pemilu 4

pemilu 4

   Juni 14, 2023       mayatku

---

lu 

di negara kita, yaitu Pemilu Presiden-Wakil Presiden 

yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif 

(Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota). 

 Secara umum Pilpres 2019 relatif berjalan dengan aman 

dan damai. Berdasarkan pengumuman KPU (Selasa, 

21/5/2019), pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin 

memenangi kontestasi dengan perolehan 85.607.362 

suara  (55,5%). Sedangkan pasangan Prabowo Subianto 

– Sandiaga Uno memperoleh  68.650 suara  (44,4%).

Politisasi SARA dalam Pilkada Jabar 

 Paling tidak ada lima politisasi SARA yang masuk 

ke wilayah Kampung Sawah, baik dalam Pilgub Jabar maupun 

Pilwakot Bekasi. Proses masuknya politisasi SARA melalui 

saluran media sosial seperti grup Whatsapp yang diikuti 

oleh para tokoh agama di Kampung Sawah dan warga 

pada umumnya. Politisasi SARA itu tidak berbentuk spanduk 

yang dipasang di pinggir-pinggir jalan atau leaflet-leaflet 

yang disebar ke pintu-pintu rumah atau dibagikan ke para 

pengendara motor atau mobil. Menurut para narasumber, 

politisasi SARA seperti itu tidak akan terjadi di Kampung 

Sawah. Warga Kampung  Sawah  sadar betul bahwa politisasi 

SARA hanya akan memecah belah warga  yang  selama  ini 

telah hidup rukun, damai dan tenang. sebab  itu, semua isu 

politisasi SARA yang berkembang di Kampung Sawal terjadi 

melalui media sosial.

Berikut  ini yaitu  beberapa isu SARA yang sempat menyebar 

di Kampung Sawah.  

a. Pencabutan IMB Gereja

Pendirian bangunan rumah ibadah, khususnya 

gereja di Bekasi memicu persoalan. Pembangunan 

lima gereja yang sebelumnya ditolak oleh sebagian 

warga, yakni Gereja Katolik Santa Clara Bekasi 

Utara, Gereja Protestan Galilea, Gereja HKBP Jati 

Murni, Gereja Protestan Bekasi Timur, dan Gereja 

Stanis Laos di Kranggan telah memperoleh  izin 

untuk dibangun.

Rahmat Effendi yang juga menjadi calon 

walikota untuk periode berikutnya diminta untuk 

membatalkan atau mencabut izin pendirian 

gereja-gereja ini  oleh sebagian warga. 

Namun, ia bersikeras tidak akan mencabut IMB 

ini  kecuali kalau sudah ada ketetapan 

hukum. Kondisi ini memunculkan isu bahwa kalau 

pasangan calon nomor dua (Nur Supriyanto, 

MM dan Adhi Firdaus Saady)  menang maka 

akan ada pencabutan IMB gereja-gereja Itu.  Hal 

ini diisukan bahkan telah menjadi kesepakatan 

antara pasangan calon nomor urut dua dengan 

organisasi konservatif. 

Menurut  Eko Praptanto, beredar sebuah 

notulensi, yang belum diverifikasi apakah itu 

hoaks atau tidak dan juga tidak ada klarifikasi 

bahwa itu hoaks atau bukan. Isu ini beredar 

jauh sebelum isu-isu SARA lainnya beredar. 

Isinya ada pertemuan antara calon nomor urut 

dua dengan beberapa kelompok konservatif, di 

antaranya yaitu  FPI. Kalau mereka menang 

akan menyelidiki lagi izin-izin gereja yang sudah 

  

diterbitkan  oleh petahana.   Beredar   isu sudah 

ada sekian ribu gereja yang  sudah  mendapat izin 

dari petahana. Pihak  FKUB  membantah, tidak 

mungkin hal itu terjadi sebab  prosesnya sangat-

sangat tidak mudah. Selama pemerintahan 

petahana hanya ada dua gereja Katolik dan tiga 

Protestan yang memperoleh  izin. 

b. Ikrar Perjuangan Santra Klara

Ikrar Perjuangan Santra Klara (catatan: 

penulisan yang benar yaitu  Santa Clara)  ini 

mengatasnamakan gereja-gereja di Bekasi. Ikrar 

ini sebagai bentuk pernyataan sikap gereja-

gereja di Bekasi dalam menghadapi Pemilihan 

Walikota Bekasi. Ikrar ini dikeluarkan pada 

Mei 2018 yang berisi lima hal. Salah satu isinya 

yaitu  menyerukan umat Kristiani untuk memilih 

pasangan nomor satu, yaitu  Rahmat Efendi dan 

Tri  Adhianto. Dengan adanya ikrar ini, harapannya 

terbangun opini bahwa pasangan nomor satu 

didukung oleh umat Kristiani. 

Menurut Eko Praptanto, selebaran ini yang 

pertama di Pilwalkot Bekasi 2018. Menurutnya, 

selebaran ini yaitu  satu dari tiga selebaran 

yang sangat berbahaya. sebab  umat Islam 

bisa tidak memilih pasangan nomor satu atau 

petahana sebab  petahana didukung oleh Gereja. 

Menurut Mathius, menyikapi selebaran ini, para 

tokoh agama Kristiani tidak bisa memutuskan 

bahwa berita itu hoaks atau bukan. Keputusan 

itu diserahkan kepada Dekenat. Sementara itu, 

FKUB Kota Bekasi berinisitaif mengumpulkan 

para pendeta dan pastur se-Kota Bekasi untuk 

bermusyawarah mengenai selebaran ini . 

Hasilnya yaitu  bahwa selebaran itu palsu atau 

hoaks.

Pada 25 Mei 2018, Keuskupan Agung Jakarta 

melalui akun Fanpage Facebooknya bertindak 

cepat dengan mengklarifikasi bahwa selebaran 

itu  yaitu   hoaks dengan   mengunggah 

selebaran itu dan  menuliskannya  bahwa itu 

hoaks. Cara ini cukup memperoleh  respons dari 

para pengikut fanpage   ini   dengan  banyaknya 

yang  membagikan   (share)   status ini.  

c. Perang Salib

Salah  satu  isu   SARA   yang   cukup 

menggemparkan Kota Bekasi dan menjadi viral 

di media sosial yaitu  isu ajakan Perang Salib. 

Ajakan Perang Salib itu berbentuk surat kaleng, 

yang ditujukan kepada ulama, ustadz, dan habib 

di Kota Bekasi. 

Selebaran itu berisi 5 butir dukungan kepada 

pasangan calon nomor urut satu, yaitu  Rahmat 

  

Effendi  dan Tri Adhianto. Kelompok yang 

membuat selebaran itu merasa ada gerakan 

penyebaran kebencian terhadap pasangan 

petahana secara masif yang dilakukan oleh 

ulama, ustadz, dan habib. Dukungan kelompok 

ini dilakukan sebab  selama ini pasangan calon 

nomor urut satu dinilai dekat dengan kalangan 

Kristiani dan cenderung membela kepentingan 

umat Kristen Kota Bekasi. Menurut mereka, bukti 

nyata kedekatan petahana dengan kelompok 

Kristiani ini yaitu  dengan diizinkannya 

pembangunan sejumlah gereja di Bekasi, salah 

satunya yaitu  Gereja Santa Clara.   

Dengan  dalih itulah, kelompok ini akan 

mendukung dan membela mati-matian 

pasangan petahana dan bahkan mereka siap 

menjadi tameng dari serangan kelompok yang 

menyudutkan dan mengucilkan petahana dan 

siap  menggelorakan  Perang  Salib. 

Seperti yang diungkapkan oleh Eko Praptanto, 

salah satu anggota FKUB (Forum Kerukunan 

Umat Beragama) Kota Bekasi dari perwakilan 

umat Katolik yang tinggal di Kampung Sawah, 

informasi itu tidak diterima mentah-mentah tapi 

dikomunikasikan dan dimusyawarahkan dengan 

para pendeta dan pastur atau para pemuka 

agama Nasrani se-Bekasi. Hasilnya yaitu  bahwa 

selebaran itu palsu atau hoaks. Kemudian mereka 

melakukan konferensi pers menyampaikan hasil 

musyawarahnya itu kepada media. Seperti itulah 

mereka merespons setiap ada selebaran yang 

beredar di media sosial.   

 

d. Janji Membangun 500 Gereja 

Isu SARA lainnnya yang beredar di Kampung 

Sawah yaitu  selebaran Perjanjian Bersama 

antara pendeta dan Petahana. Perjanjian ini 

ditandatangani oleh Walikota Bekasi, Rahmat 

Effendi dengan tiga pendeta dan satu romo 

(pemuka agama Katolik).     

Isi perjanjian ini yaitu  kesepakatan saling 

menguntungkan  antara Walikota Bekasi Rahmat 

Effendi juga sebagai pasangan calon walikota 

dengan kalangan Kristen-Protestan. Petahana 

menjanjikan akan membangun gereja secara 

bertahap  selama lima tahun sebanyak 500 

gereja. Imbalannya, kelompok Kristen-Protestan 

akan mendukung dan memberikan suara kepada 

  

pasangan Rahmat Effendi-Tri Adhianto. Surat 

perjanjian ini ditandatangani pada 25 Desember 

2018. 

Setelah ditelusuri, surat ini yaitu  palsu atau 

hoaks. Menurut Jerry, pengurus PGI, yang 

dikonfirmasi CNN (25/6) bahwa surat perjanjian 

itu palsu. "Jadi saya konfirmasikan bahwa surat 

perjanjian itu palsu. Dan kami tidak tahu siapa 

yang membuatnya."

Pernyataan penyangkalan juga disampaikan oleh 

Ust. H. Nias Imran. Menurutnya selebaran itu 

bentuk provokasi saja dan secara riil tidak ada. 

“Ada informasi mengenai masalah adanya 

pembangunan gereja. Itu sebuah provokasi 

aja. Secara informasi ril tidak mungkin. Untuk 

Walikota ada. Isu itu dikembangkan. Masuk 

Kampung Sawah Pondok Melati. Bentuk biasa, 

SMS, WA, melalui media sosial. Tetapi secara 

riil kebenaran itu tidak sesuai, tidak ada. Jadi 

informasi  itu fiktif.  Gak sesuai dengan adanya.”

e. Piagam Al-Azhar

Selain isu-isu di atas, ada juga dukungan kepada 

salah satu pasangan calon dengan memakai  

isu SARA. Mereka menamakannya dengan 

Piagam Al-Azhar. Piagam ini mengklaim didukung 

oleh para ulama, habaib, ustadz, dan para dai se-

Bekasi. 

Salah satu isinya yaitu  himbauan kepada 

umat Islam Bekasi untuk memilih pasangan Nur 

Supriyanto-Adhy Firdaus sebagai Walikota dan 

Wakil untuk Pilkada Kota Bekasi dan Sudrajat-

Ahmad Syaikhu sebagai Gubernur dan Wakil 

untuk Pilkada Jawa Barat periode 2018-2023.

Piagam Al-Azhar juga diberi  oleh para 

penggagasnya kepada pasangan Sudrajat-

Ahmad Syaikhu sebagai calon Gubernur dan 

Wakil untuk Pilkada Jawa Barat sebagai bentuk 

dukungan. Selebaran Piagam Al-Azhar diakui oleh 

narasumber telah masuk ke wilayah Kampung 

Sawah melalui grup WA.

  

Politisasi  SARA  dalam  Pilpres  2019 

Politisasi SARA juga terjadi dalam pemilihan presiden 2019. 

Beberapa isu yang muncul di Kampung Sawah yaitu :

a. Kriminalisasi Ulama

Isu kriminalisasi ulama juga berhembus cukup 

kencang di Kampung Sawah. Namun, berbeda 

dengan politisasi SARA dalam Pilkada 2018, isu 

ini tidak dibungkus dalam selebaran, namun  hanya 

muncul dalam grup-grup media sosial yang diikuti 

oleh tokoh maupun warga Kampung Sawah.

Isu kriminalisasi ulama mulai bergulir saat  Habib 

Rizieq Shihab (HRS) ditetapkan sebagai tersangka 

29 Mei 2017. Hal ini bermula dari tangkapan layar 

(screenshot) chat antara HRS dan Firza yang viral 

di media sosial 29 Januari 2017. Dari tangkapan 

layar, menurut penelusuran tempo.co, obrolan 

berbasis aplikasi WhatsApp itu diduga dilakukan 

keduanya itu terjadi pada Agustus 2016.

Tidak hanya muncul pada saat kampanye, 

isu kriminalisasi ulama terus dihembuskan 

hingga selesai pemilu. Persaudaraan Alumni 

(PA) 212 kembali menggelar Ijtima Ulama jilid 

IV. Pertemuan ini  dilaksanakan di Hotel Lorin, 

Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Senin (5/8/2019). 

Berbeda dengan pertemuan terdahulu, Ijtima 

Ulama IV tidak mengundang tokoh dari partai 

koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga 

Uno. Ada delapan poin yang diputuskan dalam 

pertemuan ini, salah satunya stop kriminalisasi 

ulama  (https://katadata.co.id/berita/2019/08/06/

beda-tokoh-dan-topik-bahasan-dalam-ijtima-

ulama-jilid-i-hingga-iv). 

b. Kampanye  Antek  Asing  dan  Aseng

Dalam  Pilpres 2019,  kampanye antek asing dan 

aseng juga bertebaran. Isu ini terutama ditujukan 

untuk menggembosi pasangan Jokowi-Ma’ruf 

Amin. Isu ini juga muncul di Kampung Sawah. 

