teroris 1

teroris 1

   Agustus 16, 2023       mayatku

---

 Keberhasilan membuat suatu perangkat hukum yang baik belum tentu 

membawa dampak positif dalam mewujudkan maksud dan tujuan hukum. Sebagus

apapun produk hukum yang ada tidak akan ada artinya apabila tidak disertai dengan

penerapan yang baik. Demikian juga dengan masalah penanganan dan

pemberantasan tindak pidana terorisme, sebaik apapun niat Pemerintah untuk 

mengatasi masalah terorisme, tidak akan mencapai hasil yang maksimal apabila 

dilaksanakan dengan melanggar hak-hak asasi. Oleh

karenanya:

Meningkatkan upaya penegakan hukum yang menyeluruh, sebagian 

dengan cara menjamin bahwa pengamanan yang memadai akan 

diberikan kepada saksi, jaksa, hakim dan pengacara/pembela; untuk 

memfasilitasi pengadilan yang adil dan transparan. Selain itu juga 

menjamin bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan di wilayah 

konflik akan ditangani dan diperlakukan sama seriusnya seperti tindak

pidana lain di Indonesia.

Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, antara 

lain dengan menjamin bahwa tersangka yang ditangkap tidak akan 

diperlakukan secara buruk selama dalam masa tahanan maupun pada

saat interogasi.

Menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk 

hak-hak tersangka/terdakwa terorisme, merupakan langkah terbaik 

dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di

masa yang akan datang

2. Keberhasilan institusi pengadilan dalam mengadili perkara tindak pidana 

teroris juga tidak terlepas dari hasil penyidikan yang dilakukan Polri dan 

kemampuan penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena 

itu perlu dibangun koordinasi yang baik antara lnstitusi, Kepolisian, Kejaksaan

dan Pengadilan.

3. Dalam menanggulangi kejahatan terorisme aparat penegak hukum Indonesia 

seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perlu mendapat pelatihan bersama, 

duduk bersama mendiskusikan hal-hal yang dianggap sangat urgen dalam 

menanggulangi kejahatan teroris. Perlunya ada jaksa-jaksa dan hakim-hakim 

spesialis untuk menangani perkara-perkara teroris. Jaksa-jaksa dan hakim yang menangani perkara teroris harus mengetahui cara kerja organisasi dan 

jaringan teroris, struktur organisasi teroris.

4. Kejahatan teroris menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan nasional, 

regional dan lntemasional, dan menjadi ancaman bagi perekonomian 

nasional dan perekonomian global .

5 Kekhususan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini antara 

lain sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan 

ketentuan payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya 

yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan 

ketentuan khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus 

merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang 

bersifat koordinatif (coordinating act) dan berfungsi memperkuat 

ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.

c. Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-undang ini memuat 

ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi 

tersangka/terdakwa yang disebut "safe guarding rules". Ketentuan 

tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam 

hukum acara pidana yang disebut dengan "hearing• dan berfungsi 

sebagai lembaga yang melakukan "legal audit" terhadap seluruh 

dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyelidik 

untuk menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas

dugaan adanya tindakan terorisme.

d. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini 

ditegaskan bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak 

pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak 

pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam 

wadah kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan

secara lebih efektif.

e. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini 

dimuat ketentuan yang memungkinkan Presiden membentuk satuan 

tugas anti teror. Eksistensi satuan tersebut dilandaskan kepada 

prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (sunshine principle) 

dan/atau prinsip pembatasan waktu efektif (sunset principle) 

sehingga dapat segera dihindarkan kemungkinan penyalahgunaan 

wewenang yang dimiliki oleh satuan dimaksud

f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat 

ketentuan tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, 

asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif sehingga diharapkan 

dapat secara efektif memiliki daya jangkau terhadap tindak pidana 

terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-undang ini yang melampaui batas-batas teritorial 

Negara Republik Indonesia. Untuk memperkuat yurisdiksi tersebut 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat juga 

ketentuan mengenai kerjasama internasional.

g. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat

ketentuan tentang pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai 

tindak pidana terorisme sehingga sekaligus juga memperkuat 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Liang.

h. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• 

undang ini tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan 

pendapat di muka umum, baik melalui unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi. Apabila 

dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut terjadi 

tindakan yang mengandung unsur pidana, maka diberlakukan 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

i. Di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tetap 

dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus 

untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak

pidana terorisme.'

6. Alasan diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.

1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi

Undang-Undang dan UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 2

Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tlndak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan Born Bali 

tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang, didasarkan pada:

a. Rangkalan peledakan born telah menyebabkan rasa takut masyarakat 

luas, llilangnya nyawa, karugian harta benda serta mempengaruhi 

kehidupan sosial, ekonomi, politik hubungan dunia lnternasional

b. Peledakan born kini telah menjadi fenomena umum, dengan modus 

terorisme di berbagai negara. Terorisme merupakan kejahatan linta~ 

negara, terorganisasi, tindak pidana lntemasional yang mempunya1 

jaringan luas, yang mangancam perdamaian dunia

c. Pemerintah berkewajiban mengamankan kedaulatan negara dan

menjaga perdamaian dunia

7. Disadari, pelaksanaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan tersebut, masih mengandung banyak kelemahan dan 

hambatan, yakni :

a. . Hambatan dari segi struktur :

- lnstrumen Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di

lingkungan peradilan masih menimbulkan bias penafsiran pada

beberapa ketentuan hukumnya;

- Koordinasi Penanggulangan bahaya tindak pidana terorisme dan

pencegahannya, walaupun telah diatur dengan UU dan INPRES, 

namun belum dipahami secara baik dan benar oleh para 

aparatur hukum. Sementara adanya kerjasama antara berbagai 

organisasi terorisme meskipun terdapat perbedaan tujuan politik;

- Tunduknya suatu pemerintah untuk memenuhi. tuntutan kaum 

teroris (sikap give - in).

b. Hambatan dari sosial kemasyarakatan

- Kompleksitas masalah sosial yang dihadapi (ekonomi, 

pengangguran, pendidikan, frustasi sosial).

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam masalah keamanan 

(skeptis, sinis, apatis terhadap ketidakmampuan aparat keamanan).

Sistem demokrasi yang tidak dapat membedakan ekspresi 

kebebasan dan ketertiban.

Belum adanya kesatuan pendapat mengenai teror sehingga 

adanya bantuan dan dukungan dari orang-orang (bahkan 

negara) tertentu.

7. Oleh karena itulah memperhatikan isi dalam peraturan perundang-undangan 

tersebut, maka dengan memperhatikan karakteristik dan sifat tindak pidana 

terorisme penegakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme di 

Indonesia perlu dilakukan pergeseran paradigma hukum pidana dengan 

responsibilitas paradigma baru, tindak pidana terorisme dapat dieksplesitkan 

lebih kongkrit, sehingga hukum mempunyai kemampuan yang lebih tajam

untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual yang senantiasa 

berkembang seiring dengan perkembangan dan dinamika jaman. Dihara~kan, 

dengan pergeseran paradigma hukum yang baru misi pemberantasan tmdak 

pidana terorisme dapat berhasil dengan baik. Misi tersebut adalah :

- Mengalahkan organisasi teroris dengan menghancurkan 

persembunyiannya, kepemimpinan, komando, kontrol, 

komunikasi, dukungan moril dan keuangan

- Meningkatkan kewaspadaan agar Indonesia tidak dijadikan 

tempat persembunyian para teroris dan tempat tumbuhnya ideologi

terorisme

- Menghilangkan faktor-fakator korelatif penyebab yang dapat 

dijadikan alasan pembenar kesenjangan sosial, kemiskinan, konflik

politik dan SARA

- Upaya berkelanjutan pemberantasan tindak pidana terorisme.

a. Kerjasama lntemasional sangat diperlukan dalam memerangi kejahatan 

terorisme. Organisasi Teroris lntemasional saat ini sedang berupaya 

mendapatkan senjata "Weapons of Mass Destruction" yaitu senjata pemusnah

masal seperti senjata nuklir, senjata kimia, senjata biologi (senjata gas sarin 

yang merusak saraf), dan senjata hidrogen. Melalui kerjasama lntemasional 

yang intens, keinginan organisasi teroris intemasional yang berupaya memiliki 

senjata pemusnah masal tersebut dapat dicegah.

9. Dalam upaya untuk mencegah dan melaksanakan pemberantasan tindak 

pidana terorisme Pemerintah Indonesia secara terus-menerus melakukan 

kerja sama lntemasional dengan negara-negara lain dibidang lntelijen, kepolisian,

dan kerjasama sesama penegak hukum dan kerjasama teknis lainnya dalam

kaitannya dengan perang global melawan terorisme.

1 o. Melalui Resolusi 1373 ini, pada intinya PBB meminta negara-negara di dunia

untuk saling bekerjasama dalam menanggulangi dan memerangi masalah

terorisme. Langkah-langkah yang dapat dilakukan negara-negara di dunia, 

antara lain :

a. Menemukan. jalan untuk mengintensifkan dan mempercepat 

pertukaran mformasi operasional, terutama tentang aksi-aksi atau 

gerakan-gerakan orang-orang atau jaringan-jaringan teroris; dokumen￾dokumen perjalanan palsu; lalulintas senjata, bahan peledak atau 

bahan-bahan sensitif; penggunaan teknologi informasi oleh kelompok￾kelompok teroris; dan ancaman oleh pemilikan senjata pemusnah massal

oleh kelompok-kelompok teroris;b. Bertukar informasi sesuai dengan hukum intemasional dan domestik 

dan bekerjasama dalam masalah-masalah administratif dan yuridis untuk

mencegah aksi-aksi teroris;

c. Bekerjasama, khususnya melalui pengaturan dan perjanjian bilateral

dan multilateral, untuk mencegah dan menumpas serangan-serangan 

teroris dan mengambil tindakan terhadap pelaku-pelaku aksi 

seperti itu;

d. Menjadi peserta secepat mungkin dalam konvensi-konvensi dan

protokol intemasional yang relevan yang berkaitan dengan terorisme, 

termasuk the International Convention for the Suppression of the

Financing of Terrorism of9 December 1999;

e. Meningkatkan kerjasama dan sepenuhnya melaksanakan konvensi•

konvensi dan protokol-protokol intemasional yang relevan yang 

berhubungan dengan terorisme dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan

1269 (1999) dan 1368 (2001);

f. Mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan ketentuan• 

ketentuan yang relevan dari hukum nasional dan intemasional, termasuk

standar internasional tentang HAM, sebelum memberi status pengungsi,

untuk memastikan bahwa pencari suaka belum 

merencanakan, memfasilitasi atau ikut serta dalam aksi-aksi teroris;

g. Pastikan, sesuai dengan hukum intemasional, bahwa status 

pengungsi tidak disalahgunakan oleh pelaku, organisator atau fasilitator

aksi-aksi teroris, dan bahwa klaim atas motivasi politik tidak diakui

sebagai alasan untuk menolak permintaan akan ekstradisi dari 

tersangka teroris;

9. Disamping resolusi 1373 tersebut di atas, PBB juga membentuk sebuah Komite 

Pemberantasan Terorisme (Counter Terorism Commitee) yang berada dibawah 

Dewan Keamanan yang bertugas untuk melaksanakan resolusi 1373, 

memberikan asistensi terhadap negara-negara dalam memberantas terorisme, 

termasuk menerima laporan secara periodik dari negara-negara anggota PBB

berkaitan dengan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka

merealisasikan resolusi PBB 1373.

10. Dari tahun 1963 hingga tahun 2005 terdapat setidaknya 13 konvensi berikut 

protocol mengenai pemberantasan tindak terorisme yang dihasilkan. yakni:

1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board

Aircraft

(Aircraft Convention) Tahun 1963.

2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft

(Unlawful Seizure Convention) Tahun 19703. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of

Civil Aviation (Civil Aviation Convention) Tahun 1971

4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against

Internationally Protected Persons (Diplomatic agents Convention) Tahun

1973

5. International Convention against the Taking of Hostages

(Hostages Convention) Tahun 1979

6. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material

(Nuclear Materials Convention) Tahun 1980

7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports

Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for

the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 

(Extends and supplements the Montreal Convention on Air Safety)(Airport 

Protocol) Tahun 1988

8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of

Maritime Navigation (Maritime Convention) Tahun 1988

9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed

Platforms Located on the Continental Shelf (Fixed Platform Protocol)

Tahun 1988

10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of

Detection

(Plastic Explosives Convention) Tahun 1991

11. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings

{Terrorist Bombing Convention) Tahun 1997

12. International Convention for the Suppression of the Financing of

Terrorism {Terrorist Financing Convention) Tahun1999

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism

(Nuclear Terrorism Convention) Tahun 2005

Indonesia sebagai suatu negara hukum, tentunya harus menempatkan hukum 

sebagai dasar dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat. 

Sebagai suatu kumpulan kaidah yang bersifat umum, hukum diwujudkan dalam 

bentuknya yang kongkrit sebagai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya. peraturan 

perundang-undangan ini hendaknya dapat dimengerti oleh setiap orang. Dengan 

demikian, hukum dapat memberikan pemikiran, prediksi dan akibat dari suatu

perbuatan yang dilakukan olehnya. Penegakan hukum, diharapkan dapat memberikan 

jaminan kepastian dan keadilan hukum serta mewujudkan ketertiban sosial di

masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan idealisme untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh 

masyarakat, tentunya fokus utama dalam proses pembentukan dan penegakan 

hukum harus dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk menghonnati hukum. 

Kewibawaan lembaga dan aparatur hukum harus terus ditingkatkan, sehingga 

peranannya untuk memberikan rasa aman dan tentram dapat terwujud dengan baik. 

Hukum semestinya dapat menyelesaikan problem sosial yang terjadi dalam dinamika 

masyarakat. Hukum harus diberdayakan dan mampu mengatasi pelanggaran dan 

kejahatan yang terjadi, termasuk kejahatan terorisme.

Konstilasi politik dunia pasca perang dingin dan proses reformasi di Indonesia, tidak 

dapat dipungkiri temyata juga mempunyai ekses, yakni lahimya kelompok ekstrem

yang kerap melakukan tindakan kejahatan dan pelanggaran, termasuk adanya tindak

pidana terorisme. Jaringan dan kegiatan terorisme kini telah menjadi momok yang

menakutkan. Indonesia dengan berbagai kultur politik, sosial, budaya dan letak

geografisnya selain telah menjadi korban akibat aksi terorisme, temyata juga 

melahirkan pelaku terorisme yang melakukan kegiatannya di berbagai negara lain.

Semula, aksi para teroris tersebut, telah membuat bingung dan tidak siapnya aparatur 

penegak hukum dalam mengungkapkan dan menangani kasus terorisme. Kelemahan 

perangkat hukum, minimnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana

serta tidak mengertinya dan kurangnya kesadaran hukum masyarakatmenjadi kendala dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorism_e. ini. 

Disamping itu, sangatlah sukar untuk memberikan pemahaman dan mendefims1kan 

kegiatan teroris. Akibatnya, sangat sulit untuk mengungkapkan jaringan dan melakukan

pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Dapatlah disimpulkan adanya berbagai ledakan born di beberapa tempat, 

menunjukkan bahwa hukum saat itu dalam keadaan chaos. Fungsi dan berjalannya 

hukum tidak normal. Sementara itu, proses penegakan hukum dalam rangka 

pemberantasan tindak pidana terorisme yang sedang berlangsung, sering dipersoalkan. 

Penegakan hukum tindak pidana terorisme dianggap makin menjauhkan nilai keadilan

yang ingin diwujudkan dalam masyarakat. Salah satu penyebabnya, karena pendekatan 

paradigma hukum yang dipakai semata-mata hanya menempatkan hukum sebagai

suatu alat represif semata. Padahal, tujuan utama hukum adalah mewujudkan 

ketertiban dan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran untuk 

mewujudkan hukum ke arah yang lebih progresif, sehingga mampu menampung 

dan mewujudkan aspirasi sosial masyarakat yang dinamis. Perubahan paradigms 

hukum pidana yang baru diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi hukum sebagai

pengayom masyarakat.

B. Motif Munculnya Tindak Pidana Terorisme

Banyak studi dan analisa tentang penyebab terjadinya tindak pidana terorisme. 

Saat ini diskursus tentang tindakan teror atas nama agama sering dimunculkan. 

Dalam perkembangannya, kecenderungan kegiatan terorisme yang mengatas• 

namakan agama terus meningkat. DR. AC. Manulang mengungkapkan :

Membaca tren yang berkembang, teror yang mengatasnamakan agama terkait 

sejumlah alasan berdasarkan apraisal situasi, yaitu beberapa masalah mendasar, antara

lain :

1. Adanya wawasan agama yang keliru

2. Penyalahgunaan simbol agama

3. Lingkungan yang tidak kondusifterkait dengan kemakmuran dan keadilan

4. Faktor ekstemal - adanya perlakuan tidak adil yang dilakukan satu 

kelompok atau negara terhadap komonitas. Akibatnya, komonitas yang 

merasa diperlakukan tidak adil bereaksi lewat jalan kekerasan'

Dari berbagai kasus yang terungkap di pengadilan, menunjukkan kegiatan 

terorisme kini dilatarbelakangi pada adanya suatu gerakan dan ideologi dengan motifagama tertentu untuk meraih kekuasaan. Anarkisme yang terjadi senantiasa didasari 

pada sikap fundamentalisme yang dibenarkan dengan sikap fanatisme yang sempil 

Para pelaku di dalam sidang pengadilan pada pokoknya mengungkapkan bahwa 

tindakan yang mereka lakukan didorong untuk menegakkan keyakinan dalam ajaran 

agamanya. Mereka berpendapat, tatanan kehidupan sosial dan politik masyarakat 

saat ini harus dirubah, karena dianggapnya kafir. Oleh karenanya mesti disucikan 

dengan caranya. Tindakan pengeboman dan kegiatan teror yang dilakukannya 

merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keinginannya. Mereka yakin bahwa 

tempat di surga menjadi harapannya. Padahal, dalam sejarahnya kegiatan yang 

dilakukan oleh berbagai kelompok yang mengatasnamakan agama, senantiasa menjadi

catatan buram, karena tindakan kekerasan yang dilakukan seringkali menimbulkan 

korban dan kekacauan. Sementara itu, tindakannya justru mencederai nilai-nilai luhur

yang terkandung dalam ajaran agamanya.

Agama sebagai suatu sistem sosial, mempunyai posisi strategis untuk dijadikan 

alasan pembenar dari tindakan dan kegiatan suatu kelompok. Menurut HASYIM MUZADI 

: Faktor radikalisme agama di Indonesia disebabkan :

Pertama : Salah pengertian dan pemakaian atribut-atribut agama untuk 

kepentingan lain. Fenomena ini tidak saja terjadi dalam Islam, tetapi 

pada hampir semua agama.

·- Kedua Karena lingkungan yang tidak adil dan tidak sejahtera, disamping 

kebodohan. Perasaan ditindas menyebabkan mereka berontak secara 

radikal tanpa mempertimbangkan akal sehat.

Ketiga Adanya serangan terhadap beberapa daerah dan negara oleh Amerika

Serikat dan sekutunya. 2

Dugaan Indonesia sebagai sarang teroris intemasional mulai terungkap dengan 

adanya berbagai kasus peledakan born yang terjadi di berbagai daerah. Motifasi 

para pelaku pada umumnya di dasarkan pads sikap dan pandangan radikalisme 

pada ajaran agama tertentu, yaitu membagun kelompok eksklusif sebagai modal dan 

identitas kelompok mereka.

Latar belakang keberadaan teroris di Indonesia antara lain didasarkan pada 

sikap radikalisme agama dengan membangun komonitas yang eksklusif. Sistem 

yang ada dipandang sebagai dekaden, sebuah dunia iblis yang harus dimusnahkan. 

Mereka meyakini dirinya yang paling benar dan dekat dengan Tuhan. Sistem yang 

ada dianggap kafir, sehingga wajib diperangi. Kematian dianggap jalan menuju pintu 

Surga Aksi kekerasan dipandangnya sebagai Jihad Terdapat kelompok-kelompok 

kecil radikal. Mereka meyakini bahwa dunia harus di hancurkan dan di musnahkan,karena dianggap telah dikuasai oleh iblis. Pandangan mereka dianggapnya paling 

benar, sehingga berperang dan menghancurkan dunia yang dianggapnya kafir 

merupakan suatu kewajiban, sedangkan kematian menjadi landasan mereka untuk 

menuju surga.

Perkembangan tatanan masyarakat dunia yang menimbulkan krisis multidimensi

memang telah melahirkan kelompok radikal yang terus melakukan aksinya untuk

menimbulkan kekacauan. Kecenderungan penggunaan born, senjata dan amunisi

digunakan dalam berbagai kerusuhan. Akibatnya, teror dan kekerasan terjadi di mana￾mana. Walaupun, agama senantiasa mengajarkan kebaikan, akan tetapi di sisi lain

dalam praktiknya banyak orang melakukan tindakan yang justru berlawanan dengan

nilai-nilai luhur yang di ajarkan agama.

Satu hal yang menarik untuk diungkapkan adalah kenapa para teroris melakukan 

aksinya. Meskipun, belum banyak data dan penelitian yang dilakukan untuk

melakukan hal tersebut, tetapi Hidayat Nur Wahid mengungkapkan hubungan 

radikalisme dan teror sebagai berikut :

Salah satu jawaban yang masuk akal adalah, karena tercerabutnya penghayatan

dan pengalaman fisi yang luhur dalam praktisis sosial sehari-hari. Sebagian diantara

kita masih mementingkan kesalehan (profetik) individual, dan kehilangan akan 

kesalehan sosial dakwah dan pengajaran agama lebih mementingkan menghafal -

verbalisme - ketimbang upaya perwujudan perilaku yang sesuai dengan agama. 3

Radikalisme agama yang telah berkembang menjadi ideologi atau paham dari 

teroris, telah melahirkan cara yang kas dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Jaringan mereka kini telah berkerja di berbagai negara. Dengan kata lain, teroris 

telah bekerja secara intemasional. Ada indikasi mereka telah berkerja sama dalam 

merancang dan melaksanakan aksinya. Peledakan born yang terjadi di Indonesia 

beberapa tahun yang lalu telah di lakukan dengan sengaja, sistematis, dan 

terencana. Karenanya kejadian tersebut dilakukan dengan persiapan yang matang 

dan kerjasama yang terencana dari berbagai orang yang ada di Indonesia dan 

di luar negeri.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, dari berbagai kasus peledakan born telah 

berhasil diungkapkan bahwa pelaku kejahatan terorisme tidak hanya terdiri dari 

warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing. Radikalisme agama juga 

dibantu oleh para perancang dan donatur dari negara asing. Hal ini membuktikan, 

bahwa kejahatan terorisme adalah suatu kejahatan lintas negara. Di luar negeri, 

serangan terorisme di World Trde Centre dan gedung Pentagon di Amerika Serikat 

tanggal 11 September 2001 telah mengagetkan seluruh dunia. Akhimya masyaraka

International dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa bersepakat untuk mencegah 

dan memberantas tindak pidana terorisme dan menjadikan tero~sme sebagai 

musuh bersama dengan mengeluarkan berbagai Resolusi dan Konvens1.

Sebagai bagian dari masyarakat intemasional, Indonesia juga telah turut 

menjadi pihak pada dua konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni International 

Convention For The Suppession of Terrorist Bombing, 1997 (Konvensi lntemasional 

Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997) dan lntematonal Convention For 

The Suppression of Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi lntemasional 

Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Dengan turut menjadi pihak pada 

konvensi tersebut, maka tugas pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam 

lingkup pembangunan di bidang hukum ditindaklanjuti dengan pembentukan 

perangkat hukum nasionaldalam rangka pemberantasantindak pidana terorisme.

C. Pengertian Dan KarakteristikTerorisme

Dalam sejarahnya kehidupan manusia senantiasa dilingkupi dengan perbuatan 

"teror" menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan dengan cara kekerasan agar 

menyebarkan rasa takut Terorisme digunakan sebagai cara yang lazim dalam 

masyarakat. lstilah terorisme sendiri muncul dari kata terror, berasal dari bahasa 

latin terrere yang berarti; kegiatan atau tindakan yang dapat membuat pihak lain 

ketakutan. Dimasa post revolusi Perancis dikenal istilah /e terreur yang pada waktu 

itu dipakai untuk menyebut tindak kekerasan yang dilakukan oleh rezim hasil revolusi 

Perancis terhadap para pembangkangyang diposisikan sebagai musuh negara.

Selanjutnya, istilah terorisme berkembang dan berkonotasi peyoratif, sehingga 

sering dipolitisasi. Keragaman pandangan dan kekaburan pengertiannya membuka 

peluang disalah gunakan demi kepentingan politis. Memberikan batasan apa yang 

dimaksud dengan terorisme, disadari akan mengalami kesulitan. Apalagi manakala 

batasan tersebut memuat dimensi politiis tertentu. Oleh karena itulah, untuk 

memberikan suatu definisi yang lengkap dan obyektif tentang terorisme haruslah 

dibebaskan dari identitas pelaku atau alasan mereka. Terorisme dapat diinditifikasi 

karakteristiknya dari kualitas aksi mereka. Walaupun demikian, sampai saat ini 

batasan atau definisi tentang terorisme masih diperdebatkan. Hal tersebut terkait 

dengan kompleksitas masalah dan cara pandang yang melingkupi terorisme. Oteh 

karena itulah, pengertian dan interpretasi tentang terorisme masih dipahami secara 

berbeda.Cara lain mendefinisikan terorisme adalah dengan cara menggambarkan sifat 

serangan yang biasa pada aksi-aksi teroris, yang dikecam oleh komunitas intemasional.

Serangan dengan kekerasan yang sembarangan, khususnya yang melibatkan orang￾orang sipil yang tidak berdosa, atau setiap bentuk kekerasan sembarangan yang

dilakukan oleh kelompok-kelompok sub-nasional atau agen-agen gelap. Serangan teroris 

ditandai oleh kekerasan sembarangan terhadap orang-orang sipil, tanpa hormat pada 

nilai-nilai kemanusiaan dan keinginan ekstrim akan publikasi. Kampanye teror yang

berkelanjutan memerlukan dukungan finansial, cadangan senjata dan bahan peledak

terus-menerus dan seringkali dukungan suatu jaringan intemasional.

Walter Lequeur menyimpulkan unsur-unsur yang signifikan dari batasan pengertian

terorisme yang dirumuskan oleh berbagai kalangan, yakni:

1. Terorisme memiliki ciri utama digunakannya ancaman kekerasan dan 

tindak kekerasan

2. Terorisme umumnya didorong oleh motivasi politik, ideologi atau adanya 

fanatisme keagamaan.

3. Tindakan teror dimaksudkan untuk memberikan dampak psikologis dan 

ketakutan

4. Arah target teror adalah non combatans

Amalya (2002) menguraikan beberapa ciri utama terorisme :

- Penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan tujuan tertentu 

secara sistematis maupun kampanye kekerasan yang dirancang untuk 

menciptakan ketakutan

- Menggunakan ancaman kekerasan atau melakukan kekerasan tanpa 

pandang bulu, baik terhadap musuh atau sekutu untuk mencapai 

tujuan-tujuan politik tertentu.

- Sengaja bertujuan untuk menciptakan dampak psikologis atau fisik 

terhadap kelompok masyarakat atau korban tertentu, dalam rangka mengubah 

sikap dan perilaku politik sesuai dengan maksud dan tujuan pelaku terror

- Pelakunya dapat beroperasi sendiri atau sebagai anggota kelompok 

terorganisasi, bahkan suatu rezim pemerintahan.Motivasi bisa bersifat pribadi, destruksi atas pemerintahan atau kekuasaan

kelompok. Jangkauan bisa terbatas lokal seperti penggulingan ream 

tertentu atau global seperti revolusi simultan diseluruh dunia.

Beragam modus seperti, penculikan, pembajakan, atau pembunuhan

yang sangat kejam untuk memperkuat kredibilitas ancaman.

Aksi dirancang untuk menarik perhatian dunia atas eksitensinya, untuk itu

korban dan targetnya dapat saja tidak berkaitan sama sekali dengan 

target langsung dari perjuangan sipelaku

Aksi teror dilakukan karena motivasi politik atau keyakinan kebenaran

yang melatarbelakangi melalui cara-cara kekerasan yang ditempuhnya.6

International Law Commision memberikan pengertian :

1. Any act causing death or greivous bodily arms ao loss of liberty to a head 

state, person exercising the prerogatives oh head of states, their heredity 

or designated successors, the spouse of such persons, or persons

charged with public fuctions or holding public positions when the act is 

directed against them in their public capacity

2. Acts calculated to destroy or damage public property or property devoted 

to public purpose

3. Any act likely to imeril human lives through the creation of public danger, 

in particular the siezure of aircraft the taking of hostages and any form of 

violence directed international protection or diplomatic immunity

4. The manufacture, obtaining, possesion or supplying of arms, ammuntion, 

explosives or harmful substances with a view to the commmision of 

terrorist act7 -

Pada tahun 1972 Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Ad Hoc Commite 

on Terrorism, namun setelah tujuh tahun komite tersebut juga gagal merumuskan 

definisi terorisme. Hal ini disebabkan factor beragam dan berbedanya pandangan 

negara-negara anggota PBB disatu sisi dan beragamnya pendapat para pakar hukum

intemasional mengenai terorisme. Bahkan dalam konstelasi politik dunia saat itu 

beberapa anggota non blok berpendapat tindakan terorisme yang dilakukan oleh suatu

bangsa tertindas yang ditujukan kepada bangsa penjajahannya dapat dikategorikan

dan dimaklumi sebagai tindakan yang sah dalam kerangka hak untuk menentukan

nasibnya sendiri (legitimate right to self determination). Akhimya definisi terorisme

diserahkan kepada masing-masing negara, sesuai dengan yurisdiksi hukum

domestiknya.

Definisi yang dirumuskan oleh Panel Perserikatan Bangsa-Bangsa pada

November 2004 :

Any action intended to cause death or serious bodily harm to civilians, non 

combatans when the purpose of such act by is nature or context, is to intimidate a

population or compel a government or international organization to do or 

abstain from doing any act (Berbagai aksi yang dimaksudkan untuk 

menyebabkan kematian atau Iuka yang serius terhadap penduduk sipil, non 

combatan, dimana tujuan dari konteks aksi tersebut adalah untuk menakuti

suatu populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi intemasional untuk

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.9

Di Indonesia definisi tentang terorisme dapat dicema dari rumusan PERPU No. 1

TAHUN 2002 jo UU No. 15 TAHUN 2003 yang mendefinisikan : Tindak pidana 

terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang sengaja menggunakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut 

terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal, dengan 

cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang 

strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik. Berdasarkan pengertian dan 

kegiatan aksinya, selanjutnya menurut Prof. Dr. Muladi, SH menginditifikasi kegiatan 

terorisme sebagai berikut :

Tindak pidana terorisme dapat dikatagorikan "ma/a perse11 atau "ma/a 

inse11 - adalah kejahatan atas nurani (crime against conscience) menjadi 

jahat bukan karena diatur atau dilarang undang-undang, tetapi memang 

tercela (natural wrong atau act wrong in themselves) .

Tindakan ini merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). 

Disamping menimbulkan ketakutan. Teror dan kekerasan menimbulkan 

mencuatnya aneka sentimen di masyarakat antara pro dan kontra

sehingga memicu konflik lebih lanjut10

Selain pengertian atau batasan (definisi} dan klasifikasi mengenai terorisme 

tersebut di atas, DR. A.C Manullang juga memberikan pokok bahasan tentang 

kegiatan tindak pidana terorisme, berdasarkan kegiatan para pelakunya. 

Berdasarkan pengalamannya selaku intelejen dan beberapa kasus yang terungkap

di pengadilan serta penelitian yang tela~ dilakukan oleh beberapa ahli, ternyata kegiatan

yang dilakukan oleh para terons dalam melakukan aksmya mempunyai karakteristik, 

operasi, methode dan taktik yang berbeda dengan tindak pidana blasa pada umumnya. 

11

D. Keberadaan Dan Jejak Rekam Aksi Terorisme di Indonesia

Selain sebagai korban dari kejahatan terorisme, temyata Indonesia juga diduga 

sebagai sarang tokoh teroris intemasional. Sinyalemen tersebut menguat ketika dari 

berbagai penangkapan para pelaku dan pengungkapan kasus di pengadilan dapat 

diketemukan adanya kerjasama kelompok teroris intemasional, seperti adanya 

jaringan Al Qaeda dan Jamaah lslamiyah (JI) dalam berbagai aksinya di Indonesia 

dan Asia Tenggara. Peledakan born di Bali 12 September 2002 dengan jumlah 

korban yang banyak, mendorong kerjasama intemasional untuk mengungkapkan 

kasus tersebut. Hasilnya, aparatur hukum di Indonesia berhasil mengindentifikasikan

11 KARAKTERISTIKTERORISME

 Organisasinyabaik, berdisiplinttnggi dan militan

 Merupakankelompok kecil yang diindoktrinasidan dilatih bertahun-tahun

 Untuk rnencapai tujuan politik, melakukan perbuatan krirninal

 Tidak mengindahkan norrna-norma yang berlaku, rnengabaikan agarna, hukum dan norma 

lainnya

 Dalam aksinya, mernilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis tinggi dengan 

menebarkanrasa takutlewat publikasi luas

OPERASITERORIS

Dilakukan kelompok clandestine Oaringan bawah tanah) yang terorganisasi dan terlatth secara 

khusus. Biasanya dibuat sistem sel sebelurn menghancurkantarget. Pengintaian dilakukan personal 

intel khusus. Dilakukan sirnulasi serangan untuk mernastikan keberhasilan. Biasanya teroris mencari 

titik lernah sasaran yang tidak dilindungi atau kurang pengarnanannya

METODETERORIS

Beroperasi dalarn unit kecil. Personil terlatih. Menggunakan senjata otornatis ringan, granat 

tangan, bahan peledak, amunisi, radio transistorserta peralatan pendukung.

Sebelurn pelaksanaanberbaur dengan masyarakat setempat agar penarnpilannyatidak menyolok 

dan tidak rnudah dipantau. Setelah operasi, mereka kernbali berbaur, sehinggasulit dideteksi.

Di Indonesia peracikan born, biasanya dilakukan di rurnah kost atau kontrakan yang padat 

penduduknya. Mereka melakukankarnuflase.

TAKTIKTERORIS

 Peledakanborndi ternpat strategis dan vital

 Pernbajakan

 Pembunuhan

 Penghadangan

 Penculikan

 Penyanderaan

 Perarnpokan

 Ancarnan/lntimidasi

dan menangkap sejumlah pelaku. Mereka antara lain, Amrozi, Imam Samudra, Mukhlas,

Ali lmrom dan lain-lain. Namum, satu hal yang masih perlu dituntaskan adalah 

apakah aksi tersebut benar hanya dilakukan oleh mereka ataukah sampai kini masih

ada tokoh kuat lainnya yang belum tertangkap. Padahal, mereka sesungguhnya adalah

yang memegang peran penting dalam membangun jaringan dan melaksanakan 

aksinya. Pendapat ini didasarkan pada hasil pemeriksaan, temyata dapat 

disimpulkan para pelaku tersebut, merupakan anggota sebuah jaringan organisasi 

Jamaah lslamiyah (JI). Kelompok ini secara intemasional telah diindentifikasikan

sebagai teroris yang menggunakan teror sebagai usaha untuk mencapai cita-citanya

membangun Khilafa lslamiah di Asia Tenggara.

Majalah Tempo melaporkan peristiwa peledakan born malam Natal 2000 

hingga tragedi born Bali merupakan aksi dari Jama'ah lslamiyah, yaitu kelompok 

organisasi yang didirikan di Malaysia pada tahun 1990 an oleh sekelompok warga 

negara lndonesia.12 Data intelejen Kepolisian RI mengindentifikasi jaringan kelompok 

ini sebagai berikut :

Kini teror dalam bentuk peledakan born, dalam skala kecil maupun dahsyat 

sering berulang terjadi dengan berbagai motif. Hal ini disebabkan :

- Adanya ruang yang tersedia dan ketidakstabilan politik di Indonesia.

- Pelaku merasa aman melakukan operasinya karena mekanisme hukum 

tidak berfungsi maksimal dan tertutup oleh justifikasi perbuatan pelaku.14

Selain itu, kegiatan terorisme juga didasarkan pada sentimen kesukuan yang 

mengarah sparatisme. Kelompok ini melakukan aksi teror dengan tujuan memperoleh 

kemerdekaan politik. Pemicu teror karena daerah merasa diperlakukan tidak adil oleh

Pemerintah Pusat. Aksi terorisme juga dilakukan oleh kelompok kepentingan tertentu 

yang menimbulkan kekacauan. Aksi teror demi kepentingan politik, ekonomi dan 

sosial tertentu. Didorong adanya ketidakstabilan politik. Kemajuan teknologi cyber 

- digunakan sebagai alat menghimpum dana dan rekrultmen anggota.15

Sesungguhnya dalam sejarahnya di Indonesia jejak rekam pelaku tindak 

pidana terorisme antara lain dapat direkam sebagai berikut :

o 1972 - Yogjakarta - Pembajakan pesawat MNA - Pembajak ditembak 

mati oleh Capt. Pilot

o 1976 - Bukit Tinggi - Diketemukan born di RS. lmannuel - "Angkatan

Muda Mujahid Darul lslam"

o 1976 - Padang - born di Masjid Nurul Imam - Angkatan Muda Mujahid

Darul Islam

o 1976 - Medan - Peledakan Gereja Methodist dll saat kebaktian natal -

Angkatan Muda Mujahid Darul Islam

o 1976 - Medan - Peledakan di bioskop Riang - Angkatan Muda Mujahid

Darul Islam

o 1977 - Jakarta - Pembajakan pesawat Garuda, TRIYUDO orang frustasi

o 1977 - Jakarta - Peledakan born di percetakan Kencana - Pelaku tidak 

diketahui

o 1978 - Jakarta - Peledakan born di WC Sekretariat MPR - Pelaku tidak

Diketahui

o 1978 - Jakarta - Perencanaan peledakan di pusat-pusat perbelanjaan,

rumah pejabat dan tempat vital - Anggota Gerakan Pemuda Islam

0 1978 - Jakarta - Peledakan born plastik di masjid lstiqal - Pelaku tidak 

diketahui

0 1978 - Jakarta- Peledakan Born di Taman Ismail Marzuki - Pelaku tidak 

diketahui

0 1980 - Padang Sidempuan - Peledakan di beberapa toko setelah 

menerima paket - Pelaku tidak tertangkap

0 1980 - Pembakaran Kompartemen bagasi Garuda DC 9 namum pesawat 

berhasil mendarat di Surabaya - Pelaku tidak diketahui

0 1980 - Pembakaran kompartemen bagasi pesawat Mandala, pesawat 

berhasil mendarat di Surabaya - Pelaku tidak diketahui

0 1980 - Jakarta - Peledakan ruang ICCU RS. Cipto Mangunkusumo -

Pelaku tidak diketahui

0 1980 - Padang Sidempuan - Peledakan di Pengadilan Negeri - Pelaku 

tidak diketahui

0 1981 - Pembajakan pasawat Garuda PK-GNJ WOYLA - Pilot HERMAN 

RANTE dan anggota Kopassus KIRANG tewas diternbak, Pelaku

MAHRIZAL, ABU SOFYAN, ZULFIKAR. ABDULLAH MULYANA, WENDI

(Dipimpin IMRON) Pembajak dilumpuhkan di Bandara Don Muang

Bangkok

0 1982 - Jakarta - Peledakan di rumah Kol. (Pum) Kafrawi anggota DPR

dari fraksi ABRI - Pelaku tidak diketahui

0 1983 - ldi Aceh Timur- Paket pos meledak di stasiun bus - Pelaku tidak 

diketahui

0 1983 - Bandung - Peledakan Jembatan yang menghubungkan Alun-Alun 

dan Masjid Agung - Pelaku tidak diketahui

0 2000 - Medan - Peledakan di Beberapa Gereja Dan Rumah pendeta -

Pelaku Edy Sugiharto dihukum 11 tahun, Pelaku Lain Awaluddin Sitorus -

dibebaskan - Menuntut Pra Peradilan dan ganti kerugian KMA

0 2000 - Peledakan di malam natal pada Gereja-Gereja di Batam, Pekan

Baru, Kudus, Mojokerto dan Cicadas, Bandung - Pelaku tidak diketahui

0 2002 - Peledakan Born di Bali - Pelaku Imam Samudera, Mukhlas,

Amrozy, Abdul Rauf - Terpidana mati/seumur hidup - Dalam LP. 

Krobokan menstransfer uang dan menerima pengiriman Laptop untuk 

mengaktifkan situs jihad.

0 2000 - Peledakan Born di Perusahaan Emas Newmont dan Gereja serta 

pekuburan Kristen - Pelaku tidak diketahui

0 2000 - 2004 - Jakarta - Peledakan Born di gereja HKBP, kediaman 

Dubes Filipina, Gereja Katedral dll - Pelaku DR. AZHARI, NURDIN M. 

TOP, ASMAR LATIN SANI, TARMIZI - Pelaku tewas, tertanggakap dan 

buron

o 2002 - Makasar - Restoran Mc. Donalds dll - Pelaku tertangkap dan di 

pidana- lainnya buron

o 2001 s/d 2005 - Konflik di Poso, Amborn dll. - Pelaku diadili dan dipidana

lainnya buron16

E. Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Memperhatikan karakteristik dan keberadaan tindak pidana terorisme yang ada 

di Indonesia, maka kebijakan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana 

terorisme di Indonesia harus didasarkan pada paradigma yang sesuai dengan ciri 

negara hukum Indonesia. Disadari, sistem ketatanegaraan yang ingin diwujudkan 

dalam UUD 1945 mempunyai karakteristik tersendiri yakni dengan menganut 

kedaulatan rakyat, juga dianutnya asas legalitas dan dihorrnatinya hak asasi 

manusia dengan mewujudkan peradilan yang bebas dan mandiri. Hal tersebut 

sesuai dengan konsep negara hukum yang modem seperti yang diungkapkan oleh 

Max Weber yang mengungkapkan ciri negara yang rasional antara lain : Aturan 

hukumnya memiliki suatu kualitas normative yang umum dan abstrak, merupakan 

hukum positif yang diputuskan secara sadar diperkuat oleh kekuasaan yang 

memaksa dari negara dalam bentuk sanksi, sistematis dan substansi hukum sama 

sekali terpisah dari pertimbangan-pertimbanganagama dan ethis. 11

Memperhatikan gagasan negara hukum dalam fungsinya seperti diungkapkan 

oleh Max Weber tersebut di atas, maka kebijakan pemberantasan tindak pidana 

terorisme diwujudkan sebagai upaya mewujudkan fungsi dan ciri hukum 

sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yakni Indonesia sebagai negara hukum 

harus melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan 

yang datang dari sesamanya dan atau kelompok masyarakat, termasuk yang 

dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan yang datang dari luar, yang ditujukan 

terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya, memberikan keadilan 

bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia dibebani oleh amanat sebagaimana

dikemukakan datam Pembukaan UUD 1945 yakni, agar negara melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berkewajiban untuk 

melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik yang bersifat 

nasional, trans-nasional apalagi bersifat intemasional. Negara juga berkewajiban 

untuk mempertahankan kedaulatannya serta memelihara keutuhan dan integeritas 

nasional dari setiap bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dan luar

Untuk itu, pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan dengan bersandar 

pada ketentuan dalam UUD 1945 yang dirumuskan dalam norma hukum yang dituangkan

dalam bentuk Undang-Undang. Dengan demikian, langkah melakukan kebijakan di dalam

negeri yang meliputi :

- Kesadaran perang melawan terorisme adalah kebutuhan mendesak

- Kebijakan dan langkah untuk menyusun Undang-Undang tentang 

Terorisme bukan karena desakan negara lain

- Langkah-langkah pemberantasan yang tidak melanggar HAM, memberi 

kepastian hukum dan batas yang jelas tindakan yang dapat dan yang 

tidak dapat dilakukan apparat

- Tidak diskriminatif dan hanya ditujukan pada kelompok tertentu

- Koordinasi lintas instansi

- Membangun kerjasama intemasional, mendorong masyarakat memahami 

ancaman terorisme

Kebijakan untuk membentuk perangkat peraturan perundang-undangan 

pemberantasan tindak pidana terorisme sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan 

dari atau menyelaraskan dengan :

1. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1438 Tahun 2002 yang mengutuk 

sekeras-kerasnya peledakan born di Bali;

2. Resolusi No. 1373 Tahun 2001 yang menyerukan kepada semua negara 

untuk bekerjasama mendukung dan membantu Pemerintah Republik 

Indonesia untuk mengungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa 

peledakan born Bali dan membawanya ke pengadilan

Pasca peledakan bom di Bali yang pertama membuat pemerintah melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut:

- Pemerintah menyatakan perang dengan terorisme - PERPU No. 1/2002. 

PERPU No. 2/2002. INPRES No. 4/2002

- PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN MENKOPOLKAM Nomor : 

Kep.26/Menkopolkam/11/2002 - Pembentukan Desk Koordinasi 

Terorisme

- PERPU No. 1/2002. PERPU No. 2/2002. Disahkan menjadi UU No.

15/2003 dan UU No. 16/2003

- Banyak negara memberi perhatian dan bantuan investigasi

Peristiwa 11 September 2001 dan Born Bali 2002 telah menempatkan perang 

terhadap terorisme sebagai agenda intemasional, termasuk Indonesia yang merupakan 

salah satu negara yang gencar mengkampanyekan anti terorisme. Olehkarena itulah kebijakaan intemasional dilakukan dengan cara melakukan upaya 

komprehensif secara lintas instansi dan lintas negara. Langkah Indonesia ini sedikit 

banyak dipengaruhi kebijakan PBB dan Amerika Serikat dalam upayanya memberantas 

terorisme di seluruh dunia (war against terrorism)1B

Kebijakan Indonesia dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme 

juga dilakukan sejalan dengan program PBB, yakni :

Bertukar informasi sesuai dengan hukum intemasional dan domestik dan 

bekerjasama dalam masalah-masalah administratif dan yuridis untuk 

mencegah aksi-aksi teroris;

Bekerjasama, khususnya melalui pengaturan dan perjanjian bilateral dan 

multilateral, untuk mencegah dan menumpas serangan-serangan teroris 

dan mengambil tindakan terhadap pelaku-pelaku aksi seperti itu;

Menjadi peserta secepat mungkin dalam konvensi-konvensi dan protokol

intemasional yang relevan yang berkaitan dengan terorisme, termasuk the 

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 

of9 December 1999;

Meningkatkan kerjasama dan sepenuhnya melaksanakan konvensi• konvensi

dan protokol-protokol intemasional yang relevan yang berhubungan dengan 

terorisme dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan

1269 (1999) dan 1368 (2001);

Mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang relevan dari hukum nasional dan intemasional, 

termasuk standar intemasional tentang HAM, sebelum memberi status 

pengungsi, untuk memastikan bahwa pencari suaka belum merencanakan,

memfasilitasi atau ikut serta dalam aksi-aksi teroris;Memastikan, sesuai dengan hukum intemasional, bahwa status pengungsi

tidak disalahgunakan oleh pelaku, organisator atau fasilitator aksi-aksi 

teroris, dan bahwa klaim atas motivasi politik tidak diakui sebagai

alasan untuk menolak permintaan akan ekstradisi dari tersangka teroris.19

Kajian yang menarik untuk diamati adalah apakah kebijakan yang 

melahirkan instrumen hukum dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang PENETAPAN 

PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME 

MENJADI UNDANG-UNDANG dan UU No. 16 Tahun 2003 tentang PENETAPAN 

PERPU No. 2 Tahun 2002 tentang PEMBERLAKUAN PERPU No. 1 tahun 2002 

tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA PERISTIWA 

PELEDAKAN BOM BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG, 

telah tepat sebagai wujud kebijakan institusionalisasi hukum untuk mengatasi tindak

pidana terorisme di Indonesia.

Masyarakat sebagai sistem sosial merupakan wadah bagi anggota-anggotanya 

di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Didalam kaitan ini maka kebijakan 

pembangunan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan sistem hukum. 

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH melihat sistem mempunyai dua pengertian, pertama: 

pengertian sistem jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu 

disini menunjuk kepada pranata struktur yang tersusun dari bagian-bagian, kedua : 

sistem sebagai suatu rencana, methode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. 

Selanjutnya, dikemukakan bahwa dalam suatu sistem terkandung beberapa hal :

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.

2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya.

3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu 

lingkungannya (keterbukaan sistem).

4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang 

berharga (tranformasi).

5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).

6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme control).

Memperhatikan hukum sebagai suatu sistem, maka ketentuan peraturan 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam implementasinya harus 

dapat mencerminkan dan mewujudkan hukum yang memberikan keadilan dan 

perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itulah memperhatikan keadaan yang 

ada dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, pembentukan hukum melalui PERPU

menurut sifatnya yang memang dibuat dalam keadaan yang mendesak dan kegentingan

yang memaksa, harus segera dirubah dengan membuat hukum yang responsive yang 

mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dengan proses partisipatif bukan

sekedar formalitas belaka. Saat ini produk hukum yang responsif tersebut, juga harus

dibangun sistemnya sampai pada penegakannya di masyarakat. Oleh karenanya, juga 

perlu perubahan paradigma hukum pidana baru untuk mengatasi tindak pidana

terorisme.

lnstitusionalisasi hukum dan paradigms hukum di bidang pemberantasan tindak 

pidana terorisme juga harus memperhatikan problematika dan dinamika hukum di 

dunia intemasional. Adanya peristiwa serangan 11 September 2001 telah mendapat 

respon dari dunia intemasional, termasuk organisasi bangsa-bangsa dunia (PBB). 

Pasca peristiwa ini PBB melalui Security Council berdasarkan kewenangannya 

mengeluarkan sebuah resolusi yang mengajak negara-negara anggota PBB untuk 

mengambil tindakan-tindakan khusus untuk melawan terorisme.21

Berbagai konvensi lnternasional dan regional yang mengatur tindak pidana 

terorisme perlu diperhatikan dengan baik. Konvensi tersebut, meliputi :

International Civil Aviation Organization, Convention on Offences and 

Certain Other Acts Commited on Board Aircraft. Ditanda-tangani di Tokyo 

tanggal 14 September 1963, mulai berlaku tanggal 4 Desember 1969. 

International Civil Aviation Organization, Convention for the suppression of 

Unlawful Seizure of Aircraft. Ditandatangani di Hague tanggal 16

Desember 1970, mulai bertaku tanggal 14 Oktober 1971.

International Civil Aviation Organization, Convention for the Suppression 

of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation. Ditandatangani di 

Montreal tanggal 23 September 1971, mulai berlaku tanggal 26

Januari 1973.United Nation, Convention on the Prevention and Punishment of Crimes 

against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents. 

Diterima oleh Majelis Umurn dengan Resolusi 3166 (XXVIII) tanggal 14

Desember 1973, mulai berlaku tanggal 20 Februari 1977.

United Nation, International Convention against the Taking of Hostages.

Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 34/46 tanggal 17 Desember

1979, mulai berlaku tanggal 3 Juni 1983.

International Atomic Energy Agency.Convention on the Physical Protection 

of Nuclear Material. Ditandatangani di Vienna dan New York tanggal 3

Maret 1980. Disetujui di Vienna tanggal 26 Oktober 1979, mulai berlaku tang

gal 8 Februari 1987.

International Civil Aviation Organization, Protocol for the Suppression of

Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation. 

Tambahan untuk Convention for the Suppression.of Unlawful Acts against the 

Safety of Civil Aviation. Ditandatangani di Montreal tanggal 24

Februari 1988, mulai berlaku tanggal 6 Agustus 1989.

International Maritime Organization, Convention for the Suppression of

Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation. Diterima di Roma 

tanggal 10 Maret 1988, mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.

International Maritime Organization Protocol for the Suppression of

Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platform Located on the 

Continental Shelf. Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988, mulai berlaku 

tanggal 1 Maret 1992.

International Civil Aviation Organization, Convention on the Marking of Plastic 

Explosives for the Puspose of Detection. Dibuat di Montreal tanggal 1 

Maret 1991, mulai berlaku tanggal 21 Juni 1998.

United Nation, International Convention forthe Suppression of Terrorist

Bombing, Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 52/164 tanggal

15 Desember 1997, mulai berlaku tanggal 23 Mei 2001.

United Nation, International Convention on the Suppression of Financing 

of Terrorism. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 54/109

tanggal 9 Desember 1999, mulai berlaku tanggal 10 April 2002.

League of Arab States, Arab Convention on the Suppression of Terrorism. 

Ditanda tangani di Kairo tanggal 22 April 1998, mulai berlaku 7 Mei 1999. 

Organization of the Islamic Conference, Convention on Combating 

International Terrorism. Diterima di Quagadoudou tanggal 1 Juli 1999 dan 

belum berlaku.

Council of Europe, European Convention on the Suppression of

Terrorism. Mulai Ditandatangani di Starsbourg Perancis tanggal 27

Januari 1977, mulai berlaku tanggal 4 Agustus 1978.

Organization of American States, Convention to Prevent and Punish the 

Acts of Terorism Taking the Form of Crimes against Persons and Related 

Extortion that are of International Significance. Ditandatangani di 

Washington tanggal 2 Februari 1971, mulai berlaku 16 Oktober 1973. 

African Union (formely Organization of African Unity), Convention on the 

Prevention and Combating of Terrorism. Diterima di Algies tanggal 14 Juli

1999 tetapi belum diberlakukan.

South Asian Association for Regional Coperation, Regional Convention on

Suppression of Terrorism. Ditandatangani di Kathmandu tanggal 4

November 1987, mulai berlaku tanggal 22 Agustus 1988.

Commonwealth of Independent States, Treaty on Cooperation among the 

States Members of the Commonwealth of Independent States in 

Combating Terrorism. Diterima di Minsk tanggal 4 Juni 1999.

F. Mewujudkan Paradigma Hukum Pidana Baru Sebagai Salah Satu Upaya

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Alasan diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2003 tentang PENETAPAN PERPU 

No. 1 Tahun 2002 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME 

MENJADI UNDANG-UNDANG dan UU No. 16 Tahun 2003 tentang PENETAPAN 

PERPU No. 2 Tahun 2002 tentang PEMBERLAKUAN PERPU No. 1 tahun 2002 

tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA PERISTIWA 

PELEDAKAN BOM BALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002 MENJADI

UNDANG-UNDANG, didasarkan pada:

1. Rangkaian peledakan born telah menyebabkan rasa takut masyarakat 

luas, hilangnya nyawa, kerugian harta benda serta mempengaruhi kehidupan 

sosial, ekonomi, politik hubungan dunia lntemasional

2. Peledakan born kini telah menjadi fenomena umum, dengan modus 

terorisme di berbagai negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas

~e?ara, terorganisasi, tindak pidana lntemasional yang mempunyai

Janngan luas, yang mangancam perdamaian dunia

3. Pemerintah berkewajiban mengamankan kedaulatan negara dan menjaga 

perdamaian dunia

. Manakala pelembagaan hukum yang dituangkan dalam PERPU yang ak~imya 

d~undangkan menjadi Undang-Undang untuk melakukan pemberantasan tindak 

pldana te~orisme tersebut, dikaji dengan pendapat Ernest ~einri~ dalam bukunya 

yang beijudul Legal Formalism : on the immanent Rationality of law, yang

menggambarkan hukum sebagai sebuah struktur yang implislt, antecedent atau

mendahului permasalahan masyarakat, internal, dan rasional dari hukum. Maka

penegakan hukum, harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi berdasarkan 

tahap-tahap yang harus dilalui dalam upaya pelembagaan hukum. Dimulai dari 

pencemaan nilai-nilai sosial dan kepentingan dimasukkan ke dalam norma 

hukum-norma hukum, kemudian tahap pembudayaan norma hukum. Dalam pandangan

legal theory, pada umumnya orang melihat hukum sebagai suatu sistem, rasional,

berpikir linier, positivism dan merupakan angan-angan (dunia cita-cita). Dengan kata

lain, orang memahami hukum apa adanya seperti rumusan yang ada dalam pasalnya, 

yang sepertinya tidak melihat terhadap praktik kehidupan nyata yang sangat berbeda

yakni eksistensi hukum telah berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.22 

Disini hukum membutuhkan predictable hukum untuk dapat menjawab tantangan

jaman.

Melihat dinamika perkembangan masyarakat dikaitkan dengan tindakan terorisme,

tentunya ketentuan dalam UU. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut, 

harus diamati dalam kaitannya dengan fungsi hukum di masyarakat. Menurut

Charles Stampford dalam bukunya The Disorder of Law A Critique of legal theory, ia 

mengkritik berbagai theory posivism yang menekankan pada aspek formalisme. Kritik

utamanya adalah bahwa masyarakat itu bersistem, sehingga kalau terjadi social me/ee

atau kesemerawutan/kekisruhan/huru hara sosial, maka hukum sebagai bagian

integeral dari masyarakat sudah barang tentu juga tidak beraturan. Belajar dari sini,

maka dalam pembentukan dan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana

terorisme juga harus memperhatikan hal tersebut. Caranya dengan merubah cara

pandang (membawa paradigma) baru dalam penegakan hukum tindak pidana 

terorisme, dengan memperhatikan karakteristiknya yang khusus dan spesifik dalam

kejahatan terorisme, yakni terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang

korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya

kemerdekaan, serta kerugian harta benda.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pembentukan dan penegakan hukum 

pemberantasan tindak pidana terorisme harus membawa paradigma baru dalam 

penegakan hukum pidana, yakni mengharuskan aparatur hukum untuk meninggalkan

visi lama positivistik hukum yang bersifat represif dan kembali kepada tujuan hukum

yang utama, yaitu mewujudkan keadilan. Dalam kaitan ini Gustav Radbruck

menyatakan "hukurn merupakan suatu unsur kebudayaan", maka seperti unsur-unsur

kebudayaan lain, hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan

kongkrit manusia.23 Disadari, tindak pidana terorisme karena sifatnya merupakan 

suatu tindak pidana khusus yang merupakan extra ordinary crime. Oleh karena itu 

penangannya juga harus dilakukan secara khusus, karena terorisme dinyatakan sebagai 

musuh bersama umat manusia, kejahatan terhadap peradaban, kejahatan 

transnasional dan intemasional. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (PERPU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah 

terdapat sejumlah ketentuan khusus dan spesifik, karena memuat 

ketentuan-ketentuan baru yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan 

yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kekhususan dari PERPU pengganti undang-undang ini antara lain 

sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan ketentuan 

payung terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan 

dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.

2. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan ketentuan

khusus yang diperkuat sanksi pidana dan sekaligus merupakan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang yang bersifat koordinatif (coordinating

act) dan berfungsi memperkuat ketentuan-ketentuan didalam peraturan

Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak

pidana erorisme.

3. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini memuat ketentuan khusus 

tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang disebut

"safe guarding rules". Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga

hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan "hearing" dan 

berfungsi sebagai lembaga yang melakukan "legal audit" terhadap seluruh dokumen

atau laporan intelejen yang disampaikan oleh penyidik untuk menetapkan 

diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya

tindakan terorisme.

4. Di dalam Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini ditegaskan

bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari tindak ptdana politik atau 

tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana yang bertujuan. politik 

sehingga pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral 

dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

s. Di dalam Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini dimuat ketentuan 

yang memungkinkan Presiden membentuk satuan tugas anti teror. Eksistensi 

satuan tersebut dilandaskan kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas 

publik (sunshine principle) dan/atau prinsip pembatasan waktu efektif (sunshine 

principle) sehingga dapat segera dihindari kemungkinan penyalahgunaan 

wewenang yang dimiliki oleh satuan dimaksud.

6. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini memuat ketentuan tentang 

yurisdiksi yang didasarka kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas

nasional aktif sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangka

terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Pemerintah pengganti Undang-undang ini yang melampaui batas-batas 

teritorial Negara Republik Indonesia. Untuk memperkuat yurisdiksi tersebut 

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini memuat juga ketentuan 

mengenai kerjasama intemasional.

7. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang ini memuat ketentuan tentang 

pendanaan untuk kegiatan teroris sebagai tindak pidana terorisme sehingga

sekaligus juga memperkuat UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang.

8. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini tidak 

berlaku bagi kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, baik melalui 

unjuk rasa, protes, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat advokasi. Apabila

dalam mengandung unsur pidana, maka diberlakukan Kitab Undang-undang

Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

9. Di dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini tetap

dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus untuk 

memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana terorisme24.

Disadari, pelaksanaan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang￾undangan tersebut, masih mengandung banyak kelemahan dan hambatan, yakni :

a. Hambatan dari segi struktur :

lnstrumen Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di lingkungan 

peradilan masih menimbulkan bias penafsiran pada beberapa ketentuan 

hukumnya

Koordinasi penanggulangan bahaya tindak pidana terorisme dan 

pencegahannya, walaupun telah diatur dengan UU. dan INPRES, namun 

belum dipahami secara baik dan benar oleh para aparatur hukum. Sementara 

adanya kerjasama antara berbagai organisasi terorisme meskipun terdapat

perbedaan tujuan politik;

Tunduknya suatu pemerintah untuk memenuhi tuntutan kaum teroris

(sikap give - in)

b. Hambatan dari sosial kemasyarakatan:

Kompleklsitas masalah sosial yang dihadapi (ekonomi, pengangguran, 

pendidikan, frustasi sosial)

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam masalah keamanan (skepris, 

sinis, apatis terhadap ketidakmampuan aparat keamanan)

Sistem hukum demokrasi yang tidak dapat membedakan ekspresi 

kebebasan dan ketertiban

Belum adanya kesatuan pendapat mengenai teror sehingga adanya 

bantuan dan dukungan dari orang-orang (bahkan negara) tertentu.

Oleh karena itulah memperhatikan isi dalam peraturan perundang-undangan 

tersebut, maka dengan memperhatikan karakteristik dan sifat tindak pidana 

terorisme penegakan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia 

perlu dilakukan pergeseran paradigma hukum pidana dengan responsibilitas paradigms

baru, tindak pidana terorisme dapat dieksplesitkan lebih konkrit, sehingga hukum 

mempunyai kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah￾masalah baru dan aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan 

dan dinamika jaman. Diharapkan, dengan pergeseran paradigma hukum yang baru 

misi pemberantasan tindak pidana terorisme dapat berhasil

dengan baik. Misi tersebut adalah :

Meningkatkan kewaspadaan agar Indonesia tidak dijadikan tempat 

persembunyian para teroris dan tempat tumbuhnya ideologi terorisme. 

Menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat dijadikan 

alasan pembenaran kesenjangan sosial, kemiskinan, konflik politik dan

SARA.

Upaya berkelanjutan pemberantasan tindak pidana terorisme

Selain kesepakatan yang bersifat bilateral dan regional untuk melawan 

kejahatan terorisme ada beberapa konvensi lntemasional yang mengatur 

tentang kejahatan terorisme antara lain sbb :

1. Convensi Chicago (disetujui pada 1944 - penentuan wilayah hukum yang 

menyangkut pesawat udara)

• menyatakan bahwa pesawat udara menyandang kebangsaan negara 

tempat pesawat tersebut terdaftar;

• flag state (negara yang benderanya digunakan) boleh menerapkan hukum 

pidana terhadap pelaku tindakan di atas pesawat itu;

• negara yang wilayahnya menjadi ajang tindak kriminal itu boleh 

menerapkan hukum pidana mereka.2. Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed On Board 

Aircraft (Konvensi tentang Pelanggaran dan Tindakan Tertentu Lainnya yang 

Dilakukan di Atas Pesawat Udara) (Konvensi Tokyo, disetujui pada bulan 

SeptemberTahun 1963 keselamatan penerbangan):

berlaku untuk tindakan yang mempengaruhi keselamatan dalam pesawat;

memberikan wewenang kepada komandan pesawat untuk melakukan 

tindakan yang wajar, termasuk penangkapan, setiap orang yang menurut 

pendapatnya telah atau akan melakukan tindakan tersebut, jika diperlukan 

untuk melindungi keselamatan pesawat dan untuk alasan terkait; 

mengharuskan negara yang dirugikan menahan para pelaku dan 

mengembalikan kontrol pesawat itu kepada komandan yang sah.

3. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Konvensi 

untuk Meredam Perampasan Pesawat secara Melawan Hukum) (Konvensi Den 

Haag, disetujui pada 12ll0-pembajakan pesawat udara):

termasuk pelanggaran jika ada orang di dalam pesawat yang sedang terbang

[untuk] "secera melanggar hukum, dengan kekerasan atau ancaman, atau 

bentuk intimidasi lainnya, [untuk] merampas atau mengambil alih kontrol 

atas pesawat itu" atau berupaya melakukan hal terse but;

mengharuskan pihak-pihak dalam Konvensi menyatakan bahwa 

pembajakan bisa dihukum dengan "hukuman berat;"

mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk mengekstradisi 

si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut secara hukum; 

mengharuskan pihak-pihak untuk sating membantu sehubungan dengan 

prosiding pidana yang dinyatakan dalam Konvensi.

4. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of 

Civil Aviation (Konvensi untuk Meredam Tindakan Melawan Hukum terhadap 

Keselamatan Penerbangan Sipil) (Konvensi Montreal, disetujui pada 9ll1-

berlaku untuk aksi sabotase penerbangan seperti serangan born di atas 

pesawat yang sedang terbang):

termasuk pelanggaran jika ada orang yang secara melawan hukum dan 

secara sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang di 

atas pesawat yang sedang terbang, jika tindakan itu cenderung 

membahayakan keselamatan pesawat; meletakkan alat peledak di atas 

pesawat; dan mengupayakan tindakan itu atau menjadi pembantu orang 

yang melakukan atau berupaya melakukan tindakan tersebut; 

mengharuskan pihak-pihak dalam Konvensi menyatakan bahwa 

pelanggaran itu bisa dihukum dengan "hukuman berat;"

mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk mengekstradisi 

si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut secara hukum; 

mengharuskan pihak-pihak untuk saling membantu sehubungan dengan 

prosiding pidana yang dinyatakan dalam Konvensi.

5. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against 

Internationally Protected Persons (Konvensi tentang Pencegahan dan 

Penghukuman Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara lntemasional) 

(disetujui pada 12/73-melindungi pejabat pemerintah dan diplomat senior):

- mendefinisikan orang yang dilindungi secara intemasional sebagai Kepala 

Negara, Menteri Luar Negeri, perwakilan atau pejabat negara atau pejabat 

organisasi intemasional yang berhak mendapatkan perlindungan khusus 

dari serangan menurut hukum intemasional;

- mengharuskan setiap pihak untuk mempidana dan menghukum "dengan 

hukuman yang wajar dengan mempertimbangkan sifat keganasan," 

pembunuhan, penculikan, atau serangan lain yang disengaja terhadap orang 

atau kebebasan orang yang dilindungi secara intemasional, serangan ganas 

terhadap kompleks resmi, tempat tinggal pribadi, atau sarana transportasi

orang tersebut; serangan atau upaya untuk melakukan serangan tersebut;

dan tindakan yang "tergolong berpartisipasi

sebagai pembantu ;"

- mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk mengekstradisi 

si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut secara hukum;

- mengharukskan pihak-pihak untuk saling membantu sehubungan 

dengan pros1dmg p1dana yang dinyatakan dalam Konvensi.

6. Convention. on the Physical Protection of Nuclear Material (Konvensi 

tentang. Perhndungan Fisik terhadap Bahan Nuklir) (Konvensi Bahan Nuklir, 

d1setuJu1 pada 10/79-memerangi pengambilan dan penggunaan bahan nukir

secara melawan hukum):

- mempidana pemilikan, penggunaan, transfer, dll. yang dilakukan secara 

melawan hukum, yang menyangkut bahan nuklir, pencurian bahan nuklir, 

dan ancaman untuk menggunakan bahan nuklir untuk menyebabkan

kematian atau cedera parah pada orang atau kerusakan parah pada 

property

- mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk mengekstradisi 

si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut secara hukum;

- mengharuskan pihak-pihak untuk saling membantu sehubungan dengan 

pros,dmg prdana yang dinyatakan dalam Konvensi.

7. International Convention Against the Taking of Hostages (Konvensi

lnternasional tentang Penyanderaan) (Konvensi Sandera, disetujui

pada 12/79) :

menyatakan "setiap oranq yang merampas atau menahan dan

mengancam untuk membunuh, mencederai, atau terus menahan orang 

lain untuk memaksa pihak ketiga. yakni suatu negara, organisasi 

antar-neqera internasional, pribadi hukum atau badan hukum, atau 

kelompok orang, untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan 

sebagai kondisi tersurat maupun tersirat untuk pembebasan sandera telah 

melakukan pelanggaran penyanderaan menurut arti dalam Konvensi ini; 

"-mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk 

mengekstradisi si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut 

secara hukum;

mengharuskan pihak-pihak untuk saling membantu sehubungan dengan 

prosiding pidana yang dinyatakan dalam Konvensi.

8. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports 

Serving International Civil Aviation (Protokol untuk Meredam Tindakan 

Melawan Hukum yang Menyangkut Kekerasan di Bandara yang Melayani 

Penerbangan Sipil lntemasional) (disetujui pada 2/88-memperluas dan

melengkapi Konvensi Montreal):

memperluas provisi Konvensi Montreal (lihat No. 3 di atas) untuk 

mencakup aksi teror di bandara yang melayani penerbangan sipil 

intemasional.

9. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of 

Maritime Navigation (Konvensi untuk Meredam Tindakan Melawan Hukum 

yang Menyangkut Keselamatan Navigasi Maritim), (disetujui pada 3/88-berlaku 

untuk aksi teror di atas kapal):

menetapkan prosedur hukum yang bisa diberlakukan pada tindakan 

terhadap navigasi maritim intemasional yang serupa dengan prosedur 

hukum yang ditetapkan untuk penerbangan internasional;

termasuk pelanggaran jika ada orang yang secara melawan hukum dan 

secara sengaja merampas atau mengambil alih kontrol atas sebuah kapal 

dengan kekerasan, ancaman, atau intimidasi; melakukan tindakan kekerasan 

terhadap orang di atas kapal jika tindakan itu cenderung membahayakan 

keselamatan navigasi kapal; meletakkan alat atau bahan yang bisa merusak 

di atas kapal; dan tindakan lain yang membahayakan

keselamatan kapal;

mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk mengekstradisi 

si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut secara hukum; 

mengharuskan pihak-pihak untuk saling membantu sehubungan dengan 

presiding pidana yang dinyatakan dalam Konvensi.

10. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed 

Platforms Located on the Continental Shelf (Protokol untuk Meredam 

Tindakan Melawan Hukum yang Menyangkut Keselamatan Platform Tetap 

yang Berlokasi di Dasar Benua) (disetujui pada 3/88-berlaku untuk aksi teror di 

platform tetap di lepas pantai) :

menetapkan prosedur hukum yang bisa diberlakukan pada tindakan terhadap 

platform tetap di dasar benua yang serupa dengan prosedur hukum yang

ditetapkan untuk penerbangan intemasional;

mengharuskan pihak-pihak yang menahan si pelaku untuk mengekstradisi

si pelaku atau menyerahkan kasusnya untuk dituntut secara hukum; 

mengharuskan pihak-pihak untuk saling membantu sehubungan dengan 

prosiding pidana yang dinyatakan dalam Protokol.

11. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of 

Identification (Konvensi tentang Menandai Bahan Peledak Plastik untuk Maksud 

ldentifikasi) (disetujui pada 3/91--dimaksudkan untuk penandaan secara

kimia untuk memudahkan mendeteksi bahan peledak plastik, mis. untuk 

memerangi sabotase pesawat udara):

(Terdiri atas dua bagian: Konvensi itu sendiri, dan Lampiran Teknis yang 

merupakan bagian terpadu dari Konvensi)

dirancang untuk mengawasi dan membatasi penggunaan bahan peledak 

plastik yang tidak ditandai dan tidak terdeteksi (dibicarakan setelah 

kejadian serangan born pada Pan Am 103);

pihak-pihak wajib dalam wilayahnya masing-masing untuk menjamin 

pengawasan efektif terhadap bahan peledak "tidak bertanda", yakni bahan 

peledak yang tidak mengandung salah satu dari zat pendeteksi yang diuraikan

dalam Lampiran Teknis;

pada dasamya, setiap pihak harus, antara lain : mengambil tindakan yang 

diperlukan dan efektif untuk melarang dan mencegah produksi bahan peledak 

tidak bertanda; mengambil tindakan yang diperlukan dan efektif untuk 

melarang dan mencegah pemindahan bahan peledak tidak bertanda

ke dalam atau keluar dari wilayahnya; mengambil tindakan yang diperlukan

untuk melaksanakan pengawasan yang ketat dan efektif dalam hal pemilikan

dan transfer bahan peledak tidak bertanda yang dibuat atau diimpor sebelum 

pemberlakuan konvensi; mengambil tindakan yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua persediaan bahan peledak tidak 

bertanda tersebut yang tidak disimpan oleh militer atau polisi dihancurkan 

atau digunakan, ditandai, atau dibuat menjadi tidak efektif secara 

permanen dalam waktu tiga tahun; mengambil tindakan yang diperlukan 

untuk menjamin bahwa bahan peledak tidak bertanda disimpan oleh 

militer atau polisi dihancurkan atau digunakan, ditandai, atau dibuat menjadi

tidak efektif secara permanen dalam waktu lima belas tahun; dan, mengambil 

tindakan yang diperlukan untuk menjamin penghancuran, secepat mungkin,

bahan peledak tidak bertanda yang diproduksi setelah tanggal pemberlakuan

konvensi untuk negara tersebut.

tidak menciptakan sendiri pelanggaran baru yang bisa mengharuskan 

dilakukannya pemidanaan atau prosedur ekstradisi, meskipun semua negara 

diharuskan menjamin bahwa provisi ini dipatuhi di dalam wilayahnya.

12. International Conventionfor the Suppression of Terrorist Bombing

(Konvensi lntemasional untuk Meredam Serangan Born Teror) (disetujui pada

12/97-rneluaskan kerangka hukurn untuk kerja sama intemasional dalarn 

penyelidikan, pemidanaan, dan ekstradisi pelaku serangan born teror) :

menciptakan prosedur untuk wilayah hukum universal tentang penggunaan

secara melawan hukum dan dengan sengaja bahan peledak dan alat

pembunuh lainnya di dalam, ke dalam, atau terhadap berbagai tempat

umum tertentu dengan niat membunuh atau menyebabkan cedera tubuh 

yang parah, atau dengan niat menyebabkan kerusakan parah tempat

umum;

seperti beberapa konvensi terdahulu tentang orang yang dilindungi dan 

penyanderaan, mengharuskan pihak-pihak untuk mernpidana, menurut 

hukurn mereka sendiri, beberapa jenis tindak pidana tertentu, dan juga 

rnengharuskan pihak-pihak untuk mengekstradisi atau menyerahkan 

untuk dipidana orang yang dituduh melakukan atau mernbantu rnelakukan 

tindak pidana tersebut.

13. InternationalConvention for the Suppression of Terrorist Financing

(Konvensi lntemasional untuk Meredam Pembiayaan Teror) (disetujui pada

12/99 menyediakan kerangka hukum untuk menyelidiki dan mempidana 

mereka yang terfibat dalam pemberian bantuan keuangan untuk terorisme):

• pihak-pihak negara dianjurkan untuk mempertimbangkan mengambil 

tindakan lebih l_anjut, misalnya, untuk menyelia semua badan yang 

melakukan pemmdahan uang dan untuk mendeteksi atau memantau transfer

uang kas yang melintasi perbatasan.

• kerja sama antara pihak-pihak negara dalam pencegahan pelanggaran 

harus dilakukan dengan pertukaran informasi dan berbagai tindakan 

administrasi dan tindakan lain yang dikoordinasikan untuk memperbaiki 

kerja sama penyelidikan.

• ditetapkan bahwa pihak-pihak negara dapat bertukar informasi melalui

International Criminal Police Organization

Konvensi meminta pihak-pihak negara mengambil tindakan untuk melarang 

kegiatan ilegal di wilayahnya yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang 

secara sadar menganjurkan, memprakarsai, mengorganisasi atau melakukan 

aksi teror.

14. United Nations Convention against Transnational Organized Crime 

(Konvensi PBB Tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional} Tahun 2000 

di Palermo, Sisilia, Italia dalam pertemuan selama 3 (tiga) hari tersebut, perwakilan 

dari 124 negara termasuk Indonesia telah menandatangani Konvensi

tersebut. Negara-negara penandatangan berkomitmen untuk 

mengkriminalisasi pencucian uang (money laundering), korupsi (corruption) dan 

pengrusakan terhadap keadilan (obstruction of justice). Kemudian terdapat

3 (tiga) protokol pendukung dalam pemberantasan penyelundupan 

migran/manusia dan perdagangan anak/perempuan, serta pembuatan dan 

penyelundupan senjata api secara illegal.

Semua konvensi ini dimaksudkan untuk meredam aksi teror intemasional 

(meskipun tidak didefiniskan sebagai hal tersebut) dengan menetapkan kerangka 

untuk kerja sama intemasional antar-negara. Konvensi tentang orang yang 

dilindungi, misalnya, mengharuskan negara yang meratifikasinya untuk: "Bekerja 

sama untuk mencegah, di dalam wilayahnya, persiapan serangan terhadap 

orang yang dilindungl secara intemasional di dalam atau di luar wilayah 

mereka; dan bertukar informasi dan mengkoordinasikan tindakan administrasi 

dan tindakan lainnya terhadap serangan tersebut."

