mahkamah konstitusi 1

mahkamah konstitusi 1

   September 13, 2023       mayatku

---

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 mengatakan MK wajib 

memberi  putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran 

hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang 

Dasar. Ketentuan ini  dirumuskan secara berbeda dibanding dengan 

wewenang yang dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Ketentuan 

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 ini  terkait dengan ketentuan tentang 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Dengan demikian maksud dari frasa 

“dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 

Undang-Undang Dasar” yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 

Pasal 7B UUD 1945. 

Adanya ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden dalam masa jabatannya dalam UUD 1945 pasca perubahan 

ini  memunculkan istilah baru dalam bidang hukum tata negara, yaitu 

impeachment dan pemakzulan. Pemakzulan yaitu proses pemberhentian 

seorang pejabat publik dalam masa jabatannya, atau sebelum masa jabatan 

ini  berakhir atau disebut dengan istilah removal from office. Dalam proses 

pemakzulan ini  ada mekanisme impeachment, yaitu pendakwaan 

atas suatu perbuatan tertentu yang dapat menjadi alasan pemberhentian. 

Impeachment yaitu prosedur di mana seorang pejabat publik yang dipilih, 

didakwa melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian, impeachment 

tidak mengharuskan berakhir pada pemberhentian (removal from office). 

Impeachment lebih tepat diartikan sebagai pernyataan atau pendapat yang 

mendakwa, atau dapat diparalelkan dengan pengertian dakwaan dalam hukum pidana. Menurut Borgna Brunner, pemberhentian pejabat publik di 

Amerika Serikat melalui dua tahapan, yaitu: (1) pendakwaan secara formal 

atau impeachment; dan (2) suatu pengadilan dan pengambilan putusan oleh 

Senat. Adanya impeachment tidak harus berakhir dengan pemakzulan, 

sedang adanya pemakzulan pasti telah didahului dengan impeachment. 

Jadi, impeachment yaitu bagian dari proses yang harus dilalui untuk 

adanya pemakzulan. 

Dalam konteks ketatanegaraan, studi tentang impeachment biasanya 

merujuk pada ketentuan dan praktik di Amerika Serikat. Article I Section 

2 dan 3 Konstitusi Amerika Serikat menyatakan:

The President, Vice President, and all civil officers of the United Stated shall be removed 

from office on impeachment for, and conviction of, treason, bribery, or other high crimes 

and misdemeanors.

Judgment in Case of Impeachment shall not extend further than removal from office, and 

disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or Profit under the United 

Stated: but the Party convicted shall nevertheless be liable and subject to Indictment, 

Trial, Judgment and Punishment, according to law.

Impeachment di Amerika Serikat sebenarnya diadopsi dari praktik yang 

berlaku di Inggris sebagai ungkapan yang menunjuk pada pengertian 

pengadilan politik yang dipakai  untuk menjangkau para pelanggar yang 

mungkin lepas dari tuntutan. Impeachment diperlukan untuk melindungi 

negara sekaligus menghukum pelaku. Untuk pertama kalinya, impeachment 

di Inggris terjadi pada tahun 1376 yang menimpa William, Lord of Latimer 

pada masa pemerintahan Raja Edward II. Namun dengan adanya mekanisme 

mosi tidak percaya dari parlemen untuk membubarkan kabinet, mekanisme 

impeachment tidak lagi dipakai .

Walaupun pemakzulan di Amerika Serikat diterapkan untuk semua 

pejabat publik, namun dari tahun 1789 hingga saat ini hanya ada 14 

pejabat federal yang mengalami proses pemakzulan, bahkan tidak semuanya 

berujung pada pemberhentian (removal from the office). Pejabat yang paling 

banyak diajukan impeachment yaitu hakim yang meliputi 14 orang hakim 

federal, 11 orang hakim distrik, dua orang hakim banding, serta seorang 

hakim agung. Sepanjang sejarah Amerika Serikat hanya dua Presiden yang 

pernah mengalami proses impeachment, yaitu Andrew Johnson dan Bill 

Clinton. Keduanya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum yang didakwakan. Selain itu, pernah terjadi usaha  impeachment pada  

Presiden Richard Nixon, namun Presiden Nixon mengundurkan diri 

terlebih dahulu saat usulan impeachment itu baru disetujui oleh DPR.

Impeachment pada  Presiden AS pertama kali terjadi tahun 1868 

yang menimpa Presiden Andrew Johnson. Secara garis besar tuduhan 

pada  Presiden Andrew Johnson ini yaitu telah melakukan “high crimes 

and misdemeanor” dengan rincian pelanggaran meliputi:

1. Pelanggaran sumpah jabatan. Presiden Andrew Johnson dipandang tidak 

menghiraukan kewajiban sesuai sumpah jabatannya. Presiden melakukan 

pemberhentian Edwin M. Santon sebagai Menteri Pertahanan dan 

menggantinya dengan pejabat yang lain tanpa persetujuan Senat Amerika 

Serikat. Padahal dalam Act Regulating the Tenure of Civil Officer 

ditentukan harus dengan persetujuan Senat.

2. Melanggar undang-undang Federal Amerika Serikat yaitu “the 

Command of Act” yang disahkan pada tanggal 2 Maret 1867, yaitu 

memberi  perintah kepada Commander in Chief Wiiliam H. Emory 

yang seharusnya melalui The General of The Army.619

Dalam perjalanan proses impeachment ini, meskipun pelanggaran yang 

dituduhkan kepada Presiden Andrew Johnson telah lolos dari House 

of Representatives dan diproses lebih lanjut oleh Senat, tetapi akhirnya 

Presiden Andrew Johnson tetap menjabat sebagai Presiden sebab suara 

di Senat yang menghendaki diberhentikannya Presiden Andrew Johnson 

kalah dengan suara anggota Senat yang mendukung Andrew Johnson tetap 

sebagai Presiden meskipun hanya berbeda satu suara.620

usaha  impeachment pada  Presiden yang kedua terjadi pada tahun 

1974 pada  Presiden Richard M Nixon yang dituduh melakukan “high 

crimes dan misdemeanors” berupa pertama, obstruction of justice (menghambat 

peradilan); kedua, abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan); ketiga, 

contempt of congress (penghinaan pada  Konggers). Ketiga tuduhan ini  

berkaitan dengan masalah “Watergate” yang terjadi pada tanggal 17 Juni 1972, 

yaitu masuknya secara tidak sah (burglary) beberapa orang di kantor pusat 

Komite Nasional Demokrat di Watergate Washington DC. Namun proses 

impeachment ini gugur sebab Presiden Richard Nixon mengundurkan diri.621 Dengan demikian suatu proses impeachment dapat berakhir saat 

yang terkena impeachment lebih memilih mengundurkan diri dibandingkan  

melayani persidangan baik di House of Representatif maupun di Senat. 

usaha  impeachment pada  Presiden yang ketiga terjadi pada tahun 1998 

yang menimpa Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. masalah impeachment 

Presiden Amerika Bill Clinton ini bermula dari tuduhan pada  Clinton 

yang telah melakukan perbuatan tidak bermoral pada  karyawan Gedung 

Putih Monica Lewinsky. Clinton membantah telah melakukan perbuatan 

tidak wajar ini dengan karyawannya. Akan tetapi dalam perkembangan 

penyelidikannya Clinton mengakui telah melakukan perbuatannya yang 

disiarkan melalui televisi nasional. Oleh sebab itu tuduhan pada  

Clinton beralih dari perbuatan tidak wajar ke tuduhan telah menghalangi 

penyidikan dengan berbohong di bawah sumpah. Oleh Committee of 

Judiciary House of Representative, Presiden Bill Clinton dikenakan 4 pasal 

impeachment yaitu; pertama, melakukan sumpah palsu dihadapan grand jury 

(perjury in grand jury); kedua, melakukan sumpah palsu (perjury); ketiga, 

menghambat peradilan (abstruction of justice); dan keempat, memberi  

respon yang tidak layak atas pertanyaan tertulis dari Committee of Judiciary. 

Dari keempat dakwaan ini , akhirnya hanya dua yang dibawa ke Senat. 

Akhir dari proses impeachment ini yaitu Clinton dibebaskan (acquited) 

oleh Senat dengan suara mutlak dan tetap menduduki jabatan Presiden 

Amerika Serikat. 

Mekanisme impeachment juga ada di negara-negara lain. Di 

Philipina, kekuasaan impeachment dipegang oleh House of Representatives 

untuk mengajukan impeachment pada  Presiden, Wakil Presiden, anggota 

Mahkamah Agung, anggota komisi-komisi yang dibentuk konstitusi, 

serta Ombudsman. Article XI Section 2 dan 3 Konstitusi Philipina 

menyatakan:

Sec. 2

The President, Vice-President, the Members of the Supreme Court, the Members of 

the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office, on 

impeachment for, and conviction of, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, 

graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. All other public officers 

and employees may be removed from office as provided by law, but not by impeachment.

Sec. 3.

(1) The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of 

impeachment.

(2) A verified complaint may be filed by any Member of the House of Representatives 

or by any citizen upon a resolution of endorsement by any Member thereof, which 

shall be included in the Order of Business within ten session days, and referred to 

the proper Committee within three session days thereafter. The Committee, after 

hearing, and by a majority vote of all its Members, shall submit its report to the 

House within sixty session days from such referral, together with the corresponding 

resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 

ten session days from receipt thereof.

(3) A vote of at least one-third of all the Members of the House shall be necessary either 

to affirm a favorable resolution with the Articles of Impeachment of the Committee, 

or override its contrary resolution. The vote of each Member shall be recorded.

(4) In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 

one-third of all the Members of the House, the same shall constitute the Articles of 

Impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed.

(5) No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than 

once within a period of one year.

(6) The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. 

When sitting for that purpose, the Senators shall be on oath or affirmation. When 

the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court 

shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence 

of two-thirds of all the Members of the Senate.

