pemilu 5

pemilu 5

   Juni 14, 2023       mayatku

---

lam 

menghadapinya serta mengosiasikannya (. Sering kali collaborative governance ini disamakan 

dengan manajemen kolaboratif yaitu sebagai proses fasilitasi 

yang terdiri dari beragam organisasi untuk menyelesiakan 

masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri  atau praktik manajemen yang menghargai 

keragaman nilai, tradisi, dan budaya organisasi yang bekerja 

sama  dalam  struktur  yang relatif longgar dan berbasis jaringan 

. sebab nya dalam collaborative governance 

ini mensyaratkan tiga hal utama yaitu shared vision, networks, 

partisipasi, dan kemitraan.

 Tata  kelola kolaboratof tidak hanya diartikan 

kerjasama atau cooperation namun  lebih pada penciptaan 

bersama antar institusi yang otonom . Dapat 

dikatakan bahwa kolaborasi yaitu  tingkatan lebih dinamis 

dari hubungan komando, koordinasi, dan kerjasama. Hal ini 

dapat dilihat dari kerjasama KKN pengawasan pemilu dimana 

ketiga pihak atau lebih yaitu Lembaga yang hierarkis. 

Proses transformasi kolaborasi demikian diharapkan atau 

dapat diamati bagaimana perubahan karakteristik hubungan 

yang bermula dari rasa percaya diri, untuk peduli berkembang 

menjadi berbagi informasi, berbagi sumber daya dan berbagi 

kerja. 

Beberapa hal yang mempertemukan maksud atau 

bisa disebut visi bersama antara lain bahwa: (a) kolaborasi 

ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi Perguruan 

Tinggi, Bawaslu dan Pemerintah Desa dalam berkolaborasi 

merumuskan KKN tematik sebagai salah satu model 

pengawasan partisipatif; (b) Menjadi model pengawasan 

pemilu partisipatif bagi Perguruan Tinggi di negara kita sebagai 

bagian implementasi dari tridarma Perguruan Tinggi; (c) 

Memperkuat kualitas tata kelola pemilu berbasis partisipasi 

warga; (d) Meminimalisir potensi pelanggaran pemilu; 

dan (e) Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan warga 

dalam pengawasan pemilu.

Proses dari Praktik kolaborasi menjadi hal utama 

sebab  ini yang menentukan bagaimana masing-masing 

pelaku dapat memperbaiki peran dan keterlibatannya. Hal ini 

dapat dilihat dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model 

kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi 

dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Ansell dan Grash 

(2007:558 - 561) menenakan proses kolaboratif pada beberapa 

hal antara lain:

a) Face to face dialoge

Semua bentuk collaborative governance dibangun 

dari dialog intensif dan egaliter. Sebagaimana collaborative 

governance yang berorientasikan proses, dialog secara 

langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi 

peluang keberhasilan dan antisipasi. Dialog secara langsung 

ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari 

antar  stakeholder  yang  terlibat. Sehingga, stakeholder dapat 

  

bekerjasama  sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan 

bersama.

b) Trust  building

Kolaborasi memnag bukan semata tentang negoisasi 

antar  stakeholder, namun lebih dari itu yaitu usaha  untuk 

saling membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan 

perlu  dilakukan  sesegera mungkin. Hal ini diusaha kan agar 

para  stakeholder  tidak mengalami egosentrisme antar 

institusi. Oleh sebab nya, dalam membangunan kepercayaan 

ini, diperlukan  pihak  yang menyadari  akan pentingnya 

kolaborasi.

c) Commitment  to  process

Komitmen yaitu motivasi untuk terlibat atau 

berpartisipasi dalam collaborative governance. Komitmen 

yang kuat dari  setiap  stakeholder diperlukan untuk mencegah 

resiko dari proses kolaborasi. Komitmen sebagai tanggung 

jawab dari stakeholder dalam membangun relasi demokratis 

dan  bernilai.

d) Share   Understanding

Stakeholders harus saling berbagi pemahaman 

mengenai apa yang dapat mereka pahami dan maknai dari 

serangkaian proses kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai 

pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, 

tujuan bersama, obketivitas umum, visi bersama, ideologi 

yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat 

berimplikasi terhadat kesepakatan bersama untuk memaknai 

dan  mengartikan  suatu masalah.

e) Intermediate  outcomes

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam 

bentuk   output  atau luaran yang terukur. Intermediate 

outcomes dihasilkan jika  tujuan yang mungkin dan 

memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara 

relative konkrit dan menjadi consensus bersama.

C. Praktik Penguatan Kolaborasi dalam Peningkatan 

Pengawasan Partisipatif: Tahap Persiapan, Pelaksanaan dan 

Evaluasi KKN 

 Dalam bagian ini akan disampaikan penjelasan yang 

detail bagaimana tahap persiapan KKN, bagaimana proses 

pelaksanaanya, dan bagaimana hasil monitoring serta evalusi 

terhadap program KKN tematik kepemiluan ini. Ada dua hal 

yang sangat berpengaruh pada rangakian proses pelaksanaan 

KKN kolaboratif ini. Pertama, yaitu  pemetaan studi terdahulu 

ini  diatas, dapat dilihat peta kajian pengawasan pemilu 

secara partisipatif sebagai berikut:

Bagan 1 . Peta kajian pengawasan pemilu secara partisipatif

Setiap pelaksanaan pemilu, beragam LSM pemantau 

pemilu telah banyak terlibat memperkuat demokrasi dan 

kualitas elektoral, namun masih diperlukan penguatan yaitu 

dengan melibatkan peran perguruan tinggi dalam pengawasan 

pemilu partisipatif   ini .   Perguruan Tinggi yang memiliki 

sumber daya manusia yaitu dosen dan mahasiswa, menjadi pilar 

penting dalam pengawasan pemilu partisipatif pada pemilu 

2019. Kolaborasi dalam   pengawasan pemilu yang dilakukan 

oleh   penyelenggara pemilu dengan perguruan tinggi, dalam 

hal ini dilakukan oleh UMY, yaitu kontribusi nyata praktek 

pengawasan pemilu partisipatif untuk mendukung pemilu 

yang berintegritas. Riset KKN Tematik Pengawasan Pemilu 

Partisipatif yang dilakukan oleh UMY melengkapi berbagai 

studi yang telah dilakukan sebelumnya dari aspek model 

kolaborasi, peran multi stakeholder serta Menjadi referensi 

bagi Perguruan Tinggi,  Bawaslu  dan Pemerintah Desa dalam 

berkolaborasi merumuskan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 

sebagai salah satu model pengawasan partisipatif menjadi 

  

model pengawasan pemilu partisipatif bagi Perguruan Tinggi 

di negara kita sebagai bagian implementasi dari tridarma 

Perguruan Tinggi.

Dengan  demikian  kerangka  fikir   KKN Tematik 

Sebagai Model Pengawasan Pemilu Partisipatif: Best Practice 

Kkn Tematik Desa Anti Politik Uang (DAPU) yaitu  sebagai 

berikut:

Bagan 2. Kerangka Pikir KKN Tematik Sebagai Model 

Pengawasan Pemilu 

C.1. Persiapan  dan  Tahapan  Awal  Kolaborasi  KKN  DAPU

Kerjasama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

sudah  dimulai  sejak  tahun  2008,  dengan kegiatan KKN 

tematik pemilu 2009 bersama dengan Komisioner Bawaslu pada 

Periode  Pertama (2008-2012).  Kerjasama  dengan Bawaslu 

diperpanjang  dengan Bawaslu  Periode Kedua yang  dilakukan 

dalam pemilu 2014 melalui kegiatan seminar nasional. MoU 

dengan Bawaslu berakhir pada akhir 2018. Oleh sebab  itu 

Fisipol melakukan inisiasi untuk keberlanjutan kerjasama 

dengan Bawaslu periode ketiga, dan ditandatangani oleh 

Kedua Belah Pihak pada tanggal 19 Januari 2019.Kerjasama ini 

menunjukkan proses yang bernilai yang dilalui dengan dialog 

langsung   yang  intensif, pembangunan pemahaman, komitmen 

Bersama, dan hasil yang diterima bersama. Kerjasama yang 

disepakati meliputi kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi 

meliputi pendidikan, penelitian dan publikasi serta pengabdian 

kepada warga. Lingkup  kerjasama UMY-Bawaslu RI 

meliputi:

1. Penyelenggaraan pelaksanaan Magang 

Mahasiswa,  KKN  dan l okasi penelitian

2. Penyelenggarakan  kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, 

seminar  dan lokakarya

3. Peningkatan dan pengembangan Kompetensi 

Sumber  Daya Manusia 

MoU  antara  UMY  dan  Bawaslu kemudian 

ditindaklanjuti  dengan MoA antara Bawaslu dengan LP3M dan 

Fisipol UMY.   Isi MoA yaitu rincian dari nota kesepahaman 

antara Bawaslu dengan Fisipol UMY dan LP3M UMY. Kegiatan 

pengabdian kepada warga dilakukan melalui KKN 

tematik Pemilu, dengan mengambil tema ‘Gerakan Anti Politik 

Uang”. Tema ini  dipilih sebab  politik uang menjadi 

permasalahan yang sangat krusial dalam setiap kali pemilu, 

dan sulit sekali untuk dibendung. Tema Gerakan Anti Politik 

Uang juga diilhami oleh gerakan desa anti politik uang yang 

dilakukan oleh Murti Gading Kabupaten Bantul, yang dilakukan 

dalam pemilihan kepala desa. 

Upaya untuk meminimalisir politik uang harus 

dilakukan secara komprehensif, baik dari penyelenggara 

pemilu, lingkungan akademik Perguruan Tinggi, maupun 

birokrasi pemerintah sampai ke tingkat Desa sebagai ujung 

tombak dalam pelaksanaan pemilu. Sebagaimana teori proses 

Collaborative Governance, Ada beberapa kepentingan bersama 

sekaligus komitmen bersama dari penyelenggara KKN baik 

Perguruan Tinggi maupun Bawaslu dan PemerintahDesa. Nila 

Bersama ini menjadi fondasi yang kuat untuk memperbaiki 

kualitas demokrasi. Kepentingan penyelenggara Pemilu 

(Bawaslu) dalam KKN  Tematik   Gerakan  Desa Anti Politik 

Uang (DAPU)  antara lain:

1) Membantu tugas pengawasan pemilu 

mengingat terbatasnya sumber daya manusia 

  

yang ada 

2) Meningkatkan partisipasi warga dalam 

pengawasan pemilu.

3) Meminimalisir   terjadinya   pelanggaran pemilu

4) Meminimalisir   politik   uang

Kepentingan Perguruan Tinggi dalam KKN Tematik Gerakan 

DAPU   antara  lain:

1) Sebagai kontribusi Perguruan Tinggi dalam 

Kegiatan Tri Darma  

2) Sebagai sarana praktikum bagi mahasiswa 

dalam bidang kepemiluan

3) Meningkatkan kepedulian dan kepekaan 

mahasiswa dalam permasalahan politik dan 

kepemiluan

Kepentingan  Pemerintah Desa dalam Gerakan Desa APU 

antara lain:

1) Desa   sebagai  ujung tombak dalam 

pelaksanaan dan pengawasan pemilu

2) Untuk meningkatkan kesadaran politik 

warga desa

3) Untuk memproteksi warga desa dari konflik-

konflik akibat praktik politik uang dan pemilu 

pada umumnya.

Sebenarnnya bukan hanya pihak di atas yang memiliki 

komitmen yang sama namun  ada kelompok warga, 

paguyuban, organisasi kepemudaan, ormas, dan seterusnya 

yang sejalan dalam pengaurutamakan DAPU di dalam 

memperbaiki integritas pemilu. Dari ketiga argumen ini , 

maka dari para pihak memiliki kepentingan yang sama 

sebagai kelompok yang ingin memperkuat nilai demokrasi 

sehingga kegiatan KKN Tematik Gerakan Desa Anti Politik 

Uang yaitu sinergi dari Bawaslu, UMY sebagai Perguruan 

Tinggi dan Desa. 

Gerakan Desa Anti Politik Uang yaitu gerakan 

yang memiliki efek yang meluas. Pada awalnya, Gerakan 

Desa Anti Politik Uang diinsipirasi oleh Desa Murti Gading dalam 

pemilihan Kepada Desa sebelum pemilu serentak 2019. Kasus 

di desa Murti Gading menginspirasi UMY untuk memperluas 

Gerakan anti politik uang di desa-desa yang lain. Inisiatif dari 

UMY ini disambut oleh pegiat anti korupsi dari desa Sardono 

Harjo, Zakiyah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang 

dimotori oleh Bambang Eka CW, melaksanakan kegiatan 

pengabdian warga dengan tema Gerakan Desa Anti 

Politik Uang di Desa Sardono Harjo. Dengan demikian, Gerakan 

Desa Anti Politik Uang di desa Sardono Harjo didukung oleh 

pegiat warga  baik dari Desa maupun dari UMY (Komite 

Independen Sadar Pemilu), para pemimpin dan tokoh 

warga di Desa. Desa Sardono Harjo juga yaitu 

desa pertama yang mengatur Gerakan Anti Politik Uang dalam 

Peraturan Desanya. 

Kuliah Kerja Nyata selanjutnya disingkat KKN yaitu  

pengabdian kepada warga berbasis pemberdayaan yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa. KKN yaitu bagian integral 

dari proses pelaksanaan Catur Dharma UMY. Model KKN UMY 

yaitu  KKN Tematik. KKN Tematik mengharuskan adanya tema 

KKN berdasarkan potensi, permasalahan aktual dan kebutuhan 

riil warga baik di pedesaan maupun perkotaan di wilayah 

negara kita. KKN Tematik mendorong sinergi pendayagunaan 

kompetensi antara dosen, mahasiswa dan warga dalam 

menyelesaikan permasalahan warga. 

KKN Tematik UMY difokus lebih kepada fasilitasi 

pemberdayaan warga. KKN Tematik yang dilaksanakan 

atas kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) 

dan Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian warga  

(LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka 

terlibat dalam pengawasalan penyelenggaraan pemilu 

serentak tahun 2019. KKN Tematik ini bertujuan untuk: 1) 

Pengembangan kepribadian (personality development), 

pengembangan warga (community development), dan 

pengembangan kelembagaan (institusional development); 2) 

Memperkuat kualitas tata kelola pemilu berbasis partisipasi 

warga; 3) Meminimalisir potensi pelanggaran pemilu; 

dan Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam pengawasan 

pemilu. 

Prinsip KKN Tematik Pengawasan Pemilu memiliki 

prinsip sebagai berikut: 1) Merupakan kegiatan terintegrasi 

  

antara LP3M dengan Fakultas sehingga mendukung 

sinergisitas antara pengembangan pengajaran dan penelitian ; 

2) Merupakan kegiatan Learning by Doing yang dikombinasi dari 

learning  process  dan  problem solving secara multidisipliner; 4) 

Merupakan aktivitas yang besifat learning society/community 

dengan tema yang jelas (core activity) berbasis permasalahan 

aktual yang dihadapi warga; dan Merupakan kegiatan 

yang terukur hasil (outcome) dan dampaknya (impact) termasuk 

berlangsungnya proses pembelajaran dan pemberdayaan.; 

serta 5) yaitu kegiatan yang berkesinambungan 

(sustainable) dengan pembiayaan bersama (co-funding) dengan 

mendorong  peningkatan   partisipasi warga.

