pelanggaran HAM 2

pelanggaran HAM 2

   Agustus 16, 2023       mayatku

---

AO terdapat luka tembak masuk (LTM) pada bagian 

dada sisi kiri. Menurut saksi yang melihat jenazah di RS 

Polri sebagaimana disampaikan pada TP3 dan sesuai 

dengan yang disiarkan oleh Najwa Shihab dalam acara 

Mata Najwa bulan Desember tahun lalu, ilustrasinya 

adalah sebagai berikut: 

AO (33) FAS (22)

Tiga titik merah di dada 

kiri, Luka Tembak Masuk. 

Bengkak dan lebam 

bagian pipi kiri, kulit bagian 

punggung melepuh, lecet di 

bagian kepala sekitar 5cm, 

kulit bagian pantat melepuh. 

Dua titik merah di dada kiri, 

Luka Tembak Masuk. Lebam 

di bagian kening. Jahitan di 

bagian leher. Luka Tembak 

di paha kanan. Luka tembak 

di tangan kiri

Menurut para saksi yang melihat jenazah, sebagai￾mana disampaikan kepada TP3, luka tembak tersebut

tegak lurus dan dari jarak dekat. Ada pun yang menjadi 

pertanyaan adalah apakah penembakan hingga mati 

terhadap AO dan FAS ketika mereka sedang melaju di 

mobil Chevrolet Spin bisa menghasilkan luka tembak 

masuk sebagaimana hasil autopsi atau ilustrasi di atas? 

Sepanjang laporan Komnas HAM, TP 3 tidak melihat 

ada pembuktian forensik seperti itu.

33. Di halaman 48 Komnas HAM melaporkan cerita 

pembunuhan terhadap LH (22), MR (20) AS (26) dan 

SKP (21) oleh Ipda EZ dan Briptu FR. Pada halaman 49 

terdapat tabel (2) yang memberi ilustrasi posisi duduk 

mereka di dalam mobil Xenia B 1519 UTI. Sebagaimana 

dinarasikan kembali oleh Komnas HAM, EZ membunuh 

LH dan AS, kemudian FR membunuh SKP dan MR. 

Pembunuhan ini dilakukan, katanya, karena MR 

mencekik FR dan LH berusaha merebut senjatanya FR. 

Sekali lagi, semua kejadian yang diceritakan di sini 

bersumber hanya dari pembunuh, jadi sebenarnya 

tidak ada saksi.

34. Untuk menguji kebenaran cerita sepihak tersebut, 

TP3 merekonstruksikan narasi Komnas HAM sebagai 

berikut:

Lokasi kejadian menurut narasumber Komnas HAM 

di KM 51 +200

35. Berdasarkan narasi yang disampaikan oleh Komnas 

HAM maka urutan penembakan adalah sebagai 

berikut;

1) Ipda EZ menembak LH hingga 4 x (empat kali)

2) Setelah selesai menembak LH kemudian Ipda EZ 

menembak AS hingga 2 (dua) kali

3) Setelah EZ selesai menembak LH dan AS, (atau 

bersamaan dengan itu), FR menembak SKP 3x (tiga 

kali)

4) Setelah selesai menembak SKP (3x), terakhir FR 

menembak MR hingga 2x (dua kali)

36. Banyak yang tidak masuk akal dengan cerita Komnas 

HAM pada halaman 43, sehingga pantas jika TP3 

berpendapat bahwa kejadian ini fiktif. Apa mungkin 

ketika EZ melepaskan tembakan yang pertama 

terhadap LH, laskar yang lain yaitu SKP,AS maupun MR 

diam saja, pasrah, menunggu giliran ditembak? Refleks 

manusiawi mendengar bunyi tembakan akan angkat 

tangan, tanda menyerah, apalagi diketahui dalam 

cerita ini mereka tidak bersenjata. Bukankah pada 

tembakan yang pertama sudah bisa melumpuhkan 

LH? Jika betul EZ adalah seorang polisi, maka tentu 

setelah penembakan pertama, EZ cukup menodongkan 

senjatanya saja untuk menghentikan yang katanya 

ada upaya perebutan senjata dan pencekikan serta 

penjambakan rambut. Mengapa LH harus ditembak 

hingga 4 kali. Setelah tembakan pertama oleh EZ pada 

LH dan tembakan pertama oleh FR pada SKP, tentu (jika 

memang betul terjadi upaya perampasan senjata atau 

pencekikan) semua itu sudah akan berhenti dan situasi 

akan berada dalam kendali pihak yang menguasai 

senjata api, sehingga tembakan-tembakan berikutnya 

merupakan tembakan yang berlebihan. Jika betul 

kejadiannya seperti itu, maka bisa dipastikan yang 

melakukan ini semua adalah bukan polisi namun suatu 

personil-personil dari satuan angkatan bersenjata yang 

terlatih untuk membunuh musuh di medan perang. 37. Jika cerita dari narasumber Komnas HAM dianggap 

betul, selama EZ melakukan tembakan kedua, ketiga 

dan keempat, apakah AS tetap di tempat duduknya 

tidak bereaksi sebelum dirinya ditembak dua kali oleh 

EZ? Pertanyaan yang sama berlaku untuk FR. Selama 

proses menembak SKP hingga 3 kali, apakah MR sama 

sekali juga tidak bereaksi sebelum akhirnya dirinya 

ditembak hingga 2 x? Apakah demikian protab polisi 

menghadapi warga sipil, yang tidak bersenjata, mereka 

juga masih tergolong sangat muda (umur 20, 22, dan 26 

tahun), yang tidak ada catatan kejahatan pada mereka 

dan juga sedang tidak melakukan kejahatan.

38. Sekarang marilah kita lihat secara khusus hasil autopsi 

berupa luka tembak masuk (LTM) pada dada sisi kiri 4 

(empat) laskar yaitu LH, AS, SKP dan MR; 

- pada LH terdapat 4 (empat) LTM

- pada AS terdapat 2 (dua) LTM 

- pada SKP terdapat 3 (tiga) LTM 

- dan pada MR terdapat 2 (dua) LTM

39. Dengan melihat skenario kejadian pada butir 34, maka 

kita bisa memastikan bahwa cerita kejadian pencekik￾an dan upaya perebutan senjata dibuat belakangan se￾telah melihat hasil autopsi berupa LTM pada jasad las￾kar. Cerita dibuat sedemikian agar sesuai (mencocoki) 

 dengan titik-titik LTM yang telah mereka ketahui ada 

pada jasad laskar. Kesimpulannya perihal ini adalah 

 bahwa semua cerita tersebut maupun pembu nuhan terhadap pengawal HRS ini adalah operasi penghi￾langan jejak oleh pembunuh dan tampaknya operasi 

penghilangan jejak ini dilakukan dengan cara bekerja 

sama dengan lebih dari satu instansi negara sehingga 

tampak suatu pola terstruktur mengikuti sistematika 

tertentu.

40. Jika Komnas HAM ingin mempercayai cerita dari 

narasumbernya, maka seharusnya menghadirkan ahli 

yang dapat membuktikan bahwa kejadian di KM 51 

+200 dengan ilustrasi sebagaimana kami sampaikan 

pada butir 34 dan 35 di atas, dapat menghasilkan luka￾luka sebagaimana yang kami ilustrasikan pada butir 

38. Tanpa bukti ini, maka harus dianggap bahwa cerita 

tersebut adalah fiktif dan merupakan cerita untuk 

menutupi dari kejadian sesungguhnya dan Komnas 

HAM terlibat juga dalam upaya penghilangan jejak ini.

41. Memang di halaman 97 dan seterusnya Komnas HAM 

mengakui bahwa kejadian di KM 50 ini merupakan 

unlawful killing namun hal ini tampak hanyalah 

merupakan “consololation” (langkah menghibur) bagi 

korban pembunuhan. Lebih dari itu dapat dikatakan 

sebagai langkah menghindar dari kewajibannya untuk 

melakukan penyelidikan atas dasar Undang-Undang 

No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sehingga 

merupakan langkah untuk melindungi dari pelaku dan 

perancang pelanggar HAM berat

42. Pada halaman 51 Komnas HAM melaporkan adanya 

barang bukti yang diserahkan oleh pihak PMJ kepada 

Komnas HAM . Antara lain yang diserahkan sebagai 

barang bukti ada 4 (empat) pucuk senjata api yang 

katanya digunakan oleh anggota Resmob Ditreskrimum 

PMJ, jenisnya HS 9, Sig Sauser dan CZ. Dalam keterangan 

sebelumnya pihak PMJ mengatakan (halaman 7) bahwa 

yang ditugaskan pada misi penguntitan ini ada dua 

mobil. Mobil pertama berisi (1) Faisal, (2) Yusni, (3) Elwira, 

(4) Fikri dan mobil kedua berisi (5) Adi dan (6) Toni. Jadi 

sedikitnya berdasarkan keterangan PMJ ada 6 anggota 

Resmob Ditreskrimum yang bertugas. Di halaman 

14, tentang penggunaan senjata api diterangkan 

bahwa setiap anggota dibekali dengan senpi dan 10 

(sepuluh) peluru tajam. Berarti sedikitnya harus ada 

6 (enam) senpi. Namun mengapa yang diserahkan 

sebagai barang bukti hanya 4 (empat) senpi? Tidak 

ada penjelasan mengapa 2 (dua) senpi yang lain tidak 

diserahkan sebagai barang bukti. 

43. Demikian juga tentang barang bukti yang lain, 

dilaporkan diserahkan “1 katapel dan kelereng sebanyak 

9 (sembilan) butir”, padahal dalam laporan polisi yang 

dibuat oleh Briptu Fikri Ramadhan menyatakan, 

melaporkan ada 10 kelereng yang ditemukan. Berikut 

ini adalah laporan polisi tersebut;

Mengenai jumlah selongsong peluru juga berbeda 

dengan jumlah yang terdapat pada laporan polisi. 

Semua ini membuktikan bahwa pihak PMJ yang 

mengaku melakukan pembunuhan sangat kesulitan 

untuk menegakkan fakta. Sehingga yang terkesan 

adalah pihak PMJ ini adalah pihak yang memang 

ditugaskan untuk melindungi atau menutupi kejadian 

yang sebenarnya.

44. Pada halaman 51 Komnas HAM melaporkan tentang 

uji DNA terhadap barang bukti. Pada pokoknya 

diceritakan bahwa pada barang bukti pedang dan pada 

trigger senjata api jenis revolver terdapat darah yang 

sama dengan darah yang ditemukan di mobil Chevrolet 

Spin. TP3 berpendapat bahwa upaya pembuktian 

model seperti ini adalah model pembuktian terarah 

dan tertutup. Terarah karena hanya mengarah pada 

hasil yang dikehendaki oleh yang menyerahkan barang 

bukti. Tertutup karena semua pihak yang terlibat dalam 

pengujian tidak bersedia membuka pikirannya (unopen 

minded) untuk adanya kemungkinan lain selain yang 

diarahkan itu.

Dalam kasus ini, pihak yang menyerahkan barang bukti 

meminta pada “penguji” untuk menguji barang bukti, 

apakah “darah” yang terdapat pada barang bukti pada 

“A” adalah identik dengan “darah” yang terdapat pada 

barang bukti pada “B”.

Hasil yang dikehendaki oleh yang menyerahkan barang 

bukti adalah kesimpulan bahwa barang bukti A adalah 

milik Mr.X1 dan Mr. X2. 

Kesimpulan seperti itu lemah karena absennya fakta￾fakta penting yang belum terbukti. Yaitu fakta bahwa 

barang bukti “A” adalah milik Mr. X1 dan Mr. X2 dan 

fakta bahwa Mr. X1 dan Mr.X2 pernah mengucurkan 

darahnya pada barang bukti “B”. Sebab sekali lagi, 

cerita tentang adanya fakta bahwa barang bukti “A” 

ditemukan pada barang bukti “B” dan Mr. X1 dan Mr . 

X2 mengucurkan darah ketika berada di dalam “barang 

bukti B”, adalah cerita sepihak yang berasal dari para 

pembunuh sendiri. 

Dalam pengujian DNA ini tentu saja si “penguji” akan 

mengatakan bahwa darah pada barang bukti “A” akan 

identik dengan “darah” pada barang bukti “B”, jika para 

pembunuh sengaja menempatkan darahnya Mr. X1 dan 

Mr. X2 pada barang bukti “A” dan pada barang bukti “B”

tanpa harus diketahui oleh “penguji DNA”. Dengan kata 

lain metode pembuktian ini menyesatkan dan lebih 

merupakan metode untuk memfitnah Mr. X1 dan/atau 

Mr. X2. 

45. Jika betul para pembunuh yang mengaku dari PMJ 

adalah yang melakukan pembunuhan terhadap para 

pengawal HRS karena “self defence”, dan jika betul 

mereka adalah polisi, maka tentu ketika menemukan 

barang-barang bukti berupa senjata tajam (sajam) 

dan senjata api (senpi), yang mereka lakukan tidak 

membawanya keluar dari TKP. Namun, yang akan 

mereka lakukan adalah mengamankan barang-barang 

bukti tersebut untuk tetap berada di TKP. Terutama jika 

diperlukan pernyataan bahwa barang-barang bukti 

tersebut milik korban. Hal ini untuk menghindari 

fitnah dan tuduhan rekayasa dan dalam rangka untuk 

membuktikan terjadinya “self defence”. Jadi, seharusnya 

tindakan yang dilakukan oleh mereka terhadap barang 

bukti, yang menurut mereka, ditemukan di TKP, adalah 

melakukan prosidur “sidik jari” . 

46. Jika betul para pengawal HRS tersebut pernah 

mengusai barang bukti sajam maupun senpi tentu 

akan meninggalkan sidik jari. Sebab, dalam kasus ini 

hanya dengan metode sidik jari saja dapat dipastikan 

benar tidaknya barang bukti tersebut milik atau 

pernah berada dalam kekuasaannya para pengawal 

HRS yang dibunuh. Absennya prosedur “sidik jari” ini 

makin menguatkan petunjuk bahwa pembunuhnya 

bukan polisi. Kenyataan bahwa PMJ dan kepolisian 

pada umumnya sibuk melakukan upaya untuk 

mengaku sebagai pelaku pembunuhan dalam rangka 

“self defence” makin memperkuat kesan bahwa mereka 

bekerja dalam tekanan. Yaitu tekanan dari perancang 

pembunuhan yang sebenarnya . Jika ada pihak yang

mampu menekan kepolisian RI, maka pihak ini sudah 

tentu pihak yang mempunyai kekuatan bersenjata dan 

kekuasaan politik negara. Dengan kata lain, apa yang 

dilakukan oleh kepolisian sejak kejadian hingga hari ini, 

dengan menjadikan beberapa polisi menjadi tersangka 

“unlawful killing” tidak lain hanya merupakan bagian dari 

“operation Cover-Up” yang dilakukan secara sistematis. 