(7) Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office 

and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines, but 

the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution, trial, and 

punishment according to law.

(8) The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the 

purpose of this section.

Di Austria, Presiden Federasi Austria dapat diajukan impeachment oleh 

Federal Assembly (Bundesversammlung) di hadapan Mahkamah Konstitusi. 

Di Jerman, Presiden Federasi Jerman dapat diajukan impeachment baik oleh 

Bundestag maupun Bundesrat sebab alasan secara sengaja melanggar hukum 

Jerman. Dakwaan ini  diajukan dan akan diputus oleh Mahkamah 

Konstitusi Jerman apakah Presiden bersalah atau tidak serta apakah akan 

diberhentikan atau tidak. 

Dengan melihat pada praktik impeachment di berbagai negara di atas, 

terlihat adanya alasan yang hampir sama terkait dengan dilakukannya 

impeachment yaitu bahwa Presiden selaku pejabat publik dan yaitu 

pemimpin terhormat melakukan pelanggaran hukum dan/atau melakukan 

tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral suatu bangsa. Pemberhentian Presiden Sebelum

Perubahan UUD 1945

Sebelum adanya Perubahan UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/

atau Wakil Presiden tidak diatur di dalam batang tubuh. Ketentuan pasal￾pasal UUD 1945 sebelum perubahan hanya mengatur tentang pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dengan suara terbanyak [Pasal 6 ayat 

(2)] dan tentang penggantian jabatan Presiden oleh Wakil Presiden dalam 

hal Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya 

dalam masa jabatannya (Pasal 8).

Ketentuan tentang pemberhentian ada dalam Penjelasan UUD 

1945 tetapi hanya terkait dengan Presiden, sedang untuk Wakil Presiden 

tidak ada ketentuan dalam Penjelasan UUD 1945. Penjelasan angka VII 

paragraf ke-3 UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan:

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu kuat. Dewan ini tidak 

bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). 

Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap 

menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh sebab itu, Dewan 

Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden 

dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan 

negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk 

persidangan istimewa agar susaha  bisa minta pertanggungan jawab kepada 

Presiden.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persidangan istimewa diatur dengan 

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 yang mengatakan Presiden 

dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dengan alasan “Presiden sungguh 

melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau 

oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, paling tidak telah ada 

dua Presiden yang diberhentikan dalam masa jabatannya, yaitu Presiden 

Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Mungkin saja jika Presiden 

Soeharto tidak mengundurkan diri pada tahun 2008, juga akan berujung 

pada pemberhentian oleh MPR. Presiden Soekarno diberhentikan oleh 

MPR dengan cara “mencabut kekuasaan pemerintahan negara” sebab 

pertanggungjawaban yang disampaikan mengenai kebijakan terkait dengan 

pemberontakan kotra-revolusi G-30-S/PKI, yang dikenal dengan pidato 

Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara, tidak dapat diterima oleh MPRS. Hal itu dituangkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. 

ada dua alasan pencabutan kekuasaan berdasar  Ketetapan MPR 

ini , pertama, Presiden tidak dapat memenuhi pertanggungjawaban 

konstitusional, dan kedua, Presiden tidak dapat menjalankan haluan dan 

putusan MPRS.

Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR pada tahun 2001 

melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban 

Presiden KH. Abdurrahman Wahid. Pemberhentian ini juga dimulai dengan 

dibentuknya Panitia Angket masalah Dana Milik Yayasan Dana Kesejahteraan 

Karyawan (YANATERA) Bulog dan masalah Dana Bantuan Sultan Brunei 

Darussalam. Panitia khusus hak angket ini  menyimpulkan dua 

hal:

1. Dalam masalah dana Yanatera Bulog, Pansus berpendapat: “Patut Diduga Bahwa 

Presiden Abdurrahman Wahid Berperan dalam Pencairan dan Penggunaan Dana 

Yanatera Bulog”.

2. Dalam masalah Dana Bantuan Sultan Brunei Pansus berpendapat: “Adanya 

Inkonsistensi Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid tentang Masalah Bantuan 

Sultan Brunei Darussalam, Menunjukkan Bahwa Presiden Telah Menyampaikan 

Keterangan yang Tidak Sebenarnya Kepada warga ”.

Proses pemberhentian bergulir melalui Memorandum I dan 

Memorandum II, hingga DPR meminta kepada MPR untuk mengadakan 

sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden sebab tidak 

mengindahkan memorandum kedua DPR. Sidang istimewa memang 

dilaksanakan pada 23 Juli 2001, namun sidang ini sesungguhnya bukan 

yaitu sidang istimewa atas permintaan DPR. Sidang istimewa 

dilaksanakan atas inisiatif MPR sendiri sebab terbitnya Maklumat Presiden 

tanggal 22 Juli 2001 yang salah satu isinya yaitu membekukan MPR dan 

DPR. Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dengan Ketetapan 

MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik 

Indonesia KH. Abdurrahman Wahid.

Pemberhentian Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid 

terjadi dalam forum pertanggungjawaban. Yang harus dipertanggungjawabkan 

oleh seorang Presiden sebagai mandataris kepada MPR sebagai pemberi 

mandat dalam konstruksi UUD 1945 sebelum perubahan memiliki aspek 

yang sangat luas. Demikian pula halnya dengan dasar atau alasan menolak 

pertanggungjawaban yang berujung pada pemberhentian juga sangat luas, tidak terbatas pada pelanggaran hukum melainkan juga dapat terjadi sebab 

perbedaan pandangan atas kebijakan tertentu. Hubungan pertanggungjawaban 

ini  lebih dekat kepada sistem parlementer dibanding dengan sistem 

presidensiil. 

C. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil

Presiden Pasca Perubahan UUD 1945

Ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya yaitu hasil Perubahan Keempat UUD 1945 

yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B serta Pasal 24C ayat (2). Pemberhentian 

diatur secara khusus untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan istilah 

“dapat diberhentikan dalam masa jabatannya”. 

Pengaturan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dalam Perubahan UUD 1945 yaitu salah satu instrumen mewujudkan 

pemerintahan presidensiil. Hal itu sesuai dengan salah satu kesepakatan dasar 

tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu memurnikan dan memperkuat 

sistem presidensiil. Salah satu karakteristik sistem presidensiil yaitu 

pemisahan kekuasaan yang melahirkan hubungan sejajar antara eksekutif 

dan parlemen. ini berbeda secara mendasar dengan sistem parlementer 

di mana eksekutif bergantung kepada parlemen sehingga sewaktu-waktu 

eksekutif dapat dijatuhkan dan diganti oleh parlemen.

Salah satu ciri utama dalam sistem presidensiil yaitu masa jabatan 

pemerintahan atau Presiden telah ditentukan (fixed term of office). ini 

sama sekali berbeda dengan masa jabatan pemerintahan dalam sistem 

parlementer yang tidak ditentukan secara pasti, melainkan bergantung 

kepada kepercayaan dari parlemen sehingga dapat sangat singkat ataupun 

sangat lama. Masa jabatan kaninet akan berakhir pada saat pemerintahan 

jatuh sebab alasan kebijakan yang dilakukan tidak disetujui atau dianggap 

salah oleh parlemen. 

berdasar  UUD 1945, masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden 

telah ditentukan, yaitu 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 

pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan lagi. Pada prinsipnya, 

dalam masa jabatan 5 (lima) tahun itu kedudukan Presiden dan/atau Wakil 

Presiden tidak dapat diganggu-gugat, kecuali dengan alasan yang oleh UUD 

1945 ditentukan dapat menjadi dasar pemberhentian. 

Oleh sebab itu pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

yaitu mekanisme khusus yang tentu diharapkan hanya terjadi pada masalah yang luar biasa, atau bahkan diharapkan tidak pernah terjadi. Seorang 

Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu tokoh sentral negara yang tentu 

saja diharapkan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Namun 

jika pelanggaran itu terjadi, Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap harus 

bertanggung jawab secara hukum sebagai wujud prinsip equality before the 

law. sebab kedudukan yang dimiliki, pertanggungjawaban tidak dapat 

dilakukan melalui mekanisme hukum biasa, melainkan melalui mekanisme 

khusus yang di dalamnya ada proses impeachment.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengenai pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden menentukan sebagai berikut:

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila 

terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan pada  negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila 

terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih 

dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/

atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

pada  negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

telah melakukan pelanggaran hukum ini  ataupun telah tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu dalam rangka pelaksanaan 

fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi 

hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat.

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil￾adilnya pada  pendapat Dewan Perwakilan Rakyat ini  paling lama 

sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima 

oleh Mahkamah Konstitusi.

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan pada  

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; 

dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Pre￾siden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk 

memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat ini  paling lambat tiga puluh 

hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul ini .

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/

atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan 

Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui 

oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/

atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat 

paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

berdasar  Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dapat diketahui bahwa 

proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui tiga tahapan, 

yaitu tahapan di DPR, tahapan di MK, dan tahapan di MPR. Tahapan 

pertama yaitu tahapan pengusulan yang dilakukan oleh DPR sebagai salah 

satu pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Apabila DPR dalam pelaksanaan 

fungsi pengawasan yang dimiliki berpendapat bahwa Presiden dan/atau 

Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan 

pada  negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau 

perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan 

usul pemberhentian. Pendapat tentang pelanggaran hukum atau kondisi 

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat ini  harus 

diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 

anggota DPR dan disetujui 2/3 dari anggota DPR yang hadir.

Namun demikian persyaratan kuorum dan persetujuan yang diperlukan 

untuk pernyataan pendapat DPR dimaksud diatur lebih ketat dalam UU 

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 184 

ayat (4) UU ini  mengatakan hak menyatakan pendapat tentang 

pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat harus diambil dalam 

rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 anggota DPR 

dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPR 

yang hadir. Ketentuan ini sedang diuji di MK dalam masalah Nomor 26/

PUU-VIII/2010.

