mahkamah konstitusi 2

mahkamah konstitusi 2

   September 13, 2023       mayatku

---

kekuasaan negara. Dan istilah 

itu sebelumnya juga telah dipakai  oleh Whig John Toland (1701) dan 

Marcham Nedham (1654). Gagasan checks and balances menurut David 

Wootton mengandung pikiran, bahwa konstitusi yaitu satu sistem 

mekanis, yang diartikan sebagai satu interest dalam mekanisme. Menurut 

Jimly Asshiddiqie, rujukan tentang mesin politik itu, diambil dari edisi 

John Dryden tentang Plutarch’s Lives, dengan mengatakan “... the Maker of 

the world had when he had finished and set this great machine moving, and found 

everything very good and exactly to answer to his great idea.” 395 

Sebagai implikasi adanya mekanisme checks and balances pada hubungan 

yang sederajat itu, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing￾masing lembaga negara timbul perbedaan dan/atau perselisihan dalam 

menafsirkan amanat Undang-Undang Dasar. Jika timbul persengketaan 

pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang diserahi tugas 

untuk memutus final atas hal itu. Dalam sistem ketatanegaraan yang 

telah diadopsikan dalam UUD 1945, mekanisme penyelesaian sengketa 

kewenangan demikian dilakukan melalui proses peradilan tata negara, yang 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikenal dengan nama Mahkamah 

Konstitusi

Mengapa lembaga-lembaga negara itu dapat bersengketa? Sebab menurut 

Jimly Asshiddiqie dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam 

ketentuan UUD 1945 sesudah Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), 

Ketiga (2001), dan Keempat (2002), mekanisme hubungan antarlembaga 

negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya kita 

mengenal adanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara397, maka 

sekarang tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga 

yang paling tinggi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan 

Indonesia398, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional 

lainnya, yaitu Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK.399

masalah sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yaitu 

masalah yang pemohonnya yaitu lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung pada  

kewenangan yang dipersengketakan. Hingga Agustus 2009, Mahkamah 

Konstitusi telah menerima dan memutus kurang lebih 11 masalah Sengketa 

Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Kesebelas ini  masing-masing 

diregistrasi pada tahun 2004 sebanyak 1 perkara, 2005 sebanyak 1 perkara, 

2006 sebanyak 4 perkara, 2007 sebanyak 2 perkara, dan 2008 sebanyak 3 

perkara.

1. Kewenangan Memutus SKLN di Beberapa Negara

Kewenangan memutus sengketa kewena ngan konstitusional lembaga 

negara telah diadopsi dalam praktik sistem ketatanegaraan di berbagai negara. 

Kewenangan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara 

ini ada yang diberikan kepada lembaga Mahkamah Agung (Supreme Court) 

sebagaimana berlaku di Amerika Serikat. Ada juga yang memberi nya 

pada lembaga Mahkamah Konstitusi sebagaimana berlaku di Jerman. 

Dengan demikian, ada dua model pemilik kewenangan memutus sengketa 

kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu model Amerika Serikat 

dan model Jerman.

Di Amerika Serikat, kewenangan Supreme Court memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara bertolak dari ketentuan dalam The United 

States Constitution pada Article III tentang The Judicial Branch section 2 clause 

1. Dalam ketentuan itu disebutkan seperti berikut:

“The judicial power shall extend to all cases, in law and equity, arising under this 

constitution, the laws of the united states, and treaties made, or which shall be made, 

under their authority; --to all cases affecting ambassadors, other public ministers and 

consuls;--to all cases of admiralty and maritime jurisdiction;--to controversies to which 

the united states shall be a party;--to controversies between two or more states;--between 

a state and citizens of another state;--between citizens of different states,--between citizens 

of the same state claiming lands under grants of different states, and between a state, or 

the citizens thereof, and foreign states, citizens or subjects.”401

Hanya saja berkaitan dengan kedudukan konstitusi sebagai dasar bagi 

penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara di Amerika Serikat, 

C.F. Strong mengemukakan, bahwa:

In America, indeed, the federal constitution is meaningless unless taken in conjuction 

with the state contsitutions, which are not merely useful additions thereto, but the 

indispensable complement of it. A further illustration of the absolute power of the states 

concerning all the things not mentioned in the constitution as belonging to the federal 

authority is seen in the fact that there is no appeal to the supreme court of the united 

states in any such matters.402

Jadi, di Amerika Serikat, Konstitusi Federal memang tidak ada artinya 

kecuali jika dilaksanakan dengan Konstitusi Negara Bagian. Konstitusi 

Negara Bagian bukan sekadar tambahan yang berguna bagi Konstitusi 

Federal, tetapi menjadi pelengkapnya yang sangat diperlukan. Oleh sebab 

itu, dengan menganggap segala perselisihan hukum dalam urusan-urusan 

yang tidak disebutkan dalam konstitusi yaitu cakupan otoritas federal, 

maka tidak ada pengajuan naik banding ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, dalam urusan-urusan yang menurut konstitusi secara spesifik menjadi 

bagian dari Uni sebagai suatu keseluruhan, kekuasaan Mahkamah Agung 

bersifat absolut dan penguasa federal wajib menjalankan putusannya secara 

mutlak.

Di Jerman, kewenangan memutus sengketa kewenangan konstitusional 

lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 93 ayat (3) 

Konstitusi Federal Jerman. Disebutkan bahwa the Federal Constitutional 

Court berwenang memutus: 

“in case of differences of opinion on the rights and duties of the Federation and the 

States (Lander), particularly in the execution of federal law by the States (Lander) and 

in the exercise of federal supervision; on other disputes involving public law, between 

the Federation and the States (Lander), between diferent States (Lander) or within a 

State (Land), unless recourse to another court exist.”403

Ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 

Federal Jerman Pasal 13 ayat (5) mengenai sengketa kewenangan lembaga 

negara Federal Jerman, dan dalam Pasal 13 ayat (7) mengenai sengketa 

kewenangan lembaga pemerintah federal dengan dan atau lembaga peme￾rintah negara bagian terutama yang berkaitan dengan penerapan pembagian 

kekuasaan federal.404

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Jerman mengatur bahwa yang 

berhak untuk menjadi tergugat dan penggugat dalam masalah sengketa 

kewenangan yaitu Presiden, Bundestag, Bundesrat, pemerintah federal, serta 

bagian-bagian lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri sesuai dengan 

ketentuan Konstitusi, atau Peraturan Tata Tertib Bundestag atau Bundesrat. 

Di samping itu, pemerintah federal dalam masalah sengketa kewenangan 

lembaga negara Federasi, dan pemerintah negara bagian405 dalam masalah 

sengketa kewenangan lembaga negara bagian berhak menjadi penggugat dan 

tergugat dalam sengketa kewenangan lembaga negara.406

Di Korea Selatan, lembaga negara yang memiliki kewenangan memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi Korea 

Selatan. berdasar  Konstitusi Korea Selatan Article 111, Mahkamah

Konstitusi Korea Selatan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan 

sengketa kewenangan antarpemerintah pusat, pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah (disputes between State agencies, 

between State agencies and local governments, and between local governments). 

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan berwenang membekukan aktivitas 

lembaga negara yang digugat sampai ada putusan final oleh Mahkamah 

Konstitusi Korea Selatan.407

Di Federasi Rusia, kewenangan memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia. 

Konstitusi Federasi Rusia Pasal 125 ayat (3) yang ditegaskan pula dalam 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia Pasal 3 ayat (2) 

mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia berwenang memu￾tus sengketa kewenangan lembaga negara meliputi sengketa kewenangan 

lembaga pemerintah federal, sengketa kewenangan lembaga pemerintahan 

masing-masing negara yang tergabung dalam konstituen Federasi Rusia, 

dan sengketa kewenangan lembaga tinggi pemerintahan negara-negara yang 

tergabung dalam Konstitusi Federasi Rusia dengan lembaga pemerintahan 

di bawahnya (dispute about competences between federal bodies, between a federal 

body, and a subject of the Federation, and between the highest bodies of state power 

of the subjects of the Federation).408

Berbeda dengan yang dilakukan dalam praktik di Federasi Rusia, di 

Swiss, pengadilan tertinggi atas semua konflik antara otoritas negara bagian 

dan otoritas federal bukan ada pada Pengadilan Federal, akan tetapi ada 

pada Majelis Federal. Menurut Strong:

‘... and the Federal Court cannot question the constitutionality of acts passed by the 

Federal Assembly.’ 409 

Dengan demikian Pengadilan Federal tidak dapat mempertanyakan 

konstitusionalitas putusan yang disahkan Majelis Federal.

Di Thailand, ketentuan mengenai kewenangan memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara diatur dalam Konstitusi Thailand bagian 226. 

Kewenangan ini dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Lembaga 

negara yang dapat menjadi objek sengketa kewenangan lembaga negara yaitu 

lembaga negara yang kewenangan, kekuasaan, dan tugas lembaga ini  

dicantumkan di dalam konstitus

Demikian gambaran singkat mengenai praktik-praktik penanganan secara 

yudisial sengketa lembaga negara di beberapa negara. Gambaran ini semakin 

mengukuhkan perspektif, bahwa penyelesaian sengketa kewenangan lembaga 

negara di bawah Mahkamah Konstitusi yaitu praktik penyelenggaraan 

kekuasaan yudisial yang sudah berjalan dan diakui dalam berbagai konstitusi 

negara-negara modern.

2. Wewenang MK Memutus SKLN 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa 

kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh UUD, di samping melakukan pengujian undang-undang pada  

UUD, pada dasarnya yaitu kewenangan konstitusional yang dibentuk 

dengan tujuan untuk menegakkan ketentuan yang ada dalam UUD. 

