mahkamah konstitusi 4

mahkamah konstitusi 4

   September 13, 2023       mayatku

---

Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi 

berdasar subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, 

dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pengujian, 

pengujian dapat dilakukan oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau judicial 

review), pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review), maupun 

pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review). 

Dalam praktiknya, Indonesia mengatur ketiga pengujian ini . 

Pengujian oleh hakim (toetsingsrecht van de rechter atau judicial review) diatur 

baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Pengaturan mengenai 

pengujian peraturan perundang-undangan pada masa berlakunya UUD 1945, 

pertama kali diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan￾Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur pengujian pada  

peraturan perundang-undangan di bawah UU pada  UU yaitu  

kewenangan Mahkamah Agung. Setelah perubahan UUD 1945, kewenangan 

pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU pada  UU 

tetap yaitu  kewenangan Mahkamah Agung, sedang  pengujian UU 

pada  UUD yaitu  kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

Pengujian UU oleh lembaga legislatif (legislative review) dilakukan dalam 

kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan membahas serta menyetujui 

UU (bersama-sama Presiden). Sebelum perubahan UUD 1945, pengujian 

UU pada  UUD berada pada MPR berdasar Ketetapan MPR RI 

Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan 

Perundang-undangan. Alasan mengapa Mahkamah Agung mempunyai 

wewenang menguji hanya pada  peraturan perundang-undangan di bawah UU pada  UU pada masa sebelum perubahan UUD 1945, menurut 

Padmo Wahjono didasarkan pada pemikiran bahwa UU sebagai konstruksi 

yuridis yang maksimal untuk mencerminkan kekuasaan tertinggi pada rakyat, 

sebaiknya diuji oleh MPR. Praktik ketatanegaraan yang pernah ada yaitu 

Ketetapan MPRS RI Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali 

Produk-produk Legislatif Negara di luar Produk Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Sementara yang Tidak Sesuai dengan UUD 1945,

Sebagaimana pengujian oleh lembaga legislatif (legislative review) 

yang dilakukan dalam kapasitas sebagai lembaga yang membentuk dan 

membahas serta menyetujui UU (bersama dengan Presiden), pengujian 

oleh lembaga eksekutif (executive review) dilakukan pada  peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif. Salah satu 

contoh pengujian oleh lembaga eksekutif (executive review) yaitu dalam 

pengujian Peraturan Daerah (Perda). Untuk melaksanakan pemerintahan 

daerah, penyelenggara pemerintahan daerah (pemerintah daerah dan DPRD) 

membentuk Perda, yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah 

mendapat persetujuan bersama DPRD. berdasar Pasal 136 UU Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dilarang bertentangan 

dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. berdasar Pasal 145 UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dapat membatalkan Perda yang 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang￾undangan yang lebih tinggi. Keputusan pembatalan Perda ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden. 

Analisis mendalam diperlukan jika mengkaji pengujian peraturan dari 

segi objeknya, sebab  harus memperhatikan sistem hukum yang digunakan, 

sistem pemerintahan, dan sejarah ketatanegaraan dari sebuah negara sehingga 

sangat mungkin ada  kekhasan pada negara tertentu. Dilihat dari objek 

yang diuji, maka peraturan perundang-undangan yang diuji terbagi atas:

(1) seluruh peraturan perundang-undangan (legislative acts dan executive 

acts) dan tindakan administratif (administrative action) pada  UUD 

diuji oleh hakim pada seluruh jenjang peradilan. Pengujian dengan 

objek seperti ini dilakukan dalam masalah  yang kongkrit, dan secara umum dilakukan pada negara yang memakai  common law system.

Secara umum, istilah yang dipakai yaitu judicial review, akan tetapi 

perlu diperhatikan lagi penggunaan istilah itu pada negara-negara 

yang memakai  sistem hukum civil law system, sebagimana yang 

dikemukakan dalam poin b berikut. 

(2) UU pada  UUD diuji oleh hakim-hakim pada Mahkamah Konstitusi 

(Constitutional Court), sedang  peraturan perundang-undangan di 

bawah UU pada  UU diuji oleh hakim-hakim di Mahkamah Agung 

(Supreme Court). Pengujian dengan pembagian objek seperti ini secara 

umum tidak dilakukan dalam masalah  yang kongkrit, dan secara umum 

dilakukan pada negara yang memakai  sistem hukum civil law. 

Jimly Asshiddiqie membedakan jika pengujian itu dilakukan pada  

norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (general and abstract 

norms) secara “a posteriori”, maka pengujian itu dapat disebut sebagai 

“judicial review”, akan tetapi jika ukuran pengujian itu dilakukan dengan 

memakai  konstitusi sebagai alat pengukur maka, maka kegiatan 

pengujian semacam itu dapat disebut sebagai “constitutional review” atau 

pengujian konstitusional, yaitu pengujian mengenai konstitusionalitas 

dari norma hukum yang sedang diuji (judicial review on the constitutionality 

of law).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa definisi dari 

suatu istilah sangat tergantung dari sistem hukum yang dianut oleh negara 

yang bersangkutan, sistem pemerintahan, dan sejarah ketatanegaraan 

sebuah negara. Istilah judicial review selain dipakai pada negara yang 

memakai  sistem hukum common law juga dipakai dalam membahas 

tentang pengujian pada negara yang menganut civil law system, seperti yang 

dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu: ‘Judicial Review’ yaitu  usaha  

pengujian oleh lembaga judicial pada  produk hukum yang ditetapkan 

oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip ‘checks and balances’ berdasar sistem pemisahan 

kekuasaan negara (separation of power).135 Walaupun memakai  istilah yang 

sama yaitu judicial review, akan tetapi sebab  sistem hukum yang menjadi 

landasan berbeda, maka definisinya akan berbeda, sebab  pada negara dengan 

common law system tidak dikenal adanya suatu peradilan khusus yang 

mengadili pegawai administrasi negara sebagaimana dalam civil law system,

maka pada  tindakan administrasi negara juga diadili di peradilan umum. 

Hal itu memicu  pada negara yang menganut common law system hakim 

berwenang menilai tidak hanya peraturan perundang-undangan, tapi juga 

tindakan administrasi negara pada  UUD.

Pembagian lainnya yaitu berdasar waktu pengujian, yaitu 

pengujian yang dilakukan sesudah UU disahkan (judicial review) dan 

pengujian yang dilakukan sebelum UU disahkan (judicial preview). Jimly 

Asshiddiqie mengemukakan perbedaan judicial review dan judicial preview 

sebagai berikut: 

Jika pengujian itu dilakukan pada  norma hukum yang bersifat abstrak 

dan umum (general and abstract norms) secara “a posteriori”, maka pengujian 

itu dapat disebut sebagai “judicial review”. Akan tetapi jika pengujian itu 

bersifat “a priori”, yaitu pada  rancangan undang-undang yang telah 

disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, 

maka namanya bukan “judicial review”, melainkan “judicial preview”.139

Berbeda dengan Republik Indonesia, Republik Federasi Jerman, dan 

beberapa negara yang pengujiannya dilakukan setelah UU disahkan, di 

Negara Perancis, Dewan Konstitusi (Constitutional Council) berwenang 

melakukan pengujian UU secara a priori atau bersifat preventif (ex ante review).140 Constitutional Council berwenang menguji RUU dan ratifikasi 

pada  perjanjian internasional berdasar permintaan Presiden, Perdana 

Menteri, atau Ketua dari masing-masing majelis/kamar dalam Parlemen, 

atau 60 anggota dari masing-masing majelis/kamar dalam Parlemen. Jika 

perjanjian internasional ini  dinyatakan bertentangan dengan UUD, 

maka ratifikasi atau persetujuannya tidak dapat dilakukan kecuali terjadi 

perubahan UUD. Dalam hal RUU dinyatakan inkonstitusional maka 

RUU ini  tidak dapat diundangkan atau dilaksanakan.

B. Ruang Lingkup Pengertian Undang-Undang

yang Diuji

berdasar Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, salah 

satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 

bersifat final untuk menguji UU pada  UUD. Dalam Pasal 1 angka 3 

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang￾undangan diatur bahwa: “Undang-Undang yaitu Peraturan Perundang￾undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan 

bersama Presiden.”

Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

mengatur pembatasan pada  UU yang dapat diuji oleh Mahkamah 

Konstitusi, yaitu UU yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945, 

akan tetapi pasal ini  tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat 

berdasar putusan Mahkamah Konstitusi sejak 12 April 2005.145 Mahkamah 

Konstitusi pertama kali mengesampingkan ketentuan UU sebab  dinilai 

bertentangan dengan UUD 1945 dalam Putusan masalah  Nomor 004/

PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung pada  UUD 1945, yaitu ketentuan dalam Pasal 50

UU Nomor 24 Tahun 2003. Dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan 

masalah  Nomor 004/PUU-I/2003, dikemukakan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi bukanlah organ undang-undang melainkan organ Undang￾Undang dasar. Ia yaitu Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah undang-undang. 

Dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan 

tugas dan kewenangan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar. Kalaupun 

undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, sesuai dengan asas legalitas 

wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai subjek dalam sistem hukum 

nasional, segala peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah seharusnya 

dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 lalu dibatalkan oleh 

Mahkamah Konstitusi dalam masalah  Nomor 006/PUU-II/2004 Perihal 

Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada  UUD 

1945, dengan alasan hukum yang sama yang dikemukakan dalam putusan 

masalah  Nomor 004/PUU-I/2003 Perihal Pengujian UU Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada  UUD 1945. Hal ini  

memicu  Mahkamah Konstitusi berwenang menguji seluruh UU 

pada  UUD 1945 tanpa ada pembatasan waktu tahun pengesahan 

UU.

