaitu  salah satu bagian saja dari penafsiran hukum. Penafsiran 

hukum (dilihat dari bentuk hukumnya -- rechtsvorm) dapat bermakna 

luas, baik itu penafsiran pada  hukum yang tertulis (geschreven recht)

maupun hukum yang tidak tertulis (ongeschreven recht). Akan tetapi dalam 

praktik, pembedaan antara penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum 

itu tidak dapat ditarik secara tegas, sebab  saat  hakim menafsirkan 

konstitusi, ia tidak dapat dibatasi hanya dengan melakukan penafsiran 

pada  norma-norma hukum tertulisnya saja atau sesuai dengan 

rumusan teks-nya saja, melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran 

pada  norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis, seperti 

asas-asas hukum umum (elgemene rechtsbeginselen) yang berada di belakang 

rumusan norma-norma hukum tertulis itu.

Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran yaitu 

metode penemuan hukum (rechtsvinding) dalam hal peraturannya ada tetapi 

tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum 

ihwalnya yaitu berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk 

pembentukan hukum. Penemuan hukum yaitu proses kegiatan pengambilan 

keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum 

bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan 

akta oleh notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, 

penemuan hukum yaitu pencerminan pembentukan hukum.

Ada 2 (dua) teori penemuan hukum, yaitu : (1) penemuan hukum 

heteronom; dan (2) penemuan hukum otonom. Penemuan hukum 

heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus masalah  dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah 

hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna 

atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan 

secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama 

oleh setiap orang. 

Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran 

hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode￾metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik 

atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi 

teleologikal dan evolutif-dinamikal di mana hakim menetapkan apa tujuan, 

rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan￾kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah 

kepentingan ini  benar terlindungi jika  kaidah hukum itu diterapkan 

ke dalam suatu masalah  konkret dalam konteks kewarga an yang aktual. 

Metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal ini juga memberikan 

kepada hakim alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang 

pada suatu saat secara umum selalu diberikan pada suatu kaidah hukum 

tertentu masih sesuai dengan perkembangan aktual warga .

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum 

(rechtsvinding), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman 

memiliki karakter logikal. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi 

atau penafsiran oleh hakim yaitu  penjelasan yang harus menuju 

kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh warga  mengenai peraturan 

hukum pada  peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini yaitu 

sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.99

Penafsiran sebagai suatu metode penemuan hukum secara historis 

memiliki relevansi dengan tradisi hermeneutik yang sudah sangat tua usianya. 

Semula hermeneutik yaitu teori yang menyibukkan diri dengan ihwal 

menginterpretasi naskah, sebab  itu pada permulaan dipakai terutama 

oleh para teolog, yang tugasnya memang berurusan dengan naskah-naskah 

keagamaan. lalu cabang ajaran-ilmu ini juga menarik perhatian para 

historikus, ahli kesusasteraan dan para yuris.100 Perkataan hermeneutik 

berasal dari bahasa Yunani, yakni kata kerja ‘hermeneuein’ yang berarti ‘menafsirkan’ atau ‘menginterpretasi’ dan kata benda ‘hermeneia’ yang 

berarti ‘penafsiran’ atau ‘interpretasi’.

Dalam karya Heidegger, Gadamer dan karya Paul Ricoeur, 

hermeneutik sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutik, 

yang berintikan konsep-konsep kunci seperti pendidikan (bildung), tradisi 

(ueberlieferung), prasangka (vorurteil), pemahaman (verstehen), lingkaran 

hermeneutik (hermeneutische zirkel), pengalaman (erfahrung), sejarah pengaruh 

(wirkungsgeschichte), kesadaran sejarah pengaruh (effective historical consciousness, 

wirkungsgeschichtliches bewusstsein), perpaduan cakrawala (fusion of horizons, 

horizontverschmelzung). Filsafat hermeneutik yaitu filsafat tentang hal 

mengerti atau memahami (verstehen). Yang dipermasalahkan dalam filsafat 

ini bukanlah bagaimana orang harus memahami, jadi bukan ajaran seni 

atau ajaran metode, melainkan apa yang terjadi jika orang memahami atau 

menginterpretasi. 

Menurut Gadamer, pemahaman pada  sesuatu yaitu menginterpretasi 

sesuatu, dan sebaliknya. maka , dalam hukum, pemahaman 

pada  hukum yaitu menginterpretasikan hukum, dan menafsirkan 

hukum yaitu memahami hukum. Hukum oleh sebab  itu hanya dapat 

dipahami melalui penafsiran, dan penafsiran pada  hukum akan 

membantu sampai pada pemahaman pada  hukum.

