pelanggaran HAM 3

Agustus 16, 2023 mayatku

november 2020, 19:19 WAgung

dalam beritanya yang berjudul “Diduga Karantina

di Sentul, Warga Demo Tolak Keberadaan Habib

Rizieq”. Kemudian pada bagian isi berita OKENEWS

menulis, “Sekelompok masyarakat di Bogor yang

menamakan diri Forum Rakyat Padjajaran menolak

keberadaan Habib Rizieq Shihab. Demonstrasi digelar,

pada Senin (30/11/2020) karena menduga Rizieq

menjalani karantina pasca-pulang dari Rumah Sakit

Ummi Kota Bogor di sekitaran Perumahan Mutiara

Sentul Bogor, Jawa Barat.”

3) KOMPAS.com, Senin, 30 November 2020, 22:20

WIB menulis berita, sejumlah warga yang

mengatasnamakan dirinya Kelompok Forum Rakyat

Padjajaran menggelar aksi di depan perumahan Mutiara Sentul The Nature yang berada di kawasan

Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin

(30/11/2020).

4) Dugaan kuat Aksi Unjuk Rasa (AUR) yang dilakukan

oleh sekelompok masyarakat yang menamakan

diri Forum Rakyat Padjajaran tersebut merupakan

aksi rekayasa intelijen untuk kontra propaganda,

karena ternyata diketahui sekelompok masyarakat

tersebut bukan warga Perumahan Mutiara Sentul

The Nature, sebagaimana keterangan Ketua RT

Ichwan Tuankotta yang menyatakan, “ada pendemo

yang tidak tahu dari mana, ngaku warga sini tapi

kami tanya, enggak punya KTP sini.”

5) Operasi untuk cipta kondisi juga dilakukan ketika

HRS dirawat di RS UMMI, Bogor, dimana sejumlah

karangan bunga yang berisi berbagai ucapan

membanjiri lobi hingga lorong jalan menuju area

parkir kendaraan Rumah Sakit (RS) Ummi Bogor.

6) Menurut keterangan dari Petugas RS UMMI Bogor,

karangan bunga itu mulai berdatangan sejak subuh.

Tetapi tidak diketahui pasti satu persatu identitas

pengirimnya.

7) Selain dibanjiri dengan sejumlah karangan bunga,

RS UMMI Bogor juga didatangi langsung oleh Wali

Kota Bogor, Bima Arya bersama dengan Kapolresta Bogor dan Dandim 0606 Kota Bogor, Jumat

(27/11/2020) malam. Maksud kedatangan Wali Kota

Bogor tersebut meminta agar Habib Rizieq Syihab

melakukan swab test.

8) Karena HRS telah melakukan tes swab mandiri

oleh tim medis Mer-C, maka HRS yang diwakili

menantunya, Habib Hanief Alatas meminta agar

Bima Arya untuk berkoordinasi dengan tim medis

Mer-C terkait hasil tes swab. Akan tetapi, Bima

Arya justru memberikan keterangan di berbagai

media, yang menimbulkan kehebohan dan sangat

mengganggu proses perawatan HRS di RS Ummi

sekaligus mengganggu ketenangan RS Ummi.

9) Tidak puas berbicara kepada media, Bima Arya yang

juga merupakan Kepala Satgas Covid-19 Bogor, juga melaporkan HRS, Direktur Utama RS Ummi dr.

Andi Tatat dan Habib Muhammad Hanif Alatas ke

Polresta Bogor sebagaimana Laporan Polisi Nomor:

LP/650/XI/2020/JBR/POLRESTA.

10) Atas Laporan Bima Arya tersebut kini HRS,

Direktur Utama RS Ummi dr. Andi Tatat dan Habib

Muhammad Hanif Alatas harus duduk sebagai

terdakwa dalam persidangan pada Pengadilan

Negeri Jakarta Timur.

KRONOLOGI DAN FAKTA PERISTIWA PEMBUNUHAN

ENAM PENGAWAL HRS

Beberapa hari sebelum terbunuhnya enam pengawal

HRS, ada sejumlah fakta peristiwa sebagai berikut:

A. Peristiwa 4 Desember 2020 di Mega Mendung, Jawa

Barat

1. Jumat (4/12/2020) sore, berlangsung pertemuan

sejumlah wartawan senior di roof top salah satu gedung di

Pondok Pesantren Markaz Syariah FPI Mega Mendung,

Jawa Barat, tiba-tiba sebuah drone melayang di atas

lokasi peserta pertemuan. Hal tersebut disaksikan oleh

seluruh peserta pertemuan.

Berikut ini kesaksian salah seorang peserta pertemuan:KAMIS (3/12/2020), handphone saya berdering.

Seorang rekan bertanya, “apakah besok mau ikut ke

Mega Mendung, bertemu dengan tokoh most wanted

di negeri ini”? Saya langsung menjawab, “mau banget

bang”. Dan dijawab ok. Namun dicatat, dan harap tidak

usah memberitahu siapa pun. Termasuk orang rumah.

Jumat (4/12/2020) pagi saya berangkat menuju titik

kumpul dengan hati yang berdebar-debar. Antara tak

percaya dan tak sabar akan bertemu dengan pemilik

Pondok Pesantren Agrikultural dan Markaz Syariah DPP

FPI. Seorang ulama besar, imam besar, yang selama ini

hanya bisa saya lihat dan saya kenali dari ‘jauh’ sejak

September 2016.

Saya hanya pernah mendengar ceramahnya dari balik

tiang Mesjid Istiqlal. Di Mesjid At-Tin, saya bahkan cuma

bisa mendengar sayup-sayup suaranya dari pelataran

mesjid. Sementara di Monas dalam “Aksi Super Damai

212”, posisi saya pun jauh dari panggung utama.

Saat pulang dari Mekkah pun, sosok ‘besarnya’ hanya

terlihat ‘kecil’ karena saya hanya bisa menatapnya dari

jauh di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan, di

Petamburan, rumah tinggal HRS yang juga dekat kantor

DPP FPI, saat acara Maulid Nabi Muhammad Shalallahu

Alaihi Wasallam, dan akad nikah putrinya, saya hanya

melihatnya dari layar yang gambarnya kurang jelas.

Tak heran ketika akhirnya tiba di depan kompleks

pesantren, hati ini masih belum percaya apakah saya

akan betul-betul berjumpa dengan Habib Rizieq Shihab

atau yang biasa disapa HRS? Apakah betul HRS mau

menerima kami yang bukan siapa-siapa ini? Bahkan saat salat Ashar di masjid pondok, doa saya hanya satu,

“Ya Allah, jangan batalkan pertemuan ini.” Sebab, jika

melihat situasi dan kondisi, sangat wajar pihak tuan

rumah membatalkan pertemuan. Demi keamanan semua

pihak.

Seusai salat ashar, kami yang perempuan (berdua)

dipersilahkan menunggu di pendopo, terpisah dari

rekan-rekan kami yang laki-laki. Ternyata dari bangunan

dekat pendopolah sosok yang kami tunggu itu muncul.

Dalam hati bersyukur, ya Allah terima kasih akhirnya

saya bisa melihatnya dari dekat. Berbaju putih bersih,

memegang tongkat. Terdengar beliau bertanya, “Mau

ngobrol di mana? Kalau tidak cukup di bawah kita di

atas saja.”

Akhirnya, kami naik ke lantai paling atas dari salah satu

bangunan di pondok, yang dari tempat itu keindahan

kawasan Gunung Gede terlihat sangat jelas. Bahkan

Sekjen FPI Munarman juga berseloroh, ‘Hambalang

juga terlihat dari sini lho’, seraya menunjuk kawasan

perbukitan nun jauh di sana. Kami semua pun tertawa,

tawa yang penuh makna tentu saja.

Ketika acara mau dimulai, HRS yang didampingi Ahmad

Sobri Lubis dan Habib Hanif meminta agar posisi duduk

mendekatinya. Layaknya sebuah pertemuan mirip

halaqah yang sering dijumpai di Masjidil Haram. Itulah

kali pertama saya melihat wajah HRS dari dekat, walau

memakai masker. Bahkan, sangat dekat. Satu kata,

“Wajahnya amat sangat teduh”. Tidak ada raut gusar

apalagi takut. Tenang dan sungguh menenangkan.

Tak terasa mata ini pun basah karena akhirnya bisa

melihatnya tanpa sekat.Saya lihat rekan-rekan saya yang lain begitu antusias

dengan pertemuan itu. Sungguh kami merasakan

keharuan yang sama. Sebagai kalimat pembuka setelah

salam, HRS meminta maaf kalau penyambutan yang

agak ketat karena harus mengikuti protokol kesehatan.

HRS sendiri masih dalam proses pemulihan (karena

kelelahan) setelah dirawat di RS UMMI, Kota Bogor, Jawa

Barat. Kami adalah “tamu pertama” setelah Habib keluar

dari perawatan di rumah sakit tersebut.

Dalam hati, “Duh kenapa HRS harus minta maaf sih,

padahal, kami tidak diusir atau HRS tidak mau menerima

kami”. Keteguhan dan kesiapannya dalam menghadapi

risiko yang akan dihadapi membuat saya semakin takjub.

HRS sangat memahami situasi yang dihadapinya. Akan

tetapi, semuanya ia kembalikan kepada Allah Subhanahu

wa Ta’ala.

Bertemu dengan HRS terasa jauh berbeda jika

dibandingkan berjumpa dengan tokoh, pejabat dan

orang kaya. Ini berdasarkan pengalaman, karena sering

berjumpa pejabat, tokoh dan pengusaha yang sering kali

sok sibuk dan sok penting. Bahkan, pertemuan dengan

mereka ini terkesan terburu-buru, karena waktu bertemu

ingin cepat habis.

HRS terkesan santai. Satu per satu kami diberikan

kesempatan untuk berbicara. Saya pun tidak saya siasiakan kesempatan itu. HRS mendengarkan apa yang

kami sampaikan. Ia menjawabnya secara cerdas, terurai

rapi, dan tegas. Semua masukan diterima, semua saran

dipertimbangkan. Pokoknya, sangat akomodatif. Hampir

dua jam kami berdiskusi, dari materi berat sampai yang ringan-ringan. Pembicaraan serius, tetapi diselingi tawa

dan canda. Masya Allah.

Kami heran juga dengan kesehatannya yang tangguh.

Padahal, sejak menginjakkan kaki di Tanah Air, sepulang

dari pengasingan di Tanah Suci Makkah, jadwal

kegiatannya padat. Sempat masuk RS Ummi, untuk

pemulihan kesehatan akibat kelelahan. Akan tetapi,

dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam

(diselingi salat Maghrib), HRS tidak pernah batuk, apalagi

sesak napas. Padahal, waktu itu, ia dikejar-kejar Satgas

Covid-19, Kota Bogor, dipaksa test Swab. Bahkan, waktu

itu difitnah positif Covid-19?

Beberapa saat pertemuan berlangsung, sebuah drone

terbang melintas di atas kami. HRS menggelenggelengkan kepala sambil tersenyum melihat peristiwa

itu. Sebagian dari kami melambaikan tangan sampai

drone itu menjauh. Dalam pertemuan tersebut, HRS

pun menjelaskan runtutan berbagai peristiwa yang

dialaminya, menjelang kepulangan, dan sampai tiba di

tanah air. Ia tahu dan sadar bahwa aparat hukum terus

mengikutinya.

Kepasrahannya kepada Sang Khalik sangat tinggi.

Semua disandarkan kepada-Nya. HRS juga memberikan

kepercayaan yang tinggi kepada para pengacara yang

setia mendampingi dalam menghadapi setiap persoalan

hukum. “Kita serahkan semua kepada Allah,” kata

HRS. Kalimat itu keluar menjawab pertanyaan tentang

kekhawatiran musuh akan menghabisi nyawanya. HRS

kemudian mengutip Al-Qur`an, Surat An-Nisa` ayat 104 :َ

Yang artinya, “Janganlah kamu berhati lemah dalam

mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita

kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita

kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya,

sedang kamu mengharap dari pada Allah apa yang tidak

mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui

lagi Maha Bijaksana.”

Jadi kalau kita takut, mereka juga takut. Bahkan lebih

takut dari kita. Bedanya kita punya Allah. Jadi kita

serahkan saja semua kepada-Nya” jelas HRS. Ia mengajak

semuanya agar meluruskan niat dalam berjuang. Niatkan

semua hanya demi rakyat dan demi umat. Bukan demi

kekuasaan. Dengan meluruskan niat, insya Allah akan

meraih kemudahan dan kemenangan. “Insyaa Allah,

Insyaa Allah, Allah akan memberi kemenangan untuk

kita,” ucapnya dengan penuh keyakinan.

Pertemuan rehat karena azan maghrib berkumandang.

Setelah berdoa yang dipimpin HRS, rombongan pun

kemudian menuju masjid, menunaikan shalat berjamaah

bersama para ustaz dan santri Pesantren Agrikultur di

tempat itu. Seusai salat maghrib, pertemuan dilanjutkan

dengan lebih santai lagi sambil makan malam dengan

sate kambing. Saya dan wanita lainnya pun kemudian

diizinkan bertemu dengan istri HRS, ummi Syarifah

Fadhlun Yahya.Saya melihat, wanita sederhana itu tidak lepas berzikir

dan berdoa. Makan malam bersama ummi Syarifah

(dipisah dengan pria) sungguh mengasyikķan, apalagi

dua putrinya – dari tujuh putrinya – ikut bergabung.

Saya memandang kedua putrinya cantik, pintar, cerdas,

dan ramah. Umi Syarifah dan putrinya adalah wanita

yang turut mendorong dan pemberi semangat dalam

membela HRS berjuang.

Pertemuan berakhir bersamaan dengan turunnya hujan

gerimis. Sepanjang perjalanan pulang menuju Jakarta,

kami tidak henti-hentinya membahas ucapan yang

disampaikan HRS, terutama kalimat, “mereka lebih

takut”. Kalimat yang ditujukan kepada lawan politik dan

musuh-musuh Islam.

Ketakutan mereka itu terbukti dua hari kemudian, Senin

dini hari, 7 Desember 2020. Enam laskar yang mengawal

HRS menuju pengajian keluarga inti di daerah Karawang,

Jawa Barat, ditembak polisi. Katanya tewas di KM 50,

meski dalam rekonstruksi yang dilakukan polisi dan

juga keterangan saksi, keenam syuhada tersebut masih

hidup saat dimasukkan ke mobil.