Menurut Jimly Asshiddiqie, selain UU, Mahkamah Konstitusi juga 

berwenang menguji Perpu, sebab Perpu yaitu  UU dalam arti 

materiel (wet in materiele zin).147 Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji 

konstitusionalitas Perpu pada  UUD 1945 untuk mencegah terjadinya 

kemungkinan yang tidak diinginkan yaitu Perpu yang sewenang-wenang, 

sedang  masa berlaku Perpu ini  hingga persidangan DPR berikutnya 

untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Pengaturan tentang Perpu ada  dalam Pasal 22 UUD 1945. 

Pengaturan mengenai Perpu ada  dalam Bab VII UUD 1945 dengan 

judul bab DPR. Hal ini  menunjukkan bahwa pada dasarnya Perpu 

yaitu  bagian dari kewenangan DPR (membentuk UU) akan tetapi 

sebab  dibentuk dalam keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa, 

maka Perpu dibentuk dengan cara yang khusus yaitu oleh Presiden 

tanpa persetujuan DPR terlebih dulu. Persetujuan DPR diberikan dalam 

persidangan berikut, dan jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan 

Pemerintah ini  harus dicabut.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, Perpu diatur sebagai peraturan perundang￾undangan yang setingkat dengan UU149 dan dalam Pasal 9 UU Nomor 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur 

bahwa, ”Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

sama dengan materi muatan Undang-Undang.”150 Pengujian Perpu pada  

UUD sudah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam 

Putusan masalah  Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan 

Pemerintah Pengganti UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 

pada  UUD Negara RI Tahun 1945.

Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal adanya dua 

macam hak menguji (toetsingsrecht), yaitu: hak menguji formal (formele 

toetsingsrecht) dan hak menguji material (materiele toetsingsrecht).152 Dalam Pasal 

24C Perubahan Ketiga UUD 1945 diatur bahwa salah satu kewenangan 

Mahkamah Konstitusi yaitu untuk mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU pada  UUD. 

Dalam pembahasan perubahan UUD 1945, istilah menguji material UU 

juga menjadi wacana, akan tetapi setelah menyadari bahwa istilah ini menjadi 

sempit sebab  tidak termasuk pengujian formal, maka perumus UUD 

memakai  istilah “menguji UU pada  UUD” tanpa pencatuman 

kata “materiel”.153

Pembatasan dalam pengujian UU pada  UUD oleh Mahkamah 

Konstitusi yaitu dalam hal masalah  nebis in idem. Nebis in idem diatur dalam 

Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu: 

”pada  materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang 

yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.” Akan tetapi pada  

pengaturan ini  ada  pengecualian, yaitu sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman 

Beracara Dalam masalah  Pengujian UU, yang mengatur sebagai berikut: 

”Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU

pada  muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan masalah  

yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali 

dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan 

yang bersangkutan berbeda.” 

pada  pendapat yang menyatakan dengan pengaturan 

Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara 

Dalam masalah  Pengujian UU ini  maka Mahkamah Konstitusi telah 

memperluas kewenangannya, dan membuat aturan hukum materiil, maka 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/

PMK/2005 dalam rangka melengkapi hukum acara sebagaimana Penjelasan 

Pasal 86 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang 

mengatur bahwa ”Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan 

adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasar 

Undang-Undang ini.”155 Kemungkinan kekosongan jika hanya memakai  

Pasal 60 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat 

terjadi sebab  pada  materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang￾undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali, sehingga jika 

sudah dilakukan pengujian maka sebuah UU tidak dapat diuji lagi, padahal 

faktanya :

1. Ketentuan UU dapat diuji dengan ketentuan pasal yang berbeda dari 

UUD 1945.

2. Ketentuan UU yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah 

Konstitusi secara bersyarat (conditionally constitutional), yang dalam 

pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan 

oleh Mahkamah Konstitusi.

Itulah sebabnya diatur ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 

06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam masalah  Pengujian Undang￾Undang, dalam rangka melengkapi hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Dalam praktiknya, masalah  nebis in idem diterima untuk disidangkan 

selain pada masalah  Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU 

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada  UUD Negara RI Tahun1945,157 juga dalam masalah  Nomor 5/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada  UUD 

1945, yang memiliki kesamaan dengan masalah  Nomor 006/PUU-III/2005 

perihal pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

pada  UUD 1945. Dalam kesimpulan masalah  Nomor 5/PUU-V/2007 

perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah pada  UUD 1945, dijelaskan:

2. Dengan telah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi masalah  Nomor 006/

PUU-V/2005 tentang Pengujian UU Pemda amar putusannya menyatakan 

Pasal 59 ayat (3) UU Pemda tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 

28D ayat (3) UUD 1945. Maka sangat ironis dan inkonsisten jika  Mahkamah 

menyatakan amar putusannya dalam masalah  a quo tidak sama dengan putusan 

Mahkamah sebelumnya dalam masalah  yang sama. 

Dengan telah dilakukan pengujian pada  beberapa pasal dari UU Pemda dalam 

masalah  Nomor 006/PUU-III/2005, di mana objek permohonannya juga yaitu  

objek permohonan dari Pemohon a quo, maka menurut Pasal 60 UU MK pada  

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang yang telah diuji, tidak dapat 

dimohonkan pengujian kembali. 

Ketentuan hukum acara ini yaitu  rambu-rambu bagi seorang hakim untuk tidak 

melakukan tindakan sewenang-wenang (willekeur) dalam rangka memeriksa, mengadili, 

dan memutus suatu masalah .

Selain itu ruang lingkup undang-undang juga meliputi pengertian undang-undang 

dalam arti formil (wet in formele zin) dan undang-undang dalam arti materiil (wet 

in materiele zin). Maria Farida mengemukakan tentang kedua pengertian itu sebagai 

berikut.

Di Belanda apa yang disebut kan dengan `wet in formele zin` yaitu setiap keputusan 

yang dibentuk oleh Regering dan Staten Generaal, terlepas apakah isinya suatu 

`penetapan` (beschikking) atau „peraturan“ (regeling), jadi dalam ini  dilihat dari 

pembentuknya, atau siapa yang membentuk, sedang  yang disebut `wet in materiele 

zin` yaitu setiap keputusan yang dibentuk baik oleh Regering dan Staten Generaal 

maupun keputusan-keputusan lain yang dibentuk oleh lembaga-lembaga lainnya selain 

Regering dan Staten Generaal asalkan isinya yaitu peraturan yang mengikat umum 

(algemene verbindende voorschriften).

ada  perbedaan dalam hal penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia 

dan pembagian kategori dari istilah wet in formele zin dan wet in materiele 

zin. A. Hamid S. Attamimi dan Maria Farida Indrati menerjemahkan wet 

in formele zin sebagai UU, sedang  wet in materiele zin sebagai peraturan perundang-undangan.160 Hal ini  dipicu sebab  menurut keduanya, 

penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia ini  harus memperhatikan 

pengertian dari kedua istilah ini  dalam konsep hukum di negara 

Belanda dan di negara Indonesia. Pendapat lainnya yaitu pendapat yang 

dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang menerjemahkan wet in formele zin

sebagai UU formil, sedang  wet in materiele zin sebagai UU materiil.161

Selain perbedaan penerjemahan istilah, ada  perbedaan lainnya, 

yaitu perbedaan dalam kategori, di mana kategorisasi antara wet in formele 

zin dan wet in materiele zin dilakukan secara ketat atau kaku, dan pendapat 

bahwa membagi wet in formele zin dan wet in materiele zin sebagai sebuah 

sudut pandang/perspektif saja sehingga tidak perlu dibedakan secara tegas.162

Pendapat pertama memicu  sebuah UU dapat saja yaitu  UU 

formal akan tetapi bukan yaitu  UU material sebab  bukan yaitu  

peraturan yang mengikat umum. Maria Farida Indrati mengemukakan 

bahwa sebuah UU yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama 

Presiden yaitu  wet in formele zin dan sekaligus juga yaitu  suatu 

wet in materiele zin jika  UU itu berisi suatu peraturan yang mengikat 

umum.163 Van der Vlies mengemukakan UU yang bersifat formil akan 

tetapi tidak bersifat material sebab  tidak mengikat umum, yaitu UU 

tentang APBN, UU tentang Naturalisasi, UU tentang Putera Mahkota 

dan sebagainya. Pendapat ini  memicu  UU formal jika tidak 

mengikat untuk umum, tidak dapat diuji secara material konstitusionalitasnya 

ke Mahkamah Konstitusi. 