Ini disebabkan sebab dari dua hal inilah persoalan konstitusionalitas dapat 

timbul. Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi tercermin 

dalam (2) dua kewenangan ini , yaitu: (1) kewenangan untuk menguji 

undang-undang pada  UUD; dan (2) kewenangan untuk memutus 

SKLN yang kewenangannya bersumber dari UUD.411

Apabila ditelusuri dari sejarah pembentukan kewenangan Mahkamah 

Konstitusi untuk memutus SKLN sebagaimana tercantum dalam Pasal 

24C ayat (1) UUD 1945, ternyata lahir dari berbagai pemikiran yang 

melatarbelakanginya. Pemikiran-pemikiran ini  dapat ditelusuri dari 

sejarah bagaimana rumusan tentang kedudukan dan wewenang Mahkamah 

Konstitusi itu dibahas dalam persidangan-persidangan Panitia Ad Hoc 

(PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR RI yang pada saat itu sedang membahas 

perubahan (amandemen) UUD 1945. Berikut ini beberapa pemikiran 

ini  akan diidentifikasikan.

Pertama yaitu Jimly Asshiddiqie anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc 

(PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR. Jimly Asshiddiqie pada persidangan 

itu menyampaikan hasil rumusan Tim Ahli yang telah disepakati bersama 

sebagai berikut:

‘Jadi dengan perkataan lain Mahkamah Konstitusi itu, kami usulkan memiliki tiga 

kewenangan.

1. Kewenangannya yaitu Hak Uji Materiil.

Mulai dari undang-undang ke bawah Hak Uji Materiil ini bersifat pasif, yang 

berarti dia tidak cari-cari, tergantung kalau ada masalah lalu kemudian ada gugatan 

itu yang harus diselesaikan. Sebab kalau dia cari-cari nanti selain menjadi berat bagi konstitusi itu sendiri dan itu nanti bisa menjadi sengketa antara dirinya 

sendiri dengan lembaga legislatif dan lembaga pembuat peraturan, seakan-akan dia 

menjalankan fungsi eksekutif termasuk dalam rangka mengembangkan harmonisasi 

peraturan. Oleh sebab itu dipertahankan sifat pasifnya.

2. memberi  putusan atas sengketa Lembaga Tinggi Negara. Jadi antar 

Lembaga Tinggi Negara, antar Pemerintah Pusat dengan Daerah, antar Pemerintah 

Daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan sengketa 

di luar pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tempat penyelesaian 

pengambilan keputusannya di MK. (Cetak tebal-miring dari penulis). 

3. Menjalankan kewenangan lain yang diberikan undang-undang.

Opsi wewenang lain ini kami usulkan untuk dicantumkan meskipun tidak 

ditegaskan di sini, ini untuk menampung kemungkinan undang-undang Pemilu 

mengatur berkenaan dengan penyelesaian sengketa Pemilu dan sengketa Pemilu 

itu bisa diberikan kewenangan untuk penyelesaiannya di MK tetapi itu tergantung 

bagaimana undang-undang nanti mengaturnya.’412

Kedua yaitu Soetjipto dari F-UG. Menurut Soetjipto:

‘Kita tahu bahwa UU kita banyak produk-produk yang dihasilkan oleh Pemerintahan 

Belanda dan itu juga setingkat dengan UU, oleh sebab itu F-UG menganggap 

perlu adanya suatu Mahkamah Konstitusi yang menguji UU. Fungsinya bukan 

hanya untuk hak uji UU tetapi Mahkamah Konstitusi di negara lain juga mengadili 

persengketaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan juga 

mengadili persengketaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan 

juga mengadili persengketaan adanya pembubaran partai politik dan juga mengadili 

apabila terjadi persengketaan dalam pelaksanaan pemilu.’413 (Cetak tebal-miring dari 

penulis).

Apabila dicermati pandangan di atas, walaupun Soetjipto tidak secara 

eksplisit mengemukakan, bahwa kewenangan MK diantaranya yaitu 

memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, akan tetapi dia juga 

menyebut perlunya MK diberi kewenangan untuk memutus persengketaan 

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Ketiga yaitu I Dewa Gede Palguna dari Fraksi PDI Perjuangan dalam 

pandangan akhir fraksinya, yang mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi 

memiliki kewenangan-kewenangan seperti dalam pandangan fraksinya 

sebagai berikut:

‘Pasal berikutnya, atau Pasal 29 dalam usulan kami:

Ayat (1), Di dalam lingkungan Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi;

Ayat (2), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk: Menguji Undang￾undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

(fungsi judicial review). Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat hendak meminta persidangan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai laporan perilaku Presiden 

yang mengkhianati negara dan/atau merendahkan martabat Lembaga 

Kepresidenan. memberi  keputusan akhir mengenai putusan pembubaran 

suatu partai politik. memberi  keputusan apabila ada perselisihan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom. memberi  

putusan atas gugatan yang berdasar  Undang-Undang Dasar.’414 (Cetak 

tebal-miring dari penulis).

Pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh I Dewa 

Gede Palguna ternyata tidak jauh berbeda dengan pandangan Soetjipto 

dari F-UG, yang menyatakan, bahwa salah satu kewenangan MK yaitu 

memberi  keputusan apabila ada perselisihan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah otonom.

Keempat yaitu Sutjipno dari Fraksi PDI Perjuangan yang mengusulkan 

dalam pandangan akhir fraksinya sebagai berikut:

‘Berhubung kewenangan Mahkamah Agung yaitu melakukan uji materiil pada  

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka di lingkungan 

Mahkamah Agung dibentuk Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan 

menguji secara materiil atas undang-undang, memberi putusan atas pertentangan 

antar undang-undang, memberi putusan atas persengketaan kewenangan 

antara Lembaga Negara, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, serta 

menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.’415 (Cetak 

tebal-miring dari penulis).

Pandangan Sutjipno ini lebih luas dan eksplisit dibandingkan pandangan 

yang disampaikan I Dewa Gede Palguna. Sutjipno mengusulkan, bahwa 

salah satu kewenangan MK yaitu memberi putusan atas persengketaan 

kewenangan antara Lembaga Negara, Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Daerah.

Kelima yaitu Affandi dari F-TNI/Polri. Affandi dalam pendapat akhir 

fraksinya menyampaikan, bahwa:

‘Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi 

dan Mahkamah Agung serta Lembaga Pengadilan yang berada di bawahnya di dalam 

lingkungan peradilan umum. Pasal 24a Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

masalah pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji materi undang-undang dan 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, memberi putusan atas 

pertentangan atau persengketaan antara lembaga negara, antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, menjalankan peraturan 

perundang-undangan serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan oleh undang￾undang.’416(Cetak tebal-miring dari penulis).

Masih banyak sebenarnya pandangan-pandangan yang disampaikan 

oleh para tokoh politik di PAH I BP MPR RI itu berkenaan dengan 

pembentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan 

masalah SKLN di Indonesia. Akan tetapi apabila dicermati, pandangan￾pandangan ini , pada dasarnya menyetujui, bahwa Mahkamah Konstitusi 

perlu diberi kewenangan konstitusional untuk memutus SKLN. Dan, dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelesaian SKLN itu tidak diserahkan 

kepada proses politik yang hanya didasarkan atas posisi politik lembaga 

negara yang bersengketa, melainkan diserahkan kepada proses hukum 

(yudisial). UUD hanya menetapkan sengketa kewenangan yang diberikan 

oleh UUD (in de grondwet geregeld) saja yang diputus oleh Mahkamah 

Konstitusi, sedang kewenangan yang diberikan oleh undang-undang 

(in de wet geregeld) termasuk dalam lingkup penafsiran undang-undang tidak 

menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan mencermati dinamika 

ketatanegaraan dan perkembangan pemikiran/gagasan yang pesat di bidang 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta tuntutan warga  pada  

penegakan supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak konstitusional 

warga warga  (burger/justiciabelen), tidak tertutup peluang ke depan akan 

timbul perubahan-perubahan peraturan di bidang ini. Termasuk gagasan￾gagasan agar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus masalah 

SKLN tidak hanya sebatas pada masalah SKLN yang sumber kewenangannya 

berasal dari UUD (in de grondwet geregeld) saja, akan tetapi juga mencakup 

SKLN yang sumber kewenangannya diperoleh dari undang-undang (in de 

wet geregeld).

B. Pengertian Lembaga Negara

Dalam konsep organisasi negara ada 2 (dua) unsur pokok yang saling 

berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ yaitu bentuk atau wadahnya, 

sedang functie yaitu isinya; organ yaitu status bentuknya (Inggris: form, 

Jerman: form), sedang functie yaitu gerakan wadah itu sesuai maksud 

pembentuknya.417 Menurut Harjono, fungsi mempunyai makna yang 

lebih luas dibandingkan  tugas. Tugas menurutnya, lebih tepat dipakai  untuk 

menyebut aktivitas-aktivitas yang diperlukan agar fungsi dapat terlaksana. 

Fungsi memerlukan banyak aktivitas agar fungsi dapat terlaksana. Gabungan 

dari tugas-tugas yaitu operasionalisasi dari sebuah fungsi yang sifatnya ke 

dalam. Tugas selain mempunyai aspek ke dalam juga memiliki aspek keluar. Aspek keluar dari tugas yaitu wewenang, sehingga oleh karenanya sering 

dipakai  secara bersama-sama yaitu tugas dan wewenang. Dikatakan lebih 

jauh bahwa dengan dinyatakannya satu lembaga mempunyai wewenang, 

timbullah akibat yang sifatnya kategorial dan eksklusif. Kategorial dikatakan 

sebagai unsur yang membedakan antara lembaga yang mempunyai wewenang 

dengan yang tidak mempunyai wewenang, sedang eksklusif diartikan 

bahwa lembaga-lembaga yang tidak disebut yaitu lembaga yang tidak 

berwenang. Perbedaan tafsir atas kewenangan yang diberikan dalam aturan 

perundang-undangan oleh lembaga negara yang berbeda dengan demikian 

dapat melahirkan sengketa kewenangan yang yaitu perselisihan atau 

perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara 

dua lembaga negara atau lebih.418

Dalam konsep hukum tata negara positif (positieve staatsrecht), lembaga 

negara yaitu organ negara atau alat-alat perlengkapan negara yang 

biasanya diatur atau menjadi materi muatan dalam konstitusi atau undang￾undang dasar suatu negara.419 Dalam kepustakaan hukum ketatanegaraan 

Indonesia, jenis dan jumlah lembaga negara menurut UUD 1945 setelah 

perubahan ada bermacam-macam. 