Jika mau jujur, yang menjadi target dibunuh sebenarnya

adalah HRS. Hal itu bisa dilihat dari cara polisi yang

menguntit HRS dan rombongan sejak berangkat

dari Mega Mendung menuju rumah menantunya di

kawasan Sentul. Dari Sentul kemudian bergerak menuju

Karawang melalui jalan tol. Hanya saja Allah Subhanahu

wa Ta’ala melindungi HRS. Enam pengawal, seakan

korban “pengganti.Akan tetapi, penguntitan HRS yang berujung tewasnya

enam pengawalnya menunjukkan ketakutan rezim atas

sepak-terjang dakwah dan perjuangan HRS. Mereka

cemas karena sweeping di medsos (Facebook, twitter, IG,

dan YouTube) justru membuat netizen makin ‘menggila’

menguliti mereka. Mereka makin takut karena dukungan

dan simpati masyarakat semakin membesar dari hari

ke hari, bergulir bak bola salju yang akan mengimpit

mereka. Panik membuat mereka kehilangan akal, hati

nurani dan akhirnya berlaku brutal.

Musuh benar-benar ‘tidak kenal’ HRS. Sosok yang tidak

mencari ketenaran di dunia, tetapi ingin di kenal di langit

saja (maksudnya Allah dan penghuni langit kainnya,

termasuk para Malaikat). Mereka tidak tahu yang HRS

takuti bukanlah sesuatu yang akan menimpa dirinya.

Tetapi yang HRS takutkan adalah rakyat dan umat akan

jadi korban.

Jangan korbankan rakyat

“Kalau saya ditangkap apa umat tidak akan marah? Apa

rakyat akan diam saja melihat ketidakadilan di depan

mata. Jangan, tolong jangan korbankan rakyat,” pinta

HRS. Tetapi, para ‘pemburu’ HRS yang sedang mabuk

kekuasaan tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan

kriminalisasi. Mereka melakukan pengejaran, demi

jabatan dan uang. Yang lebih menyolok lagi, “asal bapak

senang.”

Jeratan hukum pun dijalankan. HRS pun kemudian masuk

tahanan polisi dengan tuduhan pasal penghasutan

dan pelanggaran pasal karantina kesehatan. Padahal,

pasal 160 KUHP hanya bisa diterapkan jika seseorang melakukan tindakan kriminal akibat dihasut. Ya,

penerapan pasal dengan tuntutan hukum maksimal 6

tahun inilah yang membuat HRS harus ditahan.

Sebab, kalau hanya menggunakan pasal Pasal 93

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Kekarantinaan Kesehatan, HRS tidak bisa ditahan. Sebab,

tuntutan pidananya maksimal satu tahun penjara dan

denda maksimal Rp 100 juta rupiah. Penerapan pasal

160 KUHP itu harap dimaklumi. Mereka ingin pengadilan

dunia bagi HRS. Padahal, pengadilan akhirat kelak yang

lebih adil menghukum orang-orang yang zalim.2. Kembali ke soal drone, setelah diikuti tempat mendaratnya

drone oleh tim pengamanan Pondok Pesantren Markaz

Syariah, ternyata drone tersebut dioperasikan oleh tiga

orang yang kemudian diketahui sebagai aparat intelijen,

sebagaimana dengan ditemukannya sejumlah kartu

tanda pengenal dari ketiga orang tersebut.

Terhadap peristiwa ini, BIN melalui juru bicaranya

menyatakan bahwa ketiga orang tersebut bukan

anggota BIN. Disebut oleh Wawan, bahwa itu adalah

BIN Gadungan.

Kita sudah sama-sama tahu bahwa sebagai standar

dari kontra intelijen apabila ada agen intelijen

tertangkap, adalah dengan TIDAK MENGAKUI bahwa

yang tertangkap adalah AGEN MEREKA. Memang demikianlah sebuah karakter dari dunia intelijen dan

Kontra Intelijen.

3. Ketiga orang yang mengaku sebagai agen badan

intelijen negara itu, sedang melaksanakan tugasnya

dengan target operasi (TO) adalah HRS dan FPI, dengan

sebutan sandi “Operasi Delima”.

4. Setelah memeriksa dan mendokumentasikan semua

barang bukti atas arahan HRS dan pengurus DPP FPI,

pihak tim keamanan DPP FPI melepas ketiga orang

tersebut dalam keadaan sehat (Lihat Lampiran Catatan

VIII dan IX)

B. Detik-detik Perjalanan Rombongan HRS

Berdasarkan pada kesaksian anggota rombongan HRS,

dan percakapan voice notes pengawal HRS dan atau keluarga

HRS, setelah direkonstruksi oleh TP3, maka gambaran

struktur peristiwa detik-detik menjelang pembunuhan 6

Pengawal HRS adalah sebagai berikut:

1. Pada hari Ahad, 6 Desember 2020, 22.45 WIB, HRS dan

keluarga keluar dari Perumahan The Nature Mutiara

Sentul Bogor masuk ke Tol Jagorawi arah Jakarta,

lalu via jalan Tol Lingkar Luar Cikunir ambil arah Tol

Cikampek, menuju tempat pengajian keluarga sekaligus

peristirahatan dan pemulihan kesehatan di Karawang,

Jawa Barat.

2. Rombongan HRS terdiri dari 8 Mobil 4 (empat) mobil

keluarga Habib Rizieq Syihab (HRS) dan empat mobil

Laskar FPI sebagai tim pengawal.

3. Rombongan keluarga terdiri dari: pria (HRS dan

menantu serta 1 orang ustadz keluarga dan 3 orang

supir), perempuan dan anak-anak (12 wanita dewasa, 3

bayi dan 6 balita). Laskar FPI: 24 orang dalam 4 mobil,

tiap mobilnya 6 orang laskar termasuk supir.

4. Semenjak keluar dari perumahan The Nature Mutiara

Sentul, rombongan diikuti oleh mobil Avanza hitam

dengan nopol B 1739 PWQ dan Avanza silver dengan

nopol B --- KJD, serta beberapa mobil lainnya.

5. Para saksi dari tim pengamanan HRS dan keluarga,

mengatakan bahwa semua mobil tersebut sudah stand

by selama 2 hari di dekat perumahan The Nature

Mutiara Sentul dan di dalamnya ada beberapa orang

yang menggunakan masker.6. Selama perjalanan di tol ada upaya-upaya dari beberapa

mobil yang ingin memepet dan masuk ke dalam konvoi

rombongan HRS. Tentu saja sebagai Tim Pengawal dan

Pengaman, respons dari tim adalah mengamankan

rombongan HRS dan keluarga dari pihak yang

mengganggu tersebut, dengan cara menjauhkan mobil

para pengganggu agar tidak masuk ke dalam rombongan

keluarga HRS dan tidak melakukan manuver mepet ke

mobil rombongan keluarga HRS.

7. Selama manuver menyalip, memepet dan upaya

memecah konvoi rombongan HRS tersebut, pihak

aparat berpakaian preman tersebut tidak ada dan

tidak pernah menunjukkan identitas sebagai aparat

hukum dan atau anggota Polri. Perilaku petugas

berpakaian preman tersebut lebih mencerminkan

perilaku premanisme yang berbahaya dan mengancam

keselamatan rombongan keluarga HRS termasuk para

bayi dan balita yang ada dalam kendaraan rombongan

keluarga HRS.

8. Sebagai contoh perilaku yang membahayakan dalam

berlalu lintas adalah, di antaranya, saat melintasi tol

Cikunir, mobil yang dikendarai Habib Hanif (menantu

HRS) dipepet sebuah mobil jenis SUV Fortuner/Pajero

(belum terverifikasi) berwarna hitam dengan nopol

tertera B 1771 KJL, pengendara mobil tersebut buka

kaca dan mengulurkan tangannya yang penuh tatoke arah mobil Habib Hanif sambil mengacungkan jari

tengahnya. Namun mobil tersebut berhasil dijauhkan

oleh mobil laskar pengawal dan digiring keluar jalan

tol. Setelah itu ada beberapa mobil lainnya yang juga

terus mengintai dari belakang namun selalu dicegah

mobil laskar agar tidak mendekat dan masuk ke dalam

rombongan konvoi.

9. Pada Senin (7/12 2020), 00.10 WIB, tampak di pintu

keluar tol Karawang Timur, ada 3 mobil penguntit;

yaitu Avanza hitam B 1739 PWQ , Avanza silver B ---- KJD

dan Avanza putih K ---- EL yang terus berusaha masuk

ke dalam konvoi, mepet, mengintai dan mengikuti

rombongan IB-HRS. Dari pihak keluarga, Habib Hanif

terus memandu semua rombongan agar waspada dan

hati-hati.

10. Sebanyak 3 mobil penguntit tersebut berhasil dijauhkan

oleh 2 mobil berisi laskar yang posisinya paling

belakang, yaitu salah satunya Chevrolet dengan nopol

B 2152 TBN green metalik yang memuat 6 laskar khusus

bertugas pengawalan dari Jakarta yang kemudian

menjadi korban penculikan dan pembantaian.

11. Dalam hal ini, 2 (dua) mobil laskar pengawal dengan

posisi paling belakang rombongan berhasil menjauhkan

para penguntit dan penganggu tersebut, sehingga

rombongan keluarga HRS berhasil menjauh dari para

penguntit dan pengganggu yang menggunakan 3mobil. Adapun identitas mobil penguntit yang berhasil

diidentifikasi, yaitu:

- Avanza Hitam B 1739 PWQ

- Avanza Silver Plat B….KJD (nomor tidak

teridentifikasi)

- Avanza Putih K……EL (nomor tidak teridentifikasi).

Setelah dicek, ternyata nomer polisi kedua mobil “tim

lain” tersebut diduga palsu.

12. Setelah rombongan keluar pintu tol Karawang Timur,

salah satu mobil laskar pengawal yaitu Avanza, sempat

dipepet, namun berhasil lolos dan menuju arah pintu tol Karawang Barat, lalu masuk ke tol arah Cikampek dan

beristirahat di rest area KM 57. Sementara mobil laskar

khusus Jakarta (Chevrolet B 2152 TBN), saat mengarah

ke pintu tol Karawang Barat berdasarkan komunikasi

terakhir, dikepung oleh 3 mobil pengintai kemudian

diserang. Ketika itu, salah seorang laskar yang berada

di mobil Avanza yang tengah beristirahat di KM 57,

terus berkomunikasi dengan Sufyan alias Bang Ambon,

laskar yang berada dalam mobil Chevrolet B 2152 TBN.

Telepon ketika itu terus tersambung.

13 Informasi dari laskar yang berada di mobil Chevrolet

melalui sambungan telepon bahwa ketika Chevrolet

B 2152 TBN dikepung, Sufyan alias Bang Ambon

mengatakan “tembak sini tembak” mengisyaratkan ada

yang mengarahkan senjata kepadanya dan setelah itu

terdengar suara rintihan laskar yang kesakitan seperti

tertembak.

14. Laskar bernama Sufyan (salah satu korban) alias Bang

Ambon meminta laskar lain untuk terus berjalan.

Begitu pula saat Faiz (salah satu laskar yang ada di

Chevrolet B 2152 TBN) dihubungi oleh salah satu laskar

yang ikut rombongan HRS, nampak ada suara orang

yang kesakitan seperti habis tertembak. Seketika itu

telepon juga terputus.15. Terdapat 6 orang pengawal HRS yang ada dalam mobil

Chevrolet sampai Senin siang hari tidak dapat dihubungi

dan tidak diketahui keberadaannya. Saat pengawal

HRS yang menggunakan mobil Avanza istirahat di KM

57, nampak juga ada yang mengintai, bahkan ada drone

yang diterbangkan. Setelah 1 jam lebih mereka di KM

57, mereka beranjak menuju markaz FPI Karawang

melalui akses pintu tol karawang Barat.

16. Ketika memasuki pintu tol Karawang Barat, tim

pengawal HRS yang menggunakan Avanza tidak

menemukan apa pun di lokasi yang diperkirakan

sebagai TKP serangan terhadap rombongan laskar

Chevrolet B 2152 TBN. Namun dalam perjalanan menuju

Markaz FPI Karawang, lagi-lagi para pengawal HRS

yang menggunakan Avanza diikuti, namun berhasil

lolos melalui jalan kampung menuju ke Markaz FPI

Karawang.

17. Sampai Senin (7/12 2020), 13.00 WIB keberadaan enam

pengawal HRS tersebut masih dicari ke berbagai rumah

sakit dan tempat-tempat lainnya. Sampai saat itu belum

diketahui keadaan dan keberadaan enam pengawal

HRS tersebut. Ketika Kapolda Metro Jaya melakukan

konferensi pers dan memberikan Informasi bahwa

enam pengawal HRS tersebut ditembak mati, barulah

diketahui kondisi keenam pengawal HRS yang ada dalam

mobil Chevrolet sudah dalam keadaan syahid. Apa yangdisampaikan oleh pihak kepolisian sangat berbanding

terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan.

18. Anehnya CCTV dari jalan tol Jakarta-Cikampek, salah

satu jalan tol tersibuk di Indonesia, mati sejak minggu 6

Desember 2020 (https://metro.tempo.co/read/1412582/cctvmati-di-tkp-penembakan-anggota-fpi-jasa-marga-adagangguan). Menurut penelusuran media online tempo.

co, ternyata terdapat saksi yang melihat di antara enam

laskar itu ada dua laskar yang menjadi korban tersebut

masih hidup dan dibawa ke suatu tempat sampai

terdengar beberapa kali terdengar tembakan (https://

nasional.tempo.co/read/1412888/penembakan-pengawalrizieq-shihab-saksi-enam-korban-masih-hidup-saat-di-km-

50).

19. Wartawan senior FNN, Edy Mulyadi membuat

penelusuran yang mengejutkan publik. Ia mendatangi

lokasi penembakan laskar pengawal HRS di jalan tol

Jakarta-Cikampek, tepatnya di KM 50. Edy Mulyadi

mewawancarai beberapa saksi mata yang melihat

langsung insiden penembakan pengawal HRS di KM

50.

20. Kepada Edy Mulyadi, saksi mengatakan bahwa tidak

ada baku tembak di KM 50. Saksi hanya mendengar dua

kali suara tembakan yang dilakukan oleh aparat. Saksi

juga menegaskan bahwa laskar FPI yang mengawal HRS dan keluarganya tidak membawa senjata api. Namun

dia tidak bisa memastikan apakah enam pengawal HRS

membawa senjata tajam, seperti samurai.

21. Edy menyebut saksi juga melihat polisi menembak ban

mobil depan bagian kiri sehingga kempes. Tujuannya

agar mobil tidak kabur. Tak lama setelah dua orang

ditembak, mobil ambulans datang mengangkut jenazah

korban. “Dua mayat dibawa keluar, digotong, dibawa

pergi ambulans. Empat orang pengawal HRS lagi masih

hidup, satu pengawal lainnya terpincang-pincang

kakinya itu dipindahkan ke mobil lain, dibawa pergi

entah ke mana,” kata Edy.

22. Demikian juga dengan hasil investigasi yang dilakukan

oleh majalah Tempo, dengan judul “Land Cruiser Hitam

di Kilometer 50”, menurut dua saksi mata, sekitar

sejam kemudian mobil Toyota Land Cruiser hitam dan

satu mobil lain merapat. Enam personel FPI diminta

berpindah ke kendaraan lain setelah Land Cruiser itu

datang.

23. Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, secara khusus

mengomentari soal Land Cruiser yang pelat nomornya

belum teridentifikasi. Menurutnya, keberadaan Land

Cruiser ini menjadi perhatian khusus dari para saksi.

Land Cruiser ini diakui polisi sebagai mobilnya. Namun,

mobil ini tidak terekam dalam CCTV.24. Adapun sejumlah mobil yang membuntuti rombongan

HRS di malam meninggalnya enam pengawal HRS,

salah satunya mobil Land Cruiser. Berdasarkan analisis

rekaman voice notes dan CCTV, berikut jenis dan pelat

nomor mobil yang teridentifikasi:

- Avanza hitam B-1739-PWQ

- Avanza silver B-1278-KGD

- mobil petugas B-1542-POI

- Avanza silver K-9143-EL

- Xenia silver B-1519-UTI

- Land Cruiser (nomor polisi belum teridentifikasi).

25. Dari hasil pengumpulan keterangan para saksi mata

di lokasi kejadian KM 50, setelah rombongan para pria

berpakaian preman melakukan “penembakan dan

penangkapan” terhadap 6 orang pengawal HRS, lalu

datang mobil sejenis Land Cruiser warna hitam, yang

terlihat bertindak sebagai pemberi komando terhadap

rombongan para pria berpakaian preman yang sudah

menunggu cukup lama kehadiran “sang komandan”

tersebut.

26. Setelah perintah dari “sang komandan” dijalankan,

yaitu memasukkan para pengawal yang kemudian

menjadi jenazah ke mobil milik mereka dan mobil

korban dipastikan diurus untuk dibawa ke suatu tempat, maka sebelum meninggalkan lokasi KM 50, para pria

tersebut membuat selebrasi berupa formasi lingkaran

dengan tangan masing-masing di bahu rekan mereka

dan meneriakkan “tanda sukses kemenangan”.

27. Saat itu, ada pihak aparat hukum dari wilayah Kabupaten

Karawang yang menyatakan ingin terlibat dan meminta

informasi kepada aparat yang tidak berseragam yang

melakukan penembakan dan penangkapan di rest area

KM 50, namun si aparat tak berseragam itu malah

membentak aparat wilayah sambil berkata, “Ini urusan

negara, bukan urusan wilayah.”

28. Atas peristiwa yang terjadi tersebut, sikap resmi DPP

FPI pada saat itu adalah menyatakan bahwa ada 6 orang

pengawal HRS yang dalam status hilang, dan FPI masih

berupaya menelusuri keberadaan ke-6 pengawal HRS

tersebut.

C. Konferensi Pers Kapolda Metro Jaya

1. Beberapa jam setelah siaran pers DPP FPI yang

disebarkan secara tertulis (7/12 2020) pada jam 11.00

WIB yang intinya menginformasikan tentang hilangnya

enam pengawal HRS dalam kegiatan pengawalan

rombongan HRS, sekitar jam 13.00 WIB di Mapolda

Metro Jaya berlangsung konferensi pers oleh Kapolda

Jaya, Irjen Pol Fadil Imran bersama Pangdam Jaya

Mayjen TNI, Dudung Abdurrahman yang menjelaskan bahwa aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya telah

melakukan pembuntutan dan atau penguntitan

rombongan HRS.

2. Fadil Imran mengakui personel Polda Metro Jaya telah

menembak mati keenam pengawal HRS tersebut,

karena melakukan penyerangan dan atau perlawanan

kepada petugas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas.

3. Fadil Imran mengemukakan, keenam jenazah pengawal

HRS disimpan di ruang jenazah RS Polri di Kramat Jati,

Jakarta Timur. Adapun alasan aparat Polda Metro Jaya

melakukan penguntitan atau membuntuti rombongan

HRS, ungkap Fadil Imran, terkait dengan kepentingan

perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada

acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan

putrinya HRS.

4. Relevansi penguntitan terhadap HRS sebagaimana yang

diklaim oleh Kapolda Metro Jaya, dalam perkara dugaan

pelanggaran protokol kesehatan tersebut, dimana

Habib Muhammad Rizieq Shihab pada malam kejadian,

tanggal 6 dan 7 Desember 2020 masih berstatus sebagai

saksi, namun perlakuan dari aparat Polda Metro Jaya

seakan membuntuti/menguntit perkara teroris, yang

merupakan fakta tidak lazim dan bertentangan dengan

Hak Asasi Manusia (HAM) untuk bergerak bebas dan

berpindah tempat.5. Pada tanggal 7 Desember 2020, telah terjadi penghilangan

paksa (force disapearance), penyiksaan (torture) dan

pembunuhan di luar proses hukum (extrajudical killing)

yang diduga dilakukan oleh personel Kepolisian Daerah

Polda Metro Jaya terhadap 6 orang Laskar FPI yang

bertugas mengawal rombongan HRS.D. Laporan Polisi yang Dibuat Oleh Briptu Fikri

Ramadhan

Dari pihak aparat Polda Metro Jaya, untuk mendukung

konstruksi peristiwa yang mereka bangun bahwa peristiwa

penembakan tersebut terjadi karena para pengawal HRS

menyerang dan melawan petugas, maka mereka membuat

laporan polisi seolah-olah sebagai korban penyerangan,

yang pada kenyataannya tidak ada sedikit pun luka gores

pada tubuh para petugas yang mengaku diserang tersebut

(Lihat Lampiran Catatan XII dan XIII).

1. Di berbagai media massa, informasi tentang laporan

Briptu Fikri Ramadhan tertanggal 8 Desember 2020

dengan laporan polisi Nomor LP/1340/XII/YAN 2.5/2020/

SPKT PMJ yang diketahui dan ditandatangani oleh a.n.

Kepala SPKT PMJ Ka Siaga 3, Kompol. Deti Juliawati,

terungkap Briptu Fikri Ramadhan melaporkan enam

orang bernama Faiz Ahmad Syukurm Andi Oktaviawan,

M Reza, Muhammad Suci Khadavi Poetra, Luthil Hakim,

dan Akhmad Sofiyan. Saksi-saksinya adalah Bripka

Guntur Pamungkas dan Bripka Faisal Khasbi Alaeya.

2. Isi laporannya menyebutkan bahwa waktu kejadian

yakni Minggu 6 Desember 2020 sekitar pukul 23.45

WIB. Tempat kejadian adalah KM 47 tol CikampekKarawang, Jawa Barat. Peristiwa yang dilaporkannya

ialah tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata

tajam dan atau pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan dengan tenaga bersama-sama terhadap orang

di muka umum dan atau melawan petugas. Pasal yang

dikenakannya adalah UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan

atau Pasal 338 jo 53 KUHP dan atau 365 jo 53 KUHP dan

atau Pasal 170 KUHP.

3. Dalam uraian pada laporannya, “Uraian Singkat

Kejadian” menyebutkan bahwa: Pada hari Minggu 6

Desember 2020 sekitar pukul 23.45 WIB saat petugas sedang

melaksanakan tugas, tiba-tiba di TKP dipepet oleh 2 mobil

dengan cara menabrakkan diri dan menghentikan paksa

mobil petugas sambil 6 orang pelaku menyerang petugas

dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam tanpa

memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Kemudian setelah mobil berhenti, turun 6 orang pelaku

dengan membawa senjata api dan senjata tajam karena

kondisi petugas dalam keadaan terdesak, maka petugas

melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku.

Atas dasar tersebut, 1 (satu) Team Opsnal Unit 5 Subdit 3

Resmob di bawah pimpinan AKP Rulian Syauri, SH.,SIK.,

selanjutnya mengamankan pelaku dan membawa barang

bukti ke Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut.

4. Tentang barang bukti disebutkan dalam laporan

tersebut yaitu 1 pucuk senpi rakitan dan 3 amunisi

9 mm; 1 pucuk senpi rakitan dan 14 amunisi 9 mm; 1

pedang 1 meter; 1 samurai 1 meter; 1 celurit 60 cm; 1

tongkat kayu berujung runcing 50 cm; 1 buah katapelbeserta kelereng 10 butir; 1 unit mobil Chevrolet spin

warna abu-abu.

5. Dalam laporannya Briptu Fikri Ramadhan menyebutkan

tempat kejadian perkara (TKP) hanya di satu lokasi yakni

di KM 47 tol Cikampek-Karawang, sedangkan fakta yang

diungkap oleh Komnas HAM dalam konferensi persnya

di Jakarta, 8 Januari 2021 menyebutkan fakta peristiwa

kematian enam Laskar FPI itu di dua TKP yang berbeda

yakni dua Laskar FPI tewas di kawasan KM 49 karena

tembak-menembak dan empat orang Laskar FPI yang

lainnya wafat di KM 51 sehubungan menyerang petugas

yang membawanya dengan mobil menuju ke Mapolda

Metro Jaya.

6. Laporan yang dibuat oleh Briptu Fikri Ramadhan

menyebutkan saksi yang berbeda sebagaimana fakta

laporan polisi tertanggal 7 dan 8 Desember 2020. Fakta

jejak rekam publisitas Tempo, dilansir suaranasional.

com (2021/03/27), dan media lainnya menunjukkan

fakta bahwa nama saksi Brigadir Kepala Adi Ismanto

tidak disebutkan dalam laporan polisi yang dibuat

oleh Briptu Fikri Ramadhan pada Senin 8 Januari 2021.

Fakta laporan polisi pada tanggal tersebut, Briptu Firi

Ramadhan menyebutkan bahwa yang menyaksikan

tindakan penyerangan Laskar FPI kepada petugas

sehingga petugas menindak dengan tegas dan terukur

alias ditembak mati adalah Bripka Guntur Pamungkas dan Bripka Faisal Khasbi Alaeya. Fakta nama Brigadir

Kepala Adi Ismanto, disebutkan oleh Briptu Fikri

Ramadhan pada laporan polisi yang dibuat pada

Minggu, 7 Januari 2021.

7. Terjadi perbedaan penjelasan yang disampaikan oleh

Briptu Fikri Ramadhan dalam laporan polisinya dengan

pejabat terkait di Mabes Polri dalam kasus tewasnya

seorang anggota Polri di jalan raya. Dalam konfrensi

pers, di Mabes Polri, Jakarta, yang disampaikan

Kabareskrim Polri, Komjen Agus Adrianto dan Kadiv

Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono menyebutkan

ada satu anggota Polri, berinisial EPZ, terduga pelaku

penembakan empat laskar FPI yang tewas karena

kecelakaan tunggal. Pernyataan yang sama juga

disampaikan Karo Penmas Divisi Mabes Polri, Brigjen

Rusdi Hartono (jumpa pers, Jumat, 26 Maret 2021) bahwa

salah seorang polisi yang terduga pelaku penembakan

empat Laskar FPI inisalnya EPZ tewas kecelakaan

tunggal di Jln. Bukit Jaya Setu, Kota Tangerang Selatan

pada 3 Januari 2021. Sementara itu, pada Rabu (3/3 2021),

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen

Andi Rian Djajadi menjelaskan, Bareskrim Polri telah

menyelidiki dugaan pembunuhan di luar hukum atau

unlawful killing terhadap empat anggota Laskar FPI.

Ada tiga polisi yang berstatus terlapor dalam perkara

tersebut. “Laporan polisi (LP)-nya sudah dibuat, tentu Jaksa menunggu. Kita lakukan penyelidikan dulu untuk

temukan bukti permulaan. Kan permulaan dulu, baru

bisa ditentukan naik ke penyidikan,” kata Andi Rian

Djajadi.

8. Berdasarkan keterangan saksi mata dari petugas Polri,

tukang parkir, dan aparat kelurahan di lokasi yang

disebut-sebut sebagai TKP kecelakaan EPZ ternyata

menunjukkan banyak kejanggalan, yang di antaranya

setelah tim Wartakotalive.com menelusuri lokasi yang

disebut-sebut Polri, ternyata tidak ada nama jalan

TKP kecelakaan yang dimaksudkannya. “Sembilan

tahun jalan sepuluh tahun saya markir di sini, engga

ada jalan Bukit Jaya, adanya Bakti Jaya. Kayaknya

baru denger saya juga. Saya juga belum dapat kabar

tentang adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang

menewaskan seorang pengendara motor,” kata Boye,

juru parkir di Setu, saat ditemui tim Wartakotalive,

Sabtu (27/3 2021). Kemudian Sekretaris Kelurahan Bakti

Jaya, Fiqri Yanuardi Putra juga turut membenarkan

tidak adanya nama Jalan Bukit Jaya di kawasan Bakti

Jaya, Setu. Di jalan protokol utama yang terdapat di

kawasan itu, katanya, hanya ada jalan bernama Bakti

Jaya, Setu. Fakta lain hasil jejak publisitas media, www.

harianaceh.co.id (2021/03/20) menunjukkan bahwa

inisial EPZ adalah Elwira Pryadi Zendarto. Kemudian

juga Kapolsek Setu, AKP Dedi Herdiana yang tidak mengetahui adanya anggota Polri berinisial EPZ tewas

kecelakaan di wilayahnya. Dedi Herdiana menyatakan,

akan mengecek terkait detail peristiwa kecelakaan

tersebut. “Setahu saya, setahu saya ya, apalagi anggota

(Polri) meninggal, sudah pasti saya monitor itu kan. Tapi

sejauh ini saya ngga ada laporan. Nanti saya cek lagi”

kata Dedi Herdiana saat dihubungi, Sabtu (27/3 2021).

PASCAPERISTIWA PEMBUNUHAN ENAM PENGAWAL

HRS

Berikut ini sejumlah peristiwa pasca pembunuhan

enam laskar FPI:

A. Upaya sistematis penghilangan Barang Bukti (BB)

Yakni: (1) Penghilangan rekaman CCTV oleh pihak

yang memiliki wewenang besar, (2) Penghancuran dan

atau penghilangan bangunan di rest area KM 50 sebagai

kesengajaan menutup akses ke saksi-saksi peristiwa

pembunuhan enam laskar FPI.

B. Penangkapan dan Penahanan HRS serta mantan

Pengurus FPI HRS saat keluar dari ruang pemeriksaan Mapolda Metro

Jaya untuk menjalani penahanan, Minggu (13/12/2020) dini

hari. Sejumlah tokoh nasional pun mengajukan permohonan

pembebasan HRS.

1. Sabtu (12/12/2020), suasana di Mapolda Metro Jaya

tampak ramai oleh warga masyarakat yang akan

menyaksikan kehadiran HRS memenuhi panggilan

Mapolda Metro Jaya. Sekitar jam 10.24 WIB, HRS yang

didampingi jubir FPI, Munarman dan para kuasa

hukumnya tiba di Mapolda Metro Jaya menumpangi

mobil warna putih dengan nomor polisi B 1 FPI. HRS

datang sehari setelah polisi menetapkan statusnya

sebagai tersangka pada Jumat (11/12/2020). Sebelum

diperiksa, HRS melakukan tes swab antigen dengan

hasilnya negatif. “ silny g Saya bisa hadir di Polda Metro Jaya

untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku,” kata HRS saat tiba

di Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta

Pusat, Sabtu (12/12/2020).

2. Setelah hampir 13 jam menjalani pemeriksaan, akhirnya

HRS keluar dari ruang pemeriksaan sekitar jam 00.23

WIB. HRS terlihat memakai rompi tahanan dengan

kondisi tangan diborgol. HRS dengan gagah tetap tersenyum, bahkan mengacungkan jari jempol. Beberapa

pengurus FPI dan simpatisannya, tampak terlihat di depan Mapolda Metro Jaya. Penahanan terhadap HRS itu

diprotes oleh pihak keluarga dan tim kuasa hukumnya

karena HRS sudah memenuhi aturan hukum berupa

membayar denda sebesar Rp 50 juta, sebagaimana fakta

hukum yang melandasinya bahwa “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau

menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan

Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Selain melakukan protes, tim kuasa hukum HRS juga mendampingi

para tokoh Islam yang mengajukan surat penangguhan

dan atau pembebasan dari tahanan atas nama HRS

dengan mengunjungi Bareskrim Mabes Polri. 3. Aroma kezaliman sebenarnya sudah dirasakan oleh

HRS dan keluarganya, tatkala menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya. Karenanya, sebagai suatu

ikhtiar perlawanan terhadap kezaliman, tim kuasa hukum HRS, Aziz Yanuar dan Kurnia Tri Rayani mengeluarkan siaran pers yang sekaligus sebagai tausiah kepada

penguasa pada 12 Januari 2021. Siaran pers itu berjudul

HRS “MENJADI TARGET OPERASI POLITIK DENGAN

MEMPERALAT HUKUM.”

4. Media Tribunnews.com, Faktakini.net, dan Repelita.com

mengutip penjelasan Dirtipidum Mabes Polri, Brigjen

Pol Andi Rian, Kamis (24/12/2020) yang menyatakan,

HRS ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan

di jalan Petamburan, Jakarta (14/11/2020) dan di Mega

Mendung, Jawa Barat pada Kamis (17/12/2020). Brigjen

Andi juga turut menginfokan soal pasal yang dipakai

untuk menjerat Habib Rizieq Shihab yakni Pasal 14 ayat

(1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

jo Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

Kesehatan dan Pasal 216 KUHP. Sebelumnya, HRS

juga dijadikan tersangka dalam kasus kerumunan di

Petamburan. Polisi menyangkakan HRS dengan Pasal

160 dan Pasal 216 KUHP dengan ancaman hukuman

maksimal 6 tahun. Kasus HRS yang semula ditangani

Polda Metro Jaya dan Polda Jabar, telah dilimpahkan ke

Bareskrim Mabes Polri.

5. Selain HRS dijadikan sebagai tersangka dan ditahan,

juga ada 6 orang lainnya yakni K.H. Ahmad Sobri

Lubis, Ustadz Haris Ubaidillah, Habib Ali Alatas, Ustadz

Maman Suryadi, Habib Idrus Al-Habsyi, dan Habib

Muhammad Hanif Alatas. Pasal yang disangkakannyaadalah dalam dugaan Perkara Pasal 93 UU No. 6 Tahun

2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216

KUHP (Lihat Lampiran Catatan XIV).

6. Satgas Covid 19 DKI Jakarta menyambut baik sikap taat

HRS yang mematuhi aturan dengan membayar denda

sebesar Rp 50 juta, yang juga merupakan fakta bahwa

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak tebang

pilih dalam menegakkan aturan hukum. Ketua Satgas

Penanganan Covid-19, Doni Monardo memuji langkah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya

atas tindakan tegasnya dalam menjatuhkan sanksi denda administratif kepada HRS. Anies disebut melakukan

langkah terukur menyikapi kerumunan pada acara

Maulid Nabi dan pernikahan putri HRS di Petamburan

itu. “Saya selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19

menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan yang telah

mengambil langkah-langkah terukur terhadap adanya

pelanggaran dari suatu kegiatan yang diselenggarakan

di Petamburan,” kata Doni seperti dilansir dari Detik.com,

Minggu (15/11/2020). Doni Monardo juga memuji sikap

tegas Satpol PP DKI menjatuhkan denda administratif

kepada HRS. “Ada, ya (Habib Rizieq) dikenakan denda,”

kata Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, di Jalan KS Tubun,

Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2020). “Ya,

responsnya (Habib Rizieq) baik, menerima kita untuk

menegakkan aturan kedisiplinan. (Rizieq bayar denda)

Rp 50 juta,” tutur Arifin.

7. Terjadi pula peristiwa kerumunan yang dilakukan oleh

Presiden Jokowi dan Gubernur Nusa Tenggara Timur

(NTT) Viktor Laiskodat (di Maumere, Provinsi Nusa

Tenggara Timur); Gibran dalam kampanye Pilkada diSolo, kerumunan Olly Dondokambey Kader PDIP di

Sulawesi Utara, Moeldoko dkk di KLB Partai Demokrat

di Medan, acara elite race marathon di Magelang yang

penontonnya tidak menjaga jarak dan berkerumun, dan

acaranya Banser di Banyumas, Jawa Timur berupa gelar

parade tidak menjaga jarak dan terjadi kerumunan.

Juga, acaranya artis Raffi Ahmad dan Ahok alias Basuki

Tjahaja Purnama terlibat kerumunan di sebuah pesta

di Jakarta, Rabu (13/1 2021), yang saat itu Ahok sempat

bernyanyi dengan mencopot maskernya bersama

mantan vokalis grup band Dewa, Elfonda Mekel alias

Once, demikian unggahan Instastory model Renata

(Republika,co,id). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Medan, Sumatera Utara menyatakan kubu pasangan

calon Pilkada Kota Medan Bobby Nasution-Aulia

Rachman menantu Presiden Jokowi telah melakukan

pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 14 kali.

Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Data Hukum

dan Informasi Bawaslu Kota Medan M. Taufiqqurohman

Munthe kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (21/11/2020).

Semua peristiwa kerumunan yang jelas melanggar

Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina

Kesehatan. tersebut, tidak dilakukan penindakan oleh

aparat penegak hukum sebagaimana yang dialami

oleh HRS, menantunya, dan pengurus DPP FPI, hal ini

membuktikan telah diskriminasi hukum dan atau telah

terjadi ketidakadilan penerapan hukum terj (Unfair Trial).8. Bareskrim Polri menolak laporan Pimpinan Pusat

Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) terkait adanya dugaan

pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Gubernur

Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat. PP GPI

diminta untuk membuat laporan secara resmi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI

Fery Dermawan. Fery menyebut barang bukti yang telah

mereka bawa pun tidak diterima alias dikembalikan

oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

(SPKT) Bareskrim Polri. “Intinya tadi kami sudah masuk

ke dalam ini laporan masuk tapi tidak ada ketegasan di

situ. Jadi intinya bukti kita dikembalikan, hanya ada

pernyataan bahwasanya ini untuk diajukan secara resmi

kembali,” kata Fery di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, Jumat (26/2/2021).

9. Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan membuat

laporan serupa ke Bareskrim Polri. Laporan itu

dilayangkan oleh Ketua Koalisi Masyarakat Anti

Ketidakadilan Kurnia pada Kamis (25/2/2021). Ketika

itu Kurnia hendak melaporkan Jokowi yang dituding

telah melanggar protokol kesehatan. Menurutnya,

Jokowi juga abai terhadap protokol kesehatan lantaran

membagikan cinderamata ketika kerumunan massa

penyambutnya dii NTT. Hanya saja, petugas Sentra

Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri

tak menerbitkan Surat Laporan Polisi terkait laporan

dari Kurnia seperti halnya kepada PP GPI. Ketika itu, kata

Kurnia, petugas SPKT hanya menyarankan pihaknya

membuat surat laporan tertulis yang kemudian diberi

stempel oleh bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam

(TAUD).C. Pembubaran FPI

1. Organisasi FPI dibubarkan oleh pemerintah melalui

Surat Keputusan Bersama (SKB), pembubaran dilakukan

dalam suatu konferensi pers, dengan menghadirkan

Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPT

serta sejumlah menteri. SKB tersebut dibacakan oleh

Menko Polhukam Prof. Dr. M. Mahfud MD, SH, SU, MIP

pada tanggal 30 Desember 2020. Pasca pembubaran,

sejumlah tokoh Islam mendirikan organisasi bernama

Front Persatuan Islam yang disingkat juga sebagai FPI.

2. Dampak keluarnya SKB yang membubarkan dan

melarang keberadaan FPI ini, antara lain timbul

miskomunikasi di berbagai daerah, seperti aparat

pemerintahan setempat melarang berbagai atribut yang bertuliskan FPI, walau kepanjangan dari Front

Persatuan Islam. Fakta lainnya, FPI baru atau Front

Persatuan Islam tersebut juga mengalami hambatan

dari aparat negara.

3. Pembubaran dan pelarangan melalui SKB, menurut

tim hukum FPI, itu sangat tidak berdasar hukum dan

bertentangan dengan UU Keormasan. Melanggar

asas “due process of law” dengan meminggirkan fungsi

peradilan. Meski SKB adalah bentuk hukum, akan tetapi

karena digunakan tanpa melandaskan pada aturan

hukum maka layak untuk dikategorikan sebagai “a bus

de droit” atau penyalahgunaan kekuasaan..

4. Sebenarnya UU Keormasan tidak mengenal pembubaran dan pelarangan ormas melalui Surat Keputusan

Bersama Menhukham, Mendagri, Kapolri, Menkominfo, Jaksa Agung dan Kepala BNPT. Hal itu, merupakan

tindakan inkonstitusional yang menabrak asas negara

hukum (rechtstaat) dan bertentangan dengan UUD

1945.

D. Pemblokiran Rekening

Atas permintaan dan koordinasi antara tim penyidik

Polri dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK), sebanyak 92 rekening yang diduga

berkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI) diblokir dan

dilakukan proses penghentian sementara transaksinya. Ketua PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan PPATK telah

menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap

92 rekening yang diduga berkaitan dengan FPI. PPATK juga

telah menyerahkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan

atas rekening-rekening tersebut kepada aparat kepolisian.

“Sampai saat ini belum ditemukan adanya tindak pidana,”

kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim

Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi saat dihubungi pers,

Jumat (5/3 2021)(Jawapos.com)

E. Operasi Media Terorisasi FPI dan Jurnalis

1. Telah terjadi “operasi media” yang dilakukan aparat

negara terhadap aktivis FPI dan jurnalis yang

melaksanakan tugas sesuai dengan jaminan UU Pers

dan aturan terkait lainnya. Adapun modus terornya

berupa, antara lain pemanggilan aktivis FPI dan atau

jurnalis dengan dalih dimintai keterangan dalam

kapasitasnya sebagai saksi suatu perkara pidana.

2. Mantan Sekretaris Umum DPP FPI, Munarman menjadi

objek “terorisasi” aparat negara melalui framing ekspose

publisitas pengakuan sepihak napi kasus teroris di

Makassar, yang notabene merupakan pembunuhan

karakter dan atau upaya percobaan mengriminalisasi

Munarman melalui modus “Operasi Media”.

3. Jurnalis Edy Mulyadi dari Forum News Network (FNN)

dipanggil Bareskrim Polri pada Senin (14/12/2020) untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait video

investigasinya tentang Penembakan Enam Laskar FPI

di tol Jakarta-Cikampek KM 50 yang viral di media sosial.

Dari hasil kunjungan TP3 ke rumah-rumah keluarga

korban pembunuhan, yang merupakan kegiatan TP3

dalam menelusuri fakta dan profil keluarga serta latar

belakang korban sebagai upaya public awareness bahwa

kepemilikan senjata api sebagaimana dituduhkan kepada

korban pembunuhan adalah informasi yang bersifat

menyesatkan.

Berikut ini profil keluarga dan korban:

LUTFI HAKIM, PELATIH BOLA, DIBUNUH APARAT

NEGARA

Salah seorang korban yang

dibunuh aparat negara adalah Lutfi

Hakim. Sama dengan kelima korban

lainnya, tidak ada lahan parkir di

lingkungan rumah Lutfi Hakim.

Satu-satunya tempat parkir yang ada

adalah di halaman masjid “Assolihul

Hamidiyah”, Jakarta Barat. Rumah

milik orangtua Lutfi Hakim tampak

sederhana, namun cukup baik dibandingkan rumah korban

pembunuhan yang lima orang lainnya. Ada ruang tamu

yang luasnya sembilan meter persegi. Tidak ada perabot

dan gambar di dinding ruang tamu.

Daenuri (49) sang ayah adalah seorang tukang. Hasilnya,

Daenuri dapat “oprak aprik” rumahnya sendiri. Namun,

statusnya hanya sebagai buruh harian lepas di proyek

bangunan. Daenuri, menerima Rp 130 ribu per-hari bila ada

yang mengajaknya bekerja di proyek tertentu. Daenuri, satu

dari jutaan buruh lepas di Indonesia.

Pertanyaan yang mengusik, apakah dalam keadaan

pandemik Covid 19, pengangguran, dan tiada penghasilan

rutin, Daenuri mampu memberikan uang ke Lutfi Hakim

untuk membeli pistol? Bagaimana dengan Khadavi yang

untuk membeli gorengan saja, kongsi dengan kawannya?Begitu pula Muhammad Sofiyan, pemilik ijazah paket C

SMP--yang ibunya adalah janda--, penjual gorengan, bisa

punya pistol? Bagaimana dengan Faiz yang cita-citanya mau

membiayai sekolah kedua adiknya, berpikir untuk membeli

pistol? Apakah Andi Oktavian, pekerja serabutan yang lebih

banyak berperilaku sebagai pekerja sosial sementara ibunya

seorang janda, penjaga anak tetangga, mampu membeli

pistol? Apalagi Reza, hansip yang tinggal di “kandang

burung” dengan ibu seorang janda, penjual nasi, mampu

memiliki pistol?

Di sinilah pentingnya Petisi Rakyat yang diterbitkan

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam pengawal

HRS di KM50 harus dijadikan rujukan Presiden dalam

pengambilan kebijakan selanjutnya.

Lutfi Hakim adalah tamatan Sekolah Menengah Atas

(SMA). Umurnya 25 tahun. Calon istri pun belum ada.

Maklum, untuk menghidupi diri sendiri pun, masih belum

mampu. Adiknya, Abdul Wahab (17) masih duduk di SMA.

Ibunya, Neneng Hayati (47) hanya seorang ibu rumah

tangga. Lutfi Hakim biasa menjadi pengemudi ojek online.

Menurut ayahnya, dalam sepekan, paling dua atau tiga

kali dapat pelanggan. Hasilnya, tidak seberapa. Apalagi,

musim virus Covid 19, hasil ojek online digunakan untuk

servis motornya dan keperluan sehari-hari. Pasti jauh dari

cukup. Namun, Lutfi Hakim cukup kreatif. Dia mencari tambahan penghasilan yang halal dan thayyiban (baik). Dia

kreatif dengan cara melatih remaja di lingkungannya untuk

main bola. Dia melatih remaja yang berusia 10-15 tahun, dua

kali sepekan. Honornya Rp 50 ribu per-latihan. Penghasilan

Lutfi Hakim Rp 100 ribu per-pekan atau Rp 400 ribu sebulan.

Profesinya ini menjadikan Lutfi Hakim pernah ikut dalam

pertandingan bola tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan

sampai DKI Jakarta Liga lokal.

Pertanyaan serius, apakah pemuda yang aktif di

masyarakat serta mendukung program pemerintah di

bidang olahraga, dapat menjadi seorang teroris? Apakah

dengan penghasilan Rp 400 ribu sebulan, Lutfi dapat

membeli pistol seperti yang dituduhkan polisi?

Lutfi Hakim, menurut Daenuri, rajin shalat. Dia juga

sopan serta ramah terhadap kawan-kawan dan tetangganya.

Daenuri membanggakan perilaku Lutfi Hakim sebagai hasil

gemblengannya selama 25 tahun. Daenuri paham, menurut

Nabi Muhammad SAW, senyum dan ramah terhadap orang

lain adalah ibadah. Berlaku baik dan ramah terhadap

tetangga juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Maklum, Daenuri pernah mondok di pesantren selama

enam tahun. Daenuri, selain tamatan pesantren, aktif di

kepengurusan RT. Wajar jika Daenuri memahami hakikat

Pancasila dan UUD 45. Daenuri menyadari, sila pertama

Pancasila, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ menunjukkan,

Indonesia adalah negara tauhid. Bukan negara kapitalis, apalagi komunis. Daenuri mendidik anak-anaknya rajin

shalat dan berperilaku baik karena pasal 29 ayat (2) UUD

45 menyebutkan negara menjamin warga negara untuk

memeluk agama dan melaksanakan syariat agamanya.

Daenuri masih ingat WA terakhirnya Lutfi Hakim.

Anaknya itu menulis saat berada di markas DPP FPI Jln.

Petamburan, yang meminta dirinya selaku orangtua untuk

bersikap ridha dan ikhlas. Itulah pesan terakhir Lutfi Hakim

sebelum dibunuh aparat negara, 7 Desember 2020, diihari

di tol Jakarta-Cikampek, KM50.

ANDI OCTIAWAN, KETUA REMAJA MASJID, DIBUNUH

APARAT NEGARA

TP3 tiba di rumah Andi Octiawan

yang beralamat di Kawasan

Kecamatan Cengkareng, Jakarta

Barat, 26 Januari 2021. Masjid Al

Hikmah di gang itu, sederhana,

tetapi tertata rapi. Shalat maghrib

berjamaah, baru usai. TP3 shalat

berjamaah sesuai SOP Rasulullah

SAW: Bahu dengan bahu serta mata

kaki yang di belakang imam, saling bersentuhan. Usai

shalat, TP3 memasuki gang yang lebih sempit, cukup dua

orang melaluinya. Semua rumah korban pembunuhan yang

didatangi oleh TP3, berada di gang sempit. Penghuninya miskin, ada janda, yatim, dan berpendidikan rendah, tetapi

saleh. Apakah mereka pilihan Allah SWT yang menjadi

martir bagi perubahan sosial?

Rumah keluarga Andi itu sederhana, sama dengan

empat rumah lain yang kami kunjungi. Berlantai tikar,

tanpa perabot dan tidak ada gambar yang bergantungan di

dinding. Ruang tamunya sekitar 3,8 x 3 meter. Luas rumah

sekitar 12 x 3,8 meter. Hanya sekitar semenit, seorang

perempuan separuh baya, keluar menemui kami. Aminah,

janda, berpenampilan biasa, seperti ibu-ibu kampung

umumnya. Aminah (52) yang ditinggal meninggal suami,

Zaenudin, punya tiga orang anak. Andi (33), Ahmad Junaidi

(26), dan Maryana Diana Sapitri (16). Andi dan Ahmad hanya

tamatan SMP. Anak bungsunya, masih duduk di SMA, kelas

satu.

Aminah menjaga anak tetangga yang masih ada

hubungan keluarga. Imbalan yang diperoleh, Rp 700 ribu

sebulan. Ahmad Junaidi, lumayan, memeroleh Rp 2,5 juta

sebulan sebagai karyawan toko baja ringan, Andi sendiri

kerja serabutan. Aminah duduk sambil meletakkan sesisir

besar pisang Ambon, kue, dan air mineral. Bila diperhatikan

wajah Aminah, tampak masih ada goresan kesedihan.

Aminah dengan suara terbata-bata mengisahkan:

Diceritakannya, saat Idul Fitri “Andi meminta saya

duduk di kursi. Diambilnya baskom berisi air. Hatihati, kaki saya dimasukkan ke dalam baskom. Lembut,

tangannya membasuh kedua kakiku, bergantian kanan dan

kiri. Selesai, dikeringkan. Kemudian… (Aminah tertahan

suaranya), diciumnya kedua kakiku.”

Andi atau nama lengkapnya Andi Oktiawan, berusia

33 tahun. Beliau yang paling tua dari enam pengawal HRS

yang dibunuh polisi. Andi kerja serabutan. Lebih tepat

sebagai pekerja sosial. Andi turun tangan jika ada tetangga

punya masalah. Andi akan mengantar tetangga yang sakit,

ke rumah sakit. Pihak rumah sakit terkadang menyulitkan

pesakit untuk memperoleh kamar. Apalagi bagi mereka

yang hanya mengandalkan BPJS. Andi langsung turun

tangan sehingga tetangganya bisa memeroleh kamar.

Andi, pemuda yang sopan, peramah, mudah bergaul,

dan suka menolong siapa saja. Wajar jika Andi terpilih

sebagai Ketua Remaja Masjid Al Hikmah, di lingkungannya.

Andi, selama tiga tahun memimpin Remaja Masjid, sebelum

meninggal, aktif menggerakkan kawan-kawannya di

masjid. Program dan kegiatan yang dilakukannya antara

lain; Peringatan hari-hari besar Islam; Pawai Obor setiap

tahun baru Islam; serta kerja bakti membersihkan masjid

dan lingkungan sekitar.

Terkait profil Andi ini, TP3 bertanya apakah pemuda

seperti Andi yang Ketua Remaja Masjid, suka menolong

tetangga, dan sangat menghormati ibunya itu, menjaditeroris, pengedar narkoba atau menembak polisi? Jika Ketua

Remaja Masjid menjadi teroris, Polri juga teroris. Sebab, Wakil

Ketua Dewan Masjid Indonesia adalah mantan Wakapolri,

Syafrudin. Wakil Ketua Dewan Pakar, Budi Gunawan yang

juga mantan Wakapolri, sekarang Kepala BIN. Jika institusi

Polri bukan teroris, apakah mantan Wakapolri yang teroris.

Kalau mantan Wakapolri bukan teroris sementara ada

Ketua Remaja Masjid yang jadi teroris, maknanya, beliau

tidak becus mengurus masjid. Simpulannya, polisi jangan

ikut-ikutan tiru ABRI pada masa orde baru yang berdwi

fungsi. Cukup satu fungsi saja, mengurus internal polisi agar

bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti

polisi di luar negeri. Maknanya, polisi perlu mengganti

senjata api dengan pentungan seperti polisi Inggris ketika

bertugas di lapangan.

KHADAVI, KORBAN PEMBUNUHAN OLEH APARAT NEGARA

DI KM 50

Saat TP3 tiba di gang sempit di

depan rumah orangtua Khadavi,

tampaklah tikar dan karpet. Banyak

anak muda duduk sambil berdzikir.

Malam itu, 15 Januari 2021, hari ke

40, enam pengawal HRS meninggal

dunia dibunuh oleh aparat negara.

Rumah itu sederhana. Panjangnya

mungkin 8 meter. Lebarnya sekitar enam meter. Ruang tamu berukuran kurang lebih dua

setengah kali tiga meter. Ruang keluarga sekitar tiga kali

tiga setengah meter. Tidak nampak perabot rumah yang

mewah.

Di atas meja kecil, terpampang foto Khadavi. Wajahnya

cerah, ganteng, bercahaya. Masih muda, 21 tahun. Nama

lengkapnya, Muhammad Suci Khadavi Poetra. Anak pertama

dari dua orang bersaudara. September 2021, Khadavi akan

wisuda. Beliau kuliah di Fakultas Perkapalan, salah satu

universitas di Jakarta.

Menurut ayahnya, Herman Mulyana, Khadavi

pernah mau pindah ke jurusan hukum. Mantan Satpam

di salah satu supermarket di Jakarta ini berperawakan

sedang, ramping tubuhnya. Memerhatikan postur dan

penampilannya, musykil Herman bisa mendidik anaknya

menjadi seorang teroris. Khadavi saat kuliah sempat pindah

jurusan—memilih jurusan Hukum-- karena alasannya

ingin menegakkan keadilan dan melindungi ulama. Wajar

jika Khadavi bercita-cita, menegakkan keadilan. TP3

khawatir selama pemerintahan Jokowi, ratusan, ribuan,

bahkan jutaan akan menjadi Khadavi baru. Bahkan, tujuh

jutaan peserta 212 yang memadati Monas beberapa waktu

lalu akan menjadi “Khadavi-Khadavi” baru. Apalagi dengan

menyaksikan penahanan HRS, ulama, dan aktivis KAMI

secara semena-mena.Herman mengekspresikan wajah sedihnya sewaktu

mengatakan, “September ini Khadavi akan diwisuda.” Kedua

anaknya Herman ini, terkenal saleh. Apalagi Khadavi biasa

menasihati orang tuanya agar jangan gila dunia. Ingatlah

kehidupan akhirat. Khadavi rajin mengikuti majelis ta’lim di

mana-mana di Jakarta. Belakangan, Khadavi rajin mengikuti

kegiatan FPI. Apalagi memperhatikan tindakan-tindakan

yang dilakukan aparat pemerintah khususnya lima tahun

terakhir ini, membuat Khadavi semakin tertarik dengan

kegiatan dan dakwah FPI. Pengurus dan anggota FPI sering

turun tangan ketika terjadi bencana alam, baik tsunami,

gempa bumi atau banjir. Mereka menolong korban tanpa

pamrih, mulai dari tsunami Aceh, Banten, NTB, Sulawesi

Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta dan sekitarnya

serta bencana lainnya di hampir seluruh Indonesia. Herman

dan istrinya tidak sangka, pertemuan pagi itu, 6 Desember

2020 adalah pertemuan terakhir dengan anak sulungnya,

Muhammad Suci Khadavi Poetra.

Herman sedih tapi bersemangat ketika mengemukakan

kondisi fisik jasad anaknya. Menurutnya, ada dua lobang

peluru dekat jantung, berwarna hitam. Maknanya, Khadavi

ditembak dari jarak dekat. Matanya juga terdapat bekas

penganiayaan. Ada jahitan di dada yang menunjukkan

rumah sakit melakukan autopsi tanpa izin keluarga. Bagian

belakang kepalanya, sampai di liang lahat pun masih keluar

darah.Wajar jika Herman menolak tuduhan polisi yang

mengatakan anaknya membawa senjata. “Beli gorengan

saja, dia kongsi dengan kawan-kawannya. Dari mana duit

untuk beli senjata,” tambahnya. “Senjatanya” adalah baju

koko dan kopiah putih. Itulah sebabnya, Herman menolak

memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Menurutnya, dua

kali surat panggilan Polda Metro Jaya dibawa oleh Babinsa

dan Ketua RT. Herman minta agar pak RT mengembalikan

surat panggilan polisi tersebut. Herman kemudian minta

keadilan ditegakkan dengan seadil-adilnya terhadap para

pelaku pembunuhan. Keadilan yang bagaimana?

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha

Esa. Hal ini ditegaskan lagi di UUD 45, pasal 29 ayat (1):

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat

(2) mengatakan, “negara menjamin tiap-tiap penduduk

untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan

Pancasila dan UUD 45 terebut mengisyaratkan bahwa,

hukuman bagi pembunuh (tanpa hak) harus sesuai

dengan ketentuan Tuhan Yang Esa. Maknanya, penegak

hukum harus merujuk Al-Qur’an, Injil, dan KUHP di mana

pembunuh harus dijatuhi hukuman mati. “Hai orang-orang

yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan

dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan

orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan

wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan

dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti

dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf)

membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara

yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan

dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang

melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang

sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah: 178)

“Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya

akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat

manusia itu menurut gambar-Nya sendiri” (Injil, Kejadian

9:6).