Pendapat yang menyatakan membagi wet in formele zin dan wet in 

materiele zin sebagai sebuah sudut pandang/perspektif berpendapat bahwa 

tidak perlu dibedakan secara kaku sebab  pada setiap UU di satu sisi 

dapat dilihat dari segi formalnya dan di sisi lain dapat pula dilihat dari segi 

materialnya secara sekaligus, juga bahwa daya ikat norma yang terkandung dalam setiap UU dapat dibedakan antara daya ikat yang bersifat umum dan 

daya ikat yang bersifat spesifik, serta agar setiap UU yang bertentangan 

dengan UUD dapat diuji.

masalah  berkaitan pengujian pada  UU formal seperti pengujian 

UU tentang APBN, UU tentang pembentukan kabupaten, dan UU terkait 

lembaga negara tertentu seperti UU tentang Komisi Yudisial, sudah diajukan 

dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya, Mahkamah 

Konstitusi tidak membedakan antara UU formal dan UU material untuk 

dijadikan objek pengujian berdasar Pasal 24C UUD 1945. Dalam 

Putusan masalah  Nomor 026/PUU-III/2005 perihal Pengujian UU Nomor 

13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2005 pada  UUD Negara RI 

Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

i. Bahwa UUD 1945 maupun UU MK tidak membedakan jenis undang-undang 

yang yaitu  wewenang Mahkamah untuk mengujinya, sehingga tidak relevan 

untuk membuat kategorisasi apakah yang diuji ini  yaitu undang-undang 

dalam arti formil atau undang-undang dalam arti materiil;

ii. Bahwa hierarki perundang-undangan menempatkan UUD 1945 sebagai hukum 

dasar atau hukum yang tertinggi dengan mana berarti setiap undang-undang yang 

dibawahnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945;

iii. Bahwa meskipun angka-angka APBN yaitu lampiran dari UU APBN, namun 

yaitu  bagian yang tidak terpisahkan sehingga harus dibaca dalam satu kesatuan 

dengan UU APBN, yang dengan demikian harus dipahami sebagai undang-undang 

yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengujinya;

iv. Bahwa tugas dan wewenang untuk menjaga Konstitusi (the guardian of the 

constitution) memberi kewenangan kepada Mahkamah untuk menguji dengan 

memeriksa lalu memutus, apakah UU APBN ini  telah sesuai dengan 

hukum tertinggi yaitu UUD 1945;.

C. Pengujian Formil dan Materiil

1. Pengujian Formil (Formele Toetsingsrecht)

Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil, di mana dalam ketentuan 

ini  diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa 

pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasar UUD 1945.

Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa: “Undang-Undang yaitu 

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”

Sri Soemantri dan Harun Alrasid mendefinisikan pengujian formil 

sebagaimana yang dikemukakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi. Sri Soemantri menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan hak menguji formal yaitu wewenang untuk menilai, apakah 

suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya, terjelma melalui 

cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak,sedang  Harun 

Alrasid mengatakan hak menguji formal ialah mengenai prosedur 

pembuatan UU.170 Akan tetapi apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie 

yaitu  pendapat yang mencakup berbagai aspek mengenai pengujian 

formal. Jimly Asshiddiqie mengatakan secara umum, yang dapat 

disebut sebagai pengujian formil (formeele toetsing) tidak hanya mencakup 

proses pembentukan UU dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian 

mengenai aspek bentuk UU, dan pemberlakuan UU.171 Juga dijelaskan 

bahwa pengujian formal biasanya terkait dengan soal-soal prosedural dan 

berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.172

Pengujian formil mengenai pembentukan UU tidak memenuhi 

ketentuan berdasar UUD 1945 telah diputus dalam Putusan Nomor 

27/PUU-VII/2009 masalah  pengujian formil UU Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada  UUD 

1945.173 Alasan permohonan oleh para Pemohon yaitu bahwa pengambilan 

keputusan DPR tidak memenuhi syarat kuorum, pengambilan keputusan 

Ketua DPR tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan, dan pembahasan 

UU Nomor 3 Tahun 2009 melanggar prinsip keterbukaan.ada  beberapa hal dalam putusan ini  terkait pengujian formil, 

yaitu:

1. Dalam uji formil UU pada  UUD 1945, yang menjadi ukuran 

yaitu formalitas pembentukan UU, yang meliputi:175

a. institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk UU; 

b. prosedur persiapan sampai dengan pengesahan UU yang meliputi 

rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang 

ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR; dan 

c. pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting, 

atau tidak disetujui sama sekali.

2. Pengujian formil mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 

pengujian materiil, oleh sebab nya persyaratan legal standing yang telah 

diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil tidak 

dapat diterapkan begitu saja untuk pengujian formil.176 Syarat legal 

standing dalam pengujian formil UU, yaitu bahwa Pemohon mempunyai 

hubungan pertautan langsung dengan UU yang dimohonkan.177

Adapun syarat adanya hubungan pertautan langsung dalam pengujian 

formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam 

pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan Mahkamah Konstitusi, 

sebab  akan memicu  sama sekali tertutup kemungkinannya bagi 

anggota warga  atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 

ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil.178

3. Dalam hal ada  cacat prosedural dalam pembentukan UU yang 

diajukan permohonan pengujian, namun demi asas kemanfaatan hukum, 

UU yang dimohonkan ini  tetap berlaku.Perkembangan pengujian formil dalam praktik, memicu  kategori 

pengujian formil tidak hanya mencakup pengujian atas proses pembentukan 

UU. Dalam Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, diatur asas-asas yang yaitu  asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga yaitu  

alat untuk melakukan pengujian formal, yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan 

atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, 

dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan 

keterbukaan.180 Perkembangan pengujian formal mencakup pula pengujian 

atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.181 Hal itu diatur 

dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 

06/PMK/2005, yang mengatur sebagai berikut: “Pengujian formil yaitu 

pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal￾hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2).”182 Saldi Isra mengatakan proses pembentukan 

UU yaitu  masalah yang masih sering diperdebatkan dan sering 

diabaikan dan/atau dilanggar aturan proses pembentukan UU, yaitu dalam 

hal hubungan antara DPR dan DPD, partisipasi publik dalam pembentukan 

UU, kehadiran anggota DPR dalam proses pengambilan keputusan di Rapat 

Paripurna DPR, dan dalam hal terkuaknya praktik moral hazard berupa suap 

dan/atau korupsi dalam proses pembentukan UU.183

Dalam praktiknya, pengujian formil terkait dengan pemberlakuan UU 

terjadi dalam pengujian UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran 

Provinsi Irian Jaya. Berkaitan dengan masalah  ini , pendapat yang 

menyatakan pengujian secara formil sebaiknya tidak dapat diajukan 

oleh perorangan atau kelompok WNI, sebab pengujian UU secara formil 

sebenarnya tidak mempermasalahkan pelanggaran hak konstitusional 

perorangan warga warga  Indonesia melainkan menguji apakah suatu UU dilahirkan melalui cara yang benar menurut UUD 1945184 menjadi 

kurang tepat. Sebab sebagaimana diatur dalam PMK dan yang terjadi di dalam 

praktik, pengujian formil tidak hanya mencakup prosedur pembentukan 

tetapi juga hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil, sebagaimana 

masalah  Nomor 018/PUU-I/2003 Pengujian UU Nomor 45 Tahun 1999 

yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran 

Provinsi Papua pada  UUD 1945, di mana UU Nomor 45 Tahun 1999 

tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya bertentangan dengan UUD 1945 

dalam hal pemberlakuannya setelah berlakunya UU Nomor 21 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus Papua.185

Dalam praktiknya, luasnya istilah pengujian formal juga dapat ditemui 

dalam hal adanya tindak pidana dalam pembentukan UU. Dalam Pasal 16 

ayat (1) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam 

masalah  Pengujian UU diatur bahwa dalam hal pemohon mendalilkan 

adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan UU yang dimohonkan 

pengujiannya, Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan 

permohonan atau menunda putusan.186 Tidak adanya tindak pidana 

dalam proses pembentukan undang-undang yaitu prinsip dan prosedur 

pembentukan undang-undang yang sudah lazim dalam doktrin ilmu hukum 

dan praktik legislasi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 

1945 yang menyatakan Negara Indonesia yaitu negara hukum; 

adanya tindak pidana penyuapan atau korupsi dalam pembentukan suatu 

undang-undang juga bertentangan dengan asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 

2004, khususnya asas keterbukaan.187

Permohonan pengujian formil dapat diajukan bersamaan dengan 

pengujian materiil. Contoh masalah  yang mengajukan permohonan pengujian 

formal dan pengujian materil sekaligus, dan dalam pengujian formalnya 

selain sebab  proses pembentukannya, juga sebab  UU yang diajukan 

permohonan mengandung cacat hukum sebab  dalam pembentukannya diduga telah terjadi tindak pidana penyuapan (walaupun lalu dalam 

perbaikan permohonannya, Pemohon menarik dalil ini ), yaitu Putusan 

masalah  Nomor 009-014/PUU-III/2005 perihal Pengujian UU Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada  UUD 1945.188 Dalam bagian 

Menimbang, mengenai dugaan terjadi tindak pidana, Mahkamah Konstitusi 

mengemukakan sebagai berikut.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 10 MK, Mahkamah tidak berwenang untuk 

memeriksa, mengadili, dan memutus masalah  tindak pidana dalam proses pembentukan 

undang-undang. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/

PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam masalah  Pengujian Undang-Undang 

(PMK Nomor 06/PMK/2005), seandainya Pemohon dapat menunjukkan adanya 

bukti-bukti yang cukup mengenai telah terjadinya tindak pidana korupsi dalam 

pembentukan suatu undang-undang, Mahkamah dapat menghentikan sementara 

pemeriksaan permohonan atau menunda putusan dan memberitahukan kepada pejabat 

yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya sangkaan tindak pidana dimaksud. Lagi 

pula Pemerintah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2005 menyatakan KPK telah memberikan klarifikasi 

tidak ada nya tindak pidana korupsi dalam pembahasan UU JN. Hal mana dalam 

persidangan ternyata tidak dibantah oleh para Pemohon sebagaimana mestinya, sehingga 

tidak ada  cukup alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan penerapan 

Pasal 16 ayat (2) PMK ini  di atas.189

2. Pengujian Materiil (Materiele Toetsingsrecht)

Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi mengatur mengenai pengujian materiil, dimana dalam ketentuan 

ini  diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa 

materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan 

dengan UUD 1945.190 Mengenai hal ini  diatur lebih lanjut dalam 

Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara 

dalam masalah  Pengujian Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian 

materiil sebagai berikut: “Pengujian materiil yaitu pengujian UU yang 

berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU 

dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”191

Harun Alrasid mengatakan hak menguji material ialah 

mengenai kewenangan pembuat UU dan apakah isinya bertentangan 

atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.192 Jimly Asshiddiqie 

berpendapat bahwa pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih 

tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu 

aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.193 Beliau 

menjelaskan lebih lanjut: “Misalnya, berdasar prinsip ’lex specialis derogate 

legi generalis’, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan 

tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi 

peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula 

dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang ada  di dalamnya dinilai 

oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih 

tinggi sesuai dengan prinsip ’lex superiori derogate legi inferiori’.

194

Maruarar Siahaan menjelaskan bahwa pengujian UU pada  UUD 

tidak dapat hanya dilakukan pada  pasal tertentu saja akan tetapi UUD 

harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari Pembukaan dan 

Batang Tubuh.195 Dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai pengujian materil pada 

ayat, pasal, dan/atau bagian UU, dan dalam Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga diatur bahwa putusan Mahkamah 

Konstitusi menyatakan tentang ayat, pasal, dan/atau bagian UU, akan tetapi 

dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu ini  memicu  

UU secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan sebab nya, maka tidak hanya 

pada ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dinyatakan bertentangan dengan 

UUD, akan tetapi keseluruhan UU ini  yang dinyatakan bertentangan 

dengan UUD. Contoh putusan berkaitan dengan hal ini  yaitu 

dalam Putusan Nomor 11/PUU-VII/2009 perihal Pengujian UU Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan serta pada Putusan masalah  

Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 20 Tahun 

2002 tentang Ketenagalistrikan pada  UUD 1945. Dalam pertimbangan 

Putusan masalah  Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU 

Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan pada  UUD 1945, 

Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

…meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya 

yaitu Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68, khususnya yang menyangkut 

unbundling dan kompetisi, akan tetapi sebab  pasal-pasal ini  yaitu  jantung 

dari UU Nomor 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU 

Ketenagalistrikan yaitu kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem unbundling dalam ketenagalistrikan. Hal ini  tidak sesuai dengan jiwa dan semangat 

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang yaitu  norma dasar perekonomian nasional 

Indonesia.196

Bahwa dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu yang 

diajukan permohonan untuk diuji pada  UUD memicu  UU secara 

keseluruhan tidak dapat dilaksanakan sebab nya, maka tidak hanya pada ayat, 

pasal, dan/atau bagian UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD, 

akan tetapi keseluruhan UU ini  yang dinyatakan bertentangan dengan 

UUD, juga dikenal pada Constitutional Court di Korea Selatan. Dalam Article 

45 the Constitutional Court Act, diatur bahwa: “The Constitutional Court shall 

decide only whether or not the requested statute or any provision of the statute are 

unable to enforce due to a decision of unconstitutionality of the requested provision, 

a decision of unconstitutionality may be made on the whole statute.”197

D. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal

Standing)198

Dalam Black’s Law Dictionary, Standing disebut pula sebagai standing to 

sue, yang diartikan sebagai: “A party’s right to make a legal claim or seek judicial 

enforcement of a dutybor right.”199 Dijelaskan pula:

To have standing in federal court, a plaintiff must show (1) that the challenged conduct 

has conduct has caused the plaintiff actual injury, and (2) that the interest sought to 

be protected is within the zone of interests meant to be regulated by the statutory or 

constitutional guarantee in question.200

Pengertian kedudukan hukum (legal standing) dikemukakan oleh Harjono 

sebagai berikut: ”Legal standing yaitu keadaan di mana seseorang atau suatu 

pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh sebab  itu mempunyai hak 

untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa 

atau masalah  di depan Mahkamah Konstitusi.”201 Pemohon yang tidak 

memiliki kedudukan hukum (legal standing) akan menerima putusan MK 

yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Kedudukan hukum (legal standing) mencakup syarat formal sebagaimana 

ditentukan dalam UU, dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan/atau 

kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU yang dimohonkan 

pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut: 

Pemohon yaitu pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan warga  hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan warga  dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.203

Pengaturan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi ini  diatur lebih lanjut dengan ketentuan 

yang sama dalam Pasal 3 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman 

Beracara dalam masalah  Pengujian Undang-Undang.204 Jimly Asshiddiqie 

mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya kedudukan 

hukum (legal standing) pemohon dalam masalah  pengujian UU pada  

UUD di Mahkamah Konstitusi, yaitu: 

Keempat pihak atau subjek hukum ini  di atas (perorangan WNI, kesatuan 

warga  hukum adat, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara 

–pen), pertama-tama haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang 

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 

ini . Kedua, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya 

memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan-kewenangan 

tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, hak-hak atau 

kewenangan konstitusional dimaksud memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya 

Undang-Undang yang bersangkutan.205

 Abdul Mukthie Fadjar mengatakan kedudukan hukum 

pemohon (legal standing) yaitu  masalah yang rumit dan memerlukan 

pengkajian lebih lanjut, termasuk diantaranya mengenai pemohon 

perseorangan dan kesatuan warga  hukum adat.206 Pada Mahkamah Konstitusi di Negara Korea Selatan, Article 111 Constitution of Korea 

mengatur bahwa ada  beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi, 

antara lain kewenangan menguji konstitusionalitas UU pada  UUD (the 

constitutionality of a law upon the request of the courts) dan kewenangan pengaduan 

konstitusional (constitutional complaint as prescribed by Act).207 berdasar 

Article 111 Constitution of Korea, pemohon yang memiliki legal standing dalam 

menguji konstitusionalitas UU pada  UUD yaitu pengadilan, dan 

dalam Article 41 (1) the Constitutional Court Act diatur bahwa pemohon yang 

memiliki legal standing yaitu peradilan biasa (ordinary court) yang sedang 

menangani sebuah masalah  yang meragukan konstitusionalitas UU yang terkait 

dengan masalah  ini .208 sedang  perorangan yaitu  legal standing 

bagi permohonan pengaduan konstitusional (constitutional complaint).209

1. Perorangan Warga Negara Indonesia

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa: “Yang dimaksud dengan 

“perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan 

sama.”210 Dalam praktiknya ada  masalah  yang pemohonnya yaitu 

perorangan dalam arti individual, maupun sebagai kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan yang sama, dan sudah banyak putusan mengenai 

masalah  yang pemohonnya yaitu individual maupun oleh kelompok 

orang yang memiliki kepentingan yang sama. masalah  yang pemohonnya 

individual antara lain yaitu pada masalah  Nomor 17/PUU-VI/2008 perihal 

Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada  UUD Negara 

RI Tahun 1945,211 sedang  masalah  yang pemohonnya kelompok orangyang mempunyai kepentingan yang sama antara lain yaitu pada masalah  

pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada  

UUD 1945. Dalam masalah  ini , yaitu masalah  Nomor 058/PUU-II/2004 

Pemohon sebanyak 53 orang,212 pada masalah  Nomor 059/PUU-II/2004 

Pemohon sebanyak 16 orang,213 pada masalah  Nomor 060/PUU-II/2004 

Pemohon petani sebanyak 868 orang,214 sedang  pada masalah  Nomor 

008/PUU-III/2005 Pemohon sebanyak 2063 orang,215 selain itu juga ada  

Pemohon tunggal pada masalah  Nomor 063/PUU-II/2004.216 Total jumlah 

Pemohon dalam masalah  ini  mencapai 3001 pemohon. 

Dalam hal pengujian UU berdasar Pasal 51 ayat (1) UU 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon 

haruslah warga negara Indonesia (WNI). Dalam praktiknya pernah terjadi 

permohonan pengujian UU oleh 3 warga negara asing (WNA) yaitu 

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang 

Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada  UUD. 

Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa permohonan pengujian UU 

yang diajukan oleh ketiga WNA tidak dapat diterima (niet ontvankelijk 

verklaard).217 pada  putusan ini ada  dissenting opinion dari 3 orang 

Hakim Konstitusi berkaitan kedudukan hukum (legal standing) pemohon 

WNA, yaitu Hakim Konstitusi Laica Marzuki, Hakim Konstitusi Achmad 

Roestandi, dan Hakim Konstitusi Harjono.218

Hakim Konstitusi Harjono mengatakan pengakuan hak asasi 

dalam Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia memakai  kata 

“setiap orang”, sehingga pengakuan hak ini  diberikan kepada setiap 

orang, termasuk didalamnya WNA, dan argumen lainnya yaitu bahwa 

ada  UU yang dibentuk tidak hanya untuk mengatur WNI tetapi juga 

WNA, sehingga jika Mahkamah Konstitusi menolak dengan argumentasi 

pemohonnya yaitu WNA, maka akan memicu  tertundanya kepastian 

hukum sebab  harus menunggu WNI mengajukan permohonan.219 Hakim 

Konstitusi Achmad Roestandi mengemukakan argumentasi tidak berdasar 

atas status warga negara akan tetapi berdasar apakah bertentangan dengan UUD 1945 ataukah tidak, sehingga sebab  Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 

menyatakan hak hidup yaitu hak asasi yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apa pun, maka pidana mati yang tujuan utamanya mencabut 

hak hidup seseorang bertentangan dengan UUD 1945.220 Hakim Konstitusi 

Laica Marzuki selain mengemukakan argumentasi bahwa kata “setiap orang” 