Sebab kenyataannya tidak ada dari para tersangka polisi 

yang ditetapkan tersebut ditahan sehingga kuat kesan 

bahwa polisi tidak sungguh-sungguh dalam menetap 

tersangka mengingat tersangka pelanggaran prokes 

kesehatan saja dicari-carikan pasal untuk ditahan dan 

akhirnya ditahan. 

BERBAGAI PENILAIAN TENTANG LAPORAN KOMNAS 

HAM 

1. TP3 menjumpai fakta tentang tidak tuntasnya Komnas 

HAM dalam melaksanakan mandat Pasal 89 ayat (3) UU 

No. 39 Tahun 1999 tentang HAM secara kualitatif dan 

atau masih dalam kategori Pemantauan sebagaimana 

terbukti dari isi Rekomendasi yang disampaikan oleh 

Komnas HAM sebagai berikut:

a. Peristiwa tewasnya empat orang laskar FPI 

merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh 

karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus 

ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan

mekanisme pengadilan Pidana guna mendapatkan 

kebenaran materiil lebih lengkap dan menegakkan 

keadilan.

b. Mendalami dan melakukan penegakan hukum 

terhadap orang-orang yang terdapat di dalam dua 

mobil Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 

1278 KJD.

c. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang 

diduga digunakan oleh laskar FPI.

d. Meminta proses penegakan hukum, akuntabel, 

objektif, dan transparan sesuai dengan standar Hak 

Asasi Manusia.

2. Dalam rekomendasi itu (di bagian akhir) Komnas 

HAM menyatakan bahwa laporan penyelidikan—yang 

disusun oleh Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas 

HAM dan disiarkan di Jakarta, 8 Januari 2021—itu akan 

disampaikan kepada Presiden dan Menkopolhukam. 

Dalam hal ini, Komnas HAM RI berharap—sekali lagi 

“berharap”—agar pengungkapan peristiwa kematian 6 

(enam) Laskar FPI dapat dilakukan secara transparan, 

obyektif, profesional, dan kredibel. 

3. Komnas HAM belum melaksanakan mandatnya sesuai 

Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang 

terbukti dari pernyataan butir keempat REKOMENDASI 

Komnas HAM yang menyebutkan: Meminta Proses Penegakan Hukum, Akuntabel, Objektif, dan Transparan 

sesuai dengan Standar Hak Asasi Manusia. Atau relevan 

dengan fakta butir kedua REKOMENDASI Komnas HAM 

yang berbunyi: Mendalami dan Melakukan Penegakan 

Hukum Terhadap Orang-orang yang Terdapat Dalam 

Dua Mobil Avanza Hitam N 1739 PWQ dan Avanza 

silver B 1278 KJD. Selain itu, juga relevan dengan butir 

kedua POKOK PERISTIWA yang dinyatakan Komnas 

HAM bahwa “Terdapat pengintaian dan pembuntutan 

di luar petugas kepolisian. (Penggunaan narasi 

“Meminta”, “Mendalami”, dan “Melakukan Penegakan 

Hukum” merupakan bukti bahwa Komnas HAM belum 

melakukan “penyelidikan kualitatif” sebagaimana 

amanat Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

HAM, sehingga “menyerahkan” fungsi dan tugasnya 

kepada pihak lain di luar Komnas HAM).

4. Tidak tuntasnya pemeriksaan dan penyelidikan 

Komnas HAM sebagai bagian dari fungsi Pemantauan 

sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 

1999 disebabkan dua hal. Pertama, untuk pemanggilan 

pihak terkait untuk memberikan keterangan tertulis 

dan meminta dokumen sesuai aslinya seharusnya 

dengan persetujuan Ketua Pengadilan (vide Pasal 89 

ayat (3) butir f dan g). Kedua, keliru Komnas HAM dalam 

proses penyelidikan dan pemeriksaan mengambil dasar 

hukum UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM semestinya mendasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM. Dengan demikian penyelidikan 

yang dilakukan Komnas HAM bukan merupakan 

penyelidikan yang bersifat “Pro-Justisia” karena 

memang sekedar “Pemantauan”.

5. Pendapat Komnas HAM (halaman 103) bahwa kasus 

 tewasnya 4 (empat) orang Laskar FPI merupakan kate￾gori pelanggaran HAM dan merekomendasikan meka￾nisme pengadilan Pidana, merupakan langkah kompro￾mistis Komnas HAM. Di satu pihak ingin memperoleh 

citra bahwa Komnas HAM telah melaksanakan tugas￾nya namun di pihak lain sebenarnya langkah untuk 

menghindar dari kewajibannya melakukan penyelidi￾kan berdasar UU No. 26 Tahun 2000 tentang HAM.

KOMNAS HAM MENGABAIKAN ATAU KURANG MEN￾DALAMI BARANG BUKTI DARI FPI

1. Bahwa tidak tuntasnya Komnas HAM melaksanakan 

mandat Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

HAM dan atau tidak melakukan penyelidikan dan atau 

bahkan Komnas HAM belum mengungkapkan peristiwa 

kematian 6 (enam) Laskar FPI secara transparan, proses 

keadilan yang profesional, dan kredibel, terbukti dari 

tidak dilakukannya pemeriksaan dan penyelidikan 

secara seksama atau pendalaman secara benar dan baik 

yang melibatkan para ahli yang kompeten terhadap

semua barang bukti yang sudah disampaikan oleh pihak 

FPI dan keluarga korban yang antara lain berupa; (1) 

Voice note sejumlah 105 percakapan, (2) R e k a m a n 

pembicaraan, (3) Foto mobil yang dicurigai, (4) J e j a k 

digital untuk lini masa digital, (5) Foto kondisi jenazah 

yang diterima keluarga sebanyak 32 lembar, (6) Foto￾foto terkait peristiwa penangkapan agen BIN tanggal 4 

Desember 2020. (7) Pandangan hukum atas peristiwa

2. Jika Komnas HAM mendalami bukti-bukti baik 

dokumen maupun keterangan dari FPI maka akan 

ditemukan sistematiknya peristiwa pembunuhan dan 

penyiksaan enam pengawal HRS. Hal ini menjadi alasan 

bahwa pembunuhan tersebut adalah pelanggaran HAM 

berat yang harus diproses melalui Pengadilan HAM.

3. Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM menyatakan: “Kejahatan terhadap kemanusiaan 

sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b adalah salah satu 

perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan 

yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa 

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap 

penduduk sipil, berupa a. pembunuhan.....f. penyiksaan..”

4. Bahwa dari bukti foto jenazah dan keterangan pihak 

yang turut memandikan jenazah, maka fakta yang 

terjadi adalah bahwa keenam pengawal HRS diduga 

kuat mengalami penyiksaan sebelum ditembak mati. 

Tentu membutuhkan tempat tertentu untuk melakukan 

penyiksaan yang kecil kemungkinan dilakukan di mobil 

Avanza B. 1519 UTI atau mobil lainnya. Sayangnya, 

Komnas HAM tidak mengungkap tempat tersebut, 

bahkan mengesampingkan terjadinya penyiksaan. 

Mabes Polri sendiri dalam rilisnya telah menyatakan 

bahwa calon tersangka anggota Polri Metro Jaya (PMJ) 

selain akan dikenakan ketentuan Pasal 338 KUHP 

tentang pembunuhan, juga Pasal 351 ayat (3) yaitu 

penganiayaan yang menyebabkan kematian. 

5. Bahwa pembunuhan ini dilakukan secara sistematik 

tergambar dalam uraian Bab II buku ini dengan 

penegasan:

Pertama, pembunuhan dan penyiksaan adalah 

bagian dari serangan sistematik yang terjadi sejak 

pembuntutan dan penguntitan terhadap HRS tanggal 

4 Desember 29020 di Mega Mendung. Diawali dengan 

terdeteksi pengawasan menggunakan drone oleh agen 

Intelijen yang terbongkar oleh laskar FPI. Pembuntutan 

masif berlanjut hingga operasi pengejaran pada tanggal 

6 Desember 2020 yang berujung pada penyiksaan dan 

pembunuhan.

Kedua, pembunuhan ini bagian dari operasi 

pembunuhan politik yang bukan semata kerja aparat 

Kepolisian. Dimulai dari penurunan spanduk dan baliho 

oleh sekitar 500 personil pasukan TNI atas perintah 

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman tanggal 20 November 2020. Dilanjutkan dengan teror 

konvoi kendaraan tempur Koopsus ke dekat Markas FPI 

Jln Petamburan oleh pasukan elite gabungan Angkatan 

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Ketiga, Pembunuhan dan penyiksaan ini menjadi 

bagian dari serangan sistematik sehubungan dengan 

kepulangan HRS ke tanah air, bahkan jauh sebelum 

kepulangan yakni gangguan selama di Saudi Arabia. 

Kemudian mencari kesalahan untuk dicocok-cocokkan 

dengan ketentuan hukum yang berlaku atas acara 

pernikahan di Petamburan dan pengajian maulid Nabi 

di Mega Mendung. Proses peradilan HRS dan pimpinan 

FPI lainnya kini adalah bukti dari operasi pemerintah 

untuk menekan dan melumpuhkan lawan politik.

KOMNAS HAM TIDAK OPTIMAL MENGGALI DATA

1. Komnas HAM baru melakukan Pemantauan belum 

melakukan penyelidikan “pro justisia” dan atau bahkan 

Komnas HAM belum optimal menggali data peristiwa 

kematian 6 (enam) laskar dengan fakta sebagai berikut:

2. Komnas HAM terbukti lebih banyak meminta dan atau 

menerima barang bukti resmi dari Kepolisian antara 

lain berupa:

a. Sejumlah powerpoint (PPT) yang menjelaskan 

peristiwa (Inafis, Labfor, Kedokteran, Siber) disertai 

dengan foto

b. Voice note yang diperoleh dari HP (handphone) korban 

sejumlah 172 rekaman dan 191 transkripnya.

3. Dalam hal ini, Komnas HAM tidak mencari data 

kebenaran dengan meminta rekaman Voice note HP 

(Handpohone) atau bukti percakapan atau bukti texting

dari para pembuntut yang menurut PMJ adalah anggota 

Kepolisian. Sebab komunikasi para penguntit ini (kalau 

betul mereka anggota Kepolisian) baik dengan sesama 

pembuntut maupun dengan atasan pasti terdapat jejak 

di perangkat komunikasi mereka. Justru merupakan 

kepentingan mereka untuk bisa diperlihatkan 

kepada publik maupun Komnas HAM sebagai bentuk 

transparansi dan sebagai bentuk pertanggungan jawab 

atas alasan bahwa mereka membunuh karena “self 

defence”. Tidak adil atau diskriminatif jika Komnas HAM 

hanya membuka voice note anggota laskar, sementara 

para penguntit/pembuntut yang katanya Polisi tidak. 

Yang terkesan di sini sikap melindungi pihak penguntit 

untuk diketahui identitasnya yang sebenarnya atau 

karena ditekan oleh instansi negara yang berada 

dibalik pihak penguntit untuk hanya fokus pada laskar 

dan memalingkan muka dari penyelidikan ke arah 

penguntit. 

4. Demikian juga dengan jejak rekam digital lini masa dan 

atau CCTV dari semua aparat yang katanya kepolisian 

dan atau warga sipil di lingkungan instansi kepolisian 

yang terlibat dan atau diduga mengetahui peristiwa 

pembunuhan enam Laskar FPI. Misal, Komnas HAM 

tidak menyelidiki barang bukti CCTV salah satu warung 

di TKP KM 50 yang disita dan atau diganti oleh petugas 

kepolisian.

5. Demikian halnya, Komnas HAM hanya meminta 

dan atau menerima barang bukti dan atau sekadar 

memantau dari pihak Jasa Marga berupa:

a. video rekaman situasi jalan tol dan pintu gerbang 

keluar masuk yang terkait peristiwa berjumlah 

9.942,

b. Screen capture dari smart CCTV Speed-Counting/Speed￾cam sejumlah 137.548 foto; tetapi Komnas HAM tidak 

meminta dan menyelidiki secara profesional dan 

kredibel semua rekaman Voice note HP (Handphone) 

dari semua karyawan Jasa Marga yang terlibat dan 

atau diduga mengetahui peristiwa pembunuhan 

enam Laskar FPI.

6. Data penting yang diabaikan oleh Komnas Ham adalah 

tidak menggali keberadaan mobil Land Cruiser yang 

tiba di KM 50. Mereka adalah komandan lapangan yang 

terlihat memberikan perintah dan komando, bahkan 

memimpin selebrasi keberhasilan. Benarkah Komnas 

HAM hanya mengetahui sebatas penumpang di mobil 

Land Cruiser tersebut adalah AKP WI dan Ipda R? adakah

petinggi Polri atau instansi lain berada di Land Cruiser 

tersebut? Mengapa nopol mobil tersebut tidak terekam? 

Demikian juga keberadaan mobil Avanza hitam B 1739 

PWQ dan Avanza B 1278 KJD yang tidak diakui sebagai 

mobil pembuntut dari Kepolisian. Kedua mobil ini 

membuntuti sejak perumahan Sentul hingga KM 50 

tempat Kejadian Perkara. Bahkan dugaan kuat personil 

di kedua mobil ini yang menembak dua anggota Laskar. 

Karenanya Komnas HAM merekomendasikan agar 

“melakukan penegakkan hukum terhadap orang-orang 

yang terdapat dalam dua mobil Avanza hitam B 1739 

PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD”. Seharusnya Komnas 

HAM berupaya meminta keterangan kepada saksi-saksi 

atau langsung kepada penumpang kedua mobil yang 

terlibat kejahatan tersebut. Melalui Kepolisian mudah 

untuk mendapatkan data kepemilikan mobil di atas.

7. Komnas HAM hanya tertarik pada potongan informasi 

yang dapat digunakan untuk menyudutkan para 

pengawal HRS, tanpa bersedia memahami keseluruhan 

konteksnya. Misalnya, di halaman 33 dari laporan 

Komnas HAM, terdapat potongan rekaman yang 

berbunyi, “anak-anak lagi nyerang balik”. Oleh Komnas 

HAM, potongan ini diterjemahkan seolah-olah sebagai 

perilaku kekerasan. Kalau pun betul demikian, Komnas 

HAM tidak memedulikan kata “balik” dalam kalimat 

tersebut, yang artinya apa yang dilakukan para pengawal

HRS hanyalah bereaksi atas terjadinya serangan. 

Kalimat tersebut lebih mempunyai arti bahwa serangan 

kepada para pengawal HRS terjadi lebih dahulu, baru 

kemudian menyerang balik. Namun laporan Komnas 

HAM menempatkan kalimat tersebut sebagai bukti 

adanya aksi kekerasan dari para pengawal HRS. Jika 

Komnas HAM bersedia mendengarkan dan mempelajari 

secara seksama rekaman penuh dari kalimat tersebut, 

maka seharusnya juga dipahami situasi keseluruhan. 