Tahap kedua yaitu tahap di MK. Apabila pendapat DPR tentang 

pelanggaran hukum atau kondisi tidak memenuhi syarat Presiden dan/

atau Wakil Presiden telah disetujui sesuai dengan persyaratan di atas, 

DPR selanjutnya mengajukan pendapat ini  kepada MK yang akan 

memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari. MK dalam ini dapat memutuskan pendapat 

DPR terbukti atau tidak.

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR 

menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pem￾berhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. MPR 

wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR ini  

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul ini . 

Pemberhentian pada  Presiden dan/atau Wakil Presiden diputuskan dalam 

rapat paripurna MPR yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari 

jumlah anggota MPR dan pemberhentian itu disetujui sekurang-kurangnya 

2/3 dari anggota MPR yang hadir. Dalam rapat paripurna itu Presiden dan/

atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di 

atas berbeda dengan mekanisme pemberhentian Presiden di Amerika 

Serikat yang hanya membutuhkan 2 (dua) tahap. Tahap pertama, usul 

pemberhentian Presiden di Amerika Serikat juga diajukan oleh DPR, yaitu 

House of Representatives. Namun jika usul ini  telah disetujui House 

of Representatives dengan suara mayoritas mutlak, langsung diajukan 

dalam sidang impeachment, yaitu sidang yang dilakukan di hadapan Senat 

AS. Anggota Senat menjadi juri yang akan memutuskan apakah Presiden 

diberhentikan atau tidak. Sidang impeachment ini dipimpin oleh Ketua 

MA.624

Keseluruhan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

di atas yaitu mekanisme removal from office yang harus dilalui. Dengan 

demikian proses persidangan di MK untuk memutus pendapat DPR tentang 

pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu salah satu 

tahapan saja yang dikenal dengan istilah impeachment. Dalam forum MK 

inilah DPR mengajukan dakwaan pada  Presiden dan atau Wakil Presiden. 

MK memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir apakah pendapat DPR 

ini  terbukti atau tidak, tetapi tidak memutus memberhentikan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. Keputusan pemberhentian diambil pada tahapan 

selanjutnya, yaitu oleh MPR.

Mekanisme persidangan di MK juga ada yang menyebut sebagai forum 

previligiatum. Pada masa penjajahan Belanda, ada forum pengadilan 

khusus untuk mengadili para pejabat yang disebut forum previligiatum. Forum pengadilan ini diperlukan sebab tidak mungkin mengadili para pejabat 

ini  dalam pengadilan biasa yang sangat mungkin hakim yang mengadili 

berkedudukan lebih rendah dari pejabat yang diadili. Agar peradilan dapat 

berjalan secara fair dan impartial, diperlukan forum pengadilan khusus, 

terutama untuk pengadilan pidana.

Menurut Mahfud MD, cara penjatuhan Presiden dan/atau Wakil 

Presiden yang diatur dalam UUD 1945 memakai  sistem campuran 

antara sistem impeachment dan sistem forum previligiatum. Impeachment

menunjuk pada Presiden dan/atau Wakil Presiden dijatuhkan oleh lembaga 

politik yang mencerminkan wakil seluruh rakyat (yaitu MPR, di AS yaitu 

Kongres) melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat dan 

mekanisme yang ketat. Forum previligiatum yaitu Presiden dan/atau Wakil 

Presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya yaitu 

pelanggaran hukum berat yang ditentukan di dalam konstitusi dengan 

putusan hukum pula. Ketentuan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa 

penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dari penilaian dan 

keputusan politik DPR (impeachment) yang kemudian dilanjutkan dengan 

pemeriksaan dan putusan hukum oleh MK (forum previligiatum), lalu 

dikembalikan lagi ke prosedur impeachment (DPR meneruskan ke MPR) 

untuk diputuskan secara politik.625

Namun demikian perlu diingat bahwa walaupun impeachment dilakukan 

atas dasar pelanggaran pidana tertentu, peradilan yang dilakukan MK untuk 

memutus pendapat DPR bukan yaitu peradilan pidana melainkan 

peradilan hukum tata negara. Sanksi dari peradilan ini yaitu sanksi tata 

negara berupa kemungkinan berujung pada pemberhentian dari jabatan 

dan larangan menduduki jabatan publik di mana dia telah diberhentikan, 

bukan sanksi pidana.

Prosedur bahwa putusan MK bukan yaitu putusan pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil Presiden juga dianut di beberapa negara. Di 

Georgia, peran MK yaitu memberi  kesimpulan atas pertanyaan 

parlemen tentang Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pemberhentian tetap 

menjadi wewenang parlemen dengan suara mayoritas.626 Demikian pula di 

Russia, putusan MA dan MK bukan yaitu putusan pemberhentian, 

melainkan apakah tindakannya terbukti dan apakah prosedur impeachment

dilalui secara sah. Keputusan pemberhentian Presiden Russia ditentukanoleh Dewan Federasi (Federation Council).627

Namun demikian, juga ada negara yang menentukan bahwa 

proses peradilan di MK yaitu proses akhir, setelah melalui proses 

di parlemen. Di Bulgaria, impeachment diajukan kepada MK, dan MK yang 

memutuskan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah melakukan 

high treason atau tindakan pelanggaran konstitusi yang lain dan memutus 

apakah diberhentikan atau tidak.628

D. Para Pihak

1. Pemohon 

Sesuai dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden di mana yang mengajukan pendapat dan usul pemberhentian 

yaitu DPR maka yang bertindak sebagai Pemohon dalam persidangan 

MK untuk memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden 

dan/atau Wakil Presiden yaitu DPR [Pasal 80 ayat (1) UU MK]. DPR 

dalam ini yaitu secara kelembagaan sehingga harus memenuhi syarat 

pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 21 Tahun 2009 mengatakan 

DPR diwakili oleh Pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. 

Dengan demikian, Pimpinan DPR dapat bertindak sendiri ataupun dengan 

menunjuk kuasa hukum. Namun apabila Pimpinan DPR menunjuk kuasa 

hukum, dalam persidangan selanjutnya tetap ditentukan bahwa Pimpinan 

DPR juga harus menghadiri persidangan MK.

2. Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pihak yang diajukan pendapat yaitu Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Walaupun tidak disebutkan sebagai Termohon, namun kedudukan Presiden 

dan/atau Wakil Presiden sesungguhnya yaitu sebagai Termohon. Pendapat 

DPR dapat ditujukan hanya kepada Presiden, hanya kepada Wakil Presiden, 

ataupun kedua-duanya yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat bertindak sendiri, atau 

didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya. Walaupun diwakili 

oleh kuasa hukum, Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib hadir dalam 

persidangan MK, yaitu dalam persidangan untuk menyampaikan tanggapan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden pada  pendapat DPR.E. Alasan Permohonan

Sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945, hanya ada dua kelompok alasan 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dimohonkan 

kepada MK untuk diputus apakah terbukti atau tidak, yaitu (1) pelanggaran 

hukum; dan (2) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 

Wakil Presiden menurut UUD 1945. Alasan pelanggaran hukum pun 

ditentukan secara limitatif, yaitu hanya pelanggaran hukum yang berupa; 

(a) pengkhianatan pada  negara; (b) korupsi; (c) penyuapan; (d) tindak 

pidana berat lainnya; atau (e) perbuatan tercela.

Pengkhianatan pada  negara yaitu tindak pidana pada  keamanan 

negara yang sebagian besar telah diatur dalam KUHP.629 Selain itu juga 

ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan 

pada  Keamanan Negara yang mengubah beberapa ketentuan di dalam 

KUHP. Di dalam KUHP, tindak pidana pada  keamanan negara meliputi 

pengkhianatan yang bersifat internal (hoog verraad) maupun yang bersifat 

eksternal (landverraad) sebagaimana diatur dalam Titel I Buku II KUHP. 

Kejahatan-kejahatan ini  meliputi:

a. Makar pada  kepala negara (Pasal 104);

b. Makar untuk memasukkan Indonesia di bawah kekuasaan asing (Pasal 106);

c. Makar untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107);

d. Pemberontakan (Pasal 108);

e. Pemufakatan jahat dan/atau penyertaan untuk melakukan kejahatan yang 

dimaksud Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP;

f. Mengadakan hubungan dengan negara asing yang bermusuhan dengan 

Indonesia (Pasal 111);

g. Mengadakan hubungan dengan negara asing dengan tujuan agar negara 

asing membantu suatu penggulingan pada  pemerintah di Indonesia 

(Pasal 111 bis);

h. Menyiarkan surat-surat rahasia (Pasal 112 – Pasal 116);

i. Kejahatan mengenai bangunan-bangunan pertahanan negara (Pasal 

117–Pasal 120);

j. Merugikan negara dalam perundingan diplomatik (Pasal 121);

k. Kejahatan yang biasa dilakukan oleh mata-mata musuh (Pasal 122 – 

Pasal 125);

l. Menyembunyikan mata-mata musuh (Pasal 126); dan

m. Menipu dalam hal menjual barang-barang keperluan tentaraPelanggaran hukum berupa korupsi dan penyuapan631 dapat dijadikan 

satu, yaitu tindak pidana korupsi dan penyuapan baik yang diatur dalam 

KUHP maupun dalam Undang-Undang yang lain, seperti Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999. Menurut Hamdan Zoelva, yang dapat dikategorikan 

sebagai korupsi dan penyuapan meliputi:

a. Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang terdiri dari:

1) Perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 

atau perekonomian negara;

2) Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya sebab jabatan atau kedudukan dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang 

dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

b. Tindak pidana yang sebelumnya yaitu tindak pidana suap yang 

terkait dengan jabatan negeri, hakim, dan advokat sebagaimana diatur 

dalam KUHP, jabatan penyelenggara negara, serta pemborong, ahli 

bangunan serta pengawas bangunan yang terkait dengan kepentingan 

umum dan TNI.

c. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, 

yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintangi 

atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, 

penuntutan dan pemeriksaan pengadilan dalam masalah korupsi dan 

penyuapan.632

berdasar  Pasal 1 angka 10 PMK Nomor 21 Tahun 2009 dinyatakan 

bahwa tindak pidana berat lainnya yaitu tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Dengan demikian apabila 

Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan suatu tindak pidana yang 

ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijadikan sebagai 

dasar alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di Amerika 

Serikat, kategori tindak pidana berat disebut dengan “high crimes” yang 

memiliki pengertian lebih luas, seperti terlihat pada alasan usaha  impeachment 

pada  Andrew Johson maupun Richard M. Nixon.