dalam UUD 1945 tidak hanya mencakup citizen right, tapi juga equal right 

bagi setiap orang dalam wilayah RI, juga mengatakan pidana mati 

bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.221

ada  perbedaan mengenai kualifikasi pemohon harus warga negara 

dari negara yang bersangkutan. Dalam sebuah penelitian, beberapa negara 

mengatur bahwa WNA dapat menjadi pemohon dalam permohonan 

pengujian UU di Mahkamah Konstitusi, yaitu Negara Georgia dan Republik 

Ceko.222 Mahkamah Konstitusi Mongolia juga mengakui legal standing 

WNA dan mereka yang tanpa kewarganegaraan yang tinggal secara sah 

di wilayah ini .223 Di Negara Republik Federal Jerman, dalam Pasal 

90 ayat (1) BverGG diatur bahwa setiap orang (jedermann) berhak untuk 

mengajukan permohonan sejauh ia mampu memegang hak-hak dasar.224

Hak-hak dasar yang tidak terbatas hanya pada WN Jerman juga menjadi 

hak WNA, bahkan dalam sudut pandang tertentu WNA sering disamakan 

dengan WN Jerman dalam hal UU.225 Hal ini  dapat dilihat dalam 

Putusan Bundesverfassungsgericht tanggal 22 Mei 2006, di mana WNA (Maroko) 

menganggap bahwa usaha  pencegahan data screening (Rasterpfaendung) 

yang dilakukan oleh The Federal Policy Agency (Bundeskriminalamt) guna 

mengantisipasi bahaya teroris sesudah peristiwa 11 September 2001 

bertentangan dengan the right for informational self-determination yang dijamin 

Grundgesetz Republik Federasi Jerman.226

2. Kesatuan warga  Hukum Adat

Jimly Asshiddiqie mengemukakan perbedaan antara warga  hukum 

adat dan kesatuan warga  hukum adat yaitu sebagai berikut: 

warga  yaitu kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama 

sebagai suatu community atau society, sedang  kesatuan warga  menunjuk kepada 

pengertian warga  organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi 

dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Dengan 

perkataan lain warga  hukum adat sebagai unit organisasi warga  hukum 

adat itu haruslah dibedakan dari warga  hukum adatnya sendiri sebagai isi dari 

kesatuan organisasinya itu.227

Pengakuan dan penghormatan pada  kesatuan warga  hukum 

adat diatur sejak sebelum perubahan UUD 1945. Dalam Penjelasan 

Pasal 18 UUD 1945 dijelaskan bahwa ada  sekitar 250 zelfbesturende 

landschappen dan volksgemeenschappen, seperti marga, desa, dan negeri.228

Pengakuan pada  warga  hukum adat sebelum perubahan UUD 

1945, juga ada  dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu 

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, UU Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 11 Tahun 

1966 tentang Pertambangan, dan UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang 

Kehutanan. 

Sesudah perubahan UUD 1945, pengakuan dan penghormatan pada  

kesatuan warga  hukum adat diatur lalu dalam Pasal 18B ayat (2) 

dan Pasal 28I ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945, yang mengatur sebagai 

berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan warga  

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan warga  dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”229 Pengakuan 

pada  warga  hukum adat sesudah perubahan UUD 1945, juga 

ada  dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 39 Tahun 1999 

tentang HAM, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan UU Nomor 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pada level 

pemerintahan daerah juga dibentuk berbagai peraturan daerah (Perda) dan 

keputusan kepala daerah yang mengakui keberadaan desa adat, diantaranya: 

di Provinsi Sumatera Barat dengan Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari yang diubah dengan Perda Nomor 

2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, di Provinsi 

Bali dengan Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, diubah

dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003, dan Keputusan Bupati Tana Toraja 

Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Lembang.230 Dalam dunia 

internasional, hak-hak warga  hukum adat juga diakui sebagaimana 

diatur dalam United Nation Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples

yang disahkan Sidang Umum PBB 13 September 2007.

Pengakuan pada  kesatuan warga  hukum adat dalam UUD 

1945 dan memicu  salah satu syarat formal permohonan pengujian 

UU yaitu kesatuan warga  hukum adat dengan berbagai kualifikasi 

yang telah diatur dalam UUD, yaitu:231

1. sepanjang masih hidup; dan 

2. sesuai dengan perkembangan warga ; dan 

3. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur 

dalam undang-undang. 

berdasar Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, 

ada  beberapa persyaratan warga  hukum adat yang diakui oleh 

negara, yaitu:232

1. sepanjang menurut kenyataan masih ada;

2. sesuai dengan kepentingan nasional, dan 

3. tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

Ketentuan Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

mengatur bahwa warga  hukum adat diakui keberadaannya jika menurut 

kenyataannya memenuhi unsur antara lain1. warga nya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);

2. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;

3. ada wilayah hukum adat yang jelas; dan 

4. memiliki pranata.

Dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 

31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku 

terrhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa suatu 

kesatuan warga  hukum adat dapat dikatakan secara de facto masih 

hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang 

bersifat fungsional setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur:234

1. adanya warga  yang warganya memiliki perasaan kelompok (in￾group feeling);

2. adanya pranata pemerintahan adat;

3. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan

4. adanya perangkat norma hukum adat;

5. khusus pada kesatuan warga  hukum adat yang bersifat teritorial, 

harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu.

Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 

perihal Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kota Tual di Provinsi Maluku pada  UUD 1945, tentang kesatuan 

warga  hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai 

dengan perkembangan warga  jika  kesatuan warga  hukum 

adat ini :235

1. Keberadaannya telah diakui berdasar UU yang berlaku sebagai 

pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam 

warga  dewasa ini, baik UU yang bersifat umum maupun bersifat 

sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain 

maupun dalam peraturan daerah.

2. Substansi hak-hak tradisional ini  diakui dan dihormati oleh warga 

kesatuan warga  yang bersangkutan maupun warga  yang lebih 

luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 

perihal Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota 

Tual di Provinsi Maluku terrhadap UUD 1945, tentang kesatuan warga  

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan RI, yaitu jika  kesatuan warga  hukum adat ini  tidak 

mengganggu eksistensi Negara Kesatuan RI sebagai sebuah kesatuan politik 

dan kesatuan hukum yaitu jika:236

1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara 

Kesatuan RI.

2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan.

Contoh masalah  berkaitan dengan kesatuan warga  hukum adat 

yaitu Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 dimana pemohon mendalilkan 

UU pembentukan Kota Tual sebab  pemekaran Kabupaten Maluku 

Tenggara menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memicu  

warga  hukum adat pemohon yang berada di luar tempat kedudukan 

pemohon berpotensi membentuk kesatuan warga  hukum adat sendiri 

lepas dari kekuasaan adat dan warga  adat para pemohon, tidak memiliki

legal standing dalam mengajukan permohonan pengujian UU Pembentukan 

Kota Tual.237

Dalam laporan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum 

Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diperoleh klasifikasi 

dari perwakilan dari kesatuan warga  hukum adat dalam bermasalah  di 

Mahkamah Konstitusi.

Badan Hukum Publik atau Privat

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian badan hukum, yaitu: 

“badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak 

dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan 

perhubungan hukum pada  orang lain atau badan lain.”239 Pengertian 

badan hukum juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu: 

...subjek badan-hukum yang tidak lain yaitu badan atau organisasi yang berisi 

sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dan dengan 

tujuan untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan yang sama, melalui mana hak dan 

kewajiban mereka sebagai pribadi untuk hal-hal yang tertentu diserahkan sepenuhnya 

menjadi hak dan kewajiban badan hukum yang bersangkutan.240

Badan hukum dapat dibagi berdasar penggolongan hukum, yaitu 

golongan hukum publik dan hukum perdata, sehingga badan hukum dapat 

dibagi ke dalam badan hukum publik dan badan hukum perdata.241 Menurut 

Van der Grinten, badan hukum publik (publiekrechterlijke rechtspersonen) 

yaitu badan hukum yang organisasi dan strukturnya dikuasai oleh hukum 

publik, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara, tetapi 

kebadanan hukumnya pada prinsipnya juga berlaku hukum perdata, kecuali 

UU menentukan lain, dalam ini  ialah jika  badan-badan hukum 

publik itu menjalankan tindakan dalam rangka kepentingan umum.242 Badan 

hukum privat (privaatrechterlijke rechtspersonen) menurut Van der Grinten 

yaitu jika  badan hukum itu organisasi dan strukturnya dikuasai oleh 

hukum perdata

Perbedaan antara badan hukum publik dan badan hukum privat 

dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yaitu terletak pada kepentingan 

yang diwakilinya dan pada aktivitas yang dijalankan oleh badan hukum 

ini , apakah berkaitan dengan hubungan hukum yang bersifat publik 

atau bersifat perdata.244 Soenawar Soekowati mengemukakan kriteria untuk 

menentukan perbedaan badan hukum publik dan badan hukum perdata 

yaitu sebagai berikut:

a) dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan 

konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan undang￾undang atau peraturan-peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut;

b) lingkungan kerjanya, yaitu – apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum 

itu pada umumnya dengan publik/umum atau melakukan perbuatan-perbuatan 

hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan hukum yang sama dengan 

publik/umum atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu yaitu  badan 

hukum publik; demikian pula dengan kriteria;

c) mengenai wewenangnya, yaitu – apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa 

(negara) diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan 

yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia yaitu badan hukum 

publik.245

Yang penting dalam badan hukum keperdataan yaitu badan-badan 

hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang 

perorangan.246 Dalam Putusan masalah  Nomor 002/PUU-I/2003 perihal 

Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas pada  

UUD Negara RI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan 

untuk menentukan jenis badan hukum Pemohon yaitu berdasar 

Anggaran Dasar perkumpulan yang mengajukan permohonan, jika tujuan 

perkumpulan ini  yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum, 

maka dikategorikan sebagai badan hukum publik.247 Berkaitan dengan 

putusan masalah  ini , Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menyatakan 

bahwa: “Tetapi pemberian legal standing pada  LSM yang bergerak 

di bidang Public Interest Advocacy ini  yaitu  kemajuan yang 

cukup jauh tertama dalam pengujian undang-undang yang sarat dengan 

kepentingan umum dan HAM, standing Pemohon harus diperkenankan 

secara luasYang perlu mendapat perhatian yaitu bahwa badan hukum publik dapat 

mendirikan suatu badan hukum keperdataan, misalnya negara mendirikan 

yayasan, PT negara, atau daerah otonomi mendirikan bank-bank daerah.249

Siegfried Bross mengatakan ada  perbedaan antara badan 

hukum publik dan swasta, yaitu bahwa badan hukum swasta dalam negeri 

memiliki hak-hak dasar sejauh hak-hak dasar ini  menurut hakikatnya 

dapat diterapkan pada badan hukum swasta ini , walaupun demikian 

badan hukum publik dapat mengajukan pertanyaan perihal kemampuan 

mereka mempunyai hak-hak dasar jika  dalam melaksanakan tugas￾tugasnya mereka dirugikan sedemikian rupa sebagaimana badan hukum 

swasta dapat dirugikan.250

Jimly Asshidiqie merinci 4 (empat) macam badan hukum, yaitu:251

1. Badan hukum yang mewakili kepentingan umum dan menjalankan 

aktivitas di bidang hukum publik, seperti Komisi Pemilihan Umum 

yang bertugas menetapkan keputusan tentang partai politik yang berhak 

mengikuti pemilihan umum.

2. Badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan menjalankan 

aktivitas di bidang hukum perdata, seperti Bank Indonesia yang 

yaitu  Bank Sentral dan mengadakan serta menandatangani 

perjanjian jual beli valuta asing dengan badan usaha lainnya.

3. Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tetapi 

menjalankan aktivitas di bidang hukum publik, seperti yayasan yang 

dibentuk pribadi untuk pemberian fasilitas kesehatan bagi orang 

miskin.

4. Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya dan 

menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata, seperti koperasi.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan 

pada  masalah  yang pemohonnya yaitu  badan hukum publik 

maupun badan hukum perdata. masalah  yang pemohonnya yaitu  

badan hukum perdata dapat dilihat dalam Putusan Nomor 8/PUU-V/2007 

perihal Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada  UUD Negara 

RI Tahun 1945, di mana pemohon pada masalah  ini  yaitu Koperasi Ruang Hidup 100 Juta Generasi Muda (Koperasi Proyek ‘RH-100-GM’).252

Contoh lainnya yaitu dalam Putusan masalah  Nomor 005/PUU-I/2003 

perihal Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada  

UUD 1945, dimana pemohon pada masalah  ini  yaitu Persatuan 

Sulih Suara Indonesia (PERSUSI) dan Komunitas Televisi Indonesia 

(KOMTEVE).253

masalah  yang pemohonnya yaitu  badan hukum publik dapat 

dilihat dalam Putusan masalah  Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian 

UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada  UUD Negara 

RI Tahun 1945, dimana pemohonnya yaitu Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI).254 Contoh lainnya yaitu dalam Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008

perihal Pengujian UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada  UUD Negara RI Tahun 

1945 yang pemohonnya yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(Gubernur Nusa Tenggara Barat).255

4. Lembaga Negara

Jimly Asshiddiqie mengatakan lembaga negara yaitu lawan 

kata lembaga swasta, lembaga warga  (Organisasi Non Pemerintah atau 

Non Governmental Organizatios), sehingga lembaga apa saja yang dibentuk 

bukan sebagai lembaga warga  yaitu lembaga negara.256 Lembaga negara 

memiliki istilah lain, yaitu lembaga pemerintahan dan lembaga pemerintahan 

non-departemen, yang pembentukannya bervariasi yaitu berdasar UUD, 

berdasar UU, atau berdasar Keputusan Presiden.257

Untuk menentukan derajat kelembagaan, Jimly Asshiddiqie 

mengemukakan teori yang disebutnya dengan teori tentang norma sumber 

legitimasi, yaitu, “Apa bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau 

yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara itu berkait dengan 

siapa yang yaitu  sumber atau pemberi kewenangan pada  lembaga 

negara yang bersangkutan.”258 berdasar teori ini , maka di tingkat pusat dibedakan dalam 4 (empat) tingkatan kelembagaan, yaitu:259

1. Lembaga yang dibentuk berdasar UUD (ditambah dengan UU 

dan Keputusan Presiden).

Lembaga negara pada tingkatan ini antara lain yaitu Presiden, Wakil 

Presiden, DPR, DPD, MPR, MA, MA, dan BPK, yang kewenangannya 

diatur dalam UUD dan dirinci dalam UU, sedang  pengangkatan 

para anggotanya ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

2. Lembaga yang dibentuk berdasar UU (ditambah dengan Keputusan 

Presiden).

Lembaga pada tingkatan ini antara lain yaitu Kejaksaan Agung, 

Komisi Pemilihan Umum, dan lain-lain. Pengangkatan para anggotanya 

ditetapkan dalam Keputusan Presiden sebagai pejabat administrasi 

negara tertinggi.

3. Lembaga yang dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah (ditambah 

dengan Keputusan Presiden).

Lembaga ini mendapatkan kewenangannya murni bersumber dari 

Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya 

yaitu  kebijakan Presiden.

4. Lembaga yang dibentuk berdasar Peraturan Menteri (ditambah 

dengan Peraturan Menteri).

Dibentuk atas inisiatif Menteri sesuai dengan beban tanggung 

jawabnya.

Sebagaimana Jimly Asshiddiqie, Maruarar Siahaan juga mengemukakan 

bahwa lembaga negara yang memiliki legal standing yaitu lembaga negara 

yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945, tetapi juga lembaga 

negara sebagai auxiliary institution yang dalam praktiknya banyak dibentuk 

dengan UU.260 Maruarar Siahaan berpendapat bahwa lembaga negara yang 

memiliki legal standing dalam pengujian UU lebih luas dari lembaga negara 

yang memperoleh kewenangannya dari UUD.261 Dikemukakan pula bahwa 

lembaga negara yang dibentuk dengan UU dapat mengajukan permohonan 

pengujian UU yang menghapuskan lembaga negara ini  jika ada  

asas atau prinsip dalam UUD 1945 yang dilanggar, termasuk di dalamnya 

pelampauan kewenangan (detournement de pouvoir) dan penyalahgunaan 

kekuasaan (abus de pouvoir).Dari berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU 

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada  UUD Negara RI 

Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa istilah lembaga 

negara yang disebutkan dalam UUD 1945 yang keberadaannya atas perintah 

konstitusi, tetapi ada juga lembaga negara yang dibentuk atas perintah 

UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar peraturan 

perundang-undangan di bawah UU.263

Selain lembaga-lembaga negara yang telah dikemukakan, lembaga 

negara lainnya yaitu DPRD. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan masalah  

Nomor 018/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 45 Tahun 1999 

yang telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran 

Provinsi Papua pada  UUD 1945, menerima permohonan DPRD sebagai 

pihak yang memiliki legal standing sebagai lembaga negara yang mengalami 

kerugian konstitusional dengan terbentuknya Provinsi Irian Jaya Barat 

berdasar UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi 

Irian Jaya Barat yang dianggap tidak berlaku dengan diundangkannya UU 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.264

Lembaga negara yang terkait dengan permohonan yaitu lembaga 

negara yang terkait dengan pembentukan UU yang dimohon untuk diuji, 

yaitu:265

1. DPR.

2. Presiden.

3. DPD.

4. Lembaga lain yang mempunyai kepentingan dengan UU yang 

bersangkutan.

5. Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional

Dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi diatur bahwa: “Pemohon yaitu pihak yang menganggap hak dan/

atau kewenangan konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya UU.”266 Dalam 

ketentuan ini  ada  istilah hak konstitusional serta kewenangan konstitusional. Hak konstitusional terkait dengan hak asasi manusia (HAM) 

yang dijamin dalam UUD,267 sedang  kewenangan konstitusional terkait 

dengan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam 

UUD.

Sebelum perubahan UUD 1945, ketentuan mengenai hak konstitusional 

selain diatur dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945, juga diatur 

dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34 UUD 

1945.268 Walaupun dilihat dari segi kuantitas, jumlah pasal ini  tidak 

banyak, akan tetapi untuk UUD yang dibuat sebelum disusunnya Universal 

Declaration of Human Rights, tentu yaitu  hal yang membanggakan, 

di mana dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 sudah diatur hak 

bangsa untuk menentukan nasib sendiri, yang tidak diatur dalam Universal 

Declaration of Human Rights.

Alinea ini mengungkapkan suatu dalil objektif yang meyakini bahwa penjajahan 

tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh sebab nya penjajahan 

harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan 

hak kemerdekaannya yang yaitu  hak asasi kolektifnya. Selain itu, alinea ini 

mengandung pernyataan subjektif, yaitu sebagai wujud dari aspirasi bangsa Indonesia 

sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Hal itu berarti bahwa setiap hak 

atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan 

juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia.269

Sebelum perubahan UUD 1945, selain dalam Pasal 27 hingga Pasal 31, 

dan Pasal 34 UUD 1945, pengaturan tentang HAM juga diatur antara lain 

dalam Ketetapan MPRS Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan 

Panitia-Panitia Ad hoc MPRS yang Bertugas Melakukan Penelitian Lembaga￾Lembaga Negara, Penyusunan Bagan Pembagian Kekuasaan di antara 

Lembaga-Lembaga Negara menurut Sistem UUD 1945, Penyusunan

Rencana Pelengkap UUD 1945, dan Penyusunan Perincian HAM, 270

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM,271 Ketetapan MPR 

Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN,272 UU Nomor 5 Tahun 1998 

tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 

1998 tentang Pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom of 

Association and Protection of the Right to Organize, UU Nomor 20 Tahun 

1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia Minimum 

Bagi Pekerja, UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 

Nomor 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan, UU Nomor 26 Tahun 

1999 tentang Pencabutan UU Nomor 11 Tahun 1963 tentang Tindak 

Pidana Subversi, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

Setelah perubahan UUD 1945, maka banyak ketentuan mengenai 

HAM dirumuskan dalam UUD 1945, yaitu dalam Bab XA dari Pasal 

28A hingga Pasal 28J Perubahan Kedua UUD 1945.273 Ketentuan dalam 

UUD 1945, jika dirinci butir demi butir, mencakup prinsip-prinsip dasar 

sebagai berikut:

1) Setiap orang berhak untuk hidup. 

2) Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

3) Setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.

4) Setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

5) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang.

6) Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.

7) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia.

8) Setiap orang berhak mendapat pendidikan, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

9) Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 

demi kesejahteraan umat manusia.

10) Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan 

haknya secara kolektif untuk membangun warga , bangsa, dan 

negaranya.

11) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum.

12) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

13) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 

pemerintahan.

14) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

15) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

16) Setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran.

17) Setiap orang bebas memilih pekerjaan

18) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraan.

19) Setiap orang berhak memilih tempat tinggal di wilayah negara, 

meninggalkannya, dan berhak kembali lagi ke negara.

22) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

23) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat (freedom of association).

24) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul (freedom of peaceful 

assembly).

25) Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (freedom 

of expression)26) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

27) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan memakai  segala 

jenis saluran yang tersedia.

28) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, 

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

29) Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang yaitu  

hak asasi.

30) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain 

yang merendahkan derajat martabat manusia. 

31) Setiap orang berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

32) Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.

33) Setiap orang berhak bertempat tinggal (yang baik dan sehat).

34) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat.

35) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

36) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan.

37) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

38) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik ini  

tidak boleh diambil alih secara sewenang-sewenang oleh siapa pun.

39) Setiap orang berhak untuk hidup.

40) Setiap orang berhak untuk tidak disiksa.

41) Setiap orang berhak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani.

42) Setiap orang berhak atas kebebasan beragama.

43) Setiap orang berhak untuk tidak diperbudak.

44) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

45) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut.274

Selain dalam UUD 1945, pengaturan tentang HAM diatur pula dalam 

berbagai ketentuan, antara lain dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2004-2009, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Covenant on Economic , Social, and Cuiltural Rights, 

UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on 

Civil and Political Rights, 

Jimly Asshiddiqie mengatakan jika  digabungkan materi 

mengenai HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945 dengan berbagai 

ketentuan yang ada  dalam UU yang berkenaan dengan HAM, maka 

keseluruhan norma hukum mengenai HAM terdiri dari 37 butir ketentuan 

yang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu kelompok 

ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil; hak-hak politik, ekonomi, sosial, 

dan budaya; hak-hak khusus dan hak atas pembangunan; dan yang terakhir 

mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia.275

Mengenai kewajiban asasi manusia, sudah diusulkan sejak tahun 1997 

oleh Inter Action Council sebuah naskah untuk melengkapi Universal Declaration 

of Human Rights, yaitu Universal Declaration of Human Rensposibilities.

276

Walaupun belum dibicarakan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa￾Bangsa (PBB), naskah ini yaitu  hal yang perlu diperhatikan sebab 

sebagaimana dikemukakan dalam Pendahuluan dari naskah ini , memang 

sudah waktunya untuk berbicara mengenai kewajiban manusia.277 Konsep 

mengenai kewajiban manusia berfungsi sebagai penyeimbang antara konsep 

kebebasan dan tanggung jawab, tetapi juga untuk mendamaikan berbagai 

ideologi, kepercayaan, serta pandangan politik yang di masa lampau dianggap 

saling bertentangan.278 Prinsip dasar yaitu tercapainya kebebasan sebanyak 

mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembangnya rasa tanggung jawab 

penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu semakin berkembang.279

Universal Declaration of Human Rensposibilities terdiri dari 19 pasal, dan 

yang menarik yaitu dikemukakannya apa yang disebut dengan Golden Rule

(Kaidah Emas), yaitu beberapa kaidah yang berisikan kewajiban-kewajiban 

untuk melengkapi hak-hak, yaitu: • If we have a right to life, than we have the obligation to respect life.

• If we have a right to liberty, than we have the obligation to respect other’s people liberty.

• If we have a right to security, then we have a obligation to create the conditions 

for every human being to enjoy human security.

• If we have a right to partake in our country’s political process and elect our leaders, 

than we have the obligation to parcitipate and ensure that the best leaders are chosen.

• If we have a right to work under just and favorable conditions to provide a descent 

standart of living for ourselves and our families, we also have the obligation to 

perform to the best of our capacities.

• If we have a right to freedom of thought, conscience and religion, we also have 

the obligation to respect other’s thoughts or religious principles.

• If we have a right to be educated, than we have the obligation to learn as 

much as our capabilities allow us and, where possible, share our knowledge 

and experience with others.

• If we have a right to benefit from the earth’s bounty, then we have the obligation 

to respect, care for and restore the earth and its natural resources.280

Yves Meny dan Andrew Knapp mengemukakan salah satu dari tugas 

dari hakim-hakim konstitusi (constitutional judges) yaitu melindungi hak-hak 

dan kebebasan (protect rights and liberties),281 dan perlindungan pada  hak￾hak konstitusional di Indonesia dilakukan dengan mengajukan permohonan 

kepada Mahkamah Konstitusi bagi pihak yang menganggap hak dan/atau 

kewenangan konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya UU. Beberapa 

putusan terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara antara lain 

dalam Putusan masalah  Nomor 011/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU 

Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD pada  UUD 1945282 dan Putusan masalah  Nomor 013/

PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Pembentukan UU Nomor 15 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah 

Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme pada  UUD 1945.Pada umumnya penentuan mengenai ada tidaknya legal standing pemohon 

dilakukan sebelum majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan akan 

meneruskan ke tahap pemeriksaan pada  pokok masalah  atau tidak. 

Walaupun demikian, pembuktian mengenai legal standing khususnya berkaitan 

dengan bukti kerugian bukanlah hal yang mudah, sehingga pembuktian legal 

standing seringkali harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pada  

pokok masalah .284 Hal itu memicu  di dalam praktik beracara, sambil 

memeriksa pokok masalah , majelis hakim tetap memperkenankan para pihak 

mempersoalkan legal standing pemohon, yang berakibat walaupun telah 

memeriksa pokok masalah , amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja 

berupa mengabulkan, menerima ataupun menyatakan tidak dapat menerima 

permohonan pemohon.285

Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 perihal 

Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

pada  UUD Negara RI Tahun 1945,286 dan pada putusan-putusan 

lalu telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah 

Konstitusi harus memenuhi 5 syarat, yaitu:287

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh 

UUD 1945.

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional ini  oleh Pemohon dianggap dirugikan 

oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.

c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitutiosional ini  harus bersifat spesifik 

(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang 

wajar dapat dipastikan akan terjadi.

d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan 

berlakunya UU yang dimohonkan pengujian.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian 

hak dan/atau kewenangan konstitutsional seperti yang didalilkan tidak akan atau 

tidak lagi terjadi.

Maruarar menjelaskan dalam konsep peradilan di Amerika ada  

tiga syarat yang harus dipenuhi agar sebuah permohonan memiliki legal 

standing, yaitu:

1. Adanya kerugian yang timbul sebab  adanya pelanggaran kepentingan pemohon 

yang dilindungi secara hukum yang memiliki 2 (dua) sifat, yaitu; spesifik (khusus) 

dan aktual dalam menimbulkan kerugian (bukan potensial).2. Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan 

berlakunya satu undang-undang (ini  terkait pengujian konstitusionalitas undang￾undang);

3. Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian 

akan dihindarkan atau dipulihkan.288

E. Posisi Pembentuk Undang-Undang Dalam

Persidangan

Dalam Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi diatur bahwa:

(1) Dalam persidangan hakim konstitusi memeriksa permohonan beserta alat bukti 

yang diajukan.

(2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim 

konstitusi wajib memanggil para pihak yang bermasalah  untuk memberi keterangan 

yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara 

yang terkait dengan permohonan.