TP3 mendengarkan rekaman penuh dan menurut TP3 

justru rekaman tersebut menggambarkan situasi yang 

cenderung para pengawal HRS sedang berada dalam 

todongan senjata api penguntit (at gun point) kemudian 

ditembak (dieksekusi). Karena HRS ikut mendengarkan 

voice notes tersebut, maka untuk menenangkan HRS 

begitulah jawabannya pendamping HRS. Apa yang 

merupakan jawaban berbunyi “lagi nyerang balik” juga 

tidak pernah terbukti bahwa hal itu betul-betul terjadi. 

KOMNAS HAM TIDAK MENGGALI INFORMASI 

KUALITATIF

Komnas HAM belum menggali informasi yang 

mendalam dan kualitatif terbukti TP3 menjumpai berbagai 

kejanggalan dalam “Laporan Penyelidikan Peristiwa 

Kematian 6 (Enam) Orang Laskar FPI Di Karawang 7 

Desember 2020”. Ada pun kejanggalan yang menimbulkan 

berbagai pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertama, benarkah para pengawal HRS yang diikuti 

itu mengetahui bahwa pembuntut atau penguntit itu 

adalah petugas baik kepolisian atau instansi lainnya? 

Faktanya keenam anggota laskar maupun pengawal 

HRS lainnya sama sekali tidak mengetahui bahwa 

penguntit dan pembuntut itu adalah petugas atau aparat 

negara. Karenanya, dalam Laporan Komnas HAM ini 

semestinya melepas dahulu predikat “petugas” sebab 

diketahui bahwa mereka adalah petugas setelah diakui 

oleh Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran pada konperensi 

pers tanggal 7 Desember 2020;

2. Kedua, dalam Kesimpulan Laporan Komnas HAM tegas 

dinyatakan bahwa “Terdapat pengintaian dan pembun￾tutan di luar petugas kepolisian” semestinya diketahui 

oleh Komnas HAM siapa pengintai dan pembuntut di 

luar petugas kepolisian itu apakah preman penyusup, 

aparat intelijen, Koopsus atau instansi lain? Hal ini 

penting bagi pengusutan tindak lanjut sekaligus pem￾buktian bahwa pembunuhan enam pengawal HRS ini 

dilakukan secara sistematik. Bukankah Komnas HAM 

telah menemukan bahwa pengintaian dan pembun￾tutan dilakukan berdasarkan “Surat Perintah”?

3. Ketiga, pengintaian dan pembuntutan HRS yang 

didasarkan pada “Surat Perintah” tersebut, semestinya 

mendapatkan penelaahan dan kajian mendalam 

Komnas HAM tentang keabsahan hukumnya, sebab

status HRS saat itu bukan tersangka apalagi buron atau 

masuk DPO. Akan tetapi, baru sebatas “Saksi” dalam 

kasus kerumunan yang dikualifikasikan pelanggaran 

UU Kekarantinaan Kesehatan. Itu pun HRS telah terkena 

hukuman denda dan membayarnya uang sebesar Rp 50 

juta.

4. Keempat, kesimpulan terjadinya tembak-menembak 

yang menyebabkan meninggalnya dua pengawal HRS 

yakni Andi Oktavian dan Faiz Ahmad Syukur hanya 

didasarkan pada kesaksian pihak yang membunuh. 

Tiadanya bukti lain serta menyaksikan bukti 

penglihatan atas jenazah memberikan keyakinan bagi 

TP3 bahwa keduanya itu ditembak mati dari jarak dekat 

dan tidak dalam keadaan tembak menembak atau 

sedang melakukan perlawanan. Ihwal kepemilikan 

senjata juga hanya berdasarkan bukti sepihak dari 

yang melakukan pembunuhan, tidak didasarkan 

atas pemeriksaan sidik jari. Diperkuat kesaksiannya 

FPI maupun keluarga, bahwa anggota laskar dalam 

melakukan pengawalan HRS tidak dibekali dengan 

senjata api atau senjata rakitan serta senjata tajam 

lainnya. Sebab, hal itu merupakan larangan keras dalam 

organisasi FPI. Selain itu, ada bukti lain yakni keluarga 

korban menantang aparat kepolisian untuk melakukan 

sumpah mubahalah, ternyata pihak aparat Polda Metro 

Jaya tidak berani menghadapinya.5. Kelima, kondisi jenazah Andi Oktavian dengan 1 LTM 

pada mata kiri, 1 LTK pada pelipis kiri, 2 LTM pada dada 

sisi kiri, dan 2 LTK pada punggung sisi kiri, ditambah 

dengan kulit bagian punggung melepuh, lecet di bagian 

kepala, patah tulang pelipis kiri, serta kulit bagian 

pantat melepuh bukanlah gambaran akibat dari 

tembak menembak, melainkan bekas penyiksaan dan 

penembakan berulang-ulang. Demikian juga dengan 

kondisi Faiz Ahmad Syukur yang menunjukkan 2 LTM 

pada dada sebelah kiri, 2 buah LTK pada punggung sisi 

kiri, 1 LTM pada lengan bawah kiri sisi dalam, anak 

peluru yang bersarang di lengan bawah kiri, 1 LTM pada 

paha kanan sisi luar, 1 LTK pada paha kanan sisi depan, 

serta lebam di bagian kening. Hal itu membuktikan 

tidak mungkin keadaan tersebut adalah akibat dari 

tembak menembak, tapi akibat dari siksaan dengan 

benda tumpul dan tembakan tembakan berulang-ulang 

yang mematikan.

6. Keenam, Komnas HAM yang telah mengesampingkan 

kemungkinan terjadi penyiksaan dan penembakan 

sepihak pada kedua pengawal HRS tersebut adalah 

kesalahan besar. Dalam hal ini, ada peran instansi di 

luar Kepolisian yang berada di mobil Avanza hitam 

B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 KJD. Komnas 

HAM meminta untuk melakukan “penegakkan hukum 

terhadap orang-orang yang terdapat dalam dua mobil 

Avanza hitam B 1739 PWQ dan Avanza silver B 1278 

KJD”. Selayaknya para penumpang dari kedua mobil 

tersebut ditetapkan sebagai tersangka penyiksaan dan 

pembunuhan.

7. Ketujuh, terhadap keempat pengawal HRS lainnya 

yang meninggal, yang menurut Polisi ditembak di 

mobil Avanza B 1519 UTI, semestinya Komnas HAM 

tidak menerima begitu saja keterangan sepihak dari 

kepolisian. Meski dikategorikan unlawful killing

sekaligus sebagai pelanggaran HAM, namun melihat 

kondisi jenazah keempat pengawal HRS tersebut yang 

antara lain lebih dari dua tembakan (bahkan ada yang 

empat tembakan) pada dada sisi kiri, tembakan pada 

punggung sisi kiri, melepuh kulit belakang, kemaluan 

bengkak dan melepuh, lebam mata kiri, tangan 

melepuh, pipi dan kening bengkak menghitam, maka 

menunjukkan adanya penyiksaan atau penganiayaan 

sebelum ditembak berulang-ulang hingga mati.

8. Kedelapan, enam pengawal HRS itu ditembak dari 

jarak dekat, di samping menepis terjadinya tembak 

menembak juga tiadanya bukti lain selain kesaksian 

dari pihak yang membunuh tentang terjadinya 

peristiwa penembakan dalam mobil yang sedang 

berjalan. Akurasi tembakan yang mematikan, tepat 

di dada, sulit diterima jika dilakukan dalam keadaan 

mobil bergerak dengan kecepatan tinggi. Komnas HAM menjelaskan “Keterangan ahli forensik kepada Komnas 

HAM menerangkan bahwa seluruh korban memiliki 

pola luka tembak yang sama, yaitu di dada kiri dan 

berbentuk circular/bulat bukan elips. Ahli menduga 

bahwa penembakan dilakukan dalam jarak kurang dari 

1 (satu) meter”. Kemudian ditegaskan bahwa “kematian 

keenam orang anggota Laksus FPI merupakan bentuk 

pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang dijamin 

dalam UUD 1945 dan Pasal 9 UU No. 39 tahun 1999”.

9. Kesembilan, kejanggalan terjadi berkaitan dengan 

kondisi mobil Xenia Silver Nopol B 1519 UTI. Mobil ini 

dikatakan oleh pembunuh adalah mobil yang dipakai 

untuk mengangkut empat pengawal HRS yang masih 

hidup. Kemudian keempat pengawal HRS itu, yakni Ah￾mad Sofyan, Lutfil Hakim, Suci Kadafi, dan Muhammad 

Reza ditembak karena melakukan perlawanan, Mobil B 

1519 UTI tidak tercatat sebagai mobil yang membuntuti 

dan terlibat saling serempet di Karawang Timur hingga 

Gerbang Tol Karawang Barat. Namun, anehnya kondisi 

mobil ini ‘berantakan” seperti dua lubang tembak pintu 

sisi kanan, satu lubang tembak dekat lampu rem, lampu 

rem yang pecah, body belakang di atas tulisan Xenia ada 

satu lubang tembak, bodi mobil belakang ada 2 lubang 

tembak di atas list chrome, kaca retak di belakang, kap 

mobil ada baretan menyerupai bekas tubrukan. Pada￾hal yang terlibat dalam kejar mengejar dan saling se￾rempet serta “tembak menembak” itu hanya tiga mobil 

yaitu Avanza silver K 9143 EL, Avanza hitam B 1739 PWQ 

dan Avanza silver B 1278 KJD. Hal ini diduga akibat 

skenario awal bahwa semua peristiwa adalah “tembak 

menembak” sebagaimana saat press conference Kapolda 

Metro Jaya yang didampingi Pangdam Jaya tanggal 7 

Desember 2020. Tersangka pun adalah keenam jenazah 

pe ngawal HRS tersebut.

10. Kesepuluh, pertanyaan penting adalah menurut 

Komnas HAM siapa pelaku pembunuhan katagori 

pelanggaran HAM berat ini? Setelah gagal pihak 

Kepolisian menetapkan keenam pengawal HRS sebagai 

tersangka, maka terpaksa tersangka pelaku kejahatan 

“unlawful killing” adalah aparat Kepolisian itu sendiri. 

Simpang siur Komnas HAM dalam mengindikasi. Di 

satu sisi, penembak empat pengawal HRS adalah aparat 

yang berada di mobil B. 1519 UTI dan itu adalah Ipda 

Yusmin (pengemudi), Ipda Elwira (duduk di depan 

sebelah kiri, samping sopir) dan Briptu Fikri Ramdhani 

(di tengah, sebelah kiri). Di sisi lain, ada keterangan 

“senjata Faisal sempat digunakan Yusmin untuk 

melakukan penembakan kepada Andi tiga kali dan 

Luthfi sebanyak dua kali” ditambahkan oleh Komnas 

HAM “Berdasarkan keterangan tersebut, petugas 

Kepolisian yang melakukan penembakan adalah Faisal, 

Yusmin, Fikri, dan Elwira”.11. Kesebelas, sesuai dengan Konperensi Pers Komnas HAM 

terdapat kalimat “Bahwa empat anggota Laksus tersebut 

kemudian ditembak mati di dalam mobil petugas saat 

dalam perjalanan dari KM 50 ke atas (menuju Polda 

Metro Jaya), semua ini didasarkan kesaksian sepihak 

dari yang melakukan pembunuhan semata bahwa 

terlebih dahulu teltah terjadi upaya melawan, yang 

katanya petugas, yang mengancam keselamatan diri 

sehingga diambil Tindakan tegas dan terukur”. Atas 

hal ini telah dibuat laporan kepada Kepolisian oleh 

anggota Kepolisian Polda Metro Jaya, yakni Briptu Fikri 

Ramdhani dengan Saksi Bripka Adi Ismanto dan Bripka 

Faisal. Apakah betul ketiga orang inilah yang dianggap 

mengetahui peristiwa penembakan anggota laskar FPI 

hanya diperintahkan untuk membuat laporan? 

KOMNAS HAM SEMESTINYA MENGGUNAKAN UU NO. 26 

TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM 

1. Dasar hukum penyelidikan “Pro-Justisia” Komnas HAM 

semestinya bukan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 

melainkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM karena sejak awal sudah dapat ditangkap bahwa 

peristiwa pembunuhan enam anggota laskar FPI tidak 

berdiri sendiri, menjadi bagian dari pelaksanaan 

“Surat Perintah” untuk melakukan pengintaian dan 

pembuntutan HRS. Ada peristiwa pendahuluan dan 

pasca pembunuhan yang membuktikan adanya unsur “sistematik” sebagai elemen penting terjadinya 

pelanggaran HAM berat. Aneh Komnas HAM jika tidak 

menjadikan dasar hukum kuat untuk melakukan 

penyelidikan “Pro Justisia”. Bahkan sebenarnya 

kekeliruan Komnas HAM menggunakan acuan UU 

No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang maksimal hanya 

melakukan “Pemantauan” itu adalah dapat dianggap 

sebagai kesengajaan untuk menghindar dari kewajiban 

untuk melakukan penyelidikan ke arah pelanggaran 

HAM berat.

2. Dengan menggunakan UU No. 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM maka Komnas HAM sebagai penyelidik 

berwenang melakukan penyelidikan. Pemeriksaan 

dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM. 

Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat 

melibatkan unsur masyarakat. Inilah obyektivitas 

yang sangat dibutuhkan dalam menyelidiki peristiwa 

pembunuhan dan penyiksaan enam pengawal HRS.

3. Pasal 18 ayat (2) menyatakan: “Komnas HAM dalam 

melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas 

Komnas HAM dan unsur masyarakat”. 

4. Dengan menggunakan UU No. 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM maka kewenangan Komnas HAM 

untuk melakukan penyelidikan menjadi sangat besar 

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20Undang-Undang ini. Bahkan dalam Pasal 25 Komnas 

HAM dapat sewaktu-waktu meminta keterangan kepada 

Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan 

penuntutan perkara pelanggaran HAM berat..***

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam 

Pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS)—disebut sebagai 

TP3—sesungguhnya mempunyai misi yaitu melakukan 

pengawalan. Adapun yang dilakukan dalam menjalankan 

misinya tersebut antara lain TP3 menguji kebenaran langkah 

dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum 

sehubungan dengan terjadinya pembunuhan atas enam 

warga negara Indonesia (WNI) yang kebetulan merupakan 

pengawal HRS. Sebagai contoh, ketika TP3 pada tanggal 9 

Maret 2021 beraudiensi dengan Presiden Jokowi di Istana 

Merdeka, Jakarta. Menko Polhukam Mahfud MD yang pada 

waktu itu mendampingi Presiden RI menyatakan di depan 

TP3 bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran 

HAM berat harus memenuhi unsur terstruktur, sistematis, 

dan masif (TSM).

Gambar 1.1 Audiensi TP3 dengan Presiden Jokowi, Istana Merdeka, 

9 Maret 2021.

Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD seperti itulah 

yang perlu diuji kebenarannya. TP3 menggunakan “batu 

uji” undang-undang, yang dalam hal ini adalah UU No. 26 

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hasil pengujian TP3 

menunjukkan bahwa pernyataan Mahfud MD ini sama 

sekali tidak berdasarkan hukum, karena ternyata menurut 

undang-undang terjadinya pelanggaran HAM berat adalah 

jika dilakukan secara sistematis atau meluas. Jadi Undang￾undang merumuskannya secara alternatif, yaitu sistematis 

atau meluas. Bukan seperti yang disampaikan oleh Menko  Polhukam yang mengharuskan syarat kumulatif atas 

unsur terstruktur, sistematis, dan masif yang secara yuridis 

nomenklatur kumulatif seperti yang disampaikan Mahfud 

MD tidak dikenal.

