pemilu 6

pemilu 6

   Juni 14, 2023       mayatku

---

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan 

Republik negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik negara kita Tahun 1945. 

Konstitusi menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara 

efektif dan efesien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil. Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada 

menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus 

sarana aktualisasi partisipasi warga sebagai pemegang 

kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Dalam hal ini 

rakyat bukanlah obyek untuk dieksploitasi dukungannya, 

melainkan ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam 

mengawal integritas pemilu di mana salah satunya melalui 

pengawasan. 

Peningkatan partisipasi warga dalam pemilu 

yaitu  hal penting sebab partisipasi yaitu esensi dari 

demokrasi. keikutsertaan  atau pelibatan warga dalam 

322

  

berpolitik yaitu ukuran demokrasi suatu negara. 

keikutsertaan  politik bisa meliputi banyak hal, terkait kebebasan 

untuk berbicara, berkumpul, dan asosiasi; mengambil bagian 

dalam pelaksanaan urusan publik; dan kesempatan untuk 

mengajukan diri sebagai calon; berkampanye; serta untuk 

memegang jabatan di semua tingkat pemerintahan. Hampir 

setiap negara sudah mengakui dan menjamin bahwa laki-laki 

dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi 

secara penuh dalam semua aspek dari proses politik. Oleh 

sebab  itu, kita harus memanfaatkan hak ini  seoptimal 

mungkin. Walaupun dalam praktiknya, sebagian perempuan 

masih sulit untuk memakai  hak ini  dan menghadapi 

stigmatisasi perempuan hanya sebagai obyek semata. 

Representasi perempuan di kancah politik 

sangat penting sebab  yaitu bagian dari kehidupan 

berdemokrasi dan transparansi dalam penyelenggaraan 

negara. Keterlibatan kaum perempuan di bidang politik, 

khususnya di lembaga legislatif akan memberi keseimbangan 

dan mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, 

penganggaran, dan pengawasan yang berperspektif gender, 

juga bisa menjamin kepastian dan kesejahteraan semua lapisan 

warga demi kemajuan bangsa yang nondiskriminatif, 

lebih adil, dan setara.

Perempuan dalam Pemilu 2019 memiliki peran penting 

dalam mewujudkan kehidupan politik yang mencerminkan 

kesetaraan dan keadilan gender, yaitu: (1) Perempuan aktif 

mengikuti proses seleksi komisioner penyelenggara pemilu, 

khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu), baik ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Sayangnya, proses seleksi dianggap tak ramah pada perempuan 

sehingga masih ada provinsi dan kabupaten/kota yang tidak 

memiliki keterwakilan perempuan dalam lembaga pemilu; (2) 

Perempuan aktif mengikuti proses seleksi anggota atau panitia 

pelaksana atau pengawas pemilu di tingkat kecamatan hingga 

Tempat Pemungutan Suara (TPS);(3)Perempuan kader partai 

maupun tokoh perempuan akan terlibat sebagai calon legislatif, 

hingga ketentuan kebijakan afirmasi sekurang-kurangnya 

30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota 

 

323

legislatif, bisa melampui batas minimal, yaitu mencapai 40% 

perempuan dalam daftar calon legislative; (4) Organisasi-

organisasi perempuan aktif mendorong partisipasi perempuan 

sebagai pemilih untuk memakai  hak pilihnya secara benar 

dan cerdas;dan (5) Perempuan juga aktif sebagai pemantau di 

TPS untuk memantau jalannya pemungutan dan penghitungan 

suara.

Pemilu serentak 2019 yaitu pemilu terbesar di 

dunia. Terbesar sebab  jumlah pemilih dalam negeri mencapai 

190.779.466 dan pemilih di luar negeri 1.991.145 sehingga total 

pemilih 2019 berjumlah 192.770.611. Dari data pemilih yang 

ditetapkan KPU RI diketahui 51% yaitu  perempuan, yaitu 

96.538.965 orang, dan dilaksanakan lebih dari 813.000 TPS. 

Mengingat lebih dari 51% pemilih pada Pemilu 2019 yaitu  

perempuan dan hampir 40% dari calon anggota dewan yaitu  

perempuan, maka perempuan perlu berperan aktif untuk 

menjadi pemantau pemilu. 

Mengacu pada realitas yang ada dalam Pemilu 2019, 

penting bagi Koalisi Perempuan negara kita untuk melibatkan 

diri berperan sebagai lembaga pemantau pemilu. Koalisi 

Perempuan negara kita untuk Keadilan dan Demokrasi pertama 

kali diumumkan berdirinya pada 18 Mei 1998 dan dikukuhkan 

melalui Kongres Perempuan negara kita di Yogyakarta pada 

Kamis, 17 Desember 1998. Koalisi Perempuan negara kita 

yaitu  organisasi berbadan hukum perkumpulan, berbasis 

keanggotaan perorangan perempuan warga negara negara kita, 

memiliki anggota sebanyak ±44.000 perempuan yang tersebar 

di 936 desa di 145 kabupaten/kota di 27 provinsi di negara kita, 

yaitu organisasi yang memiliki asas Pancasila dan 

Hak Asasi Perempuan (HAP). Organisasi ini konsern pada (1) 

advokasi kebijakan publik dalam memperjuangkan hak-hak 

perempuan, dan (2) memperjuangkan keterwakilan perempuan 

dalam menduduki posisi strategis pengambilan kebijakan 

seperti kepala desa, kepala daerah, legislatif, dan lainnya. 

Selama 20 tahun lamanya Koalisi Perempuan negara kita 

yaitu organisasi massa perempuan yang konsern 

pada kerja-kerja advokasi terhadap kebijakan publik yang 

memperjuangkan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok 

324

  

rentan, termasuk mendukung keterwakilan perempuan dalam 

menduduki posisi pengambilan kebijakan, baik mulai dari 

tingkat desa (misalnya, kepala desa, perangkat desa, dan lain-

lain) hingga nasional sebagai eksekutif dan legislatif, termasuk 

mendorong partisipasi anggotanya untuk ikut serta dalam 

penyelenggaraan pemilu (Bawaslu dan KPU) secara berjenjang. 

Pemilubagi Koalisi Perempuan negara kita yaitu 

sarana mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta 

sekaligus menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan 

perempuan untuk ikut menentukan masa depan negara kita 

sejahtera, adil, dan beradab.Di samping itu, pemilu yaitu 

sarana untuk meningkatkan keterwakilan politik dalam 

lembaga pengambilan keputusan, khususnya lembaga Dewan 

Perwakilan Rakyat. Hal inilah yang melatar belakangi Koalisi 

Perempuan Indoenesia untuk mendaftarkan diri dengan 

kesukarelaan sebagai  lembaga  pemantau  pemilu ke Bawaslu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka Penulis 

merumuskan masalah yaitu  bagaimana peran Koalisi 

Perempuan negara kita dalam meningkatkan partisipasi politik 

perempuan?

Teori Konsep

1. keikutsertaan  Politik

keikutsertaan  berasal dari bahasa latin yaitu pars yang 

artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan 

dalam aktivitas atau kegiatan politik negara yang jika  

digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa 

inggris, partisipate atau  participation  berarti mengambil bagian 

atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam 

aktivitas atau kegiatan politik negara(Suharno. 2004: 102-103). 

keikutsertaan  politik yaitu  salah satu aspek penting 

suatu demokrasi. keikutsertaan  politik yaitu ciri khas dari 

modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan 

dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi 

kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut 

serta menentukan isi keputusan politik. Oleh sebab  itu yang 

 

325

dimaksud dengan partisipasi politik,menurut Hutington dan 

Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151),yaitu  kegiatan 

warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang 

dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh 

pemerintah.

Menurut oemar dani dalam Cholisin  partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan 

sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk 

ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan 

memilih pemimpin negara dan langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini 

mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan 

umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu 

partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan 

(contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota 

perlemen, dan sebagainya.

chucky  A. Almond yang dikutip oleh Mas’oed 

dan Mac Andrews (dalam Colin, 2008:57), membedakan 

partisipasi politik atas  dua bentuk, yaitu: (a) keikutsertaan  politik 

konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal 

dalam demokrasi modern; dan (b)  keikutsertaan  politik non 

konvensional, yaitu suatu bentuk partispasi politik yang tidak 

lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa 

kegiatan ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner.

Adapun  rincian dari pandangan Almond tentang dua 

bentuk  bentuk  partisipasi  

Pemikiran Almond ini  dapat dikatakan bahwa 

partisipasi politik dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni 

partisipasi politik yang bersifat umum atau partisipasi politik 

tanpa kekerasan serta partisipasi politik yang dilakukan oleh 

warga warga dalam bentuk koersif atau jalur konflik.

Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin 

(2007:152), membedakan partisipasi politik menjadi beberapa 

kategori, yakni: (1) keikutsertaan  politik apatis, orang yang tidak 

berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik; (2) keikutsertaan  

politik spector, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut 

memilih dalam pemilihan umum; (3) keikutsertaan  politik gladiator, 

mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni 

komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis 

partai dan pekerja kampanye dan aktivis warga; dan (4) 

keikutsertaan  politik pengritik, orang-orang yang berpartisipasi 

dalam bentuk yang tidak konvensional.

keikutsertaan  pemilih dalam pemilu menjadi penting 

sebab  akan berdampak secara politis terhadap legitimasi 

sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Legitimasi yaitu  

syarat  mutlak yang secara politik turut menentukan kuat 

atau lemahnya sebuah pemerintahan. Peran publik menjadi 

bagian penting dari proses  penyelenggaraan  pemilu 

untuk memastikan pemilu dilakukan secara jujur, adil, dan 

demokratis. keikutsertaan  politik tidak sekadar persoalan dari sisi 

pemilih memakai  hak pilihnya saat pemilu di bilik suara, 

namun  juga bagaimana publik berperan dalam menciptakan 

proses  pemilu yang kredibel dan bersih melalui keterlibatan 

dalam pengawasan pemilu sebagai bagian kontrol terhadap 

penyelenggaraan pemilu itu sendiri. 

Koalisi   Perempuan negara kita dalam kerja-kerja sebagai 

lembaga  pemantau pemilu pada tahun 2019 melakukan 

partisipasi konvensional, yaitu pemberian suara, diskusi politik, 

dan kampanye. Pengawasan partisipatif yang dilakukan 

Koalisi Perempuan negara kita dalam kegiatan pemantauannya. 

Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal 

penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan 

pemilu yang demokratis. 

Pemantau pemilu terdiri atas lembaga-lembaga 

swadaya warga atau CSO (Civil Society Organization) 

yang ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu.

Keberadaan pemantau pemilu memang sudah menjadi salah 

satu elemen penting di dalam penyelenggaraan pemilu. 

Namun dalam banyak aktivitas pemantauan pemilu yang 

dilakukan, fokusnya memang lebih banyak kepada memantau, 

mencatat, mendokumentasikan  (masih tidak terlalu rapi), dan 

melaporkan ke pengawas   pemilu kalau hasil pantauan ini  

yaitu    pelanggaran pemilu.

keikutsertaan  politik kaum perempuan terkait 

dengan kebijakan affirmative action terfokus pada bentuk 

keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan secara 

formal dalam institusi politik seperti parlemen, birokrasi, 

atau partai politik. Dalam kaitan ini, yang menjadi dasar 

pemikiran (rationale) utama pentingnya partisipasi politik 

kaum perempuan di ranah politik khususnya yaitu  terkait 

dengan usaha  membentuk warga demokrasi yang kuat 

bersamaan dengan penegakan hukum dan prosedur-prosedur 

demokrasi yang membutuhkan prasyarat mendasar adanya 

  

keseimbangan  partisipasi dan perwakilan politik antara kaum 

perempuan  dan laki-laki  

Salah satu bentuk dari affirmative action yaitu  

kebijakan kuota. Kuota yaitu persentase minimal yang 

ditujukan untuk menjamin keseimbangan jumlah antara laki-

laki dan perempuan dalam jabatan politik secara menonjol  

dapat mengubah berbagai  kebijakan politik. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh International Parliamentary Union (IPU), 

angka menonjol  (atau biasa disebut dengan critical numbers) 

yang dapat mempengaruhi kebijakan politik yaitu  30 persen 

Dahlerup (2005) menjelaskan beberapa alasan 

kontemporer mengapa keterwakilan perempuan itu sangat 

penting: pertama – the justice argument – sebab  setengah 

penduduk dunia yaitu  perempuan, sebab nya berhak untuk 

menguasai setengah jumlah kursi yang tersedia di institusi 

politik; kedua – the experience argument – perempuan memiliki 

pengalaman yang berbeda (yang dikonstruksi secara biologis 

maupun sosial) yang harus terwakili; ketiga – the interest group 

argument – perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan 

yang sebagian memang bertentangan dan sebab nya laki-laki 

tidak dapat mewakili perempuan; keempat, terkait dengan 

pentingnya politisi perempuan yang akan menjadi panutan (role 

models) bagi perempuan lainnya untuk aktif di ranah politik.

Keterwakilan perempuan sebenarnya yaitu isu 

politik yang masih membutuhkan perhatian untuk diperjuangkan 

oleh kaum perempuan. Para pemerhati perempuan  sangat 

yakin dan optimis bahwa dengan melibatkan  perempuan 

dalam proses  pengambilan keputusan kebijakan, akan sangat 

berdampak  pada keadilan politik itu sendiri sebab   perempuan 

lebih sensitif  pada kepentingan keluarga, anak, dan perempuan 

(Irwan; 2009: 59). Affirmative action keterwakilan perempuan 

dalam daftar bakal calon dilakukan tidak  hanya untuk DPR, 

namun   berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD 

Kabupaten/Kota. Kuota diperlukan agar terjadi keseimbangan 

dan untuk mencapai  critical numbers (angka strategis). 

Hak-hak politik kaum perempuan menetapkan 

standar internasional untuk hak-hak politik kaum perempuan. 

Sementara CEDAW menjadi dasar untuk mewujudkan 

kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki dengan 

memberikan jaminan kesetaraan akses dan kesempatan dalam 

kehidupan politik dan aktivitas publik lainnya, termasuk hak 

untuk memberikan suara dan mengikuti pemilihan umum. 

Upaya lainnya yaitu  Beijing Declaration and Platform for 

Action pada tahun 1995 yang yaitu kerangka kebijakan 

global yang komprehensif untuk mencapai kesetaraan gender 

dan pemberdayaan  kaum perempuan.

Berbicara tentang konsep affirmative dalam praktiknya 

di lapangan dilaksanakan dengan sistem kuota. Sistem ini 

memang banyak menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Dalam 

penelitian ini peneliti memakai konsep Melanie Reyes 

salah satu peneliti dari Centre for Legislative Development. 

Menurut Melanie Reyes, sistem kuota yaitu  sebuah pilihan 

antara memperoleh  kutukan atau anugerah. Adapun makna 

dalam sistem kuota ini yaitu :

(1) Sistem kuota pada dasarnya meletakkan persentase 

minimum bagi kedua jenis kelamin, yakni laki-laki dan 

perempuan, untuk memastikan adanya keseimbangan 

posisi dan peran gender dari keduanya dalam dunia 

politik, atau khususnya dalam pembuatan keputusan.

(2) Sistem kuota dimaknai sebagai pemberian kesempatan 

dengan memaksakan sejumlah persentase tertentu 

pada kelompok tertentu (perempuan). Sistem kuota ini 

pada dasarnya tidak memiliki basis hukum yang kuat 

alias tidak konstitusional. Belum lagi pernyataan yang 

menyatakan bahwasistem kuota bertentangan dengan 

hak-hak asasi manusia dan bahkan merendahkan 

kemampuan perempuan itu sendiri.

Selain batas kuota minimal, bentuk afirmasi lain yang 

dipakai  untuk mendorong terpenuhinya keterwakilan 

perempuan di parlemen yaitu  reserved seat dan zipper 

system. Reserved seat yaitu  penetapan jumlah kursi yang 

harus ditempati oleh perempuan secara minimal, dalam hal ini 

30% setiap daerah pemilihan harus diwakili oleh perempuan. 

Contohnya, daerah A yang memiliki jatah 3 kursi di DPR, maka 

satu kursinya harus diisi oleh perempuan. jika  daerah 

  

B memiliki jatah 5 kursi, maka 2 kursinya harus diisi oleh 

perempuan. Jika jatah kursi yang harus diambil oleh perempuan 

tidak terisi, maka kursi ini  harus dikosongkan dan tidak 

boleh terisi oleh laki-laki. Sedangkan zipper svstern ditujukan 

untuk memastikan agar perempuan dan laki-laki secara selang-

seling tertulis dalam daftar sehingga ada representasi yang 

imbang antara kedua jenis kelamin itu dalam daftar pencalonan.

Aksi  afirmasi telah terbukti menjadi cara efektif untuk 

meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen. 

HaI itu ditandai dengan terpenuhinya representasiperempuan 

minimal 30% dalam lembaga legislatif di beberapa negara 

berkat diberlakukannya aksi ini . Hingga saat ini, ada24 

negara di dunia yang telah memenuhi keterwakilan perempuan 

dalam parlemen di atas angka 30%. Posisi pertama ditempati 

oleh Rwanda dengan 56,3% keterwakilan perempuan, lalu 

secara berturut-turut diikuti Andorra (53,5%) di posisi kedua 

dan Swedia (45%) di posisi ketiga. Sementara negara kita hanya 

berada  pada posisi ke-64 dengan keterwakilan perempuan18% 

Lima negara yang memiliki keterwakilan perempuan 

dalam parlemen terbanyak di dunia saat ini, seluruhnya telah 

menerapkan aksi afirmasi. Sementara itu, dari 26 negara yang 

memenuhi minimal 30% keterwakilan perempuan di parlemen, 

hanya ada empat negara yang tidak memberlakukan aksi 

afirmasi. Keempat negara itu yaitu  Andora, New Zealand, 

Belarus, dan Kuba. Berikut yaitu data atas sistem politik 

dan aksi afirmasi yang diadopsi oleh 26 negara yang memenuhi 

angka minimal 30% keterwakilan perempuan.

 

Berdasarkan sistem pemilu di atas, ada 17 

negara memakai  sistem proporsional dengan daftar, 5 

negara dengan sistem suara terbanyak, dan hanya 3 negara 

dengan sistem kombinasi. Sebanyak 17 negara dengan sistem 

proporsional ini  seluruhnya mengelaborasikan aksi 

afirmasi berkisar dari angka minimal 30% hingga 50%. Berbeda 

dengan 17 negara ini , negara dengan sistem kombinasi 

dan sistem suara terbanyak  tidak s epenuhnya mengadopsi 

aksi afirmasi dalam sistern pemilu dan politiknya. Hanya 

Jerman dengan sistem pemilu kombinasi yang memakai  

jaminan kuota 30% caleg perempuan. Sementara Nepal, 

Uganda, dan Tanzania memakai  aksi afirmasi reserved seat 

dalam sistem pemilunya. Dengan demikian, kolaborasi sistem 

proporsional dengan daftar dan kuotalah yang rnendominasi 

negara-negara berketerwakilan perempuan tertinggi di dunia.

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini memakai  penelitian kualitatif. Pengumpulan 

data dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu  reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

Peran Koalisi Perempuan negara kita Dalam Meningkatkan 

keikutsertaan  Politik Perempuan

Koalisi Perempuan negara kita sebagai organisasi massa 

perempuan meresponspartisipasi dan pelibatan warga 

sipil dalam mengawal suara perempuan dan mendukung 

terwujudnya 30% keterwakilan perempuan di DPR RI, DPD, 

DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Koalisi Perempuan 

negara kita merasa berkepentingan untuk menjadi pemantau 

pemilu independen dalam Pemilu 2019. Tujuannnya yaitu  

mengawal suara perempuan dalam bagian mendukung 

partisipasi perempuan dalam pemilu.

Pada 21 September 2018, Koalisi Perempuan negara kita 

telah mendaftar sebagai lembaga pemantau independen 

dengan jumlah pemantau ±710 anggota yang tersebar di 15 

provinsi (Aceh, Bengkulu, DI Yogyakarta, Jambi, Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, 

Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara 

Timur) dan 4 kabupaten/kota (Tarakan, Ternate, Manado, dan 

Minahasa). 

Fokus pemantauan Koalisi Perempuan negara kita 

yaitu : (a) penyusunan pembuatan UU Pemilu, (b) pemungutan 

dan penghitungan suara, (c) pendaftaran pemilih, (d) 

pencalonan perempuan, (e) kampanye dan dana kampanye, 

(f) pemilu akses pada pemilih disabilitas dan kelompok rentan 

lainnya, (g) distribusi logistik, dan (h) pemantauan tahapan 

pemilu melalui media sosial dan perangkat teknologi.

Pemantau Koalisi Perempuan negara kita harus 

melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu 

dan sesama organisasi pemantau pemilu. Koordinasi dan 

membangun jejaring kerja dengan penyelenggara pemilu dan 

organisasi-organisasi pemantau pemilu diawali oleh pengurus 

atau yang diberi mandat oleh pengurus. Setelah itu pemantau 

dapat langsung berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu 

sesuai tingkatan, yakni: (1) Pengurus Nasional atau yang 

dimandatkan berkoordinasi dengan Bawaslu RI dan KPU RI; 

(2) Pengurus Wilayah atau yang dimandatkan berkoordinasi 

dengan Bawaslu dan KPU tingkat Provinsi; (3) Pengurus Cabang 

  

atau yang dimandatkan berkoordinasi dengan Bawaslu dan 

KPU tingkat Kabupaten/Kota dan penyelenggara pemilu 

tingkat kecamatan; (4) Pengurus Balai Perempuan atau yang 

dimandatkan berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu 

dan panitia pelaksana pemilu di tingkat desa/kelurahan dan di 

tempat pemungutan suara (TPS). 

Koalisi Perempuan negara kita dalam meningkatkan 

partisipasi politik perempuan dikelompokkan menjadi 3 

(tiga), yaitu: (1) pendidikan pemilih (voter education), Koalisi 

Perempuan negara kita  melakukan penedidikan pemilih yang 

sasarannya kepada pemilih  yang diluar peserta pemilu; (2) 

pemantauan pemilu, Koalisi Perempuan negara kita melakukan 

pemantauan Pemilu Serentak 2019 yang yaitu mitra 

strategis Bawaslu RI; dan (3) advokasi, Koalisi Perempuan 

negara kita melakukan peningkatan kapasitas caleg perempuan 

tentang kepemiluan  dan  pemilu. 

Pendidikan Pemilih (Voter Education)

Koalisi Perempuan negara kita dalam melakukan 

pendidikan pemilih (voter education) memakai  modul 

“Pendidikan Pemilih Bagi Perempuan di Komunitas” yang 

berisikan materi: (1) Orientasi Peserta, (2) Kepentingan 

Perempuan dan Negara, (3) Perempuan dan Pemilu, (4) 

Memilih dan Mengawal Suara, dan (5) Evaluasi dan Rencana 

Tindak Lanjut.  Sasaran  kegiatan pendidikan pemilih ini yaitu  

pengurus, anggota, kader di 15 daerah (Aceh, Bengkulu, DI 

Yogyakarta, Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 

DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 

Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara 

Barat, dan Nusa Tenggara Timur). Peserta pendidikan pemilih 

(voter education) berjumlah  908 orang. Kegiatan pendidikan 

pemilih ini berlangsung selama 3 hari dan dilaksanakan di 

rumah anggota  Balai Perempuan yang berdomisili di desa/

kelurahan.

Pendidikan pemilih (voter education) yaitu kegiatan 

yang dilakukan Koalisi Perempuan negara kita secara kontinu 

setiap pemilu. Pendidikan pemilih dilakukan secara berjenjang 

mulai dari tingkat desa/kelurahan (disebut Balai Perempuan), 

kabupaten/kota (disebut Cabang), provinsi (disebut Wilayah), 

dan nasional. 

 Pendidikan pemilihan diselenggarakan untuk 

membangun kesadaran pemilih perempuan dalam 

memakai  hak pilihnya secara independen dan agar tidak 

golput. Materi yang disampaikan pada setiap pendidikan 

pemilih selalu diperbarui atau ter-update, terutama terkait UU 

Pemilu. 

Pemantauan Pemilu Koalisi Perempuan negara kita 

Dalam kegiatan pemantauan, yang dilakukan 

Koalisi Perempuan negara kita yaitu : (1) mendaftarkan dan 

mendata anggota pemantau di 15 provinsi, (2) menyusun 

dan mendistribusikan panduan pemantauan pemilu yang 

dipakai  di kalangan internal Koalisi Perempuan negara kita, 

(3) membuat ceklist  pemantauan 17  April 2019 di saat pungut 

hitung di TPS, (4) peningkatan kapasitas pemantauan, (5) 

berkordinasi dan bekerjasama  dengan  penyelenggara pemilu 

(KPU dan Bawaslu) di setiap jenjang kecamatan, kabupaten/

kota, provinsi, dan nasional, (6) melakukan  kampanye 

  

bersama dengan jejaring warga sipil lainnya, yaitu 

anti politik uang, tolak politik SARA dan hoaks, mendukung 

keterwakilan perempuan, ayo ke TPS, dan wujudkan pemilu 

luber jurdil 2019, dan (7) pembuatan laporan pemantauan. 

Selain itu, Koalisi Perempuan negara kita membentuk Balai 

Perempuan Pusat Informasi dan Pengaduan Advokasi (PIPA) 

Pemilu di 15 provinsi. Selain berkoordinasi dan membangun 

jejaring kerja dengan penyelenggara pemilu, pemantau pemilu 

Koalisi Perempuan negara kita dapat melakukan koordinasi 

dan membangun jejaring kerja dengan organisasi pemantau 

lainnya atau organisasi bantuan hukum (OBH) yang melakukan 

pemantauan atau membuka posko pengaduan, organisasi 

atau kelompok warga yang tergabung dalam Gerakan 

Pengawas Partisipatif Pemilu (Gempar Pemilu). 

 Koalisi Perempuan negara kita melakukan sosialisasi 

tentang kepemiluan dan pemantauan di 15 provinsi denngan 

anggota yang terdaftar sebagai anggota pemilu berjumlah 710 

orang. Anggota pemantau pemilu memiliki pegangan dalam 

pemantauannya dengan memakai  panduan pemantauan 

internal yang dimiliki Koalisi Perempuan negara kita, buku saku 

pemantauan dari Bawaslu RI, checklist pemantauan yang 

diisi oleh pemantau pada 17 April 2019 dikirim ke Sekretariat 

Nasioanal melalui email dan whatshapp dan komunikasi 

antarpemantauan di 15 provinsi dengan membuat grup 

whatshapp. 

Koalisi Perempuan negara kita menemukan beberapa 

temuan dalam pemantauannya di 15 provinsi. Pertama, TPS yang 

tidak ramah dan aksesibel kepada pemilih ibu hamil, lanjut usia 

(lansia), dan penyandang disabilitas sehingga menjadi penting 

penempatan TPS kedepannya. Kedua, ukuran kertas surat suara 

yang besar dan jenis warnanya yang masih merepotkan pemilih 

dalam mencoblos, melipat, dan memasukkan kertas surat 

suara di kotak yang disediakan sehingga pemilu kedepannya 

penting untuk menyederhanakan ukuran kertas surat suara dan 

sosialisasi terkait jenis surat suaranya. Ketiga, waktu panjang 

hingga subuh dan diulang baik dalam penghitungan suara dan 

pengisian formulir berita acara yang masih kurang dipahami 

petugas KPPS sehingga banyak coretan sehingga menjadi 

penting dalam rekrutmen dalam penyelenggara di tingkatan 

TPS, termasuk peningkatan kapasitas dalam pelatihan 

pengisian formulir berita acara. Selain itu, cek kesehatan bagi 

penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) secara berjenjang 

agar tidak ada lagi korban jiwa sehingga perlu ada sebaiknya 

menata ulang jam kerja dan asuransi kesehatan. Keempat, 

masih minimnya sosialisasi kepada pemilih terkait mekanisme 

pemberian hak suara bagi pemilih. Misalnya informasi A5 dan 

C6, dilapangan banyak pemantauan mendapati banyak pemilih 

yang tidak memberikan suaranya sebab  minimnya informasi. 

Sosialisasi calon legislatif dan DPD kurang optimal sebab  

pemilih banyak yang kurang mengenal calon-calon DPR/DPRD 

dan DPD, apalagi tidak ada foto mereka dalam surat suara. 

Yang ada hanya nomor urut dan nama caleg, sehingga pemilih 

cenderung mencoblos partai politiknya, apalagi pemilih yang 

buta aksara. Ditambah lagi dengan masih ditemukannya 

pemilih yang belum bisa mecoblos dengan benar sehingga 

ditemukan surat suara yang tidak sah. 

Dalam pemantauan Pemilu 2019 Koalisi Perempuan 

negara kita menghadapi kendala, yaitu: (1) keterbatasan 

pemantau perempuan yang kurang paham teknologi dan 

menarasikan temuan, (2) masih terbatasnya pemahaman 

tentang regulasi (perundang-undangan) penyelenggaraan 

pemilu, (3) terbatasnya peningkatan kapasitas anggota 

pemantau sehingga aktivitas pemantauannya belum bisa 

  

maksimal, (4) komunikasi dengan penyelenggara pemilu (KPU 

dan Bawaslu) yang masih mengalami kesulitan, dan (5) sebagian 

besar dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan pemantau 

masih diselesaikan secara damai dan bukti-bukti pelaporan 

yang dianggap masih kurang lengkap oleh penyelenggara 

pemilu. 

Advokasi Koalisi Perempuan negara kita 

Advokasi oleh Koalisi Perempuan negara kita dilakukan 

lewat kegiatan pelatihan (training) peningkatan kapasitas 

caleg perempuan yang berasal dari anggota atau kader Koalisi 

Perempuan negara kita. Sasaran pelatihan yaitu  peningkatan 

pemahaman kepemiluan dan pemantauan dalam Pemilu 

Serentak 2019. Dalam rangka melakukan dukungan partisipasi 

politik perempuan untuk mewujudkan 30% keterwakilan 

perempuan di parlemen, Koalisi Perempuan mengadakan 

pelatihan peningkatan pemahaman calon legislatif perempuan 

tentang kepemiluan dan pemantauan Pemilu Serentak 2019 

yang dilakukan di 15 provinsi. Pelatihan calon legislatif ini 

yaitu program Koalisi Perempuan negara kita yang 

pertama kalinya diadakan pada Pemilu 2019.  Jumlah peserta 

kegiatan pelatihan ini a dalah  238 orang. 

 

Sebaran Asal Daerah Pemilihan Calon Legislatif Perempuan Koalisi 

Perempuan negara kita Terpilih dalam Pemilu 2019

Kondisi di lapangan menunjukkan partisipasi warga 

negara  “perempuan”  dalam bidang politik masih rendah atau 

lemah. Secara  kuantitatif   masih sedikit sekali perempuan yang 

secara aktif terlibat dalam bidang politik. Disisi lain, partisipasi 

perempuan lemah sebab  meskipun perempuan berhasil 

mempertahankan posisinya di arena politik, mereka kurang 

terlihat memiliki jaringan pendukung untuk menghelanya, 

mereka minim keterampilan, dan sering kali lebih menjadi 

perimbangan gender dibandingkan  kekuatan politik sesungguhnya. 

sebab  itu, peningkatan SDM perempuan disegala bidang 

kehidupan, terutama bidang politik, yaitu hal  yang 

tidak dapat ditawar lagi. Selain itu, Pemilu Serentak 2019 

menunjukkan 51% perempuan masuk dalam DPT yang 

mengalami perbaikan oleh KPU selama 3 (tiga) kali. Disamping 

itu, masih menjadi perjuangan panjang dalam mengubah 

stigmatisasi bahwa perempuan hanya dijadikan obyek saat 

pemilu, yaitu  pengepul suara dalam pencalonan legislatif. 

Perempuan dan politik yaitu rangkaian kata yang 

sering kali dijadikan slogan oleh partai politik menjelang 

pemilu. Slogan ini  dimaksudkan sebagai kampanye agar 

perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai 

politik. Namun hal ini  sepertinya hanya sebatas slogan, 

sebab   saat pemilu berakhir partai politik pun lupa akan 

janjinya.

  

Kebijakan afirmatif yang ditempuh dalam rangka 

meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen yaitu 

konsekuensi hukum logis dari usaha  pemenuhan HAM  warga 

negara   sebagaimana   diatur   dalam   Pasal 27 ayat (1) dan 

Pasal  28H ayat (2) UUD 1945, serta pemenuhan kewajiban 

negara untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum HAM 

Internasional (Konvensi HAM) yang telah diratifikasi oleh 

negara kita dalam pelbagai peraturan perundang-undangan. 

Kenyaataan terkait regulasi pemilu di negara kita, senantiasa 

terjadi perubahan untuk menyesuaikan tuntutan zaman; mulai 

dariUndang-Undang Nomor 12/2003 tentang Pemilihan Umum, 

UU Nomor 10/2008 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 

22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 15/2011 

tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 2/2008 tentang 

Partai Politik, UU Nomor 8/2012  tentang Pemilihan  Umum, 

dan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah 

caleg perempuan pada Pemilu 2019 mencapai 3.194 atau 

sudah memenuhi kuota 30% caleg perempuan seperti yang 

diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Angka itu meningkat 

hampir 50% dari Pemilu 2014 yang sebesar 2.467 orang.Dari 

14 partai politik nasional, ada empat partai yang mencalonkan 

perempuan paling banyak, yakni Partai Golkar, disusul 

Demokrat, NasDem, Gerindra, dan PDI Perjuangan.Kebijakan 

tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dirumuskan 

dalam tiga undang-undang yang mengharuskan partai politik 

menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam 

pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Jumlah  keterwakilan  perempuan  pada Pemilu 

Serentak 2019 memang mengalami kenaikan dengan 21% dari 

seluruh slot anggota dewan, yaitu 120 kursi legislatif perempuan 

dan 455 legislatif laki-laki dengan jumlah kursi 575 di DPR RI. 

Sementara itu, pada Pemilu 2009, keterwakilan perempuan 

di kursi anggota dewan sedikit lebih tinggi ketimbang 2014. 

Pada masa itu, perempuan menduduki 101 kursi dewan atau 

18%.Sedangkan pada 2004, keterlibatan perempuan di bangku 

parlemen tercatat paling rendah. Pada masa itu, hanya 61 orang 

perempuan terdata sebagai anggota parlemen. Itu artinya, 

hanya 11% perempuan menguasai kursi DPR.

  4. 

Sejarah Pemilu Pasca Reformasi dalam Keterwakilan 

Perempuan DPR RI

  4 menunjukkan adanya peningkatan pada 

Pemilu Serentak 2019 yang terhitung tertinggi dari 

pemilu sebelumnya. Pemilu 2019 menunjukkan 21% 

keterwakilan perempuan dengan  jumlah 120 calon legislatif 

perempuan yang terpilih. Sembilan partai politik yang 

lolos ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold 

(PT) pada Pemilu 2019 yaitu  PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, 

Nasdem,  PKS, Demokrat, PAN, dan PPP.  

Diagram 3. 

Persentase Jumlah Kursi DPR RI Terpilih  Berdasarkan Jenis 

Kelamin dalam Pemilu 2019

  

Pencapaian terbaik Pemilu 2019 jumlah 30% 

keterwakilan perempuan, baik dalam pencalonan maupun 

calon l egislatif perempuan terpilih, yaitu  Nasdem dan PKS. 

Daerah pemilihan  dengan calon legislatif perempuan terpilih 

Pemilu 2019 terbanyak yaitu  Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 

Jawa Timur. Sedangkan daerah  pemilihan tanpa calon legislatif 

yang terpilih atau tidak ada perwakilan perempuan yaitu : (1) 

Aceh II, (2) Riau (I dan II), (3) Babel, (4) Kepri, (5) Lampung I, 

(6) DKI III, (7) Jawa Tengah  (I dan X),  (8) Jawa Timur (IV dan 

XI), (9) Bali, (10) NTB I, (11) NTT I, (12) Kalimantan Barat I, (13) 

Kalimantan Selatan (I dan II), (14) Kalimantan Tenggara, dan 

(15)  Papua Barat. 

Diagram 4. 

Persentase Jumlah Kursi DPD RI Terpilih  Berdasarkan 

Jenis Kelamin dalam Pemilu 2019

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan tren kenaikan 

representasi perempuan di lembaga legislatif tingkat nasional, 

pada DPR RIberjumlah 120 orangdari 575 kursi yang ada (21%) 

dan DPD RIsejumlah 45 orang dari 136 kursi yang ada (33%). 

Kenaikan ini  yaitu capaian menonjol , terutama jika 

ditelusuri angka keterwakilan perempuan yang diperoleh 

dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Capaian keterwakilan 

perempuan pada konteks politik elektoral sebenarnya juga 

didukung oleh dua peraturan teknis, yakni; Surat Keputusan 

(SK Kemenkumham)  tentang  Kepengurusan Partai 

Politik yang mewajibkan minimal 30% perempuan dalam 

kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagai syarat 

menjadi peserta pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

(PKPU) yang mewajibkan partai mencantumkan minimal 30% 

perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) untuk setiap 

daerah pemilihan. Dengan kata lain, serangkaian usaha  

meningkatkan  keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 

dilakukan di berbagai lini melampaui tiga siklus pemilu hingga 

persentasenya  meningkat menonjol  seperti sekarang.

Keterwakilan  perempuan di lembaga legislatif dapat 

direfleksikan sebagai wujud dari hasil usaha  partai mendorong 

pemenuhan  prinsip kesetaraan gender. Hal ini perlu dipahami 

dengan konteks kebijakan afirmatif untuk  peningkatan peran 

perempuan sebagai anggota legislatif maupun pengurus 

partai politik yang disandarkan sepenuhnya pada kemauan 

serta komitmen internal partai. Data pencalonan pada Pemilu 

2019 menunjukkan bahwa justru sejumlah partai barulah yang 

tinggi  persentase  pencalonan  perempuannya. 

  5. 

Nomor Urut Calon Legislatif  Perempuan 

Terpilih Pemilu 2019

Tren pemilih dalam memilih calon legislatif 

perempuan masih berorientasi pada nomor urut 1, 2, dan 3. 

Alasan mayoritas pemilih yaitu  calon bernomor urut itu 

paling gampang dicoblos dan paling mudah diingat. Oleh 

sebab nya para calon legislative, baik calon laki-laki maupun 

perempuan, masih menganggap penting nomor urut dalam 

pencalonannya. Meskipun untuk memperoleh nomor urut 1, 

2, dan 3 butuh  ekstra perjuangan, yaitu logistik yang dimiliki 

oleh seorang calon legislatif, kedekatan dengan pengurus 

  

parpol atau  dirinya sebagai pengurus partai politik, dan basis 

massa atau jaringan maupun popularitas. Hal inilah yang 

menjadi nilai tawar calon legislatif  kepada partai politik dalam 

penentuan nomor urutnya. 

  6 

Latar Belakang Calon Legislatif Perempuan 

Terpilih Pemilu 2019

Keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif 

DPR, DPD, dan DPRD yaitu salah satu isu strategis 

yang ramai diperbincangkan menjelang Pemilu 2019.

Persentase 21% calon legislatif perempuan terpilih dalam 

parlemen menorehkan sejarahnya dalam negeri ini pasca 

reformasi tentang kepemiluan dan gerakan perempuan dalam 

mewujudkan keterwakilan perempuan di posisi pengambilan 

kebijakan publik yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan 

perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Hal itu sebab  

representasi politik perempuan di lembaga legislatif, sejak 

berlakunya kebijakan afirmatif pada Pemilu 2004 hingga saat 

ini, masih rendah meski pencalonannya tinggi.Meski demikian, 

pertambahan persentase 3% ini  dinilai tak akan banyak 

berpengaruh  sehingga memberikan tantangan bagi kelompok 

perempuan  ini   harus  mampu meningkatkan kualitas 

dan menambah jaringan.

 

347

Diagram 5. 

Persentase Latar Belakang Calon Legislatif Perempuan Terpilih 

Pemilu 2019

Berdasarkan Diagram 5, mayoritas persentase 

keterpilihan calon legislatif perempuan yaitu  39% (46 

orang) petahana/anggota DPR 2014-2019, 25% (30 orang) 

memiliki pengalaman organisasi/jaringan dan menjabat 

sebagai pengurus partai politik, dan 24% (29 orang) memiliki 

kekerabatan politik dan elite (misalnya anak pejabat/pimpinan 

partai politik, istri pejabat, dan lain-lainnya). Sedangkan yang 

lainnya, calon legislatif perempuan yang terpilih Pemilu 2019 

berlatar belakang sebagai seleberiti/artis dan profesional (staf, 

dosen, guru, dan lainnya). 

Pencapaian keterwakilan perempuan di legislatif 

nasional yaitu hal yang patut dirayakan dengan sebuah 

catatan kritis, yakni keragaman latar belakang mereka. 

Keragaman latar belakang dapat dipetakan secara luas 

meliputi profil caleg sebagai petahana, kader partai, aktivis, 

kekerabatan, selebriti/artis dan elite ekonomi. 

jika  dikaji dalam konteks untuk melihat kapasitas 

anggota legislatif perempuan dan mendorong peningkatan 

keterwakilan perempuan pada posisi pimpinan lembaga 

legislatif.; Diagram 4 data hasil Pemilu 2019 menunjukkan 

bahwa dari 120 caleg perempuan terpilih di DPR RI, sebanyak 

46 orang (39%) yaitu  petahana dan pernah menjabat sebagai 

anggota legislatif di nasional maupun lokal meskipun bukan 

petahana. Hal ini berarti lebih dari setengah caleg perempuan 

348

  

terpilih di DPR RI tercatat berpengalaman sebagai anggota 

legislatif. Hal ini menjadi dasar untuk menyebut angka 

representasi 21% bukan sekadar capaian, tapi juga investasi 

politik perempuan yang perlu dikelola oleh lintas partai politik 

dan peluang untuk mewujudkan prinsip kesetaraan.

Kampanye yaitu  metode caleg untuk menyampaikan 

suatu pesan yang berisi tentang ajakan kepada warga 

atau mempengaruhi warga agar memilih caleg ini . 

Pemilihan Legislatif 2019 menyisakan peta persaingan yang 

ketat antar caleg perempuan. Strategi kampanye pemilu 

harus dikemas dengan baik oleh para caleg agar pesan yang di 

sampaikan dapat diterima pemilih. Dalam hal ini strategi yang 

umumnya dipakai  calon  legislatif perempuan terpilih dapat 

dikelompokkan dalam media kampanye, metode kampanye, 

jaringan, tim sukses, pemetaan wilayah, dan isu strategis.

Faktor-faktor pendukung ketercapaian 21% 

keterwakilan perempuan di parlemen dipicu 

oleh:pertama,petahana (incumbent) mencalonkan diri 

sehingga memakai  pengalamannya dalam membuat 

strategi pemenangan dalam berkontestasi pada Pemilu 2019. 

Pengalaman menjadi anggota incumbent kini memudahkan 

para caleg untuk dikenal di warga. Caleg incumbent 

dipandang lebih mudah terpilih dibandingkan caleg baru, 

sebab  mereka sudah lama bekerja, sudah bersosialisasi sejak 

lama, dan pemilihpun sudah banyak yang kenal. Popularitas, 

akses ke sumber daya kampanye, dan pengaruh atas birokrasi 

yang melekat pada pemegang kekuasaan, yaitu suatu 

modal politik yang besar bagi kandidat incumbent. Formula 

penetapan calon terpilih memakai  suara terbanyak 

menguntungkan calon populer/ calon incumbent. Popularitas 

calon juga bisa diangkat melaluikampanye mobilisasi sosial, 

seperti tatap muka, simulasi, dan kunjungan kepada warga 

(Fitriyah. 2013). 

Kedua, penempatan nomor urut yang bagus atau 

kunci. Penempatan nomor urut caleg perempuan diatur juga 

dalam UU tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD. Nomor urut 

dalam pencalonan memiliki andil yang cukup menonjol  bagi 

keterpilihan caleg perempuanPertimbangan partai politik 

 

349

dalam penempatan nomor urut caleg perempuan berdasarkan 

pada tingkat loyalitas, jabatan di partai, dan telah lama menjadi 

anggota partai. 

Ketiga, modal politik.Modal politik ini tidak hanya 

dari jalinan kekerabatan dengan elite politik melainkan 

jaringan dari struktural partai, hubungan pertemanan serta 

organisasi sosial yang pernah meraka ikuti. Hasil analisis dari 

keterpilihan caleg perempuan dalam Pemilu Serentak 2019, 

merekamemiliki  basis jaringan yang kuat.Hampir semua 

caleg perempuan terpilih dilatarbelakangi aktivis organisasi, 

baik politik, sosial,  dan profesi. Keuntungan memiliki jaringan 

politik yang kuat, misalnya dari elite politik atau pimpinan 

partai, membantu mensosialisasikan caleg ke warga, 

membantu memperoleh nomor urut kecil, dan dapil strategis. 

Jaringan  sosial/profesi lebih berperan untuk menjadi tim sukses 

dan sebagai target suara yang akan digarap.

Keempat, modal ekonomi berkaitan dengan 

kemampuan caleg dalam mengakomodasi kekuatan ekonomi 

yang dimiliki dalam mencari pemilih. Modal ekonomi caleg 

dalam bentuk dana yang dipakai  untuk penggerak seperti 

penyediaan alat-alat kampanye, dan kunjungan-kunjungan 

ke dapil maupun konstituen atau jaringan. Hal ini  

tidak dimungkiri pula memerlukan dana yang tidak sedikit. 

Membangun jaringanpun memerlukan modal ekonomi yang 

tidak sedikit, bahkan untuk meyakinkan warga juga perlu 

modal ekonomi. Tidak jarang modal itu juga ada yang secara 

langsung dipakai untuk mempengaruhi pemilih, contohnya 

yaitu  praktikmoney politic (Kacung Marijan. 2012). 

Kelima, modal sosial.Dalam konteks pencalegan, 

modal sosial menjadi salah satu syarat untuk memperoleh  

kepercayaan warga. Hasil penelitian dengan caleg 

perempuan terpilih menunjukkan pentingnya membangun 

kepercayaan warga sebagai modal sosial terpilihnya 

para caleg ini . Akan namun  butuh waktu yang lama untuk 

membangun modal sosial, sebab   memunculkan rasa percaya 

setiap warga itu berbeda-beda. Apalagi bagi caleg 

perempuan, lebih sulit warga memberikan kepercayaan 

untuk perempuan menjadi  wakil  rakyat.

350

  

Keenam, daerah peemilihan yang strategis. 

Penempatan caleg di dapil strategis memberikan peluang 

keterpilihan. Dapat dikatakan dapil strategis jika penempatan 

caleg ada di wilayah basis partai, tanah kelahiran, atau domisili. 

Jika para caleg perempuan ditempatkan pada dapil strategis, 

hal itu lebih memudahkan mereka untuk menggarap pemilih, 

sekalipunsebelumnya tetap harus melakukan pengenalan 

wilayah bagi setiap caleg perempuan. Pengenalan dapil sangat 

penting bagi para caleg perempuan, sebab  dapil yaitu 

medan perang untuk memperoleh  suara sebanyak-banyaknya. 

Dapil strategis ini menjadi salah satu pendorong bagi tiap caleg 

perempuan jika dapil strategis memiliki basis massa yang kuat 

dan yaitu domisili.

Ketujuh, tim sukses solid. Para caleg biasanya merekrut 

tim sukses dari jaringan, saudara, keluarga, relawan yang 

menawarkan diri, atau perorangan dari tiap-tiap wilayah 

sesuai strategi dari masing-masing caleg. Tidak semua tim 

sukses loyal terhadap calegnya, banyak juga tim sukses yang 

menperjualbelikan suara. Memiliki tim sukses yang solid 

yaitu keuntungan bagi caleg, sebab  tidak salah dalam 

memilih tim sukses. Tim sukses yang solid dibangun caleg 

dengan menumbuhkan sikap terbuka antara tim sukses dan 

calon legislatif. Soliditas tim sukses biasanya terlihat saat  

adanya indikasi kecurangan lawan untuk membeli suara atau 

kecurangan lainnya.

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi tidak 

tercapainya 30% keterwakilan perempuan parlemen di 

negara kita dipicu dua faktor, yaitu faktor kultural dan 

faktor struktural.Kultur politik patriarki masih melekat dalam 

konstruksi tradisi warga negara kita. Hal itu dipengaruhi 

oleh beberapa hal, antara lain: Pertama, persepsi perempuan 

terhadap aktivitas politik tergolong menakutkan, dengan 

berbagai pandangan bahwa kegiatan pada rapat-rapat partai 

dilaksanakan di malam hari hingga larut malam, kompetisi 

yang cenderung ketat dan kotor dengan menghalalkan segala 

cara untuk mencapai kekuasaannya, hukum rimba dalam 

organisasi politik yang masih sering kali terjadi, dan berbagai 

perspektif negatif yang masih tertanam kuat, terutama dalam 

 

351

pemikiran  warga  awam, yang  melihat perilaku ini  

sebagai dianggap bertentangan dengan nilai-nilai etika dan 

moralitas yang berlaku di warga serta menyimpang dari 

kodrat  sebagai  perempuan.

Kedua, berkurangnya  kesempatan perempuan dalam 

arena  politik  disebab kan  peran domestik yang melekat 

dalam kehidupan keluarganya, peran itu dimaknai secara 

fatalistik. Peran perempuan dalam rumah tangga masih 

menimbulkan sebuah kontroversi bagi sebagian kalangan, 

terkait dengan  status seorang istri yang menjadi pelengkap 

bagi suaminya, kepatuhan yang dibangun didasarkan 

pada sebuah pengambilan kebijakan yang berdampak 

dalam kehidupan rumah tangganya, baik dalam tataran 

privat maupun publik. Namun pada realitas kehidupan di 

warga,perkembangan kesetaraan gender semakin kuat 

mengalami perubahan, peningkatan  perempuan yang bekerja 

di sekor publik sudah semakin  besar   bahkan  meningkat 

melebihi peran laki-laki dalam sektor ekonomi non-pertanian. 

Perlu sebuah dukungan dari internal lingkungan terutama bagi 

suami dengan mendorong dan mewujudkan sebuah kesadaran 

akan ruang yang menjadi hak publik bagi perempuan dengan 

kesetaraan dan keadilan dalam implementasi gender. Menjadi 

tanggungjawab bagi perempuan yang berada di sektor publik 

untuk menjaga dalam amanah kepercayaan yang berada 

dipundaknya.

Ketiga, rendahnya keterwakilan perempuan dalam 

arena politik yaitu  sebab  pandangan agama yang 

memberikan batasan-batasan kepada perempuan terhadap 

kebijakan politiknya, bahwa suami sudah menjadi representasi 

dari seorang istri. Artinya bahwa perempuan dalam menentukan 

pilihan dan keputusan terhadap sikap politiknya sudah cukup 

diwakili oleh suaminya, sehingga semakin menyempitkan 

pemikiran  warga, terutama perempuan, bahwa politik itu 

dianut oleh kaum patriarki dengan representasi dari lingkungan 

keluarga. Diperlukan penyadaran kepada warga bahwa 

semua warga negara memiliki hak yang sama terhadap 

kebijakan pemerintah dalam peraturan yang diberlakukan, 

kebijakan  ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya.

352

  

Faktor kedua yang mempengaruhi rendahnya 

partisipasi dan keterwakilan perempuan di parlemen yaitu  

faktor struktural. Keterlibatan perempuan secara penuh dan 

luas dalam pembangunan politik menjadi terhambat dengan 

keberadaan struktural dalam sistem rekrutmen politik yang 

kurang peka asas gender dengan keterwakilan, kesetaraan, dan 

keadilannya. Hal itu memperkecil peluang kandidatperempuan 

dalam daftar calon anggota legislatif. Fakta Pemilu 2019 

mengindikasikan bahwa sistem rekrutmen partai politik masih 

patriarki. Fakta ini menjadikan konotasi yang relevan dengan 

keberadaan perempuan di lembaga partai politik yang secara 

struktural masih didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga 

mengindikasikan adanya kendala struktur. Begitu juga dengan 

akses perempuan dalam struktur partai politik yang masih 

lemah dengan peluang pada posisi strategis yang masih sulit 

untuk diakses.  

Peningkatan partisipasi pemilih perempuan belum 

bisa berkorelasi secara menonjol  terhadap peningkatan 

keterwakilan perempuan dalam politik. Hal ini mempersulit 

tingkat keterpilihan kaum perempuan dalam pemilihan anggota 

legislatif, sehingga kebijakan-kebijakan terkait sensitivitas 

gender akan sulit untuk dilakukan. Apalagi ditambah dengan 

tingkat pendidikan perempuan yang masih jauh dari kaum 

laki-laki sebagai faktor struktural yang mempengaruhi 

kesiapan mental secara umum melalui organisasi-organisasi 

kewargaan ataupun partai politik. Perempuan yang eksis 

dalam dunia politik, lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarga (orang tua, saudara, ataupun suami) dan warga 

yang mendukung, dan ditunjang oleh kondisi yang sudah 

mapan secara ekonomi, profesi, dan strata sosialnya.

Dunia politik dengan berbagai argumentasinya 

mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan kepada siapa 

saja, tidak memandang jenis kelaminnya. Dalam pengambilan 

kebijakan, tentunya kualitas dan akuntabilitas menjadi hal yang 

utama yang harus dikedepankan, bukan siapa yang melakukan, 

akan namun  apa yang akan dilakukan.

Daftar caleg perempuan disinyalir masih menjadi 

sebuah simbol partai politik untuk mendulang suara partai, 

 

353

sehingga  orientasinya hanyalah pada memperebutkan jumlah 

suara dengan “buta” terhadap konstituen yang memilihnya. 

Kondisi ini menjadi sebuah “blunder” bagi caleg perempuan 

saat  terpilih menjadi anggota dewan tanpa mengetahui 

arah kebijakan yang harus dilakukan dan strategi terhadap 

peningkatan kaumnya dalam kesetaraan dan keadilan 

gender, sehingga dapat mengaburkan fungsi representasi 

dan keterwakilan perempuan terhadap tujuan kesetaraan dan 

keadilan yang lebih baik.

Kedua, keberadaan kaum laki-laki dengan bermitra 

untuk agresivitas gender menjadi bagian dalam kesuksesan 

kesetaraan dan keadilan gender di parlemen. Preferensi 

perempuan tidak hanya dimiliki oleh kaum perempuan, laki-laki 

yang peduli dengan gender berhak untuk memiliki preferensi 

perempuan atau dapat dikatakan jugasebagai feminimisme, 

bukan sebab  jenis kelaminnya akan namun  sebab  kesadarannya 

terhadap kesetaraan gender yang harus terus dibangun dan 

disinergikan dengan keberadaan perempuan dalam dunia 

politik. Dinamika politik tidak hanya dipahami sebagai dunia 

kaum laki-laki, kaum perempuan memiliki hak yang sama 

dalam mewarnai dinamika perpolitikan, terutama dalam 

perencanaan dan pengambilan kebijakan. 