Hermeneutik mempunyai pengaruh besar terutama pada  teori 

penemuan hukum (rechtsvindingstheorie) dalam tahun-tahun tujuh-puluhan, 

khususnya oleh teoretikus Jerman Jozef Esser dan Karl Larenz. Di Belanda, 

hermenuetik dari H.G. Gadamer diintroduksi ke dalam teori penemuan 

hukum oleh J.B.M. Vranken. Dalil hermeneutikal yang dirumuskan: dat men 

feiten moet kwalificeren in het licht van de normen en de normen moet interpreteren in 

het licht van de feiten behoort tot het paradigma van de huidige rechtsvindingstheorie103

– bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah 

dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk 

dalam paradigma dari teori penemuan hukum dewasa ini.Macam-Macam Penafsiran Hukum dan

Konstitusi

Macam-macam penafsiran yang akan diuraikan berikut ini, bukanlah 

yaitu  suatu metode yang diperintahkan kepada hakim agar dipakai 

dalam penemuan hukum, akan tetapi yaitu  penjabaran dari putusan￾putusan hakim. Dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan 

yang sering dipakai oleh hakim dalam menemukan hukumnya, dapat 

diidentifikasikan beberapa metode interpretasi.

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald mengemukakan, secara 

garis besar interpretasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

(1) interpretasi harfiah; dan

(2) interpretasi fungsional.

Interpretasi harfiah yaitu  interpretasi yang semata-mata 

memakai  kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya. Dengan 

kata lain, interpretasi harfiah yaitu  interpretasi yang tidak keluar dari 

litera legis. Interpretasi fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas. 

Disebut bebas sebab  penafsiran ini tidak mengikatkan diri sepenuhnya 

kepada kalimat dan kata-kata peraturan (litera legis). maka , 

penafsiran ini mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu 

peraturan dengan memakai  berbagai sumber lain yang dianggap bisa 

memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.104

Di samping beberapa metode penafsiran sebagaimana ini  di atas, 

berdasar dari hasil penemuan hukum (rechtsvinding), metode interpretasi 

dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 

(1) metode penafsiran restriktif; dan

(2) metode penfasiran ekstensif.

Interpretasi restriktif yaitu penjelasan atau penafsiran yang bersifat 

membatasi. Untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang, ruang 

lingkup ketentuan itu dibatasi. Prinsip yang dipakai dalam metode 

penafsiran ini yaitu prinsip lex certa, bahwa suatu materi dalam peraturan 

perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (lex stricta), atau dengan kata 

lain suatu ketentuan perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan 

selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundangundangan itu sendiri. sedang  interpretasi ekstensif yaitu penjelasan 

yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi 

gramatikal.105

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasikan beberapa 

metode interpretasi yang lazimnya dipakai oleh hakim (pengadilan) 

sebagai berikut:

(1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;

(2) interpretasi teleologis atau sosiologis;

(3) interpretasi sistematis atau logis;

(4) interpretasi historis;

(5) interpretasi komparatif atau perbandingan;

(6) interpretasi futuristis.106

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, interpretasi otentik 

tidak termasuk dalam ajaran tentang interpretasi. Interpretasi otentik 

yaitu penjelasan yang diberikan undang-undang dan ada  dalam teks 

undang-undang dan bukan dalam Tambahan Lembaran Negara.107 Berikut 

ini penjelasan beberapa metode interpretasi yang lazim dipakai oleh 

hakim (pengadilan) sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo 

dan A. Pitlo.

1. Interpretasi gramatikal 

Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut bahasa ini memberikan 

penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan 

makna pada  sesuatu objek. Sukar dibayangkan, hukum ada tanpa adanya 

bahasa. Positief recht bestaat dus alleen maar dankzij het feit dat de mens een taal 

heeft108 – hukum positif itu ada hanya sebab  kenyataan bahwa manusia 

memiliki bahasa.

Menurut Bruggink, men kan zelfs nog verder gaan en stellen dat ook het 

recht als conceptueel systeem alleen maar vorm kan krijgen in het denken van de 

mens, dankzij de taal die hij spreekt.