Temuan TP3 atas peristiwa pembunuhan enam warga 

negara Indonesia yang merupakan penduduk sipil ini 

menunjukkan telah terjadi pembunuhan dan penyiksaan 

yang dilakukan secara sistematis, sehingga menimbulkan 

keyakinan bagi TP3 bahwa peristiwa ini merupakan 

pelanggaran HAM berat. Itulah hal yang antara lain TP3 

sampaikan kepada Presiden RI di Istana Merdeka.

Setelah Presiden RI berjumpa dengan TP3, Mahfud 

MD menyelenggarakan konferensi pers secara sepihak dan 

mengatakan pada pokoknya bahwa TP3 datang ke Istana 

Merdeka tanpa bukti. Apakah Menko Polhukam Mahfud MD 

tidak mengetahui bahwa TP3 tidak diberikan wewenang oleh 

negara untuk membuktikan? Adapun yang berkewajiban 

untuk membuktikan adalah pemerintah melalui institusi 

penegak hukumnya. Keberadaan TP3 adalah sebagai 

perwujudan partisipasi masyarakat yang oleh Pasal 100 

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) 

diberikan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, 

penegakan, dan pemajuan HAM. Dengan demikian, maka 

adalah suatu kesalahan yang sangat prinsipil bila Menko 

Polhukam Mahfudz MD menuntut bukti dari TP3.Temuan TP3 adalah berupa hasil penelitian dan kajian 

yang memberikan arahan dan petunjuk. Selanjutnya, atas 

dasar arahan dan petunjuk ini menjadi kewajiban bagi 

pemerintahlah untuk membuktikan temuan-temuan yang 

TP3 sajikan. Tujuan TP3 adalah untuk menggerakkan 

pemerintah, sehingga berkehendak (willing) untuk 

mendesak perangkat negara ke arah penyelidikan dan 

penyidikan terjadinya pelanggaran HAM berat. Kecuali, jika 

pemerintah bersedia memberikan kepada TP3 kewenangan 

membuktikan, maka dengan mudah TP3 akan datang 

kembali menjumpai Presiden RI dengan bukti-bukti yang 

ada (Lihat Lampiran Catatan I).

MAKSUD DAN TUJUAN

Misi pengawalan oleh TP3 termasuk melakukan 

pengawalan atas kinerja Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM) pada peristiwa pembunuhan enam 

pengawal HRS. TP3 secara resmi menerima salinan laporan 

dari Kemenko Polhukam RI atas hasil kerja Komnas HAM. 

Laporan yang oleh Komnas HAM diberi judul “Laporan 

Penyelidikan” itu, berisi laporan tertulis sebanyak 103 

halaman dan 21 halaman lampiran termasuk transkrip 

atas “voice notes” percakapan para pengawal HRS dalam 

peristiwa pembunuhan oleh aparat negara terhadap enam 

pengawal HRS.

Mengkaji hasil kerja Komnas HAM, maka TP3 menilai 

sejak awal Komnas HAM tidak mempunyai kehendak 

untuk menuntaskan peristiwa pembunuhan di KM 50 jalan 

raya tol Jakarta-Cikampek pada tanggal 7 Desember 2020. 

Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa Komnas HAM hanya 

menggunakan dasar Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, 

bukan mendasarkan pada UU No. 26 tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM. Judul Pasal 89 ayat (3) ini adalah tentang 

pemantauan bukan penyelidikan. Dengan demikian, yang 

dilakukan oleh Komnas HAM bukanlah penyelidikan namun 

hanyalah pemantauan. Sehingga tidak seharusnya Komnas 

HAM memberikan judul kegiatannya sebagai “Laporan 

Penyelidikan” karena sejatinya hanyalah merupakan 

laporan pemantauan. Dalam hal ini, pemantauan yang 

dilakukan oleh Komnas HAM tidak mempunyai kewenangan 

penyelidikan “pro yustisia”.

Kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM, tidak lebih 

merupakan kegiatan yang sama dengan yang dilakukan oleh 

TP3. Padahal Komnas HAM mempunyai kewenangan untuk 

melakukan penyelidikan berdasarkan UU No. 26 Tahun 

2000 tentang Pengadilan HAM, namun justru memilih 

untuk menunjukkan sikap “unwilling”. Bahkan Komnas 

HAM berubah menjadi lembaga yang menjalankan fungsi 

polisionil. Yaitu dengan mempersalahkan masyarakat sipil—

dalam hal ini FPI dan khususnya enam pengawal HRS—

sebagai faktor penyebab terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat di KM 50 jalan raya tol Jakarta-Cikampek. Contoh 

konkretnya, Komnas HAM justru merekomendasikan 

penyelidikan tentang keberadaan senjata yang dituduhkan 

kepada enam pengawal HRS. Padahal kalau pun asumsi 

Komnas HAM tentang kepemilikan senjata tersebut 

mengandung kebenaran, dalam arti senjata itu dimiliki oleh 

pengawal HRS, maka saat publik membaca Buku Putih ini, 

senjata tersebut tidak menimbulkan korban pelanggaran 

HAM apa pun. Sehingga dalam hal ini, Komnas HAM 

telah menyalahi fungsinya dari lembaga yang seharusnya 

mengungkap peristiwa pelanggaran HAM menjadi lembaga 

pelindung pelaku pelanggaran HAM.

Dengan demikian, TP3 berkesimpulan bahwa sikap 

Komnas HAM ini merupakan kesengajaan untuk menghin￾dar dari kewajibannya melakukan penyelidikan terjadinya 

pelanggaran HAM berat. Kesimpulan ini juga didukung oleh 

adanya rekomendasi Komnas HAM untuk memberlakukan 

peristiwa pembunuhan ini dengan mekanisme pengadil￾an pidana. Adalah bukan wewenang Komnas HAM untuk 

merekomendasikan apalagi menentukan bahwa suatu pe￾ristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan (Lihat 

Lampiran Catatan II dan III).

Temuan TP3 menyatakan dengan tegas bahwa yang 

melakukan pembunuhan terhadap enam pengawal HRS di 

KM 50 adalah bukan polisi, namun yakni aparatur negara. 

Temuan TP3 ini berdasarkan kajian bahwa jika yang melakukan pembunuhan adalah polisi, maka perlakuan 

terhadap korban pembunuhan tidak akan seperti yang 

dilakukan terhadap mayat enam pengawal HRS, dimana 

mayat-mayat tersebut langsung diangkut dan kemudian 

dilakukan operasi bedah mayat tanpa lebih dahulu 

memberitahukan keluarga. Sebab, jika yang melakukan 

pembunuhan tersebut adalah polisi, maka polisi akan 

sangat berkepentingan untuk menjaga Tempat Kejadian 

Perkara (TKP) steril dengan memberi garis polisi (police line). 

Ini penting bagi polisi dalam rangka pengamanan barang 

bukti untuk kepentingan olah TKP guna penyelidikan 

berikutnya. Ternyata tidak demikian, yang dilakukan oleh 

para pembunuh tersebut. Mereka bukan menjaga TKP 

namun justru merusak TKP dengan memindahkan posisi 

mayat, melenyapkan kios-kios di rest area KM 50 jalan raya tol 

Jakarta-Cikampek, dan merekayasa barang bukti. Sehingga 

yang terkesan adalah mereka ingin menghilangkan jejak 

(Lihat Lampiran Catatan IV, V, dan VI).

Berbeda jika memang betul polisi yang melakukan 

pembunuhan. Polisi hanya akan membunuh jika menghadapi 

keadaan luar biasa dan dalam hal membela diri dari 

ancaman kematian dan atau luka berat pada dirinya. Jika 

pembunuhan oleh aparat negara adalah sah, maka mayat 

dan barang-barang bukti justru akan dibiarkan berada di 

TKP seperti apa adanya untuk kepentingan pembuktian 

bahwa pembunuhan yang dilakukannya adalah dalam rangka membela diri. Adanya fakta yang diungkap Komnas 

HAM bahwa para pembunuh ini memerintahkan saksi untuk 

menghapus rekaman dan memeriksa handphone mereka, 

makin membuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukan 

oleh aparat diikuti dengan operasi untuk menghilangkan 

jejak kejahatan (cover-up operation). Hal tersebut tidak 

akan dilakukan oleh pembunuh jika pembunuhan adalah 

sah dalam rangka membela diri. Karena, justru adanya 

rekaman tersebut diperlukan sebagai pembelaan bahwa 

pembunuhan terpaksa dilakukan dalam rangka bela diri 

dari ancaman kematian atau luka berat.

Tentang “cover-up” operation ini, juga terbukti dari 

kesaksiannya Komnas HAM M. Choirul Anam yang 

mengungkapkan bahwa pihaknya memperoleh informasi 

soal pengambilan kamera CCTV dari salah satu warung di 

rest area KM 50 tersebut. Komnas HAM pun menanyakan 

hal ini kepada pihak kepolisian. 

“Kami konfirmasi di terakhir-terakhir kami melakukan 

pemeriksaan terhadap pihak kepolisian dan itu diakui itu 

(kamera CCTV) diambil,” kata Anam dalam konferensi pers, 

Jumat (8/1/2021).

Kepada Komnas HAM, polisi mengaku mengambil 

kamera CCTV tersebut secara legal.

Pengawalan yang dilakukan oleh TP3, termasuk penga￾walan berupa menguji kebenaran seluruh rangkaian pem￾beritaan secara sepihak oleh Kepolisian Daerah Metro Ja￾karta (Polda Metro Jaya). Diawali ketika kepala kepolisian 

Polda Metro Jaya (Kapolda), Irjen Pol Fadil Imran pada hari 

Senin siang tanggal 7 Desember 2020 menyelenggarakan 

konferensi pers. Hadir dalam konferensi pers ini, Panglima 

Daerah Militer Jakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung 

Abdurachman. Pertanyaan hukumnya adalah “legal stan￾ding” apa yang dimiliki oleh Pangdam Jaya untuk boleh ikut 

hadir dan berperan dalam konferensi pers ini? Fakta hadir￾nya Pangdam Jaya ini justru makin menunjukkan bahwa 

operasi pembunuhan ini bukan merupakan operasi kepoli￾sian.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda Metro Jaya, 

Irjen Pol Fadil Imran pada pokoknya menyampaikan 

pengakuannya bahwa kepolisian mengambil tindakan 

tegas terukur karena merasa diancam oleh para korban. 

Sebab, dalam kronologi versi kepolisian, keenam pengawal 

HRS itu disebut melakukan penyerangan terhadap petugas. 

Menurut Fadil Imran ketika petugas kepolisian melakukan 

penguntitan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, Fadil 

Imran mengakui kendaraan polisi dipepet oleh mobil 

berisi simpatisan HRS yang berjumlah sepuluh orang. 

Seterusnya, bahwa pembunuhan terhadap enam pengawal 

HRS tersebut dilakukan oleh anggotanya setelah terjadi 

tembak menembak dengan enam pengawal HRS tersebut 

dan beberapa orang dari pengawal tersebut berusaha merampas senjata api petugas, maka terpaksa dibunuh. 

Pada kesempatan itu, juga ditunjukkan barang bukti yang 

dituduhkan milik para pengawal HRS. Barang bukti tersebut 

berupa dua senjata api, tujuh peluru, dan tiga selongsong 

peluru. Selain itu, ada pula satu pedang dan celurit serta 

katapel (Lihat Lampiran Catatan VII).

Untuk menguji kebenaran keterangan Fadil Imran 

dalam jumpa pers tersebut, TP3 mengkonfrontirnya 

dengan keterangan dari saksi-saksi yang waktu itu 

mengikuti rombongan HRS dan penjelasan dari sekretaris 

umum (Sekum) DPP FPI Munarman. Dari para saksi dan 

narasumber ini, TP3 memperoleh keterangan yang bertolak 

belakang dengan keterangan yang disampaikan oleh Fadil 

Imran. Sebelum ada konferensi pers dari Fadil Imran, DPP 

FPI tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan 

terhadap enam pengawal HRS tersebut. Sebab, para 

penguntit rombongan HRS itu, tidak berseragam dan mobil 

yang digunakan juga tidak bertanda sebagai mobil petugas 

atau polisi. Keterangan pers dari Fadil Imran langsung 

menyebutkan terjadi tembak menembak, namun tidak 

dirunut siapa yang terlebih dahulu melepaskan tembakan.

DPP FPI membantah bahwa barang bukti yang 

dipaparkan Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran tersebut adalah 

milik FPI. Menurut Munarman, barang bukti itu adalah 

palsu dan merupakan rekayasa, karena Kapolda Metro Jaya 

tidak menjelaskan bagaimana memperoleh barang bukti tersebut selain pernyataannya sepihak. Tidak ada bukti sidik 

jari para pengawal HRS pada barang bukti tersebut. Semua 

ini makin membuktikan bahwa sebenarnya pembunuhan 

terhadap enam pengawal HRS adalah pembunuhan yang 

bukan dilakukan oleh kepolisian. Polda Metro Jaya hanyalah 

bagian dari rencana sistematis.

Keyakinan TP3 tentang adanya rencana sistematis 

menjadi bertambah, ketika TP3 menjumpai para saksi 

yang melakukan penangkapan aparat negara yang sedang 

melakukan pengintaian dengan menggunakan drone di 

Markaz Syariah FPI di wilayah Mega Mendung. Para saksi 

yang menangkap para pengintai ini kemudian melakukan 

pemeriksaan terhadap mereka, termasuk pemeriksaan 

atas perangkat elektronik dan komunikasi mereka yang 

menyimpan berbagai data dan informasi. Para saksi 

memfoto wajah mereka dan mengatakan menemukan 

sejumlah barang bukti berupa berbagai tanda pengenal 

milik tiga orang bernama Angga Hermawan, Irsyad 

Ibrasma, dan Anjar Maulana. Pada ketiga orang tersebut, 

ditemukan tanda-tanda pengenal seperti kartu wartawan, 

kartu pengenal sebagai peneliti, dan kartu tanda pengenal 

sebagai anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Surat Izin 

Mengemudi (SIM) tipe A dan Tipe C, tanda pengenal sebagai 

prajurit TNI, STNK, badge Deputy II BIN, dan mobil dengan 

plat nomor polisi ganda.Dari para saksi ini, TP3 juga memperoleh bukti 

tentang adanya operasi intelijen yang disebutnya ‘Operasi 

Delima’. Hal ini diketahui dari berbagai laporan tertulis 

yang tersimpan dalam perangkat elektronik ketiga orang 

pengintai yang tertangkap tangan tersebut. Sistem pelaporan 

ini menunjukkan sistim pelaporan yang menggambarkan 

adanya suatu komando yang terstruktur secara hierarkis. 

Tertulis ada laporan terperinci dari Direktur 22 kepada 

Deputi II BIN (Lihat Lampiran Catatan VIII dan IX).

Pada khususnya, dalam kasus pembunuhan terhadap 

enam pengawal HRS ini, Polda Metro Jaya hanyalah bagian 

dari “cover up” operation. Karena, Polda Metro Jaya hanya 

bagian dari rencana operasi “cover-up”, maka tampak 

kesulitan ketika harus menegakkan fakta. Misalnya soal 

fakta terjadi tembak menembak, TP3 menemukan adanya 

laporan awal dari polisi yang berbeda. Laporan polisi 

pada awalnya yang dibuat oleh Briptu Fikri Ramadhan 

(NRP 94030910) tertanggal 7 Desember 2020 melaporkan 

kejadian tanggal 6 Desember 2020 pukul 23.45 WIB sebagai 

berikut:

“Pelapor yang disaksikan oleh Bripka Adi Ismanto dan 

Bripka Faisal Khasbi Aleya, melaporkan: saat petugas sedang 

melakukan tugas penyidikan, tiba-tiba mobil petugas di TKP 

dihalang-halangi oleh dua mobil dengan cara menabrakkan 

kendaraan dan memberhentikan kendaraan petugas tanpa 

memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Kemudian turun 4 orang pelaku dari dalam mobil dengan 

membawa senjata tajam dan merusak mobil yang sedang 

dikendarai petugas kemudian turun 2 orang pelaku dengan 

membawa senjata api dan menembakkan ke arah bagian depan 

mobil petugas sebanyak 3 kali letusan, hanya 1 letusan yang 

mengenai kaca depan mobil petugas karena kondisi petugas 

dalam keadaan terdesak, maka petugas melakukan tindakan 

tegas dan terukur terhadap pelaku. 

Laporan awal itu, ceritanya menjadi berbeda ketika 

polisi dalam berbagai kesempatan menceritakan kembali 

laporan tersebut kepada publik. Setelah diungkapkan 

kembali oleh polisi ceritanya di masyarakat menjadi 

“tembak menembak” ketika keadaan kendaraan sedang 

melaju, bukan kendaraan dalam keadaan berhenti, 

seperti laporan awal yang dilaporkan oleh Briptu Fikri 

Ramadhan.

Demikian juga ketika polisi bermaksud membuktikan 

dugaan bahwa senjata rakitan adalah milik FPI. Yang 

dilakukannya adalah insinuasi (memberi kesan seolah￾olah) sehingga sebetulnya bukan menegakkan fakta namun 

justru setengah bermaksud mengelabui masyarakat. 

Kita perhatikan ketika Direktur Tindak Pidana Umum 

(Dirtipidum) Bareskrim Brigadir Jenderal Andi Rian Djajadi 

mengatakan bahwa dugaan bahwa senjata api (senpi) 

rakitan itu adalah milik FPI diperoleh dari hasil pengujian 

terhadap dua pucuk senpi.Hasil pemeriksaan ahli balistik menyatakan 2 pucuk 

Senpi yang digunakan Laskar FPI adalah senjata non pabrikan 

[rakitan],” kata Andi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, 

Minggu (20/12/2020)

Perhatikan insinuasinya Andi Rian Djajadi yang 

bermaksud memberi kesan bahwa dua pucuk senpi 

adalah milik FPI, padahal pengujian yang dilakukan oleh 

ahli balistik hanya memastikan apakah senpi yang diuji 

merupakan senpi rakitan atau senpi pabrikan. Jadi, bukan 

soal kepemilikan senpi tersebut.

Selain itu, tidak hanya lemah dalam hal menegakkan 

fakta, polisi juga tampak berpartisipasi dalam operasi “cover 

up” ini dengan cara memutar balikkan fakta. Direktur 

Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade 

Hidayat menyatakan ada fakta “voice notes” yang berisikan 

percakapan terkait mobil yang mengintai dan rencana 

penyerangan yang akan dilakukan oleh para pengawal 

HRS. Dalam keterangan persnya, Kombes Pol Tubagus 

menunjukkan transkrip percakapan para pengawal HRS 

yang dibunuh yang tersimpan dalam “voice notes” di telepon 

genggamnya. Atas dasar transkrip tersebut, Tubagus 

menarik kesimpulan dari dua voice notes No. 37 dan No. 40 

laporan Komnas HAM yang berbunyi “Avanza hitam tubruk 

aja”.Atas kesimpulan seperti itu, TP3 melakukan verifikasi 

atas keseluruhan transkrip “voice notes” yang berjumlah 

203 percakapan. Dari 203 voice notes ini menggambarkan 

percakapan para pengawal HRS yang sedang menghadapi 

penguntitan dari orang-orang yang tidak dikenal yang 

melakukan agresi dengan cara memepet rombongan HRS. 

Namun, polisi mencomot 2 voice note dari 203 voice note yang 

mengatakan “Avanza hitam tubruk saja”.

Dari 2 voice notes inilah, polisi memutar balikkannya 

menjadi-pembunuhnya adalah diserang sehingga beralasan 

untuk melakukan tembakan yang mematikan. Padahal jika 

dibaca lengkap voice note sebelum dan sesudahnya kata 

“tubruk saja” adalah bila terjadi agresi. 

Bukti lain bahwa polisi hanya dijadikan bagian 

dari rencana penghilangan jejak adalah ketika polisi 

menjadikan enam pengawal HRS yang sudah meninggal 

sebagai tersangka, kemudian meralatnya. Belakangan polisi 

menetapkan 3 tersangka polisi, dimana satu di antaranya 

dinyatakan telah meninggal dalam suatu kecelakaan lalu 

lintas. Ada pun yang aneh dalam penetapan tersangka ini 

tidak ada penahanan atas tersangka pembunuhan. Sungguh 

ironis tersangka pelanggar protokol kesehatan diburu 

dan dipenjara, sementara tersangka pembunuh seolah 

dilindungi. Rencana sistematis untuk menghilangkan jejak, ter￾nyata melibatkan juga lembaga negara lain, yaitu Komnas 

HAM. Seharusnya Komnas HAM melakukan penyelidikan 

atas dasar UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 

Akan tetapi, ternyata Komnas HAM hanya melakukan 

kegiatan pemantauan berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999. 

Apa yang dilakukan oleh Komnas HAM ini menjauhkan 

proses hukum dari terlaksananya pengadilan HAM atas 

peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS di KM 50 (Lihat 

Lampiran Catatan X dan XI).

Buku ini memberikan arahan yang jelas bahwa telah 

terjadi pelanggaran HAM berat. Informasi dan kajian 

yang dipaparkan pada buku ini dapat dijadikan dasar bagi 

Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan “pro 

yustisia” yang sebenarnya belum pernah dilakukannya

Untuk mengetahui dan memahami, apakah 

pembunuhan terhadap enam pengawal Habib Rizieq 

Syihab (HRS) adalah pembunuhan yang bersifat accident

pinggir jalan, incident biasa salah tembak atau sebuah 

operasi sistematis yang memiliki struktur komando, maka 

publik perlu diberi penjelasan dengan paparan fakta-fakta 

peristiwa yang disusun secara kronologi dan berdasarkan 

periode waktu sekaligus menggambarkan praperistiwa 

pembunuhan, hari-hari menjelang peristiwa pembunuhan, 

dan pascapersitiwa pembunuhan. 

RUANG LINGKUP PERISTIWA

Peristiwa pembunuhan terhadap enam orang pengawal 

HRS pada hakikatnya merupakan puncak dari gabungan berbagai rangkaian operasi intelijen bermotif politik yang 

bertujuan “menjinakkan” aspirasi politik, apa yang disebut 

oleh rezim sebagai kelompok FPI dan 212 serta kelompok 

oposisi lainnya yang tergabung dalam Koalisi Aksi 

Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Rangkaian operasi politik yang dijalankan melalui 

berbagai operasi dan kegiatan intelijen serta instrumentasi 

dan eksploitasi hukum pidana terhadap aktivis FPI dan 

Aktivis 212 serta aktivis KAMI adalah bermula dari sejak 

kekalahan politik salah satu proxy war kekuatan pemodal 

dalam pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Mengapa hal ini 

dikaitkan dengan peristiwa pembunuhan enam pengawal 

HRS? Jawabannya adalah hingga saat ini kekalahan dalam 

pilkada tersebut tidak dapat mereka lupakan dan upaya 

“balas dendam” politik melalui berbagai operasi delegitimasi 

dan kriminalisasi pemenang Pilkada 2017. Hal tersebut 

terus mereka lakukan dalam satu paket target yaitu HRS 

dan Anies Baswedan.

Sebagai contoh bentuk operasi politik terhadap Anies 

Baswedan adalah salah dengan berupaya mencari celah 

dalam proyek renovasi Monumen Nasional (Monas) Jakarta 

yang seolah-olah ada unsur tindak pidana korupsi. Selain 

itu, juga dengan merekayasa aksi-aksi unjuk rasa yang 

secara rutin dijadikan ritual oleh kelompok tertentu untuk 

terus mendelegitimasi Gubernur DKI.Hal tersebut perlu sedikit disinggung dalam Buku Putih 

ini, karena untuk menggambarkan betapa operasi politik 

menjelang pembunuhan enam pengawal HRS sangat 

sistematis. Berikut ini sekadar contoh laporan operasi 

politik yang dilakukan secara sistematis: 

Dari : Plt. Kabinda DKI Jakarta

Tembusan : Yth. 1. Deputi – II Ka BIN

2. Deputi – IX Ka BIN

3. Dir – 21

4. Dir – 22

Perihal : Laporan Bangsit Wilayah DKI Jakarta, Jumat, 

4 Desember 2020, hingga pukul 11.00 WIB

Ijin melaporkan,

Bangsit Wilayah Prov. DKI Jakarta, Jumat 4 Desember 

2020, hingga pukul 11.00 WIB, sbb :

Lain-lain:

Rengiatmasjol Hari Jumat, 4 Desember 2020:

Pukul 11.00 WIB, Unras oleh Aliansi Mahasiswa dan 

Pemuda Jakarta (AMPERA) di Balai Kota DKI Jakarta 

& Gd. DPRD DKI Jakarta, diikuti 25 org, dpp. S. Ade 

Putra, tuntutan: Meminta Anies Baswedan mundur 

dari jabatannya karena tidak tegas dan gagal dalam 

penanganan pandemi covid-19.

Pukul 13.00 WIB, Unras oleh Forum Aksi Mahasiswa 

(FAKSI) 212 di Ktr. Pusat PT. Pelni Jl. Gajah Mada, diikuti 

30 org, dpp. Afandi, tuntutan: Aksi menyikapi pernyataan 

Komisaris PT. Pelni Kristia Budhyarto tentang status 

positif Covid-19 Gubernur DKI Jakarta.Laporan tersebut memang oleh pihak BIN dinyatakan 

tidak ada dan tidak diakui. Karena, memang secara fungsi 

kontra intelijen, salah satu modus operandi apabila sebuah 

operasi intelijen terbongkar, maka akan dilakukan denial

dan play ignorant (bantah dan pura-pura bodoh). Namun, 

dokumen laporan di atas didapat langsung dari pihak yang 

juga dinyatakan oleh BIN sebagai agen gadungan (Lihat 

Lampiran Catatan VIII dan IX).Akan tetapi, sebagai sebuah informasi yang dapat 

memberikan gambaran terhadap suatu peristiwa, walau 

dinyatakan sebagai gadungan tetap bernilai untuk 

dipaparkan kepada publik agar publik dapat menilai 

sendiri tentang peristiwa pembunuhan enam pengawal 

HRS tersebut.

Pembungkaman Aktivis Dakwah dan Kritikus Rezim

1. Selain terhadap HRS dan Anies Baswedan, operasi 

politik intelijen juga terjadi terhadap puluhan aktivis 

oposisi dan aktivis dakwah. Operasi politik dan intelijen 

pembungkaman para aktivis dakwah dan atau aktivis 

yang bersikap dan atau bersuara kritis terhadap rezim, 

dilakukan dengan modus penangkapan, penahanan, 

memamerkan tahanan dalam keadaan di borgol, seperti 

yang dialami oleh aktivis-aktivis dakwah antara lain 

Gus Nur, (alm) Habib Maher, Ustadzah Kingkin Anida, 

dan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia 

(KAMI) antara lain Syahganda Nainggolan, Jumhur 

Hidayat, dan Anton Permana. Hal yang sama terjadi 

terhadap Ketua KAMI Sumatera Utara dan aktivisnya, 

Khairi Amri, Juliana, Devi, serta Wahyu Rasari Putri.

2. Operasi politik dan intelijen secara sistematis dan 

terorganisir oleh aparat negara dilakukan dengan 

tindakan “menghadang” acara deklarasi Koalisi Aksi 

Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk membungkam aktivitas menyuarakan aspirasi rakyat, baik saat awal 

deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta 

Pusat, Selasa (18/8/2020) maupun ketika deklarasi di 

berbagai daerah di Indonesia.

OPERASI SISTEMATIS TERHADAP HRS

Adapun berbagai bentuk operasi politik yang ditujukan 

kepada HRS, berupa upaya kriminalisasi yang terus mene￾rus, character assassination, dan penghancuran kredibilitas 

HRS melalui gaya operasi ‘memisahkan ikan dari air’, yaitu 

menjauhkan HRS dari umat Islam (Lihat Lampiran Catatan 

III dan IV).

Di antara upaya kriminalisasi yang sekaligus character 

assassination terhadap HRS yang sengaja dibuat heboh 

adalah dalam kasus fake chat, yang kemudian terbongkar 

bahwa pihak yang pertama kali menyebarkan fake chat

melalui internet tidak lain adalah berasal dari kompleks 

perumahan BIN.

Secara kronologis, untuk dapat menggambarkan bahwa 

pembunuhan terhadap enam pengawal HRS tersebut adalah 

merupakan sebuah rangkaian OPERASI SISTEMATIS yang 

berkelanjutan, maka secara kasat mata operasi tersebut 

dapat kita bagi-bagi dalam tiga (3) periode, yaitu:1. Periode Januari - April 2017;

2. Periode ketika HRS “menetap” sementara di Saudi 

Arabia, disebut periode “pengasingan politik, antara 

April 2017-November 2020;

3. Periode HRS tiba di Tanah Air, yaitu November 2020 

hingga saat ini.

A. Periode Januari-April 2017

Secara ringkas periode pertama, yaitu antara Januari￾Maret 2017, HRS “dikerjai” oleh operasi intelijen dengan 

memperalat hukum pidana sebagai instrumen sekaligus 

operasi mendelegitimasi serta character assassination

terhadap HRS, yaitu dengan berbagai laporan Polisi 

terhadap HRS hingga mencapai 17 Laporan Polisi. Dari 17 

laporan Polisi ini, 3 kasus yang membuat HRS diperiksa oleh 

pihak kepolisian, yaitu kasus fake chat dan kasus peringatan 

simbol menyerupai lambang komunis di mata uang rupiah 

pada Polda Metro Jaya dan kasus Pancasila di Polda Jawa 

Barat. Dalam perjalanannya, dua kasus (yaitu kasus fake 

chat dan kasus Pancasila) dijadikan alat bargaining oleh 

penguasa untuk “menjinakkan” HRS.

B. Periode “Pengasingan Politik”, April 2017-November 

2020

Periode ini merupakan periode yang cukup panjang 

dan terbagi dalam dua segmen, yaitu sebelum HRS “dicekal” dan periode ketika HRS mulai “dicekal” hingga kepulangan 

ke Indonesia.

1. Periode Sebelum Dicekal, April 2017-Juni 2018

Pada periode ini, operasi politik terhadap HRS bersifat 

lunak dan berupaya merangkul. Upaya merangkul ini 

dilakukan hingga mencapai puncaknya pada pertemuan 

pimpinan tinggi lembaga intelijen Republik Indonesia 

dengan HRS di Jeddah. Dalam pertemuan tersebut terjadi 

diskusi dan pembicaraan untuk memulihkan kondisi dan 

mengedepankan dialog sebagai cara komunikasi politik. 

Untuk menunjukkan keseriusan proses “rekonsiliasi” 

tersebut, pimpinan tinggi lembaga intelijen tersebut 

menunjukkan komitmen dengan “menghentikan’ proses 

hukum terhadap salah satu ulama menjelang Idul Fitri 

2017 H. Hal ini sebetulnya merupakan win-win solution

bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan persoalan 

keterbelahan politik yang ada. Pihak penguasa Indonesia, 

baik melalui perwakilan aparat intelijen yang ditugaskan 

untuk berkomunikasi dengan HRS, maupun melalui saluran 

perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Saudi Arabia, 

bersikap sangat lunak dan berusaha sebaik mungkin untuk 

menjaga situasi dan kondisi tersebut agar tetap kondusif.

2. Periode Pencekalan Politik, Juli 2018-November 2020

Memasuki tahun-tahun politik 2018-2019, terjadi 

perubahan sikap dari pihak penguasa Indonesia. Perubahan sikap tersebut semata-mata didasari oleh peristiwa 

kunjungan kandidat kuat calon Presiden 2019, yaitu 

Prabowo Subianto ke kediaman HRS di Mekkah, bersama 

tokoh nasional M. Amien Rais.

Dengan terjadinya pertemuan tersebut, tiba-tiba pihak 

perwakilan resmi Indonesia, baik petugas intelijen yang di -

tugaskan maupun perwakilan diplomatik resmi, menunjuk￾kan sikap tidak bersahabat terhadap HRS. Beberapa pihak 

yang merepresentasikan incumbent, complain atas perte￾muan tersebut dan menyatakan keberatan. Terlihat sekali 

kekhawatiran pihak incumbent pada waktu itu bila HRS 

ikut terlibat dalam proses politik Pilpres 2019.

Sejak terjadinya pertemuan Prabowo, M. Amien Rais, 

dan HRS pada kisaran akhir Mei-awal Juni 2018 tersebut, 

tiba-tiba, HRS mengalami berbagai persoalan hukum 

sebagaimana ketika berada di Indonesia. Di antara persoalan 

hukum yang menimpa HRS adalah, “dicegah” keluar dari 

wilayah hukum Saudi Arabia, difitnah menggunakan visa 

palsu dan difitnah memasang bendera ISIS. Bahkan hari 

-hari menjelang kepulangan HRS ke Indonesia ada pula 

operasi gelap dengan upaya pembatalan tiket pulang HRS 

dan keluarga. Upaya–upaya pihak penguasa Indonesia 

untuk membuat sulit HRS di selama berada di Saudi Arabia 

tersebut, terkait erat agar HRS tidak bisa terlibat langsung 

dalam proses politik tahun 2019 sekaligus tetap menjauhkan 

HRS dari umat Islam Indonesia.Salah satu yang menjadi “diehard” dan “vocalis” utama 

dalam upaya mempersulit kepulangan HRS ke Indonesia 

adalah Dubes RI untuk Saudi Arabia saat itu. Di antara 

pernyataan Dubes RI ketika menjelang kepulangan HRS ke 

Indonesia, Agus Maftuh mengatakan ada tiga syarat yang 

mesti ditempuh HRS agar proses kembali ke Indonesia 

berjalan cepat. Syarat ini bermakna sebagai langkah￾langkah yang disarankan Agus Maftuh untuk ditempuh HRS 

untuk kembali ke Indonesia. Syarat pertama ialah bersikap 

kooperatif dengan perwakilan RI di Arab Saudi termasuk 

menyampaikan masalah yang dihadapi selama di Arab 

Saudi. Kedua, HRS disarankan mencabut pernyataan yang 

menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal sebab faktanyaRaja Salman dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman 

menjalin persahabatan erat dan menghormati Jokowi 

sebagai Presiden RI. Ketiga, HRS disarankan mencabut 

sumpah <tidak akan meminta tolong kepada pemerintah> 

karena menurutnya rezim zalim. (Sumber: detik.com)

PERIODE HRS TIBA DI INDONESIA, NOVEMBER 2020-

HINGGA SAAT INI

Sejak kepulangan HRS 10 November 2020 hingga saat 

ini, setidaknya TP3 telah mencatat berbagai upaya yang 

bersifat permusuhan dan pemusnahan terhadap eksistensi 

HRS berikut organ pendukungnya, yaitu melalui;

1. Kriminalisasi HRS dengan menjadikan acara Maulid 

Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya 

sebagai kejahatan dengan ancaman pidana yang berat;

2. Pembunuhan para pengawal HRS;

3. Pembubaran FPI dan kriminalisasi para pengurusnya;

4. Pemblokiran rekening FPI dan para mantan pengu￾rusnya;

5. Upaya pencabutan hak-hak politik HRS;

6. Upaya pencabutan hak-hak keperdataan HRS di 

antaranya, mencabut hak sebagai bapak dan wali nasab, 

mencabut hak untuk menjadi pengurus organisasi 

atau yayasan, mencabut hak untuk menjalankan mata 

pencarian tertentu;7. Perampasan barang dalam hal ini aset milik tertentu 

milik HRS 

Bila kita lihat dari apa yang terjadi terhadap HRS dan 

ancaman hukuman yang dikenakan, jelas hal ini bukan 

sekedar problem politik dan hukum biasa, melainkan 

sudah merupakan pelanggaran HAM berat melalui penya￾lahgunaan instrumen hukum oleh aparat negara.

KRONOLOGI PRA PERISTIWA PEMBUNUHAN ENAM 

PENGAWAL HRS

Sebelum peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS, 

terdapat sejumlah fakta peristiwa yang merupakan prakon￾disi yang berujung kepada pembunuhan enam pengawal 

tersebut. Rangkaian peristiwa yang disajikan dalam Buku 

Putih ini, belum diketahui secara luas oleh masyarakat.

Adapun rangkaian peristiwa tersebut diuraikan berikut 

ini.

A. Operasi Surveillance Saat Kepulangan HRS

1. Ada sejumlah fakta yang terungkap menunjukkan 

kegiatan “Operasi Surveillence” atau pengawasan, 

penguntitan, atau pembuntutan terhadap HRS sejak 

saat kepulangannya ke Indonesia. Fakta-fakta tersebut 

sebagian sudah diungkap oleh beberapa media namun 

masih banyak lagi yang belum terungkap.2. Beberapa Peristiwa yang sudah diberitakan oleh 

media mainstream juga beredar di berbagai akun 

media sosial, antara lain @opposite, yang menyatakan 

bahwa laporan dari beberapa KaBinda (Kepala Badan 

Intelijen Negara Daerah) ke KaBIN dan WakaBIN 

yang didapatkan dari data HP dan laptop agen BIN 

yang tertangkap oleh Laskar FPI di Mega Mendung 

dua hari sebelum enam pengawal HRS dibunuh. Hal 

ini mengungkapkan fakta-fakta terkait desain operasi 

intelijen berskala besar dalam kasus pembunuhan 

enam pengawal HRS.

Sekali lagi, perlu TP3 tegaskan, bahwa pihak BIN secara 

resmi mengingkari temuan ini.

3. Selain @opposite dan media resmi Tempo.co dan 

atau video.tempo.co (19/12 2020) yang melansir berita 

seputar dokumen “Agen BIN” yang tertangkap di 

Mega Mendung, ada juga sejumlah media online 

lainnya yang memberitakan seperti fajar.co.id

(2020/12/07); kabar24bisnis.com; merdeka.com; liputan6.

com; antaranews.com; news.detik.com; akurat.co; www.

suara,com dan; www.tribunnews.com.

4. Dari berbagai informasi yang sudah beredar luas itu 

terungkap fakta-fakta, yang menunjukkan sistematis 

dan atau terstrukturnya kegiatan aparat badan intelijen 

negara yang sasaran target operasi (TO)-nya adalah HRS dan FPI, yang berujung dengan pembunuhan 

enam pengawal HRS pada Senin (7/12 2020) dini hari. 

Faktanya benar menunjukkan seluruh “kekuatan” di 

Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) didayagunakan 

untuk mencegah “pergerakan” HRS dan FPI, baik yang 

ada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan 

Jawa Timur. 

5. Fakta tersebut terungkap, misalnya, pada hari Jumat 

(4/12 2020) pukul 17.00 WIB, masuk laporan bangsit 

ke KaBIN dan WakaBIN yang tembusannya ke Deputi 

II KaBIN, Deputi IX KaBIN, Dir-21 dan Dir-22 tentang 

situasi di sekitar rumah HRS Jln. Petamburan III Kel. 

Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Laporan 

kategori A-1 perihal “Matriks Kegiatan Kontra Propaganda 

Binda DKI terhadap Rizieq Shihab” itu disampaikan 

oleh Plt. KaBINda DKI Jakarta. Isi laporannya sebagai 

berikut:

(1) Saat ini Rizieq Shihab dan keluarganya tidak berada 

di rumahnya Gg Paksi Petamburan III Jakpus, (2) Situasi Gg 

Paksi Petamburan III Jakpus, masih dijaga oleh sekitar 10 

orang laskar dan simpatisan, (3) sementara itu, hingga saat 

ini belum ada tamu yang datang di kediaman Rizieq Shihab, 

(4) Situasi di seputaran Masjid Al Islah Petamburan III tidak 

terlihat Jemaah pendatang, (5) Situasi jalan raya dari arah 

Slipi menuju Tanah Abang dan sebaliknya Jalan KS Tubun 

Raya menuju Slipi lancar. Haljol Nihil.

6. Dalam laporan tersebut, di bagian bawahnya ada 

“catatan khusus” sebagai berikut: Perkembangan di 

rumah Muhammad Rizieq Shihab dan Markaz FPI di 

Petamburan akan terus dimonitor serta dilaporkan.

7. Pada bagian klausul semacam “saran tindak”, namanya 

Langkah Intelijen yakni BIN daerah DKI Jakarta telah 

melakukan upaya (1) Monitoring dan pendalaman 

kegiatan serta keberadaan Rizieq Shihab di Petamburan 

Jakarta Pusat, (2) Menempatkan personel dalam monitor 

khusus kegiatan Rizieq Shihab di Petamburan.

Contoh Laporan dari KaBINda DKI adalah sebagai 

berikut.

Kepada : Yth. 1. Ka BIN

2. Waka BIN

Dari : Plt. KaBINda DKI Jakarta

Tembusan : Yth. 1. Deputi–II Ka. BIN

2. Deputi–IX Ka. BIN

3. Dir–21

4. Dir-22

Perihal : Pendalaman Respon DDII terhadap Rencana 

Pemeriksaan Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya

Ijin melaporkan,

Pada 04 Desember 2020 pukul 10.00 s.d 11.30 WIB di 

Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diperoleh informasi dar

Ustad Nasruddin (anggota DDII/RDK) terkait respon DDII 

terhadap rencana pemeriksaan Rizieq Shihab di Polda 

Metro Jaya pada 07 Desember 2020, sbb :

1. Pihaknya belum mendengar adanya perintah khusus 

dari Rizieq Shihab terkait pengawalan ke Polda Metro 

Jaya atau jika Polisi memaksa untuk menjemput ke 

Petamburan.

2. Rizieq Shihab saat ini terlihat takut untuk memulai 

masalah lebih dahulu dan diperkirakan tidak akan 

datang dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada 

07 Desember 2020.

3. Ikhwan DDII di Tanah Abang, Benhil dan Tanjung 

Priok siap untuk berjihad. Jika ada benturan antara 

Rizieq Shihab dengan Polisi, maka akan terjadi 

pertumpahan darah.

4. Berdasarkan komunikasi dengan Suripto (PKS), 

momen kembalinya Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke 

Indonesia merupakan upaya AS untuk mengganggu 

Indonesia.

Catatan :

- Hingga saat ini belum terdapat rencana mobilisasi 

massa DDII terkait pemanggilan Rizieq Shihab ke 

Polda Metro Jaya pada 07 Desember 2020, karena 

belum adanya instruksi langsung dari Rizieq Shihab.

- Namun perlu diantisipasi jika Rizieq Shihab hadir 

dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, karena 

berpotensi memicu mobilisasi massa dari FPI dan 

pok pendukungnya, sebagai upaya memberikan 

tekanan ke pihak Polda Metro Jaya, agar tidak

melanjutkan penyeledikan kasus pelanggaran 

protokol kesehatan Covid-19. Di sisi lain, mobilisasi 

massa tersebut diindikasikan juga sebagai media 

Cipop bahwa Muhammad Rizieq Shihab mendapat 

banyak dukungan dari masyarakat.

Langkah Intelijen :

Binda DKI Jakarta telah melakukan upaya :

1. Melakukan pendalaman dan pemetaan jumlah massa 

yang akan ikut dalam rencana mobilisasi massa pada 

07 Desember 2020 ke Polda Metro Jaya.

2. Melakukan penggalangan terhadap Ormas Islam, 

Tomas, Toga, dan elemen lainnya dalam rangka 

meredusir dukungan terhadap Muhammad Rizieq 

Shihab dan pok pendukungnya.

A1

DUMP. PLT. KABINDA DKI JAKARTA

8. KaBINda Jabar melaporkan perihalnya dengan kalimat 

“Matriks Rekapan Giat Cipta Kondisi Kontra Rizieq Shihab 

(RS) di Jawa Barat” (Update 4 Desember 2020). Rekap 

laporan itu terhitung sejak 20 November s.d. 4 Desember 

2020.

9. KaBINda Jabar dalam laporannya mengungkapkan ten￾tang Tim Cyber BINda Jabar yang melaksanakan moni￾toring dan pemetaan guna melacak serta mengidentifikasi 

aktivitas propaganda Kelompok FPI dan PA 212 serta Eks HTI di jejaring sosial maupun internet, di samping melak￾sanakan upaya counter opini terhadap setiap seruan pro￾vokatif yang disebar pok tersebut. 