Sebagaimana isu politisasi SARA lainnya, isu ini 

berkembang melalui media sosial yang diikuti 

oleh  warga Kampung Sawah. Namun 

warga Kampung Sawah sepertinya sudah tidak 

terlalu  terpengaruh.

Kampanye antek asing dan aseng terutama 

ditujukan  kepada pasangan Joko Widodo – Ma’ruf 

Amin  dalam pilpres 2019. Kampanye antek 

asing dan aseng ini sudah muncul dalam Pilpres 

2014, di mana Joko Widodo juga menjaditarget 

serangannya. Isu ini terutama muncul dalam 

bentuk   Tabloid Obor Rakyat pada  Pilpres 2014. 

c. Islam Sedang Dilumpuhkan

Isu lain yang berkembang di Kampung Sawah 

yaitu  bahwa ada usaha  sistematis untuk 

melumpuhkan umat Islam dan sebab  itu umat 

Islam wajib memilih Prabowo sebab  Prabowo 

didukung oleh para ulama. Sebagaimana isu 

lainnya, isu ini berkembang dalam media sosial.

Ada semacam teori konspirasi bahwa kesadaran 

kolektif umat Islam ini dianggap sebagai ancaman 

yang harus dibendung. Munculnya Prabowo-

Sandi sebagai calon presiden-wakil presiden, 

yang diusung oleh gabungan dari beberapa 

partai politik, dimanfaatkan sebagai kanal untuk 

menyalurkan suara atau aspirasi umat Islam. 

Berbagai   kegiatan   keagamaan pun 

diselenggarakan  untuk  mendukung  Prabowo. 

Gerakan alumni 212 menjadi motornya untuk 

melawan kekuatan yang dianggap mau 

melumpuhkan Islam. Isu ini berkembang di 

Kampung Sawah dalam Pilpres 2019. Sebagian 

lewat pembicaraan bisik-bisik sebab  memang 

topiknya sensitif, namun  sebagian lain melalui 

media sosial.

d. Pertarungan antara Partai Setan melawan 

Partai Allah

Dalam Pilpres 2019, isu pertarungan antara 

Partai Setan dan Partai Allah juga merebak di 

  

Kampung Sawah. Isu ini menyebar melalui grup-

grup media sosial. Namun sebagian menganggap 

isu ini sebagai lelucon politik, namun  sebagian lain 

menganggap serius. Yang menganggap serius 

terutama kelompok-kelompok yang menganggap 

Islam sedang dikepung oleh kekuatan-kekuatan 

sekuler untuk dihancurkan di negara kita.

Istilah ini pertama disampaikan oleh Ketua 

Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Amien Rais 

dalam ceramah Sholat Shubuh di Masjid Masjid 

Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 

Jumat (13/4/2018). Amien Rais mendikotomikan 

partai-partai politik di negara kita menjadi dua 

kutub, yakni partai setan dan partai Allah.

Amien Rais secara eksplisit menyebutkan partai 

Allah yang dimaksud itu yaitu  PAN, PKS, dan 

Gerindra. Partai-partai ini yaitu  partai pembela 

agama Allah, Hizbullah. Hizbullah diartikan 

sebagai golongan Allah. Maka yang dimaksud 

partai Allah itu yaitu  partai golongan Allah, yang 

secara eksplisit disebutkan Amien. Maka secara 

tidak langsung, yang tidak disebutkan Amien di 

sini masuk dalam partai-partai di luar partai Allah. 

Gabungan partai di luar partai Allah ini kemudian 

disebut sebagai partai setan.

Pola Penyebaran Politisasi SARA

Dalam Pigub Jabar maupun Pilwalkot Bekasi, pola 

penyebaran isu SARA melalui media sosial seperti grup-grup 

whatsapp (WA), seperti grup WA tokoh agama, DKM, dan 

majelis keagamaan. Pada akhirnya isu ini  masuk juga ke 

grup WA FKUB sebagai bentuk laporan bahwa ada informasi 

seperti ini di warga.

Politisasi SARA juga berkembang dalam Pilpres 2019. 

Meskipun tidak semassif Pilgub dan Pilwalkot Bekasi, pola 

penyebarannya relatif sama, yakni melalui media sosial berupa 

grup-grup whatsapp. Mungkin hal ini dianggap oleh mereka, 

penyebar isu SARA, sebagai cara yang paling efektif dan 

efesien, bisa langsung mencapai sasaran dengan biaya yang 

sangat  murah.  Sekali pegang HP ratusan bahkan ribuan orang 

bisa  langsung  menerima  pesan isu SARA yang dibuat. 

warga   tentu  saja memiliki cara tersendiri dalam 

merespons isu politisasi SARA. Namun, yang terjadi di 

Kampung Sawah menunjukkan kecenderungan yang agak 

berbeda  dengan warga secara umum.   Secara lebih rinci, 

sikap warga terhadap isu politisasi SARA terbagi dalam 

empat hal.

1. Berhenti pada dirinya sendiri

Ketika  warga Kampung Sawah menerima 

informasi mengenai isu-isu SARA terkait pilkada, 

mereka sepertinya sadar bahwa itu hanya persoalan 

politik. sebab  itu informasi mengenai politisasi SARA 

hanya berhenti pada dirinya sendiri. warga  

tidak merespons hal ini  dan tidak menyebarkan 

sebab  bisa mengancam  hubungan persaudaraan dan 

kerukunan di warga.

Kampung Sawah memiliki pohon keluarga bahwa 

pohon ini  diartikan sebagai berbagai macam 

agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan 

Budha sehingga dalam satu pohon ini  menjadi 

kesatuan warga di Kampung Sawah. Alhasil isu 

SARA yang masuk di wilayah Kampung Sawah, menurut 

tokoh agama Katholik Mathius Nalih, tidak mempan di 

warga. 

Mereka  sadar   ada  isu  SARA di Kampung  Sawah 

dan sebab    itu  ada usaha -usaha  penguatan di 

Kampung Sawah sebagai wilayah toleran dan sebagai 

ikon kebhinekaan terus dilakukan. Upaya-usaha  

ini  dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari 

warga, pemerintah, dan lembaga-lembaga 

swadaya warga. Di antara  usaha  yang dilakukan 

yaitu  dengan membangun kesadaran bersama akan 

pentingnya kebersamaan antara umat beragama di 

  

Kampung sawah. Selain itu, menurut KH Rahmadin 

Afif, membangun kesadaran bersama akan tantangan 

perubahan yang sedang terjadi di Kampung Sawah yang 

berpotensi menggerus kebersamaan dan toleransi yang 

sudah berjalan dengan baik.

2. Klarifikasi

Ketika ada isu SARA, sebagian warga memilih 

untuk mencari tahu ke sumber-sumber terkait, terutama 

ke tokoh-tokoh agama atau tokoh warga. 

Pihak gereja, misalnya, berkomunikasi dengan pihak 

Dekanat mendiskusikan terkait isu SARA yang sedang 

berkembang di Kampung Sawah. Bahwa ada beberapa 

isu SARA yang sedang berkembang di Kampung Sawah, 

terutama bagi umat Kristiani. 

Pihak Gereja berkomunikasi dan menyerahkan 

isu ini  kepada Dekanat. Setelah isu ini  

disampaikan ke Dekanat, pihak Dekanat kemudian 

melakukan klarifikasi ke beberapa pihak terkait untuk 

mencari tahu kebenarannya. Hasilnya dilaporkan kepada 

Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi bahwa 

ada isu hoaks yang berkembang pada saat Pilkada Kota 

Bekasi. Untuk mengatasi isu ini  Forum Kerukunan 

Umat Beragama memfasilitasi pihak Dekanat dan 

dihadiri pemuka agama lainnya untuk konferensi press 

bahwa Gereja tidak menyebarkan isu SARA dalam 

Pilkada Kota Bekasi 2018. Setelah memperoleh  hasil 

dari konferensi press yang dilakukan Dekanat dan 

Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi,  pihak 

Gereja tidak melakukan tindakan terhadap penyebar 

isu ini  dan tidak disampaikan kepada warga 

agar warga tidak terpengaruh   dengan  adanya  isu 

SARA ini .  Isu SARA tidak dilaporkan kepada pihak 

kepolisian dan Pengawas  Pemilu setempat sebab  isu 

yang berkaitan dengan gereja jika  dapat diselesaikan 

oleh pengurus Dekanat, maka penyelesaiannya cukup di 

tingkat internal. Pimpinan Dekanat (1)pun menghimbau 

1 Dekanat yaitu  suatu himpunan gereja-gereja dalam Gereja Katolik. 

Pimpinan Dekanat yaitu  Pastor yang membawahi 9 gereja di Kota Bekasi.

 

kepada para pemimpin gereja   agar   tidak merespons 

isu ini .

 

3. Melokalisir isu

Isu-isu SARA yang masuk melalui grup-grup Whatsapp 

membuat para pemimpin agama yang ada di Kampung 

Sawah berusaha sekuat tenaga jangan sampai isu 

ini  menyebar dan berkembang di warga. 

Salah satu cara yang dilakukan oleh para tokoh agama 

yaitu  dengan menghentikan laju isu itu hanya di 

komunitas mereka masing masing atau istilah Ustadz 

Nur Ali melokalisir isu SARA di komunitas masing-

masing. Bahkan menurut H. Nias Imran, Sekretaris 

MUI Pondok Melati, saat  ada isu masuk, pengurus 

MUI akan membicarakan isu ini  dan mengecek 

kebenarannya. Jika isu itu tidak benar, palsu, atau 

hoaks; maka isu itu ditutup, artinya tidak disebarkan dan 

dibicarakan lagi.

Hal senada juga dilakukan oleh para pemimpin 

umat Kristiani. Ketika mereka memperoleh  

informasi yang tidak jelas kebenaranya, mereka akan 

menginformasikannya kepada  struktur gereja di 

atasnya atau seperti disampaikan Matheus Nalih, pihak 

pimpinan agama Katolik menyerahkan kepada Dekanat 

yang berlokasi di Kota Bekasi. Jika menurut keputusan 

Dekanat informasi itu palsu atau hoaks, maka mereka 

akan menutupnya, tidak membicarakan isu itu lagi. 

Dengan melokalisir isu SARA hanya pada komunitas 

tertentu, warga umum terhindar dari berita-berita 

yang  tidak  benar  atau palsu.

4. Tokoh warga melakukan edukasi

Menghadapi   gelombang isu SARA dan hoaks di 

Kampung Sawah, para tokoh agama tidak berpangku 

tangan. Mereka sibuk menangkis dan memperkuat 

warga Kampung Sawah dengan salah satunya 

memberikan pendidikan politik kepada mereka melalui 

tempat-tempat ibadah, seperti masjid, gereja,  dan 

sebagainya. 

  

Seperti yang dilakukan  Matheus   Nalih  di Gereja Servas. 

Ia memberikan informasi kepada  jamaahnya bahwa 

gereja tidak berpolitik praktis dan oleh sebab nya 

tidak mendukung salah satu pasangan calon secara 

kelembagaan. Yang disampaikannya yaitu  silakan 

memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing 

dengan mempertimbangkan track record dan visi-misi 

dari calon ini . 

Proses pendidikan politik juga dilakukan oleh KH. 

Rahmaddin, sesepuh Pesantren YASFI dan tokoh 

Kampung Sawah, kepada   para  tokoh  agama. Ia mengajak 

para tokoh agama agar jangan sampai menyampaikan 

dakwahnya menyinggung persoalan SARA. Ia sadar 

bahwa Kampung Sawah sejak dari nenek moyangnya 

sudah beragam keyakinan dan agamanya. Bahkan 

keberagaman itu tidak tidak hanya di warga, namun  

juga di dalam keluarga. Maka  tidak  mengherankan  kalau 

di Kampung Sawah dalam satu  keluarga terdiri atas 

beberapa penganut agama. Misalkan, ayah beragama 

Kristen, ibu Islam, dan anaknya ada yang Islam dan 

ada yang Kristen. Menurut  Miharja   Rikin, di Kampung 

Sawah memang tidak aneh ada perkawinan yang beda 

agama. 

Dampak politisasi SARA bagi warga secara 

umum sangat berbahaya. warga  tidak hanya terbelah, 

namun  juga mudah terjebak dalam politik kebencian, 

permusuhan, dan konflik. Hiruk pikuk Pilkada DKI yaitu 

salah satu contoh paling menggiriskan. Persaingan yang begitu 

panas tidak hanya di tingkat elite. Di tingkat akar rumput 

pun terjadi radikalisasi pendukung yang satu sama lain saling 

menafikan. Tatanan sosial tidak hanya retak, warga pun 

terbelah. 