109 Hukum sebagai sistem konseptual hanya 

dapat memperoleh bentuk dalam pikiran manusia yaitu sebab  bahasa 

yang dipakai untuk berbicara. Oleh sebab itu pula, James A Holland 

dan Julian S. Webb mengemukakan, bahwa bahasa yaitu  salah satu

faktor kunci untuk bagaimana kita dapat mengetahui sengketa hukum 

(legal disputes) yang sebenarnya dikonstruksi oleh hakim (pengadilan). Law 

and fact, dan law and language – hukum dan fakta, dan hukum dan bahasa 

yaitu  2 (dua) variabel kunci untuk memahami sengketa hukum di 

peradilan. The legal process is intrinsically bound up with language – proses 

hukum secara intriksik diikat dengan bahasa.110

Metode interpretasi gramatikal yang disebut juga metode penafsiran 

objektif yaitu  cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana 

untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya 

menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Interpretasi menurut bahasa 

ini selangkah lebih jauh sedikit dari sekedar ‘membaca undang-undang.’ 

Dari sini arti atau makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut 

bahasa sehari-hari yang umum. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat erat 

pada bunyi kata-kata dari undang-undang. Interpretasi menurut bahasa ini 

juga harus logis.111

ada  3 (tiga) pendekatan contextualism yang dapat dipakai dalam 

metode penafsiran ini, yaitu: 

(1) noscitur a socis, yaitu arti suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya 

dalam kumpulan-kumpulannya;

(2) ejusdem generis. Asas ini mengandung makna of the same class. Jadi suatu 

perkataan yang dipakai dalam lingkungan atau kelompok yang 

sama.

(3) expressum facit cassare tacitum, yaitu bahwa kata-kata yang dicantumkan 

secara tegas mengakhiri pencarian mengenai maksud dari suatu 

perundang-undangan. Misalnya, jika  di muka peraturan telah 

memerinci tentang ‘pedagang, tenaga terampil, pekerja atau orang lain 

apapun’, maka kata ‘orang lain apapun’ harus diartikan dalam kategori 

orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya itu.112 

2. Interpretasi teleologis atau sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu jika  makna undang￾undang ditetapkan berdasar tujuan kewarga an. Dengan interpretasi

teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau 

tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan dan 

kepentingan masa kini, tidak peduli apakah ini  semuanya pada waktu 

diundangkannya Undang-Undang ini  dikenal atau tidak. Di sini 

peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi 

sosial yang baru. Jadi peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan 

keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.113

3. Interpretasi sistematis atau logis

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan 

perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri 

lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap 

undang-undang yaitu  bagian dari keseluruhan sistem perundang￾undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan 

sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan 

undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi 

logis.

114

Dalam praktik peradilan di MK jenis penafsiran ini juga digunakan. 

Contoh bagaimana metode penafsiran sistematis atau logis ini dipakai 

dalam praktik peradilan di MK dapat dilihat seperti ada  dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 [dalam masalah  

permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman] sebagai berikut:

Bahwa jika  ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasar 

“original intent”115 perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai 

KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan 

mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistimatika 

penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang 

mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal 

yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat 

dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 

1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku 

hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. ini  

dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc 

Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia 

Ad Hoc ini  dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan mengenai 

KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk 

mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

24C UUD 1945. 

4. Interpretasi historis 

Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat 

juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu 

sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis. Ada 2 (dua) 

macam interpretasi historis, yaitu:

a. penafsiran menurut sejarah undang-undang; dan

b. penafsiran menurut sejarah hukum. 

Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak dicari 

maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat atau dikehendaki 

oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukkannya. Pikiran 

yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa undang-undang yaitu 

kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang￾undang. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga 

interpretasi subjektif, sebab  penafsir menempatkan diri pada pandangan 

subjektif pembentuk undang-undang, sebagai lawan interpretasi menurut 

bahasa yang disebut metode objektif. sedang , metode interpretasi yang 

hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum 

disebut dengan interpretasi menurut sejarah hukum.116

5. Interpretasi komparatif atau perbandingan

Interpretasi komparatif atau perbandingan yaitu  metode penafsiran 

yang dilakukan dengan jalan memperbandingkan antara beberapa aturan 

hukum. Tujuan hakim memperbandingkan yaitu dimaksudkan untuk 

mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang.117

Interpretasi perbandingan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan 

penerapan asas-asas hukumnya (rechtsbeginselen) dalam peraturan 

perundang-undangan yang lain dan/atau aturan hukumnya (rechtsregel), di 

samping perbandingan tentang latar belakang atau sejarah pembentukan 

hukumnya.