Dari beberapa Konvensi lntemasional yang berkaitan dengan pemberantasan 

tindak pidana terorisme tersebut diatas pada tanggal 07 Maret 2006 Pemerintah dan DPR 

telah sepakat untuk meratifikasi 2 (dua) Konvensi lnternasional yang berkaitan dengan 

pemberantasan tindak pidana 1erorisme dan menyetujuinya menjadi Undang￾undang. Konvensi lntemasional yang telah diratifikasi tersebut adalah "Konvensi

lntemasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris Tahun 1997 (International 

Convention for The Suppression of Terrorist Bombings 1997) dan Konvensi 

lntemasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999 (International 

Convention of the Suppression of the financing of Terrorism 1999). Kedua Konvensi 

lntemasional ini sangat bennanfaat bagi Indonesia dalammemerangi kejahatan teroris. Sebagaimana dikatakan Menteri Luar Negeri Indonesia 

Hasan Wirajuda di hadapan anggota DPR, dalam rapat paripuma DPR, dalam 

rangka meratifikasi kedua Konvensi lntemasional tentang terorisme tersebut 

mengatakan bahwa "keberpihakan kita pada kedua konvensi itu akan memudahkan 

kerjasama lntemasional guna memperkuat pranata hukum, kelembagaan, dan kapasitas 

kita memerangi terorisme. Sifat lntemasional dari kejahatan terorisme sudah sangat 

jelas, baik dari sisi organisasi, pelaku, maupun pendanaan. Contohnya peledakan born

di Atrium Senen tahun 2000, otak pelaku born Bali dan Jakarta yang adalah warga

negara Malaysia dengan dukungan dana luar. Sebaliknya, teroris dari Indonesia juga 

ada yang mencari pertindungan dan pelatihan di daerah konflik di Filipina Selatan.

Hanya dengan kerja sama lntemasional yang efektif terorisme dapat diberantas.17

Di dalam pasal 2 Konvensi lntemasional Pemberantasan Pengeboman oleh 

Teroris 1997 dinyatakan bahwa : Setiap orang yang dianggap telah melakukan 

tindak pidana, apabila orang tersebut secara melawan hukum dan sengaja mengirimkan, 

menempatkan, melepaskan, atau meledakkan, suatu bahan peledak atau alat

mematikan lainnya di, ke dalam, atau terhadap tempat umum, fasilitas negara atau

pemerintah, sistem transportasi masyarakat, atau fasilitas infrastruktur yang dilakukan 

dengan tujuan untuk menyebabkan kematian, Iuka berat, atau dengan tujuan untuk

menghancurkan tempat, fasilitas atau sistem yang mengakibatkan kerugian ekonomi

yang besar. Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang melakukan percobaan atas

tindak pidana tersebut dan bagi mereka yang turut serta dalam terjadinya tindak 

pidana tersebut. Dalam pasal 6 dinyatakan bahwa : Setiap negara pihak wajib

mengambil upaya yang mungkin perlu, termasuk, apabila diperlukan, mengesahkan

peraturan nasional, untuk menjamin bahwa tindakan kejahatan dalam ruang lingkup

Konvensi ini tidak termasuk hal yang dapat dibenarkan dengan pertimbangan politis, 

filosofis, idiologis, ras, etnis, agama atau hal lain yang sifatnya sama dan dijatuhi 

hukuman yang sesuai beratnya kejahatan. Selanjutnya dalam pasal 6 menyatakan 

tentang Yurisdiksi : "Tindak pidana dilakukan dalam negara pihak d iatas kapal laut

atau pesawat terbang berbendera negara tersebut atau terdaftar di negara tersebut 

pada saat tindak pidana dilakukan, dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan 

oleh warga negara dari negara tersebut. Negara pihak juga memiliki yurisdiksi 

apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap warga negaranya, fasilitas negara 

atau pemerintahan negara tersebut di

luar negeri.

Untuk Konvensi lntemasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999 

dalam pasal 2 (dua) dinyatakan bahwa : Setiap orang dianggap telah melakukan 

tindak pidana apabila orang tersebut secara langsung atau tidak langsung, secara

melawan hokum dan dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana 

dengan niat akan digunakan atau dengan sepengetahuannya akan digunakan, 

secara keseluruhan atau sebagian, untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan 

suatu akibat yang tercakup dan dirumuskan dalam salah satu Konvensi yang

tercantum dalam lampiran. Konvensi juga menetapkan tindakan lain yang ditujukan

untuk menyebabkan kematian atau Iuka berat terhadap warga negara sipil atau orang

lain yang tidak secara aktif ikut serta dalam dalam konflik bersenjata. Tindakan itu 

bermaksud, dengan sengaja, untuk mengintimidasi sejumlah orang. untuk memaksa 

pemerintah atau organisasi intemasional untuk melakukan atau tidak melakukan. 

Pasal 8 : "Mengatur kewajiban negara pihak untuk mengidentifikasi, mendeteksi, dan

membekukan dana yang digunakan untuk membiayai tindak pidana terorisme. Dana 

tersebut selanjutnya dapat dirampas negara sesuai dengan hukum nasional. Pasal 9

: "Mengatur kewajiban negara pihak untuk melakukan penahanan terhadap tersangka 

pelaku tindak pidana untuk tujuan penuntutan atau ekstradisi setelah memiliki bukti

penahanan yang cukup.

Sebagai implementasi yang utama dalam semua konvensi ini adalah bahwa 

adanya kewajiban yang jelas kepada negara-negara yang ikut meratifikasi untuk 

menangkap tersangka pelaku dalam wilayah mereka; dan mengekstradisi si 

tersangka atau menyerahkan kasus tersebut kepada negara si tersangka untuk 

mengadilinya.

Dunia lntemasional mengutuk kejahatan terorisme dan sudah banyak pelaku 

kejahatan terorisme dijatuhi hukuman di berbagai negara, akan tetapi kejahatan terorisme 

ini tiap tahun semakin bertambah baik kwalitas maupun kwantitasnya di seluruh dunia

bahkan dengan "kecenderungan melakukan serangan born bunuh diri" yang

mengakibatkan korban meninggal dunia dalam jumlah yang sangat besar. Oleh sebab 

itu untuk mengatasi terorisme selain dengan cara-cara melalui penegakkan hukum

cara lain yang juga dianggap paling efektif dalam melawan terorisme adalah dengan

menyebarkan ajaran toleransi antar manusia dan Dunia lntemasional harus bekerja 

sama menemukan akar masalah yang memicu timbulnya aksi terorisme di seluruh

dunia.

 keberhasilan penanganan perkara tindak pidana teroris 

tidak terlepas dari proses legislasi.

Kemajuan llmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Teknologi lnformasi, telah 

digunakan pelaku kejahatan untuk melaksanakan tindakan mereka, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa semakin majunya tingkat IPTEK berbarengan pula dengan kemajuan

dan kwalitas kejahatan tersebut, dengan kata lain kemajuan llmu pengetahuan dan 

teknologi telah digunakan menjadi sarana untuk melakukankejahatan secara canggih, terrnasuk dalam kejahatan terorisme. KUHP kita sudah 

ketinggalan jaman, dan tidak mampu sebagai perangkat hukum untuk menanggulangi 

kejahatan-kejahatan terorganisir yang muncul sekarang ini, meskipun masih mampu 

menanggulangi kejahatan-kejahatan konvensional. Namun untuk kejahatan terorganisir

(organized Crime), Transnational Crime, Kejahatan Teroris, Perdagangan manusia,

Pencucian Uang, Kejahatan Perbankan, kejahatan korporasi, tidak ada diatur dalam

KUHP kita. Untuk tindak pidana tertentu Kita mempunyai perangkat UU yang tersebardi 

luar KUHP.

Untuk kejahatan tindak pidana teroris adalah kejahatan yang baru masuk 

dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, yaitu sejak terjadinya 

Born Bali pada tahun 2002. Sementara di negara-negara lain perkara kejahatan 

teroris sudah lama masuk dalam perundang-undangan nasional negara tersebut.

Sekitar tahun 1967 - 1970 an negara Perancis sudah mempunyai

undang-undang khusus tentang teroris, kemudian pada tahun 1986 Pemerintah

Perancis memasukkan kembali "tindak kejahatan teroris" dalam hukum Pidana Perancis

(Code Penal) sebagai delik dan di Kejaksaan didirikan seksi khusus teror termasuk 

di bentuknya spesialisasi hakim-hakim teroris di Pengadilan. Undang￾undang teroris tahun 1986 di Perancis di perkuat lagi oleh UU teroris tahun

1996. UU ini dianggap penting karena UU tahun 1996 ini UU yang dibentuk secara 

khusus untuk melawan teroris. Dalam UU teroris ini dimasukkan untuk pertama 

kalinya "permufakatan jahat sebagai delik. Bahwa manfaat yang sangat dirasakan

setelah adanya perubahan UU teroris yang lama menjadi UU teroris yang baru tahun

1996 ini adalah bahwa temyata 26 (dua puluh enam) serangan-serangan yang 

direncanakan oleh organisasi teroris untuk mem BOM kota-kota di Perancis dapat

terungkap dan pelakunya dapat diadili. Kemudian Pemerintah dan Parlemen 

Perancis kembali pada tahun 2001 membuat UU Khusus tentang pendanaan dan 

sel-sel teroris. Terakhir pada bulan November 2005 ini Perancis sedang merevisi kembali 

Undang-undang teroris untuk memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada

pemerintah untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan teroris.

Terhadap masalah kejahatan teroris di Perancis disebutkan bahwa penyusunan

hukum acara pidana sangat membantu dalam perang melawan teroris

dan penyesuaian Undang-undang terhadap ancaman teroris selalu dilakukan di Perancis.

Jaksa-jaksa teroris adalah jaksa nasional yang berkedudukan di Paris demikian juga

Hakim-hakim penyidik teroris dan Hakim-hakim majelis berada berkedudukan di Paris.

Hakim-hakim teroris ditetapkan hanya 7 (tujuh ) orang dan berkedudukan di Paris 

dengan tugas mengadili perkara-perkara teroris. Hakim-hakim teroris ini mempunyai 

Jurisdiksi Nasional dan pada setiap tingkatan pengadilan, proses persidangan 

berjalan secara independen. Hakim penyidik yang melakukan penyidikan terhadap

perkara teroris dicari hakim-hakim yang sudah berpengalaman dan mempunyai 

pengetahuan yang luas tentang teroris dan jaringannya serta carakerja organisasi teroris. Kejahatan Terortsme adalah kejahatan yang paling serius di 

Perancis untuk kejahatan teroris ada 7 (tujuh) orang Hakim yang mengadilinya dan di 

adili di Pengadilan Paris atau yang dikenal dengan sebutan Cour D'assisses. Korban 

akibat kejahatan teroris biasanya mendapat biaya penggantian ganti rugi dari

Pemerintah Perancis.

Keberhasilan negara Perancis dalam menangani perkara tindak pidana 

terorisme adalah adanya dukungan dari Parlemen Perancis dalam proses legislasi, 

dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Perancis 

untuk melakukan segala upaya penegakan hukum dalam perang melawan teroris. 

Apabila kita melihat keberhasilan Pemerintah Perancis dalam memerangi kejahatan 

teroris tersebut, tentunya Pemerintah Indonesia juga bisa menggunakan gagasan 

untuk mendapatkan dukungan dari Parlemen, agar diberikan dukungan melalui 

proses legislasi untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah 

dalam memerangi kejahatan teroris tersebut .

Kelihatannya saat ini, dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah 

RI mendapat dukungan politik yang kuat dari DPR, dukungan tersebut termasuk 

dibidang legislasi, sekalipun dikatakan bahwa "jika proses legislasi itu adalah suatu