Temuan  lapangan   menunjukkan   gejala   yang 

berbeda dari warga di tempat-tempat lain. Politisasi 

SARA yang berkembang di Kampung Sawah nyaris tidak 

punya pengaruh yang menonjol . Bahkan bisa disebutkan 

bahwa politisasi SARA tidak mempan di Kampung Sawah. Ini 

setidaknya   terbukti dari beberapa hal berikut ini.1. Hubungan kekerabatan tidak terganggu

Hubungan  kekerabatan di Kampung Sawah tidak terganggu 

oleh isu SARA.   warga   tidak terpengaruh dengan adanya 

isu ini   sebab   warga tampaknya sudah cukup dewasa 

dan sudah terbiasa hidup rukun seperti biasanya. warga  

Kampung Sawah,  menurut Upallananda, tokoh agama Budha, 

memiliki rasa persaudaraan yang kuat dan toleransi antara satu 

sama lain dan terjalin sejak zaman nenek moyang keturunan 

mereka hingga sekarang di dalam warga. Kerukunan 

yang terjalin di warga Kampung Sawah dipicu 

dengan adanya  interaksi  sosial antarwarga maupun 

peran budaya lokal  Kampung Sawah.

 warga  asli Kampung Sawah ialah warga asli 

Betawi. Secara umum, warga Betawi diidentikkan dengan 

Muslim Betawi. Akan namun , di Kampung Sawah warga 

asli Betawi tidak hanya beragama Islam, melainkan ada juga 

orang Betawi yang beragama Katolik. Menurut KH Rahmadin, 

adanya warga Kampung Sawah yaitu sebuah 

kedamaian yang menciptakan kerukunan antarumat beragama 

di Kampung Sawah maupun Kota Bekasi. Dengan demikian 

warga tidak mudah terpengaruh dengan adanya isu SARA 

yang tersebar di warga Kampung Sawah.2. Tidak ada pembelahan sosial

 Interaksi warga berlangsung seperti biasanya 

dan tidak terganggu dengan isu SARA. Mereka mengetahui isu 

ini  namun  tidak untuk diperbincangkan pada warga 

lainnya. Isu ini  hanya sebagai informasi dan diketahui oleh 

kelompok-kelompok tertentu sebab  jika  itu dibicarakan 

akan memicu  dampak negatif di warga, sehingga 

isu ini  diselesaikan oleh pihak yang berwenang, yaitu 

Forum Umat Beragama dan Majelis Umat Beragama di 

Kampung Sawah.

 Pihak kelurahan selalu mengantisipasi bukan hanya 

  

dalam rangka pilkada sebab  Kampung Sawah dinobatkan 

sebagai Kampung Percontohan Kerukunan Umat Beragama 

dari Kementerian Agama. Kerukunan ini  dibangun 

melalui komunitas Forum Umat Beragama sebagai wadah 

berkumpul tokoh-tokoh agama dan warga agama. Forum 

ini  menjadi wadah persatuan dan dapat menyelesaikan 

isu-isu yang mengandung unsur agama baik pada saat pilkada 

maupun bukan pada saat pilkada.3. Aktivitas  warga berjalan normal

Isu  SARA  tidak  mengubah  aktivitas   atau   keadaan di 

lingkungan warga seperti hari-hari biasanya. sebab , 

menurut Jacob Napiun, isu ini  didapat tidak untuk 

disebar ke warga Kampung Sawah. Tidak ada perubahan 

sikap warga dalam menghadapi isu SARA pada pilkada di 

Kampung Sawah. 

Tokoh  agama selalu menyampaikan bahwa untuk dapat 

saling menjaga tradisi keagamaan dan sosial kewargaan, 

terutama bagi para pendatang yang datang ke Kampung 

Sawah agar dapat menyesuaikan diri pada tradisi keagamaan 

dan sosial kewargaan yang ada di lingkungan ini  

sehingga tidak saling  memancing  munculnya ketegangan 

yang memicu konflik dan perpecahan pada agama maupun 

sosial  warga.4. Tidak berpengaruh terhadap pilihan politik warga

Politisasi  SARA nyaris tidak berpengaruh terhadap pilihan 

politik warga Kampung Sawah. Hal ini terbukti dari hasil 

pemilihan Pilgub Jabar yang dimenangi oleh pasangan Ridwan 

Kamildan Uu Ruzhanul Ulum. Padahal kedua pasangan ini 

mendapat serangan politisasi SARA cukup gencar. 

Fenomena Kampung Sawah yang cukup kebal terhadap isu 

politisasi SARA yaitu fenomena yang unik. Daya tahan 

yang begitu kuat membuat politisasi SARA di Kampung 

Sawah seperti  tidak  mempan. Hasil  analisis  terhadap 

temuan lapangan  menunjukkan  bahwa daya tahan ini  

  

dipicu oleh beberapa hal, antara lain:1. Kedewasaan politik warga 

Isu ini  tidak mempengaruhi warga dalam 

menentukan hak pilih warga. Walaupun pada 

saat itu calon Wali Kota Bekasi keduanya berlatar 

belakang Muslim, namun  warga yang berbeda 

agama dapat memilih dan menilai mana pemimpin 

yang baik dan berhak memimpin sebagai Wali Kota 

Bekasi lima tahun yang akan datang. Menurut 

Kardi, Lurah  Jatimelati, warga   Kampung  Sawah 

menentukan   pilihan sesuai dengan hati nurani 

mereka tanpa adanya paksaan dari oknum tertentu 

atau ajakan dari warga  Kampung  Sawah.2. Rumah  ibadah  menjadi  wadah  sosial warga 

Bagi umat beragama, rumah ibadah yaitu 

tempat yang sakral bagi pemeluk agama dalam 

menjalankan kewajiban beribadah kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan menjadi tempat aktivitas sosial 

warga setempat. Rumah ibadah di Kampung 

Sawah menjadi wadah sosial tidak hanya bagi 

warga pemeluk agama yang bersangkutan, 

namun  warga secara umum.

Itulah sebabnya, menurut Kyai Rahmadin, isu SARA 

tidak berkembang di rumah Ibadah, baik di masjid, 

gereja, dan rumah ibadah lainnya sebab  rumah ibadah 

yaitu  sarana untuk berdoa dan mendekatkan 

diri pada Tuhannya. Kondisi ini , menurut 

Muhammad Ali, Lurah Jatimelati Kampung Sawah, 

menjadikan kegiatan politik tidak bisa disampaikan 

di rumah ibadah ataupun dalam kegiatan-kegiatan 

agama di kediaman warga.

Dalam kegiatan agama, menurut Kyai Rahmadin, 

agar tidak disampaikan apa yang dapat menyinggung 

perasaan warga. Persaudaraan warga 

di Kampung Sawah sudah terbangun sejak dahulu 

sehingga tidak pantas jika  ada persoalan politik 

yang disampaikan di mimbar-mimbar rumah 

ibadah, baik Islam maupun Kristen, sebab  jika  

itu disampaikan akan menimbulkan perpecahan di 

lingkungan warga Kampung Sawah. 3. Ormas atau komunitas  menjadi payung sosial

Di  Kampung  Sawah   ada   forum-forum, 

organisasi, atau yang  anggotanya  terdiri atas 

berbagai penganut agama. Beberapa kesepakatan 

yang dibuat yaitu  misalnya “Nyok  lestarikan budaya 

Kampung Sawah. Nyok jaga Kampung Sawah tetap 

rukun.“ Inilah yang dalam sosiologi disebut sebagai 

cross-cutting identities yang kemudian melahirkan 

cross-cutting  identities l oyalities.

Dari kesadaran ini  lahir sejumlah forum, 

komunitas, ormas, atau apapun namanya, seperti 

komunitas ”ngariung bareng”, MUB (Majelis Umat 

Beragama), PUB (Paguyuban Umat Beragama), dan 

SKS (Suara Kampung Sawah). SKS ini melahirkan 

Radio Kampung Sawah dan buletin Kampung Sawah. 

Ada juga Forum Bhinneka Tunggal Ika.     

Keberadaan forum dan wadah-wadah yang 

mempertemukan warga yang beragam dari segi 

agama dan suku itu telah berhasil menjadi payung 

sosial bagi usaha  memperkuat  kohesi sosial yang 

telah  terbangun  cukup lama.4. Media menjadi sarana edukasi

Untuk menunjang penyebaran informasi tentang 

persaudaraan dan menjaga kerukunan antar umat 

beragama,  di Kampung Sawah hadir juga sejumlah 

media, baik cetak maupun online. Di antaranya yaitu  

ada Radio Suara Kampung Sawah, Buletin Suara 

Kampung Sawah, dan website.    

Radio SKS ini digagas oleh  tiga orang,  yaitu  Pak   Yacob 

(Katolik),  seorang  lagi  dari GKJ ( Gereja  Kristen  Jawa), 

dan seorang dari Servas pada tahun 2012. Sempat 

vakum, pada 2014 Radio SKS mulai menyiapkan 

sumberdaya manusia dengan menyelenggarakan 

pelatihan menulis, jurnalisme damai  dengan 

mengundang  para  pakar dibidangnya.  Pada 

  

Desember 2014,  SKS terbentuk kepengurusannya 

yang disponsori oleh YAKOMA-PGI (Yayasan 

Komunikasi warga -Persekutuan Gereja-Gereja 

di negara kita). Menurut Pak Yacob, semua peralatan 

penyiaran disumbang dari Yakoma dan bahkan  SKS 

menjadi kelompok kerja dari Yakoma.  

Selain  membuat  Radio, SKS sempat juga menerbitkan 

buletin SKS  pada tahun 2014. Buletin dicetak 

sebanyak 1.500 eksemplar dan distribusikan ke 

masjid-masjid  dan gereja-gereja secara gratis. Dalam 

perkembangannya,  buletin ini tidak bisa terbit lagi 

sebab  alasan pembiayaan.5. Sistem  kekerabatan memperkuat  ikatan  sosial

warga  Kampung Sawah antara keluarga yang 

satu dengan yang lain terikat hubungan persaudaraan. 

Jika dirunut satu dengan yang lainnya, mereka berasal 

dari keturunan yang sama, baik dari pihak kakek 

maupun nenek. Istilah mereka “berasal dari satu 

pu’un”  (berasal dari kata: satu pohon).  Agar keturunan 

ini tidak bercerai berai, menurut Bossin, salah seorang 

tokoh Kampung Sawah, mereka mengikatnya dengan 

sistem kekerabatan yang hingga saat ini masih tetap 

terjaga. Oleh sebab  itu, tidaklah aneh di Kampung 

Sawah akan dijumpai dalam satu keluarga atau satu 

keturunan memiliki ragam pemeluk agama, baik Islam 

maupun Kristen. Mereka tetap bersaudara walaupun 

berbeda agama.

Hubungan persaudaraan warga Kampung 

Sawah, menurut I nengah Dunia, tokoh agama 

Hindu, juga disesuaikan kepada warga baru 

yang tinggal di wilayah Kampung Sawah. Mereka 

menganggap bahwa siapa pun yang tinggal di wilayah 

ini  maka harus mengikuti tradisi di warga 

Kampung Sawah. Hubungan ini  menjadikan 

suatu keunikan bagi warga Kampung Sawah 

untuk dapat saling menghargai dan hidup rukun bagi 

siapa pun yang datang ke Kampung  Sawah.

Sistem marga mampu mewujudkan kebersamaan, 

silaturahmi tetap terjaga, dan keikatan keluarga agar 

tidak bercerai berai diantara mereka. Sistem marga 

telah menjadikan kehidupan warga Kampung 

Sawah  sangat   plural,   toleran,   dan saling menghormati 

satu dengan yang lainnya 

Ikatan persaudaraan yang sudah terbangun sejak 

dahulu di warga  Kampung Sawah membuat 

sulitnya hal-hal yang bersifat negatif untuk masuk di 

wilayah Kampung Sawah. Ikatan persaudaraan sudah 

kental di warga Kampung Sawah sehingga 

mereka tidak mudah terpengaruh dengan adanya isu 

SARA. 6. Budaya Menjadi perekat

Kampung Sawah memiliki sejumlah nilai, norma, dan 

budayanya, yang tercermin dalam bahasanya (dialek), 

kesenian, pakaian, makanan, dan sistem keyakinan 

dalam agama dan lainnya.

Menurut Upallananda Suteja, sistem budaya mengikat 

warga untuk saling bersatu, bersama, dan menjaga 

agar tidak terjadi   politisasi SARA di Kampung Sawah. 

Budaya ini  menjadikan warga saling 

berhubungan, berinteraksi, serta berkomunikasi 

antara satu   dengan yang lainnya tanpa membedakan 

kepentingan   dan golongan diantara mereka. 

Beberapa kegiatan ini , diantaranya gotong 

royong dan sistem keamanan lingkungan.

Hal itu diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan tingkah 

laku sehari-harinya. Misalnya, arus urbanisasi yang 

masuk ke Kota Bekasi, dan kebetulan ke Kampung 

Sawah tidak sebanyak wilayah lainnya di Kota Bekasi, 

telah menimbulkan kultur yang sangat majemuk. 

Akan namun     diantara   kehidupan itu, orang Kampung 

Sawah menanggapinya dengan sikap toleransi yang 

tinggi. Mereka sangat lentur dalam menanggapi 

berbagai pengaruh dari luar dan dari dalam. Toleransi 

itu ditunjukkan dengan sikap yang lebih konkret berupa 

keramah-tamahan. Nilai ini sudah terbentuk dalam 

pribadi-pribadi orang Kampung Sawah. Keramah-

  

tamahan terarah kepada siapa saja termasuk kepada 

orang lain yang belum dikenalnya.

warga  Kampung Sawah juga memiliki budaya 

yang masih dipegang dan menjadi tradisi dalam 

kehidupannya. Tradisi yang dipegang dari budaya-

budaya yang ada, menurut Jacob Napiun, mampu 

menyatukan sikap pandang warga Kampung Sawah. 

Mereka tidak tersekat dalam kotak-kotak layaknya 

organisasi dan golongan. Tetapi tradisi yang dipegang 

mampu mengikat mereka dari sekat-sekat yang ada, 

baik sekat etnis, agama, atau kepentingan lainnya. 