Interpretasi futuristis

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat 

antisipasi yaitu penjelasan ketentuan undang-undang yang belum 

mempunyai kekuatan hukum.118 maka , interpretasi ini lebih 

bersifat ius constituendum (hukum atau undang-undang yang dicitakan)

daripada ius constitutum (hukum atau undang-undang yang berlaku pada 

saat sekarang).

Metode penafsiran sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu  

metode penafsiran yang pada umumnya dikenal sebagai metode penafsiran 

hukum. Di samping metode penafsiran hukum itu, dalam kepustakaan 

hukum konstitusi dikenal juga metode penafsiran konstitusi (constitutional 

interpretation method). Bobbitt mengidentifikasikan 6 (enam) macam metode 

penafsiran konstitusi (constitutional interpretation), yaitu:

(1) penafsiran tekstual;

(2) penafsiran historis (atau penafsiran orisinal);

(3) penafsiran doktrinal;

(4) penafsiran prudensial;

(5) penafsiran struktural; dan

(6) penafsiran etikal.

. Penafsiran tekstual

Penafsiran tekstual (textualism or literalism) atau penafsiran harfiah

ini yaitu  bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan 

dengan cara memberikan makna pada  arti dari kata-kata di dalam 

dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif (meaning of the 

words in the legislative text). maka , penafsiran ini menekankan 

pada pengertian atau pemahaman pada  kata-kata yang tertera dalam 

konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan 

oleh kebanyakan orang.

. Penafsiran historis (atau penafsiran originalism)

Penafsiran historis ini disebut juga dengan penafsiran orisinal, yaitu 

bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah 

konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau

diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. 

Pada umumnya metode penafsiran ini memakai  pendekatan original 

intent pada  norma-norma hukum konstitusi. Menurut Anthony Mason, 

interpretasi atau penafsiran ini yaitu  penafsiran yang sesuai dengan 

pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang ada  dalam konstitusi. 

Penafsiran ini biasanya dipakai untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan 

dan struktur konstitusi.

. Penafsiran doktrinal

Penafsiran doktrinal yaitu  metode penafsiran yang dilakukan 

dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden 

atau melalui praktik peradilan. James A. Holland dan Julian S. Webb 

mengatakan common law is used to describe all those rules of law 

that have evolved through court cases (as opposed to those which have emerged 

from Parliament). Menurut Bobbitt, metode penafsiran doktrinal ini 

banyak dipengaruhi oleh tradisi common law yang dipakai sebagai 

pendekatannya.

. Penafsiran prudensial

Penafsiran prudensial yaitu  metode penafsiran yang dilakukan 

dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan 

dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan 

atau undang-undang tertentu. Menurut Bobbitt, prudential arguments is 

actuated by facts, as these play into political and economic policies.

. Penafsiran struktural

Penafsiran struktural yaitu  metode penafsiran yang dilakukan 

dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi 

atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur 

ketatanegaraan. Bobbitt mengemukakan, metode penafsiran ini juga 

berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai federalisme, pemisahan 

kekuasaan dan isu-isu lainnya di lingkungan pemerintahan, di luar isu-isu 

tentang kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Bobbit mengemukakan, 

‘structuralism as a kind of ‘macroscopic prudentialism12. Penafsiran etikal

Penafsiran etikal yaitu  metode penafsiran yang dilakukan dengan 

cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana ada  dalam 

konstitusi atau undang-undang dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi 

dari tipe berpikir konstitusional yang memakai  pendekatan falsafati, 

aspirasi atau moral. Dengan demikian metode penafsiran ini dapat dipakai 

untuk isu-isu yang menekankan pada pentingnya hak-hak asasi manusia 

dan pembatasan pada  kekuasaan negara atau pemerintahan. Dalam 

metode penafsiran etikal ini, moralitas konvensional (conventional morality) 

dan filsafat moral (moral philosophy) yaitu  2 (dua) aspek yang sangat 

relevan sekali jika  dipakai sebagai metode pendekatan.