Jimly Asshiddiqe mengemukakan, corak dan struktur organisasi negara 

Indonesia dewasa ini mengalami dinamika perkembangan yang sangat 

pesat. Setelah masa reformasi tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga 

dan komisi-komisi independen dibentuk. Beberapa diantara lembaga￾lembaga atau komisi-komisi independen dimaksud dapat diuraikan dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:

1) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, 

yaitu: 

a) Presiden dan Wakil Presiden;

b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

d) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

e) Mahkamah Konstitusi (MK);

f) Mahkamah Agung (MA);

g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2) Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen 

berdasar  konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya, 

seperti: 

a) Komisi Yudisial (KY);

b) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral;

c) Tentara Nasional Indonesia (TNI);

d) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

e) Komisi Pemilihan Umum (KPU);

f) Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya 

dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam undang-undang, tetapi 

dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di 

bidang pro justisia, juga memiliki constitutional importance yang sama 

dengan kepolisian;

g) Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasar  

undang-undang tetapi memiliki sifat constitutional importance

berdasar  Pasal 24 ayat (3) UUD 1945;

h) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM) yang 

dibentuk berdasar  Undang-undang, tetapi juga memiliki sifat 

constitutional importance.

3) Lembaga-lembaga Independen lain yang dibentuk 

a) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

b) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);

c) Komisi Penyiaran Indonesia(KPI);

4) Lembaga-Lembaga dan Komisi di lingkungan Eksekutif (pemerintah) 

lainya seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi atau Dewan yang bersifat 

khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti:

a) Komisi Kedokteran Indonesia (KKI);

b) Komisi Pendidikan Nasional;

c) Dewan Pertahanan Nasional;

d) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas);

e) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);

f) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);

g) Badan Pertanahan Nasional (BPN);

h) Badan Kepegawaian Nasional (BKN);

i) Lembaga Administrasi Negara (LAN).

5) Lembaga-Lembaga dan Komisi di lingkungan Eksekutif (Pemerintah) 

lainnya, seperti:

a) Menteri dan Kementerian Negara;

b) Dewan Pertimbangan Presiden; 

c) Komisi Hukum Nasional (KHN);

d) Komisi Ombudsman Nasional (KONI);

e) Komisi Kepolisian;

f) Komisi Kejaksaan.

6) Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan 

Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan 

umum lainnya, seperti:

a) Lembaga kantor Berita Nasional ANTARA;

b) Kamar Dagang dan Industri (KADIN);

c) Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI);

d) BHMN Perguruan Tinggi;

e) BHMN Rumah Sakit;

f) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI);

g) Ikatan Notaris Indonesia (INI);

h) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi);

Banyaknya tumbuh lembaga-lembaga dan komisi-komisi, ataupun 

korporasi-korporasi yang bersifat independen ini  yaitu gejala yang 

mendunia dalam arti tidak hanya di Indonesia. Seperti dalam perkembangan 

di Inggris dan Amerika Serikat, lembaga-lembaga atau komisi-komisi itu 

ada yang masih berada di dalam ranah kekuasaan eksekutif, tetapi ada pula 

yang bersifat independen dan berada di luar wilayah kekuasaan eksekutif, 

legislatif maupun yudikatif.420

Menurut Jimly Asshiddiqie, di dalam UUD 1945, ada tidak kurang 

dari 34 organ yang disebut keberadaannya dalam UUD 1945. Ke 34 Organ 

atau Lembaga ini  adalah:421

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam Bab III UUD 

1945 yang juga diberi judul “Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Bab 

III ini berisi dua pasal, yaitu Pasal 2 yang terdiri dari tiga ayat, Pasal 

3 yang terdiri dari 3 ayat”;

2) Presiden yang diatur keberadaannya dalam Bab III UUD 1945, 

dimulai dari Pasal 4 ayat (1) dalam pengaturan mengenai Kekuasaan 

Pemerintahan Negara yang berisi 17 pasal;

3) Wakil Presiden yang keberadaannya juga diatur dalam Pasal 4 yaitu 

pada ayat (2) UUD 1945. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 itu menegaskan, 

“dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil 

Presiden”;

4) Menteri dan Kementrian Negara yang diatur tersendiri dalam Bab V 

UUD 1945, yaitu pada Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

5) Menteri Luar Negeri sebagai menteri triumvirat yang dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yaitu bersama-sama Menteri Dalam Negeri 

dan Menteri Pertahanan sebagai pelaksana tugas kepresidenan apabila 

ada kekosongan dalam waktu yang bersamaan dalam jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden;

6) Menteri Dalam Negeri sebagai triumvirat bersama-sama Menteri Luar 

Negeri dan Menteri Pertahanan menurut Pasal 8 UUD 1945;

7) Menteri Pertahanan bersama-sama Menteri Luar Negeri dan Menteri 

Dalam Negeri ditentukan sebagai Menteri triumvirat menurut Pasal 8 ayat 

(3) UUD 1945. Ketiganya perlu disebut secara sendiri-sendiri sebab 

dapat saja terjadi konflik atau sengketa Kewenangan Konstitusional 

diantara sesama mereka, atau antara mereka dan menteri lain atau 

Lembaga Negera lainnya.

8) Dewan Pertimbangan Presiden yang diatur dalam Pasal 16 Bab III 

tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang berbunyi, “Presiden 

membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi  nasihat 

dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang￾undang”.422

9) Duta seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);

10) Konsul seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1);

11) Pemerintahan Daerah Provinsi 423 sebagai di maksud oleh Pasal 18 

ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UUD 1945;

12) Gubernur Kepala Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam Pasal 

18 ayat (4) UUD 1945;

13) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;

14) Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 

ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UUD 1945;

15) Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

16) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat (3) UUD 1945;

17) Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat 

(2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UUD 1945;

18) Walikota Kepala Pemerintah Daerah Kota seperti yang diatur dalam 

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

19) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota seperti yang diatur dalam Pasal 

18 ayat (3) UUD 1945;

20) Satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat(1) UUD 1945, diatur dengan 

undang-undang. sebab kedudukannya yang khusus dan diistimewakan, 

satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa kini 

diatur tersendiri oleh UUD 1945. misalnya, Aceh Darusallam dan 

Papua, serta pemerintahan daerah khusus Ibukota Jakarta. Ketentuan 

Mengenai kekhususan atau keistimewaannya itu diatur dengan undang￾undang. Oleh sebab itu pemerintahan daerah ini perlu disebut secara 

tersendiri sebagai lembaga atau organ yang keberadaannya diakui dan 

dihormati oleh Negara.

21) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Bab VII UUD 

1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B;

22) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam Bab VIIA yang 

terdiri atas Pasal 22C dan Pasal 22D;

23) Komisi Penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat 

(5) UUD 1945 yang menentukan bahwa Pemilihan Umum harus 

diselenggarakan oleh suatu Komisi yang bersifat Nasional, tetap, dan 

Mandiri. Nama “Komisi Pemilihan Umum” bukanlah nama yang 

ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh Undang-Undang;

24) Bank Sentral yang disebut eksplisit oleh Pasal 23D, yaitu “Negara 

memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung 

jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”. Seperti halnya 

Komisi Pemilihan Umum, UUD 1945 belum menentukan bank 

sentral yang dimaksud. Memang benar, nama bank sentral sekarang 

yaitu Bank Indonesia. Tetapi, nama Bank Indonesia bukan nama yang ditentukan oleh UUD 1945, melainkan oleh undang-undang 

berdasar  kenyataan dan diwarisi dari sejarah di masa lalu;

25) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diatur tersendiri dalam Bab 

VIII A dengan judul “Badan Pemeriksa Keuangan”, dan terdiri atas 

tiga pasal, yaitu: Pasal 23E (3 ayat), Pasal 23F (2 ayat), dan Pasal 23G 

(2 ayat);

26) Mahkamah Agung (MA) yang keberadaannya diatur dalam Bab IX, 

Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;

27) Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga diatur keberadaannya dalam 

Bab IX, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945;

28) Komisi Yudisial (KY) yang juga diatur dalam Bab IX, Pasal 24B UUD 

1945 sebagai auxiliary organ pada  Mahkamah Agung yang diatur 

dalam Pasal 24 dan Pasal 24A UUD 1945;

29) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur tersendiri dalam UUD 1945, 

yaitu dalam Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, pada 

Pasal 30 UUD 1945;

30) Angakatan Darat (TNI AD) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;

31) Angkatan Laut (TNI AL) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;

32) Angkatan Udara (TNI AU) diatur dalam Pasal 10 UUD 1945;

33) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang juga diatur dalam 

Bab XII Pasal 30 UUD 1945;

34) Badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kehakiman seperti 

Kejaksaan diatur dalam Undang-undang sebagaimana dimaksud oleh 

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi ,” badan-badan lain yang 

fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang￾undang”. 424

Menurut Jimly Asshiddiqie, jika diuraikan lebih rinci lagi, apa yang 

ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 ini  dapat pula membuka 

pintu bagi lembaga-lembaga negara lain yang fungsinya berkaitan dengan 

Kekuasaan Kehakiman yang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945. 

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menentukan, “badan-badan lain yang fungsinya 

berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang” artinya, 

selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial 

dan Kepolisian Negara yang sudah diatur dalam UUD 1945, masih ada badan-badan yang lainnya yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai 

fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Badan-badan lain 

yang dimaksud itu antara lain yaitu Kejaksaan Agung yang semula dalam 

rancangan perubahan UUD 1945 tercantum sebagai salah satu lembaga 

yang diusulkan diatur dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi 

tidak mendapatkan kesepakatan, sehingga pengaturannya dalam UUD 1945 

ditiadakan. Namun, sebab yang disebut dalam Pasal 24 ayat (3) ini  

di atas yaitu Badan-badan, berarti jumlahnya lebih dari 1. Artinya, selain 

Kejaksaan Agung, masih ada lagi lembaga lain yang fungsinya juga berkaitan 

dengan Kekuasaan Kehakiman, yaitu yang menjalankan fungsi Penyelidikan, 

Penyidikan, dan/atau Penuntutan. Lembaga-lembaga yang dimaksud 

misalnya yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM), 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya. Lembaga-lembaga 

ini, seperti halnya Kejaksaan Agung, meskipun tidak secara eksplisit disebut 

dalam UUD 1945, tetapi sama-sama memiliki constitutional importance dalam 

sistem konstitusional berdasar  UUD 1945.425

Berbeda dengan Jimly Asshiddiqie, Abdul Mukthie Fadjar mengatakan, 

ada lembaga-lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut/

tercantum dalam UUD 1945, dan ada yang diatur dalam undang-undang. 