Alasan selanjutnya yaitu perbuatan tercela yang dalam istilah di Amerika 

Serikat disebut dengan misdemeanor. Dari sisi hukum, istilah misdemeanor 

sesungguhnya menunjuk pada tindak pidana ringan. Namun dalam konsteks impeachment, misdemeanor yaitu perbuatan tercela, yang walaupun bukan 

pelanggaran pidana, tetapi yaitu perbuatan yang dianggap tercela oleh 

warga  dan tidak seharusnya dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. Apabila perbuatan dimaksud dilakukan, akan merusak citra dan 

kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

sedang kelompok kedua terkait dengan syarat menjadi Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. Pasal 1 angka 12 PMK Nomor 21 Tahun 2009 

mengatakan yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden yaitu syarat sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 6 UUD 1945 dan undang-undang yang terkait. 

Pasal 6 UUD 1945 menentukan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden 

meliputi; (a) warga negara Indonesia sejak kelahirannya; (b) tidak pernah 

menerima kewarganegaraan lain sebab kehendaknya sendiri; (c) tidak 

pernah mengkhianati negara; (d) mampu secara jasmani dan rohani 

untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. 

Selain syarat yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, syarat 

Presiden dan Wakil Presiden juga diatur dalam undang-undang, khususnya 

Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ada persyaratan lain 

bagi calon Presiden dan Wakil Presiden di luar syarat yang disebutkan 

dalam UUD 1945, yaitu:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat 

lainnya;

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang 

memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

e. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau 

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan 

keuangan negara;

f. tidak sedang dinyatakan pailit berdasar  putusan pengadilan;

g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

h. terdaftar sebagai Pemilih;

i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan 

kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang 

dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak Orang Pribadij. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 

2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

k. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 

Agustus 1945;

l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasar  putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebab melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 

atau lebih;

m. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;

n. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah 

Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

o. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, 

termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung 

dalam G.30.S/PKI; dan

p. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan 

negara Republik Indonesia.

F. Permohonan 

Sesuai dengan hukum acara MK yang bersifat umum, permohonan 

harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau 

kuasanya kepada MK. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau 

kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.633 Di dalam permohonan ini  

sekurang-kurangnya harus memuat (a) nama dan alamat pemohon; (2) 

uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan; dan (3) hal-hal 

yang diminta untuk diputus. Permohonan juga harus disertai dengan alat 

bukti yang mendukung.634

Di dalam uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, 

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas mengenai dugaan:

a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum 

berupa pengkhianatan pada  negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; atau

b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasar  UUD 1945Permohonan dapat diajukan berdasar  dua atau salah satu dari alasan 

untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini . Apabila 

pendapat DPR berkaitan dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden telah melakukan satu atau lebih bentuk pelanggaran hukum, maka 

di dalam permohonan harus memuat secara rinci mengenai jenis, waktu, dan 

tempat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. Demikian pula apabila pendapat DPR berkaitan dengan dugaan 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden, permohonan harus memuat uraian yang 

jelas mengenai syarat-syarat apa yang tidak lagi terpenuhi.636

Panitera MK akan memeriksa kelengkapan permohonan yang telah 

diterima. Apabila ada kekurangan lengkapan, Pemohon wajib melengkapi 

dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan 

ini . Permohonan yang lengkap dicatat dalam Buku Registrasi masalah 

Konstitusi.637

Di dalam permohonan ini , pemohon (DPR) juga harus 

menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai 

pendapat DPR sebagaimana dimaksud Pasal 7B UUD 1945, risalah dan/

atau berita acara rapat DPR.638 Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

pendapat DPR ini  telah melalui proses pengambilan keputusan yang 

sah. Selain itu permohonan juga harus disertai bukti mengenai dugaan 

pelanggaran hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 

memenuhi syarat.639 Dengan demikian permohonan DPR harus dilampiri 

alat bukti yang meliputi:

1. Risalah dan/atau berita acara proses pengambilan keputusan DPR 

bahwa pendapat DPR didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 

anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR;

2. Dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR yang berkaitan 

langsung dengan materi permohonan;

3. Risalah dan/atau berita acara rapat DPR; dan 

4. Alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau 

Wakil Presiden atau alat bukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang 

menjadi dasar pendapat DPR.G. Proses Persidangan

Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku 

Registrasi masalah Konstitusi (BRPK) disampaikan kepada Presiden oleh 

Panitera MK dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK.640

Presiden dan/atau Wakil Presiden harus menyampaikan tanggapan tertulis 

kepada MK paling lambat sehari sebelum sidang pertama dimulai, yang 

dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap.641

MK menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak permohonan diregistrasi. Ketentuan ini berbeda dengan hukum acara 

yang bersifat umum yang menentukan penetapan sidang pertama paling 

lambat 14 (empat belas) hari sejak diregistrasi. Penetapan sidang pertama 

diberitahukan kepada pihak-pihak dan diumumkan kepada warga  

melalui papan pengumuman MK.642

Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim MK yang dihadiri sekurang￾kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi dan dipimpin oleh Ketua MK. 

Persidangan ditentukan melalui 6 (enam) tahap, yaitu:

a. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

b. Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

c. Tahap III : Pembuktian oleh DPR

d. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

e. Tahap V : Kesimpulan DPR maupun Presiden dan/atau Wakil 

Presiden

f. Tahap VI : Pengucapan Putusan643

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan wajib dihadiri oleh Pimpinan DPR 

dan kuasa hukumnya. Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai termohon 

berhak untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan dan/atau diwakili 

oleh kuasa hukumnya.644

Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan untuk memeriksa kelengkapan 

permohonan dan kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan 

pendahuluan ini MK memberi kesempatan kepada Pemohon untuk 

melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan pada saat itu juga lalu 

menjelaskan atau membacakan permohonan ini . Dalam Pemeriksaan 

Pendahuluan ini, MK juga memberi kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengajukan pertanyaan dalam rangka kejelasan 

permohonan. Ketua Sidang juga dapat memberika kesempatan kepada 

majelis hakim untuk mengajukan pertanyaan tentang kejelasan materi 

permohonan.645

Memasuki persidangan Tahap II, Presiden dan/atau Wakil Presiden 

wajib hadir secara pribadi dan dapat didampingi oleh kuasa hukumnya 

untuk menyampaikan tanggapan pada  pendapat DPR. Tanggapan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat berupa:

a. Sah atau tidaknya proses pengambilan keputusan pendapat DPR;

b. Materi muatan pendapat DPR; dan

c. Perolehan dan penilaian alat-alat bukti yang diajukan oleh DPR.646

Setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan tanggapan, 

MK memberi  kesempatan kepada DPR untuk memberi  tanggapan 

balik. Dalam proses ini majelis hakim juga dapat mengajukan pertanyaan 

kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.647

Sidang Tahap III yaitu pembuktian oleh DPR. MK melakukan 

pemeriksaan pada  alat-alat bukti yang diajukan oleh DPR. MK juga 

dapat memberi  kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden 

atau kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan atau meneliti alat 

bukti yang diajukan DPR.648

Sidang Tahap IV yaitu sidang di mana Presiden dan/atau Wakil 

Presiden mendapatkan hak memberi  bantahan pada  alat bukti 

yang diajukan oleh DPR dan melakukan pembuktian sebaliknya. Dalam 

proses ini, MK memberi juga kesempatan kepada DPR untuk mengajukan 

pertanyaan, meminta penjelasan, dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden.649

Setelah sidang pembuktian dipandang selesai, dilanjutkan dengan 

sidang Tahap IV di mana MK memberi  kesempatan baik kepada DPR 

maupun kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan 

kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir harus dibuat dalam waktu paling lama 

14 (empat belas) hari setelah sidang Tahap IV berakhir. Kesimpulan akhir 

disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dalam sidang Tahap V.650Sidang terakhir yaitu sidang pengucapan putusan. Putusan diambil 

melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dengan ketentuan seperti 

RPH pengambilan putusan pada masalah MK yang lain. Namun demikian 

apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat 

proses pemeriksaan di MK, maka proses pemeriksaan dihentikan dan 

permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan MK.

H. Putusan 

pada  masalah pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran 

hukum atau kondisi Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi 

syarat ada tiga kemungkinan putusan yang dapat dijatuhkan oleh MK. 

Pertama, apabila MK berpendapat permohonan tidak memenuhi syarat dari 

sisi Pemohon dan permohonan, amar putusannya menyatakan permohonan 

tidak dapat diterima. Kedua, apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/

atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti 

tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana pendapat DPR, amar putusan 

MK yaitu menyatakan membenarkan pendapat DPR. Ketiga, apabila 

MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti 

melakukan pelanggaran hukum atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi 

syarat seperti pendapat yang diajukan DPR, amar putusan MK menyatakan 

permohonan ditolak.651

MK harus memutus masalah ini dalam waktu 90 (sembilan puluh) 

hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi masalah Konstitusi 

(BRPK). Putusan MK tentang masalah ini wajib disampaikan kepada 

DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.652 Putusan MK bersifat final 

secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan 

permohonan.653 Dengan demikian, DPR hanya dapat mengajukan usul 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila MK memutus 

menyatakan membenarkan pendapat DPR. Apabila MK memutus bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti seperti pendapat DPR, 

maka DPR tidak dapat mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. 