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam

karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati

atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu

tertentu, paling lama dua puluh tahun.” (KUHP pasal 340).

Jika aparat negara yang membunuh Khadavi, ikhlas

menjalani hukuman mati yang didahului dengan tobat

nasuha, in syaa Allah, mereka akan memeroleh keringanan

dalam pengadilan akhirat nanti. Bahkan, bisa masuk

surga jika dia muslim. Para Penyidik, JPU, dan Hakim yang

menyidik, menuntut, dan memutuskan hukuman mati juga

akan memeroleh keringanan atau kebebasan hukuman di

akhirat kelak. FAIZ, MAHASISWA YANG INGIN MATI SYAHID

“Ya Allah, di tempat yang NabiMu biasa shalat ini, aku memohon

kepada-Mu agar diriku dan anakanakku mati sebagai seorang syahid

dan syahidah. Aamiin Yaa Robbal

‘Alamiin.” Itulah antara lain doa pak

Syuhada di Raudah, Masjid Nabawi,

Madinah, tahun 2018.

Saat konferensi pers yang diadakan TP3, Syuhada,

ayah almarhum Faiz, mewakili keluarga enam korban

pembunuhan polisi, menyampaikan sambutan. Syuhada

sangat bersemangat. Syuhada mempersilakan aparat

negara bertanya ke kampusnya Faiz atau kawan-kawan di

tempat tinggal, apakah Faiz berkelakuan buruk. Apakah dia

pengguna narkoba, teroris, pencopet atau tukang berantam?

Saat Syuhada mengakhiri sambutannya, Amien Rais

bertepuk tangan. Hadirin di salah satu ruangan Hotel Atlet

Senayan, 18 Januari 2021 itu pun bertepuk tangan. Mereka

mengikuti Amien Rais yang duduk di sebelah TP3. Amien

Rais adalah salah seorang Penasihat TP3.

Rumah orang tua Faiz, tak jauh beda dengan kondisi

keluarga almarhum Khadafi dan Ahmad Sofyan. Rumah

berada di gang sempit. Mobil diparkir di tempat yang agak

jauh. TP3 berjalan sejauh dua ratus meter, memasuki gang

yang tidak bisa dilalui mobil. Rumahnya seluas 4 x 15 meter, lebih panjang dari milik orang tua Khadavi dan Ahmad

Sofiyan. Namun, ruang tamu Faiz, lebih kecil dari yang

dipunyai Khadafi. Diperkirakan, 2,5 x 4 meter. Tidak nampak

satu pun perabot. Rumah itu milik neneknya Faiz. Namanya

Sofia, kini berusia 86 tahun. Ada empat kamar kecil, dihuni

tujuh orang. Di samping rumah, tempat pengajian sedang

direnovasi. Ukurannya sekitar 4 x 15 meter. Istri Syuhada,

Rosidah ternyata seorang mubalighah, aktif mengordinasi

pengajian kaum ibu, hampir setiap hari. Wajar kalau Faiz

sangat islami sekaligus Pancasilais dalam kehidupan seharihari.

Faiz tidak pernah tinggalkan shalat karena ia rukun

Islam kedua. Shalat pula yang pertama dihisab di akhirat.

Faiz, karena muslim maka dia seorang warga negara yang

baik. Sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD

45 memerintahkan dia untuk menjadi seorang muslim

yang saleh. Sebab, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila

pertama menunjukkan bahwa, Indonesia, negara agama.

Indonesia bukan negara sekuler, kapitalis, atau komunis.

Hal ini ditegaskan kembali dalam UUD 45 pasal 29 ayat 1:

“Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Masa Esa.”

Ayahnya Faiz, Syuhada, posturnya ramping dan

jangkung. Beliau sehari-hari menjual batu akik. Syuhada,

ketika ‘booming’, berhasil menjual salah satu batu akiknya

dengan harga delapan jutaan rupiah (2013). Namun,

adat bisnis, batu akiknya pernah dibeli dengan hargahanya seratus ribu rupiah. Pandemi virus Cina saat ini,

jangankan beli batu akik, guna makan sehari-hari saja,

rakyat “kelimpungan.” Dampaknya, Syuhada sukar

menawarkan barang dagangannya. Syuhada juga tidak

bisa berimprosisasi dengan memproduk alat membuka dan

menutup lift yang ada di bandara atau beberapa hotel besar.

Apalagi memproduk masker, penutup wajah plastik, dan

pencuci tangan.

Faiz, nama lengkapnya, Faiz Ahmad Syukur, 22 tahun.

Beliau anak sulung dari pasangan Syuhada dan Rosidah.

Faiz memiliki dua adik: Bojas Bakumusal (20), tamatan

SMA dan Firdaus Jibar Inmasa (17) masih duduk di bangku SMA. Faiz sudah semester 5 di salah satu universitas. Faiz

mengambil jurusan Ilmu Komputer dan Teknik Informatika

(IT), bidang yang fenomenal sejagat, belakangan ini. Faiz,

generasi milineal yang mandiri. Bahkan, ayahnya biasa

‘jengkel’ karena apa pun masalah yang dihadapi, Faiz

mengatasi sendiri. Faiz, sehari-hari jual beli logam mulia

(satu gram), produk Antam. Penghasilannya digunakan

untuk membiayai kuliah dan membantu adik-adiknya.

Faiz juga biasa membantu ibunya dari hasil usahanya.

Faiz, pada waktu senggang, melatih anak-anak belajar

memanah, tanpa dibayar. Faiz mengamalkan salah satu

hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan orangtua

agar mengajar anak lelaki mereka berkuda, memanah,

dan berenang. Namun, ke adik bungsu, Faiz mengatakan,

ingin memperoleh ridha Allah SWT dengan pekerjaan yang

mapan. Ke ibunya, Faiz mengatakan, ingin menyekolahkan

kedua adiknya. Syuhada mengatakan, Faiz ingin menjadi

‘digital graphic designer.’ Kawan-kawannya mengatakan,

Faiz sering minta didoakan agar mati syahid.

Saat hari Sabtu, 5 Desember, Faiz meminta ibunya

menyediakan seragam laskarnya untuk berangkat ke

Petamburan. “Doain ya ma,” itulah kata-kata terakhir yang

didengar ibunya. Faktanya, Faiz benar-benar memeroleh

pahala syahid. Hal itu terjadi dalam peristiwa pembunuhan

enam warga sipil oleh aparat negara di KM 50, tol JakartaCikampek, 7 Desember 2020, dini hari. Peristiwa ini menunjukkan, salah satu doa ayahnya di Raudah, masjid

Nabawi, lebih dua tahun lalu, terkabul.

Syuhada, sewaktu menyaksikan jenazah anaknya dimandikan, nampak ada empat luka bekas tembakan. Dua

peluru di area jantung. Leher sampai pusar, ada jahitan,

bekas operasi. Padahal, semua keluarga korban, termasuk

Syuhada tidak mengizinkan dilakukan autopsi. Polisi dan

petugas rumah sakit tidak menjelaskan, apakah dibelahnya

jenazah dari leher sampai pusar adalah autopsi atau proyek

bisnis. Maklum, masyarakat sering melihat video yang

menunjukkan pengambilan organ penting dari jenazah

untuk diperjual-belikan.

AHMAD SOFYAN (AMBON) SYUHADA FPI, ANAK JANDA

YANG DIBUNUH APARAT NEGARA

TP3 menuju jalan Utan Panjang

III, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tiba

di gang I, mobil diparkir sekitar

100 meter dari rumah, tempat

hajatan berlangsung. Suara tahlilan

seratusan orang yang memadati

gang itu membuat TP3 tidak leluasa

bercakap-cakap. Ini acara tahlilan

di rumah orang tua Ahmad Sofiyan.

Beliau, korban pembunuhan aparat negara di tol JakartaCikarang KM 50, 7 Desember 2020. Rumah orang tua Ahmad Sofiyan alias Ambon, ukurannya tidak jauh beda dengan

yang dipunyai keluarga Khadafi. Perbedaannya, rumah

orang tua Ahmad, dua tingkat, warisan kakek.

Ibunya Ahmad Sofiyan seorang janda. Ahmad Sofiyan

alias Ambon berumur 26 tahun. Belum menikah. Beliau

hanya tamatan SD kemudian mengambil paket C, SMP.

Musykil, apakah dengan pendidikan paket C, Ahmad

Sofiyan dapat merakit senjata seperti dituduhkan polisi?

Katakanlah, Ahmad Sofiyan dapat merakit senjata.

Pertanyaannya, apakah peluru yang digunakan berupa

biji tangkil, jagung atau peluru asli? Jika peluru asli, siapa

yang memproduknya? Katakanlah peluru itu diproduk

pabrik resmi, Pindad. Namun, apakah karyawan pabrik ini

yang menjual peluru ke laskar FPI? Mungkin juga, Ahmad

Sofiyan membeli peluru di pasar gelap. Jika ada pasar gelap

di Jakarta dan sekitarnya, siapa yang bertanggung jawab?

FPI, HTI, MUI, BIN atau polisi. “Tepuk air didulang, terpercik

muka sendiri.”

Ibunya Ahmad, namanya Herlina, menjumpai TP3

di gang yang belum dipadati pelayat. Tubuhnya Herlina

ramping. Tingginya sekitar 155 cm. Beliau mengenakan

jilbab yang rapi dan benar. Jilbab Herlina mengekspresi

kualitas keislamannya. Hal tersebut tergambar ketika

beliau mengatakan bahwa, tawaran uang duka dari Babinsa

setempat, ditolak. Masyaa Allah! Seorang janda sederhana,

menolak uang duka dari pemerintah. Padahal, pekerjaansehari-hari hanya menjual goreng-gorengan. Hasilnya

Rp 200 ribu per-hari. Itulah penghasilan yang digunakan

untuk membiayai dirinya dan dua anaknya; Ahmad

Sofiyan dan Ridwan. Saat TP3 bertanya tentang apakah

Herlina siap bermubahalah dengan aparat negara yang

membunuh anaknya, Herlina menjawab bahwa dirinya siap

bermubahalah dengan harapan pelaku pembunuh anaknya

dilaknat oleh Allah SWT.

Saat mendengar jawaban itu, TP3 terbayang kisah

Nusaibah binti Ka’ab. Beliau salah seorang shahabiyah

dari golongan Anshar. Dikisahkan, suatu hari, Nusaibah

mendengar hiruk pikuk para sahabat menuju medan

perang Uhud. Suami Nusaibah ikut berperang hingga

syahid, juga , anaknya. Bahkan Nusaibah ikut berperang

dan mampu membunuh puluhan orang kafir. Suatu waktu,

seorang musuh mengendap dari belakang dan melukainya.

Usai perang Uhud, Nusaibah tercatat sebagai perisai

Nabi Muhammad SAW dengan tidak kurang 12 luka di

tubuhnya.

Apakah Herlina, Monalisa, dan 4 ibu lain yang anakanaknya dibunuh aparat negara akan tampil sebagai

“Nusaibah-Nusaibah” baru? Apakah ibu dari 11 orang yang

meninggal dalam peristiwa 21 dan 22 Mei 2019 di depan

kantor Bawaslu akan mengikuti jejak Nusaibah? Apakah

ibu-ibu dari 800-an anggota KPPS yang meninggal secara

tidak wajar dalam Pilpres 2019, akan menuntut hak mereka seperti yang dilakukan Nusaibah? Setidaknya mengikuti

jejak Herlina yang menolak dana santunan pemerintah

kecuali para pembunuh dijatuhi hukuman mati juga.

REZA SYUHADA FPI RUTIN BERIKAN GAJINYA UNTUK

IBUNYA, BERSEDEKAH DAN MENCICIL SERAGAM FPI

Muhammad Reza, pemuda Pasar

Baru, Kecamatan Sa wwah Besar,

Jakarta Pusat ini hanyalah seorang

pemuda pecinta ulama dan habaib

yang ingin membahagiakan kedua

orang tuanya. Reza, pemuda yang

lahir pada tanggal 7 Juni 2000 itu pun

bekerja sebagai satpam di salah satu

perusahaan, demi untuk membantu

ibunya yang seorang buruh cuci.

Reza menempati tempat tinggal yang sangat

zsederhana, tangga itu menuju ruang tempat tinggalnya

yang berukuran 1,5 x 3 meter. Di sana tempat tidur Reza

bersama ibu dan kakaknya, di bawahnya dipakai untuk

kamar mandi dan dapur. Di sela kesibukannya mencari

nafkah, Reza juga menjadi anggota FPI supaya bisa dekat

dengan Dzurriyah Rasulullah SAW Imam Besar HRS, serta

membela agama, bangsa dan negara. Namun siapa sangka,

hari Senin (7/12/2020) dini hari Reza harus tewas ditembak

aparat negara di tol Jakarta-Cikampek KM 50 saat sedang

bertugas mengawal dan menjaga perjalanan HRS menuju

Karawang.

Reza telah dimakamkan di area Markaz Syariah FPI

Mega Mendung Bogor bersama para syuhada lainnya.

Makamnya kini setiap hari selalu diziarahi oleh umat Islam

serta didoakan oleh jutaan umat Islam. Fakta mengharukan

pun kemudian terkuak, Reza yang hidup bersama ibunya

yang hanya seorang buruh cuci ini, ternyata anak shalih dan

sangat berbakti kepada ibunya. Reza yang bekerja sebagai

satpam hanya bergaji Rp 200 ribu per-bulan, ternyata

selama ini penghasilannya senantiasa ia catat dan kemudian

terungkap untuk apa saja uang tersebut ia gunakan.

Sejumlah perwakilan pengurus majelis taklim

mendatangi kediaman Reza menyampaikan sumbangan.

Sebagian besar gajinya Reza sisihkan untuk ibunya,

sisanya untuk bersedekah Rp 10 ribu setiap harinya dan

Rp 20 ribu untuk mencicil membeli seragam FPI. Berbeda dengan banyak ormas lain yang menerima dana Bansos dari

pemerintah dan sumber lain sehingga anggotanya diberi

seragam dan digaji, di FPI tidak begitu. FPI adalah ormas

Islam yang tidak pernah menerima Rp 1 rupiah pun dana

Bansos dan dana apa pun bentuknya dari pemerintah. Tidak

ada anggota FPI yang digaji. Bahkan untuk membeli seragam

kelaskaran pun harus membeli sendiri. Namun karena

kemandirian dan independensi itulah yang membuat FPI

sangat dicintai umat Islam. FPI bukan kacung pemerintah

dan kelompok apa pun, sehingga berani berkata tidak pada

apa pun yang bathil.

DALAM Daftar Lampiran-Catatan ini, terdapat sejumlah

informasi pendukung materi Buku Putih sehingga

diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi

secara komprehensif dan bisa memahami bahwa peristiwa

terbunuhnya enam pengawal HRS oleh aparat negara

merupakan pelanggaran HAM berat. Lampiran-Catatan

tersebut berupa surat formal yang dikirim oleh TP 3 atau

pihak terkait lainnya, pernyataan sikap atau press release,

foto dan atau gambar karikatur, artikel pengamat, karya

jurnalistik narasi audio-visual, berita liputan peristiwa, dan

sejenisnya. PETISI RAKYAT OLEH TP3

Jakarta, 1 Februari 2021

Kepada Yth.:

Presiden Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Petisi Rakyat* untuk *Penuntasan Peristiwa Pembunuhan

Pengawal HRS oleh Aparat Negara

Proses penyelidikan peristiwa pembunuhan atas enam warga sipil

(Pengawal HRS) yang terjadi pada 6-7 Desember 2020 masih jauh dari

harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif

dan fakta-fakta di lapangan. Baik Polri maupun Komnas HAM telah

memberikan laporan penyelidikan yang dapat dianggap menggiring

opini menyesatkan dan menutupi kejadian yang sebenarnya.

Mencermati sikap Pemerintah dan sikap Komnas HAM RI, kami

yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pembunuhan

terhadap enam pengawal HRS merupakan pembunuhan secara langsung

terhadap penduduk sipil oleh aparat negara yang didahului dengan

penyiksaan dan dilakukan secara sistematik. Oleh karena itu kejahatan

ini memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime

Against Humanity), sehingga merupakan Pelanggaran HAM berat

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kejahatan sistematik ini terjadi didasarkan pada prakondisi operasi

kontra propaganda oleh Pemerintah melalui penggalangan opini,

politik adu domba dan belah bambu di antara umat Islam dan rakyat

Indonesia yang direpresentasikan oleh aparat hukum dan keamanan.

Aparat negara diduga telah melakukan Pelanggaran HAM berat melalui kebijakan keji, bengis dan di luar batas kemanusiaan, yang berujung

pada hilangnya nyawa enam laskar FPI pada 7 Desember 2020.

Berdasarkan kesaksian dari Pengurus FPI, pengawal HRS itu tidak

memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, sehingga

dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. Karena itu

banyak pihak, termasuk Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3)

enam pengawal HRS meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan

pembantaian yang direncanakan sebelumnya. TP3 menilai, apa pun

alasannya, tindakan aparat negara sudah melampaui batas dan di luar

kewenangan, yakni menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur

hukum dan keadilan, sehingga wajar disebut sebagai extrajudicial

killing.

Tindakan brutal aparat pemerintah ini merupakan bentuk

penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas asas

praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum dan keadilan.

Sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan

dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan yang berlaku. Karena itu

TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan enam

pengawal HRS tersebut, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait.

Dengan status sebagai Pelanggaran HAM berat, maka pembunuhan

enam pengawal HRS merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma

Tahun 1998 dan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman

or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui

Undang-Undang No.5 Tahun 1998. Karena itu proses hukumnya harus

dilakukan melalui Pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam

Undang-Undang No.26 Tahun 2000.

Sampai saat ini, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa

pembunuhan enam pengawal HRS. Bahkan pemerintah tidak merasa

perlu untuk menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa

kepada keluarga korban. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap

hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam UU No.13 Tahun 2006 jo UU No.31 Tahun 2014

tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

TUNTUTAN

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aparat

negara, maka TP3 bersama segenap komponen bangsa di seluruh

Indonesia yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan, serta

pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan ini mengajukan

tuntutan sebagai berikut:

1. Menuntut agar nama-nama para pelaku pembunuhan enam

pengawal HRS yang dilaporkan Komnas HAM kepada Presiden

Republik Indonesia segera diumumkan.

2. Menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan

untuk ikut bertanggungjawab atas tindakan sewenang-wenang

aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut;

3. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan

Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran

sebagai anggota Polri, sehingga proses hukum kasus pembunuhan

enam pengawal HRS dapat dilakukan secara obyektif, terbuka, dan

berkeadilan.

4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk membentuk

Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki kasus pembunuhan

atau pembantaian enam pengawal HRS yang diduga kuat bukan

sekadar pembunuhan biasa, tetapi terkait dengan persoalan politik

kekuasaan;

5. Mendukung Tim Advokasi yang telah melakukan pelaporan kepada

International Criminal Court di Den Haag dan Committee Against

Torture di Geneva, serta mendesak kedua lembaga Internasional

tersebut untuk segera melakukan langkah penyelidikan termasuk

pemanggilan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembantaian

enam pengawal HRS sebagai tindak lanjut dari pelaporan Tim

Advokasi tersebut.6. Menuntut negara bertanggungjawab kepada para korban dan

keluarganya, sesuai Pasal 7 UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan

UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

dalam bentuk:

a. Memberikan keadilan kepada para korban dengan menghukum

para pelaku pelanggaran;

b. Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya dan

mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7

Desember 2020 yang menewaskan enam korban;

c. Memberikan layanan medis dan psikososial dengan cuma-cuma

dan serta merta untuk korban lain peristiwa 7 Desember 2020

yang masih hidup;

d. memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarganya melalui fasilitasi dari Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK);

e. Merehabilitasi nama baik para korban yang sudah tewas dari

labelling dan stigma yang dituduhkan kepada mereka secara

sewenang-wenang.

7. Menuntut para pelaku pembunuhan 7 Desember 2020 untuk

memberikan restitusi (ganti rugi oleh pelaku) kepada para korban

dan keluarganya sesuai Pasal 7A UU No.31 Tahun 2014 tentang

Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban.

Kami mengajak berbagai lapisan masyarakat, segenap anak bangsa

di seluruh tanah air, untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan

Petisi Rakyat ini, demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI.Daftar Pendukung Petisi Rakyat

1. Prof. DR. M. Amien Rais

2. KH DR. Abdullah Hehamahua

3. Dr. Busyro Muqoddas

4. KH. DR. Muhyiddin Djunaedi

5. Dr. Marwan Batubara

6. Prof. DR. Firdaus Syam

7. DR. Abdul Chair Ramadhan

8. Habib Muhsin Al-Attas, Lc.

9. Hj. Neno Warisman

10. Edy Mulyadi

11. Rizal Fadillah, SH

12. HM Mursalim R

13. Dr. Indra Matian

14. Wirawan Adnan, SH.,MH

15. Abdul Malik SE, MM

16. KH DR. Buchori Muslim

17. DR. Syamsul Balda

18. DR. Taufik Hidayat

19. DR. HM Gamari Sutrisno, MPS

20. Ir. Candra Kurnia

21. Adi Prayitno, SH

22. Agung Mozin SH, MSi

23. KH Ansyufri Sambo

24. DR. Nurdiati Akma

*(Nomor 1 s.d 24 merupakan

Anggota TP3 dan Inisiator Petisi

Rakyat)*

25. KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’I,

Perguruan As-Syafi’iyah

26. Prof. DR. Daniel M. Rosyid

27. Natalius Pigai, Mantan Anggota

Komnas HAM

28. DR. M.S Kaban, Mantan Menteri

Kehutanan

29. Rocky Gerung

30. Dra. Hj. Marfuah Musthofa, M.Pd,

Ketua PP Wanita Islam

31. Letjen TNI Purn Syarwan Hamid

32. Letjen TNI Purn Yayat Sudrajat

33. Mayjen TNI Purn Deddy S

Budiman

34. Mayjen TNI Purn Soenarko.

35. Prof. DR. H. Sanusi Uwes, M.Pd

36. DR. Ir. H. Memet Hakim

37. Mayjen TNI Purn Robby Win

Kadir

38. Prof. Dr. Muhammad Chirzin,

M.Ag.

39. H. Memet Hamdan, S.H, M.Sc.

40. Radhar Tri Baskoro, S.E, MSi

41. Kolonel TNI Purn Sugeng Waras

42. Noor Alam, S.H. CN, MBA, MSc

43. DR. Hj Maria Zuraida M.Si

44. DR. Ir. H Arifien Habibie MS

45. Memet A. Hakim, S.H.

46. DR. TB. Massa Djafar, Akademisi

47. Ahmad Murjoko, S.Sos. M.Si., KB

PII

48. DR. Muslim Muin, Dosen ITB

49. DR. Nurhayati Ali Assegaf, Partai

Demokrat

50. DR. Muslim Mufti, M.Si, Ketua

Dewan Tafkir PP PERSIS

51. Mayjen TNI Purn Budi Sujana

52. Brigjen TNI Purn Mahu Amin

53. Brigjen TNI Purn Dr Nasuka

54. Brigjen TNI Purn Poernomo

55. Adhie M Massardi

56. Zamzam Aqbil. R. SH., MH

(Bantuan Hukum PERSIS)57. DR. Ma’mun Murod Al-Barbasy,

M.Si

58. Dindin S. Maolani, S.H.

59. DR. Masri Sitanggang

60. Djoko Edhi Abdurrahman,

Mantan Anggota DPR RI

61. H. Heru Purwanto SH

62. Ir Sebastian Jaafar MH

63. Joko Sumpeno SH

64. Mustaris SH

65. Ir. Kelana Budi Mulia MEng.

66. Deni Apriandi SE SH MH

67. Ir H. Suroto MM

68. Djudju Purwantoro SH, MH

69. M. Gde Siriana Yusuf

70. Ir. Syafril Sofyan

71. Nur Aini Bunyamin, GBN

72. Taufik Bahaudin, UI Watch

73. Narliswandi (Iwan Piliang)

74. Ir. H. Irwansyah, UI Watch

75. Agus Muhammad Maksum, DDII

Jatim.

76. Ust Yunus Maksum, Gamis Jatim

77. KH. Toha Yusuf Zakaria, PP Al

Islah

78. Prof. DR Aminudin Kasdi,

UNESA

79. Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua

Rumah Pancasila

80. Ust Mintardjo Wardana, Jatim

81. Gus Adi Purwadi, AMTB Jatim

82. KH Ahmad Dimyati, TPQ Miftahul

Huda, Tulungagung

83. Ir. Asjhar Imron, MSc, MSE, PED,

Surabaya

84. KH Muhammad Ma’mun, Tulung

Agung

85. KH Gus Robert, Mojosari

Mojokerto

86. Agus Lengky ST SH MM,

Advokat.

87. Muslim Arbi

88. KH Hamim Badruzzan, Tulung

agung

89. KH Robet Wahidi Wiyono

90. M Nur Huda, Tulungagung

91. Ahmad Syifa, Tulungagung

92. Munif Miftachur Rohman,

Tulungagung

93. Efendi Arif, Tulungagung

94. Minhajun Niam, Tulungagung

95. Suparlin, Tulungagung

96. Edi Al Ghoibi, Tulungagung

97. Agus Sriyanto, Tulungagung

98. Moh Ali Shodiq, Tulungagung.

99. Khoirul Anam, Tulungagung.

100. Agus Supriadi, Tulungagung.

101. Moch Faisol, Tulungagung.

102. Warsito, Tulungagung.

103. Robet Saifunawas, Tulungagung

104. Muhammad Fauzi Nur Fuad,

Tulungagung

105. Purwito, Tulungagung.

106. Achmad Lutfi Nur Huda,

Tulungagung

107. DR. Habib Zaenal Abidin Bil Faqih,

Malang

108. KH Abdul Rachman, PP

Hidayatullah, Surabaya

109. Imam Budi Utomo ST, MM, Ketum

JPRMI, Jawa Timur110. Hamzah Baya, Jamaah Anshorus

Syariah, Jatim

111. Ustadz Dwi Agus, Gerakan Anti

Komunis, Jatim

112. Indra Rouf, Gamis Jatim

113. Drs. Ibrahim Rais, PII & PUI,

Kediri

114. Drs. Rahmat Mahmudi, M.Si,

Ketua Umum PUI & MKLB,

Kediri

115. Drs. A. Musta’in Syafi’I, Ketua

GBN & Sekjen PUI, Kediri

116. Ibnu Hasyim, KAMI Jatim

117. Agus Santoso, Forum Da’i

Ekonomi Syariah, Jatim

118. Habib Idrus Al-Jufry, Presidium

PUI, Kediri

119. M. Karim Amrullah, SH,

Presidium PUI, Kediri

120. Drs. H. Achmad Djunaidi. M.M.Pd.

MM, Masyumi Reborn Jatim

121. Ir Misbahul Huda MBA,

Founder Rumah Kepemimpinan

Indonesia

122. Ir HM Yacob Chudory, Ketua

Dewas DPP Pribumi Bersatu

123. Darmayanto, Mantan Anggota

DPR

124. Hasan Busyairi, Aktivis Dakwah,

Banyuwangi

125. Alfiyatussholichah Ssi, MPS, PP.

Garda Bumi Putra Nasional

126. KH.Jurjis Muzammil, Ponpes Al

Is’af Klabaan, Penasehat Anshor

Sumenep

127. KH. Drs. Choirul Anam, Surabaya

128. Ustadz Samsudin SE, MM,

Hidayatullah Surabaya

129. Azhari Dipo Kusumo, Front Anti

Komunis Pantura, Jatim

130. Ir Tontowi Ismail MSc, JMMI, ITS

131. Ramli Kamidin, Iluni UI

SELAIN “Petisi Rakyat”, ada pula

gerakan penggalangan dana untuk

para syuhada, enam pengawal HRS

yang dibunuh aparat negara. Berikut

ini berita tentang pengumpulan dana

dari masyarakat luas.

Kepedulian sosial dari

masyarakat untuk masyarakat ternyata masih menyala di

Tanah Air. Hal tersebut terwujud dalam aksi penggalangan dana

yang dilakukan oleh Irvan Gani. Warganet yang juga seorang

pengusaha ini mampu mengumpulkan donasi hingga Rp 1,7

miliar yang diperuntukkan bagi keluarga almarhum enam laskar

Front Pembela Islam (FPI) yang meninggal dunia dalam insiden

KM 50 Tol Jakarta-Cikampek beberapa waktu lalu.

Sontak, penggalangan dana yang dilakukan melalui media sosial

ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang

dari aktivis manusia merdeka yang juga mantan Sekretaris Badan

Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu.

Bahkan dalam akun Twitternya, Said Didu mengibaratkan sosok

Irvan sebagai seorang Menteri Sosial RI, yang mana posisi Mensos

sebelumnya, Juliari Batubara dikritik publik karena tersandung

kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19. “Selamat bekerja

Pak Mensos netizen,” tulis Said Didu, Jumat (11/12).

Hingga saat ini, dana yang telah terkumpul sudah mencapai Rp

1,7 miliar. Dana tersebut bahkan diprediksi akan terus bertambah

meski penggalangan dana telah ditutup. Irvan Gani pun telah

menyalurkan Rp 1,2 miliar sumbangan kepada enam keluarga

almarhum laskar FPI yang diserahkan secara langsung dengan

masing-masing keluarga mendapat Rp 200 juta.

“Terkumpul 1,7 M. Insya Allah terjaga amanah. Masih ada 500 juta

lagi, karena baru update siang tadi,” kata Irvan Ghani. Diakuinya,

pencairan dana tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus karena

terganjal regulasi perbankan dalam pencairan jumlah besar.

“Mengambil yang di bank dalam jumlah besar harus dengan

perjanjian,” tandasnya. EDITOR: DIKI TRIANTO

(https://politik.rmol.id/read/2020/12/12/465469/Irvan-GaniKumpulkan-1,7-M-Untuk-Korban-KM-50-Japek)MENGGUGAT REKAYASA PENANGANAN

PEMBUNUHAN ENAM PENGAWAL HRS

BANYAK tulisan “catatan” berbentuk artikel, foto, dan atau karikatur

dan sejenisnya yang mengangkat tema tentang ketidakadilan proses

penegakkan hukum berkaitan dengan peristiwa terbunuhnya enam

pengawal HRS oleh aparat negara. Di antaranya adalah karya jurnalistik

yang dikenal dengan nama “Bang Edy Channel” dari grup FNN. Secara

kontinu, “Bang Edy Channel” mengungkap kasus pelanggaran HAM berat

ini dari berbagai perspektif, dan mengundang masyarakat luas untuk

bergabung “menikmati” karya jurnalistiknya berbentuk narasi tertulis

dan audio visual Youtube itu melalui https://t.me/bangedychannel. Selain

itu, juga ada artikel yang ditulis oleh HM Rizal Fadilah, SH (pengamat

politik kebangsaan)., Dr. Marwan Batubara (juru bicara TP3), dan Dr. H.

Abdul Chair Ramadhan, SH., MH (Direktur HRS Centre).

Bang Edy Channel

ALLAH SINGKAP: MEREKA BERSEKONGKOL UNTUK PIDANAKAN

HRS!

Serapi apa pun mereka menutup bangkai, bau busuknya pasti akan

menyeruak juga. Allah singkap persekongkolan penguasa memidanakan

kerumunan di Mega Mendung, Bogor, Jabar. Ketua Satpol Kabupaten

Bogor, Agus Ridhallah, di persidangan mengaku rapat Pemprov Jabar

dan kepolisian Polda Jabar bersepakat memidanakan HRS. Padahal,

kasus serupa belum pernah dipidanakan. (*)

#MerekaBersekongkol / #PidanakanHRS / #AgusRidhallah /

#BangEdyChannel// https://youtu.be/oF6HggRu1sA

Jangan lupa dukung terus #BangEdyChannel dengan subscirbe, like,

komen, dan share yaaa... GABUNG TELEGRAM CHANNEL: https://t.me/

bangedychannel

KM 50: POLISI SAJA RAGU

HINGGA KINI Kepolisian masih utak-atik untuk mengumumkan nama

tersangka pembunuhan enam anggota Laskar FPI. Konon satu orang

sudah meninggal dalam kecelakaan. Itu pun tak jelas peristiwanya.

Dunia tentu menertawakan kinerja yang sebenarnya sangat mudah

akan tetapi menjadi sulit seperti ini. Masalah sulitnya adalah karena

mempertimbangkan skenario dan menyembunyikan kebenaran. Bukan

menguak kebenaran atau keadilan. Lemparan awal yang ternyata tidak

sesuai dengan fakta dan logika, akibatnya bisa berubah ubah. Komnas

HAM yang sarat kritik juga menghadapi kemandegan tindak lanjut.

Meski telah di-back-up Presiden dan Menkopolhukam.

Pertanyaan paling mendasar adalah benarkah pembunuh enam

anggota Laskar FPI itu adalah aparat Kepolisian atau instansi lain

selain Kepolisian? Yang dibicarakan bukan dua korban “tembak

menembak” dan empat yang ditembak, sebab keenam anggota Laskar

FPI mengalami luka tembak mematikan jarak dekat seluruhnya.

Memilah milah keduanya adalah keliru. Komnas HAM hanya menerima

keterangan sepihak dan diduga kuat ikut menyembunyikan kebenaran.

Jika Polisi sudah yakin bahwa pembunuh itu Elwira, Yusmin dan Fikri

Ramdhani, maka segera umumkan dan selesai. Tangkap dan tahan.

Tinggal penyidikan atas status tersangka mereka. Masalahnya adalah

Pelapor awal yang mentersangkakan “korban” pembunuhan adalah

justru paket lain Faisal, Fikri, dan Adi Ismanto. Pilihan ini juga menarik.

Polri ragu.

Beredar viral adanya tim penguntit dan pemburu HRS dan

rombongan yang ternyata bukan semata elemen Kepolisian. Ada

banyak personal BIN. Di antaranya BIN Daerah. Penguntitan puluhan

personal tentu didasarkan atas Surat Tugas dari atasan. Ini artinya

ada kegiatan sistematik yang menjadi unsur dari pelanggaran HAM

berat. Aneh Komnas HAM tidak berani mendapatkan keterangan atau

informasi dari personil yang bukan institusi Kepolisian seperti ini.

Fokus hanya Polri saja. Hubungan antar instansi sebagai bagian operasi

sistematik ini tergambarkan melalui cepatnya Konperensi Pers Kapolda

Metro Jaya Fadil Imran bersama-sama dengan Pangdam Jaya Dudung

Abdurrahman. Jika konteks pembunuhan adalah penegakkan hukum,

maka cukuplah Konperensi Pers dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya.

Kini pertanggungjawaban hukum tidak cukup selesai pada pelaku

di lapangan. Akan tetapi kebijakan komando harus dibongkar. Komnas

HAM menutup voice note antar petugas dengan para komandan. Fadil

Imran tidak bisa berleha-leha, begitu juga dengan Dudung Andurahman.

Kabareskrim belum tentu tak terlibat. Jadi kisah pelanggaran HAM

berat Km 50 harus dibuka habis. Jika hanya pelaku lapangan yang

terkena target, maka persoalan masih akan terus menggantung. Ujung

pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat pembunuhan dan

penyiksaan enam anggota Laskar FPI adalah Presiden Jokowi. Ini bukan

semata kasus hukum, ini adalah kejahatan kemanusiaan berbentuk

pembunuhan politik. Harus dipertanggungjawaban secara politik. Km

50 tak boleh diabaikan. Km 50 adalah crimes against humanity. (HM

Rizal Fadillah, Bandung, 25 April 2021)

MERAGUKAN DAN MEMPERCAYAI KOMNAS HAM

Tuntutan obyektivitas penyelidikan kebenaran peristiwa “Km 50”

adalah melalui Tim Pencari Fakta Independen. Semua pihak dapat

menerima hasil penyelidikannya berdasarkan “independensi” kerjanya.

Akan tetapi tuntutan atau usulan pembentukan ini ditolak oleh

Pemerintah. Akhirnya apa boleh buat dua lembaga yang melakukan

penyelidikan yaitu Mabes Polri sendiri dan Komnas HAM.

Penolakan Pemerintah atas pembentukan tim independen ini

membuat wajar jika publik memiliki penilaian awal meragukan akan

kerja baik Mabes Polri maupun Komnas HAM. Mengingat Polri menjadi

pihak yang terlibat, maka Mabes Polri sulit untuk mendapat tempat

utama dalam kepercayaan. Komnas HAM terpaksa harus dipercaya

untuk melakukan penyelidikan di bawah pantauan “terbatas” publik.

Setelah kurang lebih tiga minggu bekerja tanpa sinyal hasil, maka

anggota DPR Fadli Zon mempertanyakan melalui ungkapan di berbagai

media. Dan pada hari Senin 28 Desember 2020 Komnas HAM melakukan

konperensi pers tentang langkah dan hasil kerjanya. Harapan ada

temuan penting yang perlu diketahui masyarakat belum kesampaian.

Komnas HAM menyatakan belum selesai menunaikan tugasnya.

Ditunjukkan proyektil dan selongsong peluru yang ditemukan,

lalu pecahan mobil yang juga didapat. Menurut pengamatan beberapa

kalangan penunjukan bukti ini sebagai kecerdikan Komnas HAM untuk

mengamankan bukti melalui keterlibatan publik dalam menjaganya.

Meskipun demikian jika konperensi pers ini hanya sekedar

memperlihatkan temuan tersebut sebenarnya terlalu teknis dan

sederhana atas alat bukti yang masih interpretatif. Masyarakat berharap

lebih dari itu dan informasinya yang ditunggu bersifat fundamental

serta mudah untuk didapat cepat dari kerja Komnas HAM.

Dua hal terpenting yang semestinya terungkap yaitu pertama

Komnas HAM menyatakan bahwa timnya telah mengetahui siapa

penembak keenam anggota laskar FPI tersebut apakah benar Polisi atau

pihak di luar kepolisian. Lebih hebat jika identitas pelaku penembakan

diumumkan.

Kedua, berdasarkan kondisi jenazah maka Komnas HAM

menyampaikan bahwa di samping penembakan juga ada atau tidak

penyiksaan. Komnas HAM mampu menjelaskan arti lebam-lebam atau

luka melepuh atau kulit mengelupas yang ada pada tubuh korban.

Pengumuman awal seperti inilah yang dibutuhkan dan perlu

diamankan publik dalam pengawasan “terbatas” yang dapat dilakukan

masyarakat terhadap kerja Komnas HAM.

Mengingat belum ada hal penting yang dapat ditangkap publik

tentang kerja Komnas HAM maka posisinya saat ini Komnas HAM masih

dalam bacaan antara diragukan atau dapat dipercaya. Wajar diragukan

karena saat mempublikasikan bersama Polisi tentang temuan “revolver”

yang menjadi bukti penembakan begitu yakin dengan detail penjelasan

Kepolisian. Begitu juga dengan bantahan keras telah menemukan

rumah tempat diduga terjadinya penembakan atau penyiksaan.

Apa pun itu, publik masih akan menunggu finalnya hasil kerja

Komnas HAM. Adanya suara yang mendorong keterlibatan lembaga

internasional dalam penyelidikan kasus ini adalah bukti bahwa kerja

Komnas HAM diragukan obyektivitasnya.

Dengan duka dan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang

menyakitkan ini akhirnya kita berdiam “wait and see” dalam

ketertutupan dan gelapnya malam. Lokasi Km 50 pun telah dihancurkan,

terbebas dari penghuni orang-orang yang biasa ramai melayani mereka

yang berhenti untuk beristirahat. Suasana lingkungan kini kusam dan

muram.

Tetap berdoa semoga Komnas HAM dapat menjawab keraguan

dengan hasil yang terang benderang. Berdoa agar anggota Komnas HAM

terbebas dari status terperiksa di hari akhir dan mendapat hukuman

dari Allah SWT yang Maha Melihat dan Mendengar.

Alangkah ruginya jika menjadi unsur tak terlibat dalam perbuatan

tetapi ikut terhukum karena menyembunyikan kebenaran. Sebaliknya

pahala besar akan diberikan Allah SWT bagi mereka yang berlaku jujur

dan memberi manfaat besar bagi kehidupan orang banyak. (HM Rizal

Fadillah, Bandung, 29 Desember 2020)

BUBARKAN KOMNAS HAM

Bekerja sia-sia bahkan tidak profesional adalah pilihan diksi yang

mungkin pas diberikan bagi Komnas HAM yang diberi amanah untuk

menyelidiki kasus pembantaian 6 anggota Laskar FPI 7 Desember 2020.

Harapan publik begitu besar atas kerja keras, transparan, obyektif, dan

independen. Namun harapan itu sirna melalui realita kerja Komnas

HAM.Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Komnas HAM adalah

lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian,

penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. Pasal 89 ayat (3) butir c

dalam hal pemantauan maka Komnas HAM melakukan penyelidikan

dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang patut diduga terdapat

pelanggaran HAM.

Ada kesalahan mendasar Komnas HAM dalam penyelidikan kasus

penembakan 6 anggota laskar FPI, yaitu:

Pertama, dari peristiwa yang secara dini dipantau publik diduga

penembakan bahkan pembantaian yang terjadi adalah “extra ordinary”

dengan tuntutan keras akan pembentukan TPF independen, maka

sesuai UU No. 26 Tahun 2000, seharusnya Komnas HAM membentuk

tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat (vide

Pasal 89 ayat 2).

Kedua, bahwa hasil penyelidikan dengan kesimpulan terjadinya

pelanggaran HAM Komnas HAM seharusnya mengumumkan kepada

publik siapa yang diduga pelanggar HAM tersebut. Mengetahui

penembak atau pembantai adalah hal termudah dan layak didapat oleh

Komnas HAM dalam kasus ini.

Ketiga, Komnas HAM tidak mampu menjelaskan indikasi

penyiksaan (torture) bahkan terkesan menghindar, hal ini merupakan

pelanggaran atas tanggung jawab moral kemanusiaan yang mendasar.

Foto kondisi jenazah yang beredar ternyata tidak terklarifikasi baik

dalam penyelidikan.

Keempat, Komnas HAM keliru hanya melaporkan hasil kerja kepada

Presiden, sebab pada pelaporan reguler saja dilakukan kepada DPR

dan Presiden dengan tembusan Mahkamah Agung Pasal 97 UU HAM),

Rabu, 16 Agustus 2023

pelanggaran HAM 3

ARTICLE

POPULAR

Privacy Policy for mayatku.blogspot.com

Log Files

Google DoubleClick DART Cookie

Our Advertising Partners

Privacy Policies

Third Party Privacy Policies

Children's Information

Online Privacy Policy Only

Consent

Terms and Conditions

Cookies

License

Hyperlinking to our Content

iFrames

Content Liability

Reservation of Rights

Removal of links from our website

Disclaimer

Archive

viewer

about us

search