Lembaga-lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut/tercantum 

dalam UUD 1945 adalah:

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan kewenangan:

a. mengubah dan menetapkan UUD [Pasal 3 ayat (1)];

b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)];

c. memutus usul DPR berdasar  putusan MKRI untuk 

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya [Pasal 7A dan Pasal 7B ayat (7)];

d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya 

dalam masa jabatannya [Pasal 8 ayat (1)];

e. memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden 

apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya paling lambat dalam waktu enam puluh hari [Pasal 8 

ayat (2)];

f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya 

dalam masa jabatannya secara bersamaan dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil 

Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 

pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya 

[Pasal 8 ayat (3)];

(2) Presiden dengan kewenangan:

a. memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 ayat (1)];

b. mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR 

[Pasal 5 ayat (1)];

c. menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 ayat (2)];

d. memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan 

Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10);

e. menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan 

negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 ayat (1)];

f. menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);

g. mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 ayat (1)];

h. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan 

MA [Pasal 14 ayat (1)];

i. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan 

DPR [Pasal 14 ayat (2)]; 

j. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang 

diatur dengan Undang-Undang (Pasal 15);

k. membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat 

dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam 

undang-undang (Pasal 16);

l. mengangkat dan memberhentikan para menteri [Pasal 17 ayat 

(2)];

m. membahas dan melakukan persetujuan bersama dengan DPR setiap 

rancangan undang-undang [Pasal 20 ayat (2)];

n. mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama untuk menjadi undang-undang [Pasal 20 ayat (4)];

o. menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang 

[Pasal 22 ayat (1)];

p. mengajukan RUU anggaran pendapatan dan belanja negara untuk 

dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD 

[Pasal 23 ayat (2)];

q. meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan 

memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F ayat (1)];r. menetapkan hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial kepada 

DPR [Pasal 24A ayat (3)];

s. mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan 

persetujuan DPR [Pasal 24B ayat (3)];

t. menetapkan sembilan orang anggota hakim konstitusi yang diajukan 

masing-masing 3 (tiga) orang oleh MA, 3 (tiga) orang oleh DPR, 

dan 3 (tiga) orang oleh Presiden [Pasal 24C ayat (3)];

(3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan kewenangan:

a. membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama [Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)];

b. memberi  persetujuan bersama [Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)]:

c. menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang 

berkaitan dengan bidang tertentu dengan mengikutsertakannya 

dalam pembahasan [Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2)];

d. memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama [Pasal 22D ayat (2)];

e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD [Pasal 23 ayat (2)];

f. melaksanakan pengawasan pada  pelaksanaan UU APBN dan 

kebijakan pemerintah [Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 22D ayat (3)];

g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan 

DPD pada  pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan 

pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama [Pasal 

22F ayat (1)];

h. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD 

[Pasal 22F ayat (1)];

i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas 

pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK 

[Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3)];

j. memberi  persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan 

pemberhentian anggota Komisi Yudisial [Pasal 24B ayat (3)];

k. memberi  persetujuan calon hakim agung yang diajukan Komisi 

Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden [Pasal 

24A ayat (3)];

l. mengajukan 3 (tiga) orang calon anggota hakim konstitusi kepada 

Presiden untuk ditetapkan [Pasal 24C ayat (3)];m. memberi  pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat 

duta, menerima penempatan duta negara lain, dan dalam pemberian 

amnesti dan abolisi [Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 14 

ayat (2)];

n. memberi  persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan 

perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, 

serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan 

akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait 

dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang￾undang [Pasal 11 ayat (2)];

(4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan kewenangan:

a. mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, 

dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan 

sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat 

dan daerah [Pasal 22D ayat (1)], dan ikut membahas RUU ini  

[Pasal 22D ayat (2)];

b. memberi  pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan 

RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama [Pasal 

22D ayat (2)];

c. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai 

otonomi daerah, UU pembentukan, pemekaran, dan penggabungan 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, 

dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, 

pendidikan, dan agama [Pasal 22D ayat (3)];

d. memberi  pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota 

BPK [Pasal 23F ayat (1)];

e. menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK [Pasal 23E 

ayat (2)];

(5) Mahkamah Agung (MA) dengan kewenangan :

a. melakukan kekuasaan kehakiman [Pasal 24 ayat (2)];

b. mengadili pada tingkat kasasi [Pasal 24A ayat (2)];

c. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

pada  undang-undang [Pasal 24A ayat (1)];

d. mengajukan 3 (tiga) orang calon hakim konstitusi untuk ditetapkan 

sebagai hakim konstitusi oleh Presiden [Pasal 24C ayat (3)];

e. wewenang lain yang diberikan oleh UU [Pasal 24A ayat (1)];(6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan kewenangan:

a. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan 

negara [Pasal 23E ayat (1)];

b. menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, 

dan DPRD sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E ayat (2)];

(7) Pemerintah (an) Daerah dengan kewenangan:

a. menagur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 ayat (2)];

b. menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

Pemerintah Pusat [Pasal 18 ayat (5)];

c. menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 ayat (6)].

(8) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri dengan kewenangan menyelenggarakan Pemilu untuk memilih 

anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden secara 

langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun 

sekali [Pasal 22E ayat (5), ayat (1) dan ayat (2)]. 

(9) Komisi Yudisial dengan kewenangan:

a. mengusulkan pengangkatan calon hakim agung kepada DPR untuk 

mendapat persetujuan [Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1)];

b. kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B 

ayat (1)];

(10)Mahkamah Konstitusi RI dengan kewenangan:

a. menguji undang-undang pada  Undang-Undang Dasar [Pasal 

24C ayat (1)];

b. memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara 

[Pasal 24C ayat (1)];

c. memutus pembubaran partai politik [Pasal 24C ayat (1)];

d. memutus perselisihan hasil Pemilu [Pasal 24C ayat (1)];

e. memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden menurut UUD [Pasal 24C ayat (2)];

(11)Bank Sentral yang kewenangannya diatur dengan UU (Pasal 23D);

(12)Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan kewenangan: mempertahankan, 

melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara [Pasal 

30 ayat (3)];

(13)Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kewenangan menjaga 

keamanan dan ketertiban warga , bertugas melindungi, mengayomi, 

melayani warga , serta menegakkan hukum [Pasal 30 ayat 

(4)].426

Menurut Abdul Mukthie Fadjar, apabila ditafsirkan secara luas, dari 

13 lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945, hanya bank sentral 

yang kewenangannya masih akan diatur dengan undang-undang, sedang 

12 lembaga negara lainnya mempunyai kewenangan konstitusional. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung 

memasukkan bank sentral sebagai lembaga negara yang menjadi subjek 

sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, di samping MPR, 

Presiden, DPR, dan BPK (vide Pasal 1 butir 12). berdasar  penafsiran luas 

ini yang bisa menjadi subjek hukum sengketa kewenangan konstitusional 

lembaga negara ada 10 (setelah dikurangi MA dan MK), yaitu MPR, 

Presiden, DPR, DPD, KPU, Pemerintah Daerah, Komisi Yudisial, BPK, 

TNI dan Polri, atau 11 lembaga negara jika bank sentral dimasukkan.427

Apabila ditafsirkan moderat, maka hanya MPR, PRESIDEN, DPR, 

DPD, BPK, MA, dan MK yang disebut sebagai lembaga negara yang memiliki 

kewenangan konstitusional, sehingga yang bisa menjadi subjek sengketa 

setelah dikurangi MA (vide Pasal 65 UU MK) dan MK (sebagai lembaga 

peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa) 

hanyalah MPR, PRESIDEN, DPR, DPD, dan BPK. Apabila ditafsirkan 

sempit, subjek hukum sengketa hanyalah DPR, DPD, dan PRESIDEN 

(tafsiran dari Pasal 67 UU MK).

Menurut A. Mukthie Fadjar, tafsir yang tepat yaitu tafsir luas minus 

atau tafsir moderat plus, yaitu bahwa lembaga negara yang bisa menjadi 

subjek sengketa meliputi MPR, PRESIDEN, DPR, DPD, BPK, Pemerintah 

Daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Jadi tidak termasuk KPU, Komisi 

Yudisial, TNI, dan Polri, sebab keempat lembaga ini  meskipun 

mempunyai kewenangan konstitusional, tetapi kurang tepat jika menjadi 

subyek sengketa dengan lembaga lain dan kewenangan lebih bersifat teknis 

operasional. Juga bank sentral yang kewenangannya tak diatur dalam UUD 

1945 tidak termasuk pihak dalam sengketa.

Terlepas dari pendapat para ahli ini  di atas, Mahkamah Konstitusi 

melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam masalah Nomor 05/PUU￾IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (tentang 

Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 

(tentang Komisi Yudisial) berpendapat, bahwa ada 2 (dua) macam lembaga 

negara menurut UUD 1945, yaitu lembaga-lembaga negara utama (main 

state organs, principal state organs) dan lembaga-lembaga negara pendukung 

(auxiliary state organs atau auxiliary agencies). Kriteria lembaga negara mana 

saja yang masuk dalam main state organs dan mana yang hanya yaitu 

auxiliary state organs dalam pandangan hukum Mahkamah Konstitusi hal 

ini  dijelaskan. Berikut kutipan pandangan hukum Mahkamah 

Konstitusi ini :

‘Menimbang bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dengan jelas 

membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan 

judikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan 

Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah 

Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (main state organs, principal 

state organs). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental 

mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (main state 

functions, principal state functions), sehingga oleh karenanya lembaga-lembaga negara 

itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (main state organs, principal 

state organs, atau main state)…

Menimbang bahwa di samping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau yang 

biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara seperti dimaksud di atas, dalam UUD 

1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya 

seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, bank sentral, 

komisi pemilihan umum, dewan pertimbangan presiden, dan sebagainya. Namun, 

pengaturan lembaga-lembaga ini  dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya 

memicu  lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 ini , 

termasuk Komisi Yudisial, harus dipahami dalam pengertian lembaga (tinggi) negara 

sebagai lembaga utama (main organs). Komisi Yudisial sebagai lembaga negara tidaklah 

menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal 

dipahami. Sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi 

kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung 

dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, dan perilaku hakim. Oleh sebab itu, keberadaan komisi negara yang demikian 

biasa disebut sebagai “auxiliary state organs” atau “auxiliary agencies” yang menurut 

istilah yang dipakai oleh Soetjipno sebagai salah seorang mantan anggota PAH I BP 

MPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006, Komisi 

Yudisial yaitu “supporting element” dalam sistem kekuasaan kehakiman (vide 

Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 2006).4

Demikianlah, berdasar  apa yang telah diuraikan di atas, kiranya 

dapat dikemukakan bahwa pengertian dan kualifikasi lembaga negara di 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu ternyata bermacam-macam. 