10. KaBINda Jabar melakukan analisis atas situasi, dalam 

klausul “Dampak”, KaBINda Jabar melaporkannya 

berupa prediksi aksi protes secara massif dari Pok FPI dan 

pendukung RS akan bermunculan di berbagai daerah. 

Dengan menggerakkan massa banyak sebagai bentuk 

loyalitas dan dukungan terhadap RS. Pada point nomer 

2, dilaporkan bahwa tidak menutup kemungkinan kasus 

yang menimpa RS akan dialihkan oleh Pok FPI dengan 

mengangkat isu penistaan ulama. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan simpati dan dukungan dari Pok Islam 

lainnya, serta akan dimanfaatkan oleh Pok Oposisi untuk 

menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tebang 

pilih.

Contoh Laporan dari KaBINda Jabar adalah sebagai 

berikut.Kepada : Yth. 1. Ka. BIN

2. Waka BIN

Dari : Kabinda Jabar

Tembusan : 1. Deputi II

2. Deputi IX 

Perihal : Reaksi Kader FPI di Beberapa Daerah terhadap 

Pemanggilan Rizieq Syihab ke Polda Metro Jaya

Dilaporkan Info Intelijen Harian, 04 Desember 2020, di 

Wil Jabar, sbb:

BIDANG : IDEOLOGI

Pada 04 Desember 2020 di Kota Bandung diperoleh 

informasi dari FPI Jabar tentang Reaksi Kader FPI di 

Beberapa Daerah terhadap Pemanggilan Rizieq Syihab 

ke Polda Metro Jaya, dilaporkan sebagai berikut:

1. Pemanggilan terhadap Rizieq Shihab (RS) oleh pihak 

Polda Metro Jaya mengundang protes dari pengurus/

kader FPI di beberapa daerah. 

2. Pada Rabu 02 Desember 2020, perwakilan 

pengurus FPI di Kota Bogor, Kabupaten Tasikmalaya 

dan Kabupaten Bandung menyampaikan surat 

keberatan ke Polres di wilayah masing-masing terkait 

pemanggilan RS ke Polda Metro Jaya tersebut.

3. Pemanggilan RS yang terkesan dicari-cari. Isi surat 

keberatan yang disampaikan ke Polres pada intinya, 

yaitu dengan alasan kerumunan acara Maulid 

Nabi Muhammad SAW yang dituding melanggar 

protokol kesehatan pandemi COVID-19, maka RS 

diproses hukum. Sementara kerumunan lainnyayang melibatkan Gibran Rakabuming (Putra Presiden 

Jokowi) saat pendaftaran Pilkada serta banyak 

kerumunan lainnya, hingga saat ini tak dijerat 

hukum.

4. Semua pengurus dan kader FPI di daerah akan tetap 

patuh pada perintah RS dan siap mengawal kemuliaan 

RS yang saat ini sedang menghadapi persekusi dari 

penguasa karena borok kepentingannya (Omnibus 

Law, Deideologisasi Pancasila melalui RUU BPIP, 

Utang Luar Negeri, Politik dinasti, dll) akan diungkap 

dan digugat oleh umat Islam.

B. Analisis

1. Kedatangan HRS ke Indonesia memantik simpati 

dan dukungan perjuangan dari kelompok dakwah 

dan ormas Islam, bahkan ormas Islam atau kelompok 

dakwah yang selama ini tidak sejalan sekalipun. Yang 

berujung terhadap aksi protes di para pendukung RS 

berbagai daerah terkait pemanggilan RS ke Polda 

Metro Jaya.

2. Pok FPI dan Simpatisannya baru selesai 

melaksanakan reuni 212, yang disinyalir sebagai 

ajang persiapan pergerakan/mobilisasi massa damka 

antisipasi kelanjutan kasus RS. Yang tidak memutup 

kemungkinan akan menggiringkan isu penistaan 

Ulama kembali. 

C. Dampak

1. Diprediksi aksi protes secara masif dari Pok FPI 

dan pendukung RS akan bermunculan di berbagai 

daerah. Dengan mengerahkan massa banyak sebagai 

bentuk loyalitas dan dukungan terhadap RS.2. Tidak menutup kemungkinan kasus yang menimpa 

RS akan dialihkan oleh Pok PFI dengan mengangkat 

isu penistaan Ulama. Yang bertujuan untuk 

mendapatkan simpati dan dukungan dari Pok Islam 

lainnya. Serta akan dimanfaatkan oleh Pok Opisi 

untuk menyerang Kebijakan kebijakan pemerintah 

yang tebang pilih. 

D. Upaya

1. Terus laksanakan lidik, pendalaman, dan monitoring 

terhadap pergerakan RS dan kelompoknya terutama 

oleh FPI dan PA 212 serta Eks HTI di Wil Jabar.

2. Galtas Pok-Pok Ormas islam, Pimpinan Ponpes, Tokoh 

Agama, Tokoh Masyarakat dan elemen masyarakat 

laiinya untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah dan 

tidak terprovokasi oleh ajakan kelompok-kelompok 

yang dapat memecah belah bangsa 

3. Mendorong Komite penanganan Covid-19 Jabar 

untuk terus mensosialisasikan protokol kesehatan 

di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung 

dan menertibkan/membubarkan serta menindak 

kelompok-kelompok yang terbukti melakukan 

kegiatan yang menghadirkan kerumunan masa yang 

tidak menaati protokol kesehatan dan Pihak lembaga/

RS yang menghalangi proses penegakan peraturan 

4. Tim Cyber Binda Jabar laksanakan monitoring dan 

pemetaan, guna melacak serta mengidentifikasi 

aktivitas propaganda Kelompok FPI dan PA 212 serta 

Eks HTI di jejaring sosial maupun internet, di samping 

melaksanakan upaya counter opini terhadap setiap 

seruan provokatif yang disebar pok tersebut.E. Saran Tindak

Pusat meminta kepada Kemkopolhukam, Kemndagri, 

Kemenag, Panglima TNI, Kapolri, MUI dan Komite 

Penanganan Covid-19 untuk terus meningkatkan 

pembinaan dan pengawasan dan penindakan 

terhadap kelompok yang mengancam persatuan dan 

kesatuan bangsa serta mengantisipasi potensi semakin 

berkembangnya dan masifnya kegiatan yang dilakukan 

oleh Pok tersebut 

DMMP.

KABINDA JABAR

11. Pada klausul upaya, KaBINda Jabar menyatakan akan 

terus laksanakan lidik, pendalaman, dan monitoring 

terhadap gerakan RS dan kelompoknya terutama oleh 

FPI dan PA 212 serta Eks HTI di Wilayah Jabar. Pada 

Jumat (4/12 2020) itu, Kabinda Jabar melaporkan Info 

Intelijen Harian, per 4 Desember 2020 di Wilayah Jabar 

sebagai berikut

Kepada : Yth. 1. Ka. BIN

2. Waka BIN

Dari : Kabinda Jabar

Tembusan : 1. Deputi II

2. Deputi IX 

Perihal : Reaksi Kader FPI di Beberapa Daerah terhadap 

Pemanggilan Rizieq Syihab ke Polda Metro Jaya

Dilaporkan Info Intelijen Harian, 04 Desember 2020, di 

Wil Jabar, sbb :

BIDANG : IDEOLOGI

Pada 04 Desember 2020 di Kota Bandung diperoleh 

informasi dari FPI Jabar di Beberapa Daerah terhadap 

Pemanggilan Rizieq Syihab ke Polda Metro Jaya, 

dilaporkan sebagai berikut:

1. Pemanggilan terhadap Rizieq Shihab (RS) oleh pihak 

Polda Metro Jaya mengundang protes dari pengurus/

kader FPI di beberapa daerah. 

2. Pada Rabu 02 Desember 2020, perwakilan 

pengurus FPI di Kota Bogor, Kabupaten Tasikmalaya 

dan Kabupaten Bandung menyampaikan surat 

keberatan ke Polres di wilayah masing-masing terkait 

pemanggilan RS ke Polda Metro Jaya tersebut.

3. Pemanggilan RS yang terkesan dicari-cari. Isi surat 

keberatan yang disampaikan ke Polres pada intinya, 

yaitu dengan alasan kerumunan acara Maulid 

Nabi Muhammad SAW yang dituding melanggar 

protokol kesehatan pandemi COVID-19, maka RS 

diproses hukum. Sementara kerumunan lainnya 

yang melibatkan Gibran Rakabuming (Putra Presiden Jokowi) saat pendaftaran Pilkada serta banyak 

kerumunan lainnya, hingga saat ini tak dijerat 

hukum.

4. Semua pengurus dan kader FPI di daerah akan tetap 

patuh pada perintah RS dan siap mengawal kemuliaan 

RS yang saat ini sedang menghadapi persekusi dari 

penguasa karena borok kepentingannya (Omnibus 

Law, Deideologisasi Pancasila melalui RUU BPIP, 

Utang Luar Negeri, Politik dinasti, dll) akan diungkap 

dan digugat oleh umat Islam.

B. Analisis

1. Kedatangan HRS ke Indonesia memantik simpati 

dan dukungan perjuangan dari kelompok dakwah 

dan ormas Islam, bahkan ormas Islam atau kelompok 

dakwah yang selama ini tidak sejalan sekalipun. Yang 

berujung terhadap aksi protes di para pendukung RS 

berbagai daerah terkait pemanggilan RS ke Polda 

Metro Jaya.

2. Pok FPi dan Simpatisannya baru selesai 

melaksanakan reuni 212, yang disinyalir sebagai 

ajang persiapan pergerakan/mobilisasi massa damka 

antisipasi kelanjutan kasus RS. Yang tidak menutup 

kemungkinan akan menggiringkan isu penistaan 

Ulama kembali. 

C. Dampak

1. Diprediksi aksi protes secara masif dari Pok FPI 

dan pendukung RS akan bermunculan di berbagai 

daerah. Dengan menggerahkan massa banyak 

sebagai bentuk loyalitas dan dukungan terhadap 

RS 2. Tidak menutup kemungkinan kasus yang menimpa 

RS akan dialihkan oleh Pok PFI dengan mengangkat 

isu penistaan Ulama. Yang bertujuan untuk 

mendapatkan simpati dan dukungan dari Pok Islam 

lainnya. Serta akan dimanfaatkan oleh Pok Opisi 

untuk menyerang Kebijakan kebijakan pemerintah 

yang tebang pilih. 

D. Upaya

1. Terus laksanakan lidik, pendalaman, dan monitoring 

terhadap pergerakan RS dan kelompoknya terutama 

oleh FPI dan PA 212 serta Eks HTI di Wil Jabar.

2. Galtas Pok-Pok Ormas islam, Pimpinan Ponpes, Tokoh 

Agama, Tokoh Masyarakat dan elemen masyarakat 

lainnya untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah 

dan tidak terprovokasi oleh ajakan kelompok￾kelompok yang dapat memecah belah bangsa 

3. Mendorong Komite penanganan Covid-19 Jabar 

untuk terus mensosialisasikan protokol kesehatan 

di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung 

dan menertibkan/membubarkan serta menindak 

kelompok-kelompok yang terbukti melakukan 

kegiatan yang menghadirkan kerumunan masa yang 

tidak menaati protokol kesehatan dan Pihak lembaga/

RS yang menghalangi proses penegakan peraturan 

4. Tim Cyber Binda Jabar laksanakan monitoring dan 

pemetaan, guna melacak serta mengidentifikasi 

aktivitas propaganda Kelompok FPI dan PA 212 serta 

Eks HTI di jejaring sosial maupun internet, di samping 

melaksanakan upaya counter opini terhadap setiap 

seruan provokatif yang disebar pok tersebut.E. Saran Tindak

Pusat meminta kepada Kemkopolhukam, Kemndagri, 

Kemenag, Panglima TNI, Kapolri, MUI dan Komite 

Penanganan Covid-19 untuk terus meningkatkan 

pembinaan dan pengawasan dan penindakan 

terhadap kelompok yang mengancam persatuan dan 

kesatuan bangsa serta mengantisipasi potensi semakin 

berkembangnya dan masifnya kegiatan yang dilakukan 

oleh Pok tersebut 

DMMP.

KABINDA JABAR

12. Bidang Ideologi, BIN daerah Jabar juga melaporkan akan 

terus monitoring dan pendalaman pergerakan Pok KAMI, 

FPI, Ex HTI, PA 212, dan GNPF yang terus memanfaatkan 

isu aktual yang berkembang pasca kepulangan Rizieq 

Shihab serta melakukan deteksi dini ancaman konflik 

sosial dengan munculnya seruan jihad jelang dan pasca 

pemanggilan Rizieq Shihab oleh Polda Metro Jaya.

13. Pada bagian “catatan” yang diberikannya oleh KaBINda 

Jabar dalam laporan tersebut adalah bahwa hingga saat 

ini belum terdapat rencana mobilisasi massa DDII terkait 

pemanggilan Rizieq Shihab ke Polda Metro Jaya pada 7 

Desember 2020, karena belum adanya instruksi langsung 

dari Rizieq Shihab. Namun, perlu diantisipasi jika Rizieq 

Shihab hadir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya,

karena berpotensi memicu mobilisasi massa dari FPI dan 

Pok pendukungnya, sebagai upaya memberikan tekanan 

ke pihak Polda Metro Jaya agar tidak melanjutkan 

penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan Covid 

19.

B. Penggalangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 

Menolak HRS dan FPI

1. Aparat Badan Intelijen Negara (BIN) bersama jaringan 

intelijen daerahnya yakni Komunitas Intelijen Daerah 

(Kominda) melakukan operasi penggalangan tokoh 

agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas) untuk 

menolak HRS dan FPI.

2. Dalam laporannya perihal “Matriks Kontra Propaganda 

terhadap RS di Provinsi Jateng” (Update 4 Desember 2020), 

ditulisnya bahwa kegiatan yang telah dilakukan antara 

lain: (1) AUR Penolakan RS di 16 Kab/Kota, (2) Penurunan 

Baliho, spanduk, dan Banner di 9 Kab/Kota.

3. Dalam isi laporannya diawali dengan kalimat:

Izin jenderal, melaporkan pada 5 Desember 2020, 

di wilayah Jateng akan berlangsung aksi unjuk rasa 

menolak kedatangan Rizieq Shihab sbb:

1) Rencana AUR menolak Rizieq Shihab oleh Generasi 

Muda (Geram) Wonogiri pada 5 Desember 2020 

pukul 09.00 WIB di Bundaran Patung Soekarno Kab. 

Wonogiri, akan berlangsung aksi unjuk rasa menolak kedatangan Rizieq Shihab oleh Geram Wonogiri 

dengan Korlap, a.n. Nur Kholis, jumlah massa sekitar 

100 orang.

2) Rencana AUR menolak Rizieq Shihab oleh Sedulur 

Masyarakat Rembang pada 5 Desember 2020, pukul 

10.00 WIB di Alun-alun Utara Kab. Rembang, akan 

berlangsung aksi unjuk rasa menolak kedatangan 

Rizieq Shihab oleh “Sedulur Masyarakat Rembang” 

dengan Korlap a.n. D Jowansah, diikuti sekitar 100 

orang.