Albert H. Y. Chen mengemukakan keenam macam metode penafsiran 

konstitusi yang dikemukakan oleh Bobbitt di atas termasuk ke dalam lingkup 

penafsiran konstitusi yang disebut dengan the purposive approach. Metode 

penafsiran purposif ini yaitu  metode penafsiran yang dipakai 

untuk memberikan arti atau makna aturan-aturan dalam undang-undang 

berdasar maksud atau tujuan pembentukannya. Menurut Chen, metode 

penafsiran ini akan dapat dipahami dengan baik jika  dihadapkan 

dengan metode penafsiran harfiah atau tekstual. jika  metode penafsiran 

harfiah atau tekstual memakai  pendekatan dari sudut kata-kata yang 

dirumuskan sebagai aturan oleh pembentuk Undang-Undang, maka metode 

penafsiran purposif memakai  pendekatan yang lebih luas mengenai 

hal-hal yang terkait dengan isi atau substansi atau faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam memahami maksud pembentuk Undang-Undang 

ini .

Penelusuran pada  berbagai kepustakaan ilmu hukum dan konstitusi 

ditemukan, banyak variasi metode penafsiran yang dikemukakan oleh para 

ahli. Akan tetapi dari berbagai ragam metode penafsiran, pada hakikatnya 

metode penafsiran konstitusi ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok 

besar, yaitu: metode penafsiran originalism, yang memakai  pendekatan 

original intent (termasuk pendekatan historis) pada  norma-norma hukum 

konstitusi, dan non originalism. 

Metode penafsiran mana yang akan dipilih dan dipakai oleh hakim 

dalam menghadapi masalah -masalah  hukumnya, pada akhirnya berpulangpada hakim. Hakim dalam konteks ini memiliki kebebasan untuk memilih 

berdasar keyakinan hukumnya. Mengenai hal itu, sub bab berikut ini 

akan menguraikannya.

Hakim Bebas Memilih Metode Interpretasi

Konstitusi

Hukum positif nampaknya belum dapat menentukan, bahwa dari sekian 

banyak macam metode interpretasi konstitusi yang ada atau berkembang 

dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi (baik yang dipakai 

oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Saksi, Ahli, maupun Hakim 

Konstitusi), hanya metode interpretasi konstitusi tertentu saja yang boleh 

dipilih dan dipakai oleh hakim. 

Dalam praktik peradilan, metode interpretasi konstitusi yang satu dapat 

dipakai oleh hakaim bersama-sama dengan metode penafsiran konstitusi 

yang lainnya. Tidak ada keharusan bagi hakim hanya boleh memilih dan 

memakai  satu metode interpretasi konstitusi tertentu saja, misalnya 

hanya memilih dan memakai  metode penafsiran ‘originalisme’ yang 

mendasarkan diri pada original intent. Hakim dapat memakai  beberapa 

metode interpretasi konstitusi itu secara bersamaan. Pada umumnya 

dikatakan, bahwa dalam tiap interpretasi atau penjelasan undang-undang 

paling tidak akan ada  unsur-unsur gramatikal, sistematis, teleologis 

dan historis.

Hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih dan memakai  

metode-metode penafsiran konstitusi mana yang diyakininya benar. Dengan 

demikian hakim memiliki kebebasan yang otonom untuk memilih dan 

memakai  metode-metode penafsiran atau interpretasi itu. Mengenai 

ini , Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 

[tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 

tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman], pernah mengemukakan 

pandangan hukumnya sebagai berikut: 

Oleh sebab  itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir 

Undang-Undang Dasar (the sole judicial interpreter of the constitution), tidak 

boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “originalisme” 

dengan mendasarkan diri hanya kepada “original intent” perumusan pasal UUD 1945, terutama jika  penafsiran demikian justru memicu  

tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem 

dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi Undang￾Undang Dasar itu sendiri secara keseluruhan berkait dengan tujuan yang 

hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 

dalam konteks keseluruhan jiwa (spirit) yang terkandung di dalamnya 

guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam 

usaha  mencapai cita negara (staatsideé), yaitu mewujudkan negara hukum 

yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang 

yaitu  penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan 

UUD 1945. 

Jadi, terkait dengan prinsip independensi dan kebebasan hakim, hingga 

kini tidak ada ketentuan atau aturan yang mengharuskan hakim hanya 

memakai  salah satu metode penafsiran tertentu saja. Pemilihan dan 

penggunaan metode interpretasi yaitu  otonomi atau kemerdekaan 

hakim dalam penemuan hukum. Terkait dengan ini , Mahkamah 

Konstitusi juga pernah mengemukakan:

….Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan 

nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan 

pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang 

mempunyai kekuasaan politik dan administrasi.124

Pemanfaatan metode-metode interpretasi yang beragam dalam praktik 

peradilan, dan tidak adanya tatanan yang hierarkis di antara metode-metode 

itu menurut J.A. Pontier mengimplikasikan kebebasan hakim yang luas untuk 

mengambil keputusan.125 Apalagi pembentuk undang-undang (dalam hal 

ini lembaga legislatif) ternyata juga memberikan kebebasan kepada hakim 

dalam derajat yang cukup tinggi untuk menterjemahkannya lebih lanjut 

ke dalam masalah . Dalam menjalankan kekuasaannya di bidang peradilan 

misalnya, Undang-Undang memerintahkan agar:

‘Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam warga .’