Para ahli ternyata juga memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang 

lembaga-lembaga negara mana saja yang memperoleh kewenangan dari 

Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 

Nomor 05/PUU-IV/2006 menyatakan, bahwa UUD 1945 dengan jelas 

membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR 

dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan 

Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga 

negara yang utama (main state organs, principal state organs).

C. Hukum Acara Memutus SKLN

Dalam bab terdahulu sudah dikemukakan, bahwa hukum acara atau yang 

lazim disebut dengan hukum formil menunjuk cara bagaimana peraturan￾peraturan hukum materiil dipertahankan dan diselenggarakan. Hukum 

acara menunjuk cara bagaimana masalah diselesaikan di muka hakim atau 

alat negara lain yang diberi tugas menyelesaikan perselisihan hukum.430

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan Hukum Acara Sengketa 

Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN) yaitu hukum acara 

yang mengatur tentang bagaimana masalah SKLN di Mahkamah Konstitusi 

itu diselesaikan.

berdasar  praktik, sengketa kewenangan konstitusional lembaga 

negara ini dapat terjadi sebab beberapa hal:

(1) adanya tumpang tindih (overlapping) kewenangan antara satu lembaga 

negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi 

atau Undang-Undang Dasar;

(2) adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari 

konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diabaikan oleh lembaga 

negara lainnya; 

(3) adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari 

konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh lembaga 

negara lainnya, dan sebagainya.

Hukum Acara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara 

paling tidak secara formal bersumber pada ketentuan-ketentuan:(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.

(2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 

dan

(3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006.

Ada 2 (dua) ketentuan yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman) sebagai sumber hukum 

formal Hukum Acara SKLN ini, yaitu:

a. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 

yang menyatakan: 

‘Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan 

berdasar  Pancasila’. 

Ini artinya, sistem penyelenggaraan peradilan Mahkamah Konstitusi 

harus berdasar pada Pancasila. Hukum Acara SKLN harus bertumpu 

pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai 

religius, nilai humanisme, nilai kebangsaan atau nasionalisme, nilai demokrasi, 

dan nilai keadilan sosial. Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Moh. 

Mahfud MD yaitu kaidah penuntun dalam menentukan politik 

hukum Indonesia.431

b. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

yang menyatakan: 

‘Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam warga .’ 

Ketentuan ini mengingatkan pada pandangan yang mengemukakan, 

agar hakim jangan hanya berfungsi sebagai spreakbuis (corong) undang￾undang saja, atau kata Montesquieu – la bouche de la loi.

432 Ijtihad dalam 

rangka rechtsvinding para hakim Mahkamah Konstitusi hingga sampai pada 

putusannya itu yaitu bagian dari amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa sebagai peradilan negara, Mahkamah Konstitusi harus 

menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasar  Pancasila,433

di samping juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam warga .

D. Pihak-Pihak Yang Bersengketa

Dalam masalah SKLN, pihak-pihak yang bermasalah di depan Mahkamah 

Konstitusi dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu (1) Pihak Pemohon; dan 

(2) Pihak Termohon. Mengenai siapa yang dimaksud dengan Pihak Pemohon 

dan Pihak Termohon, Hukum Acara SKLN telah mengaturnya. 

1. Pemohon

Pemohon yaitu lembaga negara yang menganggap kewenangan 

konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan 

oleh lembaga negara yang lain.434 sedang yang dimaksud dengan lembaga 

negara yaitu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 

1945.435 Kewenangan lembaga negara yang sumbernya diperoleh dari UUD 

1945 inilah yang disebut dengan kewenangan konstitusional. Kewenangan 

konstitusional lembaga negara ini dapat berupa wewenang/hak dan tugas/

kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945.436

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan 

Konstitusional Lembaga Negara diatur, bahwa lembaga negara yang dapat 

menjadi pemohon dalam masalah sengketa kewenangan konstitusional 

lembaga negara adalah:

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

d. Presiden;

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

f. Pemerintahan Daerah (Pemda); ataug. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 

1945.437

Adanya rumusan hukum tentang pengertian ‘lembaga negara lain’ 

menunjukkan, bahwa kemungkinan pemohon lain di luar yang telah 

disebutkan di atas masih terbuka atau ada, tergantung pada hakim. Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Pusat misalnya, dapat saja menjadi pemohon dalam 

masalah SKLN, tergantung pada bagaimana hakim menafsirkannya.

Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung pada  

kewenangan yang dipersengketakan.

438 Yang dimaksud dengan kewenangan yang 

dipersengketakan ini yaitu kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh 

UUD 1945.439

2. Termohon 

Termohon yaitu lembaga negara yang dianggap telah mengambil, 

mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon.440

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/

PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan 

Konstitusional Lembaga Negara diatur, bahwa lembaga negara yang dapat 

menjadi termohon dalam masalah sengketa kewenangan konstitusional 

lembaga negara adalah:

a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);

d. Presiden;

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau

g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Adanya rumusan hukum tentang pengertian ‘lembaga negara lain’ 

menunjukkan, bahwa kemungkinan termohon lain di luar yang telah 

disebutkan di atas masih terbuka atau ada, tergantung pada hakim. Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Pusat misalnya, dapat saja menjadi termohon dalam 

masalah SKLN, tergantung pada bagaimana hakim menafsirkannya.

Dalam pemeriksaan perkara, pemohon dan termohon memiliki 

kedudukan yang sama (equal). Keduanya memiliki kesempatan dan kebebasan 

yang sama untuk mengajukan hal-hal yang dianggapnya benar menurut hukum. Keduanya juga memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk 

mengajukan pembelaan dan bukti-bukti yang dianggap perlu. Dengan 

demikian kedudukan pemohon dan termohon berkaitan dengan pemeriksaan 

perkaranya bersifat accusatoir.

441

Pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh 

kuasa hukumnya berdasar  surat kuasa khusus untuk itu.442 Dalam hal 

pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya, pemohon 

dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu. 

Surat kuasa khusus dan surat keterangan khusus ini  harus ditunjukkan 

dan diserahkan kepada majelis Hakim dalam persidangan.443

3. Kemungkinan MA Sebagai Pihak Dalam masalah SKLN

Pasal 65 UU MK secara tegas menyatakan, bahwa Mahkamah Agung 

tidak dapat ditarik menjadi termohon dalam sengketa kewenangan lembaga 

negara semacam ini.444 Selanjutnya, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 juga mengatur, bahwa Mahkamah Agung 

(MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon 

dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial). Akan tetapi, di luar

sengketa kewenangan teknis peradilan (yustisial), Mahkamah Agung dapat 

menjadi pihak dalam masalah SKLN. 

Apabila ketentuan dalam UU MK dan PMK di atas dicermati, 

secara yuridis-formal, memang MA tidak dapat menjadi pihak sepanjang 

kewenangan yang dipersengketakan itu terkait dengan fungsi dan teknis 

peradilan (yudisial), baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam masalah 

SKLN, akan tetapi ini tidak berarti, bahwa Mahkamah Agung tidak akan 

mungkin bersengketa dengan lembaga negara lainnya. Misalnya: 

1. Sengketa Kewenangan antara KY dengan MA tentang pengangkatan hakim;

2. Sengketa Kewenangan antara KY dengan MA tentang pengawasan dan 

penjatuhan sanksi pada  hakim;

3. Sengketa Kewenangan antara DPR dengan MA tentang pengangkatan 

hakim.E. Permohonan Dan Tata Cara Pengajuan

Dalam jenis masalah SKLN ini, harus disebutkan dalam permohonan 

pemohon, lembaga mana yang menjadi termohon yang merugikan 

kewenangannya yang diperoleh dari UUD 1945. ini jelas diatur dalam 

Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, yang menggariskan:

(1) Pemohon yaitu lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (subjectum litis) yang mempunyai kepentingan langsung pada  

kewenangan yang dipersengketakan (objectum litis).

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya 

tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan 

yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara 

yang menjadi termohon. Jadi alasan permohonan (fundamentum petendi)

harus jelas untuk dapat diajukan di depan Mahkamah Konstitusi.