Mengingat bahwa peradilan pada  pendapat DPR tentang pelanggaran 

hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden atau Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat yaitu peradilan tata 

negara, maka tidak memberi  hukuman pidana. Apabila MK memutus mengabulkan permohonan DPR, yang berarti terbukti bahwa Presiden dan/

atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tertentu, tidak 

menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden 

dalam persidangan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara.654

Dengan melihat pada uraian di atas, proses pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebab pelanggaran hukum 

berupa pengkhianatan pada  negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 

berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi 

memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka 

secara sederhana proses pemberhentiannya dapat disajikan dalam skema 

sebagai berikut

Dari skema di atas, terlihat jelas adanya 3 lembaga yang terkait dalam 

proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu sebagai 

berikut. 

1. DPR melakukan dua tahapan yaitu pertama, melakukan pendakwaan 

(impeachment) untuk disampaikan ke Mahkamah Konstitusi; kedua, 

meneruskan usul pemberhentian jika putusan Mahkamah Konstitusi 

mengatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti seperti 

yang didakwakan oleh DPR. Proses pendakwaan dan pengusulan oleh 

DPR ke MPR ini lebih yaitu proses politik, sebab DPR yaitu 

lembaga politik.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus 

dakwaan pada  Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR 

yang yaitu forum previligatum dan lebih bersifat sebagai proses 

yuridis. Oleh sebab itu, proses di Mahkamah Konstitusi ini lebih 

untuk melihat terbukti tidaknya dakwaan pada  Presiden dan/atau 

Wakil Presiden oleh DPR. Apabila hasil persidangan di Mahkamah 

Konstitusi menunjukkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak 

terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhiatan pada  

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau tidak 

melakukan perbuatan tercela, atau tetap memenuhi syarat-syaratnya, 

proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat 

dilanjutkan. Akan tetapi jika hasil persidangan menunjukkan bahwa 

pada  dakwaan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR terbukti 

secara meyakinkan, maka keputusan Mahkamah Konstitusi disampaikan 

kepada DPR untuk proses pengusulan lebih lanjut ke MPR.

3. MPR yaitu lembaga terakhir penentu atas status Presiden dan/

Wakil Presiden setelah proses DPR dan Mahkamah Konstitusi selesai. 

Artinya, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan Presiden dan/

Wakil Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum, atau 

telah melakukan perbuatan tercela, atau telah tidak lagi memenuhi 

syarat-syaratnya, tidak akan otomatis Presiden dan/Wakil Presiden 

langsung dimakzulkan. Jadi, dalam persidangan MPR yang membahas 

usulan DPR tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 

setelah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum 

berupa pengkhiatan pada  negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana 

berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka MPR dapat mengambil keputusan dalam dua pilihan, yaitu memberhentikan 

atau tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden meskipun 

telah terbukti bersalah yang dibuktikan dalam persidangan Mahkamah 

Konstitusi.

Partai politik terdiri dari dua kata, yaitu “partai” dan “politik”. Kata partai 

menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan warga  berdasar  

kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan. 

Pengelompokan itu bentuknya yaitu organisasi secara umum, yang dapat 

dibedakan menurut wilayah aktivistasnya, seperti organisasi kewarga an, 

organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. 

Dengan atribut “politik” berarti pengelompokan yang bergerak di bidang 

politik. 

Beberapa ahli memberi  konsep tentang partai politik secara 

berbeda-beda, namun memiliki elemen-elemen yang hampir sama. Mac 

Iver menyatakan “We may define a political party as an association organized 

in support of some principle or policy which by constitutional means it endavour 

to make the determinant of government”.

504 Menurut Edmund Burke partai 

politik yaitu “a body of men united for promoting by their joint endavour 

the national interest upon some particular principle in which they are all aggree”.505

Setelah menganalisis berbagai definisi partai politik, Ware merumuskan 

definisi partai politik sebagai berikut.506

A political party is an institution that (a) seeks influence in a state, often by attempting 

to occupy positions in government, and (b) usually consists of more than a single interest 

in the society and so to some degree attempts to “aggregate interest”.

Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara 

demokrasi modern. Bahkan, partai politik yaitu salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Untuk menjembatani 

antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya partai politik. Peran partai 

politik yaitu menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda, dijadikan “pendapat 

umum” sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur.507

Dalam negara modern, jumlah pemilihnya sangat besar dan kepentingannya 

sangat bervariasi sehingga perlu dikelola untuk menjadi suatu keputusan. 

Partai politiklah yang memilih prinsip-prinsip aspirasi para pemilih yang 

akan diterjemahkan dalam proses legislasi.508

Namun demikian, dengan semakin berkembangnya kehidupan politik 

dan partai politik membutuhkan adanya pengaturan dari berbagai aspek. 

Pengaturan partai politik diperlukan untuk mewujudkan sistem kepartaian 

yang sesuai dengan tipe demokrasi yang dikembangkan dan kondisi 

suatu bangsa. Pengaturan tentang partai politik juga dimaksudkan untuk 

menjamin kebebasan partai politik itu sendiri, serta membatasi campur 

tangan berlebihan dari pemerintah yang dapat memasung kebebasan dan 

peran partai politik sebagai salah satu institusi yang diperlukan untuk 

melaksanakan kedaulatan rakyat. Bahkan, pengaturan juga diperlukan untuk 

menjamin berjalannya demokrasi dalam tubuh organisasi dan aktivitas 

partai politik itu sendiri.

Keberadaan partai politik memang yaitu manifestasi dari hak 

atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak menyatakan pendapat. 

Namun demikian, hak dan kebebasan ini  dapat dibatasi dengan 

melakukan pengaturan, termasuk pembubaran partai politik. Kebebasan 

berserikat sebagai hak asasi manusia memiliki batasan yang diperlukan 

dalam warga  demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan 

publik, untuk mencegah kejahatan, untuk melindungi kesehatan dan 

moral, serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.509 Pembatasan 

yang dibutuhkan dalam warga  demokratis yaitu penyeimbang 

antara kepentingan publik dan privat. Namun agar tidak memberangus kebebasan berserikat, pembatasan itu harus dilakukan secara ketat yang 

meliputi; (1) pembatasan harus diatur dalam aturan hukum; (2) dilakukan 

semata-mata untuk mencapai tujuan dalam warga  demokratis; dan (3) 

memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan 

kebutuhan sosial.510

Sam Issacharoff mengatakan salah satu bentuk pembatasan 

yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi, yaitu 

pembatasan pada  kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta 

warga  secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan 

suatu organisasi, termasuk partai politik, yang bertentangan dengan tujuan 

dasar dan tatanan konstitusional. Negara demokratis tidak hanya memiliki 

hak, tetapi juga kewajiban untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip 

demokrasi konstitusional.511

Pada umumnya tujuan ketentuan pembubaran partai politik yaitu 

untuk melindungi (a) demokrasi, (b) konstitusi, (c) kedaulatan negara, 

(d) keamanan nasional, dan (e) ideologi negara. Perlindungan pada  

demokrasi, dimaksudkan agar tatanan demokrasi yang sedang berjalan 

tidak rusak dan digantikan dengan sistem lain yang tidak demokratis. 

Pemerintahan yang demokratis harus mencegah bentuk-bentuk yang 

mengancam demokrasi.512 Perlindungan ini  diwujudkan dalam bentuk 

larangan program dan kegiatan partai politik yang hendak menghancurkan 

tatanan demokrasi, maupun dalam bentuk keharusan partai politik bersifat 

demokratis baik organisasi maupun cara yang dipakai .513

Perlindungan pada  konstitusi diwujudkan dalam bentuk ketentuan 

yang melarang tujuan dan kegiatan partai politik bertentangan dengan konstitusi atau hendak menghilangkan atau merusak tatanan konstitusional.514

Perlindungan pada  konstitusi juga diwujudkan dalam bentuk ketentuan 

yang melarang partai politik secara paksa atau dengan jalan kekerasan hendak 

mengubah tatanan negara konstitusional atau mengubah konstitusi.515 Tujuan 

mengubah konstitusi yang dilakukan secara demokratis dan damai tidak 

dapat dijadikan alasan pembubaran partai politik.516

Perlindungan pada  kedaulatan meliputi keharusan partai politik 

menghormati prinsip kedaulatan nasional,517 larangan membahayakan 

eksistensi negara,518 tidak melanggar kemerdekaan dan kesatuan atau 

kedaulatan nasional,519 hingga larangan afiliasi dan memperoleh pendanaan 

dari pihak asing.520 Perlindungan pada  keamanan nasional diwujudkan 

melalui kewajiban menghormati dan tidak mengganggu keamanan nasional,521

larangan menghasut atau menasihatkan kekerasan atas dasar apapun,522 hingga  

larangan membentuk dan memakai  organisasi paramiliter.523

Perlindungan pada  ideologi negara yaitu perlindungan pada  

faham atau asas tertentu yang dipandang sebagai dasar negara, misalnya 

pluralisme,524 ajaran agama tertentu,525 atau bahkan prinsip sekularisme.526

Perlindungan ini juga diwujudkan dalam bentuk larangan partai politik 

menganut atau menjalankan program berdasar  ideologi atau faham 

tertentu yang dipandang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi 

negara.527

B. Pengertian Pembubaran

Pembubaran dalam bahasa Inggris yaitu dissolution. Menurut kamus 

Black’s Law, dissolution berarti (1) the act of bringing to an end; termination; 

(2) the cancellation or abrogation of a contract, with the effect of annuling the 

contract’s binding force and restoring the parties to their original positions; dan 

(3) the termination of a corporation’s legal existence by expiration of its charter, by 

legislative act, by bankruptcy, or by other means; the event immediately preceding 

the liquidation or winding-up process.

528

berdasar  pengertian ini , bubarnya suatu partai politik berarti 

berakhirnya eksistensi hukum partai politik ini . Hal itu dapat terjadi 

sebab membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri 

dengan partai politik lain, atau dibubarkan berdasar  keputusan otoritas 

negara atau sebagai akibat dari adanya aturan baru atau kebijakan negara. 