3) Rencana AUR tolak Rizieq Shihab oleh Forum 

Banjarnegara Damai di Kab. Banjarnegara pada 5 

Desember 2020 pukul 09.00 s.d. selesai di sebelah 

Utara Alun-alun Banjarnegara Jln. Dipayuda.

4. KaBINda Jateng, juga membuat “Catatan” laporannya 

yang berbunyi: Rencana AUR tolak Rizieq Shihab di 

Kab. Wonogiri, Kab. Rembang dan Kab. Banjarnegara 

merupakan Opsint BINda Jateng memanfaatkan potensi 

masyarakat yang tidak sejalan dengan Rizieq Shihab dan 

bertujuan untuk menghambat pergerakan FPI di daerah 

Jawa Tengah serta rencana safari dakwah Rizieq Shihab.

5. KaBINda Jateng mengungkapkan taktik strateginya 

yang notabene merupakan “Langkah Intelijen” yakni 

(1) Bersinergi dengan Forkompimda untuk mengeluarkan 

pernyataan sikap menolak rencana safari dakwah Rizieq 

Shihab di wilayah Jawa Tengah, (2) Terus menggalang 

kekuatan masyarakat agar bersama-sama menolak keberadaan FPI di daerah, (3) Terus melakukan amplifikasi 

dan memviralkan aksi penolakan kedatangan Rizieq Shihab 

di wilayah Jawa Tengah melalui media massa dan media 

sosial. (Tertulis di bagian bawah dokumen laporannya 

tertanda KaBINda Jateng, 14.53, 12/4 2020//+62 812 8930 

5236.)

6. KaBINda Jatim, melaporkan kepada KaBIN dan 

WakaBIN yang ditembuskan kepada Deputi II KaBIN 

dan Deputi IX KaBIN bahwa pada 5 Desember 2020 pukul 

10.00 WIB di depan Gedung Negara Grahadi Kota Surabaya 

akan dilaksanakan aksi unjuk rasa dan deklarasi menolak 

kegiatan dakwah dan kehadiran Rizieq Shihab di Jawa 

Timur serta mendukung pemerintah membubarkan FPI, 

oleh sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam 

Pasukan Soerabaya Peduli Akan Keutuhan Indonesia 

(Pasopati), dengan massa sekitar 200 orang, dipimpin 

Yanto Banteng. Tuntutan yang akan disampaikan a.l. 

menolak rencana road show Rizieq Shihab dan siap 

menghadapinya bila memaksa, mendukung penuh semua 

aparatur Negara termasuk Polri dan TNI menindak tegas 

Rizieq Shihab, FPI, dan antek-anteknya yang menebar rasa 

kebencian, serta masyarakat Surabaya dan Jawa Timur 

menyatakan Rizieq Shihab bukanlah ulama.

7. KaBINda Jatim memberi “catatan” sebagai berikut: 

Jajaran BINda Jatim telah dan akan terus melakukan 

upaya Cipta Kondisi dan penggalangan kepada para Togadan Tomas dalam rangka kontra Giat Rizieq Shihab serta 

berkoordinasi dengan jajaran Kominda untuk antisipasi 

kemungkinan kedatangan Rizieq Shihab di wilayah 

Jawa Timur maupun kegiatan simpatisannya yang dapat 

memicu instabilitas wilayah. Di bagian paling bawah 

dokumen tertulis, ttd KaBINda Jatim, 10.59, 12/4/2020, 

Brigjen TNI Neno Hamriono.

Fakta-fakta yang terungkap tersebut, hanya beberapa 

lembar dari “dokumen intelijen” yang sudah terekspose 

di media umum, baik cetak maupun elektronik. (Fakta 

pendukung dapat lihat Lampiran Catatan VIII dan IX)

C. Kriminalisasi HRS

1. Bermula dari acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan 

pernikahan putri HRS yang bernama Syarifah Najwa 

Shihab dengan Habib Muhammad Irvan Alaydrus 

pada tanggal 14 November 2020. Akan tetapi, tanpa 

disangka-sangka banyak umat yang hadir, dikarenakan 

kerinduan terhadap HRS yang baru kembali ke Tanah 

Air setelah sekitar 3,5 tahun lamanya berada di Mekah, 

Arab Saudi.

2. Dalam pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW, DPP 

FPI tetap meminta kepada umat yang terlanjur hadir 

untuk melaksanakan protokol kesehatan, memakai 

masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Guna 

mendukung dan terlaksananya protokol kesehatan, pihak DPP FPI juga membagi-bagikan masker, 

menyediakan hand sanitizer gratis, dan tempat mencuci 

tangan.

3. Setelah acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan 

pernikahan putri HRS terlaksana, pihak Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta tetap menganggap acara tersebut 

melanggar Pergub DKI Jakarta, sehingga memberikan 

sanksi administratif kepada HRS sebesar Rp 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan secara 

penuh.

4. Kepolisian Daerah Metro Jaya melakukan penyelidikan 

kepada HRS beserta pengurus DPP FPI dan beberapa 

instansi pemerintahan yang dianggap terlibat dalam 

pelaksana Maulid Nabi Muhammad tersebut, bahkan 

sampai saat ini HRS ditetapkan sebagai Tersangka dan 

ditahan di Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan 

Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU No. 6 Tahun 

2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 

KUHP, selain itu 5 (lima) orang dari pengurus DPP Front 

Pembela Islam juga ditetapkan sebagai Tersangka dalam 

dugaan Perkara Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216, Pasal 10, dan 

Pasal 35 KUHP. 

5. Terjadi diskriminasi hukum yang bertentangan dengan 

UUD 1945 yang menyatakan derajat kesamaan setiap 

orang di depan hukum, karena kasus kerumunan terjadidilakukan pula oleh Presiden RI di NTT. Begitu pula, 

fakta terjadi kasus kerumunan dalam acara Pemilihan 

Umum kepada Daerah (Pilkada) Wali Kota Solo; acara 

elite race marathon di Magelang; dan acara gelar parade 

Banser di Banyumas.

D. Pengerahan Pasukan Koopsus di Dekat Markas DPP 

FPI 

Ada desain operasi intelijen berskala besar terhadap 

HRS dan FPI yang didasarkan pada fakta-fakta sebagai 

berikut:

1. Menurut HRS, pengurus DPP FPI, dan saksi warga 

setempat terjadi gerakan pasukan “super elite” 

untuk unjuk kekuatan di dekat Markaz DPP FPI dan 

kediamannya di Jln. Petamburan, Tanah Abang, Jakarta 

Pusat. Fakta yang sama diungkapkan kembali oleh HRS 

saat menyampaikan eksepsinya dalam sidang di PN 

Jakarta Timur, (26/3 2021). Disebutkannya, Petamburan 

tempat tinggal HRS didatangi oleh Pasukan Koopsus TNI 

yang terdiri atas tiga pasukan elite TNI, yaitu Kopassus 

AD, Marinir AL, serta Paskhas AU. Pasukan Koopsus 

ini tidak bergerak kecuali dengan perintah Presiden, 

sebagaimana dilansir, news.detik.com. HRS menyebutkan, 

kehadiran pasukan Koopsus yang berhenti sejenak dan 

membunyikan sirine itu merupakan teror kepada diri 

dan keluarganya.2. Pasukan tersebut dikenal bernama Koopsus yang 

pergerakannya itu hanya bisa “digerakkan” oleh orang 

“besar” sehingga bermakna ada “pesan” tertentu yang 

ingin disampaikannya di balik aksi “Operasi Sirine” 

atau giat bunyi sirinenya yang meraung-raung.

3. Peristiwa itu juga dilansir oleh media massa umum, 

antara lain detikNews-Detikcom,yang menyatakan ada 

sejumlah kendaraan taktis (rantis) Koopsus unjuk 

kekuatan (show of force) di depan markas FPI di Jln 

Petamburan. Dalam video yang beredar, setidaknya 

ada 4 kendaraan milik TNI, yang salah satu di antarnya 

terlihat tulisan “Maung”. Juga, dua truk hitam, satu 

mobil patroli, dan satu motor Polisi Militer mengawal 

rombongan. Terdengar sirine meraung-raung beberapa 

saat hingga akhirnya meninggalkan lokasi. Rombongan 

ini sempat berhenti di depan plang SMP tersebut 

sehingga tampak pula plang DPP FPI.

4. Media Tempo.co menulis bahwa Komando Operasi 

Khusus (Koopsus) TNI merupakan satuan resmi yang 

terbentuk setelah Presiden Jokowi menandatangani 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 10 Tahun 

2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional 

Indonesia. Adapun pertimbangannya adalah dalam 

rangka menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi 

tinggi dan dapat membahayakan ideologi negara,kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan 

melindungi segenap bangsa Indonesia. Demikian Tempo.

co mengutip dari situs Sekretariat Kabinet Republik 

Indonesia, Senin, (22/7 2019).

5. Media Tempo menulis, Koopsus TNI ini dibentuk dari 

gabungan tiga matra. Matra darat, matra laut, dan matra 

udara. Koopsus diklaim bercirikan kemampuan khusus 

dengan tingkat kecepatan gerak dan keberhasilan tinggi. 

Menurut Perpres Nomor 42 ini, Koopsus TNI bertugas 

menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan 

untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang 

membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi 

guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam 

maupun luar wilayah NKRI dalam rangka mendukung 

tugas pokok TNI. 

6. Dalam media detikNews, Jumat, 20 November 2020, 

07:41 WIB, dilansir berita bahwa Koopsus TNI 

dipimpin oleh DanKoopsus, yang berkedudukan di 

bawah serta bertanggung jawab kepada Panglima 

TNI. Adapun DanKoopsus TNI dijabat pejabat tinggi 

bintang 2. Dalam struktur organisasi TNI, Koopsus TNI 

tergabung ke dalam badan pelaksana pusat. Koopsus 

TNI mengkoordinasikan 3 pasukan elite dari tiap 

matra, yaitu Den-81 Kopassus, Den-Jaka Marinir, dan 

Sat-Bravo Paskhas. Koopsus TNI menyatukan 3 satuan 

elite tersebut untuk melakukan operasi bersama. Alur komandonya adalah misi khusus ini atas perintah 

Presiden kepada Panglima TNI dan Panglima TNI 

memerintahkan kepada Komandan Koopsus. Deputi 

V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardhani 

memastikan tidak ada tumpang-tindih fungsi dan 

wewenang Koopsus dengan satuan yang sudah ada di 

TNI. “Tidak ada, ini semacam operasi bersama untuk misi 

khusus,” katanya.

E. Penurunan Baliho

1. Sejak lama FPI dikenal sebagai organisasi yang sering 

mendayagunakan media spanduk, baliho, dan media 

publisitas ruang terbuka dalam mensyiarkan kegiatan 

dakwahnya, dan atau ketika akan melakukan safari 

dakwah di berbagai daerah. Demikian halnya menjelang

peristiwa kepulangannya HRS ke Indonesia, banyak 

spanduk, baliho, dan media informasi publisitas di 

ruang terbuka yang dibuat oleh masyarakat secara 

masif.

2. DPP FPI, HRS, dan sebagian besar aktivis dakwah yang 

sering mengikuti kegiatan di lingkungan FPI merasa 

terkejut tatkala mengetahui adanya fakta pernyataan 

Pangdam V Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurahman 

dalam apel di Monas Jakarta Pusat, (20/12 2020), yang 

seolah “menantang” FPI untuk bereaksi kepada dirinya 

yang menarasikan kata-kata “pembubaran FPI” serta 

melakukan aksi pencopotan spanduk, baliho, dan aneka 

media publisitas FPI di ruang terbuka. Fakta yang sama 

diungkapkan kembali oleh HRS saat menyampaikan 

eksepsinya dalam sidang di PN Jakarta Timur, (26/3 

2021).

3. Bagi HRS dan DPP FPI khususnya tidak bisa dipahami 

ihwal sesuaikah dengan tupoksinya jika TNI mesti 

dilibatkan oleh Mayjen TNI Dudung Abdurrahman 

untuk “melawan” spanduk, baliho, dan media publisitas 

ruang terbuka. Pasalnya, TNI bertugas pokok adalah 

menjaga kedaulatan negara sehingga karenanya 

memiliki pasukan bersenjata serta punya disiplin 

tempur yang istimewa dan atau bagi TNI bukan 

“lawannya” yang nir-militer bernama spanduk, baliho, 

dan media publisitas ruang terbuka.F. Operasi Media untuk Cipta Kondisi

1. Terjadi peristiwa cipta kondisi yang dilakukan aparat 

Badan Intelijen Negara (BIN) bersama jaringannya 

Kominda, juga dengan cara memanfaatkan sejumlah 

media massa mainstream dan medsos. Beberapa buzzer 

dan atau wartawan melakukan aktivitas penulisan di 

media massa cetak maupun elektronik yang bersifat 

propaganda untuk menjadikan HRS dan FPI sebagai 

“musuh bersama”, dengan modus menggelar kegiatan 

seperti Aksi Unjuk Rasa (AUR) bayaran sebagaimana 

terjadi di kawasan Sentul.

2. Aksi Unjuk Rasa (AUR) bayaran yang diduga rekayasa 

intelijen untuk kontra propaganda sehingga tercipta 

kondisi masyarakat benci HRS dan anti FPI. Seperti

Aksi Unjuk Rasa (AUR) yang dilakukan oleh sekelompok 

masyarakat di Bogor yang menamakan diri Forum 

Rakyat Padjajaran menolak keberadaan HRS. 

Demonstrasi digelar, pada Senin (30/11/2020) karena 

menduga HRS menjalani karantina pasca-pulang dari 

Rumah Sakit Ummi Kota Bogor di sekitaran Perumahan 

Mutiara Sentul Bogor, Jawa Barat.

Bersatu berunjuk rasa terkait soal tes Covid-19 HRS.

3. Aksi Unjuk Rasa (AUR) bayaran yang dilakukan oleh 

sekelompok masyarakat di Bogor yang menamakan diri 

Forum Rakyat Padjajaran tersebut diberitakan secara 

masif dalam berbagai media massa mainstream dan 

medsos, antara lain sebagai berikut:

1) KOMPAS TV, Selasa, 1 Desember 2020, 00:14 WIB, 

melansir berita: Perumahan Mutiara Sentul The 

Nature yang berada di kawasan Sentul, Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat menjadi sasaran aksi demonstrasi 

sejumlah warga pada Senin (30/11/2020). Pihak yang 

melakukan demonstrasi menamakan diri mereka 

Kelompok Forum Rakyat Padjajaran. Aksi demo 

itu dilakukan karena mereka menduga pemimpin 

Front Pembela Islam (FPI) Muhamad Rizieq Shihab 

bersembunyi di salah satu rumah yang ada di kompleks 

tersebut. Dalam aksi demonstrasinya, Kelompok Forum 

Rakyat Padjajaran meminta Rizieq Shihab untuk 

keluar dari perumahan Mutiara Sentul The Nature.

2) OKENEWS, Senin 30 November 2020, 19:19 WIB,