Bahwa tradisi seperti sedekah bumi, lebaran Betawi, 

atau tradisi saat panen tiba telah menjadi acara rutin 

dan menjadi tradisi turun-temurun, untuk secara 

bersama-sama berkumpul dari berbagai golongan. 

Kegiatan ini tidak dimiliki oleh wilayah lain yang ada 

di Kota Bekasi.

1. Politisasi   SARA  dalam Pilkada Jawa Barat dan Pilpres 2019 

cukup kencang di Kampung Sawah. Dari sejumlah politisasi 

SARA yang beredar di Kampung Sawah, pola penyebarannya 

rata-rata dilakukan melalui media sosial. 

2. warga  Kampung Sawah memiliki daya tahan yang 

cukup kuat menghadapi politisasi SARA. Faktor paling kuat 

dari daya tahan Kampung Sawah yaitu  adanya sistem 

kekerabatan yang sekaligus menjadi simpul dari cross-

cutting  afilliations dan cross-cutting loyalities. Sistem marga 

(kekerabatan) yang mengakar kuat di Kampung Sawah 

telah mampu mewujudkan kebersamaan, silaturrahmi 

tetap terjaga, dan keikatan keluarga agar tidak bercerai 

berai diantara mereka. Sistem marga telah menjadikan 

kehidupan warga Kampung Sawah sangat plural, 

toleran, dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. 

Bahkan dengan sistem marga seperti itu sistem kekerabatan 

warga Kampung Sawah menjadi luas dan kuat dengan 

pluralitas keagamaan.

3. warga  Kampung Sawah merespons politisasi SARA 

dengan cara yang sangat cerdas,  mulai  dari  usaha   klarifikasi 

ke tokoh-tokoh agama maupun tokoh warga, 

melokalisir isu hanya di kalangan komunitas, bahkan hanya 

berhenti pada dirinya sendiri, hingga peran tokoh yang 

secara  aktif  melakukan edukasi kepada warga.

Rekomendasi

Berkaca  dari   pengalaman Kampung Sawah dalam menghadapi 

politisasi SARA, beberapa rekomendasi berikut penting 

ditindaklanjuti:

1. Bawaslu   perlu   melakukan replikasi pengalaman Kampung 

Sawah  ke kawasan-kawasan lain dengan pendekatan dan 

kerja  sama dengan lurah atau kepala desa sebagai unit 

pemerintahan terkecil agar mendorong warga dan 

desa/kelurahan  sebagai   kawasan pengawasan partisipatif. 

2. Bawaslu  perlu bekerja sama dan berjejaring dengan 

kalangan ormas, lembaga-lembaga sosial, kelompok-

kelompok hobi, komunitas-komunitas kecil, dan berbagai 

pihak untuk membangun pengawasan partisipatif yang 

terpadu.

3. Khusus  kepada  tokoh agama dan tokoh warga, 

khususnya di tingkat desa/kelurahan, Bawaslu perlu 

memberikan perhatian khusus sebab  peran mereka di 

warga sangat penting untuk mendorong warga 

terlibat  dalam  pengawasan   partisipatif.

Praktik politik uang (money politics) dalam pemilu kita 

selama ini seolah telah menjadi praktik yang lazim terjadi. 

Apakah itu terjadi dalam bentuk bagi-bagi uang, pemberian 

barang atau lainnya, baik diberi  kepada individu maupun 

secara kolektif kepada kelompok tertentu.  Tidak mudah 

memberantasnya,meskipun pada setiap pemilu telah ada 

usaha  yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan stakeholder 

lainnya untuk mencegah atau menindaknya. 

Banyak  faktor   yang  memicu sulitnya 

memberantas praktik politik uang. Salah satunya yaitu  

sebab  praktik politik uang ini telah menjadi budaya, baik dari 

warga pemilih maupun kontestan. Banyak warga pemilih yang 

permisif dengan menganggap politik uang sebagai hal yang 

lumrah terjadi. Kalau tidak ada praktik semacam ini justru 

dianggap aneh dalam pesta demokrasi. Sementara kontestan 

pemilu juga meyakini praktik itu menjadi hal biasa sebagai 

pelicin, pengikat,atau cara yang instan dalam mendulang 

suara. Tidakmengherankan jika ada sebagian kalangan 

meyakini praktik politik uang ini salah satu penyumbang bagi 

angka partisipasi pemilih. Praktik politik uang diduga kuat 

tumbuh subur sebab  kuatnya patronase pemerintah desa 

  

yang  berafiliasi   pada politik uang. Hal ini senada dengan yang 

disampaikan oleh Bambang Eka Cahya :

“Dalam konteks politik uang, caleg dan partai 

politik sering kali yaitu  kekuatan supra desa yang 

mencari pijakan politik melalui aparatur desa dan 

organisasi sosial di desa. Organisasi-organisasi itu 

justru melanggengkan praktik patronase politik dan 

klientelisme, dan menumbuhkan ketergantungan 

terus-menerus pada kekuatan supra desa. Kalaupun 

ada kekuatan dari internal desa yang berani melawan 

dan menentang praktik politik uang dapat dipastikan 

mereka bukan bagian dari oligarkhi desa yang 

terlibat dalam praktik fasilitasi dan tidak memiliki 

ketergantungan ekonomi secara relatif dengan struktur 

sosial desa. Mereka yaitu  lapisan kelas menengah 

terdidik yang secara ekonomi mandiri.” (1)

Selain itu, sistem pemilu juga turut menyumbang bagi 

tumbuh suburnya politik uang. Hal ini sebagaimana yang 

diungkapkan salah satu calon anggota DPR RI Dapil DIY 

(Bambang Praswanto):

“Salah satu penyebab maraknya praktik politik uang 

yaitu  berubahnya sistem proporsional tertutup 

menjadi proporsional terbuka. Dengan sistem ini , 

caleg berlomba-lomba untuk meraih suara dengan 

cara politik uang. Di samping itu, caleg  incumbent 

yang memakai  fasilitas dana aspirasi untuk 

kampanye dirasakan oleh caleg lainnya kurang fair. 

Dengan kondisi begitu, maka mau tidak mau caleg 

lainnya juga terdorong untuk melakukan politik uang. 

Meski sebenarnya sikap pragmatis warga juga 

memiliki porsi besar dalam mendorong terjadinya 

politik uang.” (2)

Berkaca dalam setiap lanskap pemilu di mana politik uang 

1 Diambil dari catatan-catatan dari lapangan terkait Desa Anti Politik 

Uang yang disampaikan pada acara Rapat Koordinasi & Evaluasi Gerakan 

Anti Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada 21-22 

September 2019.

2 Hasil wawancara dengan Bambang Praswanto, Caleg DPR RI Dapil DIY 

pada tanggal 6 November 2019.

selalu  terjadi, hal ini menjadi   ancaman yang sangat serius 

bagi usaha  membangun kualitas pemilu. Seorang pemimpin 

atau wakil rakyat dapat terpilih sangat mungkin bukan sebab  

trackrecord atau kualitas visi, misi, dan programnya melainkan 

sebab  seberapa besar dan masif melakukan politik uang. Jika 

ini yang terjadi, ujungnya pemimpin atau wakil rakyat yang 

menjabat cenderung kurang amanah dan tergoda melakukan 

praktik korupsi untuk mengembalikan modal politik uang 

ini . 

Kehadiran Bawaslu dalam desain UU 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, diantaranya ditugaskan untuk mencegah 

politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif. 

Tantangan mandat ini yang kemudian mendorong Bawaslu 

DIY untuk melakukan terobosan untuk mencegah sekaligus 

melawan  politik uang,tidak hanya dari atas namun  dari bawah. 

Caranya yaitu  dengan model membangun gerakan sosial 

berbasiskan desa/kelurahan yang dinamakan desa anti politik 

uang (Desa APU).  Gerakan ini mengasumsikan akan melibatkan 

makin banyak elemen desa dalam pengawasan partisipatif, 

khususnya dalam gerakan anti politik uang.

Desa/kelurahan yang dipilih sebagai basis gerakan ini 

didasari beberapa alasan. Pertama, sebab  desa/kelurahan 

yaitu unit pemerintahan terkecil atau terendah yang 

bersentuhan dengan warga. Jika pemerintah desa sebagai 

unit pemerintahan terkecil berkomitmen atas politik uang, 

asumsinya organ Bawaslu dapat membangun kemitraan 

dengan pemerintah desa. Melalui kemitraan ini kinerja 

Desa APU dapat dikonsolidasikan dan termonitor. Kedua, 

warga desa selama ini dianggap sasaran yang empuk dalam 

melancarkan politik uang. Ketiga, tidak jarang tokoh desa, 

baik tokoh dalam institusi formal maupun nonformal, menjadi 

agen paling bawah bagi berjalannya  praktik politik uang. Atas 

asumsi dasar ini , Bawaslu DIY membangun keyakinan 

bahwa desa yaitu  episentrum  strategis dalam menolak 

dan melawan politik uang. 

Fase awal yang dilakukan oleh Bawaslu DIY, selain 

pertukaran gagasan dengan Bambang Eka Cahya (mantan 

Ketua Bawaslu), yaitu  dengan membangun komunikasi 

  

dengan Desa Murtigading, Sanden, Bantul sebagai desa 

yang telah mempraktikkan Desa APU dalam Pilkades 2016. 

Selanjutnya, dalam menginstalasi program Desa APU ini, 

Bawaslu DIY dengan kewenangan yang dimiliki kemudian 

mewajibkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota di DIY untuk 

mencari mitra 1 (satu) desa/kelurahan untuk menjadi Desa 

APU selama perhelatan Pemilu 2019. Desa APU yang dipilih 

asumsinya akan dijadikan piloting atau percontohan dalam 

pengembangan Desa APU.

Bawaslu DIY juga membuat Buku Panduan Desa APU 

yang didalamnya diantaranya memuat pembagian peran 

pengawas pemilu serta penentuan kualifikasi desa/kelurahan 

yang dapat dipilih menjadi Desa APU. Kualifikasi itu bersifat 

alternative, namun akan semakin baik jika semakin banyak 

terpenuhi kualifikasi itu. Adapun kualifikasi itu antara lain: 

a. Adanya komitmen dari struktur pemerintah 

di desa/kelurahan setempat yang mendukung 

gerakan APU;

b. Adanya  organisasi warga sipil atau 

kelas menengah di desa/kelurahan setempat 

yang sadar dan  mendukung  gerakan desa/

kelurahan APU; 

c. Track record desa/kelurahan yang mendukung 

bagi terbentuknya desa/kelurahan APU;

d. Adanya kemauan dari stakeholders di desa/

kelurahan setempat untuk membangun 

kemitraan dengan pengawas pemilu dalam 

menolak dan  melawan  praktik politik uang;

e. Adanya kemauan membangun sistem yang 

menjadi konsensus bersama untuk menolak 

dan melawan praktik politik uang.

Sebagai sebuah ide gerakan sosial, ternyata akhirnya 

Desa APU ini melampaui target awal yang dicanangkan,yakni 

sebanyak 5 (lima) Desa APU. Hingga menjelang tahapan 

kampanye usai,telah ada 40 Desa APU yang terbentuk 

Urgensi  dari penelitian ini, diantaranya yaitu : pertama, 

untuk mendokumentasikan inovasi pencegahan politik uang 

dan pengawasan partisipatif melalui gerakan sosial  Desa APU 

yang dilakukan di DIY. Kedua, sebagai sebuah pembelajaran 

untuk pengembangan bagi Desa APU selanjutnya untuk 

penyelenggaraan pilkada atau pemilu selanjutnya. Ketiga, 

sebagai  sumber inspirasi daerah lain untuk mereplikasi atau 

memodifikasi  gerakan serupa untuk kegiatan pilkada  atau 

pemilu selanjutnya. 

Penelitian ini untuk melihat sejauhmana pola 

perorganisasian gerakan sosial Desa APU yang dilakukan di DIY 

dalam  konteks  Pemilu 2019. Cakupan  penelitian ini yaitu  

seluruh Desa APU di DIY. Kelemahan penelitian ini, tidak akan 

sangat mendalam untuk mengeksplorasi semua Desa APU 

mengingat  jumlahnya cukup banyak.  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualititatif. Metode 

penelitian ini yaitu  deskriptif-eksplanatif, di mana Peneliti 

menjelaskan     gerakan   sosial  Desa  APU ini. Wawancara 

dilakukan   terhadap beberapa  aktor  kunci untuk 

mengkonfimasi lebih jauh terkait kinerja Desa APU tertentu 

untuk mengkonfirmasi data yang belum jelas atau yang 

dianggap menarik untuk kepentingan pembelajaran (

  

Rumusan masalah  dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana Gerakan Desa Anti Politik Uang dalam 

Pemilu 2019 di DIY?

2. Apa hambatan yang dihadapi dalam membangun 

gerakan sosial Desa APU di DIY?

C. KAJIAN   TEORI 

1. Gerakan   Sosial   (Social Movement)

Perihal diskursus soal gerakan sosial, tidak ada definisi 

tunggal mengenai konsep gerakan sosial sebagai suatu gejala 

sosial. Giddens (1993: 642) mendefinisikan gerakan sosial 

sebagai suatu usaha  kolektif untuk mengejar suatu kepentingan 

bersama atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan 

kolektif di luar lingkup lembaga yang mapan. Senada dengan 

definisi ini , Sydney Tarrow (1998: 4) mendefinisikan 

gerakan sosial yaitu  tayangan kolektif yang didasarkan pada 

tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang 

berkelanjutan dengan para elite, penentang, dan pemegang 

wewenang.