Ketentuan ini jelas sekali memberikan keleluasaan dan kebebasan 

pada  hakim untuk tidak terpancang hanya pada rumusan-rumusan

formal undang-undang. Ketentuan ini juga mengingatkan pada pandangan 

yang mengemukakan, agar hakim jangan hanya berfungsi sebagai spreakbuis 

(corong) undang-undang saja, atau kata Montesquieu – la bouche de la 

loi.

127

Dalam teori hukum, keseluruhan pandangan yang merumuskan secara 

eksplisit kebebasan hakim untuk menetapkan putusannya dinamakan 

Freirechtsbewegung (=gerakan hukum bebas). Aliran pemikiran ini menolak 

pandangan sempit tentang proses penemuan hukum, mengakui sumbangan 

(kontribusi) atau masukan dari hakim yang menilai (waarderende inbreng) ke 

dalam proses ini  dan memperjuangkan pengakuan pada  kedudukan 

mandiri dari peradilan berhadapan dengan undang-undang dan sistem 

(hukum).

Aliran Freirechtsbewegung ini banyak mendapat kritik, sebab  terlalu 

memberi kebebasan yang teramat besar kepada hakim dalam mengambil 

keputusan, sehingga dapat memicu  ketidakpastian hukum dan 

membuka kemungkinan (peluang) bagi subjektivitas hakim serta 

menimbulkan persoalan tentang legitimitasi. Di samping itu aliran pemikiran 

hukum bebas ini tidak didukung oleh suatu wawasan metodologikal yang 

memadai. Dengan cara bagaimanakah hakim harus menilai dan menimbang￾nimbang berbagai kepentingan yang berhasil diungkap yang satu pada  

yang lainnya, ukuran atau standar penilaian apakah yang menjadi landasan 

pijaknya, metode interpretasi manakah yang harus dipilih ? Tanpa metode 

yang tegar dari teori legistik, yang berkenaan dengannya diterima bahwa 

metode ini  dapat menjamin objektivitas, bebas nilai dan rasionalitas 

dari putusan, maka penemuan hukum itu mungkin saja terjerumus ke dalam 

kesewenang-wenangan hakim.128 Para hakim di lingkungan Mahkamah 

Konstitusi Indonesia seyogianya juga memahami isyarat ini. Ijtihad para 

hakim konstitusi dalam rangka rechtsvinding hingga sampai pada putusannya yaitu  bagian dari amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, 

bahwa sebagai peradilan negara, Mahkamah Konstitusi harus menerapkan 

dan menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila,129 di samping 

juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup di dalam warga nya.

Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan

Kehakiman di Indonesia

Asas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat 

umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu 

sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan 

hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. 

Asas hukum yaitu  jantung yang menghubungkan antara aturan 

hukum dengan cita-cita dan pandangan warga  di mana hukum itu 

berlaku (asas hukum objektif).29 Di sisi lain, asas hukum dapat dipahami 

sebagai norma umum yang dihasilkan dari pengendapan hukum positif 

(asas hukum subjektif).Dalam konteks Hukum Acara MK yang dimaksud dengan asas dalam 

ini  yaitu prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan 

atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Asas diperlukan 

untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan itu sendiri, yaitu tegaknya 

hukum dan keadilan, khususnya supremasi konstitusi dan perlindungan 

hak konstitusional warga negara. Asas-asas ini  harus dijabarkan dan 

dimanifestasikan baik di dalam peraturan maupun praktik hukum acara. 

Dengan sendirinya asas Hukum Acara MK menjadi pedoman dan prinsip 

yang memandu hakim dalam menyelenggarakan peradilan serta harus 

pula menjadi pedoman dan prinsip yang dipatuhi oleh pihak-pihak dalam 

proses peradilan. 

Mengingat sifatnya yang umum dan tidak merujuk pada tindakan atau 

masalah  tertentu, setiap asas memiliki pengecualian. Asas peradilan terbuka 

untuk umum misalnya memiliki pengecualian untuk masalah -masalah  

tertentu dapat ditetapkan bersifat tertutup. 

Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK 

ada  asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun 

yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK. Maruarar Siahaan, 

salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) 

asas dalam peradilan MK yaitu (1) ius curia novit; (2) Persidangan terbuka 

untuk umum; (3) Independen dan imparsial; (4) Peradilan dilaksanakan 

secara cepat, sederhana, dan biaya ringan; (5) Hak untuk didengar secara 

seimbang (audi et alteram partem); dan (6) Hakim aktif dan juga pasif dalam 

persidangan.30 Selain itu perlu ditambahkan lagi satu asas yaitu asas (7) 

Praduga Keabsahan (praesumptio iustae causa).

31

1. ius curia novit

Asas ius curia novit yaitu asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak 

untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu masalah  yang diajukan 

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakimharus memeriksa dan mengadilinya. Asas ini  juga ditegaskan dalam 

Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman.32

Asas ini berlaku dalam peradilan MK sepanjang masih dalam batas 

wewenang MK yang telah diberikan secara limitatif oleh UUD 1945, 

yaitu pengujian undang-undang pada  Undang-Undang Dasar, sengketa 

kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, 

perselisihan tentang hasil Pemilu, serta pendapat DPR tentang dengan 

pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sepanjang 

suatu masalah  diajukan dalam bingkai salah satu wewenang ini , MK 

harus menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus.

ada  beberapa masalah  yang secara substansi sesungguhnya tidak 

termasuk ke dalam salah satu wewenang MK namun diajukan dalam 

bingkai salah satu wewenang MK sehingga MK harus memeriksa dan 

memutusnya. masalah  ini  antara lain yaitu masalah  Nomor 001/

PUU-IV/2006 yang pada hakikatnya mengajukan pengujian Putusan MA 

Nomor 01/PK/Pilkada/2005 dengan konstruksi pengujian undang-undang 

dengan mendalilkan bahwa Putusan MA yang telah berkekuatan hukum 

tetap ini  kedudukannya sama dengan undang-undang. Dalam masalah  

ini MK memutuskan permohonan tidak dapat diterima sebab  Putusan 

Peninjauan Kembali MA tidak masuk dalam kategori undang-undang yang 

menjadi wewenang MK untuk mengujinya.

Selain itu, juga ada  masalah  Nomor 110-111-112-113/PUU￾VII/2009 yang pada prinsipnya bertujuan untuk menguji Putusan MA 

Nomor 15 P/HUM/2009 mengenai perhitungan tahap kedua pada Pemilu 

2009. Namun pengujian ini  dibingkai dengan masalah  pengujian 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, 

dan DPRD, khususnya pada  Pasal 205 ayat (4). MK dalam putusan 

masalah  ini mengabulkan permohonan dengan menyatakan ketentuan yang 

dimohonkan sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional)

sepanjang ditafsirkan seperti yang dituangkan dalam amar putusan MK. 

Dalam pertimbangan putusan ini juga dinyatakan bahwa semua peraturan 

dan putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan MK menjadi 

kehilangan dasar pijakannya, dengan kata lain menjadi kehilangan kekuatan 

mengikat.

Contoh lain yaitu Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai 

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 24C UUD 1945 menyatakan salah satu wewenang MK yaitu 

memutus pengujian undang-undang pada  UUD 1945. Pengertian 

Undang-undang menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 10 Tahun 2004 

yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan 

persetujuan bersama Presiden. Dengan demikian pengertian merujuk pada 

bentuk hukum “Undang-Undang”. Di sisi lain, UU No. 10 Tahun 2004 

juga mengatur keberadaan Perpu yang kedudukannya sejajar dengan UU. 

Perpu yaitu Peraturan Pemerintah yang menggantikan ketentuan dalam 

suatu undang-undang.

UUD 1945 menyatakan MK berwenang menguji UU pada  

UUD 1945, sedang  MA menguji peraturan perundang-undangan di 

bawah UU pada  UU. Muncul permasalahan atau kekosongan hukum, 

siapa yang dapat menguji Perpu. MA tidak memiliki wewenang sebab  

kedudukan Perpu sejajar dengan UU. Sebaliknya, MK juga tidak memiliki 

wewenang jika dipahami dari pengertian UU sebagai bentuk hukum 

menurut UU No. 10 Tahun 2004.

pada  permohonan pengujian Perpu dalam Putusan Nomor 138/

PUU-VII/2009 MK dinyatakan bahwa MK berwenang menguji Perpu 

walaupun tidak ada ketentuan yang secara tegas tentang hal ini . 