(3) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan 

penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

permintaan hakim konstitusi diterima.289

Pasal 54 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

mengatur bahwa; ”Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/

atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa 

kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.”290

berdasar ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 54 UU 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini , Mahkamah 

Konstitusi dapat meminta keterangan kepada MPR, DPR, DPD, Presiden 

dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan permohonan pengujian UU 

yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. DPD dapat menjadi 

pihak dalam masalah  permohonan pengujian UU.291 Mahkamah Konstitusi 

harus mendengar dan/atau meminta keterangan DPD dalam hal UU 

yang diuji, dalam proses pembentukannya melibatkan peranan DPD, 

sedang  dalam hal pengujian UU yang materi muatannya berkaitan 

dengan kepentingan daerah, meskipun tidak melibatkan DPD dalam proses 

pembentukannya maka Mahkamah Konstitusi dapat mendengar dan/atau meminta keterangan DPD.292 Contoh masalah  dimana pemerintah dan 

DPR memberikan keterangan dalam persidangan yaitu pada Putusan 

Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada  

UUD 1945.293

Kata ”dapat” dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 54 UU Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berarti bahwa meminta 

keterangan kepada MPR, DPR, DPD, Presiden dan/atau Wakil Presiden 

tidak harus dilakukan, sangat tergantung dari pertimbangan Mahkamah 

Konstitusi pada  masalah  yang sedang diperiksa. Sangat mungkin terjadi 

bahwa Mahkamah Konstitusi tidak meminta keterangan kepada DPR, 

DPD, dan Presiden dan/atau Wakil Presiden berkaitan dengan permohonan 

pengujian UU yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Hal 

ini  dapat dilihat antara lain dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/ 

2009 perihal Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden pada  UUD Negara RI Tahun 

1945. Dalam bagian menimbang putusan ini , Mahkamah Konstitusi 

mengatakan dalam masalah  ini, Mahkamah Konstitusi memandang 

tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun DPR berdasar 

Pasal 54 UU Nomor 24 Tahun 2003, MK, selain itu mengingat urgensi 

dari masalah  ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 

dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus secara cepat pada hari 

yang sama sejak masalah  diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 

45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, “Putusan Mahkamah Konstitusi 

dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus 

diberitahukan kepada para pihak.”294

berdasar Pasal 38 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi, maka para pihak yang yaitu  lembaga negara 

dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk atau kuasanya berdasar 

peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 25 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam masalah  Pengujian UU, 

Presiden dapat memberikan kuasa kepada subtitusi kepada Menteri Hukum 

dan HAM beserta para menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri yang 

terkait dengan pokok permohonan.295 sedang  DPR diwakili oleh 

Pimpinan DPR yang dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau 

anggota komisi yang membidangi hukum, komisi terkait dan/atau anggota 

DPR yang ditunjuk.296 berdasar ketentuan ini  maka Mahkamah 

Konstitusi tidak mengadili pembentuk UU, dan kedudukan pembentuk 

UU hanya sebagai pihak terkait yang diperlukan keterangannya, dan dalam 

memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis, dapat diwakili 

oleh wakil atau pun kuasa dari lembaga negara ini .

MPR yaitu  lembaga yang berwenang membentuk UUD, 

sedang  DPR, DPD, Presiden yaitu  lembaga-lembaga negara yang 

berwenang membentuk UU. Oleh sebab itu dalam masalah  pengujian UU 

pada  UUD dipandang perlu untuk mendengarkan keterangan dari 

pihak-pihak ini . Dalam Pasal 25 ayat (1) PMK Nomor 06/PMK/2005 

tentang Pedoman Beracara Dalam masalah  Pengujian UU dikemukakan 

lebih lanjut tentang yang dimaksud dengan keterangan Presiden, yaitu: ”...

keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai 

pokok permohonan yang yaitu  hasil koordinasi dari Menteri-Menteri 

dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait.”297 sedang  yang dimaksud 

dengan Keterangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) PMK 

Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam masalah  Pengujian 

UU adalah: ”...keterangan resmi DPR baik secara lisan maupun tertulis yang 

berisi fakta-fakta yang terjadi pada saat pembahasan dan/atau risalah yang 

berkenaan dengan pokok masalah .”298 Keterangan ini  diperlukan agar 

Mahkamah Konstitusi mendapatkan keterangan lebih mendalam mengenai 

latar belakang serta maksud dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 

undang-undang yang diuji, atau pun hubungan antara ayat, pasal, dan/atau 

bagian undang-undang yang diuji ini  dengan ayat, pasal, dan/atau 

bagian lainnya sehingga didapatkan makna yang utuh.Keterangan Tambahan (ad informandum

judicem)

Dalam Black’s Law Dictionary, ad informandum judicem berarti: “ for the 

judge’s information.”299 Dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b PMK Nomor 06/

PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam masalah  Pengujian UU, 

diatur tentang ad informandum sebagai berikut: “pihak yang perlu didengar 

keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan/atau 

kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan 

tetapi sebab  kepeduliannya yang tinggi pada  permohonan dimaksud.”300

Dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang 

Pedoman Beracara Dalam masalah  Pengujian UU, pihak yang perlu didengar 

keterangannya sebagai ad informandum, yaitu  “Pihak Terkait yang 

berkepentingan tidak langsung” dalam masalah  pengujian UU pada  

UUD 1945.301

Pihak Terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b PMK 

Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam masalah  Pengujian 

UU, harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi melalui 

Panitera, yang lalu jika  disetujui ditetapkan dengan Ketetapan 

Ketua Mahkamah Konstitusi yang salinannya disampaikan kepada yang 

bersangkutan, dan jika tidak disetujui maka pemberitahuan tertulis akan 

disampaikan kepada yang bersangkutan oleh Panitera atas perintah Ketua 

Mahkamah Konstitusi.302

Dalam masalah  Nomor 031/PUU-IV/2006 perihal Pengujian UU 

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada  UUD Negara RI 

Tahun 1945, ada  pihak terkait tidak langsung yang memberikan 

keterangan tambahan (ad informandum) yaitu Indonesia Media Law and Policy 

Centre (IMLPC) yang memberikan keterangan tambahan (ad informandum) 

berdasar dokumen risalah sidang dari Sekretariat Komisi I DPR RI.303

Dalam praktiknya, keterangan tambahan (ad informandum) tidak hanya 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b PMK Nomor 06/PMK/2005, yaitu “pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara 

langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi sebab  kepeduliannya 

yang tinggi pada  permohonan dimaksud”, akan tetapi dalam hal wakil 

pemerintah belum mendapat surat kuasa dari Pemerintah -dalam ini  

menteri- juga keterangannya dimasukkan sebagai keterangan tambahan (ad 

informandum).

G. Proses Persidangan Dan Pembuktian

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 

Alat Bukti diatur dalam Bagian Keempat pada Pasal 36 hingga Pasal 

38, Pemeriksaan Pendahuluan diatur dalam Bagian Kelima Pasal 39, 

Pemeriksaan Persidangan diatur dalam Bagian Keenam Pasal 40 hingga 

Pasal 44, sedang  RPH dan Pengucapan Putusan diatur dalam Bagian 

Ketujuh tentang Putusan dari Pasal 45 hingga Pasal 49. Dalam PMK 

Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam masalah  Pengujian 

UU, mengenai proses persidangan dan pembuktiuian diatur dalam BAB 

V tentang Pemeriksaan, di mana pemeriksaan terdiri dari Pemeriksaan 

Pendahuluan (Pasal 10 dan Pasal 11) dan Pemeriksaan Persidangan (Pasal 

12 - Pasal 17). Pembuktian diatur dalam Bagian Ketiga dalam Pasal 18 

sampai dengan Pasal 28. Rapat Permusyawaratan Hakim diatur dalam 

Bab VI tentang Rapat Permusyawaratan Hakim pada Pasal 29 dan Pasal 

30, sedang  Putusan diatur dalam Bab VII tentang Putusan dari Pasal 

31 sampai dengan Pasal 43.

1. Proses Persidangan

berdasar materi persidangan, dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa sidang Mahkamah Konstitusi 

terdiri atas Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, dan 

Pengucapan Putusan, sedang  dalam PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang 

Pedoman Beracara Dalam masalah  Pengujian UU, sidang Mahkamah 

Konstitusi dibagi dalam 4 jenis sidang, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, 

Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan 

Pengucapan Putusan. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi, RPH diatur dalam Bagian Ketujuh tentang Putusan.

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi.304 Pemeriksaan Pendahuluan dapat dilakukan 

dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang 

Hakim Konstitusi.305 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim memeriksa 

kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi: kewenangan 

Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan 

pokok permohonan.306

Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, 

Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk 

melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling 

lambat 14 (empat belas) hari, termasuk pula nasihat yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tertib persidangan.307 Dalam hal Hakim berpendapat bahwa 

permohonan telah lengkap dan jelas, dan/atau telah diperbaiki dalam sidang 

panel, Panitera menyampaikan salinan permohonan dimaksud kepada 

Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.308

Panel Hakim yang telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan 

melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Rapat 

Pleno Permusyawaratan Hakim untuk proses selanjutnya. Laporan ini  

termasuk pula usulan penggabungan pemeriksaan persidangan pada  

beberapa masalah  dalam hal memiliki kesamaan pokok permohonan, 

memiliki keterkaitan materi permohonan, atau pertimbangan atas permintaan 

Pemohon.309 Pemeriksaan penggabungan masalah  dapat dilakukan setelah 

mendapat Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi.310

b. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka 

untuk umum,311 dan dalam keadaan tertentu yang diputuskan oleh RPH, 

pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh Panel Hakim.312 Pemeriksaan 

persidangan mencakup:1. pemeriksaan pokok permohonan;

2. pemeriksaan alat-alat bukti tertulis;313

3. mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah;

4. mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD;

5. mendengarkan keterangan saksi;

6. mendengarkan keterangan ahli;

7. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;

8. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau

9. peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat 

dijadikan petunjuk;

10. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, 

dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik 

atau yang serupa dengan itu.314

Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah 

Konstitusi dan jika saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun sudah 

dipanggil secara patut menurut hukum, Mahkamah Konstitusi dapat 

meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan saksi secara paksa.315

Dalam hal Mahkamah Konstitusi menentukan perlu mendengar 

keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan DPD, maka keterangan ahli 

dan/atau saksi didengar setelah keterangan Presiden/Pemerintah, DPR, dan 

DPD, kecuali ditentukan lain demi kelancaran persidangan.316

Baik saksi maupun ahli, dapat diajukan oleh Pemohon, Presiden/

Pemerintah, DPR, DPD, Pihak Terkait atau dipanggil atas perintah 

Mahkamah Konstitusi.317 Pemeriksaan saksi maupun ahli dimulai dengan 

menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan 

dan alamat) dan kesediaan diambil sumpah atau janji sesuai dengan 

agamanya.318 Pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama yang 

diajukan oleh para pihak dilakukan dalam