Pembubaran kategori terakhir disebut sebagai pembubaran secara paksa 

(enforced dissolution).

Wewenang Pembubaran Partai Politik

Terkait dengan pengaturan pembubaran partai politik, Venice Commission

membuat pedoman bahwa pada prinsipnya negara harus mengakui hak setiap 

orang untuk berorganisasi secara bebas dalam partai politik. Pelarangan dan 

pembubaran paksa partai politik hanya dimungkinkan dalam masalah partai 

politik itu melakukan tindakan dengan memakai  kekerasan sebagai 

alat politik untuk menghancurkan tatanan demokrasi yang menjamin hak 

dan kebebasan. Pembubaran tidak dapat dilakukan atas dasar tindakan 

individu anggota tanpa mandat dari partai. Pelarangan atau pembubaran 

partai politik harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga 

yudisial lain dengan menjamin adanya due process of law, keterbukaan, dan 

pengadilan yang fair.529

Pada umumnya, pengadilan yang berwenang memutus pembubaran 

partai politik yaitu Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Hal 

itu terkait dengan putusan pembubaran yang bersifat final dan mengikat, 

kecuali di Hungaria yang dapat diajukan kasasi kepada General Assembly of 

the College of Attorneys. Selain itu, paling tidak ada dua negara yang 

pembubarannya melalui pengadilan biasa, yaitu di Kamboja dan Yaman, 

serta khusus untuk alasan administratif di Rumania. Di sisi lain, hanya satu 

negara yang pembubarannya dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu 

sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung, yaitu di Pakistan.

berdasar  ketentuan di beberapa negara, pembubaran partai politik 

lebih banyak yaitu wewenang Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak 

semua ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi di negara-negara 

yang memiliki Mahkamah Konstitusi menyebutkan wewenang memutus 

pembubaran partai politik. ada dua kemungkinan terkait ini . 

Pertama yaitu wewenang itu diberikan atau diatur dalam undang-undang 

lain, misalnya undang-undang tentang partai politik, atau memang wewenang 

ini  tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi negara yang bersangkutan 

tetapi ada pada Mahkamah Agung atau pengadilan lainnya. Beberapa 

negara yang memiliki konstitusi yang di dalam undang-undang tentang 

Mahkamah Konstitusinya mencantumkan wewenang pembubaran partai 

politik diantaranya yaitu Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Kroasia, 

Cheznya, Georgia, Hungaria, Jerman, Korea Selatan, Macedonia, Moldova, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Thailand, Turki, 

Taiwan, dan Chile.

Di dalam peraturan perundang-undang yang pernah berlaku di 

Indonesia, ada perbedaan prosedur pembubaran partai politik. Di 

dalam prosedur ini  selalu melibatkan peran pemerintah dan lembaga 

peradilan. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yang dapat dikategorikan 

sebagai periode yang kurang demokratis, peran pemerintah lebih besar 

dibanding lembaga peradilan. Penentu utama pembubaran partai politik 

yaitu pemerintah, sedang lembaga peradilan hanya memberi  

pertimbangan. 

Dalam perkembangan praktik politik di Indonesia, juga telah terjadi 

pembubaran partai politik dalam berbagai bentuk. Pembubaran partai 

politik pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno

pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Saat itu, Presiden Soekarno memandang 

partai politik menjadi penyakit yang lebih parah dari sekedar fanatisme 

kedaerahan dan kesukuan sehingga menyarankan para pemimpin partai 

politik untuk berunding guna mengubur partai-partai politik.530

Pada 13 Desember 1959, dikeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) 

Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. 

Sebagai tindak lanjut dari Penpres ini , dikeluarkan Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan dan 

Pembubaran Partai-Partai531 yang selanjutnya diubah dengan Perpres Nomor 

25 Tahun 1960532. Peraturan ini  diikuti dengan Keputusan Presiden 

(Keppres) Nomor 128 Tahun 1961 tentang Pengakuan Partai-partai yang 

memenuhi Perpres Nomor 13 Tahun 1960. Partai-partai yang diakui yaitu 

PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan 

IPKI. Selain itu juga dikeluarkan Keppres Nomor 129 Tahun 1961 tentang 

Penolakan Pengakuan Partai-partai yang memenuhi Perpres Nomor 13 

Tahun 1960. Partai-partai yang ditolak pengakuannya yaitu PSII Abikusno, 

Partai Rakyat Nasional Bebasa Daeng Lalo, dan Partai Rakyat Nasional 

Djodi Gondokusumo. Di samping itu, melalui Keppres 440 Tahun 1961 diakui pula Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah 

Islam (Perti).533

Pada 17 Agustus 1960, diterbitkan Keppres Nomor 200/1960 dan 

Keppres Nomor 201 Tahun 1960 yang memerintahkan kepada Partai 

Masjumi dan PSI agar dalam jangka waktu 30 hari membubarkan diri 

sebab terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Jika hal itu tidak 

dipenuhi, akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Akhirnya pimpinan 

Masjumi dan PSI membubarkan partai mereka.534

Dalam perkembangannya, pembubaran partai politik terjadi pada 1966 

pada  Partai Komunis Indonesia. Pembubaran dan pernyataan sebagai 

partai terlarang dituangkan dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 

tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai 

Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia 

bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk 

Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/

Marxisme-Leninisme. 

Pada masa Orde Baru, memang tidak terjadi pembubaran partai politik. 

Namun, pada masa awal Orde Baru ada kebijakan penyederhanaan 

partai politik sebab partai politik dianggap sebagai sumber pertikaian yang 

mengganggu stabilitas. Partai-partai politik mendapatkan berbagai tekanan 

untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan Orde Baru. pada  PNI 

misalnya, pada April 1966 dipaksa menyelenggarakan kongres. Dalam forum 

ini , sejumlah tokoh lama PNI disingkirkan serta beberapa cabang PNI 

di Sumatera dan Aceh dianjurkan secara sukarela membekukan diri. Aspirasi 

pendirian partai politik berbasis masa Islam seperti Masjumi, diwadahi 

dengan dua syarat, yaitu; pertama, tokoh-tokoh lama tidak boleh duduk dalam 

kepengurusan partai; dan kedua, Masjumi harus mengganti nama sehingga 

terkesan sebagai partai baru. Terbentuklah Partai Muslimin Indonesia 

(Parmusi). Namun, saat Mohammad Roem terpilih menjadi ketua umum, 

partai ini tidak diakui dan dipaksa mengganti ketua umumnya. Kebijakan 

penyederhanaan partai politik di awal masa Orde Baru menghasilkan 10 

peserta pemilu 1971, yaitu; PNI, NU, Parmusi, Golkar, Partai Katolik, 

PSII, Murba, Partai Kristen Indonesia, Perti, dan IPKsedang pada masa reformasi peran lembaga peradilan lebih besar 

dibanding pemerintah. Lembaga peradilanlah yang memutus pembubaran 

partai politik.536 sedang pemerintah berperan sebagai pemohon dan/

atau sebagai pelaksana putusan pengadilan. 

Di awal masa reformasi wewenang pembubaran partai politik ada 

pada Mahkamah Agung. berdasar  UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang 

Partai Politik, wewenang pengawasan partai politik ada pada Mahkamah 

Agung. Mahkamah Agung dapat membekukan atau membubarkan suatu 

partai politik.537

Suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Agung 

berdasar  putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap setelah 

mempertimbangkan keterangan dari pengurus pusat partai yang bersangkutan. 

Selain itu juga dapat dilakukan melalui pengadilan terlebih dahulu yang 

terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik yang dapat 

menjadi dasar pembubaran partai politik. Sebelum pembubaran ini  

dilakukan, Mahkamah Agung memberi  peringatan tertulis sebanyak 3 

kali berturut-turut dalam waktu 3 bulan.538

Dengan adanya Perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 24C ayat 

(1), pembubaran partai politik menjadi bagian dari wewenang MK. 

Jika dilihat dari proses pembahasan perubahan UUD 1945, wewenang 

memutus pembubaran partai politik sejak awal sudah mengemuka terkait 

dengan akan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Pemberian wewenang 

itu menurut anggota Pataniari Siahaan sebab masalah pembubaran partai 

politik menyangkut masalah politik sehingga dipandang lebih tepat menjadi 

wewenang Mahkamah Konstitusi dan kurang tepat jika dimasukkan 

dalam masalah hukum yang ditangani Mahkamah Agung.539 Mahkamah 

Agung dinilai lebih banyak menangani masalah kasasi yang saat itu sudah 

menumpuk.540 Selain itu, dari sisi hakim yang menangani perkara, hakim 

konstitusi dinilai memiliki kualifikasi yang lebih baik untuk menangani perkara-masalah terkait dengan konstitusi.541 Kewenangan pembubaran yang 

saat itu dipegang oleh Mahkamah Agung dinilai tidak proporsional.542

Partai politik, dan juga pemilihan umum, terkait erat dengan pelaksanaan 

kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, masalah pembubaran partai politik juga 

dipandang menyangkut masalah konstitusi sehingga menjadi wewenang 

Mahkamah Konstitusi.543 Walaupun demikian, juga ada pendapat yang 

mempertanyakan masuknya wewenang memutus pembubaran partai politik 

kepada Mahkamah Konstitusi. Anggota Harjono mengatakan yang 

menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu terkait dengan peraturan, 

bukan tindakan. Peraturan ini lah yang dapat dimintakan pembatalan 

dengan alat penguji UUD 1945.544 Namun dalam persidangan berikutnya, 

pendapat itu telah bergeser. Harjono mengatakan wewenang utama 

Mahkamah Konstitusi yaitu menguji undang-undang dan memutus 

pertentangan antar lembaga negara. sedang memutus pembubaran partai 

politik yaitu wewenang tambahan dengan pemeriksaan yang melibatkan 

isu fakta, bukan hanya norma.545

Pada awalnya, wewenang Mahkamah Konstitusi memutus pembubaran 

partai politik dalam rancangan perubahan tidak disebutkan secara eksplisit. 