Tarrow (1998) menempatkan gerakan sosial di dalam 

kategori yang lebih umum tentang politik perlawanan 

(contentius  politics). Politik perlawanan bisa mencakup gerakan 

sosial, siklus penentangan, dan revolusi. Politik perlawanan 

terjadi saat   rakyat  biasa sering bergabung dengan para 

warga yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk 

melawan para elite, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan 

lainnya. Ketika perlawanan didukung oleh jaringan sosial yang 

kuat, dan digaungkan oleh resonansi kultural dan simbol-

simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi 

yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, dan hasilnya 

yaitu  gerakan sosial. Masih menurut Sydney Tarrow, konsep 

gerakan sosial harus memiliki empat properti dasar 

mengganggu, menghalangi, atau membuat ketidakpastian 

terhadap  aktivitas  pihak lain. 

Kedua, tujuan bersama (common purpose). Ada banyak 

alasan yang bisa dikemukakan tentang mengapa orang 

bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan 

nakal, mencemooh otoritas, hingga insting gerombolan yang 

tidak jelas tujuannya. Tidak  semua  konflik semacam itu muncul 

dari kepentingan kelas, namun  nilai dan kepentingan bersama 

dan tumpang-tindih yaitu basis dari tindakan-tindakan 

bersama.

Ketiga, solidaritas dan identitas kolektif. Sesuatu yang 

menggerakkan secara bersama-sama dari gerakan sosial 

yaitu  pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama 

yang kemudian mengantarai perubahan dari sekadar potensi 

gerakan menjadi aksi nyata. 

Keempat, memelihara politik perlawanan. Dengan 

memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode 

perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, 

identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi 

membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. 

Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan 

bersama, gerakan mereka akan menguap menjadi semacam 

kebencian atau kemarahan individual, atau berubah menjadi 

sekte religius, atau mungkin menarik diri  ke dalam isolasi. 

sebab  itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan 

pihak lawan yang kuat  menandai titik pergeseran di mana 

suatu penentangan berubah menjadi suatu gerakan sosial. (4)

2. Politik Uang

Pada awal reformasi, istilah politik uang digambarkan 

sebagai : (i) praktik suap di kalangan lembaga legislatif –

dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD; 

(ii) pembelian suara dalam kongres partai politik; dan (iii) 

penggelapan uang proyek pemerintah atau penerimaan suap 

dari pengusaha. Namun demikian, saat ini istilah politik uang 

dipakai  dalam konteks yang lebih sempit. Sebagaimana 

kesimpulan yang disampaikan oleh  Edward  Aspinal  dan  Mada 

Sukmajati, politik uang digambarkan sebagai praktik yang 

merujuk pada distribusi uang –tunai maupun bentuk barang- 

dari kandidat kepada pemilih pada saat pemilu. (5)

Lebih lanjut, Aspinal & Sukmajati memfokuskan 

definisi politik uang pada konsep patronase dan klientelisme. 

Pendefinisian istilah ini  sebenarnya didasarkan pada 

standar yang   ada dalam berbagai  studi komparasi tentang 

politik elektoral di berbagai negara. Menurutnya,  patronase 

–merujuk pada Martin Shefter- didefinisikan sebagai 

sebuah pembagian  keuntungan di antara  politisi untuk 

mendistribusikan   sesuai secara   individual kepada pemilih, para 

pekerja, atau pegiat kampanye, dalam rangka memperoleh  

dukungan politik dari mereka. Dengan demikian, disimpulkan 

bahwa patronase merujuk pada materi atau keuntungan 

lain  yang     didistribusikan  oleh politisi kepada pemilih  atau 

pendukung. (6)

Sedangkan, klientelisme  diartikan sebagai karakter 

relasi   antara   politisi    dan   pemilih atau pendukung. Pendefinisian 

ini salah satunya didasarkan pada pendapat Allen  Hicken  yang 

menjelaskan bahwa klientelisme setidaknya mengandung 3 

(tiga) hal, yakni: (i) kontingensi atau timbal balik; pemberian 

barang atau jasa dari satu pihak, yaitu respons langsung 

terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain; (ii) hierarkis; 

ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang 

antara patron dan klien; (iii)  aspek pengulangan; pertukaran 

klientelistik  berlangsung  secara   terus-menerus. (7)

Ada   banyak    variasi   bentuk patronase.   Hasil 

5 Edward Aspinal dan Mada Sukmajati, 2015. Politik Uang di negara kita : 

Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, Yogyakarta : 

6 Berdasarkan pendapat Shefter ini , Aspinal dan Sukmajati selanutnya 

menyimpulkan bahwa patronase yaitu pemberian uang tunai, barang, 

jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya –seperti pekerjaan atau kontrak proyek- 

yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan pada 

individu (misalnya amplop berisi uang tunai) dan pada kelompok (misalnya 

lapangan sepak bola baru untuk pemuda kampung). Ibid.,hlm, 3.

7 Menurut Hicken, tidak semua patronase didistribusikan dalam relasi yang 

benar-benar bersifat klientelistik. Misalnya seorang kandidat memberikan 

barang untuk pemilih yang belum pernah dia temui dan yang mungkin tidak 

akan pernah dia temui lagi. Relasi semacam ini tidak bisa disebut sebagai 

relasi yang berulang sebab  relasi ini yaitu relasi tunggal. 

 

eksplorasi (8)  yang  dilakukan oleh Aspinal menyimpulkan 

bahwa bentuk politik patronase terdiri atas: (i) pembelian 

suara (vote buying); (ii)pemberian pribadi (individual gifts); (iii) 

pelayanan dan aktivitas (service and activities); (iv) barang-

barang kelompok (club goods); (v) proyek  ‘gentong babi’ (pork 

barrel   projects). 

Lain halnya dengan Aspinal dan Sukmajati, Muhtadi 

berpendapat bahwa menurut Stokes, politik uang ditargetkan 

oleh  partai  politik  pada kalangan pendukung lawan yang lemah 

iman pilihan politiknya (swing voters).  Sedangkan Nitcher 

berpandangan sebaliknya, partai politik justru menyasar basis 

pemilih  mereka  sendiri untuk meningkatkan partisipasi  dalam 

memilih. (9)

Masih  menurut Muhtadi, patron-klien yaitu  

penyebab utama merebaknya praktik politik uang di negara-

negara berkembang. Studi tentang klientelisme dibagi 

menjadi tiga aliran. Pertama,aliran determinis yang pararel 

dengan teori modernisasi. Menurut aliran ini, klientelisme 

digambarkan sebagai warisan zaman pramodern dalam 

relasi sosial politik. Asumsi yang dibangun yaitu  patron-

klien dapat diatasi jika negara itu sudah modern –baik 

ekonomi maupun politik. (10)Kedua, argumen kebudayaan. 

Patron-klien dinilai sebagai produk sosial-budaya di mana 

kelompok yang memiliki keistimewaan tertentu (patrons) 

memberikan keuntungan  (materi)  sebagai  imbalan atas 

loyalitas pengikutnya (clients).  (11)Ketiga, aliran institusionalis. 

Aliran ini menekankan pada desain institusi politik yang 

berjasa menyebarkan praktik patron-klien, misalnya pemilu 

yang kompetitif dan sistem multipartai ditengarai menjadi 

penyebab maraknya patronase politik dalam sistem pemilu, 

desentralisasi, dan proses pengambilan keputusan.

 GERAKAN  SOSIAL  DESA  APU

1. Fase  Awal  Gerakan

a Kesadaran  Kolektif  Pemuda

Gerakan Desa Anti Politik Uang (Desa APU) 

yaitu bentuk kesadaran kolektif warga desa untuk 

berkomitmen menolak praktik politik uang dalam setiap 

kontestasi demokrasi. Ada ragam alasan mengapa kesadaran 

ini dapat tumbuh bersama meski tertatih pelan. Satu alasan 

misalnya, praktik jual beli suara dalam pemilu memiliki dampak 

yang sangat buruk bagi pembangunan.  Alasannya   sederhana, 

kontestan pemilu yang melakukan praktik jual-beli suara hanya 

akan berorientasi pada pengembalian modal melalui cara-cara 

koruptif saat  sudah menduduki jabatan yang diembannya. 

Paradigma semacam ini bukan hanya disadari oleh segelintir 

orang saja. Bahkan sebagian kalangan warga sangat 

permisif dengan praktik jual-beli suara. Namun yang menjadi 

pertanyaan kemudian yaitu  kesadaran macam apa yang 

terbangun? Apakah kesadaran untuk menolak atau hanya 

sekadar menyadari itu perbuatan buruk lalu membiarkan saja?

Memang sebagian warga negara kita, termasuk 

di Yogyakarta masih permisif terhadap praktik politik uang. 

Namun dibalik itu, masih ada kesadaran kolektif di tingkat 

desa (Murtigading (13)) yang secara tegas menolak dan melawan 

politik uang dalam Pemilu 2019. Jika merujuk pada Dhurkeim, 

kesadaran kolektif (collective conciusness) ini berada di luar 

individu, namun memiliki daya paksa terhadap individu-

individu  sebagai  bagian dari warga ini .

Kesadaran ini sebetulnya sudah muncul sejak 

adanya gelaran Pemilihan  Kepala Desa Tahun 2016 di Desa 

Murtigading. Pada perhelatan pergantian kepemimpinan 

kepala desa, warga Desa  Murtigading memiliki komitmen 

untuk menolak dan melawan politik uang. Terbukti, kepala 

desa   terpilih  yaitu  kontenstan yang tidak melakukan jual-

beli suara  dalam  Pilkades.

Masih terekam dalam memori Kepala Desa 

Murtigading, pada Pilkades Tahun 2016 muncul inisiasi dari 

kelompok pemuda yang mengatasnamakan diri sebagai Tim 

13 Merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul

11 (14)yang  melakukan komunikasi kepada masing-masing 

calon kepala desa untuk tidak melakukan  praktik politik 

uang. Tindak lanjut dari komunikasi  ini   selanjutnya 

dituangkan   dalam  komitmen bersama warga warga 

dengan mendeklarasikan diri untuk tidak melakukan praktik 

politik uang pada Pilkades Desa Murtigading Tahun 2016. 

Secara khusus, dalam kacamata Tim 11, tujuan dari gerakan 

ini   meliputi  3  (tiga) hal,  yakni:

1) Memberikan  pendidikan politik kepada 

warga terkait Pilkades Murtigading Tahun 

2016;

2) Melakukan penyadaran kepada warga 

terkait bahaya  dari politik uang atau jual-beli 

suara yang  kemungkinan dilakukan saat  Pilkades 

di Murtigading;

3) Mengkampanyekan kepada warga bahwa 

masih ada sebagian warga yang menginginkan 

pemilihan secara jujur, bersih, dan adil.

Selain tujuan ini , gerakan warga tolak 

politik uang dalam Pilkades dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan, diantaranya :

1) Membentuk Tim 11 sebagai forum warga 

yang  peduli  dalam mengawal Pilkades secara 

jujur dan adil;

2) Melaksanakan debat kandidat calon kepala desa 

dengan mengundang warga umum untuk 

hadir;

3) Mengikat komitmen bersama calon kepala desa 

dan warga untuk tidak melakukan politik 

uang;

4) Kampanye anti politik uang melalui pembuatan 

kaos;

5) Memanfaatkan media sosial sebagai media untuk 

menjangkau warga secara  cepat dan efektif;

6) Melakukan  pemantauan melalui  Tim  Independen 

Pemantau  Pilkades Murtigading.

14 Dinamakan Tim 11 sebab  berjumlah 11 orang yang berasal dari Pimpinan 

Ranting Pemuda Muhammadiyah.

  

Pada perjalanannya, menurut penuturan Kepala 

Desa Murtigading (Drs. Sutrisno), setelah adanya deklarasi 

ini  bukan berarti tidak ada indikasi politik uang. 

Berdasarkan temuan warga, ada salah satu calon kepala 

desa –bagian dari dinasti politik kepala desa sebelumnya- 

ketahuan melakukan politik uang. Dengan adanya kejadian 

ini selanjutnya warga warga melaporkan kepada Tim 11. 

Setelah dilakukan klarifikasi, ternyata memang benar terjadi 

politik uang oleh salah satu peserta Pilkades. Atas dasar itu, 

berdasarkan komitmen yang telah dibangun sebelumnya, Tim 

11  mengekspos  tindakan  politik uang ini  di jaringan media 

sosial Desa Murtigading. Dengan kejadian ini, warga 

Murtigading memberikan sanksi dengan tidak memilihnya. 

Dengan kata lain, jumlah uang yang dikeluarkan tidak 

sebanding lurus perolehan suara, namun berlaku sebaliknya. 

Pada akhirnya, kepala desa terpilih yaitu  salah satu peserta 

yang tidak  melakukan politik  uang dalam Pilkades 2016.

Meminjam teori konsensus yang dikembangkan 

Emil Dhurkeim, solidaritas yang dibangun oleh warga 

Murtigading dalam menolak politik uang itu bersifat mendasar 

dibandingkan  hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan 

rasional (Campbel, 1994:179-180). Hal ini  sekurang-

kurangnya disebab kan gerakan ini  mengandaikan satu 

tingkat konsensus terhadap prinsip moral yang menjadi dasar 

dari gerakan ini .

Bak gayung bersambut, kesadaran kolektif yang telah 

terbangun dalam sebuah gerakan tolak politik uang Pilkades 

2016 ini  menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu DIY. 

Sebagai suatu lembaga yang memiliki tugas mencegah politik 

uang dalam Pemilu, Bawaslu DIY seakan menemukan angin 

segar untuk berinovasi dalam rangka menjalankan ketugasan 

ini .

Pada tataran praktis, kesadaran kolektif warga 

Desa Murtigading ini kemudian direplikasi melalui sebuah 

Deklarasi Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019. Secara 

singkat, perjalanan menuju deklarasi ini  dimulai dengan 

adanya komitmen bersama antara Bawaslu DIY beserta 

jajaran di bawahnya, UMY, dan  Tim 11  yang  difasilitasi  oleh 

Pemerintah Desa  Murtigading  untuk mendeklarasikan  APU. 

Bermodal komitmen bersama antara Bawaslu DIY, 

Bawaslu Kabupaten Bantul, Panwaslu Kecamatan Sanden, 

UMY, Tim 11, Pemerintah    Desa    Murtigading,  LSM/NGO, 

ormas, dan seluruh lapisan warga,   pada 22 April 2018 

Deklarasi  Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019 sukses 

ditunaikan. Selain  dihadiri oleh kurang lebih dari 3.000 warga 

warga,  kegiatan deklarasi ini juga diikuti oleh partai 

politik  peserta  Pemilu 2019.

Dalam kacamata Bambang Eka Cahya (Dosen Fisipol 

UMY), gerakan   Desa   Anti   Politik   Uang ini memiliki tujuan :

1) Mengembalikan sikap kritis warga terhadap 

relasi sosial yang tidak seimbang dan hierakis;

2) Memperkuat kemandirian warga dan 

menumbuhkan daya tawar (bargaining position) 

warga di hadapan penguasa;

3) Mengembalikan  kekuasaan menjadi urusan publik 

dimana kekuasaan harus dipertanggungjawabkan 

secara   akuntabel;

4) Mengembalikan kehidupan politik sebagai 

hubungan sosial yang didasarkan saling percaya 

(trust) bukan  manipulasi  transaksional;

5) Menumbuhkan tradisi diskusi, dialog, dan debat 

dalam   merumuskan   kebijakan   publik;

6) Menghapus budaya koruptif dan budaya suap 

dalam   warga.

7) Mendidik  penguasa  untuk  responsif  dan tanggap 

terhadap  persoalan  warga.

Meski terbilang sukses, bukan berarti gerakan ini 

nir-kendala. Masih dalam kacamata Bambang Eka Cahya, 

berdasarkan   fakta di lapangan, kendala-kendala dalam 

gerakan  ini  setidaknya  terbagi  ke dalam tiga isu besar, yakni:

Pertama, kuatnya budaya neopatrimonialisme, dalam politik 

patrimonialisme, sang klien (warga) dengan sadar 

mengimajinasikan posisinya sebagai inferior, tersubordinasi 

oleh  kedigdayaan  sang  patron  yang  karismatik.  Akibatnya, 

pola relasi patron-klien berjalan tak berimbang. Bandul 

pendulum lebih banyak bergerak ke arah sang patron 

  

ketimbang  sang  klien. 

 Kedua, perlawanan terhadap praktik politik uang 

tidak semata persoalan menolak pemberian dalam urusan 

pemilu, namun  juga persoalan mengubah budaya patronase 

politik menjadi budaya yang egaliter. Mereka yang menolak 

memiliki risiko tidak ringan, yakni bisa menghadapi 

pengucilan, dianggap tidak lazim, atau bahkan dituduh 

pengacau.

 Ketiga,  perubahan budaya ini tidak mungkin dilakukan 

dalam waktu sebentar, memerlukan usaha  terus-menerus 

berkelanjutan dan pada saat yang sama menanamkan nilai-

nilai baru dalam demokrasi, yakni kesetaraan dan solidaritas.

Pasca deklarasi dilakukan, gerakan Desa APUdi desa 

Murtigading ini memiliki beragam agenda sebagai wujud dari 

implementasi gerakan, diantaranya:

1) Pembentukan Tim Relawan hingga tingkat dusun (18 

dusun);

2) Sosialiasi  masif  kepada warga;

3) Sosialiasi  melalui  radio  komunitas  Desa  Murtigading;

4) Workshop dan penandatanganan dukungan anti 

politik uang  dari caleg  DPRD Provinsi dan Kabupaten 

khususnya Dapil 5;

5) Pemasangan stiker di setiap rumah penduduk;

6) Pembagian kaos Anti Politik Uang;

7) Pengadaan dan pemasangan spanduk “Desa Anti Politik 

Uang” sebanyak 20 buah.

8) Pembuatan naskah Kutbah Anti Politik Uang

Selain melalui kegiatan ini , ada kegiatan khusus 

yang dilakukan melalui pintu keagamaan, yaitu melalui khutbah 

Jumat yang pada intinya mengajak jamaah untuk menolak 

politik uang dalam Pemilu 2019. Penyampaian khutbah ini 

dilakukan secara serentak seminggu sebelum hari pemungutan 

suara di 23 masjid se-Murtigading dengan memakai  

naskah kutbah di atas. apa yang terjadi di warga? Menurut 

penuturan Kepala Desa Murtigading, level perubahan yang 

terjadi di warga terdiri dari 2 (dua) hal.

“Pertama, mental warga berubah, dari yang 

sebelumnya terbuka dan terang-terangan permisif 

terhadap politik uang kini menjadi tertutup. Pada 

pemilu sebelum-sebelumnya, penawaran politik uang 

dari Caleg atau Tim Sukses sangat terbuka dengan 

metode pendataan penduduk. Kedua, kuantitas politik 

uang menurun, meski masih banyak terjadi. Faktanya, 

pasca Pemilu baru diketahui praktik politik uang masih 

ditemukan berupa pembagian uang tunai sebesar Rp 

100 ribu/orang. Bahkan di Dusun Kurahan II ada 

pembagian kambing kepada sekitar 40 kepala keluarga, 

setiap 2 kepala keluarga memperoleh  1 ekor kambing 

dengan kisaran harga Rp 800 ribu. Namun kejadian 

ini  luput dari perhatian Pengawas dan Tim Relawan 

APU sebab  tampaknya pemberian itu telah disiapkan 

dengan rapi dan tertutup.”

Untuk mengukur apakah dampak ini  cukup atau 

tidak sebenarnya ada berbagai ukuran. Mengutip Della Porta 

dan Diani (1999:233), hal pertama untuk melihat sejauh mana 

dampak yang ditimbulkan oleh gerakan sosial yaitu  adanya 

perubahan kebijakan yang ditimbulkannya. Bambang Eka 

Cahya mengaggap bahwa salah satu kendala Desa APU yaitu  

sebagai berikut:  

“Desa telah terkooptasi budaya patronase. Kepala 

desa menjadi figur sentral di desa, budaya patronase 

dikukuhkan untuk menguatkan sentralisme kekuasaan 

kepala desa. Semua akses terkumpul melalui kepala desa, 

sebab kepala desa yaitu  jembatan yang memfasilitasi 

semua kepentingan supradesa di desa.Dalam persoalan 

politik uang tidak jarang kepala desa dan perangkat desa 

menjadi fasilitator berlangsungnya  politik uang di desa.”

Namun fakta di Desa Murigading berkata lain. 

Pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa sangat mendukung 

gerakan Desa APU ini  dengan berbagai ragam cara, 

seperti: 1) memfasilitasi pertemuan-pertemuan warga; 2) 

  

mengeluarkan anggaran untuk deklarasi; 3) memfasilitasi 

publikasi melalui radio komunitas Desa Murtigading. Artinya, 

level  perubahan yang timbul dari gerakan APU ini telah ada.

b Jaringan  Sosial  yang  Kuat

Serupa dengan Desa Murtigading, gerakan menolak 

politik uang tingkat desa juga dilakukan oleh warga 

Desa Sardonoharjo. Sebagaimana Murtigading, kesadaran 

kolektif untuk menolak dan melawan politik uang telah ada 

sejak   penyelenggaraan  Pilkades Desa Sardonoharjo. Walhasil, 

Kepala  Desa yang saat ini menjabat pada periode kedua kalinya 

ini tidak melakukan politik uang dalam mengikuti kontestasi 

Pilkades Desa Sardonoharjo. Berangkat dari kesadaran kolektif 

ini, ide untuk membangun gerakan Desa Anti Politik Uang 

dalam Pemilu 2019 mulai terbangun.

Sekadar  menyegarkan  ingatan  publik, salah satu 

kunci keberhasilan  pengorganisasian suatu gerakan yaitu  

adanya modal sosial. Meminjam konsep Nan Lin, modal sosial 

terdiri dari 3 (tiga) sumber prinsip, yakni: (i) posisi struktur/aktor 

di dalam  stuktur   hierarki;   (ii) lokasi jejaring yang sifatnya 

erat atau terbuka; (iii) fungsi dari aksi untuk memelihara 

kebersamaan dan kelekatan, soliditas, dan kesejahteraan sosial 

bersama. (16)

Pada kapasitas ini, keberhasilan gerakan Desa APU 

yang   dibangun   oleh warga Desa  Sardonoharjo 

setidaknya   ditentukan   oleh   3 (tiga)  hal,  yakni:

Pertama, posisi  struktur/aktor gerakan. Kesepahaman 

yang   terbangun   antara tokoh warga  (Wasingatu 

Zakiyah) dengan Kepala Desa (Harjuno Wiwoho) serta Sekretaris 

Desa Sardonoharjo  untuk  memerangi politik uang dalam 

Pemilu  2019   menjadi modal  awal gerakan. Implementasi 

dari kesepahaman ini  kemudian dituangkan dalam suatu 

rencana aksi untuk mendeklarasikan diri sebagai Desa APU.

Kedua, lokasi jejaring yang sifatnya erat atau terbuka. 

Sebagai sebuah gerakan, sangat mustahil jika tidak ada 

keterlibatan berbagai pihak. Dalam hal ini, gerakan Desa 

APU Sardonoharjo melibatkan 5 (lima) komponen jaringan, 

yaitu: lembaga swadaya warga/NGO, perguruan tinggi, 

organisasi warga,  kelompok warga strategis, dan 

lembaga pemerintah. 

1. Lembaga swadaya warga terdiri atas: Aliansi 

Perempuan Sleman, Persatuan Perangkat Desa Seluruh 

negara kita  (PPDI), Ide  dan Analitika negara kita (IDEA), 

dan Institute  Research  and  Empowerment (IRE).

2. Perguruan tinggi terdiri atas Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (UMY), Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan 

Pandanaran (STAIS Pandanaran), dan  Unversitas Sanata 

Dharma.

3. Organisasi warga terdiri atas Muslimat, Aisyah, 

Fatayat, dan Nasyiatul Aisyah.

4. Kelompok warga strategis: Indro Suprobo (Dusun 

Dayakan), Suwardi  (Dusun  Candi  Winangun), Susi 

(Dusun  Jetis), dan Wasingatu Zakiyah (Dusun  Jetis 

Baran)

5. Lembaga pemerintah: Pemerintah Desa Sardonoharjo, 

Bawaslu Kabupaten Sleman, dan Bawaslu Daerah 

Istimewa Yogyakarta.

Ketiga, tujuan bersama untuk membangun soliditas 

dan kesejahteraan sosial. Komitmen membangun sebuah 

gerakan memerangi politik uang ini disadari bersama bahwa 

praktik jual-beli suara dalam Pemilu memiliki dampak buruk 

bagi pembangunan, khususnya di Desa Sardonoharjo. 

Dengan gerakan  ini  pula  warga  memiliki  harapan 

bahwa kontestan Pemilu yang terbiasa bermain politik uang 

tidak berani masuk untuk melakukan politik uang di Desa 

Sardonoharjo.

Dengan  modal  3  (tiga)  elemen   ini , sebuah 

gerakan Desa APU  secara  simbolis dideklarasikan pada 

16 Februari 2019 bertempat di Kantor Pemerintah Desa 

Sardonoharjo. Deklarasi ini dihadiri oleh Bawaslu RI (Fritz 

Edward Siregar), Bawaslu DIY, Bawaslu Kabupaten Sleman, 

perwakilan NGO, tokoh warga, perguruan tinggi, 

organisasi warga, dan    perwakilan  dari partai politik 

  

peserta Pemilu 2019. 

Deklarasi bukanlah tujuan akhir dari gerakan ini, 

melainkan sebagai batu pijakan bagi agenda-agenda besar 

memerangi politik uang. Pada praktiknya, deklarasi dilakukan 

untuk mengikat komitmen bersama antara peserta pemilu, 

warga pemilih, dan berbagai kalangan untuk bersama-

sama melawan politik uang.   Tujuan akhir dari   deklarasi  yaitu  

berkurangnya kuantitas politik uang di Desa Sardonoharjo 

dalam Pemilu 2019.  Tujuan ini  kemudian diejawantahkan 

melalui program maupun kegiatan yang secara khusus 

meminimalisir praktik politik uang, diantaranya:

1. Penerbitan  Peraturan  Kepala  Desa  Sardonoharjo 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Desa Anti Politik Uang;

2. Penerbitan  Keputusan  Kepala Desa Sardonoharjo 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Desa 

Anti Politik Uang. Tim Desa APU yang dibentuk mulai 

tingkat RT, dukuh, dan desa. Tim ini  memiliki tugas 

untuk melakukan sosialisasi “tolak politik uang” dalam 

setiap forum warga;

3. Sosialiasi “Tolak Politik Uang” pada saat Khutbah 

Jumat yang dilakukan secara serentak selama 3 minggu 

menjelang pemungutan suara. Sosialisasi ini dilakukan 

oleh Forum Kerohanian Islam (Rohis) dengan anggota 

sebanyak 50 orang.

4. Sosialisasi “Tamu Jamak” dengan mengundang caleg 

untuk  sosialisasi  program;

5. Workshop   Sarasehan  Hukum   Money Politic;

6. Penempelan   stiker “tolak politik uang”  di setiap rumah;

7. Sosialisasi “tolak politik uang” melalui Buletin Desa.

Dengan adanya deklarasi dan tindakan menolak 

politik uang ini , lalu muncul pertanyaan, apakah gerakan 

ini  cukup efektif menekan praktik politik uang? Atau 

dengan bahasa lain, apakah gerakan ini  mampu merubah 

paradigma warga terhadap politik uang khususnya di 

Desa  Sardonoharjo?

Dalam   catatan   Tim   Desa     APU   yang 

disampaikan Sekdes setempat, sebanyak 20% warga 

yang memakai  hak pilihnya secara terang mendukung 

penolakan politik uang. Di samping itu, aksi nyata dari gerakan 

ini yaitu  adanya forum komunikasi melalui grup media sosial 

untuk melaporkan adanya indikasi politik uang kepada Bawaslu 

Kabupaten Sleman. Artinya, gerakan Desa APU ini memiliki 

dampak positif terhadap kehidupan berdemokrasi, khususnya 

di Desa Sardonoharjo. Hingga pasca Pemilu belum didengar 

adanya politik uang yang terjadi di Desa Sardonoharjo. 

Berkaitan dengan level perubahan, Wasingatu Zakiyah 

menyatakan :

“Pada awalnya akan ada politik uang 

terselubung melalui bazar yang akan 

diselenggarakan salah satu relawan 

pasangan capres-cawapres. Namun kegiatan 

itu kemudian diketahui oleh warga yang 

kemudian dilaporkan kepada saya. Setelah 

itu, kami beramai-ramai menemui panitia 

acara. Akibatnya kegiatan bazar ini  tidak 

jadi diselenggarakan dan voucher yang telah 

diterima kepala dukuh tidak jadi dibagikan 

kepada  warga.”

Lebih lanjut, Wasingatu Zakiyah menyatakan untuk 

Gerakan ini memiliki 7 (tujuh) prasyarat, yakni komitmen, 

kebijakan, sumber daya, kelembagaan, data/pemetaan 

kelompok strategis, kreativitas bahan ajar, dan partisipasi 

warga.

2. Replikasi Gerakan Desa APU

Keberhasilan membangun gerakan Desa APU di kedua 

desa ini  tentu menjadi cambuk pelecut bagi desa-desa 

lainnya. Bukan lantaran latah, melainkan kesadaran individual 

dalam menolak politik uang yang selama ini terpendam 

pada diri individu bak ‘gayung bersambut’ untuk turut serta 

melakukan gerakan serupa. 

Merespons kesadaran kolektif warga terhadap 

sikap menolak politik uang ini , Bawaslu DIY beserta 

jajaran di bawahnya terus berusaha untuk memperluas gerakan 

serupa berupa deklarasi Desa Anti Politik Uang di 5 kabupaten/

kota se-DIY.  Perluasan gerakan ini tidak serta-merta dilakukan 

  

secara sepihak  oleh Bawaslu DIY. Bagaimanapun disadari 

bahwa  suatu gerakan mustahil berhasil tanpa adanya 

dukungan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah desa, 

tokoh warga, KKN Mahasiswa UMY, dan Pengawas 

Pemilu hingga level terbawah.

Pada bagian ini, akan dipetakan karakter gerakan 

Desa APU berdasarkan partisipasi pemerintah desa selaku 

pemangku kepentingan tingkat desa dalam mensukseskan 

gerakan Desa APU.

a. Peran Aktif Pemerintah Desa

Corak  dari  gerakan  Desa   APU  pada kelompok 

ini yaitu    keterlibatan  aktif pemerintah desa dalam 

mensukseskan gerakan. Pada tataran praktis, keterlibatan 

Pemerintah Desa tidak hanya selesai pada saat deklarasi, 

namun berlanjut pada kegiatan-kegiatan yang mendukung 

gerakan. Dalam catatan Penulis, ada 12 (dua belas) desa 

yang masuk dalam kelompok ini.

Dari 12 desa yang masuk dalam kategori ini, selanjutnya 

Penulis  melakukan pendalaman terhadap 4 (empat) desa, 

yaitu:

1) Desa Nglanggeran

Dalam sejarahnya, gerakan Desa APU di Desa ini 

berawal dari inisiasi Bawaslu Kabupaten Gunungkidul beserta 

jajarannya. Pemilihan Desa ini menjadi pilot project Desa APU 

yaitu  adanya kesadaran warga dalam menolak politik 

uang pada saat Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016.

Bahkan, Desa ini menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan 

deklarasi Desa APU serentak oleh 18 desa se-Kabupaten 

Gunungkidul. Selain dukungan dari Pemdes, Pemkab 

Gunungkidul dalam hal ini Bupati (Badingah) turut memberi 

dukungan dengan menghadiri kegiatan deklarasi bersama 

pada 23 Februari 2019. 

Tidak berhenti pada deklarasi saja, Kepala Desa 

membentuk Tim Desa APU –terdiri atas pemerintah Desa, 

Pengawas Pemilu, PPS, dan  KKN  Tematik  UMY-  yang bertugas 

melakukan sosialiasi kepada warga terkait gerakan Anti 

Politik Uang. Tim  Desa  APU  ini kemudian dibagi menjadi 

5 (lima) kelompok yang bertugas melakukan sosialisasi di 5 

(lima) dusun se-Desa Nglanggeran.

Dengan   adanya  kegiatan pasca deklarasi ini, setidaknya 

ada dampak yang cukup mampu menekan politik uang, 

diantaranya: (i) tidak ada tim sukses caleg yang melakukan 

pendataan penduduk yang akan dipakai  sebagai dasar 

jual-beli suara; (ii) tingkat pemahaman warga  terhadap 

  

aturan Pemilu menjadi meningkat. 

2) Desa Ngloro

Gerakan Desa APU di Desa Ngloro sangat dipengaruhi 

oleh kesadaran warga, sebab  pada dasarnya warga 

sangat mudah untuk diarahkan kepada hal yang sifatnya 

positif. Selain itu, sikap anti politik uang Kepala Desa Ngloro 

yang diwujudkan dengan mendukung gerakan APU yaitu 

modal yang tak kalah penting. Bahkan, sikap anti politik uang 

Kepala Desa sudah ada sejak mengikuti kontestasi Pemilihan 

Kepala   Desa  Tahun 2013 yang tidak memakai  politik 

uang. Atas   dasar  itu, berdasarkan musyawarah di tingkat 

Kecamatan Saptosari, Desa Ngloro dipilih menjadi salah satu 

pilot  project  Desa   APU  yang diinisiasi oleh Pengawas Pemilu.

Pasca deklarasi, Pemdes membentuk Tim Desa APU 

yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada warga 

tentang APU. Tim Desa APU yang dibentuk terdiri dari 

Pemerintah Desa, PPS, Panwaslu Desa, dan KKN UMY yang 

akan melakukan sosialisasi terhadap 6 padukuhan se-Desa 

Ngloro. Selain itu, Tim Desa APU juga melakukan pendekatan 

kepada Tim Sukses Caleg yang pada Pemilu sebelumnya 

menjadi operator politik uang di desa. Pendekatan dilakukan 

agar Tim Sukses Caleg tidak melakukan politik uang. Hasil 

wawancara  dengan  Kaur Perencanaan Desa Ngloro, (Warsidin) 

sebagai berikut:

“Untuk penerapan program APU tidak serta-merta 

dapat berlangsung sebab  butuh proses panjang. Fokus 

penekanan bukan hanya kepada warga, namun juga 

kepada peserta pemilu. Adapun dampak dari Desa APU 

yaitu membuat peserta politik tidak masuk sama sekali, 

tidak ada bendera dan promosi politik sama sekali, pada 

intinya Desa APU membuat peserta Pemilu lebih hati-hati 

masuk ke Desa Ngloro. Meski demikian, tidak adanya politik 

uang tidak mempengaruhi tingkat partisipasi warga 

dalam memakai  hak pilihnya.”

Di Desa ini, Kepala Desa memiliki pengaruh yang cukup 

besar kepada warga. Hal ini disebab kan selain bekerja 

dengan baik, Kepala Desa dianggap warga mudah 

bergaul. Oleh sebab nya, saat  Kepala Desa memiliki program 

pasti selalu didukung dan diikuti oleh warga. Hal inilah 

yang kemudian menjadi salah satu faktor penting keberhasilan 

Desa APU di Desa Ngloro.

 

3) Desa Candibinangun

Sejarah Desa APU di Desa Candibinangun berawal dari 

inisiasi Kepala Desa yang ingin saat  ada pemilihan tidak ada 

politik uang. Tujuan yang ingin dicapai untuk mengubah cara 

pandang    warga  bahwa pemilu   tidak harus memakai  

politik uang.   Komitmen  ini  kemudian disambut oleh Pengawas 

Pemilu yang kemudian mendorong Pemerintah Desa untuk 

menyelenggarakan   Deklarasi   Desa   APU. 

Selain melibatkan lembaga pemerintah, gerakan APU 

di Desa Candibinangun juga melibatkan tokoh warga, 

lembaga desa, dan karang taruna. Pada praktiknya Kepala Desa 

sendiri turun langsung secara aktif dalam gerakan ini.Berikut 

pandangan Kepala Urusan Perencanaan Desa Candibinangun 

terkait gerakan APU:

“Tingkat politik uang berkurang, namun  tidak 100%. Ada 

yang berpikiran sesaat uang diterima, namun  ada juga 

yang berpikiran kedepan tidak menerima uang ini . 

Kaitannya dengan perubahan paradigma, pelan-pelan 

berubah tidak seperti dulu. Mereka berpikiran dari pada 

dapat uang namun   kedepannya desanya tidak maju, 

maka  mereka tidak mau menerima uang ini ”. 

Perubahan paradigma ini memang belum dikatakan 

dapat menghilangkan praktik politik uang di Desa 

Candibinangun. Namun demikian, adanya perubahan cara 

pandang di kalangan warga yang awalnya menganggap 

lazim politik uang dalam Pemilu menjadi sadar untuk menolak 

yaitu satu tingkat ukuran keberhasilan bagi gerakan 

Desa  APU.

4) Desa Hargomulyo

Gerakan Desa APU di Desa Hargomulyo diawali oleh 

keprihatinan Kepala Desa tentang maraknya praktik politik 

uang. Hal ini kemudian disambut oleh Pengawas Pemilu yang 

selanjutnya dilakukan deklarasi Desa APU. Setelah dilakukan 

deklarasi, Kepala Desa membentuk Tim Desa APU yang 

bertugas melakukan sosialisasi kepada warga. Tim Desa 

APU yang dibentuk terdiri atas Pengawas Pemilu, kelompok 

warga, relawan pemilu, pemerintah desa, dan KKN 

Tematik UMY.

Namun, menurut penuturan Pemerintah Desa, yang 

paling berperan dalam gerakan ini yaitu  Panwaslu Desa. 

Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu  sosialisasi tatap 

muka serta pemasangan spanduk dan stiker. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Hargomulyo, Desa 

APU telah memiliki dampak positif meski belum mampu 

menghilangkan politik uang:

“Adanya gerakan Desa APU di Desa Hargomulyo 

tidak serta-merta  menghilangkan praktik politik uang 

selama Pemilu 2019. Namun, dari sisi mental  telah ada 

perubahan pada warga dari yang dulunya minta 

atau terbuka terhadap politik uang sekarang menjadi 

tertutup.” 

b. Terbatasnya Dukungan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa, terutama Kepala Desa, yaitu 

patron bagi warga warganya. Oleh sebab nya, apa 

yang menjadi komitmen ataupun keinginan dari kepala desa 

kecenderungannya akan diikuti oleh warga, termasuk 

sikap menolak dan melawan politik uang. 

Pada bagian ini, Penulis tidak berusaha untuk 

mengatakan bahwa Pemerintah Desa tidak memberi 

dukungan terhadap  deklarasi  gerakan Desa APU.  Namun, 

Penulis berusaha untuk memetakan terkait desa mana saja 

yang Pemerintah Desanya mendukung deklarasi namun 

tidak sepenuhnya memberikan dukungan terhadap kegiatan-

kegiatan  pasca  deklarasi.  Pada  kelompok ini, ada 26 

desa/kelurahan yang telah mendeklarasikan diri menolak 

politik uang, namun  dalam perjalanannya kurang memperoleh  

perhatian serius dari Pemerintah Desa.

1) Desa Panggungharjo

Kesadaran terhadap anti politik uang di Desa Panggungharjo 

sudah terbangun sejak Pemilihan Kepala Desa Tahun 2012. 

Pada momen ini , Kepala Desa terpilih (Wahyudi 

Anggoro Hadi) tidak memakai  politik uang. Padahal, 

pada Pemilihan Kepala Desa saat itu 5 (lima) calon kepala desa 

lainnya melakukan politik uang. Desa ini pernah menerima 

penghargaan tingkat nasional sebagai Desa Terbaik I se-

negara kita.Atas dasar itu, Pengawas Pemilu mengajak desa ini 

untuk turut serta mendeklarasikan diri sebagai Desa APU. 