Kedua ini yaitu syarat terpenuhinya kedudukan hukum (legal 

standing) Pemohon. Jika kedua hal itu tidak terpenuhi, maka Pemohon 

dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

masalah SKLN ini di depan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Hukum Acara SKLN, apabila dalam permohonan Pemohon 

tidak terpenuhi syarat subjectum litis (subjek perkara) dan objectum litis

(objek perkara), maka permohonannya tidak termasuk dalam ruang 

lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili 

dan memutusnya. pada  permohonan yang demikian ini, lazimnya 

Mahkamah Konstitusi memutus: permohonan dinyatakan tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Jimly Asshiddiqie terkait dengan objek sengketa (objectum litis)

mengemukakan, bahwa yang menjadi objek sengketa antarlembaga negara 

yaitu persengketaan (dispute) mengenai kewenangan konstitusional 

antarlembaga negara. Isu pokoknya bukan terletak pada kelembagaan lembaga 

negaranya, melainkan terletak pada soal kewenangan konstitusional, yang 

dalam pelaksanaannya, apabila timbul sengketa penafsiran antara satu sama 

lain, maka yang berwenang memutuskan lembaga mana yang sebenarnya 

memiliki kewenangan yang dipersengketakan ini  yaitu Mahkamah 

Konstitusi.445 Jadi, sengketa kewenangan yaitu perselisihan atau perbedaan 

pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara dua atau 

lebih lembaga negaraDalam pengertian sengketa kewenangan konstitusional itu ada dua 

unsur yang harus dipenuhi, yaitu (i) adanya kewenangan konstitusional yang 

ditentukan dalam UUD; dan (ii) timbulnya sengketa dalam pelaksananaan 

kewenangan konstitusional ini  sebagai akibat perbedaan penafsiran di 

antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait.447 Oleh sebab itu, di 

samping mendekati masalah SKLN ini dari segi subjek lembaga negaranya, 

kita juga dapat mendekatinya dari segi objek kewenangan konstitusional 

yang dipersengketakan di antara lembaga negara yang bersangkutan. Yang 

menjadi pokok persoalannya yaitu kewenangan apakah yang diatur dan 

ditentukan dalam UUD yang dinisbatkan sebagai fungsi sesuatu organ yang 

disebut dalam UUD, dan apakah untuk melaksanakan kewenangannya itu 

terhambat atau terganggu sebab adanya keputusan tertentu dari lembaga 

negara lainnya. 

Apabila keduanya dapat dijawab dengan jelas, maka kemungkinan 

semacam ini memang dapat menjadi objek sengketa kewenangan 

konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Yang penting dapat dibuktikan 

dengan jelas apakah lembaga negara pemohon memang memiliki kewenangan 

yang diberikan oleh UUD, dan apakah kewenangan konstitusional yang 

dimaksudkan itu memang ternyata dirugikan oleh keputusan tertentu dari 

lembaga negara termohon.448

Dalam Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

(SKLN), ketentuan tentang permohonan dan tata cara pengajuannya 

kepada Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah 

Konstitusi (PMK) Nomor 08/PMK/2006. Dalam PMK ini  diatur, 

bahwa permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia, dan materi 

permohonan harus memuat beberapa hal sebagai berikut: 

a. Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga 

negara, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara; 

b. Nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon; 

c. Uraian yang jelas tentang: 

1. kewenangan yang dipersengketakan; 

2. kepentingan langsung pemohon atas kewenangan ini ; 

3. hal-hal yang diminta untuk diputuskan. 

Permohonan yang diajukan ini , dibuat dalam 12 (dua belas) 

rangkap dan ditandatangani oleh Presiden atau Pimpinan lembaga negara 

yang mengajukan permohonan atau kuasanya. Selain dibuat dalam bentuk tertulis, dalam Hukum Acara SKLN 

juga ada ketentuan yang mengatur, bahwa permohonan dapat pula 

dibuat dalam format digital yang tersimpan secara elektronik dalam 

media penyimpanan berupa disket, cakram padat (compact disk), atau yang 

sejenisnya.449

Permohonan tertulis dan/atau format digitalnya (soft copy) diajukan 

kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan. Permohonan ini  harus 

disertai alat-alat bukti pendukung, misalnya dasar hukum keberadaan 

lembaga negara atau surat/dokumen pendukung. Alat-alat bukti tertulis 

yang diajukan, seluruhnya dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dengan 

bukti yang asli diberi materai secukupnya. 

Apabila pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi, pemohon 

harus menyertakan daftar ahli dan/atau saksi yang akan memberi keterangan 

yang berisi identitas, keahlian, kesaksian dan pokok-pokok keterangan 

yang akan diberikan. Dalam hal pemohon belum mengajukan ahli dan/

atau saksi, pemohon masih dapat mengajukan ahli dan/atau saksi selama 

dalam pemeriksaan persidangan. 

F. Pemeriksaan Administrasi dan Registrasi

Kelengkapan permohonan yang diajukan oleh pemohon pada prinsipnya 

yaitu prasyarat bagi pendaftaran atau registrasi permohonan. Untuk 

mengetahui apakah berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon 

itu sudah lengkap, maka petugas kepaniteraan melakukan pemeriksaan 

kelengkapan berkas permohonan beserta lampirannya.450

Apabila hasil penelitian atau pemeriksaan petugas pada  berkas 

permohonan itu menunjukkan, bahwa berkas permohonan belum lengkap, 

maka pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan ini  diterima oleh 

pemohon.451 Kewajiban untuk melengkapi berkas permohonan ini memiliki 

konsekuensi yuridis, apabila tidak dipenuhi oleh Pemohon, maka Panitera 

menerbitkan akta yang mengatakan permohonan tidak diregistrasi dan 

mengembalikan berkas permohonan itu kepada pemohon.452

Penelitian yang bersifat administratif ini sangat penting sebab fungsinya 

sebagai penyeleksi tahap pertama pada  semua berkas permohonan yang

diterima oleh petugas kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Meskipun akses 

bagi para pencari keadilan konstitusional yang terbuka untuk mengajukan 

permohonan ke Mahkamah Konstitusi, tidak berarti setiap orang dapat 

berbuat seenaknya atau sesuka hatinya dalam bermasalah di Mahkamah 

Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus melindungi nilai-nilai kepentingan 

umum yang tercermin atau terkandung dalam setiap undang-undang yang 

telah ditetapkan sebagai produk hukum yang mengikat untuk umum.453

Dalam hal permohonan yang diajukan Pemohon sudah lengkap atau 

sudah memenuhi persyaratan, maka Panitera mencatat permohonan ini  

ke dalam Buku Register masalah Konstitusi (BRPK). pada  permohonan 

yang sudah memenuhi persyaratan ini Panitera memberi  Akta Registrasi 

masalah kepada pemohon. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyampaikan 

permohonan yang sudah diregistrasi kepada termohon dalam jangka waktu 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.

Penyampaian permohonan kepada termohon ini  dilakukan oleh Juru 

Panggil yang dibuktikan dengan berita acara.

Apabila pemohon menarik kembali permohonan yang telah diregistrasi 

sebelum diterbitkannya ketetapan tentang Panel Hakim, Panitera 

menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi yang harus diberitahukan 

kepada termohon. Dalam hal permohonan telah dicatat dalam BRPK dan 

dilakukan penarikan kembali oleh Pemohon, maka Panitera menerbitkan 

Akta Pembatalan Registrasi permohonan yang telah diajukan Pemohon 

dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas 

permohonan.454

G. Penjadwalan dan Panggilan Sidang

Berkas permohonan yang sudah diregistrasi selanjutnya disampaikan 

oleh Panitera kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan susunan 

Panel Hakimnya. Selanjutnya, Ketua Panel Hakim menetapkan hari sidang 

pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

sejak permohonan diregistrasi. Penetapan hari sidang pertama ini  

diberitahukan kepada pemohon dan termohon, serta diumumkan kepada 

warga . Pengumuman dapat dilakukan melalui papan pengumuman 

Mahkamah Konstitusi yang khusus dibuat untuk itu dan situs Mahkamah 

(www.mahkamahkonstitusi.go.id), serta media lainnya.Panggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon dan termohon 

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari 

persidangan. Panggilan sidang ini  ditandatangani oleh Panitera dan 

disampaikan secara resmi oleh Juru Panggil yang dibuktikan dengan berita 

acara panggilan serta dapat dibantu media komunikasi lainnya, seperti 

telepon, faksimili, dan surat elektronik (e-mail). Dalam rangka panggilan 

sidang, Panitera dapat meminta bantuan pemanggilan kepada pejabat negara 

di daerah.456

H. Pemeriksaan Perkara

1. Pemeriksaan Pendahuluan 

Pemeriksaan pendahuluan yaitu pemeriksaan yang dilakukan majelis 

hakim dalam sidang pertama, sebelum melakukan pemeriksaan pada  

pokok perkara.457 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

menyatakan:

(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi 

mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi 

permohonan.

(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah 

Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi 

dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 

14 (empat belas) hari.

Dalam Hukum Acara SKLN, pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan 

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang￾kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim atau oleh Pleno Hakim yang 

sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim. Pemeriksaan 

pendahuluan dihadiri oleh pemohon dan/atau kuasanya, kecuali dalam 

hal adanya permohonan putusan sela, dihadiri pula oleh termohon dan/

atau kuasanya.458

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Majelis Hakim memiliki kewajiban 

untuk: 

a. memeriksa kelengkapan permohonan; 

b. meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang 

mencakup kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) 

pemohon, dan pokok permohonan; . memberi nasihat kepada pemohon, baik mengenai kelengkapan 

administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tertib 

persidangan; 

d. mendengar keterangan termohon dalam hal adanya permohonan 

untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang 

dipersengketakan; 

e. memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan 

oleh pemohon.459

Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan, permohonan belum lengkap 

dan/atau belum jelas, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pemohon 

untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka 

waktu paling lambat 14 (empat belas) hari. Sedangkan, apabila permohonan 

itu telah lengkap dan jelas, maka hasil pemeriksaan pendahuluan itu 

dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.460

2. Pemeriksaan Persidangan 

Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum 

oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang 

Hakim. Pemeriksaan Persidangan, berdasar  hasil Rapat Permusyawaratan 

Hakim, dapat dilakukan oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri 

atas 3 (tiga) orang Hakim.461 Pemeriksaan Persidangan oleh Pleno Hakim 

ini bertujuan untuk: 

a. memeriksa materi permohonan yang diajukan pemohon; 

b. mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon; 

c. memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti 

lainnya, baik yang diajukan oleh pemohon, termohon, maupun oleh 

pihak terkait langsung; 

d. mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau 

diperlukan oleh Mahkamah, baik pihak terkait yang mempunyai 

kepentingan langsung maupun kepentingan yang tidak langsung; 

e. mendengarkan keterangan ahli dan saksi, baik yang diajukan oleh 

pemohon maupun oleh termohon.462

3. Pembuktian 

Pembuktian yaitu kegiatan yustisial yang amat penting sekali 

dalam rangkaian kegiatan memeriksa, mengadili dan memutuskan suatumasalah hukum. Oleh sebab itu hampir di setiap Hukum Acara apapun, 

ketentuan tentang pembuktian ini selalu diatur. Di dalam Hukum Acara 

SKLN, ketentuan tentang pembuktian diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. 

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 

menyatakan, beban pembuktian berada pada pihak pemohon. Apabila ada 

alasan yang cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebankan pembuktian 

kepada pihak termohon.463 Dalam rangka pembuktian ini, Majelis Hakim 

juga dapat meminta pihak terkait untuk memberi  keterangan dan/atau 

mengajukan alat bukti lainnya.464

Dalam Hukum Acara SKLN, alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh 

pemohon, termohon, dan pihak terkait langsung dapat berupa:

a. surat atau tulisan, 

b. keterangan saksi, 

c. keterangan ahli, 

d. keterangan para pihak, dan 

e. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa 

dengan itu.465

Alat-alat bukti sebagaimana ini  di atas, harus dapat 

dipertanggungjawabkan perolehannya secara sah menurut hukum.466

Penentuan sah tidaknya alat bukti dan perolehannya dilakukan oleh Majelis 

Hakim dalam persidangan Pleno atau Panel.467 Apabila dipandang perlu 

Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat, dengan dihadiri 

oleh para pihak.468

4. Penarikan Kembali Permohonan 

Adakalanya dalam praktik peradilan ditemui, pihak penggugat atau 

pemohon mencabut gugatannya atau menarik kembali permohonannya. 

Dalam Hukum Acara SKLN ketentuan tentang penarikan kembali 

‘permohonan’ itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

08/PMK/2006. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

08/PMK/2006 menyatakan, bahwa:Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama 

pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan kembali 

secara tertulis.

Dalam Hukum Acara SKLN, penarikan kembali permohonan oleh 

pemohon tidak serta merta dapat dilakukan oleh pemohon, karena:

(1) ‘penarikan kembali permohonan’ oleh pemohon itu harus diajukan 

secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi;

(2) ‘penarikan kembali permohonan’ oleh pemohon itu apabila setelah 

dimulainya pemeriksaan persidangan, maka Mahkamah Konstitusi dapat 

mempertimbangkannya setelah mendengar keterangan termohon469;

(3) ‘penarikan kembali permohonan’ oleh pemohon itu dapat dikabulkan470

oleh Mahkamah Konstitusi apabila:

a. substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional; 

b. tidak ada forum lain untuk menyelesaikan sengketa dimaksud; dan 

c. adanya kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum.471

Di lapangan Hukum Acara Perdata, ketentuan tentang ‘penarikan 

kembali permohonan’ yang diatur dalam Hukum Acara SKLN, dikenal 

dengan istilah ‘pencabutan gugatan’. Hanya saja perbedaannya, jika dalam 

Hukum Acara SKLN, pemohon dapat menarik kembali permohonannya 

sebelum atau selama pemeriksaan dilakukan dengan cara mengajukan 

permohonan penarikan kembali secara tertulis, sedang dalam Hukum 

Acara Perdata, pencabutan gugatan dilakukan dengan bersyarat, yaitu:

a. Apabila pencabutan gugatan itu dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa 

di persidangan, atau sebelum tergugat secara resmi belum tahu akan 

adanya gugatan itu, maka pencabutan gugatan tidak memerlukan 

persetujuan dari pihak tergugat. Pasal 271 Rv menyatakan:

 ‘Kalau pencabutan dilakukan sebelum masalah diperiksa di persidangan 

atau sebelum tergugat memberi jawabannya, maka tergugat secara 

resmi belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara 

resmi belum terserang kepentingannya. Dalam ini tidak perlu ada 

persetujuan dari pihak tergugat.’

b. Apabila pencabutan gugatan itu dilakukan setelah tergugat memberi 

jawaban atau menanggapi gugatan penggugat di persidangan, maka 

pencabutan gugatan memerlukan persetujuan dari pihak tergugat.Dalam praktik sering terjadi penarikan kembali permohonan oleh pihak 

pemohon, baik sebab alasan situasi atau kondisi mulai membaik, maupun 

sebab atas saran hakim yang memeriksa masalah yang bersangkutan. Berikut 

beberapa contoh penarikan kembali permohonan dalam praktik peradilan 

SKLN:

a. Contoh penarikan kembali permohonan sebab situasi atau kondisi 

mulai membaik: 

- Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/SKLN-III/2005 tentang Penarikan 

masalah Sengketa Kewenangan Gubernur Provinsi Lampung dengan DPRD 

Provinsi Lampung.

Pemohon dalam permohonan penarikannya mendalilkan, bahwa memperhatikan situasi 

di Provinsi Lampung yang kelihatannya cenderung membaik, maka Pemohon 

mengajukan penarikan kembali permohonan pada  permohonan Pemohon. 

berdasar  hasil Rapat Pleno Hakim, penarikan kembali permohonan a quo 

perlu dikonfirmasi kepada Pemohon dalam Sidang Panel.

Pemohon pada persidangan tanggal 5 Januari 2006, hari ini, telah menerangkan 

bahwa penarikan kembali permohonan dimaksud dalam surat Pemohon bertanggal 

26 Desember 2005 benar adanya.

berdasar  hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi 

berpendapat, bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon a quo tidak bertentangan 

dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menarik kembali 

permohonannya harus dikabulkan dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 

masalah Nomor 025/SKLN-III/2005 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

antara Gubernur Lampung dengan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Lampung. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat 

penarikan kembali masalah Nomor 025/SKLN-III/2005 dalam Buku Register masalah 

Konstitusi.472

b. Contoh penarikan kembali permohonan sebab saran hakim:

- Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/SKLN-VI/2008 tentang Penarikan 

masalah Sengketa Kewenangan Antara Bank Indonesia pada  Komisi 

Pemberantasan Korupsi.

 Pemohon masalah Nomor 7/SKLN-VI/2008 yaitu Gubernur Bank Indonesia yang 

diwakili oleh Dr. Burhanudin Abdullah, M.A. memberi  Surat Kuasa Khusus 

tanggal 15 Februari 2008 kepada Aa Dani Saliswijaya, S.H.,M.H., dkk bertindak 

untuk dan atas nama Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan 

lembaga negara antara Bank Indonesia pada  Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam masalah ini , Mahkamah Konstitusi telah mendengar keterangan 

Pemohon dalam Sidang Panel tanggal 21 Februari 2008 dan telah menerima surat 

dari Kuasa Hukum Pemohon dengan Nomor 04/SWP/MK/III/2008, dengan alasan 

bahwa berdasar  Surat Bank Indonesia Nomor 10/2/GBI/DHk tanggal 5 Maret 

2008 pihak Bank Indonesia meminta Kuasa Hukum untuk mencabut masalah a quo. 

Pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 21 Februari 2008 Panel Hakim memberi  tiga alternatif pada  masalah a quo antara lain, untuk dicabut 

dan dicari saluran yang pas, diperbaiki, atau tetap pada permohonan semula.

Setelah diadakan diskusi dan penelitian lebih lanjut, maka yang disampaikan oleh Panel 

Hakim sangat beralasan dan dapat dimengerti secara logika hukum, sehingga Kuasa 

Hukum Pemohon berkesimpulan untuk mencabut masalah ini dan kemungkinan 

akan menempuh dengan jalan lain.

Mahkamah mengabulkan penarikan permohonan Pemohon, sebab penarikan 

kembali permohonan masalah Nomor 7/SKLN-VI/2008 ini  beralasan dan tidak 

bertentangan dengan undang-undang dengan memperhatikan Pasal 35 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

(1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan 

Mahkamah Konstitusi dilakukan.

(2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memicu  permohonan 

tidak dapat diajukan kembali.

berdasar  ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini  

memicu  Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo. Selanjutnya, 

Mahkamah memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali masalah 

Nomor 7/SKLN-VI/2008 dalam Buku Registrasi masalah Konstitusi.

Dalam lapangan Hukum Acara Perdata, penggungat boleh mengajukan 

lagi gugatannya yang telah dicabutnya sebelum tergugat memberi jawabannya, 

tetapi dalam hal pencabutan gugatan sesudah tergugat memberi jawaban, 

dapat dianggap bahwa penggugat telah melepaskan haknya, sehingga tidak 

boleh mengajukannya lagi. Berbeda dengan ketentuan di dalam Hukum 

Acara Perdata, dalam Hukum Acara SKLN penarikan kembali permohonan 

membawa konsekuensi hukum, permohonan yang telah ditarik kembali, 

baik sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi itu, tidak 

boleh diajukan kembali oleh Pemohon473, kecuali dalam kondisi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

08/PMK/2006, yaitu:

a. substansi sengketa memerlukan penyelesaian secara konstitusional; 

b. tidak ada forum lain untuk menyelesaikan sengketa dimaksud; 

dan 

c. adanya kepentingan umum yang memerlukan kepastian hukum. 

I. Rapat Permusyawaratan Hakim

Dalam Hukum Acara SKLN, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) 

dilakukan secara tertutup dan rahasia. RPH dipimpin oleh Ketua Mahkamah, 

atau apabila Ketua berhalangan RPH dipimpin oleh Wakil Ketua, atau 

apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, RPH dipimpin oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh Hakim. RPH diselenggarakan untuk 

pengambilan keputusan atau untuk tujuan lainnya.474

RPH untuk pengambilan keputusan antara lain meliputi pengambilan 

keputusan mengenai mekanisme pemeriksaan dan kelanjutan perkara, 

putusan sela, serta putusan akhir. RPH ini  dihadiri oleh sekurang￾kurangnya 7 (tujuh) orang hakim. Pengambilan keputusan dalam RPH 

dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk 

mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara 

terbanyak, dan apabila pengambilan keputusan dengan suara terbanyak tidak 

tercapai, suara terakhir ketua sidang RPH menentukan. Dalam hal RPH 

untuk pengambilan keputusan akhir tidak mencapai mufakat, pendapat 

yang berbeda (dissenting opinion) ataupun alasan yang berbeda (concurring 

opinion) dimuat dalam putusan.475

Dalam RPH untuk pengambilan keputusan mengenai putusan akhir, 

setiap Hakim wajib menyampaikan pendapat hukum secara tertulis. 

Pendapat hukum ini  yaitu bagian dari berkas asli yang bersifat 

rahasia dan dihimpun oleh Panitera sebelum perancangan putusan.476 RPH 

untuk tujuan lain, antara lain diskusi curah pendapat (brain storming) dan 

perancangan (drafting) putusan setelah musyawarah. RPH untuk maksud 

dan tujuan ini tidak memerlukan persyaratan kuorum.477

J. Putusan

Hukum Acara SKLN mengenal beberapa jenis putusan apabila 

dilihat dari tujuan dan motivasinya, diantaranya yaitu putusan (ketetapan) 

penarikan kembali permohonan, putusan sela, dan putusan akhir. Ketetapan 

penarikan kembali permohonan yaitu ketetapan Mahkamah Konstitusi 

yang diambil berkaitan dengan adanya permohonan penarikan kembali 

permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada saat sebelum 

atau selama persidangan. Putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan oleh 

hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan 

(objectum litis) yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. 

Hukum Acara SKLN mengatur ketentuan tentang putusan sela ini dalam 

Pasal 12-13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. Putusan 

sela dapat ditetapkan atas permintaan pemohon dan juga dapat ditetapkanatas inisiatif Majelis Hakim demi kepentingan hukum.478 Putusan sela 

sebagaimana dimaksud diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 

dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.479

Putusan sela yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon 

untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan

sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi, dapat diambil atau dijatuhkan 

oleh Mahkamah Konstitusi setelah pemeriksaan pendahuluan dilakukan. 

Pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan yang dimaksud di sini 

yaitu berupa tindakan, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum, yang 

yaitu pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.480

Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan 

yang dipersengketakan dapat dijatuhkan apabila: 

a. ada kepentingan hukum yang mendesak yang, apabila pokok 

permohonan dikabulkan, dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih 

serius; 

b. Kewenangan yang dipersoalkan itu bukan yaitu pelaksanaan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.481

Contoh putusan sela dalam masalah SKLN ini misalnya, Putusan Sela 

Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004 tanggal 8 November 

2004 yang diajukan oleh DPD pada  Presiden dan DPR tentang 

pengangkatan anggota BPK. Isi Putusan Sela ini  memerintahkan 

penghentian sementara pelaksanaan Keppres Nomor 185/M Tahun 2004, 

harus dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berbeda dengan putusan sela, maka putusan akhir diambil dalam 

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)482 yang khusus diadakan untuk itu 

dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim.483 Dalam 

RPH untuk pengambilan keputusan mengenai putusan akhir, setiap hakim 

wajib menyampaikan pendapat hukum secara tertulis. Pendapat hukum 

sebagaimana dimaksud yaitu bagian dari berkas asli yang bersifat 

rahasia dan dihimpun oleh Panitera sebelum perancangan putusan.Putusan akhir Mahkamah Konstitusi atas masalah SKLN memiliki 

sifat atau karakteristik yang sama dengan putusan pengadilan umumnya. 

Putusan diambil berdasar  ketentuan UUD 1945 menurut keyakinan 

Hakim dengan didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.485 Putusan 

diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum dan dihadiri 

oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang hakim.486 Putusan bersifat final 

dan mengikat.487

Sejak tahun 2003 hingga Juni 2010, Mahkamah Konstitusi telah 

memutus 6 masalah SKLN dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Setiap putusan wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan 

dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.488 Pertimbangan 

hukum yang menjadi dasar putusan akan meliputi pertimbangan hukum 

tentang kewenangan MK, apakah permohonan yang diajukan termasuk 

kewenangan MK? Dan apabila setelah dipertimbangkan bahwa permohonan 

yang diajukan itu memang termasuk kewenangan MK, masih harus 

dipertimbangkan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal 

standing untuk mengajukan permohonan di depan MK yang akan dilihat 

dari ada tidaknya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang 

dirugikan. Setelah jelas bahwa pemohon memiliki legal standing dimaksud 

maka dapat dipertimbangkan pokok permasalahan atau pokok perkara. 

Pertimbangan hukum yang mendasarkan diri pada konstitusi melalui proses 

penemuan hukum akan sampai pada kesimpulan apakah dalil permohonan 

dipandang terbukti dan secara konstitusional beralasan dimana MK akan 

menyatakan mengabulkan permohonan. Namun jika sebaliknya maka 

permohonan akan dinyatakan ditolak. Apabila dipandang bahwa kewenangan 

dan legal standing tidak dipenuhi maka permohonan akan dinyatakan tidak 

dapat diterima. Amar putusan akan menegaskan semua pertimbangan 

dimaksud yang dipandang yaitu hal yang bersifat declaratoir dan/atau 

constitutief atau menciptakan maupun meniadakan satu keadaan hukum.489

Ada 2 (dua) hal yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum, yaitu: 

(1) ratio decidendi; dan (2) obiter dictum. Ratio decidendi yaitu bagian 

pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya 

putusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian pertimbangan ini tidak 

dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat 

secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Di pihak lain 

ada bagian pertimbangan yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan 

masalah hukum yang dihadapi dan karenanya juga tidak berkaitan dengan 

amar putusan. Hal demikian sering dilakukan sebab dipakai  sebagai 

ilustrasi atau analogi dalam menyusun argumen pertimbangan hukum. 

Bagian ini disebut sebagai obiter dictum yang tidak mempunyai kekuatan 

mengikat.490

Hukum Acara SKLN menentukan, bahwa syarat putusan itu harus 

sekurang-kurangnya terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN berdasar  

KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 

b. identitas pemohon dan termohon; 

c. ringkasan permohonon; 

d. ringkasan keterangan dan/atau tanggapan termohon; 

e. pertimbangan pada  fakta yang terungkap dalam persidangan; 

f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; 

g. amar putusan; 

h. pendapat berbeda atau alasan berbeda dari hakim; dan . hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim, serta 

panitera.491

Amar putusan dapat menyatakan: a. permohonan tidak dapat diterima; 

b. permohonan dikabulkan; atau c. permohonan ditolak.492 Permohonan 

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) apabila pemohon dan/atau 

permohonannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat 

(2)493 serta Pasal 5 ayat (1)494 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/

PMK/2006.495 Permohonan dikabulkan dalam hal permohonan beralasan,496

sedang Permohonan ditolak dalam hal permohonan tidak beralasan.497

Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan menyatakan dengan 

tegas bahwa pemohon berwenang untuk melaksanakan kewenangan yang 

dipersengketakan dan/atau termohon tidak mempunyai kewenangan untuk 

melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.498

Hakim yang turut serta dalam pengambilan putusan dalam Rapat 

Permusyawaratan Hakim dicantumkan namanya di dalam putusan. Dalam 

hal ada pendapat berbeda dari Hakim yang dimuat di dalam putusan, 

sedang Hakim yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang pleno 

pengucapan putusan, pendapat berbeda ini  tidak dibacakan. Putusan 

ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang hadir dalam 

sidang pleno pengucapan putusan serta panitera yang mendamping

Dalam hal isi amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 

(3),500 termohon wajib melaksanakan putusan ini  dalam jangka waktu 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diterima oleh termohon. 

Apabila putusan ini  tidak dilaksanakan oleh termohon maka pelaksanaan 

kewenangan termohon batal demi hukum.501

Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada 

pemohon, termohon, dan pihak-pihak terkait dalam jangka waktu paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Putusan Mahkamah 

disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden, serta lembaga negara lain 

apabila dipandang perlu.502 Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak 

selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum.

saat membicarakan pemilihan umum (Pemilu) tak dapat dihindari 

untuk menguraikan arti penting konsep demokrasi. Keduanya memiliki relasi 

erat yang tak dapat dipisahkan pengkajiannya. memakai  istilah Arbi 

Sanit, Pemilu yaitu institusi yang mengejawantahkan demokrasi.578

Bahkan menurut Valentino Larcinese tingkatan partisipasi dalam Pemilu 

yaitu ukuran pada  kualitas demokrasi itu sendiri. Selengkapnya 

Larcinese menyatakan;

In an idealized vision of democracy, public decisions are based on the preferences and 

the opinions of all the members of a polity. It is therefore common in the public debate 

to regard the extent of electoral participation as a measure of the quality of democratic 

governance.579

Kata demokrasi secara semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos

dan kratos. ’Demos’ berarti rakyat dan ’kratos’ berarti pemerintahan (rule) 

atau dapat pula dimaknai dengan kekuasaan (strength).580 Sehingga dalam 

pemahaman sederhana, demokrasi dapat diberi makna sebagai pemerintahan 

yang kedaulatannya terletak pada rakyat banyak. Bukan pemerintahan yang 

terpusat kepada satu orang (monarki), bukan pula tersentralisasi kepada 

sekelompok orang (oligarki). Saat ini, paham demokrasi terus berkembang, 

bahkan demokrasi saat ini dipandang memiliki makna yang sama dengan 

republik. James Mac Gregor Burns, misalnya, menyebutkan demokrasi 

lebih tepat dimaknai sebagai sebuah demokrasi perwakilan (representative 

democracy). Burns selengkapnya menyebutkan sebagai berikut;Today democracy is more likely to mean a representative democracy –or, in Plato’s term, 

a republic– in which all the people do not actually make the laws or administer them 

but choose the ones who do.581

Sejak pemerintahan berkonsep monarki otoriter telah banyak 

ditinggalkan negara-negara dunia dan beralih kepada konsep pemerintahan 

rakyat. Demokrasi kemudian menjadi alternatif bahkan didaulat menjadi 

asas utama pemerintahan yang dapat dikatakan berlaku universal. Bahkan 

hampir dapat dipastikan tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak 

menyebut dirinya sebagai negara demokrasi.

Arend Lijphart mengatakan usaha  untuk membentuk sebuah 

negara demokratis bukanlah pekerjaan mudah. Lijphart menyebutkan 

bahwa, ”It is not a system of government that fully embodies all democratic ideals, 

but one that approximates them to a reasonable degree.”582 Bagi Lijphart seluruh 

ide mengenai demokratisasi hanyalah konsep imajinatif yang utopis (angan￾angan) apabila diterapkan secara kaku, namun kehendak pada  bentuk 

negara demokratis itu akan dapat diwujudkan apabila diletakan kepada