Hanya disebutkan sebagai kewenangan lain yang diberikan oleh undang￾undang. Hal itu juga dikemukakan oleh Tim Ahli Pah I BP MPR.546

Namun akhirnya disepakati wewenang ini  dirinci, termasuk untuk 

memutus pembubaran partai politik.547

Hingga saat ini belum ada permohonan masalah pembubaran partai 

politik yang diterima oleh MK. Namun demikian MK telah menetapkan 

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.

Pemohon Dan Permohonan

Pasal 68 ayat (1) UU MK menentukan bahwa pemohon dalam masalah 

pembubaran partai politik yaitu pemerintah, yaitu pemerintah pusat.548

UU MK tidak ditentukan instansi mana yang mewakili pemerintah pusat 

ini .549 berdasar  Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008 

dinyatakan bahwa Pemohon yaitu Pemerintah yang dapat diwakili oleh 

Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden.

Pemberian hak mengajukan permohonan pembubaran partai politik 

hanya kepada pemerintah yaitu untuk mencegah terjadinya saling menuntut 

pembubaran di antara partai politik yang ada. Menurut Jimly Asshiddiqie, 

apabila hak pengajuan pembubaran diberikan kepada pihak lain, termasuk 

partai politik, berarti partai politik dibenarkan menuntut pembubaran 

saingannya sendiri. Hal itu harus dihindarkan sebab dalam demokrasi 

seharusnya sesama partai politik bersaing secara sehat. Oleh sebab itu 

partai politik tidak boleh diberikan kedudukan sebagai pemohon dalam 

masalah pembubaran partai politik.550

Dalam permohonan pembubaran partai politik, harus ditunjuk dengan 

tegas partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Permohonan 

harus ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. Permohonan sekurang￾kurangnya memuat:551

a. identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada, yang dilengkapi 

surat kuasa khusus untuk itu;

b. uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan 

partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan 

dengan UUD 1945;

c. alat-alat bukti yang mendukung permohonan

Permohonan masalah pembubaran partai politik yang diterima 

Mahkamah Konstitusi dicatat dalam Buku Registrasi masalah Konstitusi. 

Mahkamah konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat 

ini  kepada partai politik yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 

7 (tujuh) hari kerja sejak pencatatan dilakukan. sebab tidak diatur secara 

khusus, proses pemeriksaan persidangan selanjutnya mengikuti hukum 

acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, 

pemeriksaan persidangan, dan putusan.552

E . P artai P olitik y an g D imohonkan

Pembubaran seba g ai Termohon

Partai politik yang dapat dimohonkan pembubaran ke MK meliputi 

baik partai politik lokal maupun partai politik nasional. Di dalam UU MK 

tidak disebutkan kedudukan partai politik yang dimohonkan pembubarannya. 

Namun dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 3 ayat (2) 

dinyatakan bahwa Termohon yaitu partai politik yang diwakili oleh 

pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. 

Dengan demikian kedudukan partai politik yang dimohonkan 

pembubaran yaitu sebagai termohon. Partai politik ini  dapat 

didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

F. Alasan-alasan Pembubaran Partai Politik

Salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Partai Politik yaitu pembekuan dan pembubaran. Sanksi 

pembekuan dapat dijatuhkan jika partai politik melanggar larangan terkait 

dengan nama, lambang, atau tanda gambar,553 melanggar larangan mendirikan 

badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha.554 Pembekuan juga 

dapat dijatuhkan kepada organisasi partai politik jika melanggar larangan 

kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang￾undangan, atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan 

keselamatan negara. 

Pembekuan ini  disebut sebagai pembekuan sementara dan 

dilakukan paling lama satu tahun. Apabila partai yang telah dibekukan ini  melakukan kembali pelanggaran yang sama, dapat ditindaklanjuti 

dengan pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi.555

Selain melalui pembekuan sementara, pembubaran juga dapat dilakukan 

secara langsung apabila partai politik melakukan pelanggaran pada  

larangan menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau 

paham Komunisme/Marxisme-Leninisme.556 Pembubaran juga diatur terkait 

dengan sanksi pidana dalam hal pengurus partai politik memakai  partai 

politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan pada  keamanan 

negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999.557 Jika pengurus memakai  

partai politiknya untuk melakukan kejahatan ini , partai politiknya itu 

dapat dibubarkan.

Pasal 107 huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 

menyatakan

Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan 

atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/

Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam warga , atau 

menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 

menyatakan 

Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan 

atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/

Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar 

Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

sedang Pasal 107 huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

1999 menyatakan,

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:

a. barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga 

menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan 

perwujudannya; atau

b. barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberi  bantuan kepada 

organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran 

Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya 

dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang 

sah.Walau tidak secara khusus menyebutkan alasan pembubaran partai 

politik, namun Pasal 68 ayat (2) UU MK mewajibkan pemohon;

menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, 

dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berdasar  ketentuan UU MK, permohonan pembubaran partai 

politik dapat dilakukan tidak terbatas dengan tindakan yang terkait dengan 

ajaran atau paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, tetapi jika (a) ideologi; 

(b) asas; (c) tujuan; dan (d) programnya dipandang bertentangan dengan 

UUD 1945. ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 PMK Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik yang 

mengatakan partai politik dapat dibubarkan oleh MK apabila:

a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan UUD 

1945; dan/atau

b. kegiatan partai politik bertentangan dengan UUD 1945 atau akibat 

yang ditimbulkannya bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian alasan pengajuan permohonan pembubaran partai 

politik meliputi:

a. Ideologi bertentangan dengan UUD 1945;

b. Asas bertentangan dengan UUD 1945;

c. Tujuan bertentangan dengan UUD 1945;

d. Program bertentangan dengan UUD 1945;

e. Kegiatan bertentangan dengan UUD 1945;

f. Akibat dari kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945;

g. Menganut, mengembangkan, serta menyebarluaskan ajaran Komunisme/

Marxisme – Leninisme; atau

h. Pengurus partai politik memakai  partai politiknya untuk melakukan 

tindak pidana kejahatan pada  keamanan negara sebagaimana diatur 

dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 1999.

G. Proses Persidangan dan Pembuktian

Di dalam UU MK, acara persidangan pembubaran partai politik tidak 

diatur secara khusus, sehingga proses pemeriksaan persidangan mengikuti 

hukum acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi pemeriksaan pendahuluan, 

pemeriksaan persidangan, dan putusan.558 masalah pembubaran partai politik 

wajib diputus dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak permohonan diregistrasi.559 Batasan waktu ini diperlukan untuk menjamin 

terselenggaranya prinsip peradilan yang cepat sehingga cepat pula diperoleh 

kepastian hukum.560

Proses persidangan, dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu pemeriksaan 

pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Di dalam pemeriksaan 

pendahuluan yang diperiksa yaitu kelengkapan dan kejelasan permohonan. 

Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/

atau memperbaiki permohonan jika dipandang perlu. Pemohon diberikan 

kesempatan untuk memperbaiki permononannya paling lambat 7 hari.561

sedang dalam pemeriksaan persidangan akan dilakukan untuk 

mendengarkan keterangan pemohon, termohon, serta pihak terkait lainnya. 

Pada proses selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada  alat bukti serta 

mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Pada proses persidangan ini 

pertanyaan hukum yang harus dijawab yaitu kedudukan hukum (legal 

standing) pemohon, kewenangan MK, serta alasan permohonan.

Terkait dengan pemohon, harus dibuktikan bahwa pemohon memang 

memiliki kedudukan hukum (legal standing). Untuk pemohon pemerintah, 

harus dibuktikan bahwa pemohon ini  mewakili pemerintah pusat. 

Setelah pemeriksaan legal standing, dilanjutkan dengan pemerikasan pokok 

perkara. Hal yang utama dalam pemeriksaan pokok masalah ini yaitu 

permohonan dan alasan permohonan. Untuk permohonan pembubaran 

suatu partai politik yang diajukan oleh pemerintah atau anggota parlemen, 

ada dua pertanyaan yang harus dijawab dalam persidangan. Pertama, 

apakah partai politik sebagai termohon memiliki ideologi, asas, tujuan, 

program dan/atau melakukan kegiatan yang dinilai oleh pemohon memenuhi 

klasifikasi sebagai alasan pembubaran partai politik. Kedua, apakah ideologi, 

asas, tujuan, program, dan/atau kegiatan dimaksud memang memenuhi 

klasifikasi sebagai alasan pembubaran partai politik.Proses pembuktian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembuktian 

pada  dokumen dan pembuktian pada  fakta.562 Pembuktian pada  

dokumen yaitu pembuktian terkait dengan ideologi, asas, tujuan, dan 

program partai politik. Untuk melihat hal itu, alat bukti utama yang 

diperlukan yaitu statuta pendirian partai politik, AD dan ART, Platform, 

Program Kerja, serta dokumen dan keputusan-keputusan partai politik 

lainnya. 

Namun demikian, dapat terjadi bahwa bukti-bukti dari dokumen 

kurang meyakinkan, atau bahkan tidak terbukti sama sekali, maka proses 

pembuktian dilanjutkan pada fakta kegiatan yang dilakukan oleh partai 

politik dan akibat dari kegiatan ini . Pemohon harus menunjukan dan 

membuktikan kegiatan atau akibat dari kegiatan partai politik yang melanggar 

UUD 1945. Pembuktian fakta kegiatan ini dapat dilakukan dari bentuk dan 

substansi atau materi kegiatan serta dari dampak atau akibat yang secara 

objektif memang diinginkan dari pelaksanaan kegiatan partai politik. 