Pertimbangan putusan bahwa MK berwenang menguji Perpu antara lain 

adalah; pertama, bahwa Perppu dimaksudkan untuk mengganti ketentuan 

suatu UU sehingga materi muatan Perpu yaitu  materi muatan UU; 

Kedua, Perpu dibuat dan berlaku tanpa menunggu persetujuan DPR sehingga 

norma yang diatur di dalam Perpu yang seharusnya menjadi materi muatan 

UU berlaku sebagai norma hukum yang mengikat seperti halnya norma 

dalam suatu UU; dan ketiga, dalam keberlakuan norma itu dapat melanggar 

hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan UUD 1945.

2. Persidangan terbuka untuk umum

Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk 

umum yaitu  asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali 

dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. ini  

tertuang di dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU MK, bahwa 

sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar proses persidangan 

dapat diikuti oleh publik sehingga hakim dalam memutus masalah  akan 

objektif berdasar alat bukti dan argumentasi yang dikemukakan di dalam 

persidangan. Melalui persidangan yang terbuka untuk umum, publik juga 

dapat menilai dan pada akhirnya menerima putusan hakim.

Namun demikian, dalam hal tertentu dapat diputuskan oleh hakim 

konstitusi bahwa persidangan dilakukan secara tertutup. Hal itu misalnya 

terjadi pada saat sidang pemeriksaan alat bukti dalam masalah  pengujian 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, khususnya 

tentang sensor film. Dalam pemeriksaan masalah  Nomor 29/PUU-V/2007 

ini pernah dilakukan pemeriksaan persidangan secara tertutup untuk melihat 

alat bukti berupa potongan-potongan adegan film yang disensor. Sidang 

dilakukan secara tertutup sebab  alasan kesusilaan.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan secara tertutup 

sebab  dalam rapat ini  hakim konstitusi menyampaikan pendapat 

untuk pengambilan putusan suatu masalah . Di dalam rapat ini  terjadi 

perdebatan antar hakim konstitusi yang dapat berlangsung dalam tensi 

tinggi. RPH dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan putusan 

hakim sampai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka. Jika RPH tidak 

dilakukan secara tertutup akan membuka peluang pihak-pihak tertentu 

untuk memperjualbelikan informasi kecenderungan putusan atau putusan 

itu sendiri sebab  ada  rentang waktu antara pengambilan putusan dan 

pengucapan putusan. Untuk menjaga kerahasiaan putusan, RPH hanya 

diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, panitera pengganti, dan beberapa 

petugas persidangan yang telah disumpah untuk tidak membocorkan apapun 

yang terjadi dan diputuskan dalam RPH.

3. Independen dan imparsial

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu masalah  secara objektif 

serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen 

dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, 

serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang bermasalah  atau imparsial. 

ini  berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat 

(1) UUD 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang ditegaskan dalam 

Pasal 2 UU MK. sedang  dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman 

ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib 

menjaga kemandirian peradilan.Independensi dan imparsialitas ini  memiliki tiga dimensi, yaitu 

dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi 

fungsional mengandung pengertian larangan pada  lembaga negara 

lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi 

dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu masalah . Dimensi 

fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari 

dimensi struktural dan personal hakim. 

Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat 

independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan 

peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. 

sedang  dari sisi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar 

kemampuan yang dimiliki (expertise), pertanggungjawaban, dan ketaatan 

kepada kode etik dan pedoman perilaku. Untuk mendukung independensi 

dan imparsialitas hakim konstitusi dan MK, telah ditetapkan PMK Nomor 

09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku 

Hakim Konstitusi. Terkait dengan independesi hakim konstitusi, pada 

bagian pertama Deklarasi ditegaskan33

“Independensi Hakim yaitu  prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, 

dan yaitu  jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat 

dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas 

setiap masalah , dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan 

yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan 

terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun 

sebagai institusi dari berbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa 

intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa 

bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan sebab  kepentingan 

politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, 

kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji berupa keuntungan jabatan, 

keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.”

Penerapan dari prinsip independensi ini  yaitu sebagai berikut.

1. Hakim harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas 

dasar penilaian pada  fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa 

bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik 

langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan 

apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.

2. Hakim harus bersikap independen dari tekanan