Di dalam penyelenggaraan KKN ini setidaknya sudah 

diperlihatkan  secara baik tentang praktik kolaboratif pada 

tahap persiapan seperti konsep KKN yang didiskusikan secara 

luas dan terbuka lintas stakeholder baik internal kampus 

(DPL dan Mahasiswa peserta KKN, Lp3M, Fakultas) Bersama 

Bawaslu, Kecamatan, pegiat pemilu dan pihak desa.

Untuk tahap persiapan pelaksanaan, mahasiswa 

peserta KKN DAPU Pengawasan Pemilu harus memenuhi 

persyarakat untuk mengikuti KKN yang terdiri dari:

1) Peserta KKN yaitu  mahasiswa aktif UMY yang 

dibuktikan   dengan Kartu Mahasiwa yang berlaku. 

2) Mahasiswa telah menyelesaikan beban akademik 

minimal 100 SKS atau serendah-rendahnya duduk 

di semester 5. 

3) Mahasiswa yang memiliki minat/tertarik pada isu 

kepemiluan. 

Selanjutnya waktu pelaksanaan KKN Tematik 

Pengawasan Pemilu dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu 

mulai 24 Maret sampai dengan 24 April 2019. Atau sedikitnya 

setara dengan minimal 240 Jam Kerja Efektif Mahasiswa 

(JKEM), meliputi kegiatan observasi awal maksimal 20 JKEM, 

pembekalan (coaching) maksimal 30 JKEM,  pelaksanaan 

lapangan minimal 180 JKEM, penyusunan laporan dan responsi 

maksimal 20 JKEM.  Pelaksanaan kegiatan KKN Tematik 

ditandai secara formal dengan prosesi penerjunan mahasiswa 

KKN dan diakhiri secara resmi dengan prosesi penarikan 

mahasiswa KKN. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan 

kegiatan KKN Tematik Pengawasan Pemilu setiap kelompok 

akan  dibimbing oleh satu orang Dosen Pembimbing Lapangan 

(DPL) dan dimonitoring tim fakultas dan LP3M. DPL KKN 

Tematik Pengawasan Pemilu harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut:

1) Memiliki  minat/tertarik terhadap isu kepemiluan 

yang dibuktikan dengan riwayat penelitian dan 

pengabdian warga. 

2) Pernah  menjadi  DPL  KKN  Tematik UMY.

3) Memiliki  komitmen untuk melaksanakan 

kewajiban sebagai  DPL  KKN Tematik. 

KKN Tematik Pengawasan Pemilu UMY dilaksanakan 

pada Desa yang ada di DIY yang sudah mendeklarasikan 

sebagai Desa Anti Politik Uang (DAPU) yaitu sebanyak 22 DAPU 

yang menjadi lokasi KKN Tematik. Setiap DAPU mendapat 

1 kelompok KKN Tematik yang ditentukan oleh LP3M UMY. 

Setelah mengetahui lokasi KKN, setiap kelompok KKN Tematik 

wajib melakukan observasi terlebih dahulu dengan tujuan 

untuk   pemantapan tema KKN Tematik. Observasi pemantapan 

tema dibimbing oleh DPL dan  didampingi oleh tim dari LP3M 

dan Fisipol UMY, dengan melibatkan  calon penerima manfaat 

program di lokasi KKN Tematik. Selanjutnya mahasiswa 

KKN Tematik menyusun rencana program kerja atau jadwal 

dan  melaksanakan kegiatan  sesuai jadwal kegiatan yang 

ditetapkan.

 Walau ada lebih banyak DAPU yang dideklarasikan 

namun tidak semua Desa APU memperoleh  kesempatan 

untuk dijadikan lokasi KKN sebab  UMY dan Bawaslu ingin 

memastikan bahwa DAPU yang telah ada dapat secara aktif 

menjadi agen-agen pengawasan partisipatif khususnya 

dalam proses pelaksanaan pemilu selama dua minggu 

sebelum pelaksanaan pemilu dan dua minggu setelah pemilu 

berlangsung. Selain itu, mempertimbangkan sebaran dan 

sumber daya untuk pembimbingan lapangan selama pemilu. 

Setelah lokasi ditetapkan, mahasiswa calon peserta dan calon 

pembimbingan diseleksi maka tahapan berikutnya yaitu  

kolaborasi dalam pelaksanaan KKN. 

Ada banyak sekali secara ringkas kegiatan yang 

dilaksanakan secara Bersama dan setara pada pihak-pihak yang 

berkepentingan pada program KKN DAPU antara lain dimulai 

dari komunikasi dialogis, lalu MoU pelaksana kegiatan KKN 

dengan mitra, Rekruitmen peserta KKN dan DPL, Menyeleksi 

lokasi;dan menyelesaikan proses administrasi. Selain itu, juga 

diselenggarakan Pembekalan KKN DAPU (proses kolaborasi dan 

berbagi peran), Pembekalan DPL, Penerjunan dan koordinasi 

dengan pemerintahan desa dan kecamatan, Tahapan survey 

peserta KKN ke Lokasi KKN (output: proposal kegiatan selama 

KKN), Menyiapkan alat peraga oleh LP3M (Universitas) dan tim 

KKN, serta memastikan akomodasi dan respon cepat terhadap 

kebutuhan KKN di lapangan.

C. 2. Pelaksanaan  KKN  Pengawasan Pemilu

Proses   di lapangan staleholder yan berkolaborasi lebih 

beragam dan lebih banyak. Desa anti politik uang yang ada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta ini diinisiatori oleh beberapa pihak, 

diantarnya yaitu  warga, pemerintah daerah, Universitas, 

Kepala Desa, serta  inisiator dari Bawaslu sendiri. Seperti 

halnya untuk DAPU yang diinisiatori oleh warga yaitu  

Desa Murtigading dan Sardonoharjo, DAPU yang diinisiatori 

oleh Bawaslu yaitu  Desa Sriharjo, DAPU yang diinisiatori 

oleh Kepala Desa yaitu  Desa Candibinangun, dan Temon 

Kulon, DAPU yang diinisiatori oleh Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta yaitu  Desa Hargomulyo, sedangkan untuk DAPU 

yang diinisiatori oleh Pemerintah Daerah   yaitu   Semua 

DAPU di Kabupaten Gunung Kidul dan Desa  Srigading yang 

diinisiatori oleh Kesbangpol Kabupaten Bantul.

Dengan banyaknya DAPU yang tersebar di Daerah 

Istimewa Yogyakarta ini akan menjadi salah satu pionir untuk 

gerakan anti politik uang di negara kita. Salah atu cara untuk 

menggerakkan warga dalam menolak politik uang dan 

memberi pengetahuan mengenai bahaya politik uang bisa 

dilakukan dengan cara KKN tematik. sebab  dengan adanya 

KKN tematik ini akan bermanfaat sekali bagi masyarkat 

terutama warga desa anti politik uang di Kabupaten/Kota 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan KKN tematik 

peran UMY dan Bawaslu selain menentukan tema besar KKN 

juga memberikan materi atau pembekalan kepada mahasiswa-

mahasiswi calon peserta KKN Tematik, koordinasi dengan 

stakeholder terkait (pemerintah desa, panwas kabupaten, 

panwas kecamatan). 

Setelah adanya pembekalan dari UMY, Bawaslu, Ahli 

Pemilu dan Lab Ilmu Pemerintahan, selanjutnya mahasiswa-

mahasiswi peserta KKN tematik melakukan observasi dan 

  

forum group discussion (FGD) dengan Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL), pemerintah desa, panwascam dan khususnya 

yaitu  dengan warga desa tujuan KKN. Pada tahapan 

observasi ini harus dilakukan sebanyak 2 kali yang diikuti oleh 

mahasiswa peserta KKN dengan dosen pembimbing lapangan 

(DPL). Tahapan observasi memiliki tujuan untuk menggali 

informasi seputar tema yang akan diambil seperti halnya 

mengenai persiapan pemilu, permasalahan money politik 

maupun kesadaran warganya dalam menanggapi kasus 

politik uang. Selain menggali informasi, kegiatan observasi juga 

melakukan   forum   group discussion dengan sasaran peserta 

yaitu  pemerintah desa, pemilih pemula, warga umum, 

serta pemuda atau karang taruna desa.

Setelah diadakan kegiatan observasi maka kelompok 

KKN akan membuat proposal program kegiatan KKN 

Pengawasan Pemilu Partisipatif Melalui Desa Anti Politik 

Uang. Selama pembuatan proposal mahasisiwa kelompok 

KKN diwajibkan untuk konsultasi atau diskusi dengan dosen 

pembimbing lapangan, sehingga program kerja yang akan 

dijalankan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Jika 

disetujui  maka  proposal  kegaitan ini   akan  disosialisasikan 

kepada Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, Pemerintah 

Desa dan warga sasaran kelompok KKN. Setelah 

kegiatan sosialisasi program kerja maka  akan dilaksanakan 

penerjunan KKN yang dilakukan secara  serentak.  Dimana 

kegiatan  KKN tematik ini dilaksanakan selama 30 hai atau satu 

bulan dengan alokasi waktu 15 hari sebelum pemilu dan 15 

hari setelah pemilu. Dimana dalam pelaksanaan KKN tematik 

mahasiswa akan menjalankan program kerja utama maupun 

program kerja tambahan. Adapun program kerja utama 

yaitu  mengenai desa anti politik uang misalnya: sosialisasi, 

workshop, pembuatan alat peraga anti politik uang, membuat 

posko aduan, melakukan pendidikan bagi pemilih pemula dan 

lain-lain. Sedangkan untuk program tambahan bisa berupa 

kegaitan yang membantu panwascam, maupun pemerintah 

desa  serta  masyarkat  desa.

Salah satu kewajiban KKN ini yaitu  membangun 

pengetahuan yan memadai bagi warga tentang posisi 

pemilu dalam pembangunan politik kewargaan melalui 

perwujudan pemilu yang berkualitas. Selain itu, persoalan 

yang biasa muncul dalam pemilu harus menjadi perhatian 

publik.  Untuk menggambarkan pemilihan umum yang sesuai 

dengan  prinsip-prinsip demokrasi para ilmuwan politik 

dan analis  kebijakan memakai  terminologi pemilu 

yang bebas dan  jujur, pemilu yang berkualitas dan pemilu 

yang berintegritas.  Pippa Norris dalam buku Strengthening 

Electoral Integrity   menggambarkan secara ringkas kontestasi 

pemilu di negara berkembang  sebagai berikut : pihak yang 

berlawanan didiskualifikasi, batas-batas distrik pemilihan 

dimanipulasi (gerrymandering), kampanye yang menghasilkan 

lapangan pertandingan yang tidak seimbang, media yang 

independen diberangus, pemungutan suara dikacaukan 

dengan pertumpahan darah, suara digelembungkan, 

penghitungan suara dipermainkan, partai oposisi menarik diri 

dari pemilihan umum, kontestan menolak menerima hasil 

pemilihan, protes mengganggu proses pemilihan, pejabat 

pemerintah menyalahgunakan sumber daya milik negara, 

data pemilih yang tidak akurat, para kandidat membagikan 

hadiah, pemberian atau sumbangan, suara diperjualbelikan, 

siaran radio dan televisi yang menguntungkan incumbent, 

kampanye yang penuh dengan uang yang tidak jelas 

sumbernya. Pengaturan keuangan partai yang terlalu lemah, 

pejabat penyelenggara pemilu yang tidak kompeten, rapat 

umum yang memicu kerusuhan, kandidat perempuan yang 

menghadapi diskriminasi, kelompok minoritas dipersekusi, 

mesin pemungutan suara yang macet, antrean yang panjang, 

segel kotak suara yang rusak, warga yang memberikan suara 

lebih dari satu kali, persyaratan legal yang menindas hak pilih, 

tempat pemungutan suara yang tidak aksesibel, software 

yang rusak, tinta penanda yang mudah di hapus, pengadilan 

yang gagal menyelesaikan komplain yang imparsial. (Norris 

2017,chap 1)

Integritas pemilu bisa tergerus dalam beberapa 

tingkatan, mencerminkan persoalan multi dimensi dan karakter 

campuran dari kualitas pemilu itu sendiri. Praktik korupsi 

seperti suap, pemerasan, kecurangan, dan nepotism, yaitu  

268

  

bagian dari pelanggaran integritas pemilu ini, termasuk juga 

metode yang melanggar hukum seperti intimidasi, kekerasan, 

dan pencurian. Pada level kontestasi elektoral, pemegang 

kekuasaan  incumbent, koalisi yang berkuasa, atau partai atau 

individu yang berkuasa dapat menghambat organisasi politik 

yang ingin ikut pemilihan umum. Hal ini bisa menimbulkan 

kandidat oposisi yang palsu, menghambat sumber daya yang 

oposisi perlukan atau memutus komunikasi antara kontestan 

dan pemilih. Selain itu, incumbent dapat memicu  

tidak seimbangan arena pertarungan dengan menghambat 

kampanye oposisi atau dengan menyedot sumber daya negara 

untuk membiayai kampanyenya sendiri. Dalam beberapa kasus 

yang ekstrim, bahkan juga mengisolasi jabatan kunci tertentu 

dari kompetisi elektoral yang asli dan hanya mengijinkan 

kompetisi yang terbatas di antara anggota koalisi. 

Pada  level  preferensi   pemilih , baik incumbent 

maupun non-petahana dapat melakukan pembelian suara 

(vote buying). Vote buying secara efektif mengabaikan hak 

warga negara untuk secara bebas memformulasikan  dan 

mengekspresikan preferensi politiknya. Incumbent dan tidak 

jarang para kontestan lainnya dapat mengeksploitasi aparatur 

birokrasi negara maupun aparat keamanan untuk memobilisasi 

pemilih di antara pegawai negeri, atau mengintimidasi pemilih 

oposisi. Tidak jarang praktik seperti ini juga terjadi di Badan 

Usaha Milik Negara, maupun swasta di mana para pekerja 

sering mendapat intimidasi untuk memilih kandidat tertentu. 

Pada level hasil kontestasi pemilu, tindakan yang 

sering meruntuhkan integritas pemilihan umum yaitu  

manipulasi proses pemberian suara, penghitungan suara, dan 

rekapitulasi (aggregating ballots) dalam berbagai cara seperti 

penggelembungan suara, merusak atau memanipulasi hasil 

pemungutan suara, melakukan kesalahan penghitungan 

dengan sengaja, mempermainkan proses rekapitulasi suara 

dan lainnya. 

 Di antara sekian banyak persoalan pemilu yang 

berpotensi menghancurkan integritas pemilihan umum, 

persoalan vote-buying  atau politik uang yaitu persoalan 

yang banyak disoroti dalam pemilu di negara kita. Bukan hanya 

 

269

sebab  menimbulkan masalah terkait integritas pemilu, namun  

juga sebab  telah dianggap sebagai norma baru dalam pemilu 

(Muhtadi 2019).  Program KKN tematik yang diarahkan pada 

usaha  melawan politik uang dalam pemilu 2019 yang lalu 

yaitu sebuah usaha  untuk menegakkan integritas pemilu 

dengan meningkatkan kesadaran politik warga akan problem 

integritas pemilihan umum dan kerusakan demokrasi yang 

ditimbulkan oleh praktik politik uang. 

Pelaksanaan KKN desa anti politik uang ini memiliki 

beberapa metode, program dan aktifitas yang telah 

dikembangkan oleh mahasiswa dan stakeholder, terutama 

dikembangkan untuk menjadi salah satu program pokok. 

Berikut yaitu  beberapa metode dan program pelaksanaan 

KKN tematik yang telah dilakukan oleh UMY dan Bawaslu RI, 

diantaranya yaitu  sebagai berikut:

 

1. Sosialisasi Anti Politik Uang dan Tata Cara 

Pencoblosan 

Program KKN ini sejalan dengan tugas BAWASLU 

yaitu meliputi Pendidikan, Pengawasan dan advokasi. Ketiga 

program ini  tercermin dalam aktifitas KKN yang telah 

dilaksanakan oleh UMY. Pendidikan politik banyak dikemas 

dalam kegiatan sosialisasi, diskusi hasil survey, dan update 

beragam informasi yang relevan.

Sosialisasi anti politik uang dilakukan oleh setiap 

kelompok mahasiswa KKN kepada warga baik di 

tingkat desa maupun ditingkat padukuhan. Kegiatan ini 

sangat bermanfaat sekali bagi warga terutama dalam 

hal pengetahuan mengenai politik uang, bahaya politik uang 

serta dampak politik uang untuk kedepannya. Mengingat 

pengetahuan dan persepsi warga mengenai politik uang 

belum merata sehingga warga sangat memerlukan 

kegiatan ini untuk penambahan   pengetahuan   terhadap 

politik   uang. 

270

  

Gambar 4. Sosialisasi Anti Politik Uang

        Sumber: Tim KKN UMY

Selain sosialisasi mengenai politik uang, mahasiswa 

kelompok KKN juga melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan 

surat suara, mengingat pemilu 2019 yaitu salah satu 

pemilu serentak pertama kali yang dilakukan oleh Negara 

Republik negara kita. Sehingga masih banyak sekali warga 

yang belum memahami tata cara mencoblos dan melipat surat 

suara. Untuk sasaran kegiatan tata cara pencoblosan surat suara 

ini diantaranya yaitu  warga umum, kaum difabel serta 

pemilih pemula. Mengingat pemilih pemula juga bagian penting 

dalam konteks Negara demokrasi terutama dalam pemilihan 

umum. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini mahasiswa KKN bisa 

bekerjasama untuk menghadirkan pembicara dari berbagai 

kalangan diantaranya yaitu  akademisi, aktivis pemilu atau 

penggiat demokrasi dan pemilu, relawan demokrasi maupun 

komunitas pemilu (komunitas independen sadar pemilu) dan 

lain sebagainya.

Gambar 5. Simulasi Penggunaan Surat Suara

 

271

Sumber: Tim KKN UMY

Berdasarkan program-program yang dilaksanakan 

ada temuan-temuan yang bersifat positif dan negative. 

Program pokok yang telah dilaksanakan yaitu program 

sosialisasi anti politik uang. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh 

setiap kelompok KKN guna memberikan pendidikan politik bagi 

pemilih tentang dampak negative dari politik uang. Sosialisasi 

yang dilakukan tidak hanya dilakukan melalui forum format 

namun  juga memakai  poster yang ditempat di seluruh 

ruang publik di Desa APU ini .

Gambar 9. Sosialisasi Anti Politik Uang

Sumber: Tim KKN Tematik Pemilu Serentak 2019

272

  

Sebelum dilakukan kegiatan ini, warga di Desa 

APU sering kali menerima uang dari pasangan calon dan 

atau calon legislatif untuk membeli suara pemilih di Desa 

APU ini . Setelah dilakukannya sosialisasi ini , 

warga ikut serta menjadi relawan yang juga membantu 

mensosialisasikan  bahaya politik uang dalam Pemilu. Dalam 

realisasinya, indikasi politik uang dalam pemilu di Desa APU 

masih terjadi. Hal ini sebagaimana yang  disampaikan oleh 

Purwito   Nugoro   sebagai Relawan  Desa  Anti  Politik  Uang  :

“kami amati sebenarnya untuk calon itu jarang 

berkampanye dan sosialisasi di daerah kami, bahkan 

hamper tidak dilaksanakan. Tapi yang menjadi luar 

biasa pendatang baru memperoleh suara lebih banyak 

dibandingkan imcumbent. Ini indikasikan adanya 

politik uang. Walaupun agak sulit dibuktikan. Adanya 

anggapan warga bahwa adanya pemilu adanya 

amplop” (Hasil  FGD KKN Tematik)

Hal ini menunjukkan bahwa, untuk memberantas 

politik uang ini  harus didukung oleh semua elemen 

baik itu pemerintah, pelaksana pemilu, pengawas pemilu, 

warga dan akademisi. Aktor-aktor ini  harus pro 

aktif dalam pengentasan politik uang di Desa APU pada 

khususnya. Keberlanjutan program menjadi hal penting dalam 

pengentasan politik uang di Desa APU.

Hasil evaluasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa 

ada dua tipe politik uang yaitu: adanya  mobilisasi yang 

dilakukan oleh para tim sukses baik itu caleg maupun pilpres 

dan komitmen politik atau janji politik setelah terpilih. Bentuk-

bentuk praktek politik uang yang terjadi di Desa APU yaitu  

Pertama, melalui timses memakai  forum-forum yang ada 

di warga dan di akhiri oleh doorprize. Kedua, melalui timses 

memakai  forum pengajian. caleg menanggung konsumsi 

dan memberi cindermata. Ketiga, caleg langsung door to door 

membawa cinderamata. Keempat, caleg membawa uang tunai 

langsung untuk diserahkan kepada Dukuh desa setempat. 

Temuan lain yaitu  adanya budaya eweuh pekeweuh terkait 

 

273

melaporkan praktek politik uang. Rasa tidak enak atau 

sungkan yang dimiliki oleh warga menjadi salah satu 

faktor penghambat pemberantasan politik uang di Desa APU. 

warga  yang menemukan praktik politik uang merasa 

segan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Program lain yang dilaksanakan yaitu  sosialisasi 

tata cara pencoblosan yang bertujuan memberikan gambaran 

tentang tata cara pencoblosan kertas suara. Hal ini penting 

dilakukan sebab  banyaknya variasi surat suara yang harus 

dicoblos.

Gambar 10. Sosialisasi Tata Cara Pencoblosan

Sumber: Tim KKN tematik pengawasan pemilu serentak 2019

Sebelum dilakukan pelatihan ini, warga di Desa 

APU merasa kebingungan sebab  banyaknya jenis surat suara 

yang harus dicoblos. Ukuran yang relatif besar dan beragam 

juga menyulitkan warga untuk mencari nama calon 

yang akan di pilih. Setelah dilakukan sosialisasi, warga 

dapat lebih mudah memahami jenis surat suara dan mencari 

nama calon yang akan dipilih. Berdasarkan hasil pengamatan 

lapangan kegiatan KKN, tingkat pemahaman warga 

sebagai berikut:

274

  

Tabel 2. 

Hasil  Pelaksanaan  Program  Sosialisasi  Cara  Memilih

Keterangan

Sebelum 

Sosialisasi dan 

simulasi

Setelah 

sosialisasi dan 

simulasi

Lama waktu 

mencoblos

10 Menit 5 Menit

Surat suara 

yang tidak 

dicoblos

41% 10%

Suara sah 83% 92%

Implikasi positif lainnya yaitu  meningkatnya 

partisipasi warga dalam pemilu serentak. Pendidikan 

politik salah satunya sosialisasi cara mencoblos secara tidak 

langsung memberikan kesadaran warga untuk datang ke 

TPS untuk mencoblos. Berbekal pengetahuan untuk mencoblos 

ini , angka partisipasi warga untuk memilih juga 

meningkat. Selain itu, suara sah pun dapat ditingkatkan 

seiiring berkurangnya suara tidak sah dan surat suara yang 

tidak tercoblos. Selain temuan positif, juga ditemukan indikasi 

perspektif negatif dari warga. Sebagian warga 

beranggapan bahwa jas almamater mahasiswa UMY yang 

berwarna merah dianggap merepresentasikan warna 

partai politik tertentu dan secara psikologis mempengaruhi 

warga yang mengikuti sosialisasi untuk memilih partai 

dengan identitas warna yang sama dengan jas almamater UMY.

2. Pendidikan Bagi Pemilih Pemula

Pendidikan bagi pemilih pemula yaitu hal yang 

sangat penting dan sentral, mengingat pemilih pemula juga 

yaitu salah satu sasaran bagi politik uang. Dengan adanya 

pendidikan bagi pemilih pemula maka para pemilih pemula 

 

275

memperoleh  pemahaman mengenai politik uang baik dari 

strategi mencegah politik uang, maupun dari bahaya politik 

uang.  Dengan sosialisasi dan pendidikan yang dilakukan secara 

terus menerus bagi pemilih pemula akan sangat baik untuk 

generasi kedepan, sehingga program ini  yaitu 

salah satu program yang sangat bagus untuk dilakukan setiap 

waktu. 

Gambar 6. Pendidikan Pemilih Pemula

Sumber: Tim KKN

Program lain yang dilakukan pada kegiatan KKN 

tematik pengawasan pemilu kolaborasi UMY dan Bawaslu 

RI yaitu  pendidikan bagi pemilih pemula. Pendidikan bagi 

pemilih pemula ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi 

pemilih pemula baik itu dalam memakai  hak suara maupun 

sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu serentak di 

Desa APU. Pendidikan bagi pemilih pemula ini penting untuk 

dilaksanakan sebab  besarnya jumlah pemilih pemula di Desa 

APU. 

276

  

Gambar 11. Sosialisasi Pemilih Pemula

Sumber: Tim KKN tematik 

Sebelum dilakukan sosialisasi oleh im KKN ini, 

dilakukan sejenis survey kecil pada sekitar 60-an peserta dan 

dari sana ditemukan bahwa partisipasi pemilih pemula sangat 

minim, baik itu sebagai panitia pengawas maupun keinginan 

untuk memilih dalam pemilihan umum. Sebagaimana data 

pada tabel di bawah ini

Tabel 3. keikutsertaan  Pemilih

keikutsertaan  Pemilih Pemula

S e b e l u m 

Sosialisasi 

S e t e l a h 

Sosialisasi

Keinginan untuk memilih 58% 82%

Keterlibatan dalam pengawasan 6% 11%

Hasil asesmen di atas didukung oleh pernyataan dari 

Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul yang menyatakan bahwa:

“Walaupun banyak catatan setiap tahapannya. 

Yang ingin saya sampaikan, baik secara 

SDM penyelenggara hingga partisipasi 

warganya perlu ditingkatkan terutama 

partisipasi warga untuk mengawasi. 

Kerana masukan dari warga masih sangat 

sedikit” (Hasil FGD).

 

277

Salah satu elemen warga yang dianggap sangat 

minim yaitu  partisipasi warga pemilih pemula. Selain 

fungsi pengawasan, masukan-masukan dari pemilih pemulapun 

masih minim. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan pemilih 

pemula untuk berpartisipasi lebih perlu ditingkat untuk 

pengelolaan pemilu serentak di masa yang akan datang.

3. Pembuatan dan Pemasangan Alat Peraga

Program pembuatan  dan  pemasangan alat peraga 

juga yaitu salah satu kegiatan yang sangat positif dan 

sangat efektif untuk menolak politik uang. Dengan adanya 

program atau kegiatan ini diharapkan bisa menggerakkan 

warga untuk mulai menolak politik uang. Dengan adanya 

alat peraga atau poster yang disebarkan secara luas akan 

menjadi salah satu alat bagi warga untuk melakukan 

penolakan terhadap politik uang. Dimana alat peraga ini sangat 

mudah sekali untuk dipasang di setiap rumah atau tempat-

tempat strategis, sehingga bisa menjadi alat untuk penolakan 

terhadap politik uang. Jika program ini dilakukan diseluruh 

negara kita maka akan sangat bagus sekali untuk menggerakkan 

secara masal penolakan terhadap politik uang dan akan bagus 

bagi  pemilu negara kita kedepan. 

Gambar 7. Pemasangan Alat Peraga/Poster

 Sumber: Tim KKN

Ada  sangat banyak ragam konten media kampanye 

tolak politik uang oleh peserta KKN. Alat peraga atau poster 

mengenai  perlawanan  dan  penolakan terhadap politik uang 

sangat  efektif  untuk    dijadikan sebagai media kampanye. Alat 

peraga atau poster juga bisa dipasang disetiap tempat yang 

278

  

strategis dan dapat dilihat oleh orang banyak. Dimana dengan 

adanya alat peraga di berbagai media baik offline maupun 

online ini  maka akan sangat membantu warga 

dalam penambahan wawasan atau pengetahuan tentang 

dampak  negative  politik uang. Dokumentasi kegiatan ini 

masih ramai di sosial media Instagram dan video yang diupload 

di youtube  sebagai  kegiatan  wajib  KKN.

Gambar 8. Contoh Alat Peraga

4. Penelitian  perilaku  memilih:  Survey  dan FGD

Dalam   KKN  Tematik pemilu ini juga dilakukan 

penelitian perilaku politik uang pemilih.dengan Teknik 

sampling pemilih di 22 Desa dan kelurahan di DI Yogyakarta. 

Untuk ringkasan metodenya sebagai berikut:

Keterangan Survey Pemilih DAPU

Populasi WNI, Pemilih, atau berusia 

minimal 17 tahun; laki 

perempuan seimbang  

Metode penarikan 

sample 

Multi stage random sampling

Periode wawancara 18-26 April 2019

Jumlah responden 383 orang

 

279

Margin of error (MoE)/

Tingkat Confidence 

5%/95%

Wilayah survey DIY

Pengumpulan data Wawancara tatap muka

Quality control Responden tidak diperkenankan 

mengisi kuisioner sendiri, 20% 

sample diverivikasi langsung, 

20% diverivikais via telpon/WA

Beberapa temuan survey ini yaitu  bahwa praktik-

praktik politik uang banyak ditemui hanya enggan melaporkan 

sebab  mekanisme pelaporan yang masih dianggap tidak 

mudah. Pengetahuan pemilih tentang keberadaan DAPU masih 

relative kurang hanya 37% yang mengetahui desanya yaitu  

DAPU dan yang berminat bergabung gerakan DAPU hanya 

13%. Penggerak DAPU dikenali oleh warga berasal dari 

pemerintah desa (43%) dan berasal dari warga (21&).Mengenai 

efektifitas DAPU responden menyampaikan optimis sekitar 

40% dan tidak 60%. Persoalan seriusnya yaitu  menurut 

mereka walau ada  sanksi politik uang nyaris tidak berlaku yaitu 

sejumlah 62% yang mengatakan demikian. 

Pada tanggal 13 Mei 2019 FGD diselenggarakan untuk 

mendiskusikan hasil survey dan membicarakan hal-hal terkait. 

Beberapa temuan antara lain. Pertama, Secara umum pemilu 

berlangsung aman dan lancar. Meskipun demikian tidak 

lepas dari beberapa kejadian yang mengurangi kualitas dan 

integritas pemilu bahkan ketidaknetralan atau inkompetensi 

petugas/KPPS. Sebagai contoh, di Pleret ada kurang lebih lima 

lansia yang didampingi sampai ke bilik bahkan dicobloskan 

oleh KPPS. Bahkan kotak suara dibuka sebab  ada kartu 

yang salah masuk. Petugas pengawas juga diindikasikan tahu 

ada pelanggaran namun  relatif diam sebab  takut diancam 

atau takut merusak harmoni sosial. Ada juga kasus pemilih yg 

memakai  atribut parpol namun  bisa lolos mencoblos. Di 

Sardonoharjo ada kasus kekurangan surat suara. Ini semua 

temuan-temuan peserta KKN.

280

  

Kedua, Money Politik hampir merata terjadi baik di 

desa-desa yang sudah deklarasi sebagai desa anti politik uang 

atau desa-desa yang belum namun demikian di DAPU ada 

mulai terjadi gerakan-gerakan penentangan yang mau tidak 

mau akan menjadikan pelaku politik uang berfikir dua tiga 

kali sebelum melakukan. Untuk wujudnya bisa berupa barang 

atau berupa fresh money. Contohnya di Candibinangun Pakem 

ada caleg yang memberikan sound system. Di Pleret ada 

caleg yg menjanjikan tenda utk masjid. Di Murtigading dalam 

bentuk uang cash. Ada isu uang turun Rp 40 juta walaupun 

blm berhasil ditemukan buktinya sebab  tidak punya daya 

menginvestigasinya dan tentu saja beresiko. Di Salamrejo 

salah satu responden mengakui menerima money politik dari 

anggota DPRD Kab secara langsung. Mekanisme pemberian 

uang atau barang bisa melalui berbagai cara, misalnya melalui 

sarana pengajian, serangan fajar seperti yang terjadi di Patehan 

Kraton, ritual adat desa (bersih makam), dan sebagainya. Site 

tempat menyebarkan uang bermacam-macam bisa di makam 

desa, rumah penduduk, pos ronda, dsb. Pelaku bisa caleg bisa 

juga tim sukses. Salah satu persoalnnya yaitu  terkait gap dan 

ragam pemahaman warga tentang money politics. 

Keempat, kepemimpinan desa. Di Candibinangun 

bahkan sudah ada affirmative action anti politik uang. Siapapun 

yg terlibat akan dilaporkan melalui mekanisme yang ada. Ada 

pengumuman yang disampaikan kepala desa bagi pelapor 

akan adanya politik yang ada reward sebesar Rp.2,5 juta. 

Bahkan ada patroli satgas anti politik uang. Namun di desa 

yang lain adaresistensi baik terselubung atau terang terangan 

thd ajakan anti politik uang. Di Dlingo, ada Kadus yang 

menutup mahasiswa terhadap akses sosialisasi anti politik 

uang, tidak boleh memakai  pengeras suara. Di Sanden 

Srigading,bahkan mayoritas hadirin acara deklarasi menolak 

DAPU.  Pak Kadusnya  juga tidak mau mengikuti kegiatan. Tetapi 

desa Hargomulyo menunjukkan fenomema sebaliknya. Kades 

justru sangatterbuka bahkan sangat fasilitatif utk mhs KKN 

melakukan sosialisasi. Dari 14 dusunsemuanya difasilitasi oleh 

Kades  dan  Kadus setempat dan selalu dikawal olehPanwascam 

Gedangsari. Tesis sementara kita bahwa ada kecenderungan 

 

281

bahwa  motor penggerak   DAPU masih berjalan sendiri. Belum 

mampu membumikan visi bersama, pertukaran infomasi yang 

memadai, serta menggerakkan networking dan kemitraan 

sehingg ahasilnya belum optimal.

C.3. Evaluasi KKN Tematik Pengawasan Pemilu Serentak 

2019

Monitoring  dan evaluasi yaitu  rangkaian dari 

kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program dalam satuan 

kurun waktu tertentu. Monitoring yaitu pengumpulan 

data dan informasi secara sistematis berdasarkan indikator 

input, proses, output, outcome dan dampak untuk memberikan 

informasi pada penyusun program. Tujuan monitoring yaitu  

untuk mengetahui keberlangsungan program dan komponen-

komponen program yang mencakup input, proses, output 

dan outcome. Evaluasi yaitu penilaian yang sistematis 

dan objektif yang berkaitan dengan ketercapaian indikator 

input, proses, output, outcome dan dampak. Tujuannya untuk 

mengetahui efisiensi dan efektivitas serta keberlanjutannya 

(value of money). Melalui monitoring dan evaluasi dapat 

diketahui kendala-kendala pencapaian tujuan dan target 

yang telah ditetapkan. Dengan demikian, usaha  untuk 

menyelesaikan kendala-kendala yang ada dapat dilakukan 

dengan segera. 

Dalam kegiatan mobitoring dan evaluasi ini kita 

juga bekerja sama dengan stakeholder sebagaimana konsep 

kolaborasi KKN ini. Ada banyak lesson learned juga yang dapat 

dijadikan perbaikan antar aktor penyelenggara/partisipan 

KKN DAPU ini. Misalnya terkait dukungan desa, dukungan 

panwascam, bawaslu, dan juga pentingnya dukungan fakultas 

sebagai pihak yang memiliki core business di dalam 

memberdayakan warga secara politik dan keilmuwan 

sebagai praktik peran kecendekiawanan. Kegiatan pra response 

di lapangan yaitu tepatnya saat forum refleksi atau pamitan 

KKN di desa-desa muncul banyak ide dan gagasan yang penting 

dijadikan agenda perubahan tata kelola KKN pemilu ini.

Program KKN tematik pengawasan pemilu serentak 

2019, kolaborasi UMY dan Bawaslu RI yaitu salah satu 

282

  

bentuk pengawasan partisipatif sekaligus komitmen UMY 

untuk mewujudkan pemilu yang bersih. Bagian ini akan 

menjelaskan hasil evaluasi program KKN tematik pengawasan 

pemilu yang berupa temuan-temuan positif dan negatif, 

faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta pelajaran 

akademis yang dapat menjadi pelajaran positif. Hasil evaluasi 

secara keseluruhan menunjukkan bahwa program-program 

yang dilakukan di dua puluh desa ini sangat bervariatif. Mulai 

dari kegiatan yang bersifat edukatif bagi warga dan 

pemilih pemula hingga program-program bagi kelompok kaum 

marginal. Program-program yang dilaksanakan memberikan 

dampak positif bagi berlangsungnya pemilu di Desa Anti Politik 

Uang (DAPU). Ada  dua jenis program dalam kegiatan KKN 

Kerjasama UMY dan Bawaslu RI ini  yaitu program pokok 

dan program tambahan.

Secara keseluruhan, program KKN Kerjasama dan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memberikan dampak 

positif bagi pelaksanaan pemilu di Desa APU. Dampak 

langsung yang dirasakan yaitu  mencegah dan meminimalisir 

pelanggaran pemilu khususnya politik uang, meningkatkan 

penyadaran politik warga dan meningkatkan partisipasi 

memilih warga di Desa APU. Dampak positif ini 

yaitu hasil kerjasama yang efektif antara Bawaslu RI 

dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sehingga KKN 

Kerjasama ini menjadi salah satu model pengawasan baru 

dalam pelaksanaan pemilu di negara kita.Kolaborasi yang 

mendayagunakan networked nampaknya cukup berhasil 

dalam konteks isu pemilu ini. Bahkan pasca program DAPU 

UMY-Bawaslu ini kemudian dilanjutkan MoU antara BAWASLU 

RI dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-negara kita 

yang diadakan di UMY dalam rangka menggaungkan gerakan 

anti politik uang dalam pemilu termasuk pemiluda serentak 

(sumber: Bawaslu.go.id).

Keberhasilan yang dicapai sebab  dukungan yang masif 

dari pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Lembaga 

Penelitian, Publikasi & Pengabdian warga  Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY) dan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

283

(Fisipol UMY) serta Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu 

RI) yang terlibat aktif dalam kegiatan KKN ini. Dukungan 

relawan dan pemerintah desa juga menjadi faktor pendukung 

keberhasilan program KKN ini. Faktor pendukung lainnya yaitu  

antusiasme warga yang sadar akan bahaya politik uang 

dan pentingnya pemilu untuk merubah masa depan bangsa 

juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program KKN 

kolaboratif ini. Catatan penting juga yaitu  bahwa harus ada 

political will sampai pada ‘penalangan’ dana untuk berjalannya 

kegiatan ini. 

Akan namun , faktor penghambat dari kegiatan ini yaitu  

kerjasama UMY dan Bawaslu dilakukan sudah berdekatan 

dengan pekan pemilu sehingga pelaksanaan KKN hanya 1 bulan 

yang dibagi menjadi dua tahapan yaitu dua minggu pra pemilu 

dan dua minggu pasca pemilu. Untuk agenda politik yang 

besar yaitu pemilu legislatif, DPD dan Pilpres yang dilakukan 

serentak, waktu 1 bulan yaitu waktu yang sangat singkat, 

terutama untuk melakukan pendidikan politik bagi warga 

dan membangun kesadaran anti politik uang sementara 

medan laga sudah banyak diinfiltrasi kekuatan jejaring politik 

uang baik yang sudah berlangsung lama atau baru (jejaring 

clientalistik dan patronase). Dengan terbatasnya waktu, peran 

mahasiswa KKN menjadi ikut terbatas mengingat panjangnya 

proses pemilu serentak ini . Keterbatasan lain yaitu  

mahasiswa di tengah proses perkuliahan sehingga mahasiwa 

anggota KKN harus membagi waktunya antara program KKN 

dan mengikuti kelas perkuliahan.  Selain itu, ada beberapa 

temuan yang mengindikasikan bahwa dukungan pemerintah 

desa terhadap program Desa APU ini juga dipicu oleh 

kondisi politik pedesaan khususnya ekosistem politik yang 

menyelimuti kepala desa. Kepala-kepala desa yang tidak 

memiliki latar patron-client di desa cenderung lebih militan 

di dalam mendoronggerakan sosialisasi dan advokasi. Juga, 

keberadaan aktifis-aktifis sosial pedesaan yang peduli pemilu 

bersih cukup berdampak pada daya ubah kegiatan melawan 

politik uang. 

284

  

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dukungan kolaborasi kelompok civil society di 

dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang bermartabat 

dan berintegritas yaitu satu dukungan riil terhadap 

bekerjanya demokrasi sebagai ‘solusi’ dari problem-problem 

liberalisasi politik pasca reformasi. Sentralnya peran uang 

dalam praktik patronase dan klientelisme di negara kita 

yaitu keadaan “berbahaya” dan darurat bagi denyut 

nadi demokrasi di negara kita. Keterlibatan perguruan Tinggi 

Muhammadiyah di dalam membangun demokrasi yaitu 

bentuk tanggungjawab moral-intelektual yang tepat. 

Kekuatan ini telah didorong dan diperkuat dengan model 

kolaborasi demokratis antara beberapa pihak antara lain 

dengan BAWASLUdan Pemerintahan Desa serta Komunitas 

pegiat sosial politik kepemiluan. Model dan praktik kolaborasi 

ini dinilai sangat strategis bagi semua Lembaga yang terlibat 

untuk memperkuat peran masing-masing. Keterlbatan 

warga sipil dalam hal ini PTM, telah secara nyata mampu 

menggerakkan demokrasi yang berbasis partisipasi warga 

atau dalam Bahasa lain disebut popular control—dimana 

warga punya andil di dalam memperkuat demokrasi dan 

mengantisipasi dominasi praktik politik uang dalam pemilu. 

Popular control sebagai mekanisme demokrasi ini juga berguna 

untuk mendorong electoral integrity untuk memastikan 

demokrasi tidak kehilangan makna dan juga kepercayaan dari 

warga. 

Untuk rekomendasi, paper ini memberikan beberapa 

point utama. Pertama, KKN Tematik Anti Politik Uang ini 

perlu diperkuat dengan berbagai dukungan Lembaga otonom 

lainnya yang memungkinkan; Kedua, intensifikasi program 

khusus (kriteria, KKN lebih Panjang waktunya, status DAPU 

menjadi status desa binaan). Ketiga,program didorong 

untuk menghasilkan produk pengetahuan akademik terkait 

pembangunan demokrasi. PTM sebagai jejaring, dapat 

memperbanyak model KKN Tematik pemilu ini diberbagai 

Perguruan Tinggi di indonesia. Keempat, perlunya mendorong 

pelembagaan DAPUditurunkan menjadi Dusun Anti Politik 

Uang dengan mengutamakan inisiatf dari warga 

 

285

(grassroot initiative) yang akan lebih sustain dan kreatif di 

dalam mengelola kegiatan gerakan anti politik uang berbasis 

warga ini. Ada banyak model pembentukan DAPU 

baik dari inisiatif Desa, pemerintah Daerah, Komunitas, 

BAWASLU, UMY, dan sebagainya namun  berdasarkan evaluasi 

yang sedang dikaji menunjukkan inisiatif pegiat sosial di desa 

ternyata menghasilkan model gerakan yang lebih progresif 

dan militan. Hal ini juga sebab  adanya dukungan kolaborasi 

yang memperkuat posisi tawar dan daya juang kelompok 

penyelenggara. Keempat, perlunya merekrut aktor-aktor 

pemerintahan desa yang tidak memiliki irisan dengan 

praktik dan ekosistem patronase-clientalisme yang menjaidkan 

gerakan DAPU berjalan setengah hati akibat sudah terkepung 

oleh habitat praktik politik uang. Ada banyak kepala desa 

yang berada diluar sistem buruk yang mengekang kebabasan 

menyuarakan gerakan ‘sosial-politik’ anti politik uang ini. 

Terakhir, perlunya BAWASLU memberikan jaminan secara 

hukum bagi para pegiat DAPU agar lebih kuat dan efektif di 

dalam menjalankan program pengawalan pemilu bersih dan 

bebas  politik  uang. 

286

  

Daftar Pustaka 

Annan, Kofi., Zedillo,E., Ahtisaari,M., Albright, MH, Arbour,L., 

Helgesen,V.& Wirajuda,H.(2012). Pendalaman 

Demokrasi : Strategi Untuk Meningkatkan  Integritas 

Pemilihan Di Seluruh Dunia, Stockholm: Komisi Global 

Untuk Pemilihan, Demokrasi Dan Keamanan.

Ansell, Chris & Gash, Alison. 2007. “Collaborative Governance in 

Theory and Practice”, Journal of Public Administration 

Research and Theory, 18:543-571. 

D. Beetham, S. Bracking, I. Kearton And S. Weir International 

IDEA Handbook And Democracy Assessment (The 

Hague, London, New York: Kluwer Law International, 

2002).

Dwiyanto, Agus. 2012. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, 

Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press.

Diamond, Larry. 1999. Developing Democracy: Toward 

Consolidation. Johns Hopkins University Press

Edward Aspinall Dan Ward Berenschot. 2019. Democracy For 

Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di 

negara kita. Jakarta: Buku Obor.

Eriyanto. 2013. Analisis Naratif: Dasar-dasar dan Penerapannya 

dalam Analisis Teks Berita Media. Yogyakarta: 

Kencana Prenada Media Group.

Farrell, David M. Comparing Electoral Systems, New York: 

Prentice Hall, 1997    

Fukuyama, F. 1996. Trust: The Social Virtues And The Creation 

Of Prosperity. Free Press.

Hall, M. G., & Bonneau, C. W. (2008). Mobilizing Interest: The 

Effects Of Money On Citizen Participation In State 

Supreme Court Elections. American Journal Of 

Political Science, 52(3), 457-470.

Haris, S., Surbakti, R., Bhakti, I. N., Isra, S., Ambardi, K., Harjanto, 

N., … Nurhasim, M. (2014). Pemilu Nasional Serentak 

2019. Diakses Dari Http://Www.Rumahpemilu.Com/

Public/Doc/2015_02_06_01_35_09_EXECUTIVE 

 

287

SUMMARY PEMILU SERENTAK 2019.Pdf

Herdianto, Arie, Muchammad Ali Safaat, M. Dahlan, Pelaksanaan 

Pemilu Serentak 2019 Dalam Upaya Penguatan 

Sistem Presidensial Di negara kita Dalam Https://

Www.Academia.Edu/16691648/Pelaksanaan_

Pemilu_Serentak_2019_Dalam_Upaya_Penguatan_

Sistem_Presidensial_Di_negara kita?Fs=Rwc

 In Post-Authoritarian negara kita. Jurnal Studi 

Pemerintahan, 6(1), 1-17.

Huxam, C. 2008. “The Challenge of Collaborative Governance”, 

Public Management: an international Journal of 

Research and Theory, 2(3), 337-357.

Innes, J.E & Booher, DE. 2004. “Reframing Public Participation: 

Strategie for the 21st century”, Planning Theory and 

Practices, 5(4), 419-436.

Komisi Pemilihan Umum Bandung Barat 2014 

Lijphart, Arendt, Pattern Of Democracy: Government Form 

And Performance In Thirty Six Countries, Yale: New 

Haven & London, 1999

Muhtadi, Burhanuddin. 2018. ‘Komoditas Demokrasi: Efek 

Sistem Pemilu terhadap Maraknya Jual Beli Suara,’ 

dalam buku Pembiyaan Pemilu di negara kita ( Bawaslu 

RI oleh Mada Sukmajati dan Aditya Perdana (editor).

Pahlevi, Indra, Pemilu Serentak Dalam Sistem Pemerintahan 

negara kita, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI Dan Azza 

 a, 2015 

Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang 

Berintegritas Dan Demokratis. JWP (Jurnal Wacana 

Politik), 3(1).

Praktek Politik Uang Pada Pemilu Legislatif 2014: Studi Kasus 

Di Kabupaten Bandung Barat , Tim Peneliti KPU 

Bandung Barat 

Priyono, AE, Et.Al. 2007. Menjadikan Demokrasi Bermakna: 

Masalah Dan Pilihan Di negara kita. Jakarta: Demos

Reynolds, Andrew, Ben Reilly, Andrew Ellis, Deasin Sistem 

Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA, 

Jakarta: Perludem, 2016

Sadikin, Usep Hasan, Paradoks Pemilu Serentak Brasil, Dalam 

288

  

Https://Rumahpemilu.Org/Paradoks-Pemilu-

Serentak-Brasil, 2016. 

Shergold, Peter M. 2008. “Governing thorugh collaboration”, 

in Jenine O’Flynn & John Wanna, Collaborative 

Governance: A New Era of Public Policy in Australia?, 

Canberra: Australian National University E-Press.

Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya 

Pengawasan 

Solihah, Ratnia, Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 

2019 Dalam PerspektifPolitik, Jurnal Ilmiah Ilmu 

Pemerintahan Vol.3, No. 1, 2018, Hal. 73-88.

Sullivan, H & Skelcher, C. 2012. Working Across Boundaries: 

Collaboration in Public service, Hampshire: Palgrave 

MacMillan.

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, Dan Topo Santoso, 

Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan 

Tata Politik Demokratis, Jakarta: Partnership For 

Governance Reform negara kita (Kemitraan), 2008

Suryani, D. (2015). Defending Democracy: Citizen Participation 

In Election Monitoring 

Torquest, Olle,. 2007. Assessing Democracy From Below: 

A Framework And negara kitan Pilot Study. 

Available At Https://Www.Tandfonline.Com/Doi/

Abs/10.1080/13510340500523937

Ward Berenschot Dan Gerry Van Klinken (Editor). 2019. 

Citizenship In negara kita: Perjuangan Atas Hak, 

Identitas, Dan keikutsertaan . Jakarta: Buku Obor.

Webster, Leonard. 2007. Using Narrative Inquiry as a Reasearch 

Method. Oxon: Routledge.

https://bawaslu.go.id/en/berita/gaungkan-anti-politik-

u an g-bawas lu-gan den g-forum-dekan -f is ip-

muhammadiyah.

 

291

KAWAL  PEMILU-JAGA SUARA  2019

MENJAGA  INTEGRITAS HASIL   PEMILU

Faizal   Akbar,  Netgrit 

(Network for Democracy and Electoral Integrity)

“Gerakan  ini bertujuan  mengawal mahkota   pemilu”

Sigit  Pamungkas 

  (Direktur  Eksekutif  Netgrit)

1. Latar Belakang

 keikutsertaan  warga negara yaitu  inti dari proses 

demokrasi. keikutsertaan  bahkan menjadi tolok ukur dari 

kesuksesan demokrasi di suatu negara, namun sudah menjadi 

wacana umum bahwa partisipasi hanya diukur dari persentase 

orang yang mencoblos di hari pemilihan. Lebih dari itu, 

partisipasi seharusnya dapat diukur dari intensitas warga 

negara yang terlibat aktif berkontribusi mensukseskan seluruh 

tahapan penyelenggaraan  pemilu.

 Kehadiran civil society organization (CSO) diperlukan 

untuk memastikan pemilu dilaksanakan dengan jujur dan 

adil. Dalam mengawal integritas hasil pemilu warga sipil 

berpartisipasi untuk melakukan berbagai usaha  pemantauan 

dengan caranya masing-masing. Bentuk partisipasi ini  

lebih banyak dilakukan pada proses-proses electoral, seperti 

kampanye hingga pemungutan suara. Hampir tidak ada CSO 

yang memantau pada proses penghitungan suara.

292

  

 Inisiatif itu dilakukan oleh gerakan Kawal Pemilu-

Jaga Suara (KPJS) yang berusaha melihat mahkotanya pemilu 

berdasarkan hasil penghitungan suara. Pada Pemilu 2019 KPJS 

menginisiasi kembali kerja-kerja partisipasi yang fokus kepada 

tahapan penghitungan suara. Sebelumnya pada Pemilu 2014 

Kawal Pemilu telah menunjukkan hasil kegiatan pemantauan 

yang mengkonfirmasi hasil yang telah ditetapkan oleh KPU. 

Hasil pemantauan ini menunjukkan kemampuan organisasi 

warga sipil untuk mengawal rekapitulasi suara menjadi 

sesuatu yang luar biasa.

Di Pemilu 2019 untuk pertama kalinya negara kita 

menyelenggarakan pemilihan umumsecara serentak. Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden dengan PemiluAnggota Legislatif 

dilakukan dalam waktu bersamaan. Terdapat 5 (lima) pejabat 

negara dan perwakilan politik yang akan dipilih dalam Pemilu 

serentak, yaitu (1) Presiden dan Wakil Presiden, (2) anggota 

DPR, (3) anggota DPD, (4) Anggota DPRD Provinsi, dan (5) 

DPRD Kabupaten/Kota. Dengan demikian, akan ada lima 

kotak suara di setiap TPS.

Kepercayaan publik terhadap hasil pemilu menjadi 

salah satu isu penting dalam Pemilu serentak. Hasil pemilu 

merepresentasikan kedaulatan rakyat sekaligus menentukan 

peserta pemilu yang akan hadir dalam lembaga eksekutif 

dan legislatif. Dalam banyak kasus, kepercayaan publik 

terhadap hasil pemilu akan mempengaruhi legitimasi pemilu. 

Konflik sosial-politik dapat terjadi sebagai akibat rendahnya 

kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.Regulasi pemilu 

sudah memfasilitasi proses penghitungan dan rekapitulasi yang 

transparan dan partisipatif. Dalam proses ini , dilibatkan 

pengawas pemilu, saksi peserta pemilu, dan warga untuk 

turut serta memantau.

Namun demikian, proses ini  belum sepenuhnya 

mereduksi kecurigaan publik. Persoalannya terletak pada 

jeda waktu yang panjang antara pemungutan suara dengan 

pengumuman hasil pemilu. Undang-Undang (UU) Pemilu No.7 

Tahun 2017 telah mengamanatkan KPU untuk melakukan 

proses rekapitulasi suara yang berjenjang. Pada Pemilu 2019 

KPU membutuhkan waktu 35 hari sejak hari pemungutan 

 

293

suara Rabu, 17 April hingga Selasa, 21 Mei 2019. Terjadi jarak 

kekosongan  informasi dari hari pencoblosan hingga penetapan 

perolehan suara, dampaknya timbul ketegangan politik dan 

simpang-siur informasi palsu yang   mengikis  kepercayaan 

publik   terhadap   hasil   pemilu. 

Situng  KPU  yang bertujuan   untuk  mengisi kekosongan 

informasi ini  ternyata tidak berhasil meredam kecurigaan 

publik terhadap proses rekapitulasi. Penyebabnya yang pertama 

sebab  situng yaitu  program yang menjadi bagian dari 

lembaga penyelenggara negara yang diasumsikan mendukung 

petahana dalam pemilu presiden. Kedua, kesalahan input yang 

berulang akibat tata kelola yang tidak profesional sehingga 

mereduksi kepercayaan publik terhadap hasil rekapitulasi suara 

yang jujur dan adil.

Beranjak  dari permasalahan yang telah dikemukakan di 

atas,     tulisan mengenai program Kawal Pemilu-Jaga  Suara 2019 

berikut ini akan menjawab pertanyaan mengenai: Pertama, 

bagaimana pola pemantauan KPJS?  Kedua,   bagaimana hasil 

pemantauan KPJS?  Ketiga,   apa bentuk alternatif rekapitulasi 

suara berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2019?

2. Piramida keikutsertaan  Politik 

Kegiatan pemantauan KPJS dapat dibaca memakai  dua 

teori dalam studi partisipasi politik. Merujuk teori dari David 

F. Rofth and Frank L. Wilson dalam bukunya “The Comparative 

Study of Politics” tahun 1976, bentuk partisipasi  politik dibagi 

berdasarkan intensitasnya seperti yang ditunjukkan dalam 

piramida berikut:

Gambar  1Piramida keikutsertaan  Politik Rofth dan Wilson

294

  

 Berada di urutan paling bawah, dipisahkan dengan 

garis tebal, yaitu  warga yang apolitis.  Mereka yaitu  

individu yang memandang demokrasi yaitu  sebagai hasil 

bukan sebagai proses, kebanyakan dari mereka hanya 

menikmati proses demokrasi tanpa terlibat partisipasi aktif. Di 

atasnya ada kelompok dengan intensitas partisipasi terendah, 

yaitu pengamat. warga  yang termasuk dalam kategori 

ini yaitu  mereka yang terlibat dalam agenda-agenda politik 

secara umum seperti menghadiri rapat umum, menjadi 

anggota partai atau organisasi warga, membicarakan 

dan mengikuti perkembangan politik melalui media, dan 

memberikan suara dalam pemilu. 

Posisi  menengah ditempati oleh individu yang terlibat 

sebagai partisipan politik. Mereka yaitu  individu yang 

berpartisipasi aktif dalam proyek-proyek pemerintah seperti 

peneliti di Lembaga Swadaya warga  ataupun  anggota 

aktif partai politik yang terlibat sebagai tim sukses dan menjadi 

saksi saat  pemilu. Intensitas partisipasi paling tinggi ditempati 

oleh para aktivis yang termasuk bagian dari elite politik dan 

berpengaruh. Mereka yaitu  individu yang berperan dalam 

penyusunan agenda politik, antara lain pimpinan partai politik, 

LSM atau ormas. Mereka juga berperan dalam melakukan 

pengorganisasian warga untuk  terlibat  dalam agenda-

agenda politik seperti  pemilu.

 

2.1.Internet  sebagai  Ruang  Baru  keikutsertaan   Politik

Kehadiran internet menjadi public sphere baru yang 

membuka ruang partisipasi warga negara tanpa sekat waktu 

dan geografis. Internet juga telah membuat ruang baru yang 

memungkinan partisipasi dilakukan secara terbuka dan 

interaktif. Ruang publik yang cair dan terbuka memancing 

keikutsertaan berbagai lapisan warga untuk terlibat di 

dalam agenda pemilu sebagai relawan.

 keikutsertaan  politik di dunia maya yang terhubung 

secara daring ini menciptakan konsep warga digital atau 

digital citizenship. Warga digital juga dapat didefinisikan 

sebagai individu yang kesehariannya selalu memakai  

teknologi informasi dan telekomunikasi untuk terlibat di 

 

295

dalam pembicaraan dan informasi politik. Individu-individu 

ini  terlibat aktif dalam memperbaharui informasi dan 

terlibat dalam pembicaraan tentang politik di platform media 

sosial dan laman online. Mereka dengan kesadarannya sendiri 

memutuskan untuk tidak hanya mengamati, namun juga 

mencari kesempatan agar dapat turut berpartisipasi aktif 

dalam pemilu  sebagai  relawan.

 Pola ini sebelumnya telah diramal oleh Juergen 

Habermas dalam bukunya “The Structural Transfrormation of 

the Public Sphere” tahun 1991. Habermas meneliti tentang 

ruang publik dan memprediksi mengenai kematian ruang 

publik dalam demokrasi modern. Habermas menggambarkan 

transformasi ruang virtual sepanjang abad ke-19 dan ke-20. Ia 

juga menggambarkan tentang kehadiran ruang publik yang 

tumbuh secara rasional dari lembaga-lembaga kebudayaan di 

abad ke-18 dimulai dari kelas borjuis di Inggris, Jerman, dan 

Perancis.

 Media daring menjadi ruang publik baru yang ternyata 

dihidupkan oleh kelas intelektual dan ekonomi menengah 

yang turut berkontribusi aktif dalam proses perkembangan 

demokrasi. Demokrasi menjadi lebih berkualitas jikalau warga 

negara juga turut berpartisipasi. keikutsertaan  warga negara 

untuk  terlibat dalam proses pemantauan juga menjadi bagian 

dari  pendidikan politik dan meningkatkan budaya politik 

warga sebagai modal sosial. keikutsertaan  ini  juga 

secara langsung memaksa penyelenggara negara untuk berlaku 

transparan dan akuntabel dalam proses perwujudan demokrasi 

prosedural yang jujur dan adil.

3. Tujuan Kawal Pemilu-Jaga  Suara 2019

Pemilu 2019 memiliki tantangan kompleks dari sisi 

penyelenggaraan, oleh sebab  itu KPU dan Bawaslu perlu 

dikawal. keikutsertaan  warga semakin relevan, bukan hanya 

sekadar mensukseskan pemilu dengan angka partisipasi yang 

tinggi, melainkan juga memperbaiki kualitas demokrasi dan 

menekan potensi konflik di akar rumput. keikutsertaan  juga bisa 

berdampak positif ke warga sebab  mereka jadi merasa punya 

peran dalam proses pemilu. Hadar Nafis Gumay menuturkan 

296

  

bahwa gerakan kesukarelawanan yaitu usaha  

penyadaran warga. Meskipun tidak ada imbalan materi, 

publik diajak turut terlibat menjaga pemilu (Kompas, 8 April 

2019).

Program Kawal  Pemilu-Jaga Suara 2019 atau KPJS 

2019 yaitu inisiatif warga sipil yang hirau dengan 

pemilu yang jujur dan adil. Program ini bertujuan untuk 

memenuhi keinginan publik mengetahui hasil pemilu secara 

cepat dengan akurasi data yang tinggi. Hadirnya program ini 

juga sebagai pelengkap, pendamping, dan cadangan serta 

kontrol atas penghitungan suara yang dilakukan secara manual 

atau dengan sistem yang dilakukan oleh KPU.

Program ini mengumpulkan data hasil pemilu secara 

nasional hasil kiriman warga dan merekapitulasinya 

secara mandiri. Data hasil Pemilu disetiap TPS yang masih 

berupa C1-Plano diambil gambarnya (Foto) melalui telepon 

pintar warga kemudian diunggah dalam sistem. 

Pengambilan gambar ini  dilakukan oleh relawan yang 

berpartisipasi dalam gerakan KPJS 2019. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dikonsolidasikan secara nasional 

melalui laman kawalpemilu.org.  Laman ini  menampilkan 

hasil rekapitulasi suara secara nasional sehingga publik bisa 

membandingkannya dengan Situng KPU. 

Proses dan hasil yang transparan ini  dipakai  

untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil 

perolehan suara. Kegiatan ini juga menjadi wujud partisipasi 

langsung warga sipil dalam proses penghitungan suara 

dan rekapitulasi perolehan suara. Program ini memiliki visi 

jangka panjang untuk mencari alternatif proses rekapitulasi 

hasil perolehan suara yang akurat,  cepat,  efisien, dan 

terpercaya untuk perbaikan ke depan.

 

4. Netgrit dan KawalPemilu

Netgrit  (Network  for  Democracy  and   Electoral 

Integrity) atau Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas 

yaitu  lembaga yang didedikasikan untuk melembagakan 

demokrasi dan mendorong pelembagaan penyelenggaraan 

pemilu yang jurdil dan berintegritas (fair and free election 

 

297

with integrity). Netgrit dibentuk pada Februari 2018 oleh eks 

Komisioner KPU 2012-2017, antara lain Sigit Pamungkas 

sebagai Direktur Eksekutif  dengan Peneliti senior Hadar Nafis 

Gumay  dan Ferry Kurnia Rizkiansyah. Sebelumnya Netgrit 

telah melakukan serangkaian  kegiatan yang bertujuan agar 

Pemilu 2019 dapat berjalan  lancar  dan sesuai dengan asas 

pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. 

Menjelang Pemilu 2019, Netgrit mengajak Ainun 

Najib sebagai penggagas  ‘Kawal Pemilu 2014’  yang pernah 

bekerjasama  dalam Pemilu 2014 saat  mereka masih menjabat 

sebagai Komisioner KPU untuk kembali berkontribusi di 

Pemilu 2019. Kawal Pemilu sendiri yaitu  proyek urun daya 

(crowdsourcing) warganet pro data negara kita yang didirikan 

tahun 2014 untuk menjaga suara rakyat di Pemilu melalui 

penggunaan teknologi untuk melakukan real count secara 

cepat  dan  akurat.

Awalnya gerakan ini muncul akibat keterbelahan 

warga pada Pilpres 2014 yang hanya menampilkan dua 

calon presiden. Kondisi menjadi genting saat  salah satu 

kandidat mendeklarasikan kemenangannya berdasarkan hasil 

survei. Melihat potensi perpecahan ini  Kawal Pemilu 2014 

muncul dengan inisiatif untuk menghitung sendiri perolehan 

rekapitulasi suara   berdasarkan   data  C1 sertifikat yang diunggah 

oleh KPU melalui Situng. Inisiatif ini  memberikan hasil 

penghitungan yang bisa dibandingkan dengan data Situng 

KPU, ketegangan berhasil diredam dan publik percaya dengan 

hasil Pemilu 2014. Setelah momen ini  Kawal Pemilu 

menjadi komunitas yang   berdiaspora di dalam maupun di luar 

negeri namun masih memiliki kepedulian terhadap jalannya 

pemilu di negara kita.

Inisiatif Netgrit untuk menghubungi Ainun melalui 

teleconference  di Jakarta dan pertemuan di Singapura berhasil 

meyakinkan   Ainun  dan Komunitas Kawal Pemilu untuk kembali 

bersama  membangun gerakan pemantauan pada Pemilu 2019. 

Gerakan ini bernama Kawal Pemilu-Jaga Suara 2019 (KPJS 

2019).  Pada Pemilu 2019 Netgrit mendaftarkan lembaganya 

sebagai pemantau   pemilu  yang terakreditasi oleh Bawaslu 

RI, sementara  Kawal Pemilu-Jaga Suara 2019 sebagai program 

298

  

pemantauan  Netgrit (1).

5. Kampanye dan Menjaring Relawan

Konsep  dasar dari gerakan KPJS 2019 yaitu  relawan 

memantau proses penghitungan suara, memfoto  C1 Plano, 

mentabulasi dan merekapitulasi hasil perolehan suara 

kemudian menampilkannya melalui website kawalpemilu.org.

Gerakan ini memantau hingga per-TPS, maka relawan yang 

dibutuhkan sejumlah keseluruhan TPS pada Pemilu 2019. Pola 

perekrutan relawan dilakukan secara paralel oleh para peneliti 

senior Netgrit dan Komunitas Kawal Pemilu. Upaya itu dimulai 

dengan membagi wilayah kerja dari seluruh negara kita menjadi 

cluster-cluster kecil dan membagi penanggungjawabnya 

sebagai sasaran sosialisasi program KPJS 2019. Sebagai 

usaha  konsolidasi Netgrit menyasar organisasi warga 

sipil yang memiliki pengaruh berskala nasional untuk turut 

mengkampanyekan program dan merekrut relawan. Strategi 

ini  dilakukan dengan mengundang atau mendatangi 

langsung kediaman mereka untuk melakukan presentasi KPJS 

2019. 

1. Pembagian  Wilayah  Kerja

Agenda  pertama  kegiatan  ini  yaitu     perekrutan 

relawan. Peneliti senior Netgrit  membagi wilayah kerja 

untuk melakukan kampanye secara paralel. Targetnya 

yaitu  merekrut relawan sebanyak-banyaknya dari 

berbagai daerah dalam waktu tiga bulan menjelang 

hari pemilihan pada 17 April 2019. Di berbagai tempat 

ini   Netgrit sudah bekerjasama dengan organisasi 

warga  setempat untuk mengadakan acara untuk 

mengumpulkan  massa  calon  relawan.

Pembagian  wilayah  kerja  peneliti  senior  Netgrit:

• Sigit  Pamungkas  memperoleh  wilayah di 

Sumatera Barat, DIY, dan Jawa Tengah

• Ferry  Kurnia  Rizkiansyah  memperoleh  wilayah 

di Jawa Barat dan Jawa Timur

• Hadar  Nafis  Gumay  memperoleh  wilayah kerja 

di DKI Jakarta dan Banten

1 Nomor Akreditasi Pemantau Netgrit : 049/BAWASLU/II/2019

 

299

Begitu juga Komunitas Kawal Pemilu seperti 

Ainun Najib, Ruly Achdiat Santabrata, Elina Ciptadi, 

Harry Sufehmi, dan kawan-kawan lain yang masing-

masing memiliki target dan jejaring untuk menggalang 

sebanyak-banyaknya relawan dari berbagai elemen 

warga.

2. Organisasi Pemantau Pemilu

Dalam melakukan perekrutan relawan, Netgrit 

mengundang organisasi non-pemerintah (NGO) yang 

memiliki fokus dalam isu kepemiluan dan memiliki 

program pemantauan pemilu untuk bekerjasama 

merekrut relawan. Organisasi ini  diajak sebab  

memiliki jaringan di hampir di seluruh provinsi di 

negara kita dan bahkan luar negeri, mereka antara lain: 

Komunitas Kawal Pemilu 2014, Jaringan Demokrasi 

negara kita (JaDI), Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu 

dan Demokrasi), KIPP (Komite Independen Pemantau 

Pemilu), JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk 

Rakyat), Fortuga (Forum Alumni Tujuh Tiga), Masika 

ICMI (Majlis Sinergi dan Kalam Ikatan Cendekia Muslim 

negara kita), Mata Rakyat, dan Mafindo (warga  Anti 

Fitnah negara kita).

Salah  satu mitra Netgrit dan KPJS yaitu  

Jaringan Demokrasi negara kita (JaDI). JaDI yaitu  

organisasi eks penyelenggara pemilu, yaitu KPU 

dan Bawaslu dari semua provinsi se-negara kita. JaDI 

memiliki sumberdaya manusia yang berasal dari eks-

penyelenggara pemilu yang menyebar di seluruh 

negara kita.   Bentuk  kerjasamanya pengurus  JaDI Provinsi 

mengadakan pertemuan khusus dengan mengundang 

warga, pelajar, dan mahasiswa sebagai target 

sosialisasi program  KPJS  2019. 

3. Media

Netgrit secara khusus dua kali mengundang 

sejumlah  jurnalis dari beberapa media nasional untuk 

mensosialisasikan KPJS 2019. Pertemuan pertama 

300

  

secara khusus untuk mensosialisasikan KPJS 2019 

kepada sejumlah jurnalis media nasional. Pertemuan 

selanjutnya,  Netgrit mengadakan “Sekolah Pemilu 

untuk Jurnalis”  yang diadakan dalam dua gelombang, 

dimana setelah sekolah setiap jurnalis direkrut untuk 

menjadi relawan. Sekolah ini diperuntukkan bagi jurnalis 

yang berasal dari media nasional, baik elektronik, cetak, 

dan online 

4. Organisasi dan Kelompok warga

KPJS juga mendatangi dan mengundang 

organisasi atau kelompok warga untuk turut 

melibatkan anggotanya sebagai relawan. Organisasi 

warga yang ditarget mempertimbangkan jumlah 

massa yang menonjol  dan pengaruhnya terhadap 

warga. KPJS 2019 bekerjasama dengan ormas 

keagamaan seperti PP Pemuda Muhammadiyah, GP 

Anshor, Iluni UI, KAGAMA, Pemuda Katolik, dan lain 

sebagainya.

KPJS juga menyasar banyak keterlibatan 

mahasiswa dengan bekerjasama melalui organisasi 

mahasasiswa intrakampus, seperti BEM (Badan 

Eksekutif Mahasiswa),  Dema  (Dewan Mahasiswa), Hima 

(Himpunan Mahasiswa), juga dengan semua organisasi 

ekstra kampus  seperti  Himpunan  Mahasiswa Islam(HMI), 

Gerakan  Mahasiswa Islam negara kita (GMNI), Pergerakan 

Mahasiswa Islam negara kita (PMII), dan lain sebagainya. 

Ormas-ormas ini  kemudian merekrut  anggotanya 

sebagai  relawan sehingga jumlah relawan bertambah 

dengan  menonjol .

6. Rekrutmen Relawan

Prinsip  perekrutan relawan dilakukan secara terbuka 

dan independen. KPJS melakukan perekrutan relawan dengan 

dua tipe, yaiturelawan undangan (referral) dan non-undangan 

(non-referral). Relawan undangan (referral) artinya yaitu  

relawan yang diberi  rangkaian kode yang di-copy melalui 

https://upload.kawalpemilu.org oleh relawan yang telah 

 

301

terdaftar sebelumnya. Relawan referral yaitu  relawan yang 

direkrut berdasarkan jejaring kelompok warga. Relawan 

non-undangan (non-referral) yaitu  warga umum yang 

mengakses https://upload.kawalpemilu.org dan mendaftarkan 

dirinya sendiri.

Gambar  3 Pola Perekrutan Relawan

Gambar  4 Tampilan dasar untuk merekrut relawan

302

  

 Kepedulian  warga menjadi kunci dari 

keberhasilan  KPJS 2019. “Kami mengerahkan semua tenaga 

dan sumber daya untuk merekrut sukarelawan. Tidak ada 

imbalan apapun dari kegiatan pemantauan ini. Hal itu harus 

ditegaskan dari awal sebab  memang kami murni bergerak 

berbasis kesukarelawanan dan urun daya,” ucap Hadar Nafis 

Gumay dalam Kompas (Selasa, 9 April 2019).

 Perekrutan sukarelawan KPJS 2019 ini juga menjadi 

bagian dari pendidikan politik. warga  perlu disadarkan 

bahwa keberhasilan pemilu sebagai perwujudan demokrasi 

yaitu  kerja dari semua pihak. Kami banyak merekrut relawan 

dari kelompok milennial sebab  gerakan pemantauan ini 

memakai perangkat yang dekat dengan kalangan milennial 

seperti telepon pintar, internet dan media sosial. 

 

7. Mengelola Relawan

Relawan  KPJS  2019  terbagi   kedalam beberapa status 

tingkatan yang memiliki tugas dan kemampuan tertentu, 

dengan total seluruh relawan data sejumlah 92.254 orang yang 

tersebar di seluruh negara kita dan luar negeri. Mereka antara 

lain terbagi menjadi:

1. Admin

Seluruh admin berjumlah 67 orang yang 

tersebar di berbagai wilayah di dalam dan luar negeri.

Admin yaitu  relawan yang memiliki otoritas paling 

tinggi disebab kan kemampuannya untuk menaik-

turunkan status relawan. Admin bisa mem-“banned” 

relawan yang teridentifikasi merusak data. Admin juga 

dapat mengedit dan membaca laporan kesalahan hasil 

input  backdoor KPJS 2019 oleh moderator. Admin juga 

bisa mengubah data jika terjadi kesalahan hitung oleh 

moderator dengan cara memasukkan ulang kembali 

datanya. Admin juga bisa menyembunyikan foto yang 

tidak relevan dan mengelompokkan data dengan kode 

warna  tertentu.

Walaupun  Admin bisa mem-banned 

moderator atau relawan yang “nakal”, akan namun  

tindakan ini  tidak dapat serta merta dilakukan 

 

303

sebab  setiap status relawan tergabung kedalam 

peer group sebagai ruang admin berdiskusi dan saling 

memantau. Sehingga jika ada moderator atau relawan 

yang melanggar tata tertib, maka sesama admin 

akan terlebih  dahulu  mendiskusikannya sebelum 

mengambil  keputusan  untuk mem-banned-nya.

2. Moderator

Moderator memiliki kemampuan untuk 

mengunggah foto C1 Plano/Salinan sekaligus dapat 

menginput angka yang tertulis di dalam Foto C1 Plano/

Salinan ataupun hasil Scan KPU kedalam tabulasi KPJS 

2019.  Cara kerjanya yaitu  pertama kali moderator 

mengidentifikasi jenis formulir yang di-upload dimulai 

dari jenis kertas, jenis pemilihan, hingga halaman. 

Setelah itu moderator menganalisis jumlah suara sah 

paslon,  suara tidak sah, dan pengguna hak pilih (PHP). 

Moderator paling banyak hanya perlu mengisi empat 

kolom di formulir Pemilu Presiden Wakil Presiden 

(PPWP). Setiap selesai menginput data C1 dalam satu 

TPS, sistem KPJS akan merekam aktivitasnya dalam 

bentuk review yang bisa ditelusuri kembali.  Moderator 

berasal dari seluruh belahan dunia dan tergabung 

kedalam group facebook “Moderator  Kawal pemilu-

Jaga Suara 2019”. Moderator berdasarkan hasil 

anggota group facebook berjumlah 856 orang anggota 

dari dalam dan luar negeri.

3. Relawan  Undangan  (referral)

Relawan   undangan  memiliki  kemampuan 

untuk    mengunggah   foto C1 Plano/Salinan, 

memberikan laporan dan dapat mengundang 

temannya sebagai relawan dengan menyalin kode 

referralnya. Relawan referral yang bergabung dalam 

KPJS 2019 sebanyak 40.000 orang dari dalam dan luar 

negeri. Mereka diundang melalui jejaring masing-

masing berdasarkan kode referral yang dibagikan.

4. Relawan non-undangan (non-referral)

304

  

Relawan non-referral dapat mengunggah foto 

C1 plano/Salinan yang didapatkan di TPS di daerahnya 

kemudian melaporkan jika terjadi kesalahan 

penghitungan. Total relawan non-referral sebanyak 

60.000 orang dari dalam dan luar negeri.

8. Infrastruktur dan Jaringan

KPJS  2019 menyiapkan dan mengelola sistem 

informasi pemantauan berbasis laman yang dipakai  oleh 

relawan KPJS2019 dan dapat diakses oleh warga umum. 

Laman KPJS 2019 disusun dan dibangun oleh tim IT KPJS2019 

yang sebelumnya juga telah membangun laman kawalpemilu.

org di tahun 2014. Mereka terdiri dari Ainun Najib, Ruly Achdiat 

Santabrata, Felix Halim, dan teman-teman lain yang sebab  

keahliannya bekerja secara profesional di luar negeri.

Untuk   membangun    pondasi   awal, Netgrit 

bekerjasama dengan Facebook dan Google negara kita. Oleh 

Facebook Netgrit diberi  akses untuk menjadikan akun 

facebook sebagai basis verifikasi relawan untuk terdaftar 

di laman upload.kawalpemilu.org, sehingga setiap relawan 

dapat diidentifikasi identitasnya berdasarkan data di akun 

facebooknya. Oleh Google negara kita Netgrit diberi  akses 

dan ruang untuk memakai  media penyimpanan awan 

(cloud storage) secara cuma-cuma. Cloud ini  menjadi 

gudang data besar untuk menyimpan foto C1 yang diunggah 

oleh relawan KPJS 2019.

Ada  dua  jenis   laman yang dipakai  sebagai ruang kerja 

utama relawan KPJS 2019, yaitu:

1. https://kawalpemilu.org/

Ini yaitu  laman untuk menampilkan hasil 

tabulasi data kawal pemilu 2019 kepada warga 

umum. Laman ini memiliki tampilan yang terdiri dari 

dua kolom utama, yaitu perolehan hasil suara pemilu 

presiden dan wakil presiden (PPWP) dan pemilu 

calon anggota DPR. Di dalam setiap kolom sudah 

terpampang hasil perolehan suara setiap kandidat di 

setiap wilayah dari total nasional, provinsi, kabupaten/

 

305

kota, kelurahan/desa, hingga di TPS.

Gambar  5 Tampilan laman kawalpemilu.org

2. https://upload.kawalpemilu.org

Laman ini yaitu ruang kerja atau bisa 

juga disebut pintu belakang bagi relawan KPJS 2019 

dalam menginput dan mentabulasi data. Laman ini 

dapat diakses oleh relawan referral maupun non-

referral. Perbedaannya kalau relawan non-referral tidak 

ada tab “rekrut teman”. Bagi relawan referral dilengkapi 

dengan tab “rekrut teman” yang dipakai  untuk 

mengundang orang lain bergabung sebagai relawan 

dengan sistem seperti multi level marketing (MLM) 

dengan menduplikat dan menyebarkan kode unik yang 

ditampilkan. Laman ini menampilkan daerah yang 

sudah di upload foto,

306

  

Gambar  6 Tampilan gambar upload.kawalpemilu.org

9.  Pelaksanaan   Pemantauan

Aktivitas pemantauan dilaksanakan para Rabu, 17 

April 2019 sampai data form model C1 terkumpul maksimal 

dari seluruh negara kita dan luar negeri. Pada hari Rabu, KPJS 

tetap merekrut relawan. Banyak cerita yang dialami relawan di 

lapangan saat  pelaksanaan proses pemantauan. Seperti yang 

dialami  oleh salah  seorang  relawan  bernama Aryo N. Putra.

 Aryo N. Putera mengungkapkan pengalamannya 

sebagai relawan KPJS 2019 di dalam status facebooknya 

(24/9/2019) (2). Berawal dari rasa penasaran hanya sebab  ingin 

mengawal  selembar  C1  dan ingin melihat bagaimana sebuah 

sistem berjalan dan dijalankan akhirnya menjadi ketagihan. 

Ia memulai aksi kerelawanannya dengan mengupload dua 

dokumentasi foto C1 plano di TPS sekitar rumahnya. Melihat 

lambatnya progres perkembangan data yang diupload oleh 

relawan ia merasa gregetan. Selain itu akibat kosongnya 

informasi, media sosial banyak dipenuhi oleh hoaks dan 

misinformasi terkait hasil pemilu.  Lalu ia berpikir bahwa apa 

salahnya meluangkan waktu dengan mencoba membantu 

menambah  data yang dibutuhkan.

Berdomisili  di perbatasan antara kabupaten dan 

kota, ia telah menyambangi 92 kantor desa/kelurahan di 14 

kecamatan, dari satu kabupaten sekitar satu kota domisili, 

ditambah satu kelurahan di luar kota. Dari proses ini  

hanya 41 desa/kelurahan saja yang ada dokumentasinya. 

Artinya hanya sekitar 960 TPS yang terdokumentasikan C1-

nya. Selebihnya data tidak tersedia di kantor-kantor ini . 

Dokumentasi foto-foto itulah yang kemudian diupload dan 

ditambah tiga sampai lima foto titipan teman dari luar pulau.

 Aryo yang awalnya hanya sekadar mengupload foto 

lalu  diminta  menjadi moderator untuk men-digitize data 

2 Facebook Aryo N. Putra, https://www.facebook.com/aryo.n.putra/

posts/10214195539788208 diakses pada (24/9/2019) pukul 15.28 WIB

 

307

hingga kembali diangkat menjadi admin untuk memverifikasi 

data. Selama keterlibatan itu pula sikap  adil dan obyektif 

sangat diperlukan.  Dokumen  C1 dari    seluruh TPS yang 

ada diverifikasi   hingga akhirnya dia berhasil mendigitalisasi 

sejumlah 13,1 ribu data.

 

9.1. War  Room  Relawan

 Tidak  seperti     biasanya hari-hari itu Elina Ciptadi 

terlihat begitu sibuk hingga tidak sempat mencuci piring 

seperti yang dia posting di status facebooknya. Elina yang 

sudah  terlibat sebagai penggagas Kawal Pemilu 2014 berperan 

penting dalam mengelola gerakan KPJS 2019. Sebagai tim 

inti sekaligus Humas KPJS Elina harus mengelola komunikasi 

ratusan orang relawan yang bertugas sebagai moderator 

agar dapat menginput data dengan cepat dan tepat. Elina 

juga banyak menghadapi   pertanyaan  wartawan untuk 

menjelaskan progres gerakan ini. Salah satunya yaitu  dimana 

dan bagaimana para relawan bekerja.

 Sebagai program pemantauan yang bekerja 

berbasiskan   koneksi   internet,Relawan KPJS 2019 dapat 

bekerja di tempatnya masing-masing dengan bermodalkan 

device berupa gawai, PC, atau laptop dengan syarat terhubung 

ke  internet. Koneksi internet menjadi tumpuan inti bagi 

puluhan  ribu relawan untuk mengunggah form C1 dari seluruh 

TPS di negara kita dan ratusan relawan untuk membungkus 

dokumen C1. Di KPJS kami mengistilahkan proses digitize 

sebagai “bungkus”. Kerja relawan ini tidak hanya terjadi di 

negara kita namun juga dilakukan di luar negeri. Programer 

KPJS tersebar di beberapa negara,antara lain seperti Ainun 

Najib yang mengelola  sistem dari Singapore, Ruly Achdiat 

Santabrata  di London, dan  Felix  Halim di USA. 

 Internet, gawai, dan laptop yaitu  perangkat kerja 

utara para relawan. Mereka bekerja dimana saja, tidak terpaku 

harus di tempat tertutup seperti kantor. Relawan mengunggah 

lokasi war room mereka dari berbagai tempat ada yang di 

apartemen, rumah, kamar, kos-kosan. Relawan juga banyak 

yang melakukan proses membungkus di ruang-ruang publik, 

seperti ruang tunggu transportasi umum, di dalam kendaraan 

308

  

umum bahkan di ruang terbuka seperti taman, plaza, café, atau 

pusat jajanan.

9.2.Bukan Tanpa Masalah

 Niat baik relawan KPJS ternyata tidak disukai oleh 

sebagian kalangan. Ketika relawan sedang dalam proses 

mengumpulkan dan menginput C1 yang dikirim dari lapangan, 

admin media KPJS menemukan ada usaha  perusakan data. 

Perusakan itu dilakukan oleh akun anonim yang menyamar 

sebagai relawan  dengan memasukkan hingga 200 foto di TPS 

yang sama. Tim inti KPJS juga menemukan ada data C1 yang 

diunggah namun  terindikasi palsu.  Ciri-ciri C1 palsu yaitu  tidak 

ada  hologram dan terjadi penggelembungan jumlah suara 

yang melampaui jumlah pemilih di TPS ini  (3). Selain itu 

akun ini  juga memberikan laporan kesalahan yang tidak 

wajar dan sporadis di berbagai TPS.  Upaya yang tidak wajar ini 

telah membuat proses ‘pembungkusan’ yang dilakukan admin 

dengan memverifikasi  data  C1  terhambat. 

 Admin KPJS  memiliki peer group yang bertujuan 

untuk berdiskusi dan melaporkan jika ada kejanggalan yang 

terjadi di dalam sistem. Setiap ada akun yang bertindak tidak 

wajar, admin tidak akan langsung mem-banned-nya namun 

terlebih dahulu  dilakukan   musyawarah   diantara para admin. 

Proses ini bertujuan agar menjaga iklim demokrasi di internal 

KPJS sendiri dan mencegah terjadinya tindakan kesewenang-

wenangan dari admin melalui mekanisme musyawarah.

 Inisiatif ini juga tidak disukai oleh beberapa oknum 

yang juga bisa disebut sebagai buzzer peserta pemilu. Ketika 

data yang ditampilkan oleh web KPJS 2019 mengunggulkan 

perolehan suara salah satu calon maka kami dituduh berpihak. 

Kawal  Pemilu pernah disebut sebagai “kampret”, pernah juga 

disebut sebagai “cebong”. Komitmen relawan KPJS yaitu  

berpegang teguh pada data, jika ada pihak yang tidak setuju 

maka   KPJS  sangat   terbuka untuk saling menyandingkan 

data.

3 Jumlah Pemilih dalam satu TPS sebanyak 300 orang

 

309

9.3. Ajakan  untuk  Menggunakan  Data

Pada tanggal 10 April 2019 waktu Singapura 

kawalpemilu.org melalui Ainun Najib menulis surat untuk 

menawarkan memakai  data hasil tabulasi KPJS kepada 

masing-masing tim sukses relawan. Penawaran secara 

resmi ini  ditujukan kepada TKN 01 dan BPN 02 untuk 

memakai  upload.kawalpemilu.org sebagai back-up C1 

plano oleh para saksi pilpres 2019. Surat ini  berisi paparan 

beberapa manfaat dari penggunaan upload.kawalpemilu.

org, antara lain tidak memakan biaya, sistem yang aman dan 

andal, mudah dipakai , netral, independen, dan terbuka. 

Keterlibatan saksi TKN dan BPN secara bersama-sama di 

platform kawalpemilu akan meningkatkan independensi 

kawalpemilu. Pada akhirnya, ketidakberpihakan kawal pemilu 

kepada siapapun akan menjadikan data yang dihasilkan 

pembanding dari hasil resmi tabulasi KPU dan/atau masing-

masing tim sukses.

10. Sumber Data Pemantauan

KPJS  pada dasarnya menerima jenis sumber data pemantauan 

terdiri dari empat dokumen yang diunggah di https://upload.

kawalpemilu.org:

1. Foto C1 Plano

2. Foto Salinan C1

3. Scan C1 Situng KPU

4. Foto C1 Plano/Salinan Siwaslu Bawaslu

Total foto yang masuk di kawalpemilu.org (19 Juni 2019) : 

1.855.852 

Non-PPWP :15.777

Null (error) :  2.212

Foto C1 Plano/Salinan yang masuk:

C1 plano lembar 1  :  43.090

C1 plano lembar 2  :161.695

C1 salinan lembar 1  :807.401

C1 salinan lembar 2  :827.889

C1 janggal   :  30.033

C1 terverifikasi                 :  30.032 

310

  

 

11. Hasil   Pemantauan   KPJS 2019

Setelah bekerja bersama 40.000 lebih Relawan, 856 

Moderator,  63 admin; KawalPemilu mulai merilis hasil verifikasi 

kejanggalan C1 yang diterima, baik dari Relawan berupa C1 

Plano, ataupun C1 Salinan dari relawan,kelurahan, Bawaslu, 

saksi-saksi, dan Situng KPU. Kawal Pemilu tidak memasukkan 

faktor  salah entri dari C1 Scan KPU ke dalam Situng sebab  

publik sudah memberikan masukan atas kesalahan yang terjadi 

dan  sudah   dikoreksi  pula  oleh  KPU.

11.1. Pola  Kesalahan

KPJS  fokus terhadap dokumen C1 yang diterima dengan 

formula   yang diterapkan,   admin secara  otomatis akan 

memberi flag (4) pada  kejanggalan dengan pola berikut:

A. Salah Jumlah

Plano/Paslon 01 + Plano/Paslon 02 ≠ Plano/Sah

Salinan/Paslon 01 + Salinan/Paslon 02 ≠ Salinan/Sah

B. Salah Salin

Plano/PHP ≠ Plano/Sah + Plano/tidak Sah

Salinan/PHP ≠ Salinan/Sah + Salinan/tidak Sah

Plano/PHP ≠ Salinan/PHP

Plano/ttidak Sah ≠ Salinan/tidak Sah

C. Salah Salin Suara

Plano/Paslon 01 ≠ Salinan/Paslon 01

Plano/Paslon 02 ≠ Salinan/Paslon 02

Terdapat  26.445   C1   janggal yang yaitu kombinasi 

antara kertas C1 Plano dan C1 Salinan. Hasil penandaan 

terhadap kejanggalan itupun kemudian diverifikasi kembali 

oleh para admin  KPJS 2019.

4 Istilah untuk memberikan tanda dalam warna-warna khusus

 

311

11.2. Hasil   Tabulasi

 Hasil   Tabulasi   Perolehan Suara tidak jauh berbeda 

dengan hasil   penghitungan  KPU RI.

Tabel   Perbandingan Tabulasi Suara (diolah dari data terakhir):

Penetapan KPU

(21/5) Pkl. 01:46 

WIB

Situng KPU

(23/7) pkl. 

11:07

KPJS 2019

(23/7) pkl. 

11:07

Paslon 01

85.607.362 

(55,50%)

84.466.743

(55,29%)

83.577.201 

(55,29%)

Paslon 02

68.650.239 

(44.50%)

68.291.126

(44,71%)

67.596.172

(44,71%)

Total Suara 

Sah

154.257.601

152.757.869 150.751.207

Data TPS 

Terproses

100%

99.33877% 98,73%

11.3. Terdapat eberapa kejanggalan dengan detail sebagai 

berikut(19 Juni 2019): 

A. Salah Jumlah:

 Moderator menemukan sejumlah kesalahan 

penghitungan yang dipicu  oleh kesalahan penjumlahan 

oleh KPPS. Penjumlahan ini dilakukan oleh petugas KPPS 

dan ternyata   jumlahnya   cukup   banyak   dari seluruh TPS. 

Kesalahan   penjumlahan ini berlaku bagi kedua paslon, 

sehingga tidak ditemukan unsur pola kesengajaan. Misalnya 

sebagai  berikut:

1. Salah Jumlah Plano, yaitu jumlah suara Paslon 01 

ditambah Paslon 02 tidak sama dengan jumlah 

total seluruh Suara Sah. Pola berikut terjadi dengan 

presentase0,05% atau sebanyak 63 kasus dari 136.918 

C1 Plano yang diterima Kawal Pemilu. 

312

  

2. Salah jumlah yang cukup banyak terjadi berada di 

dokumen Salinan. Yaitu salah jumlah salinan Paslon 

01 ditambah Paslon 02 tidak sama dengan jumlah 

total seluruh suara sah. Pola berikut terjadi dengan 

presentase 0,99% atau sebanyak 8,397 kasus dari 

783.796 di form C1 Plano lembar kedua.

B. Salah Salin

 Salah salin juga menjadi pola kesalahan yang banyak 

dilakukan oleh petugas KPPS. Salah salin yaitu  kesalahan 

yang terjadi saat  hasil di form C1 plano berbeda dengan C1 

salinan yang diunggah di Situng KPU. Kesalahan ini bisa terjadi 

sebab  dua kemungkinan, pertama sebab  murni kesalahan 

dan kedua sebab  ada perbaikan hasil penghitungan setelah 

direkapitulasi berjenjang. Perbaikan dilakukan sebab  ada 

aduan dari saksi atau saat  terjadi ketidaksesuaian saat  

dilakukan penghitungan ulang. Kesalahan ini  terjadi 

dengan pola sebagai berikut:

1. Salah salin di C1 Plano,yaitu jumlah suara sah ditambah 

jumlah suara tidak sah hasilnya tidak sama dengan 

jumlah total Pengguna Hak Pilih(PHP). Bisa disebut 

juga pencacatan atau penghitungan yang tidak klop. 

Persentasenya 1,61% atau sebanyak 669 kasus dari 

41.488 C1 Plano.

2. Salah Salin di C1 Salinan yaitu jumlah suara sah ditambah 

jumlah suara tidak Sah hasilnya tidak sama dengan 

jumlah total Pengguna Hak Pilih. Persentasenya 2,39% 

atau sebanyak 18.749 kasus dari 783.746 C1 Salinan.

Salah salin terhadap paslon pemilu presiden menjadi aspek 

yang paling diperhatikan, berikut yaitu  pola salah salin 

terhadap paslon yang ditemukan relawan KPJS:

1. Salah salin Paslon 01 di C1 Plano tidak sama 

dengan hasil di C1 Salinan. Total presentase 0,38% 

atau sebanyak 468 kasus dari 124.686 dokumen C1 

Plano ditambah jumlah Salinan Lembar 2

2. Salah salin Paslon 02 di C1 Plano tidak sama 

dengan hasil di C1 Salinan. Total presentase 0,44% 

 

313

atau sebanyak 548 kasus dari 124.686 dokumen C1 

Plano ditambah jumlah Salinan Lembar 2

3. Total selisih salah salin terhadap paslon 01 

Total:  : -12.129

Bertambah :    4.979

Berkurang : -31.108

4. Total selisih salah salin terhadap paslon 02

Total  :-26.862

Bertambah :   4.869

Berkurang :-31.731

 

Berdasarkan  data ini  KPJS menemukan bahwa salah salin 

perolehan suara dari plano ke salinan tidak mengindikasikan 

pola kecurangan terhadap salah satu calon:

• Suara Paslon 01: 0,38% (468) dari 119.588 

• Suara Paslon 02: 0,44% (548) dari 119.588

12. Kesimpulan

Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPJS 

menemukan ada kesalahan yang terjadi di TPS hingga Situng, 

namun dalam proses rekapitulasi suara yang berjenjang terbuka 

ruang perbaikan. KPJS juga telah memberikan masukan 

terhadap pola kesalahan hingga spesifik terhadap dokumen C1 

yang terindikasi perlu diperbaiki. 

Secara garis besar Pemilu 2019 telah berjalan baik 

dan transparan. Hasil rekapitulasi KPJS 2019 dengan Situng 

KPU tidak jauh berbeda. Publik tidak perlu ragu dengan hasil 

penghitungan suara yang telah dilakukan oleh KPU. Sejumlah 

kesalahan yang terjadi dalam proses penghitungan suara, 

rekapitulasi, dan penyalinan tidak memperlihatkan pola yang 

sengaja dilakukan untuk menguntungkan pasangan calon 

tertentu. Adapun pola kesalahan yang terjadi sama-sama 

memengaruhi hasil perolehan suara kedua pasangan calon. 

KPJS menjadi fenomena baru dalam diskursus teori 

partisipasi politik. Keterlibatan puluhan ribu relawan KPJS 

mendobrak teori ‘piramida partisipasi’ David F. Rofth and Frank 

L. Wilson (1976) bahwa warga apatis sekalipun dapat 

diajak untuk terlibat berpartisipasi dalam pemantauan pemilu. 

314

  

keikutsertaan  dapat terjadi dengan terbukanya ‘public sphere’ 

baru di era digital, yaitu dengan kehadiran internet. Ramalan 

Juergen Habermas tentang transformasi ruang virtual akan 

terjadi di masa demokrasi modern. Kehadiran dunia maya 

dan konsep warganetmenjadi struktur komunikasi baru untuk 

melibatkan warga berpartisipasi secara aktif. Medium 

baru ini berhasil meningkatkan partisipasi politik dari berbagai 

lapisan warga. 

Pendekatan berbasis data, independen, non-profit, 

dan non-partisan menjadi jaminan bagi warga untuk 

percaya kepada integritas kegiatan KPJS 2019. Jaminan 

ini  membuat warga tertarik untuk terlibat dan 

berpartisipasi aktif sebagai relawan. Aksi kerelawanan berupa 

partisipasi warga dalam menghitung suara membuat 

hasil rekapitulasi KPJS dianggap berintegritas dan dapat 

diperbandingkan dengan hasil rekapitulasi KPU.

13. Evaluasi  Pemilu  2019

 Rekapitulasi dalam Pemilu 2019 telah membawa 

banyak permasalahan, terutama melalui Situng KPU yang 

pada awalnya dibuat untuk meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap hasil pemilu. Situng KPU justru menjadi sumber 

polemik di warga. Proses rekapitulasi yang berjenjang 

dan memakan waktu lama telah membawa permasalahan 

bagi kepercayaan warga kepada hasil pemilu. Perlu ada 

usaha  untuk mereformulasi proses rekapitulasi suara menjadi 

lebih singkat, sebab  publik ingin mengetahui hasil pemilu 

dengan cepat. Dalam mengevaluasi Pemilu 2019, KPJS 2019 

mengusulkan dua perubahan untuk pemilu kedepan.

1.Penyederhanaan Administrasi Penghitungan Suara

Salah satu kerumitan dalam Pemilu 2019 yaitu  

sistem administrasi penghitungan yang birokratis,banyak, 

dan kompleks. Akibatnya KPPS mengalami kesulitan dalam 

melengkapi keseluruhan syarat administrasi dengan cepat dan 

tepat. Kedua, tidak ada disiplin untuk mematuhi standar baku 

agar setiap dokumen ditulis, diisi, dan dijumlahkan dengan 

urutan juga cara yang sama. Kesalahan juga dipengaruhi 

oleh faktor keletihan fisik dan psikologis dari petugas akibat 

 

315

panjangnya  proses   penghitungan  lima kotak suara.

2. Peningkatan Keterampilan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan   Suara (KPPS)

Kesalahan yang banyak terjadi dalam administrasi 

penghitungan  Pemilu 2019 juga dipengaruhi oleh kurangnya 

kapasitas KPPS dalam memenuhi kualifikasi standar pengisian 

baku setiap dokumen administrasi penghitungan suara. Tidak 

meratanya  keterampilan  dari KPPS ini  juga dipengaruhi 

oleh  faktor kurangnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh 

KPU kepada KPPS. Selain itu, simulasi tidak dilakukan dengan 

masif dan merata untuk memastikan bahwa KPPS benar-

benar menguasai pekerjaannya. Banyaknya petugas yang baru 

pertama kali menjadi KPPS ditambah kurangnya bimbingan 

teknis membuat banyaknya terjadi kesalahan dalam proses 

penghitungan suara.

3. Memperbaiki Sistem Informasi Penghitungan Suara 

(Situng)

Situng sebagai saluran informasi publik KPU kepada 

warga harus diperbaiki kualitasnya. Perbaikan dimulai 

dari infrastruktur teknologinya hingga pada keterampilan 

sumber daya manusianya.  Situng harus memiliki sistem agar 

angka yang salah tidak bisa ditampilkan kepada publik. Situng 

juga harus bisa membuka ruang bagi publik untuk memberikan 

masukan jika ditemukan kesalahan input data. Situng juga 

perlu memperbaiki kualitas tampilan datanya menjadi lebih 

mudah  dibaca,  diakses,  dan  dipahami warga umum.

14. Rekomendasi

1. e-Reporting dan e-Tabulation

Web  platform upload. kawalpemilu.org   menunjukkan 

bahwa publik bisa  mengupload foto C1 plano bahkan dari 

pulau  luar dan pedesaan.  Dalam diseminasi hasil pemantauan 

(Netgrit, 2019), Hadar Nafis Gumay mengatakan,    “Semakin 

luasnya koneksi internet maka proses upload foto oleh 

Panwaslu dan petugas KPPS langsung ke sistem KPU akan 

sangat mengurangi beban penulisan laporan manual yang 

316

  

memakan waktu.”

Sesudah foto di-upload, gabungan antara tim input 

data, sistem  OCR (Optical  Character  Recognition), dan tim data 

bisa mentabulasikan datanya secara cepat dan akurat.Hadar 

juga menambahkan, “Sistem kami juga memiliki dua fitur 

yang bisa diadopsi  oleh Situng KPU, publik bisa melaporkan 

kesalahan secara langsung dan sistem bisa mendeteksi 

ketidakcocokan angka secara otomatis. Dua fitur ini akan 

menambah akurasi e-tabulation”.

2. e-Recapitulation

Proses rekapitulasi berjenjang seyogianya bisa 

dihapuskan dengan adanya sistem e-tabulation dan 

e-recapitulation. Penghapusan rekapitulasi manual 

berjenjang akan memangkas waktu tunggu sampai hasil 

akhir diumumkan, sekaligus menghemat biaya. Namun, jika 

dirasa masih diperlukan, proses rekapitulasi bisa dilakukan 

dengan  memakai  data situs KPU sebagai acuan utama, 

dibandingkan dengan catatan aksi.“Sistem seperti kawalpemilu.

org bisa dipakai  sebagai bagian tak terpisah dari proses 

tabulasi dan rekapitulasi di pemilu-pemilu selanjutnya. Kami 

optimis bahwa masa tunggu untuk mengetahui hasil akhir bisa 

dipangkas, akurasi, data tinggi, dan jam kerja terlalu panjang 

bisa dihindari,” ujar  Hadar Nafis Gumay (Netgrit, 2019).

Referensi

Alatas, Salim (2014) Media Baru, keikutsertaan  Politik dan Kualitas 

Demokrasi. Makalah dalam Konferensi Nasional 

Komunikasi 2014. Surya University: Program Studi 

Digital Communication

CIPG (2012) Tentang Riset. Seri 1 Rangkaian model CREAME 

(Critical Research Methodology). Centre for Innovation 

Policy & Governance.

 

317

David. F. Roth dan Frank L. Wilson (1976) The Comparative Study 

of Politics. Dalam Dr.Damsar (2010) Pengantar Sosiologi 

Politik. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 

Habermas, Juergen (1991) The Structural Transfrormation of the 

Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois 

Society. The MIT Press: Cambridge, Massachusetts

Netgrit (2019) Laporan Hasil Pemantauan KPJS 2019. Network 

for Democracy and Electoral Integrity: Jakarta

Media

Anggraini, Ervina (Sabtu, 30/06/2018)  Situs KPU 

dan Penghitungan Pilkada Serentak 

Down. https://www.cnnindonesia.com/

teknologi/20180629165938-192-310219/situs-kpu-dan-

penghitungan-pilkada-serentak-down diakses pada 

(14/10) pukul 19.01 WIB

Media Sosial

Facebook Aryo N. Putra, https://www.facebook.com/

aryo.n.putra/posts/10214195539788208 diakses pada 

(24/9) pukul 15.28 WIB

 

321

PERAN  KOALISI PEREMPUAN INDONESIA 

DALAM  MENINGKATKAN  PARTISIPASI 

POLITIK  PEREMPUAN 

oleh:  Melda Imanuela (Koalisi Perempuan negara kita)

“Bagi saya, demokrasi yang lebih baik yaitu  

demokrasi di mana perempuan tak hanya punya 

hak suara dan memilih, tapi juga hak untuk dipilih.” 

(Michelle Bachelet)

Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) yaitu  sarana pelaksanaan