H. Putusan dan Akibat Hukum Putusan

Amar putusan dapat berupa putusan yang menyatakan permohonan 

tidak dapat diterima, permohonan ditolak, atau permohonan dikabulkan. 

Jika MK berpendapat bahwa pemohon dan permohonan tidak memenuhi 

syarat yang diatur dalam Pasal 68 UU MK, amar putusan menyatakan 

permohonan tidak dapat diterima.563 Artinya, sesuai dengan ketentuan 

Pasal 68 ini , masalah subjek dan objek permohonan harus sesuai. 

Subjek yaitu terkait dengan pemohon yang dalam ini harus mewakili 

Pemerintah Pusat. sedang objek masalah yang dimohonkan yaitu 

pembubaran partai politik berdasar  alasan-alasan antara lain (a) ideologi; 

(b) asas; (c) tujuan; (d) program; dan/atau (e) kegiatan yang dianggap 

bertentangan dengan UUD 1945.

Apabila subjek pemohon dan objek permohonan telah sesuai dengan 

ketentuan UU MK, serta MK berpendapat permohonan beralasan, maka amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan.564 Hal itu berarti 

terbukti bahwa ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan partai politik 

bertentangan dengan UUD 1945, dan partai politik ini  diputuskan 

dibubarkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor 

12 Tahun 2008, dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan 

berbunyi:

a. mengabulkan permohonan pemohon;

b. menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum 

partai politik yang dimohonkan pembubaran;

c. memerintahkan kepada Pemerintah untuk:

1. menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada 

Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja 

sejak putusan Mahkamah diterima;

2. mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik 

Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan 

diterima.

Oleh sebab itu, jika diputuskan permohonan pembubaran partai politik 

dikabulkan, pelaksanaannya dilakukan dengan membatalkan pendaftaran pada 

Pemerintah yang berarti pembatalan status badan hukumnya.565 Putusan 

ini  diumumkan oleh pemerintah dalam Berita Negara Republik 

Indonesia dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diterima.566 Mengingat 

yang menangani pendaftaran partai politik yaitu Kementerian Hukum 

dan HAM, maka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dalam 

bentuk pembatalan pendaftaran partai politik.567

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak 

beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.568 Hal itu berarti 

tidak terbukti bahwa ada ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan 

partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada partai politik yang 

bersangkutan.569 Selain itu, ketentuan Pasal 11 PMK Nomor 12 Tahun 2008 

mengatakan putusan ini  juga disampaikan kepada Pemerintah 

sebagai Pemohon, Termohon, KPU, DPR, MA, Polri, dan Kejaksaan 

AgungAspek lain terkait dengan Putusan MK tentang pembubaran partai politik 

yaitu akibat hukum dari pembubaran ini . Sebelum dibubarkan, partai 

politik sebagai badan hukum tentu telah melakukan hubungan dan tindakan 

hukum. Hal itu menimbulkan hak dan kewajiban, kepemilikan berupa 

harta benda, serta hubungan dengan anggota partai politik yang menduduki 

jabatan-jabatan publik. Berakhirnya eksistensi hukum partai politik sebab 

pembubaran tentu berpengaruh pada  hak dan kewajiban yang telah 

ada, serta pada  harta kekayaan dan jabatan-jabatan yang dihasilkan dari 

hubungan dan tindakan hukum yang dilakukan sebelum dibubarkan. Selain 

itu, terutama untuk pembubaran sebab alasan pelanggaran konstitusional, 

timbul pertanyaan apakah dapat dijatuhkan sanksi kepada anggota atau 

pengurus partai politik yang bersangkutan.

berdasar  pengaturan di beberapa negara, dikenal adanya beberapa 

akibat hukum pembubaran partai politik. Pertama yaitu tidak dapat 

didirikan lagi partai pengganti baik dengan nama yang sama maupun nama 

lain tetapi memiliki ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan yang 

sama dengan alasan dibubarkannya partai ini . Hal itu berarti partai 

ini  dinyatakan sebagai partai terlarang. Ketentuan ini di antaranya 

dapat dijumpai di Turki,570 Jerman,571 dan Taiwan.572

Kedua, selain pernyataan sebagai partai terlarang, ada pula negara 

yang memberi  sanksi kepada pengurus dan/atau anggota partai politik yang 

dibubarkan. Sanksi ini  pada umumnya berupa larangan menjadi pendiri 

atau pengurus, bahkan sebagai anggota partai politik. Hal itu di antaranya 

diatur pada Article 69 Para 9 Konstitusi Turki yang menyatakan,

The members, including the founders of a political party whose acts or statements have 

caused the party to be dissolved permanently cannot be founders, members, directors or 

supervisors in any other party for period of five years from the date of publication in 

the official gazette of the Constitutional Court’s final decision and its justification for 

permanently dissolving the party.

sedang di Pakistan sanksi khusus diberikan kepada anggota parlemen 

nasional dan provinsi dari partai yang dibubarkan.573 Di samping berhentidari keanggotaan lembaga perwakilan, mereka juga dilarang mengikuti 

pemilihan umum selama empat tahun sejak pemberhentiannya. Dalam 

praktik pembubaran Partai Thai Rak Thai dan Pattana Chart Thai di 

Tahiland, sejumlah pengurus dikenakan sanksi tidak boleh melakukan 

kegiatan berpolitik termasuk memilih dan dipilih selama lima tahun.574

Ketiga, akibat hukum pembubaran partai politik yaitu berakhirnya 

keanggotaan lembaga perwakilan dari partai yang dibubarkan ini . 

Hal itu misalnya diatur dalam Article 30-I Procedur Act Taiwan yang 

menyatakan,

The members of the elected bodies appointed to the dissolved party in accordance with 

the proportional representative system shall be deprived of their membership immediately 

upon the judgment’s becoming effective.

Di Jerman, walaupun dalam ketentuan konstitusi, Undang-Undang 

Partai Politik, maupun Undang-Undang MK tidak ada ketentuan 

akibat hukum pada  wakil partai politik di lembaga perwakilan, namun 

dalam praktik pembubaran Partai SRP575 dan KPD,576 keduanya otomatis 

kehilangan kursi di lembaga perwakilan.577

Keempat, yaitu akibat hukum pada  harta kekayaan partai politik. 

Di Jerman, salah satu akibat hukum pembubaran partai politik yang diatur 

dalam Bundesverfassungsgerichts-Gesetz yaitu harta kekayaan partai politik 

dapat disita negara untuk kepentingan publik. Hal itu diatur dalam Article 

6 Para 3 sebagai berikut.

The declaration shall be accompanied by the dissolution of the party or the independent 

section of the party and the prohibition of the establisment of substitute organization. 

Morever, in this instance the Federal Constitutional Court may direct that the property of 

the party or the independent section of the party be confiscated for use by the Federation 

or the Land for public benefit.

Ketentuan mengenai akibat hukum pada  harta kekayaan juga diatur 

lebih jelas dalam Political Parties Act Bulgaria. Bahkan juga dinyatakan 

bahwa negara bertanggung jawab atas hutang yang dimiliki oleh partai 

politik yang dibubarkan. Article 24 Para 2 Political Parties Act Bulgaria 

menyatakan sebagai berikut.

When a party is dissolved under Article 22, Para 4, its property is confiscated in favour 

of the State. The State shall held liable for the debts of the dissolved party up to the 

value of the property received.Di dalam UU MK maupun UU Partai Politik tidak diatur tentang 

akibat hukum pembubaran suatu partai politik. Ketentuan akibat hukum 

pembubaran partai politik di Indonesia baru diatur di dalam PMK Nomor 

12 Tahun 2008. Pasal 10 ayat (2) PMK itu mengatakan putusan 

pembubaran partai politik menimbulkan akibat hukum antara lain:

a. pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol 

partai ini  di seluruh Indonesia;

b. pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari 

partai politik yang dibubarkan;

c. pelarangan pada  mantan pengurus partai politik yang dibubarkan 

untuk melakukan kegiatan politik;

d. pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang 

dibubarkan.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum Perubahan Ketiga 

Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, belum ada aturan mengenai 

mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga 

negara. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberi putusan 

pada  sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini  juga 

belum ada. sebab itu, selama masa ini  belum ada preseden dalam 

praktik ketatanegaraan Indonesia mengenai penanganan sengketa kewenangan 

konstitusional lembaga negara. Barulah setelah adanya Perubahan Ketiga 

UUD 1945, yang mengadopsi pembentukan lembaga negara Mahkamah 

Konstitusi yang salah satu kewenangannya yaitu memutus sengketa 

kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme 

penyelesaian jika terjadi sengketa kewenangan konstitusional lembaga 

negara.393 Sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud di sini yaitu 

seperangkat prinsip dasar dan aturan yang mengenai susunan negara atau 

pemerintahan, bentuk negara atau pemerintahan, hubungan tata kerja antar 

lembaga negara atau pemerintahan dan sebagainya yang menjadi dasar 

pengaturan negara atau pemerintahan di Indonesia. Dengan pengertian 

sistem ketatanegaraan Indonesia yang demikian ini, maka pada hakikatnya 

esensi sistem ketatanegaraan Indonesia ini yaitu Hukum Tata Negara 

Indonesia, yang meliputi hukum konstitusi dan konvensi ketatanegaraan 

(the Law of the Constitution dan the Convention of the Constitution).Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara satu lembaga 

negara dengan lembaga negara yang lainnya diikat oleh prinsip checks 

and balances. Dalam prinsip ini , lembaga-lembaga negara itu diakui 

sederajat, dan saling mengimbangi satu sama lain. Penggunaan istilah checks 

and balances itu sendiri, pernah dilontarkan oleh John Adams, Presiden 

Amerika Serikat kedua (1735-1826), pada saat ia mengucapkan pidatonya 

yang berjudul “Defense of the Constitution of the United States” (1787). Istilah

checks and balances ini  menurut David Wootton sebenarnya hanya 

yaitu salah satu teknik saja untuk mengemukakan konsep saling 

kontrol dan saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara