teroris 2

teroris 2

   Agustus 16, 2023       mayatku

---

suatu

proses politik maka tidaklah dapat dipungkiri bahwa proses legislasi

tersebut tidaklah steril dari berbagai kepentingan politik 1a. akan tetapi DPR dan

Pemerintah RI mempunyai sikap dan visi yang sama dan mempunyai kepentingan 

politik yang sama dalam memerangi kejahatan terorisme. Dukungan dari 

Fraksi-fraksi di DPR kepada Pemerintah RI, terbukti dalam rapat Paripuma DPR 

tanggal 07 Maret 2006, Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk meratifikasi 2

{dua) Konvensi lntemasional yang berkaltan dengan pemberantasan tindak pidana

terorisme dan menyetujuinya menjadi Undang-undang. Konvensi lntemasional yang 

telah diratifikasi tersebut adalah "Konvensl lntemasional Pemberantasan Pengeboman 

oleh Teroris Tahun 1997 (International Convention for The Suppression of Terrorist 

Bombings 1997) dan Konvensi lntemasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme

Tahun 1999 (International Convention of the Suppression of the financing of

Terrorism 1999). Dengan meratifikasi kedua Konvensi lntemasional tentang 

pemberantasan Teroris ini Pemerintah dan Pengadilan semakin kokoh dalam upaya

penegakkan hukum, karena kita semakin mempermudah akses Indonesia (POLRI,

KEJAKSAAN AGUNG) dan Pengadilan Indonesia ke dunia lntemasional, baik itu dalam

pengumpulan alat-alat bukti maupun pertukaran informasi yang berkaitan dengan

kegiatan terorisme domestik maupun terorisme lntemasional.

Memang sampai sekarang PERPU Teroris No.1 Tahun 2002 Pemberantasan

Terorisme Jo Undang-undang Tentang Pemberantasan Terorisme No.15 Tahun

2003, · masih mampu digunakan untuk menangani tindak pidana teroris, akan tetapi 

karena kejahatan teroris, sangat terorganisir dengan rapi, mempunyai jaringan 

lntemasional yang kuat, memiliki dana yang sangat besar, yang dalam 

melaksanakan operasinya kelompok teroris selalu menggunakan "teknologi Hitech". 

Sehingga sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama lntemasional dalam 

penanganannya dan ini sangat membantu POLRI. Sebaiknya Polri perlu diberikan 

kewenangan yang luas, dalam hal yang berkaitan dengan tugasnya untuk 

melakukan penyelidikan, penyidikan dan dalam rangka membongkar jaringan teroris 

yang beroperasi di Indonesia. Sehingga dengan di ratifikasinya kedua Konvensi 

lntemasional tersebut menjadi UU, maka semakin kuat posisi Pemerintah (POLRI) 

untuk memerangi kejahatan teroris dengan dukungan kerjasama lntemasional.

Meskipun Pemerintah telah meratifikasi kedua Konvensi lntemasional tersebut, 

masih sangat diperlukan adanya perbaikan terhadap hukum acara pidana kita, sementara

kita telah meratifikasi 2 (dua) Konvensi lntemasional, akan tetapi hukum acara pidana

kita telah ketinggalan dalam merespon hadimya kejahatan terorganisir dan

Transnational Crime.

Negara Amerika Serikat secara resmi mengumumkan perang terhadap teroris 

di seluruh dunia dan Amerika Serikat merupakan negara yang paling aktif 

menggalang dukungan lntemasional untuk memerangi kejahatan terorisme. 

Cara-cara Amerika Serikat melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan teroris 

dengan menerapkan cara-cara tindakan militer dan semua teroris ditahan di kamp 

penahanan militer seperti di Kamp militer Guantanamo Kuba. Saat ini sedang 

berlangsung persidangan kejahatan terorisme di Amerika Serikat yang mengadili 

terdakwa yang terlibat dalam Kejatan terorisme yang menabrakkan dua pesawat Jet 

Boing berbadan lebar ke gedung WTC di New York pada tanggal

11 September 2001.

Sementara Indonesia dan negara-negara lainnya di dunia pada juga telah 

melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme. Pengadilan 

Negeri di seluruh Indonesia telah banyak menyelesaikan perkara tindak pidana 

terorisme dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa. Melalui 

proses persidangan ini sudah banyak teroris yang di hukum di Indonesia. Langkah 

Pemerintah Indonesia menumpas kejahatan teroris melalui proses hukum adalah cara 

yang terbaik, akan tetapi perlu adanya kesiapan aparat penegak hukum terutama polisi,

jaksa dan hakim untuk mengantisipasi pelaku kejahatan teroris yang semakin pintar dengan berusaha melakukan gerakan tutup mulut seperti yang terjadi 

di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para terdakwa teroris di Indonesia sudah 

terlatih untuk menghadapi persidangan, hampir semua terdakwa dan saksi perkara 

teroris mencabut keterangannya dalam persidangan. Oleh karena itu penuntut umum 

harus membuat surat dakwaan yang baik agar terdakwa teroris tidak bisa lolos 

hanya karena adanya kelemahan dalam surat dakwaan. Disamping itu keberhasilan 

penyelesaian perkara tindak pidana teroris juga tidak terlepas dari peranan penuntut 

umum dalam membuat surat dakwaan yang baik dan kemampuan penuntut umum 

membuktikan kesalahan terdakwa. Demikian jug a kiranya hakim dapat menerapkan 

hukum yang tepat terhadap para terdakwa teroris tersebut.

Rentetan aksi-aksi teror yang dilakukan di Indonesia maupun dibelahan dunia 

lainnya, telah menjadikan kesadaran global akan pentingnya kerjasama intemasional 

dalam memerangi terorisme dengan berbagai motif dan latar belakang tujuannya. 

Teror sendiri merupakan satu fenomena yang telah hidup disepanjang peradaban 

manusia. Bahwa tindakan untuk mengintimidasi, kekerasan, hingga penghancuran 

dengan tujuan untuk membuat ketakutan sebagai langkah-langkah taktis/ strategi 

dalam mencapai kekuasaan/ tujuan tertentu/ menjadi keyakinan tertentu, telah 

dipraktikkan sebelum terorisme itu sendiri dikenal sebagai konsep kejahatan. Telah 

menjadi konsensus masyarakat dunia bahwa kini terorisme digolongkan sebagai 

tindak kejahatan yang menghancurkan peradaban dan mengingkari nilai-nilai 

kemanusiaan. Untuk itu menjadi wajar jika terorisme lekat dengan konotasi yang 

buruk/ negatif (peyoratif).

Peristiwa-peristiwa teror dan kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam 

beberapa tahun terakhir, mendorong dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 

yang selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang• undang

Nomor 15 tahun 2002.1 Dengan berlakunya perangkat peraturan perundang• undangan

yang mengatur hukum materiil dan formil secara khusus dalam rangka menangkal

tindak terorisme tersebut, beberapa tindak terorisme yang terjadi di Indonesia dapat

diungkap dan telah diajukan ke pengadilan.

Memang terorisme identik dengan kekerasan politik meskipun tidak semua 

tindakan teror bermuatan politis. Terorisme lekat dengan kekerasan politik karena 

memiliki corak tindakan yang menimbulkan rasa takuU terancam sampai dengan 

mengunakan pembunuhan bahkan penghancuran secara sistematis sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu umumnya korban yang jatuh bukanlah 

menjadi tujuan langsung, namun sebagai sarana untuk menciptakan perang urat 

syaraf atau publisitas.Terorisme memiliki karakeristik yang spesifik yakni karakter kejahatannya yang 

menyerang peradaban manusia yang dibangun atas dasar perdamaian dan anti 

kekerasan. Untuk itulah kejahatan terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan 

dan ketentraman publik serta mengancam perdamaian dunia. Terkait dengan karakter 

kejahatan terorisme tersebut diperlukan pengetahuan terhadap kejahatan terorisme baik 

dari segi konseptual maupun pemahaman atas hukum normatif yang mengatumya. 

Naskah yang disusun ini merupakan pengantar untuk memahami kejahatan terorisme

khususnya segi-segi mengenai konsep terorisme, sejarahnya, dan bagaimana

perkembangannya sehingga menjadi kejahatan yang menjadi musuh peradaban

manusia.

B. Terorisme dalam Kilasan Sejarah

Dari kacamata sejarah, tercatat terorisme sendiri lebih tua umumya daripada 

negara-bangsa modern saat ini. Terorisme sebagai gejala kekerasan berkembang 

seiring dengan usia peradaban manusia. Catalan sejarah menunjukkan bahwa di 

jaman Yunani Kuno, Xenophon (430-349 SM) menguraikan mengenai manfaat dan 

efektifitas perang urat syaraf untuk menimbulkan rasa takut musuh. Bahkan ahli 

strategi perang Sien Tzu secara implisit mengarahkan konsep terror dalam startegi 

perangnya dengan konsep "bunuh satu, sepuluh ribu ketakutan". Terkait dengan relevansi

bahasan mengenai format terorisme saat ini, maka perlu diuraikan konteks kesejarahan

terorisme. Jika dikaitkan dengan bentuk terorisme yang saat ini tengah menjadi 

perhatian public maka dari segi kesejarahan terorisme dapat dibagi dalam dua besaran 

rentang waktu, yakni : pertama bagian sejarah awal terorisme yang terbagi atas tiga

bagian, yakni terorime dapat dilacak dari terror dijaman kuno yakni abad 1-14 M,

awal terbentuknya terorisme pada abad 14 -18, dan perkembangan terorisme pada

fase era modem di abad 19 M. Kedua, terorisme pada abad 20, yang terdiri dari beberapa

babak yaitu; diawal abad 20, masa kebangkitan nasionalisme, masa perang dunia ke II, 

masa perkembangan perang dingin, dan masa intemasionalisasi dari terorisme. 2

Terorisme dijaman kuno, abad 1 - 14 mencatat pada awalnya diketahui satu 

kegiatan yang menunjukkan beberapa aspek dari pengorganisasian teroris modem 

adalah Zealot-Sicarri, kelompok teroris Yahudi, di Judea pada jaman kekaisaran Romawi.

Sicarri (atau manusia belati), merupakan kampanye bawah tanah untuk merespon

pendudukan pasukan Romawi, dengan melakukan pembunuhan warga yang

menimbulkan rasa panik luar biasa. Pada akhimya kelompok Zealott terbuka

kedoknya, setelah dikepung dan berusaha bertahan kelompok ini melakukan bunuh 

diri masal. Selain Zealot terdapat kelompok Assassin (akhir abad 13) yang Juga 

diketahui menunjukkan karakterstik terorisme sebagaimana dikenal saat ini. Faksi 

yang terpecah dari Islam Syiah, yang disebut kelompok Nizari Ismail (pimpina~nya 

adalah Hassam I Sabbah) menggunakan taktik dengan membunuh p1mpinan• 

pimpinan kelompok yang menjadi musuh/ rivalnya (kelompok Suni di jazirah Arab). 

Taktiknya adalah dengan mengirim satu orang pembunuh yang siap mati untuk 

menjalankan misi membunuh pimpinan kunci dari kelompok musuh. Biasanya pembunuh 

menunggu dekat dengan korbannya dan disaat yang tepat sasaran dibunuh atau 

disandera, hal tersebut tentunya menimbulkan perasaan ketakutan yang luar biasa 

dan ketakjuban atas kenekatan pelaku dari para musuhnya. Meskipun keduanya

(Zealot dan Assasin) beroperasi dijaman kuno namun aksi yang dilakukannya sangat 

relevan dengan aksi terorisme saat ini. Pertama, sebagai pelopor dari teroris 

modem dalam aspek motivasi, organisasi, sasaran, dan tujuannya. Kedua,

meskipun secara umum mereka gagal total untuk mencapai tujuannya, faktanya mereka

diingat hingga saat ini, terlebih dampak psikologis hebat yang mereka timbulkan dari

aksi yang dilakukannya.

Abad 14 - 18 menandai fase awal yang menandai kematangan bentuk-bentuk 

aksi teror dan barbarisme sebagai aksi yang lazim dipakai sebagai taktik perang dan 

konflik. Hingga awal kebangkitan negara modern setelah adanya Traktat Westphalia 

di tahun 1648, yang memunculkan kekerasan yang terpusat dan masyarakat yang 

semakin kohesif dengan sistem kekuasaan yang berkembang menjadikan eksistensi 

terorisme semakin menunjukkan pengaruhnya. Ketimpangan komunikasi dan kontrol 

yang makin kuat dari model negara modem dimasa itu mungkin sebagai muasal 

yang mengilhami terorisme (baik yang berlatarbelakang agama, isme/ keyakinan, 

perselisihan antar etnis, dan huru-hara) yang secara khas mendorongnya untuk menjadi

perang terbuka.

Revolusi Perancis adalah yang pertama kali mengunakan kata teroris dan 

terorisme. Kata terror sendiri berasal dari bahasa latin terrere yang memiliki arti 

tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan. Penggunaan kata terorisme 

dimulai pada tahun 1795 dimana menunjukkan satu masa-masa pemerintahan terror 

yang diprakarsai oleh pemerintahan revolusioner hasil Revolusi Perancis (pemerintahan

yang dibangun melalui konsep terror/regime de la terreul}. Anggota• anggota dari 

Komite Keselamatan Publik (Committee of Public Safety) dan Permusyawaratan

Nasional (National Convention) memberlakukan kebijakan• kebijakan "terror" yang

ditujukan bagi orang-orang yang digolongkan sebagai teroris. Revolusi Perancis

menunjukkan satu contoh gambaran dimasa depan tentang bagaimana negara menekan 

warganya. Tindakan tersebut juga menimbulkan satu reaksi oleh para pendukung 

raja dan penentang lain revolusi yang mana mereka bekerja dengan menggunakan

taktik teroris seperti pembunuhan (assassination) dan

intimidasi untuk melawan badan-badan pendukung revolusi. Dalam masa-masa 

tersebut (sebelum, selama, dan sesudah revolusi), terjadi banyak tindakan ekstra 

legal seperti pembunuhan-pembunuhan termasuk terhadap pejabat-pejabat kunci 

pemerintahan dan aristokrat yang sangat keji jauh sebelum guillontine pertama kali 

digunakan.

Memasuki era modem tepatnya di akhir abad 19, teori-teori politik radikal dan 

kemajuan dalam teknologi persenjataan mendorong kelompok-kelompok kecil (small 

groups) yang revolusioner dapat melancarkan serangan secara lebih efektif pada 

negara. Perkembangan ideology politik radikal mulai berkecambah dalam Kranah gerakan 

politik, seperti anarkisme. Terkait dengan terorisme, para penganut anarki 

mempercayai bahwa langkah-langkah propaganda merupakan awal kunci suksesnya 

perjuangan, seperti melakukan usaha-usaha pembunuhan terhadap kepala negara 

dari Rusia, Perancis, Spanyol, ltali, hingga Amerika Serikat. Namun kebuntuan 

pengorganisasian dan kebingungan untuk bekerja sama dengan gerakan sosial lain 

membuat kelompok anarkis tidak efektif sebagai satu gerakan politik. Sebaliknya, 

peran komunisme sebagai satu ideologi yang didasarkan pada terorisme politis 

tengah berkembang, dan semakin berkembang secara signifikan pada abad 20. 

Kecenderungan lain diakhir abad 19 adalah tumbuhnya arus nasionalisme yang 

menggejala keseluruh dunia, yang mengkombinasikan suatu bangsa (sebagai 

identitas dari suatu masyarakat) dan politik negara. Satu negara dimulai dengan 

adanya dorongan pencarian identitas nasional, dan salah satu contoh terbaik mengenai 

konflik nasionalisme yang saat ini belum juga terpecahkan dari abad keabad adalah

perjuangan kaum nasionalis lrlandia. Nasionalisme, seperti halnya komunisme, bergerak

menjadi ideologi yang semakin besar pada abad 20.

Sebagai contoh organisasi teroris di abad 19 adalah Narodya Volya (berarti 

kehendak rakyat) yang dipimpin oleh Mikhail Bukanin. Organisasi ini menggunakan 

cara-cara terror untuk melawan kekuasaan Tsar Alexander II di Rusia, dengan 

melakukan aksi terror terhadap elit penguasa Rusia (dengan pembunuhan￾pembunuhan orang-orang dilingkaran dalam Tsar Rusia} untuk memprakondisikan

terjadinya revolusi. Puncaknya Tsar Alexander II terbunuh dalam revolusi Rus1a. 

Dalam periode ini untuk pertama kalinya dapat dilihat banyak sifat yang melekat 

dalam terorisme (modem), seperti : klandestein, organisasi sel, keengganan dan

ketidakmauan untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian konstituen sebagai 

perwakilan dalam ranah politik formal, dan kecenderungan untuk memompa tingkat 

kekerasan sebagai bentuk tekanan pada kelompok musuh.

Dipertengahan awal abad 20 kita melihat dua peristiwa besar yang berpengaruh 

pada watak asal dari konflik yang terjadi hingga saat ini. Dua moment penting itu 

adalah dua perang dunia yang mengobarkan nafsu perang semua bangsa berikut 

bangkitnya nasionalisme diseluruh penjuru dunia, dan kerusakan

yang parah akibat perang dunia itu membawa pada keabsahaan pemerintahan baru 

dibanyak negara (negara-negara baru merdeka/ terlepas dari penjajahan). dengan 

tatanan intemasional baru.

Nasionalisme semakin menghebat pengaruhnya keseluruh penjuru dunia 

selama awal abad 20. Nasionalisme menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa 

untuk menjadikan rakyat terjajah melawan kekuasaan kolonialis diberbagai belahan 

dunia. Kekuatan nasionalis menjadi satu titik kunci terpenting dalam perlawanan 

rakyat hingga perebutan kekuasaan dari kolonialis, dimana terkadang harus berakhir 

dengan perang terbuka. Selanjutnya secara bertahap konsep mengenai negara bangsa

berkembang dengan tidak membatasi diri dari aspek konsep ras dan etnis, dalam hal

ini sejalan dengan perkembangan dari politik intemasional yang sangat mendukung 

konsep tersebut. Perkembangan konsep negara bangsa itu menimbulkan reaksi,

dalam beberapa kasus anggota dari kelompok etnis merasa disingkirkan 

eksistensinya oleh kelompok lain, hingga pecahlah konflik yang berujung pada

separatisme. Separatisme inilah yang kemudian menjadi pilihan salah satu bentuk

perjuangan untuk mewujudkan ambisi nasionalis dari kelompok etnis yang merasa 

dirugikan dengan system yang ada. Beberapa kelompok itu memilih terror sebagai

metode untuk menjalankan perjuangannya serta menciptakan situasi agar dunia

mengetahui eksistensi dan bersimpati kepada perjuangannya. Sebagai contoh dari

kasus ini adalah yang terjadi di Eropa, yakni kelompok lrlandia (misalnya pada tahun 

1867 telah mulai berkembang Irish Republican Brotherhood, sebuah kelompok

revolusioner nasionalis dengan dukungan dari Irish-Americans) dan Macedonia (IMRO

I Internal Macedonian Revolutionary Organization dan EMRO/ External Macedonian 

Revolutionary Organization) yang menempatkan kampanye teroris sebagai bagian

dari perjuangan yang dijalankan untuk mewujudkan kemerdekaan. Seisin itu pada

tahun 1915 muncul pula satu reinkranasi kelompok yang mengusung suatu doktrin

supremasi kulit putih di Amerika, Ku Klux Klan, yang menggunakan taktik teroris untuk 

memperlihatkan eksistensi dan cita-cita kelompoknya.

Di abad 20 pula dunia menyaksikan terjadinya perang total dilakukan oleh 

semua pihak yang terlibat dengan Perang Dunia II dimana situasi perang itu 

menjustifikasi semua orang dapat melakukan kekerasan dan terror sebagai hal yang 

mutlak dari hukum perang itu sendiri. Kekerasan yang telah terjadi dalam Perang 

Dunia I semakin terakselerasi selama Perang Dunia II. lntensitas konflik diantara 

ideologi yang mutlak bertentangan itu membawa akibat bagi semua pihak yang 

terlibat didalamnya. Senjata-senjata baru dan strategi perang juga ditujukan kepada 

populasi penduduk sipil musuh untuk merusak sendi-sendi ekonomi dan untuk 

memberikan tekanan bahwa penduduk sipil pun akan mengalami hal yang sama 

dengan resiko yang dimiliki setiap kombatan. Hampir semua pihak yang bertikai 

dalam perang dunia mendukung partisannya untuk melakukan perlawanan denganmenggunakan taktik teroris. lni menunjukkan bahwa penduduk sipil pun sah 

dijadikan target, meskipun berbagai aturan/ hukum perang melarangnya.

Dengan usainya Perang Dunia II, tatanan dunia bipolar yang diakibatkan 

adanya perang dingin mengubah persepsi dan konfigurasi konflik diseluruh dunia. 

Dalam masa ini muncul konfrontasi-konfrontasi dalam lingkup yang terbatas diantara 

dua kekuatan namun pada akhimya tidak mencapai eskalasinya dalam perang nuklir 

yang sebenamya. Pada masa ini terorisme berkembang lebih banyak dalam 

berbagai pilihan-pilihan taktiknya, dimana hal ini terlihat pada taktik-taktik yang 

diterapkan oleh pemberontak nasionalis dan berbagai revolusi yang terjadi. 

Terorisme dalam hal ini digunakan pula sebagai salah satu taktik, pada saat 

terorisme akan terlibat dalam satu kerangka besar gerakan yang berjalin dengan 

tindakan-tindakan politik, social, dan militer. Di Vietnam misalnya, gerakan bawah 

tanah Viet Minh menggunakan terror untuk menghancurkan moral Perancis, dimana 

pejuang-pejuang Viet Minh melakukan aksi-aksi pemboman dipusat-pusat keramaian

I fasilitas umum sebagai target serta melakukan pembunuhan-pembunuhan secara

kejam perwira-perwira tentara Perancis. Di Aljazair metode teror juga dilakukan oleh 

para pejuang kemerdekaan dari Front Nasional Pembebasan nasional melawan 

Perancis hingga pemerintahan kolonialis itu kolaps pada tahun 1962, dan Aljazair 

lahir menjadi negara merdeka. Seringkali pula terorisme mendominasi atas aspek￾aspek yang lain dari perjuangan kaum nasionalis, seperti pada perjuangan rakyat 

Palestina dalam melawan Israel yang mengkombinasikan dengan aktivitas lainnya 

(diplomasi politik misalnya). Dalam perang dingin itu pula Uni Soviet menyediakan 

secara langsung atau tidak langsung bantuan agi gerakan-gerakan revolusioner 

diseluruh dunia. Banyak dari gerakan anti kolonialisme bekerjasama dengan 

kelompok ekstrim revolusioner sebagaimana yang ditunjukkan oleh pejuang 

komunis, selain itu para pimpinan pejuang pembebasan nasional banyak yang 

mendapatkan senjata dan pelatihan gratis. Terdapat pula organisasi dan individu￾individu yang menggunakan terorisme untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan 

militer. Kebijakan Uni Soviet untuk mendukung perjuangan revolusioner berlangsung 

dimana-mana, seperti mengeksport gerakan revolusi pada negara-negara 

non komunis dan menyediakan ekstrimis-ekstrimis yang mau melakukan kekerasan

dan terror.

Masa terorisme modem dapat dikatakan dimulai pada tahun 1968, saat 

Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) membajak sebuah pesawat El 

Air rute dari Tel Aviv menuju Roma. Momentum tersebut memulai era 

intemasionalisasi terorisme. Pertama kalinya alat transportasi nasional (pesawat 

yang dimiliki maskapai penerbangan Israel) yang menjadi suatu symbol dari nilai￾nilai yang secara spesifik ditunjukkan dari tujuan operasi teroris. Untuk pertama 

kalinya juga sasaran teroris menggunakan penumpang sebagai sandera dan alat 

untuk membuat publisitas melawan pemerintahan Israel. Kombinasi yang uniktersebut, menunjukkan suatu lingkup intemasional dari operasi teroris yang 

dilakukan, termasuk menjadikan aksi tersebut mendapatkan perhatian yang signifikan

dari media massa. Pendiri PFLP, Dr George Habash, dalam observasinya diakui bahwa

tingkat cakupan aksi dan respon public secara ekstrim meningkat dibandingkan 

daripada perang melawan tentara Israel di wilayah operasinya. "Bahwa pada 

akhimya dunia membicarakan kami sekarang". Kelompok Palestina juga menarik 

perhatian dunia sehingga PBB (melalui Sekjennya waktu itu adalah Kurl Waldheim)

merespon dengan langkah-langkah khusus atas aksi penyanderaan atlet Israel pada

Olimpiade Munich Jerman pada tahun 1972.

Aspek lainnya dari intemasionalisasi terorisme ini adalah adanya kerjasama 

diantara organisasi-organisasi ekstrim dalam melakukan operasi-operasi terorisnya. 

Kerjasama pelatihan diantara kelompok Palestina dengan kelompok-kelompok 

radikal di Eropa dimulai sejak awal tahun 1970 an dan kerjasama operasi diantara 

PFLP dengan Japanesse Red Anny (JRA) dimulai sejak tahun 1974. Contoh lainnya 

adalah pengiriman ahli-ahli perakit born IRA ke Kolombia. Sejak saat inilah 

kerjasama dari organisasi dan teroris-teroris intemasional melalui pelatihan, operasi 

bersama, dan dukungan lainnya tumbuh berlanjut dan terus berlangsung hingga saat 

ini. Terkait dengan latar belakang motif ideologis, sejak tahun 1970 an mulai muncul 

aliansi kelompok-kelompok Marxis Eropa Barat termasuk dalam dukungan 

pembiayaannya. Kelompok-kelompok Tentara Merah di Jerman (the Gennan Red 

Anny Faction/ RAF dikenal sebagai Baader-Meinhof Gangl pimpinan Andreas 

Baader - Ulikrike Meinhof), menebar terror melalui jejaringnya dengan Tentara 

Merah ltali dan Tentara Merah Jepang. Aksi Brigade Merah tersebut yang pemah 

dicatat sebagai salah satu serangan yang memiliki dampak politis besar adalah serangan

pada pertemuan puncak negara-negara penghasil minyak (OPEC) di Wina tahun 1975

dan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Italia Aldo Moro pada tahun

1978.

Paska perang dingin, konstelasi politik dunia yang semula didominasi oleh Blok 

Barat dan Blok Timur berubah drastis dengan tata dunia baru yang makin menglobal, 

dimana batas-batas negara telah dilampaui oleh menguatnya ekspansi tata sosial, 

ekonomi, dan budaya yang mensyaratkan pasar bebas.a Puncak perkembanganterorisme modem paska perang dingin adalah serangan 11 September 2001 pada 

simbol kedigdayaan dan dominasi ekonomi Amerika, World Trade Center. Serangan 

tersebut menandakan bahwa terorisme menjadi metode/ taktik yang dianggap tepat 

dalam situasi tatanan dunia saat ini. Al Qaeda yang mengaku sebagai aktor dibalik 

aksi tersebut, memiliki jaringan diberbagai negara. Dalam ranah teori perang, saat ini 

tengah menjadi diskusi yang cukup menarik, bahwa saat ini tengah berlangsung 

perang dalam generasi keempat. Hal ini tentunya sangat relevan dengan giatnya 

hampir semua negara dibelahan dunia untuk melakukan pemberantasan terhadap 

aksi terorisme, Amerika Serikat sendiri menyatakan sebagai perang melawan terror 

yang dipicu oleh aksi 11 September 2001. Menurut Hammes karakterisktik perang 

generasi keempat adalah menggunakan semua jaringan yang tersedia-politik, ekonomi, 

social, dan militer - untuk menyakinkan pemimpin politik musuh bahwa tujuan 

strategi mereka tidak dapat tercapai atau terlalu mahal untuk diwujudkan. Secara

politik dibangunlah jaringan organisasi transnasional, nasional, atau sub nasional dan 

jaringan-jaringan lainnya untuk menyampaikan pesan kepada sasarannya. Perang 

generasi keempat tidak mencoba untuk menang dalam mengalahkan pasukan militer 

musuh, namun mencegah konfontasi langsung dan sedapat mungkin mencari hasil

maksimal dengan menggunakan material yang ada pada masyarakat yang diserang.4

Uraian yang telah dipaparkan dimaksudkan untuk menegaskan bahwa 

terorisme sendiri bukan merupakan hal baru dalam peradaban manusia, serta 

memberikan deskripsi konkrit perkembangan terorisme untuk menghantarkan pada 

konteks kekinian atas kecenderungan eskalasi kekerasan politik yang meningkat melalui

aksi-aksi teroris dalam decade terakhir ini. Hal lain yang perlu dikemukakan adalah

penekanan mengenai terorisme sebagai metode/ strategi untuk mewujudkan 

keinginan/tujuan suatu kelompok/individu. Bahwa selain terorisme politik yang 

sebagian besar telah diuraiakan pada paparan terdahulu, terdapat pula beberapa tipologi 

terorisme yang pemah dikenali dalam sejarah penggunaan metode kekerasan

dan terror, seperti narcoterrorism di Myanmar dimana terdapat kelompok teroris berlatar

belakang perdagangan narkotika dan obat bius. Terorisme dengan motif balas dendam 

yang jamaknya dilakukan secara individual atau kelompok kecil yang sangat terbatas, seperti yang dilakukan oleh Theodore John Kacynki yang 

melakukan terror born seorang diri selama hampir lima tahun, karena merasa 

kecewa terhadap lembaga riset di universitasnya. Contoh lainnya adalah ~eorr yan~ 

dilakukan sekte keagamaan Aum Shinrikyo, dengan latar belakang keyakman sekte 

tersebut melakukan terror gas beracun di stasiun kereta bawah tanah Tokyo dengan 

dalih merupakan langkah penyelamatan untuk membebaskan manusia dari 

kesengsaraan.5

c. Melihat Karakter Kejahatan; Konsep dan Definisi Terorisme.

Jelas sebenamya terorisme bukanlah hal yang sama sekali baru. Meskipun 

terekam dalam sejarah, terorisme relatif sukar untuk didefinisikan. Lagipula faktual 

sejarah mencatat bahwa terorisme berubah dari waktu ke waktu. Walter Lacquer 

dalam bukunya The Age of Terrrorism menyatakan bahkan tidak mungkin ada 

sebuah definisi yang bisa mencakup ragam terorisme yang pemah muncul dalam 

sejarah.s Lebih lanjut disebutkan Walter Lacquer, lebih dari limapuluh tahun sejak 

tahun 1936, terdapat sebanyak 109 pengertian terorisme yang berbeda yang pemah 

ditulis oleh para pemerhati terorisme. Terdapat paradoks, ketika mengartikan kata 

terror itu sendiri kita bisa jemih memberikan makna terhadap kata tersebut, namun 

ketika kata terror itu ditempatkan untuk mengartikan satu tindakan (acts) atau pelaku 

(actors) dalam satu peristiwa nyata didunia, kenyataannya banyak mendatangkan 

kebimbangan

Untuk mengenal konsep terorisme sebagai suatu kejahatan, maka perlu 

melihat karakter yang terkait dengan tindakan/aksi terorisme. Sebagai salah satu 

contoh kasus yang secara jitu membantu untuk memahami bagaimana logika terror 

bekerja adalah doktrin yang diterapkan pada HSRA (The Hindustan Socialist Republican

Association), mengenai the philosophy of the bomb. Kelompok tersebut telah 

menyakini misi mereka adalah perang sampai akhir dan untuk mewujudkan tujuan

perjuangannya maka dalam doktrin mereka menetapkan bahwa "propaganda tidak saja

hanya melalui tindakan, namun juga propaganda melalui kematan". Untuk itu 

pendekatan yang terbaik untuk memahami terorisme adalah tidak dengan 

mencari jawaban atas "apa yang dimaksud dengan terorisme" tetapi "bagaimana

terorisme bekerja".Konkritnya, dalam melihat konsep terorisme terdapat setidaknya empat ciri 

pokok yang melekat/ identik dengan teronsme.t Pertama, Kekerasan; telah menjadi 

kesepaketan umum bahwa menggunakan/ melibatkan kekerasan maupun ancaman 

kekerasan merupakan karakteristik umum dari terorisme. Meskipun demikian 

karakter kekerasan tersebut tidak serta merta langsung menjadikan setiap kekerasan pasti

terkait dengan terorisme. Banyak tindak kekerasan yang terjadi namun bukan sebagai

tindak terorisme, seperti perang, kerusuhan, kejahatan terorganisasi, kekerasan yang 

berupa penyerangan yang berat terhadap orang lain. Untuk itu kriteria kunci

kekerasan, tidak dapat berdiri sendiri untuk mengindentifikasikan satu kontruksi

sebuah tindakan terorisme.

Kedua, Dampak psikologis dan ketakutan; bahwa dalam terorisme, serangan 

yang dilakukan akan membawa banyak jalan kearah meluasnya kerusakan yang secara 

spesifik menyebabkan dampak psikologis. Suatu tindak terorisme yang

dilakukan hakikatnya adalah merupakan 1 1satu produk" cerminan logika internal dari

setiap orang yang memiliki dampak secara meluas sebagai ketakutan publik. Dalam 

kaitannya dengan dampak psikologis dan ketakutan, maka aksi terorisme hampir

selalu menyerang simbol-simbol nasional untuk memperlihatkan kekuatan mereka 

dan untuk mengoncang dasar-dasar negara dan masyarakat yang mereka musuhi. 

Hal tersebut tentunya akan memberikan akibat negatif terhadap legitimasi suatu 

pemerintahan/negara. Dalam logika teroris ketika legitimasi subyek yang menjadi sasaran 

tersebut meluruh, maka saat itu pula legitimasi yang melekat pada organisasi

teroris dan atau ideologi dibelakangnya makin menguat/ berlimpah.

Ketiga, Dilakukan untuk suatu tujuan politik. Hampir selalu semua serangan 

teroris dilakukan untuk satu tujuan politik yang diyakini oleh para pelaku. Jadi hakikatnya

terorisme adalah suatu taktik politik, Taktik ini jamaknya digunakan ketika pelaku teror

meyakini sudah tidak terdapat lagi cara lain untuk membuat perubahan sesuai dengan

keyakinan yang dianutnya (ideologi atau nilai religi yang diyakininya).

Keempat, Sengaja menyasar pihak yang tidak terlibat pertempuran (non combatan). 

Secara umum dapat diacu mengenai perbedaan mendasar dari maksud dan pilihan 

yang spesifik dari penduduk sipil sebagai target langsung dari aksi teroris. Perlu 

diketahui bahwa sebenamya korban terorisme adalah ditargetkan, namun bukan

karena membahayakan, tetapi karena sasaran korban tersebut memiliki kekhususan 

sebagai simbol, lambang, media, alat, untuk mengirimkan pesan simbolis.

Empat ciri pokok yang dipaparkan tersebut sekaligus telah membatasi lingkup 

bahasan terorisme dalam kacamata kekerasan politis. Karakter terorisme politis 

menurut Paul Wilkinson, adalah : pertama, merupakan intimidasi yang memaksa; 

kedua, memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana 

untuk tujuan tertentu; ketiga, korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan 

perang urat syaraf, "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang"; keempat, target

aksi terror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas; ke/ima, 

pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;

keenam, para elaku kebanyakan dimotivasi oleh dealisme yang cukup keras, misalnya

"berjuang demi agama dan kemanuslaan'.? Lebih lanjut Paul Wilkinson membuat suatu

tipologi terorisme yang didasarkan atas tujuan dan ciri aksi teroris,yakni :10

Tabel 1. Tipologi Terorisme Didasarkan pada Tujuan dan Ciri Khas Aksi Teror

Tipe Tujuan Ciri-Ciri

Terorisme 

epifenomenal(terror 

dari bawah

Tan pa tujuan khusus. 

suatu hasil samping 

kekerasan horizontal 

berskala besar

Tak terencana rapi, terjadi 

dalam konteks perjuangan 

yang sengit.

Terorisme 

revolusioner (terror 

dari bawah)

Revolusi atau perubahan 

radikal atas system yang ada

Selalu merukana fenomena 

kelompok, struktur kepemim￾pinan, program ideology, 

konsoirasi, elemen paramiliter

Terorisme 

subrevolusioner 

(terror dari bawah)

Motif politis, menekan 

pemerintah untuk mengu￾bah kebijakan atau hukum, 

perang politis dengan 

kelompok rival, 

menying kirkan pejabat 

tertentu

Dilakukan oleh kelompok kecil,

bias juga individu sulit 

diprediksi, kadang sulit 

dibedakan apakah

psikopatoogis atau krminal.

Terorisme represif Menindas individu atau Berkembang menjadi terror

(terror dari atas/ kelompok (oposisi) yang massa, ada aparat terror, polisi

terorisme negara) tak dikehendaki oleh

penindas (rezim otoriter/ 

totaliter) dengan cara 

likuidasi

rahasia, teknik penganiayaan,

penyebaran rasa cu rig a 

dikalangan rakyat, wahana 

untuk paranoia pemimpin.

Sedangkan tipologi yang didasarkan pada skala aksi dan organisasinya, Paul

Wilkinson membaginya dalam tiga ranah, yakni :

11

Tabel 2. Terorisme Didasarkan pada Skala Aksi dan Organisasi

Terorisme intra nasional Jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh territorial

ne ara tertentu

Terorisme intemasional Diarahkan kepada orang-orang dan asset-aset asing, 

diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang 

lebih daripada satu negara, bertujuan untuk

mem en aruhi kebi'akan-kebi'akan emerintah asin .

Terorisme transnasional Jaringan global yang mempersiapkan revolusi global 

untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme

intemasional an rneniadi radikal

The United State National Advis.ory Committee dalam Report of the task Force 

on Disorders and Terrorism tahun 1996 membagi terorisme dalam beberapa tipe, 

yakni ; political terrorism, non political terrorism, quasi terrorism, limited political 

terrorism, dan official terrorism atau state terrorism. Political terrorism merupakan 

bentuk terorisme yang dirancang untuk membuat ketakutan dikalangan masyarakat 

dengan tujuan politik. Memang secara umum terorisme memiliki muatan politik, 

untuk itu terorisme politik ini dominan dan banyak ditemukan dalam berbagai kasus. 

Non political terrorism adalah aksi teroris melalui ancaman kekerasan dan 

kekerasan yang dilakukan diluar motif politik, misalnya dengan tujuan motif ekonomi, 

balas dendam, atau semata-mata kegilaan (madness). Tipe quasi terrorism 

menggambarkan aktivitas criminal dengan memakai metode teror dengan persiapan 

yang rapi dan dirancang serius untuk tujuan tertentu/atau semata-mata didorong 

motif ekonomi. Limited political terrorism adalah terorisme yang jelas memiliki latar 

belakang tujuan politik namun dalam lingkup/skala aksi yang terbatas. Terror tersebut

dilakukan sebagai aksi yang bukan merupakan gerakan untuk meruntuhkan kekuasaan

negara, misalnya pembunuhan tokoh politik. Terakhir adalah official atau

state terrorism yakni aksi terorisme yang dilakukan oleh organisasi atau aparat 

pemerintah, atau mensponsori organisasi-organsasi pelaku terorisme.12

Rama Mani, mengindentifikasi tiga jenis terorisme yang didasarkan pada actor 

atau pelakunya; yakni non state terrorism, state terrorism, dan amphibolous or state￾cum- non state terrorism.13 Non state terrorism dibagi dalam dua tipe yakm self 

determination terrorism yang mana aksi-aksi terorisme umumnya menghendaki 

adanya kemerdekaan, otonomi, atau ekspresi cultural tertentu. Dalam kelompok ini 

dapat dicontohkan Irish Republican Army (IRA), Palestine Liberation Organitation 

(PLO), Liberation Tigers of Tamil Elam (LTTE), Euskadi ta Askatasuna (ETA atau 

Basque Fatherland and Liberty, di Spanyol). Tipe kedua dari non state terrorism 

adalah tipe hate terrorism, dimana didalamya termasuk kelompok￾kelompok ethnocentric, raist, facist, atau beberapa kelompok serupa yang 

melakukan pembakaran, pembunuhan, penangkapan maupun yang disertai pembunuhan 

(lynching), atau aksi kekerasan lainnya terhadap masyarakat umum yang tidak

berdosa atau yang menjadi kambing hitam dikarenakan ras atau identitas kulturalnya. 

Termasuk dalam tipe hate terrorism adalah; Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB 

di Afrika Selatan), Kelompok Neo -Nazi di Eropa, kelompok-kelompok kaum 

militant Hindu fundamentalis di India, Union for Total Independence of Angola

(UN/TAJ, Revolutionary United Front (RUF) di Sierra Leone, dan Lord's Resistance

Am1y (LRA) di Uganda.

State terrorism oleh Rama Mani dibagi menjadi dua, yakni national dan extra 

national. National state terrorism terbagi dalam dua bentuk yakni yang disebut 

sebagai proactive terrorism yang menunjuk pada tindakan negar yang memakai aksi• 

aksi teroris untuk menekan kelompok khusus atau populasi tertentu karena

keyakinan politik, ideology, kepercayaan/agama, kebudayaan, ras, atau alasan lain 

yang pada umumnya dianggap membahayakan/atau melawan otoritas negara. 

Seperti perlakukan Turki (dan lrak khsusnya pada jaman Saddam Husein) terhadap 

minoritas Kurdi. Bentuk kedua adalah reactive terrorism menunjuk pada respon 

negara untuk memerangi kelompok gerakan pemberontakan atau kelompok teroris 

lain atau tindakan lain untuk mengamankan penduduk atau otoritas negara dari serangan 

kelompok tersebut. Dicontohkan adalah tindakan pemerintah Spanyol dalam

memerangi ETA, Israel, dan rezim apartheid di Afrika Selatan dahulu.

Extranational state merujuk pada langkah-langkah suatu negara yang mensponsori

terorisme pada kelompok-kelompok dinegara lain baik berupa aktor negara maupun 

aktor bukan negara. Sebagai contoh adalah tindakan pemerintah

Amerika Serikat yang mensponsori kelompok-kelompok untuk melawan 

pemerintahan Sandinista di Nikaragua, Afrika Selatan yang memberikan dukungan 

kepada UNITA untuk melawan pemerintahan Movimento Popular para a Libertacao 

de Angola (MPLA), dan banyaknya kebijakan-kebijakan yang kita saksikan dijaman 

perang dingin yakni adanya persaingan diantara Amerika Serkat dan Uni Soviet 

dalam mensponsori terorisme di Amerika Selatan, Amerika Tengah, Asia serta di 

Eropa Timur.

Tipe ketiga, amphibo/ous or state cum non state terrorism, adalah bentuk dari 

terorisme yang dibangun dari kombinasi dari actor non negara dan actor negara. 

Berkembang setelah berakhimya perang dingin dimana PBB menyebutnya sebagai 

international terrorisme, yang umumnya melakukan ekspansi serangan terhadap 

negara-negara barat. Melalui Resolusi 60 tahun 1994 Majelis Umum menghasilkan 

satu deklarasi "Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism" yang 

mengajak kepada warga dunia untuk memberikan perhatian dan negara-negara anggota 

PBB untuk mulai mewaspadai aksi dari terorisme intemasional. Serangan

11 September 2001 menjadi titik balik untuk meredefinisikan terorisme. Al Qaeda 

adalah merupakan bentuk terbaru dari terorisme yang menunjukkan karakter spesifik 

yang belum pemah dijumpai dalam organisasi teroris, karena sifatnya yang tidak 

memiliki format organisasi yang pasti dan rumit (amorphous). Karenanya Al Qaeda 

tidak dapat dikategorikan sebagai non state terrorism, karena adanya kerjasama 

diantara actor negara dan actor non negara melalui jaringan bisnis, dukungan financial, 

dan koneksi kriminal. Karena ambiguitas dan tidak jelasnya aktor yang terlibat serta 

metodenya, dan kombinasi diantara terorisme non negara dan terorisme negara

dengan beragamnya target baik dari tingkat local, nasional, intemasional, dan 

transnasional maka tepatlah bentuk terorisme baru ini disebut sebagai "amphibolous

terrorism" (berwatak amphibi}. Terkait dengan sebab musababnya Rama Mani

menyebutnya setidaknya terdapat tiga akar permasalahan. yakni; kemiskinan dan

keputusasaan (poverty and despairy, kegagalan negara/ pemerintahan yang lemah

atau buruk yang menjadi lahan subur bagi perkembangan terorime (failed states). dan

benturan peradaban. yang dalam konteks saat ini terjadi radikalisasi dari kelompok￾kelompok Islam ekstrim (the clash of civilization)14•

Uraian mengenai pengantar mengenai sejarah, konsep, dan perkembangan 

terorisme telah dipaparkan secara panjang lebar, deskripsi lainnya yang cukup penting

untuk dipaparkan dalam naskah ini adalah bagaimana upaya-upaya pendefinisian dari 

terorisme, bagaimana menjawab konteks terorisme saat ini, khususnya paska peristiwa 

11 September 2001. Bahwa penanganan yang efektifuntuk melawan terorisme adalah bagaimana mendorong kesepahaman mengenai 

pengertian dari terorisme. Tanpa adanya kesepahaman maka bermacam traktat. 

deklarasi, maupun konvensi-konvensi yang ditelah diupayakan penyusunannya akan 

menjadi kurang berguna sebagai rujukan dalam pemberantasan terorisme. Untuk itu 

dalam membuat batasan definitive mengenai terorisme selayaknya dirumuskan 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan (dalam ini undang-undangnaws). 

Dalam konteks kekinian lingkup definisi dan rumusan tindak terorisme hendaknya 

mencakup : pertama, pertanggungjawaban hukum (termasuk sanksi hukum/ 

pidananya) atas perbuatan terorisme, kedua, rumusan aksi dengan menggunakan 

metode teroris. ketiga, aspek organisasi kelompok teroris maupun perseorangan. 

keempat, praktik-praktik negara yang mensponsori terorisme, kelima. aktor-aktor lain 

yang terlibat dalam tindak terorisme seperti : pihak yang terlibat pertempuran (dalam 

konteks perang/combatans), angkatan bersenjata, dan perusahaan-perusahaan 

yang dibentuk kaum teroris atau perusahaan yang mendukung pembiayaan 

aksi teroris.15

Beberapa definisi yang dikutip dalam naskah ini diambil dari rumusan￾rumusan yang terdapat pada konvensi ditingkat regional, organisasi-organisasi 

intemasional, maupun badan-badan resmi kenegaraan. Pengutipan ini bertujuan 

untuk memberikan konteks dan gambaran sekaligus mengkaitkannya dengan 

paparan konsep mengenai terorisme yang telah diuraikan sebelumnya.16

Definisi dalam Treaty on Cooperation among the State members of the 

Commonwealth of independent States in Combating Terrorism, 1999 : Terorisme 

adalah tindakan illegal yang diancam hukuman dibawah hukuman pidana yang dilakukan 

dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijkan

oleh penguasa atau moneter penduduk, dan mengambil bentuk :

1) Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang 

dilindungi hukum

2) Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan 

obejk materiil lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain.

3) Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang 

membahayakan bagi masyarakat

4) Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan 

mengakhiri aktivitas public atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap 

aktivitas tersebut

5) Menyerang perwakilan negara asing atau stat anggota organisasi intemasional 

yang dilindungi secara intemasional, begitu juga tempat-tempat bisnis atau 

kendaraan orang-orang yang dilindungi secara intemasional

6) Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawah perundang• 

undangan nasional atau instrument legal yang diakui secara intemasional yang 

bertujuan memerangi terorisme.

Definisi dalam Convention of the Organisation of Islamic Conference on

Combating International Terrorism, 1999 : Terorisme adalah tindakan kekerasan 

atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk 

menjalankan rencana tindakan kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menteror 

orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam 

kehidupan, kehonnatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi 

lingkungan dan fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya

atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas intemasional, atau 

mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara￾negara yang merdeka.

Definisi menurut Organization of African Unity (OAU) 1999: Tindakan teroris 

merupakan tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana 'neqara anggota" dan bisa 

membahayakan kehidupan, integritas fisik atau kebebasan, atau menyebabkan Iuka 

serius atau kematian bagi seseorang, sejumlah orang atau sekelompok orang atau

menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian bagi harta, sumber alam atau 

lingkungan atau warisan budaya seseorang atau publik dan diperhitungkan atau 

dimaksudkan untuk :

(a) mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan atau mempengaruhi 

pemerintah, badan, instansi publik secara umum atau lapisan masyarakat, 

untuk melakukan atau abstain dari melakukan sebuah tindakan, atau untuk 

mengadopsi atau meninggalkan pendirian tertentu, atau

(b) mengganggu pelayanan publik, pemberian pelayanan esensial kepada publik 

atau untuk menciptakan darurat publik; atau

{c) menciptakan pemberontakan umum di sebuah negara;

(d) promosi, sponsor, kontribusi, perintah, bantuan, gerakan, dorongan, usaha, 

ancaman, konspirasi, pengorganisasian, atau perekrutan seseorang, dengan 

niat untuk melakukan tindakan yang disebutkan dalam poin (a) sampai (c).

Definisi dari badan-badan negara di Amerika Serikat :

US Central lnteligene Agency (CIA) : terorisme lntemasional adalah terorisme 

yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau 

diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing: US Federal

Bereau of Investigation (FBI) : terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak 

sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah 

pemerintah, penduduk sipil elemen-elemennya untuk mencapai tujuan social 

atau politik; US Departments of State and Defense : terorisme adalah 

kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok 

subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan 

maksud untuk mempengaruhi audien. Terorisme lntemasional adalah terorisme

yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

Definisi dalam The Arab Convention on the Suppression of Terrorism (1998): 

Terorisme ,.Jalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, 

yang terjad. untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif yang 

menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau 

mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk 

menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta public maupun pribadi atau 

menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.

Definisi yang telah dipaparkan dalam naskah ini menunjukkan beragamnya 

pengertian terhadap terorisme. Untuk menuju suatu pendefinisian terorisme yang 

obyektif. maka kemungkinannya adalah mendefinisikannya bukan dari identitas pelaku 

atau alasan mereka, melainkan dari kualitas aksi mereka. Jika pendefinisian ditarik dari

identifikasi pelaku dapat bertolak dari stigmatisasi, sedangkan identifikasi atas alasan

aksi teroris juga banyak bergantung pada persepsi dan interpretasi.

Dengan melihat kualitas aksi, maka kaitan korban dan target terorisme dapat 

dihapus, karena siapa korban tidaklah penting. Karban hanyalah sarana simbolis 

teknis untuk alasan-alasan aksi teroris. Yang patut ditekankan dalam merumuskan 

terorisme dalam konstruksi perbuatan yang melanggar hukum adalah sebagai aksi 

memuat tindak kekerasan, ancaman, dan terkadang tuntutan yang ekplisist. Kekerasan 

yang dilakukan secara jelas diarahkan pada orang-orang yang tidak melakukan 

perlawanan dan tujuannya politis serta aksi dilakukan demi publisltas yang

maksimal. Menurut F Budi Hardiman, pendekatan dengan melihat kualitas aksi atau

peristiwa lebih menguntungkan karena : pertama, dapat mengidentifikasi pola• pola

yang luas dari aksi;. kedua, dapat mengenali kecenderungan dimasa depan; ketiga,

dapat mengetahu1 pertumbuhan terorisme itu sendiri; dan keempat, dapat 

menemukan penyebarannya didunia."

Sebagai penutup dalam bagian ini, maka perlu dikutip pasal-pasal dalam Undang￾undang Nomor 15 tahun 2003 yang telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang

dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Dalam konteks negara hukum

Indonesia maka rumusan-rumusan dari perbuatan yang dinyatakan dalam undang• 

undang terorisme inilah yang menjadi pengertian yang dirujuk sebagai batasan 

dalam rumusan definitif mengenai terorisme itu sendiri. 18 :

D. Terorisme dan Perkembangannya dalam Tatanan Hukum lnternasional

Tahun 1994 Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan terorisme kedalam 

salah satu dari 18 kategori kejahatan transnasional/ kejahatan lintas batas negara.19

Menurut Mueller, kejahatan transnasional secara penuh rnemanq belum menjadi

konsep legal, sebab terjadi kebuntuan-kebuntuan dalam memberikan pengertian

yang sesuai dengan presisi dalam ranah juridis. 20 Terorisme telah menjadi agenda 

intemasional sejak tahun 1934, ketika Liga Bangsa-Bangsa rnulai mamba.has 

sebuah draft konvensi Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism. 

Pada akhimya pada tahun 1937 konvensi tersebut diadopsi, namun pada akhimya 

tidak pemah berlaku, karena gagal untuk memenuhi kecukupan persyaratan 

penandatangan negara pihak dan factor lainnya adalah pecahnya Perang Dunia II. 

Dalam definisinya secara lugas, konvensi menyatakan terorisme adalah segala 

tindak kejahatan yang secara spesifik ditujukan kepada negara, dengan maksud 

untuk membuat ketakutan dan terror orang-orang tertentu, kelompok, atau 

masyarakat luas.21 Sebagaimana telah diulas dalam bagian sebelumnya, konsep 

terorisme yang merupakan serangan langsung terhadap suatu negara (against a 

state), paska September 2001 telah bergeser dalam konsep terorisme sebagai 

serangan terhadap dunia secara umum (against the world in general).

dibawah ini menunjukkan jumtah aksi terorisme intemasional sepanjang tahun 1968 

hingga tahun 2001, dimana data/informasi ini memberikan sinyal bahwa terorisme 

dalam berbagai bentuk dan konteks jamannya relatif eksis sebagai pilihan metode

aksi dalam kancah konflik yang terjadi.

Perkembangan hukum dengan basis UN treaty tersebut, tentu menunjukkan 

respon yang cukup memadai dart PBB dalam membangun suatu standart norma dan 

mekanisme penyelesaian pada lini hukum terkait dengan pemberantasan terorisme 

intemasional. Paska September 2001, maka respon PBB dapat diidenifikasi dalam 

dua ranah, Respon pertama adalah respon atas serangan teroris yang datang dari 

badan-badan di PBB yang mana termasuk didalamnya memiliki mandate 

pertanggungjawaban terhadap berbagai tipe terorisme (penerbangan, maritime, 

bahan kimia, dan nuklir). Dalam rangka penanganan counter terrorism diseluruh 

dunla, PBB kemudian membentuk Counter Terrorism Committee (CTC) untuk 

menjalankan mandate tersebut. Selain itu The Terrorism Prevention Branch bertugas 

sebagai clearinghouse untuk informasi dan pengembangan data base secara intensif 

paska September 2001. Badan-badan lainnya juga terlibat dalam counter terrorism 

ini adalah seperti; the International Civil Aviation Organization (ICAO), the Maritim 

Organizaion (IMO), the International Atomic Energy Agency (IAEA), the Organitaton 

of Chemical Weapons (OPCW), dan the Universal Postal Union (UPU).