Ketiga, track record para anggota parlemen 

perempuan, yang memiliki kualitas dan potensi, menjadi 

kesulitan dalam memberikan pertimbangan dan mengajukan, 

serta mengungkapkan preferensi perempuan, disebab kan 

akan menghadapi prejudis dan stereotipe terhadap dirinya 

sendiri yang masih kuat di parlemen dan dalam partai politik.

Incumbent yang ingin mencalonkan diri kembali harus 

dipusingkan dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru yang 

diyakini telah mempersiapkan strategi jitu untuk merebut 

suara di dapil mereka. Begitu pula sebaliknya, pengalaman 

yang minim dalam memetakan wilayah menjadi salah satu 

kendala newcomer dalam menjalankan strateginya. Ditambah 

lagi, tidak mudah merebut suara pemilih di suatu dapil yang 

telah dikondisikan oleh seorang incumbent. 

Keempat, sistem elite politik yang dibangun. Para elite 

politik kurang maksimal memberikan peluang dan dukungan 

354

  

terhadap kesetaraan gender dalam perpolitikan. Kedekatan 

dengan elite politik dan pengurus partai politik sangat 

berpengaruh terhadap penempatan nomor urut bagus dan 

daerah pemilihan (dapil) bagi calon legislatif perempuan. Masih 

minimnya kesadaran berorganisasi di kalangan perempuan 

sehingga jaringan dan pengalaman menjabat sebagai 

organisasi terbatas, padahal ini salah satu yang diperlukan 

partai politik menjadikan nilai tawarnya sebab  dianggap 

memiliki basis massa dan dikenal warga. Hal inilah yang 

membuat partai politik mencalonkan perempuan hanya sebagai 

pelengkap administrasi atau memenuhi syarat administrasi 

saja. Pada umumnya, partai politik tidak memiliki itikad 

baik atau keseriusan dalam keberpihakan pada peningkatan 

keterwakilan perempuan. Hal ini tercermin dari penempatan 

nomor urut yang bagus pada pencalonan legislatif perempuan. 

Partai politik bisa menempatkan nomor urut bagus atau kunci 

jika seorang kandidat dinilai memiliki jaringan dan basis massa 

yang diperoleh dari pengalamannya dalam berorganisasi dan 

logistik. Partai politik mencalonkan dan menempatkan nomor 

urut bagus biasanya berdasarkan pada kekerabatan dan elite 

politik (misalnya, isteri, anak dan keluarga pejabat) sebab  

mereka menganggap peluang untuk jadi caleg jadi atau lolos 

lebih besar.

Peluang untuk memberikan ruang yang lebih besar 

terhadap keterwakilan perempuan hilang dalam sebuah 

arena perebutan kekuasaan. Secara prinsip sesungguhnya 

pertarungan politik bukan untuk memperebutkan kekuasaan. 

Amanat yang diberi  oleh rakyat yang ditaruh diatas pundak 

wakil rakyat yaitu  sesuatu yang harus diimplementasikan 

untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri 

sendiri ataupun golongannya dengan harapan kesejahteraan 

yang merata dan keadilan yang setara serta kebijaksanaan bagi 

seluruh rakyat negara kita.

Kelima, dukungan media terhadap kesetaraan gender. 

Media massa dan media cetak sebagai salah satu pilar penting 

dalam demokrasi, strategi pemberitaan media massa ikut 

menentukan hitam putihnya kekuatan politik untuk merebut hati 

rakyat. Media massa sering dijadikan partner dalam berbagai 

 

355

aktivitas politik di negara-negara maju. Tujuannya yaitu  

untuk menghimpun suara serta memperoleh legitimasi dari 

warga. Media menjadi suatu bagian dalam pembentukan 

opini publik. Sebagai bentuk kebebasan pers, media menjadi 

tumpuan dalam proses mensukseskan gender dalam parlemen 

yang lebih profesional dan berkualitas. Tentunya peran media 

dituntut untuk menyuarakan aspirasi perempuan dalam 

pemenuhan terhadap keterwakilan gender. Media masih belum 

secara fokus dan konkret dalam menciptakan opini gender dan 

keterwakilan di parlemen, sehingga pembentukan pemikiran 

terhadap keberadaan gender masih terngiang dalam ranah 

retorika belaka. Kurang maksimalnya peran media dalam 

kesetaraan gender penting menjadi koreksi bersama untuk 

melakukan sebuah perubahan paradigma warga terhadap 

peran perempuan dalam dunia politik dan merepresentasikan 

keterwakilannya dalam berbagai kebijakan afirmasi yang 

sudah dilakukan.Keterkaitan media massa maupun media 

cetak dengan politik disinyalir memberikan pengaruh terutama 

dalam pembentukan citra politikus. Melalui media massa dan 

media cetak, akan diinformasikan berita-berita yang positif 

berupa perilaku baik dari politikus yang turut dalam kegiatan 

sosial dan peduli lingkungan sehingga akan membentuk 

pendapat umum tertentu bagi yang mereka menyaksikannya. 

Oleh sebab itu, pemanfaatan media massa secara maksimal 

akan dibutuhkan dalam menarik hati pemilih untuk memilih 

calon legislatif perempuan.

Keenam, jaringan. Minimnya networking elemen 

warga dalam mengawal kesetaraan gender dalam ranah 

politik berhadapan dengan realitas bahwa pengarustamaan 

gender harus dilakukan secara bersama-sama antara 

warga, pemerintah, dan elemen penting bangsa negara kita 

untuk memperjuangkan klaster perempuan di ruang politik 

yang lebih baik. Dukungandan kerjasama yang dibangun harus 

atas dasar keadilan, kesetaraan, dan kebaikan bersama untuk 

kemajuan bangsa yang lebih baik dan lebih adil.

Ketujuh,  perundang-undangan  kepemiluan     berdampak 

pada orientasi partai politik dengan Pemilu Serentak 2019 

dimana pemilu presiden/wakil presiden dan pemilu legislatif 

356

  

memberikan pengaruh adanya beban kerja politik bagi calon 

legislatif. Mereka selain harus mengkampanyekan dirinya 

juga harus mengkampanyekan presiden/wakil presiden 

yang diusung oleh partainya. Parliamentary Threshold (PT) 

berdampak pada partai politik untuk bisa lolos ambang batas 

sehingga mengusung calon-calon legislatif dari kalangan 

kekerabatan, elite politik, selebriti atau artis, dan elite ekonomi 

(pengusaha, dan lain-lain). 

Kenyataanya, anggota dewan enggan mengesahkan 

RUU, termasuk RUU yang berkaitan dengan perlindungan 

perempuan yaitu  sikap koruptif yang mendarah-daging. Sikap 

koruptif ini yang kemudian menjadi fenomena intoleran yang 

terstruktur terhadap kepentingan perempuan. Kepentingan 

perempuan masih dianggap ornamen pelengkap perundang-

undangan dan bukan hal mendesak. Maka pentingnya 

support dari sesama anggota legislatif perempuan dibutuhkan 

untuk bisa saling menguatkan. Sisterhood itu sangat berarti 

bagi kerja-kerja politik perempuan di DPR. 

Berbagai usaha  dalam menghadapi masalah-masalah 

seperti yang telah diutarakan sebelumnya memberikan 

tantangan bahwa perempuan perlu menunjukkan kualitas 

mereka sebagai anggota legislatif. Anggota legislatif perempuan 

perlu melakukan capacity building untuk menyadarkan 

pemahaman bahwa mereka hadir mewakili perempuan. 

Dalam hal ini, sebagai anggota legislatif, perempuan juga perlu 

dibantu oleh gerakan warga sipil. Realitas saat ini di parpol 

yaitu  sedikit sekali perempuan yang memiliki personality dan 

kapabilitas yang kuat, sehingga menempatkan perempuan 

sebagai pimpinan di parlemen yaitu pekerjaan rumah 

kita bersama. Peningkatan kapasitas ini bisa dilakukan 

salah satunya dengan memberikan feeding kepada anggota 

perempuan tentang permasalahan dan kepentingan yang 

dihadapi perempuan, sebab  faktanya data yang dimiliki 

organisasi warga sipil atau NGO lebih detail dari 

ketimbang dari anggota dewan itu sendiri. Perempuan di 

parlemen seringkali kesulitan saat  harus menyuarakan isu-isu 

yang jauh dari agenda perempuan, misalnya isu pertanahan.

Padahal penting untuk menghadirkan perspektif perempuan 

 

357

pada isu-isu ini . Pada isu-isu inilah organisasi warga 

sipil atau NGO yang berfokus pada kepentingan perempuan 

juga sangat diharapkan masukannya.

Lambannya peningkatan jumlah perempuan di 

parlemen, secara khusus sangat terkait dengan sistem pemilu 

yang diberlakukan. Di negara kita, isu keterwakilan perempuan 

memperoleh tempat sejak diterapkannya kuota 30% pada 

Pemilu 2004, namun hingga berlangsungnya Pemilu 2014 

jumlah perempuan di parlemen nasional berkurang 22 kursi 

dibandingkan Pemilu 2009. Selain itu, Pemilu 2019melihat 

kontribusi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu terhadap usaha  

peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan 

sistem pemilu yang proporsional, sistem kuota, dan empat 

unsur mutlak yang membentuk sistem pemilu seperti 

districtmagnitude, nomination,balloting, dan electoral formulae; 

menunjukkan perubahan kenaikan jumlah DPR RI perempuan 

menjadi 21 % dan DPD perempuan mencapai 33% dinilai belum 

menonjol . Namun peningkatan partisipasi pemilih perempuan 

masih sangat sulit dinilai secara menonjol  korelasinya antara 

pencalonan DPR RI yang mencapai 30%  dengan pemilih 

perempuan 50% DPT usaha  KPU dalam meningkatnya 

keterwakilan perempuan di DPR RI; apalagi memastikan 

bahwa pemilih perempuan akan memakai  hak pilihnya 

pada caleg perempuan saat Pemilu 2019. 

Hak-hak perempuan dalam politik mengalami 

peningkatan dan perkembanganyang semakin besar. Hal itu 

mendapat pengakuan secara representatif dari beberapa 

kalangan dan pengamat. Peluang itu menjadi sumbu utama 

bagi perempuan dalam mengambil langkah kesempatan 

secara konkret untuk dimanfaatkan. Kaum perempuan 

harus mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas 

dan kemampuannya agar dapat berperan serta dalam 

pemberdayaan melalui organisasi politik untuk mengambil 

langkah kebijakan afirmatif yang dapat direpresentasikan 

kepada rakyat dalam pengambilan kebijakan afirmatif untuk 

kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

358

  

Kesimpulan 

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, 

memberikan perlindungan HAM kepada warga negara yaitu  

ciri yang harus melekat di dalamnya. Upaya meningkatkan 

peran politik perempuan di parlemen dengan kebijakan 

afirmatif 30%, yaitu bagian dari perlakuan khusus yang 

diberi  kepada  kaum perempuan dan bersifat konstitusional. 

Meskipun kebijakan afirmatif ini  konstitusional, namun 

prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi pondasi dalam sistem 

negara demokratis tidak boleh dilanggar. Kebijakan afirmatif 

yang ditempuh dalam rangka meningkatkan keterwakilan 

perempuan di parlemen, yaitu konsekuensi hukum logis 

dari usaha   pemenuhan HAM warga negara sebagaimana diatur 

dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta 

pemenuhan kewajiban negara  untuk melaksanakan berbagai 

ketentuan hukum  HAM Internasional (Konvensi HAM) yang 

telah diratifikasi oleh negara kita dalam pelbagai peraturan 

perundang-undangan.

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan trend kenaikan 

representasi perempuan di lembaga  legislatif tingkat nasional, 

DPR RI jumlah 120 orang dari 575 kursi yang ada (21%) dan DPD 

RI jumlah 45 orang dari 136 kursi yang ada (33%). Pencapaian 

keterwakilan perempuan di legislatif nasional yaitu 

hal yang patut dirayakan dengan sebuah catatan kritis, yakni 

keragaman latar belakang mereka. Meskipun keragaman latar 

belakang dapat dipetakan secara luas meliputi profil caleg 

sebagai petahana, kader partai, aktivis, kekerabatan, selebriti/

artis, dan elite ekonomi. 

Persentase21% calon legislatif perempuan terpilih di 

parlemen tidak bertambah menonjol , namun  mereka diharapkan 

mampu membawa aspirasi kaumnya.Sehingga pentingnya 

para perempuan ini  harus mampu meningkatkan kualitas 

dan menambah jaringan.

Penulisan ini menunjukkan bahwa UU Nomor 7/2017, 

baik sistem proporsional terbuka dan ke-empat unsurnya 

cenderung tidak menonjol  terhadap usaha  peningkatan 

keterwakilan perempuan, aksesibilitas   perempuan  untuk 

masuk parlemen tetap lemah sehingga kondisi underrepresented dari kelompok perempuan tidak akan banyak 

berubah. Selain itu adanya pemilu serentak 2019 dimana 

pemilihan presiden/wakil presiden dan legislatif dilaksanakan 

secara bersamaan. 

Rekomendasi 

Berdasarkan  pada uraian di atas, Penulis memberikan 

rekomendasi  terkait  kepemiluan yaitu:

- Perbaikan pemilu yaitu  memisahkan pemilu serentak 

untuk kembali ke desain pemilu terpisah seperti 2014, 

2009, dan 2004. Dengan demikian, menjadi penting untuk 

mengadakan revisi UU Pemilu. 

- Manajemen teknis kepemiluan seperti surat suara yang 

besar dan banyakperlu disederhanakan.

- Rekrutmen penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) 

mulai ditingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat 

TPS harus selektif, independen, dan menjalankan kuota 

30% keterwakilan perempuan. Peningkatan kapasitas 

menjadi penting disetiap jenjangnya sehingga tidak 

lagi ada kesalahan dalam administrasi pungut hitung 

(misalnya, pengisian formulir). 

- Distribusinya yang di lapangan mengalami kendala 

keterlambatan atau kekurangan jumlah.

- Minimnya informasi soal pengawasan. Bawaslu belum 

menyediakan informasi yang cukup terkait mekanisme 

dan prosedur pengawasan sehingga bisa mudah diakses 

dan dipahami oleh pemilih.

- Mekanisme kordinasi dengan penyelenggara pemilu (KPU 

dan Bawaslu) dengan pemantau pemilu sebagai mitra 

yang perlu ditingkatkan, juga sesama pemantau pemilu. Di 

lapangan masih kurang sosialisasi antara penyelenggara 

pemilu di pusat dan daerah terkait pemantau pemilu.

Dilihat dari jumlah partisipan dalam pemilihan umum 

(pemilu), negara kita yaitu negara demokrasi terbesar di 

Asia Tenggara dan nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika 

Serikat. (1) Besarnya jumlah pemilih menunjukkan antusiasme 

publik dalam menentukan pemimpin pemerintahan, baik 

presiden maupun kepala daerah, serta menentukan wakil-

wakilnya dalam lembaga perwakilan baik di tingkat pusat 

maupun daerah. Selain itu, jaminan kebebasan untuk memilih 

juga menjadi salah satu faktor tingginya antusiasme ini . 

Jaminan kebebasan warga untuk berpartisipasi 

dalam pemilu sendiri telah diatur dalam UUD 1945. Pasal 

28D ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan 

pasal 28E ayat 3 menjamin setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 

Jaminan dari konstitusi ini kemudian dijabarkan lebih 

lanjut dalam peraturan perundang-undangan turunannya. UU 

No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bagian 

Kedelapan, pada pasal 43 ayat (1) menyatakan, “Setiap warga 

negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan 

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan 

suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Sedangkan pada ayat (2)dinyatakan, “Setiap warga negara 

berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung 

atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, 

menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan”. 

Sementara itu, UU No. 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjamin hak warga negara 

untuk memilih, seperti dinyatakan dalam Pasal 198 ayat (1) 

dan ayat (2) bahwa “Warga Negara negara kita yang pada hari 

pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun 

atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin memiliki 

hak memilih. Warga Negara negara kita dimaksud didaftar 1 

(satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.”

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari 

warga negara negara kita juga memiliki hak untuk memilih. 

Namun demikian, berbeda dengan WNI lainnya, ASN dilarang 

untuk menunjukkan preferensi pilihan politiknya di hadapan 

publik, sebagai konsekuensi dari asas netralitas dalam 

penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN sebagaimana 

diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN (UU ASN). Pasal 

9 ayat (2)UU ASN mengatur, “Pegawai ASN harus bebas dari 

pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.” 

Netralitas ASN dalam politik praktis yaitu bagian dari 

pelaksanaan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu 

bangsa. Dengan demikian, meskipun ASN memiliki hak pilih, 

namun harus tetap menjunjung tinggi netralitas sebagaimana 

dimandatkan oleh UU ASN. 

UU Pemilu secara lebih tegas mengatur tentang 

netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu. Pada pasal 280 

ayat(2) huruf f dinyatakan, “Pelaksana dan/atau tim kampanye 

dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan 

aparatur sipil negara.” Kemudian pada ayat (3) dinyatakan 

bahwa ASN dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim 

kampanye Pemilu. ASN yang melanggar Pasal 280 ayat (3) 

dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 

satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta (Pasal 494 

UU Pemilu). ASN juga dilarang mengadakan kegiatan yang 

mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan itu 

meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian 

barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit 

kerjanya, anggota keluarga, dan warga. (Pasal 283 ayat 

(1) dan (2)). 

Tulisan ini akan menunjukkan perilaku politik ASN 

dalam masa Pemilu 2019. Meskipun secara normatif telah 

cukup jelas pelarangan ASN untuk berpihak pada kandidat 

tertentu, namun dalam kenyataannya masih banyak ASN yang 

menunjukkan preferensi politiknya di depan publik. Tulisan 

ini akan menyajikan data-data pelanggaran netralitas ASN 

dalam berbagai jenis perilakunya, yang didapatkan dari hasil 

pemantauan yang dilakukan oleh kelompok warga sipil 

(CSO) di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan 

Surabaya. Selain itu, tulisan ini juga akan menyajikan proses 

dan dinamika yang terjadi dalam pemantauan terhadap 

netralitas ASN sehingga akan tergambar bagaimana netralitas 

ASN dapat didorong melalui partisipasi warga, meskipun 

di sisi lain ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang secara 

mandatori memiliki tugas untuk mengawasi netralitas ASN. 

Pada dasarnya, netralitas ASN pada derajat tertentu 

seperti menimbulkan suatu kondisi paradoksal. ASN dituntut 

untuk menjaga netralitas, namun  pada saat yang sama 

ASN juga masih memiliki hak pilih. Pada saat ASN tengah 

memakai  hak pilihnya, sebenarnya mereka sedang 

mendukung satu kandidat dan mengabaikan kandidat lainnya, 

yang berarti ia akan menjadi  birokrat  partisan (Tamma, 

2016). Hal ini yang kemudian disinyalir telah memicu berbagai 

tindak pelanggaran kode etik, terutama terkait netralitas 

ASN, sehingga memunculkan usulan dari KPPOD (2018) agar 

  

Pemerintah mencabut hak pilih ASN untuk memastikan ASN 

dapat bersikap netral dalam proses pemilihan, terutama 

pemilihan kepala daerah (pilkada). Terlepas dari situasi 

paradoksal ini , konsep  netralitas  ASN yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan di negara kita saat ini hanya 

sebatas melarang keterlibatan ASN dalam mensosialisasikan 

atau mengkampanyekan kandidat politik tertentu, bukan 

membatasi  ASN untuk memilih. Dalam konteks itulah, konsep 

netralitas  ASN  penting  untuk dibahas. 

Birokrasi memainkan peranan yang sangat penting 

dalam  sistem warga dan pemerintahan modern. Birokrasi 

menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan publik yang telah 

ditetapkan. Selain itu, birokrasi juga yaitu perwujudan 

negara dalam penyelenggaraan pelayanan kepada warga. 

Penggerak utama dari birokrasi ini yaitu  pegawai pemerintah, 

pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN. Selain sebagai pelaksana 

kebijakan dan pelayan publik, ASN di negara kita juga memiliki 

fungsi lainnya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 

Sebagaimana dinyatakan pada pasal 10 UU ASN, bahwa ada 

tiga fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, 

pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

Dalam konteks sebagai pelayan publik, netralitas 

ASN sangat penting untuk memastikan bahwa birokrat tidak 

akan berubah dalam penyediaan pelayanan publik siapapun 

yang menjadi penguasa pemerintahan (Thoha, 2003). Dengan 

kata lain, ASN akan terus menjalankan tugas dan fungsinya 

untuk memberikan pelayanan publik secara profesional 

dan berkualitas, meskipun terjadi transisi kepemimpinan 

pemerintahan. 

Bercermin pada situasi sebelumnya, terutama pada 

masa Orde Baru, memperlihatkan bahwa PNS dan birokrasi 

menjadi bagian dari kelompok politik tertentu, bahkan menjadi 

mesin politik yang bertugas mengumpulkan suara. Rezim Orde 

Baru yaitu rezim yang sangat menonjol kan kekuasaaan 

negara yang sentralistik. Negara tampil se bagai satu-satunya 

kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh kelompok warga 

manapun. Negara berhasil mengontrol warga dengan 

berbagai kebijakan dan proses pembentukan tatanan politik. 

Salah satu kontrol politik itu dilakukan dengan menjadikan 

birokrasi sebagai penopang kekuasaan pe merintah. Birokrasi 

dijadikan sebagai mesin politik pada proses pemilu. Organisasi 

birokrasi, yaitu Korps Pegawai Negeri Republik negara kita 

(KORPRI) yaitu  salah satu jalur di dalam Golkar, yaitu jalur 

“B” yang berguna untuk memperkuat dukungan PNS dalam 

setiap pemilu.Seluruh PNS diharuskan menyalurkan aspirasi 

politiknya melalui Golkar dengan memberlakukan kebijakan 

monoloyalitas. Selain itu, pe jabat birokrasi direkrut menjadi 

pengurus politik dan dijadikan bagian dari faksi dalam Golkar 

di parlemen.

Netralitas birokrasi ini sebetulnya mengacu pada 

konsep birokrasi yang dikemukakan oleh sosiolog terkemuka, 

Max Weber yang menyatakan bahwa birokra si yang dibentuk 

harus independen dari kekuatan politik (netral). Netralitas 

birokrasi diutama kan untuk melaksanakan kepentingan negara 

dan rakyat secara keseluruhan. Sehingga siapapun kekuatan 

politik yang memerintah, birokrasi tetap memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada warga nya 

Ditinjau dari sudut pandang kewenangan, birokrasi 

yang tidak netral dikhawatirkan dapat memunculkan terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Menurut Kacung 

Marijan (2010), ada hal yang rawan saat  birokrasi terlibat 

dalam politik, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan 

publik, yaitu adanya kekhawatiran penyalahgunaan sumber 

keuangan dan fasilitas publik yang dikuasai birokrasi. Sebagai 

lembaga publik, birokrasi memiliki berbagai fasilitas, termasuk 

sumber keuangan, sebagai sarana untuk memberikan 

pelayanan publik. Manakala birokrat terlibat dalam politik, 

dikhawatirkan adanya penyalahgunaan terhadap otoritas yang 

dimilikinya. Misalnya, birokrasi dapat mengalokasikan dan 

mendistribusikan sumberdaya yang ada dalam birokrasi kepada 

kandidat politik yang menjadi afiliasi politiknya. Padahal 

sebagai lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan 

publik,seharusnya birokrasi memberikan pelayanan  kepada 

‘semua orang’  dan bukan kepada  ‘sekelompok orang’ tertentu.  

Netralitas ASN yaitu suatu prakondisi untuk 

meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik, 

sehingga ASN dapat memberikan pelayanan yang cepat, 

transparan, adil, dan tidak memihak kepada salah satu pihak. 

Ketidaknetralan akan menjadi faktor penghambat pelayanan 

yang adil dan berkualitas, sebab  ASN akan berusaha 

mendahulukan kelompok atau afiliasi politiknya dalam 

menyelenggarakan pelayanan. Padahal dalam menjalankan 

tugas sebagai pelaksana fungsi pelayanan publik, yang 

harus dilayani ASN yaitu  warga secara umum, tanpa 

membedakan asal golongan atau partai politik. 

Merujuk pada UU ASN, KASN yaitu lembaga 

yang diberi  tugas untuk menjaga netralitas ASN (Pasal 31 

ayat (1) huruf a). Dalam menjalankan tugas ini , UU ASN 

lebih lanjut mengatur bahwa KASN dapat menerima laporan 

(Pasal 31 ayat (2) huruf c), serta memiliki kewenangan untuk 

meminta informasi kepada warga mengenai laporan 

pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku 

Pegawai ASN (Pasal 32  ayat (1) huruf c). Dalam konteks inilah 

kemudian dapat dilihat bahwa meskipun secara kelembagaan 

perwujudan netralitas ASN menjadi tanggungjawab KASN, 

namun peran warga juga sangat diperlukan untuk 

mendukung KASN dalam menjalankan tanggungjawabnya 

ini . 

Sebagai perwujudan bentuk partisipasi warga 

dalam ikut mendorong netralitas ASN dalam Pemilu, beberapa 

organisasi warga sipil atau civil society organisation (CSO), 

antara lain PATTIRO Jakarta, Inisiatif Bandung, PATTIRO 

Semarang, dan PATTIRO Malang melakukan pemantauan 

terhadap netralitas ASN dalam masa Pemilu 2019. Seluruhnya 

ada 80 orang pemantau, yang sebelumnya diberi  pelatihan 

yang di dalamnya ada materi tentang norma dasar, kode 

etik dan kode perilaku ASN, netralitas  ASN  sebagai bagian 

dari kode etik dan kode perilaku ASN, beserta peraturan 

perundang-undangan  yang mengaturnya, dan cara melakukan 

pemantauan berdasarkan instrumen yang telah disusun 

sebelumnya.  

Metode  Pemantauan

Pemantauan ini dilakukan dengan dua pendekatan, 

yaitu pemantauan langsung dan pemantauan tidak langsung. 

Pemantauan secara langsung dilakukan dengan mendatangi 

langsung kegiatan kampanye untuk memastikan apakah ada 

ASN yang aktif ikut mengkampanyekan kandidat tertentu. 

Selain itu, pemantauan secara langsung juga dilakukan 

dengan mengamati perilaku ASN di sekitar tempat tinggal 

pemantau, untuk memastikan apakah dalam kesehariannya 

melakukan usaha  untuk mengajak, membujuk, atau kegiatan 

lain yang bersifat kampanye. Jika mendapati ASN melakukan 

pelanggaran, pemantau kemudian mendokumentasikannya 

melalui foto atau video sebagai alat bukti. 

Sedangkan pemantauan tidak langsung dilakukan 

melalui media sosial, pemantau mengidentifikasi ASN yang 

ada dalam grup aplikasi percakapan seperti whatsApp 

(WA). Pemantau kemudian memantau percakapan yang 

dilontarkan oleh ASN ke dalam grup. Pemantau kemudian 

mendokumentasikan percakapan ini  melalui screenshot 

terhadap percakapan ASN yang berisi kampanye. Untuk 

pemantauan yang dilakukan di media sosial seperti facebook, 

twitter, dan instagram, pemantau mengikuti postingan 

ASN. Tidak sulit untuk menemukan ASN di dalam media 

sosial ini , sebab  pada umumnya para pemantau juga 

berteman dengan ASN di media sosial. Dengan kata lain, 

pemantau sebelumnya telah mengenal ASN yang menjadi 

target. Pemantau kemudian mendokumentasikan screenshot 

postingan ASN yang bernada kampanye untuk dilaporkan 

sebagai pelanggaran. 

Untuk pemantauan lewat media massa, pemantau 

melakukan pemantauan dengan membaca berita seputar 

Pemilu dan akan mendokumentasikan materi pemberitaannya 

(menyimpan link berita untuk media online, dan kliping untuk 

media cetak) terhadap berita tentang pelanggaran netralitas 

ASN. 

  

Secara umum, proses pemantauan ini dilakukan dalam 

dua periode. Periode pertama dilakukan mulai awal Maret 2019 

hingga hari pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 

April 2019. Periode kedua dilakukan setelah pemungutan suara 

hingga akhir Mei 2019. 

Ruang Lingkup Pemantauan

Pemantauan mengacu pada Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps 

dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 7 PP 

ini  dinyatakan, “Dalam pelaksanaan tugas kedinasan 

dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib 

bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam 

berwarga, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai 

Negeri Sipil yang diatur dalalam Peraturan Pemerintah ini.” 

Kemudian dalam Pasal 11 huruf c dinyatakan bahwa etika 

terhadap diri sendiri salah satunya yaitu  menghindari konflik 

kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Surat 

Edaran Menteri PAN RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 

27  Desember 2017 yang ditujukan kepada pimpinan instansi 

pemerintah tingkat pusat dan daerah kemudian menguraikan 

berbagai  contoh  jenis  pelanggaran terhadap Pasal 11 huruf c 

PP  ini .  

Berdasarkan pada peraturan ini  di atas, ruang 

lingkup pemantauan kemudian dibatasi pada beberapa 

kegiatan 

Hasil Pemantauan

Selama periode pemantauan, tim pemantau berhasil 

menemukan 89 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN 

terkait dengan netralitas dalam Pemilu 2019. Paling banyak 

kasus ditemukan di media sosial, antara lain facebook, instagram, 

dan whatsapp, yakni 66 kasus. Bentuk pelanggaran yang terjadi 

pada umumnya ASN mengunggah gambar peserta Pemilu 

disertai dengan caption yang bernada dukungan, memberikan 

komentar, dan memberikan tanda like pada postingan orang 

lain yang memberikan dukungan kepada peserta Pemilu.  

Selain melalui media sosial, ditemukan juga 

kasus pelanggaran netralitas ASN secara langsung. Bentuk 

pelanggaran yang terjadi yaitu  menghadiri deklarasi 

dukungan terhadap peserta Pemilu (8 kasus), terlibat dalam 

kampanye dan mengadakan kegiatan yang menunjukkan 

keberpihakan (8 kasus), mobilisasi orang lain untuk mendukung 

peserta Pemilu (4 kasus), menjadi narasumber pada acara yang 

diselenggarakan oleh peserta Pemilu (2 kasus), dan memasang 

alat peraga kampanye (1 kasus). Selengkapnya dapat dilihat 

pada grafik berikut.

 

  1 

Jenis Pelanggaran Netralitas ASN

Sumber: Data  Pemantauan  (diolah)

Banyaknya ASN yang memakai  media sosial 

untuk memberikan dukungan kepada peserta Pemilu bukanlah 

suatu hal yang mengherankan. Hal ini sebab  memang media 

sosial sudah menjadi media yang lazim dipakai  oleh 

warga untuk menyampaikan ekspresinya. Di negara kita, 

menurut riset terbaru yang dirilis oleh We Are Social dan 

Hootsuite, ada 150 juta pengguna media sosial,atau sekitar 

60 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah ini naik 

20 juta dibandingkan dengan riset yang digelar tahun 2018 (2). 

sebab  itu, tepat kiranya bila Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) kemudian mengatur kampanye melalui 

media sosial. Pengaturan kampanye melalui media sosial 

dimuat dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pada Pasal 23  ayat 

1  disebutkan bahwa media sosial yaitu salah satu 

metode yang dapat dipakai  untuk melakukan kampanye. 

Pada Pasal 35 dijabarkan aturan lebih rinci metode kampanye 

dengan memakai  media sosial. Akan namun , kampanye 

  

yang dimaksudkan  dalam PKPU ini yaitu  kampanye yang 

dilakukan oleh Peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh 

Peserta Pemilu yang terdaftar di KPU. Peraturan KPU ini tidak 

mengatur tentang penggunaan media sosial bagi pihak di luar 

itu, Dengan demikian, para pengguna media sosial non-peserta 

Pemilu yang berkampanye mendukung pilihannya tidak terikat 

dengan PKPU ini . Wajar jika kemudian banyak pengguna 

media sosial yang merasa leluasa untuk berkampanye, 

termasuk para ASN. 

Merasa  leluasa bukan berarti boleh dilakukan. Bagi 

ASN, mengkampanyekan peserta pemilu melalui media 

sosial yaitu suatu pelanggaran. Hal ini dinyatakan 

secara tegas dalam Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 

B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017. Dalam 

satu klausulnya, SE ini  menyatakan bahwa ASN yang 

mengkampanyekan peserta Pemilu dalam bentuk mengunggah 

foto, visi, dan misi serta unggahan lain yang terkait dengan 

bentuk dukungan,  dikategorikan  sebagai  pelanggaran 

terhadap etika sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan 

Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 huruf 

c. Tindakan ini  termasuk pelanggaran etika,  sebab  ASN 

dianggap tidak dapat menghindari konflik kepentingan pribadi, 

kelompok, maupun golongan. 

Namun  demikian,  dari hasil pemantauan, banyak 

juga pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan di dunia 

nyata. Dari grafik di atas tampak adanya keterlibatan ASN 

dalam kampanye terbuka, menghadiri deklarasi kandidat, 

memobilisasi calon pemilih, bahkan ada yang berani membantu 

memasang/menyebarkan APK. Berbagai bentuk tindakan 

pelanggaan  netralitas ASN di dunia nyata 

Dilihat dari latar belakang jabatannya, ASN yang 

paling banyak melakukan pelanggaran yaitu  pegawai pada 

pemerintah daerah, yakni sebanyak 31 orang.  Mereka antara 

lain terdiri dari staf, Kepala Bidang, hingga Kepala Dinas. Pada 

urutan kedua yaitu  dosen/dekan/rektor, yaitu sebanyak 21 

orang. Disusul kemudian guru/kepala sekolah sebanyak 19 

orang. Selebihnya yaitu  pegawai kementerian dan lembaga, 

pegawai rumah sakit, camat/staf kecamatan,  lurah/staf 

kelurahan, dan ada juga peneliti. Sebaran jumlah pelanggaran 

ASN berdasarkan jabatannya selengkapnya dapat dilihat pada 

grafik.

 

  2

Jumlah Pelanggaran Netralitas ASN Berdasarkan Jabatan

Sumber: Data Pemantauan (diolah)

Memperhatikan posisi jabatan  ASN yang melakukan 

pelanggaran sebagaimana ditampilkan di atas, ada potensi 

terjadinya mobilisasi dukungan pada peserta Pemilu tertentu. 

Posisi kepala dinas misalnya, meskipun hanya mengunggah 

dukungannya di media sosial, tanpa melakukan ajakan secara 

langsung, memiliki kemungkinan preferensi politiknya itu 

akan diikuti oleh staf di bawahnya. Indikasi ini tampak pada 

kasus pelanggaran di Provinsi Banten. Seorang kepala dinas 

di Pemerintah  Kota  Cilegon mendukung salah satu calon 

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kepala dinas ini 

merasa tergerak  untuk mendukung calon ini  sebab  calon 

yang bersangkutan yaitu putra sang gubernur. Tak ayal, 

unggahan  statusnya yang berisi kampanye kemudian direspons 

dalam bentuk dukungan oleh para stafnya. Bahkan banyak 

kepala dinas dan para stafnya ini  kemudian membentuk 

grup yang mengkampanyekan  calon  DPD ini  di media 

sosial  whatsapp. 

Selain jabatan struktural seperti kepala dinas 

sebagaimana  ini  di atas, posisi jabatan fungsional seperti 

guru dan dosen juga memiliki posisi yang sangat strategis. 

Dalam temuan kasus di atas, jika jumlah pelanggaran ASN 

  

yang  memiliki jabatan guru dan dosen digabung,  jumlahnya 

cukup banyak, yakni 40 orang. Dari 40 kasus ini , selain 

mengunggah status bernada kampanye di media sosial, 

banyak dari tenaga pendidik yang menunjukkan preferensi 

politiknya di depan kelas saat  mengajar. Bahkan ada yang 

terang-terangan mengarahkan peserta didik untuk memilih 

calon tertentu. 

Selain kepala dinas dan tenaga pengajar, jabatan 

lain yang berbasis kewilayahan seperti camat dan lurah juga 

memiliki potensi untuk memobilisasi massa, terutama massa 

di wilayah kerjanya. Dengan demikian, seorang ASN yang 

melakukan pelanggaran terhadap netralitas, akan memberikan 

dampak yang relatif besar bagi terpengaruhnya massa, 

yang pada akhirnya memunculkan mobilisasi massa untuk 

mendukung  calon peserta Pemilu yang menjadi preferensi 

ASN  bersangkutan.

Meskipun pemantauan ini dilakukan oleh jaringan 

CSO di empat kota, namun lokus pemantauan dilakukan 

di seluruh wilayah di negara kita. Dari seluruh temuan yang 

dihasilkan, mayoritas pelanggaran dilakukan oleh ASN di Jawa 

Tengah, sebanyak 25 ASN; disusul Jawa Timur sebanyak 23 

orang. Pelanggaran netralitas ASN juga ditemukan di luar Jawa 

seperti Aceh, Tana Toraja, Bukitinggi, dan Mimika. Sebaran 

jumlah pelanggaran ASN berdasarkan  lokus 

Memperhatikan temuan di atas, tampak bahwa 

fenomena pelanggaran ASN terhadap netralitas dalam Pemilu 

tidak hanya terjadi di suatu wilayah tertentu. Meskipun jumlah 

ASN yang melakukan pelanggaran terbilang sedikit, namun 

temuan ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran di 

wilayah lain. Tidak tertutup kemungkinan, jika ditelusuri lebih 

lanjut, pelanggaran netralitas ASN terjadi di seluruh wilayah di 

negara kita.  

Menyikapi laporan yang disampaikan oleh para 

pemantau, KASN kemudian menindaklanjutinya dengan 

melakukan verifikasi. KASN akan menindaklanjuti laporan 

yang didukung dengan data yang valid yang dapat diverifikasi. 

KASN kemudian melakukan verifikasi kepada instansi 

tempat KASN bekerja. Jika ditemukan bukti yang kuat terjadi 

pelanggaran, selanjutnya KASN akan membuat rekomendasi 

untuk disampaikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) 

atau atasan ASN untuk penetapan sanksinya. Temuan 

hasil pemantauan dan langkah  tindak  lanjut  KASN akan 

disampaikan pada bagian selanjutnya. 

  

DISKUSI

Pemantauan  Netralitas  ASN sebagai Wujud keikutsertaan  

Politik

Dalam  konteks Pemilu, dalam   definisinya  yang 

paling elementer, partisipasi politik dimaknai sebagai bentuk 

kegiatan warga negara dalam turut memilih pemimpin negara 

dan pejabat-pejabat lainnya, yang baik secara langsung maupun 

tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan publik (Budiarjo, 

2008). Pada saat negara kita masih menganut sistem pemilu 

perwakilan yang diterapkan pada masa Orde Baru, partisipasi 

politik warga sangat terbatas, sebab  mereka hanya memilih 

partai, dimana partai kemudian yang akan menentukan 

perwakilannya di parlemen. Parlemen ini  kemudian yang 

akan bersidang untuk menentukan siapa yang akan dipilih 

menjadi presiden dan wakil presiden. Kepala daerah, sebagai 

pemimpin di tingkat lokal, juga tidak dipilih langsung oleh 

warga, namun  ditentukan oleh pemerintah pusat. 

Pada saat negara kita menerapkan sistem pemilu 

langsung, yang mulai diterapkan pada tahun 2004, para 

wakil rakyat di parlemen dipilih secara langsung, termasuk 

juga presiden dan wakil presiden. Menyusul kemudian pada 

tahun 2005 mulai dilakukan pemilihan kepala daerah secara 

langsung. Dalam hal ini partisipasi politik mengalami perluasan 

makna, yakni bukan hanya sekadar aktivitas memilih, namun  

juga melakukan seleksi secara serius terhadap para kandidat 

yang berkontestasi. Pada titik ini pada dasarnya warga 

tengah melakukan koreksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pemerintahan (Liando, 2016) dan pada titik ini pula warga 

menjadi pemilih yang kritis. Kondisi ini memicu kompetisi 

menjadi sangat ketat, di mana kondisi ini pula yang seringkali 

menggoda para kandidat untuk melakukan berbagai cara 

menarik suara pemilih. Dengan demikian peran warga 

sangat penting untuk mengawasi para kandidat untuk tidak 

melakukan kecurangan. 

Sampai di sini kemudian partisipasi politik tidak 

sebatas dipahami sebagai aktivitas warga dalam memilih 

para kandidat, namun  juga mengawasi kandidat agar tidak 

melakukan kecurangan dalam usaha nya meraih kemenangan 

elektoral. Maka tak mengherankan jika kemudian muncul 

berbagai kelompok warga yang mendeklarasikan dirinya 

sebagai kelompok-kelompok pemantau pemilu. UU Pemilu 

kemudian mengatur tentang kelompok pengawas ini, yang 

dituangkan dalam pasal 435 sampai pasal 447. Dalam pasal-

pasal ini  antara lain diatur bahwa kelompok pemantau 

harus mendaftar kepada Bawaslu, untuk kemudian diseleksi 

sampai memperoleh  sertifikat akreditasi. Hingga Maret 2019, 

tercatat ada 51 lembaga pemantau yang telah memperoleh 

sertifikat akreditasi dari Bawaslu. (3)

Pemantauan yang dilakukan oleh CSO terhadap 

netralitas ASN yang dituangkan dalam tulisan ini, yaitu 

aktivitas yang tidak secara langsung memantau para kandidat 

yang tengah berkontestasi. Pemantauan ini dilakukan hanya 

untuk memantau perilaku ASN dalam masa Pemilu, apakah 

menunjukkan keberpihakan pada kandidat tertentu atau tidak. 

sebab  obyek pemantauannya bukan kandidat Pemilu, maka 

hasil pemantauan yang ditemukan lebih banyak dilaporkan 

ke KASN, bukan ke Bawaslu, dengan harapan bahwa temuan 

ini  akan ditindaklanjuti oleh KASN sehingga ASN yang 

bersangkutan dapat dikenai sanksi untuk menimbulkan efek 

jera. Hasil temuan pemantauan dilaporkan kepada KASN 

melalui aplikasi pengaduan yang telah dikembangkan oleh 

KASN sendiri, yaitu lapor.kasn.go.id. 

Meskipun tidak secara langsung melakukan 

pemantauan terhadap kandidat Pemilu, namum pelaksanaan 

pemantauan yang dilakukan oleh CSO terhadap netralitas 

ASN dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. keikutsertaan  

ini pada akhirnya nanti akan berpengaruh pada kebijakan 

pemerintah. Birokrasi yang tidak netral akan berpotensi 

mengeluarkan kebijakan yang hanya menguntungkan 

kelompok kepentingannya, sedangkan birokrasi yang netral 

akan mengeluarkan kebijakan yang lebih berorientasi pada 

kepentingan publik secara luas. Di sisi lain, netralitas birokrasi 

juga akan berkontribusi pada perbaikan pelayanan publik, 

mengingat garda terdepan pelaksana pelayanan publik yaitu  

para ASN. 

Sebagai  gambaran, terkait dengan kualitas pelayanan 

publik di negara kita masih banyak dikeluhkan oleh warga. 

Laporan warga yang disampaikan kepada Ombudsman 

RI (2018) memperlihatkan bahwa masih banyak terjadi dugaan 

maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

Tiga terbesar yaitu  penundaan berlarut sebanyak 606 

laporan (37,02%), penyimpangan prosedur sebanyak 340 

laporan (20,77%) dan tidak memberikan pelayanan sebanyak 

314 laporan (19,18%). 

Mengacu pada laporan Ombudsman RI ini , 

adanya laporan mengenai maladministrasi memperlihatkan 

bahwa belum terwujudnya pelayanan publik yang baik, yaitu 

pelayanan yang dapat memberi kepuasan yang optimal dan 

terus-menerus bagi pelanggan, yang memenuhi syarat-

syarat: a) adanya standar pelayanan; b) bertujuan memuaskan 

pelanggan; dan c) pelayanan sesuai standar yang ada. Standar 

pelayanan yaitu  tolok ukur yang dipakai  sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 

warga dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, 

mudah, terjangkau, dan terukur.Standar pelayanan juga 

menjadi ukuran bagi konsumen atas hak-hak yang diperolehnya.

Netralitas ASN dalam pelayanan publik ini juga 

tercermin dari kondisi ideal yang sepatutnya tercipta (KASN, 

2019), yaitu:

1) Tidak melakukan penundaan berlarut dalam pelayanan 

publik sebab  perbedaan/persamaan suku, agama, ras, 

dan adat istiadat, termasuk pandangan politik atau 

alasan lainnya;

2) Tidak membeda-bedakan dalam memberikan 

pelayanan publik sebab  perbedaan/persamaan suku, 

agama, ras, dan adat istiadat, termasuk pandangan 

politik atau alasan lainnya;

3) Tidak  menyalahgunakan wewenang dalam 

memberikan pelayanan publik sebab  perbedaan/

persamaan suku, agama, ras, dan adat istiadat, 

termasuk pandangan politik atau alasan lainnya;

4) Tidak  meminta imbalan saat  memberikan pelayanan 

publik;

5) Tidak melakukan penyimpangan prosedur dalam 

memberikan pelayanan;

6) Bertindak layak/patut dalam memberikan pelayanan 

publik sebab  perbedaan/persamaan suku, agama, ras, 

dan adat istiadat, termasuk pandangan politik atau 

alasan lainnya;

7) Tidak berpihak dalam memberikan pelayanan publik 

sebab  perbedaan/persamaan suku, agama, ras, dan 

adat istiadat, termasuk pandangan politik atau alasan 

lainnya;

8) Tidak memiliki konflik kepentingan dalam memberikan 

pelayanan publik sebab  perbedaan/persamaan suku, 

agama, ras, dan adat istiadat, termasuk pandangan 

politik atau alasan lainnya;

9) Tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan 

pelayanan publik sebab  perbedaan/persamaan suku, 

agama, ras, dan adat istiadat, termasuk pandangan 

politik atau alasan lainnya;

10) Tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan 

publik sebab  perbedaan/persamaan suku, agama, ras, 

dan adat istiadat, termasuk pandangan politik atau 

alasan lainnya;

11) Memberikan pelayanan atas nama instansi bukan 

pribadi;

12) Tidak  meminta/menerima  pungutan di luar biaya 

resmi yang berlaku;

13) Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan atau 

kewenangan  yang  dimiliki;

14) Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang 

wajib dirahasiakan dengan peraturan perundang-

undangan;

15)  Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana 

pelayanan publik.

  

ASN  sebagai  Perekat  Pemersatu  Bangsa

Selain sebagai penyedia pelayanan publik, ASN juga 

berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi ini 

mulai dijalankan tepat pada saat seseorang diangkat sebagai 

ASN. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 66 ayat (1) dan (2) 

UU ASN mengenai sumpah dan janji saat  diangkat menjadi 

PNS, bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya 

kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. PNS juga 

senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa 

mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan 

diri sendiri, seseorang, dan golongan. Dengan sumpah itu, 

seorang PNS sudah terikat untuk loyal, setia, dan taat kepada 

pilar dasar Negara negara kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945, 

serta kepada pemerintahan yang sah. Seorang PNS tidak boleh 

memiliki pemikiran, pandangan, dan melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bagi seorang 

PNS, Pancasila, UUD 1945, dan NKRI yaitu  sesuatu yang final 

dan harga mati. Dia siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk 

mempertahankan keutuhan NKRI. Ringkasnya, PNS harus 

berusaha  mencegah terjadinya disintegrasi, yaitu perpecahan 

suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah. 

Dalam konteks inilah, seorang PNS yang yaitu bagian 

ASN menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu 

bangsa. 

Peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa 

ini, secara implisit terkait dengan asas dalam penyelenggaraan 

dan kebijakan manajemen ASN, yaitu asas persatuan dan 

kesatuan. Hal ini berarti, seorang PNS atau ASN dalam 

menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan 

mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan 

kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi 

kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara dan 

bangsa.  Ketidaknetralan ASN berimplikasi pada terjadinya 

perbedaan perlakuan (diskriminasi) terhadap warga 

yang berbeda asal, golongan, dan partai politiknya yang akan 

memicu  terjadinya kecemburuan dan keresahan sosial. 

Bila hal ini dibiarkan dan terus berkembang akan memicu 

terjadinya konflik antar-kelompok warga dan berpotensi 

berkembang menjadi disintegrasi bangsa, terutama dari 

kelompok yang merasa terdiskriminasi. 

Upaya untuk mencegah terjadinya konflik dan disintegrasi 

bangsa ini dapat dilakukan oleh ASN dalam bentuk antara lain:

a. Bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak 

memihak kepada salah satu kelompok atau golongan 

yang ada. Adil, berarti PNS dalam melaksanakan 

tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus 

obyektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan 

adil dalam melaksanakan tugasanya, PNS akan mampu 

menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tenteram 

di lingkungan kerjanya dan warga.

b. Dalam pemilu, seorang ASN yang aktif dalam partai 

politik, atau mencalonkan diri sebagai anggota 

legislatif (DPR, DPRD, dan DPD), atau mencalonkan 

diri sebagai kepala daerah, harus mundur atau berhenti 

sementara dari statusnya sebagai ASN. Tuntutan 

mundur diperlukan agar yang bersangkutan tidak 

menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk 

kepentingan dirinya dan partai politiknya. ASN yang 

sudah terlibat dalam kepentingan dan tarikan politik 

praktis, akan sulit bersikap netral dan obyektif dalam 

melaksanakan tugasnya. Situasi ini akan menimbulkan 

ketidakpercayaan warga terhadap ASN dan 

lembaga tempat bernaung. Sementara itu, ASN 

yang memiliki hak pilih, juga tidak memperlihatkan 

kecenderungannya terhadap peserta pemilu, baik 

melalui ucapan, tindakan, dan simbol-simbol tertentu. 

Hak pilih ASN cukup dimanifestasikan dalam bentuk 

memilih (mencoblos) peserta pemilu pada saat 

pemungutan suara.  

Pentingnya Perlindungan Data Pelapor

Salah satu dinamika yang terjadi di dalam  proses 

pemantauan yaitu  terjadinya kebocoran data pelapor kepada 

ASN terlapor. Beberapa pemantau di Semarang melaporkan 

ASN yang melakukan pelanggaran yang berpotensi 

mengandung unsur sanksi pidana ke Bawaslu Kabupaten 

  

Kendal, Provinsi Jawa Tengah.  Namun pihak Bawaslu Kabupaten 

Kendal kemudian menginformasikan laporan ini  ke ASN 

yang dilaporkan dan memberikan informasi tentang data 

pelapornya. Mendapat laporan ini , ASN bersangkutan 

kemudian menegur secara langsung kepada pelapor. Pelapor 

kemudian merasa terintimidasi dengan teguran ini  dan 

terpaksa mencabut laporannya. 

Terkait dengan kebocoran data pelapor, hal ini menjadi 

kekawatiran para pemantau, terutama para pemantau yang 

masih memiliki hubungan teman dan kekerabatan dengan ASN 

terlapor. Mereka khawatir datanya diketahui oleh ASN terlapor 

sehingga akan merusak hubungannya ini . Hal ini yang 

memicu pemantau enggan melaporkan hasil temuannya. 

Mereka baru mau melaporkan setelah mengetahui bahwa 

sistem pengaduan di KASN dan SP4N tidak mempublikasikan 

data pelapor. Data pelapor hanya diketahui oleh admin. 

Selain soal kebocoran data pelapor, hal lain yang 

mengemuka seiring dengan proses pemantauan yaitu  

adanya kendala teknis saat  berusaha masuk ke aplikasi kanal 

pengaduan KASN. Pemantau seringkali gagal saat  hendak 

melakukan registrasi maupun log-in. Selain itu, pemantau 

juga seringkali memperoleh  laporannya tidak ter-upload ke 

sistem, sehingga mengalami kesulitan untuk memantau tindak 

lanjutnya. Kendala ini kemudian diatasi dengan melaporkannya 

ke admin kanal pengaduan KASN. Dari laporan ini  

kemudian admin menindaklanjutinya dengan melakukan 

perbaikan.  

Pemantauan terhadap netralitas ASN dalam Pemilu 

dapat dikatakan sebagai partisipasi politik warga negara. 

Meskipun tidak langsung mengawasi kandidat peserta Pemilu, 

namun pengawasan terhadap netralitas ASN yaitu 

bagian juga dari usaha  untuk mendorong netralitas itu sendiri. 

ASN yang netral akan mendorong terwujudkan birokrasi 

pemerintahan yang netral pula, yang pada ujungnya akan 

melahirkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan 

publik secara luas, bukan kepentingan politik tertentu. Dengan 

demikian, pemantauan terhadap netralitas ASN secara tidak 

langsung berpengaruh pada perbaikan kebijakan publik. Selain 

itu, pemantauan ini juga akan berpengaruh pada perbaikan 

pelayanan publik, sebab  hanya pelayanan publik yang 

dijalankan oleh ASN yang netral (tidak diskriminatif sebab  

alasan tertentu, termasuk preferensi politik) yang dapat 

mewujudkan kepuasan warga. 

RAGAM  HAMBATAN  PARTISIPASI 

MASYARAKAT  ADAT  DALAM  PEMILU 2019

Studi  Kasus Komunitas Adat Kajang, Dayak Meratus, 

dan Rakyat Penunggu 

Yayan Hidayat dan Abdi Akbar

Aliansi warga  Adat Nusantara (AMAN)

Hampir tidak ada negara demokrasi tanpa pemilihan 

umum (pemilu), sebab pemilu yaitu instrumen pokok 

dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi(Reeve, 

2001).Sesungguhnya, pemilu tidak saja sebagai arena 

untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih 

pemimpinnya, namun  juga arena untuk menilai dan menghukum 

para pemimpin yang tampil di hadapan rakyat.

Bagi warga adat, pemilu melampaui maknanya 

(beyond of mean).Tidak sekadar urusan administratif, bukan 

pula sekadar persoalan teknis dan hukum.Orang Talang Mamak 

misalnya, saat pemilu tiba biasanya mereka akan membahas 

kandidat-kandidat yang ada, disaksikan oleh Batin – pemimpin 

adat. Hal ini untuk memastikan rekam jejak kandidat yang 

ditawarkan melalui pemilu.Setelah membahas itu melalui 

musyawarah, baru mereka menentukan pilihan masing-masing.

Mekanisme itu dilakukan untuk menjamin bahwa mereka tidak 

salah dalam menentukan pilihan.Orang Talang Mamak sedang 

memastikan bahwa kandidat yang mereka pilih betul-betul 

dapat mewakili suara dan kepentingan mereka.

“Masalah pilih-memilih nanti dulu, yang penting 

bersuara,” ujar Patih Yusuf, pe