Respon kedua adalah terkait dengan organisasi dibawah PBB yang memiliki 

mandate social - ekonomi. Seperti the International Labour Organization (ILO). the 

World Health Organization (WHO), the UN High Commisioner for Human Rights 

(UNHCHR). the Commision on Human Rights (CHR). the UN High Commisioner for 

Refugees (UNHCR), dan the World Bank. Melalui dua kanal respon tersebut PBB 

mencoba untuk menangani terorisme dalam dimensi yang utuh, yakni respon atas 

serangan teroris melalui counter langsung terhadap aksi-aksi organisasi-organisasi 

teroris sekaligus melakukan tindakan pencegahan terorisme dengan mengatasi akar 

permasalahannya (prevention of tettottsm by addressing root causes/ seperti 

kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan social).25 Perhatian PBB terhadap terorisme 

yang luar biasa menempatkan kebijakan PBB pada posisi yang unik, dimana alat

utama dari badan/ organisasi PBB memiliki unit-unit yang dibentuk secara khusus26 

dan saling berjalin untuk penanganan terorisme. Perhatian dan kebijakan PBB untuk 

penanganan terorisme intemasional tergambar dalam bagan dibawah ini :

Bagan: PBB dan Terorisme

Pada ranah lain, terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban individual 

atas kejahatan serius yang menjadi musuh peradaban manusia, International 

Criminal Court (ICC) adalah mekanisme yang istimewa sebagai salah satu kanal

yang disediakan untuk mengadili pelaku kejahatan. Beberapa tahun terakhir muncul 

pemikiran untuk memasukkan terorisme sebagai kejahatan yang menjadi jurisdiksi 

Mahkamah Pidana lntemasional tersebut (ICC). Gagasan tersebut terbagi menjadi 

dua kubu, yakni kubu yang menginginkan terorisme sebagai kejahatan yang mandiri 

(as a free standing offence) dalam Statuta Roma, yang berarti ICC menambah satu 

yurisdiksi ratione materiae nya dengan kejahatan terorisme. Kubu yang lain, menyatakan

bahwa terorisme cukup menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes

against humanity). Perdebatan mengenai masuknya terorisme menjadi yurisdiksi dari 

ICC sempat berlangsung hangat pada Rome Conference tahun 1998. Namun 

gagasan ini menemui jalan buntu yang salah satu sebabnya adalah

ketidaksepahaman mengenai definisi mengenai terorisme itu sendiri.28

E. Puma Wacana

Penanganan terhadap aksi-aksi terorisme disetiap negara tentunya berbeda• beda, 

hal itu tergantung bagaimana suatu negara meresponnya dalam satu kebijakan

dalam negerinya. William Gutteridge membuat suatu pola terkait dengan macam￾macam respon negara dan implikasi-implikasinya yang dibagi dalam lima

karakter respon, yakni :29

1. Membiarkan. Pemerintahan membiarkan aksi teroristis atau tidak menunjukkan 

ketegasan yang dapat dibaca oleh rakyatnya, terbukalah peluang bagi rakyat 

untuk memulai bertindak sendiri dengan membentuk organisasi-organisasi 

paramiliter. Akibat dari situasi tersebut adalah melemahnya sistem negara 

dalam menjamin keamanan rakyatnya, bahwa kontra teror dari rakyat akan 

menghasilkan teror baru, maka rantai kekerasan pun terbentuk.

2. Menekan aksi terorisme dengan kebijakan totaliter. Corak kebijakanya adalah 

adanya upaya untuk menstabilkan/ memperkuat kontrol atas totalitas politis. 

Seperti; membentuk system satu partai, mendirikan spionase, eek rutin 

dokumen-dokumen personal, kontrol atas kebebasan bepergian, control atas media

massa, dan komunikasi massa, penyaringan anggota-anggota 

partai, hingga menyusun hukum yang memungkinkan untuk menjaring musuh• 

musuh politik.

3. Kontra teror terhadap teroris intemasional sebagai langkah penegakan 

demokrasi. Melakukan penyerangan terhadap basis-basis organisasi teroris atas

nama demokrasi

4. Pendekatan lunak terhadap teroris. Misalnya dengan memenuhi keinginan 

kaum teroris. Seringkali efeknya justru merugikan pemerintah, teroris akan 

meningkatkan tuntutan dan ancamannya. Dilain pihak suatu negosiasi dengan 

terorisme dapat dicurigai oleh publik.

5. Pendekatan garis keras. Mengisolasi sel-sel kaum terons, organisasi, pasokan 

logistik, dan pimpinan mereka. Hukum terhadap pelaku terror diperkeras. 

lnstrumen-instrumen antiteroris dipercanggih dengan presisi yang tinggi.

Sebagai penutup naskah ini patut ditekankan, bahwa diperlukan rambu-rambu 

yang panting dijadikan sebagai pegangan semua pihak yang berkepentingan dalam 

rangka pemberantasan terorisme. Prinsip-prinsip yang harus dipegang tersebut 

adalah sebagai berikut :

Petteme, negara harus menunjukkan kehendak politik yang jelas dan tegas 

dalam melawan aksi terorisme dalam kerangka negara hukum {rule of /aw);

Kedua, dalam kerangka penegakan hukum diperlukan peraturan perundang• 

undangan yang memiliki kualitas substansi dan hukum prosedural yang baik dan 

berwibawa;

Ketiga, kebijakan dalam melawan terorisme ditempatkan dalam kontrol publik 

dan otoritas-otoritas yang dibangun dibawah naungan supremasi hukum, sehingga 

diharapkan mampu meminimalkan penyelewengan kekuasaan;

Pada awal tahun 2000-an terjadi dua peristiwa panting secara berturut-turut pada 

waktu dan tempat berbeda yang mengakibatkan dampak yang luar pada kehidupan

ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan

jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan jaminan keamanan serta

kenyamanan warga negara Indonesia. Peristiwa pertama berkaitan dengan 

pengeboman World Trade Center di New York DC Amerika Serikat pada 11

September 2001 yang mengakibatkan ribuan orang menjadi korban. Sedangkan

peristiwa kedua adalah serangan terhadap Paddy's Cafe di Jimbaran Bali yang 

terjadi pada bulan November 2002. Kedua peristiwa tersebut disinyalir dilakukan 

oleh kelompok teroris Al Qaeda dan jaringannya yang berada di Indonesia dibawah 

pimpinan Dr. Azahari dan Noordin Mohamad Top.

Benang merah yang menghubungkan keterkaitan antara kedua peristiwa tersebut

berada pada pemyataan bangsa-bangsa di dunia yang dimotori Perserikatan Bangsa￾bangsa dengan dukungan dari Amerika Serikat dan sekutunya lnggris dan Australia,

yang kemudian diikuti oleh Indonesia untuk menempatkan terorisme sebagai salah 

satu dari ancaman paling besar pada keamanan dalam negeri dan sebagaimana

juga pada keamanan regional dan intemasional. Oteh karenanya, perang terhadap

terorisme sebagai agenda intemasional serta memberantas terorisme di seluruh dunia 

(war against tefforism) merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bangsa￾bangsa di dunia, termasuk Indonesia.

Langkah yang dilakukan bangsa-bangsa di dunia melalui Perserikatan Bangsa• 

bangsa dalam rangka melancarkan perang terhadap terorisme merupakan sesuatu 

yang wajar yang harus dilakukan dalam rangka melindungi manusia dan orang• 

orang yang tidak berdosa dari serangan tidak bertanggungjawab para terori~. 

Demikian juga upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme secara preventif 

maupun represif yang dilakukan Pemerintah Indonesia, merupakan bentuk 

tanggungjawab negara dan pemerintah dalam rangka melindungi keamanan dan 

hak-hak warga negara Indonesia. Namun, walaupun hal tersebut merupakan 

sesuatu yang wajib dilakukan negara dan Pemerintah Indonesia, upaya preventif dan 

represif tersebut juga harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan melawan terorisme tidak berubah menjadi 

tindakan-tindakan untuk menutupi, atau membenarkan pelanggaran HAM1

lnilah kerangka pikir yang akan menjadi landasan utama dalam penulisan makalah 

ini. Penanganan terhadap terorisme dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi

manusia.

B. Respon Terhadap Terorisme

Selama kurun waktu 2000-2005, sudah banyak sekali terjadi serangan terorisme 

di berbagai belahan di dunia yang menimbulkan ratusan atau bahkan ribuan korban

sipil yang tidak berdosa. Namun, dalam kesempatan ini hanya akan diuraikan

mengenai respon dilakukan masyarakat intemasional dan Indonesia, khususnya 

terhadap peristiwa serangan 11 September 2001 dan serangan bom Bali

I (Oktober 2002).

1. Respon terhadap Serangan World Trade Center 11 September 2001

Serangan terhadap World Trade Center di New York DC Amerika Serikat pada

11 September 2001 merupakan salah satu serangan yang paling banyak mendapat 

respon dari dunia intemasional, termasuk organisasi bangsa-bangsa dunia (PBB). 

Karena dilakukan terhadap negara yang selama ini dianggap sebagai negara 

adidaya yang bisa mengatur negara-negara lainnya di dunia.

Pasca peristiwa ini, tidak hanya Pemerintah Amerika Serikat saja yang melakukan

upaya dalam rangka memerangi terorisme, tetapi organisasi negara• negara di dunia

yang diwakili Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) langsung melakukan upaya dalam 

rangka menanggulangi masalah terorisme ini. PBB melalui Dewan Keamanan 

(Security Counciij berdasarkan kewenangannya mengeluarkan sebuah resolusi yang

mengajak negara-negara anggota PBB untuk mengambil tindakan-tindakan khusus

untuk melawan terorisme.

17 (tujuh belas) hari setelah peristiwa pemboman World Trade Center, 

tepatnya 28 September 2001, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah 

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373, yang berkaitan dengan seruan PBB 

kepada negara-negara anggotanya untuk melakukan gerakan terhadap terorisme.

Melalui Resolusi 1373 ini, pada intinya PBB meminta negara-negara di dunia 

untuk saling bekerjasama dalam menanggulangi dan memerangi masalah terorisme. 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan negara-negara di dunia, antara lain :

a. Menemukan jalan untuk mengintensifkan dan mempercepat pertukaran 

informasi operasional, terutama tentang aksi-aksi atau gerakan-gerakan 

orang-orang atau jaringan-jaringan teroris; dokumen-dokumen perjalanan 

palsu; lalulintas senjata, bahan peledak atau bahan-bahan s e n s i t i f ;

penggunaan teknologi informasi oleh kelompok-kelompok teroris; dan 

ancaman oleh pemilikan senjata pemusnah massal oleh kelompok- kelompok

teroris;

b. Bertukar informasi sesuai dengan hukum intemasional dan domestik dan 

bekerjasama dalam masalah-masalah administratif dan yuridis untuk 

mencegah aksi-aksi teroris;

c. Bekerjasama, khususnya melalui pengaturan dan perjanjian bilateral dan 

multilateral, untuk mencegah dan menumpas serangan-serangan teroris 

dan mengambil tindakan terhadap pelaku-pelaku aksi seperti itu;

d. Menjadi peserta secepat mungkin dalam konvensi-konvensi dan protokol 

intemasional yang relevan yang berkaitan dengan terorisme, termasuk 

the International Convention for the Suppression of (he Financing of 

Terrorism of9 December 1999;

e. Meningkatkan kerjasama dan sepenuhnya melaksanakan konvensi• 

konvensi dan protokol-protokol intemasional yang relevan yang 

berhubungan dengan terorisme dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan

1269 (1999) dan 1368 (2001);

f. Mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan ketentuan• 

ketentuan yang relevan dari hukum nasional dan intemasional, termasuk 

standar internasional tentang HAM, sebelum memberi status pengungsi, 

untuk memastikan bahwa pencari suaka belum merencanakan, 

memfasilitasi atau ikut serta dalam aksi-aksi teroris;

g. Pastikan, sesuai dengan hukum intemasional, bahwa status pengungsi 

tidak disalahgunakan oleh pelaku, organisator atau fasilitator aksi-aksi 

teroris, dan bahwa klaim atas motivasi politik tidak diakui sebagai alasan 

untuk menolak permintaan akan ekstradisi dari tersangka teroris;

. Disamping resolusi 1373 tersebut di atas, PBB juga membentuk sebuah 

K.om1te Pemberantasan Terorisme (Counter Terorism commitee) yang berada d1bawah. 

Dewa~ Kea!11anan yang bertugas untuk melaksanakan resolusi 1373, membenkan 

as1~tens1 terhadap negara-negara dalam memberantas terorisme, termasuk 

menenma laporan secara periodik dari negara-negara anggota PBB berkaitan 

dengan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka

merealisasikan resolusi PBB 1373.2. Respon terhadap Serangan Bom Bali I (Oktober 2002)

Pada akhir 2002, tepatnya 12 Oktober 2002 terjadi suatu peristiwa yang sangat 

mengguncang Indonesia dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat 

intemasional. Pada hari itu terjadi peledakan born di Legian Bali yang menewaskan 

lebih dari 200 (dua ratus) orang, baik warga negara Indonesia rnaupun asing.

Sesaat setelah peristiwa Born Bali tersebut, Pemerintah Indonesia dibawah 

Presiden Megawati langsung mengeluarkan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang tentang 

Pemberantasan Terorisme dan Perppu No. 2 tahun 2002 Tentang Pernberlakuan 

Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa

Peledakan Born Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Disarnping mendapat respon nasional, perhatian-pun dari dunia internasional 

khususnya melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang pada tanggal 28

Oktober 2002 mengeluarkan Resolusi 1438, yang berisi pemyataan simpati dan 

belasungkawa PBB terhadap Pemerintah dan rakyat Indonesia, korban dan

keluarganya. Resolusi PBB tersebut juga menegaskan kembali langkah-langkah

untuk memberantas terorisme, dan menyerukan kepada negara-negara di dunia 

untuk bekerjasama membantu menangkap dan menyerahkan pelakunya ke 

pengadilan.

C. Penanganan Terorisme di Indonesia

Saat ini regulasi mengenai tindak pidana terorisrne diatur dalarn UU No. 15 

tahun 2003 yang menetapkan Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Pernberantasan 

Terorisme menjadi UU. Melalui UU ini, terorisme dinyatakan sebagai musuh 

bersama umat manusia (hostis humanis generis), kejahatan terhadap peradaban, 

kejahatan transnasional dan intemasional

Tujuan diundangkannya UU ini adalah dalam rangka mernulihkan kehidupan 

masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukurn yang 

kuat dan kepastian hukurn dalarn rnengatasi permasalahan yang mendesak dalarn 

pernberantasan tindak pidana terorisme2.

Secara garis besar, UU ini diberlakukan terhadap setiap orang yang melakukan 

atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik 

Indonesia dan/atau negara lain, baik yang dilakukan terhadap warga negara 

Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia rnaupun terhadap 

fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat 

diplomatik dan konsuler Republik Indonesia; yang dilakukan dengan cara kekerasanatau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memaksa pemerintah Republik 

Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ataupun memaksa 

organisasi intemasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu3•

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme berdasarkan UU ini 

adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini4, yang rincian 

unsur-unsumya dapat dilihat pada Pasal 6 dan 7 Perppu No. 1 tahun 2002.

Pasal 6 Perppu No. 1 tahun 2002

usetiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara 

meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara 

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, 

atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital 

yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas 

intemasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun"

Pasal 7 Perppu No. 1 tahun 2002

usetiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman 

kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut 

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal 

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda 

orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap 

obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, 

atau fasilitas intemasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama

seumur hid up".

Selain menetapkan Perpu 1 tahun 2002 menjadi UU, Pemerintah bersama dengan 

DPR juga telah meratifikasi dua konvensi intemasional berkaitan dengan 

penanganan terorisme, dimana ratifikasi ini dilakukan jauh sebelum terjadinya Born 

Bali Oktober 2002, yaitu International Convention for Suppression of the Financing of 

Terrorism (1999) dan International Convention for the suppression of Terrorism

Bombings (199'1).Melalui ratifikasi tersebut, bangsa Indonesia bertekad turut berperan aktif 

dalam penanggulangan aksi-aksi terorisme baik yang yang bertaraf intemasional. 

Ratifikasi konvensi tersebut juga merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia 

untuk meningkatkan kerjasama intemasional dalam mencegah peledakan born dan 

pendanaan terorisme. Sementara itu, dalam konteks kerjasama multilateral di bidang 

penanganan terorisme, Indonesia terlibat dalam ASEAN - Republic of Korea Joint 

Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, ASEAN - Pakistan 

Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, dan ASEAN -

New Zealand Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism,

serta yang paling baru adalah dalam ASEAN Summits yang dilaksanakan pada

Januari 2007, dimana dalam kesempatan ini telah diresmikan kesepakatan ASEAN 

Convention on Counter Terrorisms.

1. Catatan Terhadap Penanganan Masalah Terorisme di Indonesia : Studi 

Kasus Perppu No. 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidanan Terorisme

Seluruh cara yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam rangka mencegah 

dan menanggulangi masalah terorisme merupakan suatu keharusan yang pantas 

untuk didukung oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Namun, bagaimana cara 

melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah terorisme ini harus 

tetap memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang fair dan imparsial serta 

prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia intemasional. Sehingga apa yang dilakukan 

Pemerintah Indonesia tersebut akan berhasil menemukan dan mengadili para pelaku 

terorisme, dan sekaligus mencegah terjadinya peristiwa terorisme di masa yang 

akan datang.

Berkaitan penanggulangan masalah terorisme khususnya dengan berlakunya 

UU No. 15 tahun 2003 yang menetapkan Perppu No. 1 tahun 2002 menjadi undang• 

undang, terdapat beberapa catatan kritis yang akan dikemukakan terkait ketentuan• 

ketentuan yang terdapat dalam Perppu tersebut, antara lain berkaitan dengan :

a. Rumusan pasal-pasal yang bersifat elastis (unpredictable)

b. Kewenangan penyidik yang berlebihan 

c. Minimnya hak-hak tersangka

d. Belum lengkapnya perlindungan terhadap saksi, korban dan aparat penegak 

hukum

e. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi

Rumusan-rumusan yang bersifat elastis tersebut terdapat dalam Pasal 6 dan 

Pasal 7 Perppu No. 1 tahun 2002. Rumusan Pasal 6 akan menyulitkan orang yang 

terkena dampak ataupun aparat penegak hukum yang menjadi pelaksana dari berlakunya 

ketentuan ini. Hal ini disebabkan karena terlalu elastisnya rumusan kata• kata yang

terdapat dalam ketentuan Pasal 6. Bagi masyarakat, mereka harus berfikir apakah 

perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyalahi rumusan

ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6. Masyarakat harus mengetahui apa

yang dilakukannya tidak akan menimbulkan usuasana teror atau takut terhadap

orang secara meluas", dimana pengertian "suasana teror atau takut terhadap orang

secara meluasn ini belum ada kuantifikasinya dalam Perppu ini6•

Dari selintas paparan di atas, dapat dilihat bahwa definisi mengenai tindakan

'teronsrne" sebagaimana dimaksud dalam Perppu ini belum dapat digunakan untuk 

mengkalkulasi atau mengkuantifikasi suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut

sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana terorisme.

Demikian juga dengan ketentuan Pasal 7 Perppu No. 1 tahun 2002 yang menjadikan

kata "bermaksud" sebagai salah satu unsur utama tindak pidana terorisme. Adanya

unsur niat (bermaksud) dalam Pasal 7 ini dikhawatirkan akan menimbulkan kesewenang￾wenangan dari aparat keamanan, khususnya intelejen untuk menggunakan

kekuasaannya untuk menangkap, menahan dan kemudian menyerahkan orang-orang 

yang diduga memiliki 'maksud" untuk melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ini. Hal ini disebabkan karena- berkaitan dengan 

kewenangan yang dimiliki intelejen dalam penanganan masalah terorisme-pihak 

intelejen tidak perlu membuktikan secara materiil unsur "bermaksud" terhadap orang￾orang yang diduga sebagai teroris. Dengan kata lain, pembuktian unsur "bermaksud" 

dapat dilakukan dengan hanya keyakinan subyektif dari pihak intelejen7•

Dari catatan terhadap dua pasal dalam Perppu ini, dapat dikatakan bahwa 

persoalan utama dalam Perppu ini berkaitan dengan sifat elastis dari perumusan 

ketentuan-ketentuannya, yang dikhawatirkan membuka peluang bagi aparat penegak

hukum dan aparat keamanan untuk menggunakan ketentuan-ketentuan secara 

melanggar prinsip-prinsip penegakan hukum yang fair dan prinsip-prinsip hukum

hak asasi manusia intemasional.

Perppu No. 1 tahun 2002 menyatakan bahwa hukum acara yang digunakan 

untuk penanganan tindak pidana terorisme adalah KUHAP, kecuali jika ditentukan 

lain. Namun, dalam kenyataannya terdapat beberapa perbedaan yang cukup 

significant yang diatur dalam UU terutama yang berkaitan dengan kewenangan yang 

dimiliki penyidik untuk mengungkap terjadinya tindak pidana terorisme, misalnya 

yang berkaitan dengan kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan terhadap 

tersangka paling lama 6 {enam) bulan, yang sebenamya ketentuan dasar yang 

terdapat dalam KU HAP paling lama hanya satu minggu {tujuh hari).

Demikian juga dengan Kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan 

terhadap tersangka paling lama 7 X 24 jam. yang bertentangan dengan ketentuan 

dan praktik berdasarkan KUHAP yang berlaku saat ini, dimana dalam KUHAP untuk 

penangkapan hanya ditentukan paling lama 1 X 24 jam. Oleh karenanya harus mendapat 

pengawasan yang ketat, mengingat dalam kondisi, rawan sekali terjadi Penahanan

incommunicado {penahanan tanpa akses terhadap dunia luar) dan juga dapat 

mengakibatkan terjadinya penyiksaan, tindakan menyakitkan dan yang paling buruk,

"penghilangan".

Apabila ini terjadi, tentunya merupakan tindakan atau perlakuan kejam, tidak 

manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan sebagaimana diatur dalam UU 

No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, UU No. 39 tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 13 tahun 2005 tentang Ratifikasi

Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Kewenangan lainnya yang dimiliki penyidik yang perlu mendapatkan perhatian 

serius baik dari masyarakat, aparat penegak hukum pemerintah maupun parlemen 

adalah berkaitan dengan kewenangan untuk:

a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa 

pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana 

terorisme yang sedang diperiksa.

b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga 

digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak 

pidana terorisme untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Hal ini disebabkan karena apabila kewenangan ini tidak diawasi, dikhawatirkan 

akan membuka peluang untuk memberikan justifikasi terjadinya pelanggaran hak• 

hak asasi manusia tertentu yang dimiliki warga negara Indonesia. Terlebih apabila 

dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum terutama penyidik tidak memper• hatikan

ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia dan UU No. 13 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik,

khususnya yang berkaitan dengan : .

a. Hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang 

diperfukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

b. Hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan. 

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis 

sarana yang tersedia.

c. Tidak seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak 

sah dicampuri masalah pribadi, keluarga. rumah atau korespondensinya, atau 

secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Satu hal panting lainnya yang harus dikoreksi pembuat undang-undang adalah 

diberikannya kewenangan kepada penyidik untuk menggunakan setiap laporan 

intelejen. Masalah yang harus diperhatikan dalam ketentuan ini adalah "apakah 

hanya dengan laporan ini setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana 

terorisme dapat ditangkap atau ditahan?", dan apakah "laporan intelejen" sudah dapat

memenuhi kualifikasi "bukti permulaan yang cukup" sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Hal ini disebabkan karena dalam hukum pidana terdapat perbedaan mendasar antara 

intellegent evidence dengan crime evidence8• Crime evidence dapat mencakup 

intellegent evidence. tetapi intellegent evidence tidak dapat dianggap sebagai crime 

evidence karena intellegent evidence tidak memerlukan suatu fakta hukum untuk 

merumuskan perbuatan-perbuatan sebagai indikasi atau dasar adanya suatu tindak

pidana, karena intellegent evidence seringkali hanya merupakan suatu abstraksi data

yang tidak memerlukan pembuktian sebagaimana crime evidence seperti yang

diterapkan dalam praktik peradilan pidana selama ini.

Selain itu. dalam pasal 26 ayat (1) Perppu No. 1 tahun 2002 disebutkan bahwa :

"Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan 

setiap laporan intelejen".

Penggunaan istilah "dapat menggunakan" dalam ayat (1) tersebut memberikan 

kemungkinan kepada kepolisian menggunakan sumber, data. atau laporan lain untuk 

digunakan sebagai bukti awal yan kuat untuk menduga dan/atau melakukan 

penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme. Konsekuensi 

logis yang mungkin timbul dalam masalah ini adalah "pengingkaran11 sumber informasi 

apabila terdapat gugatan praperadilan dari tersangka, keluarga, atau penasihat

hukumnya kepada kepolisian.

UU Pemberantasan Terorisme mengatur secara rinci menyebutkan hak dan 

kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. penuntut, hakim, dan korban, namun 

khusus untuk hak-hak tersangka maupun terdakwa UU ini belum secara eksplisit 

mengakomodasi hak-hak tersangka maupun terdakwa.

a. Hak untuk Diinformasikan secepatnya Alasan Penangkapan atau

Penahanan

Siapapun yang ditangkap atau ditahan harus diinformasikan secepatnya 

alasan-alasan penangkapan atau penahanan tersebut. Maksud terpenting dari 

diinformasikannya alasan-alasan penangkapan dan penahanan terhadap diri seseorang 

adalah untuk menguji keabsahan (legalitas) penahanan mereka. Karena itu alasan 

yang diberikan haruslah spesifik. yang mencakup penjelasan sejelas• jelasnya dan 

landasan faktual bagi penangkapan dan penahanan. Sehingga "tidaklah cukup 

alasan apabila penangkapan dan penahanan terhadap diri seseorang ditujukan

untuk alasan keamanan, tanpa adanya indikasi yang jelas substansinya9.

b. Hak untuk mengajukan keberatan apabila Ada paksaan atau penyiksaan

Setiap tersangka. terdakwa maupun narapidana memiliki hak untuk mengajukan 

keberatan (complain) kepada pihak berwenang atas penyiksaan atau perlakuan 

menyakitkan lain yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama proses 

penyidikan. penuntutan dan pemenjaraan. dimana terhadap semua keberatan

tersebut aparat yang berwenang harus segera merespon tanpa penundaan yang tidak 

semestinya10• Jika keberatan tersebut ditolak atau ditunda tanpa kejelasan, maka

pihak yang melakukan keberatan berhak untuk mengajukannya ke pengadilan atau 

pihak berwenang lainnya. Keberatan tersebut tidak boleh mengakibatkan ekses negatif

terhadap tersangka, terdakwa maupun narapidana yang mengajukan keberatan.

Apabila terdapat alasan yang kuat bahwa sebuah tindakan penyiksaan atau 

perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat 

kemanusiaan telah dilakukan. maka harus segera dilakukan investigasi (penyelidikan)

yang dilakukan secara fair dan tidak memihak (imparsial)

c. Hak terdakwa untuk memiliki akses terhadap dunia luar

Satu hal penting lainnya yang belum disebutkan secara eksplisit dalam UU 

terorisme adalah hak terdakwa untuk memiliki akses terhadap dunia luar, dimana 

secara prinsip "orang-orang yang berada dalam tahanan berhak atas akses terhadap 

keluarga, pengacara, dokter, aparat hukum dan, jika terdakwa berkewarganegaraan 

asing, ia harus mempunyai akses terhadap staf konsulat (kedutaan) atau akses

terhadap organisasi intemasional yang kompeten 11

” .

Hal ini perlu diatur secara eksplisit mengingat pengalaman menunjukkan 

bahwa akses terhadap dunia luar sangat penting untuk melindungi terdakwa dari 

pelanggaran HAM seperti "penghilangan", penyiksaan atau tindakan menyakitkan 

lainnya serta tindakan-tindakan lain yang menghalangi proses pengadilan yang adil, 

sehingga apa yang terjadi di penjara Guantanamo atau penjara Abu Gharib tidak 

pemah terjadi di Indonesia.

5. Belum Memadainya Perlindungan Terhadap Saksi, Korban Dan Aparat

Penegak Hukum

Secara khusus Perppu No. 1 tahun 2002 telah memberikan perlindungan bagi 

pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya tindak pidana terorisme, seperti saksl, 

penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak terorisme beserta 

keluarganya. Perlindungan tersebut diberikan dalam melindungi para pihak tersebut

dari adanya kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, 

baik sebelum, selama maupun sesudah pemeriksaan perkara, yang bentuk

perlindungannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak tersebut, seperti

:

1. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental

2. kerahasiaan identitas saksi

3. pemberian keterangan di muka persidangan dengan tanpa bertatap muka 

dengan terdakwa

Adanya perlindungan yang diberikan Perppu terhadap saksi, penyidik, 

penuntut umum maupun hakim dan keluarganya merupakan suatu perkembangan 

yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan terhadap para pihak, 

namun karena sudah ada UU baru yang mengatur perlindungan terhadap para pihak 

yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana, khususnya saksi dan korban, yaitu 

UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebaiknya proses 

perlindungan ini dilakukan dengan menyesuaikan hak-hak tersebut dengan

ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, seperti 

misalnya hak untuk12 :

a. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

b. Mendapat penerjemah;

c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

d. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

e. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

f. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

g. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

h. Mendapat nasihat hukum.

Disamping hak-hak di atas, perlindungan terhadap para pihak, khususnya 

saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme perlu juga memasukkan hak-hak 

khusus, yakni hak saksi yang akan diberikan karena alasan-alasan khusus, seperti 

adanya ancaman dan intimidasi yang diterima saksi berkenaan dengan keterangan 

yang akan, sedang, atau telah diberikan dalam penanganan kasus tindak pidana 

terorisme:

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 

yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 

dan dukungan keamanan;

c. mendapat identitas baru;

d. mendapatkan tempat kediaman baru;

e. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

f. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir.

Hak-hak harus tersebut diberikan dalam rangka memberikan perlindungan kepada

saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban

dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana13•

6. Kompensasi,restitusi, dan rehabilitasi

Satu perkembangan yang baik yang terdapat dalam Perppu No. 1 tahun 2002 

adalah adanya ketentuan mengenai hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. 

Kompensasi dan restitusi diberikan kepada "setiap korban atau ahli waris akibat

tindak pidana terorisme", dimana pembiayaan atas pembayaran kompensasi dan restitusi

ini dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Sedangkan 

rehabilitasi diberikan kepada setiap orang apabila oleh pengadilan diputus bebas

atau diputus lepas dart segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

Sayangnya, Perppu ini atau peraturan pelaksanaannya tidak menyebutkan 

secara jelas dan lengkap mengenai prosedur pengajuan kompensasi, restitusi dan 

rehabilitasi tersebut, misalnya tentang bagaimana cara, kapan dan dimana serta 

jangka waktu pengajuan dan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 

tersebut dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, untuk menghindari tidak efektifnya 

ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur 

dalam Perppu ini, yang nantinya akan berdampak pada semakin menjauhnya hak 

korban maupun orang yang diputus bebas atau lepas oleh pengadilan, maka perlu 

adanya peraturan atau penjelasan lebih lanjut yang mendalam mengenai masalah 

ini, terutama yang berkaitan dengan tatacara atau prosedur kompensasi, restitusi 

dan rehabilitasi, serta cara melakukan penghitungan besaran kompensasi dan 

restitusi yang akan diberikan.

Persoalan ini mungkin akan terjawab ketika Lembaga Perlindungan Saksi yang 

saat ini sedang dalam proses pembentukan, telah terbentuk dan menjalankan tugas 

dan fungsinya dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman RI disebutkan bahwa 

penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan 

dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok adalah menerima,

memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan 

kehakiman yang merdeka (lndependen) ini mengandung pengertian didalamnya 

kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya,

kekebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra

judisial, kecuali dalam hal yang diijinkan Undang-undang. Kebebasan dalam 

melaksanakan wewenang judisial tidaklah mudah sifatnya, karena tugas hakim 

adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan 

menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi 

landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga 

keputusannya mencerminkan peradaban keadilan bangsa dan rakyat Indonesia .2

Pengadilan sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman mempunyai peran strategis 

dalam penegakkan hukum. Lembaga Peradilan sebagai wujud dari Kekuasaan 

Kehakiman yang lndependen, khususnya lembaga kekusaan Peradilan Umum, harus 

menyelesaikan begitu banyaknya perkara-perkara kriminal maupun teroris di seluruh 

Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang memiliki

peranan penting dalam penegakkan hukum, disamping lnstansi penegak hukum

lainnya seperti POLRI dan Kejaksaan Agung RI. Kekuasaan Kehakiman yang

lndependen menjadi salah satu tonggak utama untuk menegakkan keadilan kebenaran 

serta untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.

Hakim mempunyai kedudukan sentral dalam penyelenggaraan sistem 

Peradilan, tanpa mengabaikan fungsi, Penyidik Polri dan Penuntut Umum serta 

Penasehat Hukum Terdakwa. Hakim mempunyai tugas utama dalam penyelenggaraan

proses persidangan yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara secara adil dan

bijaksana. Tugas hakim sebagai pengendali proses pembuktian dalam Persidangan 

untuk menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa, dengan kata lain Hakimlah yang

menyatakan seseorang Terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Meskipun hakim 

yang menyatakan seseorang terdakwa itu bersalah akan tetapi hal tersebut haruslah

didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam 

pasal 6 UU No. 14 Tahun

1970 "tiada seorang juapun dapat dijatuhi hukuman/pidana kecuali apabila 

pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat 

keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah 

atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Tidak seorangpun dapat dikenakan 

penangkapan, penahanan penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah 

tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur 

dengan undang-undang (pasal 7). Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, 

dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 

sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap (pasal 8).

Persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, untuk memberikan kontrol 

masyarakat dan publik atas jalannya suatu proses persidangan. Dalam pasal 18 

disebutkan bahwa "semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. "Bahwa dalam pasal 1 butir 22

KUHAP disebutkan bahwa "Putusan pengadilan adalah pemyataan hakim yang

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini".

Dalam proses penegakan hukum dan untuk adanya jaminan kepastian hukum 

dalam suatu kasus atau perkara putusan hakim menjadi sangat penting artinya 

karena "mata rantai dari penganan suatu perkara pidana akan bermuara pada 

putusan hakim. Pengambilan putusan itu tentunya berdasarkan kepada surat 

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Sesudah 

proses pemeriksaan selesai, majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk 

mengambil keputusan. Dalam pasal 182 ayat (4) KUHAP dijelaskan bahwa dalam 

musyawarah itu semua anggota majelis hakim akan mengemukakan pendapatnyadisertai pertimbangan dan alasannya.' Dalam mengambil putusan hakim 

melakukannya dengan