Namun demikian, pasca deklarasi tidak ada kegiatan yang 

dilakukan. Hal ini disebab kan Pemerintah Desa belum begitu 

menaruh perhatian serius terhadap gerakan Desa APU. Hal ini 

terbukti dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yang 

mengatakan: “Paradigma warga belum terlalu tepengaruh 

dengan adanya deklarasi desa APU di Panggungharjo. Hal ini 

disebab kan tidak ada tindakan atau agenda yang berkelanjutan 

dari Pemerintah Desa tentang gerakan ini.” (20)

2) Kelurahan  Kadipaten

Kesadaran untuk mendeklarasikan diri sebagai 

Kelurahan Anti Politik Uang ini sebenarnya didasari oleh 

komitmen  Bawaslu  Kota   Yogyakarta  untuk mereplikasi 

gerakan Desa APU sebelum-sebelumnya. Namun lain di 

desa, lain pula di kelurahan.  Di  Kelurahan  Kadipaten Kota 

Yogyakarta,  gerakan yang dibangun bukan hanya menolak 

politik uang semata, melainkan juga menolak terkait adanya 

ujaran kebencian dan berita hoaks dalam Pemilu.  Adapun 

nama gerakannya  yaitu Kelurahan Anti Money Politic, Ujaran 

Kebencian, dan Hoax –yang disingkat dengan Kelurahan 

AMPUH.

 Berdasarkan penuturan Lurah Kadipaten, pihak 

Kelurahan tidak memberikan izin terkait penggunaan tempat 

umum untuk kegiatan yang mengandung unsur politik. Oleh 

sebab  itu, hampir dipastikan bahwa tidak ada kegiatan 

sosialiasi gerakan AMPUH yang difasilitasi  oleh pihak 

kelurahan. Dengan kondisi demikian, kegiatan pasca deklarasi 

tidak melibatkan pihak Kelurahan. Kegiatan pasca deklarasi 

hanya dilakukan oleh KKN UMY dan Pengawas Pemilu.

Ikhtiar bersama untuk memerangi politik uang ini 

bukan berarti tanpa hambatan. Batu sandungan dalam 

setiap perjalanannya yaitu suatu keniscayaan bagi 

pengorganisasian gerakan. Dalam catatan Penulis, ada 

kendala dalam membangun gerakan ini, diantaranya: 1) kultur 

warga yang telah membudaya dengan menganggap 

politik uang yaitu  hal yang lazim tidak mudah untuk diubah, 

2) caleg ataupun tim sukses yang biasa melakukan praktik 

politik uang, akan mencoba cara baru dan terus menggoda 

warga pemilih untuk menerima politik uang. Caleg atau tim 

sukses yang terbiasa melakukan politik uang inilah yang paling 

resisten terhadap Gerakan Sosial Desa APU. 

Keberhasilan gerakan Desa APU tidak bisa dilepaskan 

dari beberapa faktor pendukung, diantaranya: Pertama, peran 

aktif jejaring aktor lokal; Kedua, adanya kesadaran kolektif di 

tingkat warga desa; Ketiga, dukungan Pemerintah Desa; 

Keempat, peran Pengawas Pemilu.

Sebagai sebuah gerakan yang secara langsung 

bersinggungan dengan proses politik, sudah barang tentu 

banyak hambatan dan rintangan dalam mengorganisir 

gerakan maupun dalam implementasinya. Hal ini sebagaimana 

pernyataan  Wasingatu  Zakiyah :

“Penolakan jelas ada sebab  memang ada dusun-

dusun yang sudah menjadi base-nya peserta pemilu. 

Ada pihak-pihak yang memakai  kekuatan politik 

untuk menghentikan proses sosialisasi yang saya 

lakukan. Untuk  meminimalisasi  penolakan ini maka 

memakai  kewenangan desa pada saat deklarasi 

dengan memilih perwakilan orang yang berpengaruh di 

desa ini  agar terus melakukan sosialisasi anti politik 

uang. Selain kendala itu, aspek pendanaan juga menjadi 

hambatan bagi gerakan ini. Untuk mengatasinya, 

Tim APU meminta dana CSR kepada toko-toko yang 

beroperasi di Sardonoharjo. Setelah gerakan ini, bahkan 

saya didekati peserta Pemilu yang menawarkan untuk 

menjadi tim sukses salah satu caleg dan dijanjikan untuk 

diberi mobil dan gaji bulanan selama lima tahun. Tapi 

saya dengan tegas menolak.” 

Senada dengan apa yang dinyatakan Zakiyah, 

Bambang Eka Cahya melihat kendala gerakan ini dari sudut 

pandang   pemerintah  desa. Menurutnya :

“Kuatnya budaya neopatrimonialisme, dalam 

politik patrimonialisme, sang klien dengan sadar 

mengimajinasikan posisinya sebagai inferior, 

tersubordinasi oleh kedigdayaan sang patron yang 

karismatik.  Akibatnya, pola relasi patron-klien berjalan 

tak berimbang.  Bandul pendulum lebih banyak bergerak 

ke arah sang patron ketimbang sang klien. Perlawanan 

terhadap praktik politik uang tidak semata persoalan 

menolak pemberian dalam urusan pemilu, tapi juga 

persoalan mengubah budaya patronase politik menjadi 

budaya yang egaliter. Mereka yang menolak memiliki 

risiko tidak ringan, yakni bisa menghadapi pengucilan, 

dianggap tidak lazim atau bahkan dituduh pengacau.

Perubahan budaya ini tidak mungkin dilakukan dalam 

waktu sebentar, memerlukan usaha  terus-menerus 

berkelanjutan dan pada saat yang sama menanamkan 

nilai-nilai baru dalam demokrasi, yakni kesetaraan 

dan solidaritas. Di sisi yang lain, desa telah terkooptasi 

budaya patronage. Kepala desa menjadi figur sentral di 

desa, budaya patronase  dikukuhkan  untuk menguatkan 

sentralisme kekuasaan kepala desa. Semua akses 

terkumpul melalui kepala desa, sebab kepala desa 

yaitu  jembatan yang memfasilitasi semua kepentingan 

supra desa di desa.     Dalam    persoalan politik uang 

tidak jarang kepala desa dan perangkat desa menjadi 

fasilitator   berlangsungnya   politik   uang   di desa.” 

Berbeda dengan pendapat Zakiyah dan Bambang 

Eka, salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kulonprogo 

(Rie Masginong Pratidina) mengungkapkan bahwa salah 

satu penyebab politik uang yaitu  adanya permintaan dari 

warga. Hal ini ia alami pada saat melakukan sosialisasi 

kampanye. Lebih lanjut Masginong mengungkapkan:

“Salah satu motivasi peserta Pemilu melakukan politik 

uang sebab  mengikuti permintaan warga. Artinya 

pola pikir warga yang harus diubah. Sebagai caleg 

muda sebenarnya saya berkeinginan untuk berpolitik 

bersih tanpa politik uang. Namun sebab  ada permintaan 

dari warga dan tim sukses dengan bahasa “mengikuti 

yang umum saja” itu memotivasi saya untuk melakukan 

politik uang. Pada Pemilu 2019 saya menghabiskan uang 

kurang lebih Rp 500 juta dengan perolehan suara kurang 

lebih 2.200 suara, padahal target saya yaitu  3.000, 

sebab  lawan saya yang terpilih memperoleh sekitar 

2.600 suara. Metode yang saya gunakan yaitu  membeli 

  

suara dengan harga 100.000 per pemilih pada H-10 

sebelum pemungutan suara. Meski demikian saya tidak 

terpilih menjadi anggota Dewan. Ada dua penyebab 

mengapa ini bisa terjadi. Pertama, sebab  tim sukses 

yang membagikan uang ada yang tidak jujur sehingga 

saya tidak memperoleh  suara  sama sekali pada TPS 

tertentu. Kedua, sebab  basis  pemilih yang telah 

menerima uang saya kemudian terpengaruh dengan 

uang yang lebih besar dan dilakukan pada H-1.” ()

Berbeda  dengan Masginong, calon anggota DPRD 

Kabupaten  Bantul mengungkapkan bahwa 

salah satu penyebab utama politik uang sebab  adanya 

fasilitas dana aspirasi yang dipakai  oleh caleg incumbent 

untuk melakukan kampanye. Lebih lanjut, Hery Fahamsyah 

mengungkapkan:

“Salah satu penyebab maraknya politik uang yaitu  

adanya fasilitas negara yang dimiliki oleh caleg incumbent 

berupa dana aspirasi. Dalam satu tahun, dana aspirasi 

cenderung dipakai  untuk kepentingan hajatan politik. 

Oleh sebab nya, mau tidak mau sebagai pendatang 

baru saya juga melakukan praktik serupa. Namun 

metode yang saya gunakan bukanlah membeli suara 

setiap pemilih, melainkan dengan memberikan program 

misalnya sumbangan kelompok atau pembangunan 

sarana umum tertentu. Dalam hajatan Pemilu 2019 

saya menghabiskan kurang lebih Rp 300 juta dengan 

memperoleh  3.700 suara, sedangkan lawan saya yang 

jadi memperoleh  suara kurang lebih 4.100. Lawan 

saya ini  juga memakai  politik uang. Namun 

mengapa saya kalah yaitu  sebab  dia senior dan sudah 

dua kali menjabat. Dengan segala fasilitas negara berupa 

dana aspirasi maka lawan saya ini  lebih leluasa 

memakai  politik uang. Namun dalam praktiknya, 

penggunaan dana aspirasi untuk tujuan politik dianggap 

bukan yaitu bagian dari politik uang. Oleh sebab  

itu,  perlu   diperjelas pengaturan mengenai definisi 

Berkaitan   dengan fasilitas dana aspirasi yang 

dipakai  untuk politik uang, hal ini  juga diamini oleh 

Calon Anggota DPR RI Dapil DIY (Bambang Praswanto). 

Namun di lain sisi, ia menyampaikan bahwa politik uang 

juga dipicu oleh sistem pemilu. Lebih lanjut Bambang 

Praswanto  mengungkapkan :

“Salah satu penyebab maraknya praktik politik uang 

yaitu  berubahnya sistem proporsional tertutup 

menjadi proporsional terbuka. Dengan sistem ini , 

caleg berlomba-lomba untuk meraih suara dengan 

cara politik uang. Di samping itu, caleg incumbent yang 

memakai  fasilitas dana aspirasi untuk kampanye 

dirasakan oleh caleg lainnya kurang fair. Dengan kondisi 

begitu, maka mau tidak mau caleg lainnya juga terdorong 

untuk melakukan politik uang. Meski sebenarnya sikap 

pragmatis warga juga memiliki porsi besar dalam 

mendorong terjadinya politik uang. Pada perhelatan 

Pemilu 2019 kemarin, saya memperoleh 36.000 suara 

dengan jumlah pengeluaran kurang lebih Rp 90 juta.

Pengeluaran ini  saya gunakan untuk pembelian 

bahan kampanye, artinya saya tidak melakukan politik 

uang. Saya bisa mengatakan bahwa lawan saya yang 

terpilih memperoleh kurang lebih 150.000 suara. Saya 

meyakini bahwa perolehan ini  didapat dengan cara 

melakukan politik uang. Saya mengapresiasi dengan 

langkah Bawaslu DIY yang melalukan gerakan Anti Politik 

Uang. Meski gerakan ini  belum sepenuhnya dapat 

menekan angka politik uang, namun gerakan semacam 

ini perlu diperluas untuk memberikan penyadaran 

kepada warga.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa hambatan dalam membangun gerakan 

Desa Anti Politik Uang setidaknya dipengaruhi oleh 

beberapa hal. Pertama, adanya tekanan politik kepada 

aktor penggerak. Tekanan yang dimaksud bisa berupa 

ancaman fisik maupun tawaran materi.  Kedua, praktik 

politik uang marak terjadi dipicu sistem pemilu 

proporsional terbuka. Jika diibaratkan, gerakan ini 

menutup satu lubang, namun pada saat yang sama 

muncul lubang-lubang baru yang sulit dibendung 

dengan energi yang terbatas. Ketiga, kepala desa dan 

perangkat desa menjadi fasilitator berlangsungnya 

politik uang di desa. Keempat, sikap warga yang 

pragmatis dan cenderung terbuka dengan politik uang 

memiliki pengaruh kepada warga lainnya untuk 

bersikap sama, dalam bahasa mereka “ngumumi”. 

a. Berdasarkan pola gerakan di atas, Penulis memiliki 

kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan  Desa  APU 

dapat   dikelompokan   dalam   3 (tiga)  strata. 

1) Pola gerakan yang paling ideal atau progressive 

ditandai dengan adanya kesadaran warga 

yang terorganisir (kelompok warga atau 

NGO) yang didukung oleh pemangku  kepentingan 

Pengawas Pemilu, UMY, dan Pemerintah 

Desa. Artinya, ketiga elemen ini telah memiliki 

pemahaman yang sama dan  saling  bersinergi 

untuk memerangi politik uang. Bagaimanapun, 

politik uang yaitu kejahatan terorganisir, 

maka melawannya juga harus dengan cara 

terorganisir. Hal ini tercermin kuat terjadi di 

Desa Murtigading dan  Desa  Sardonoharjo. Pola 

gerakan pada level ini diinisiasi oleh NGO.

2) Gerakan yang termasuk dalam kategori cukup 

ideal atau middle class yaitu  adanya komitmen 

dari pemangku kepentingan untuk menyadarkan 

warga agar menolak politik uang. Dengan 

bahasa lain, kesadaran warga belum 

terorganisir namun pemangku kepentingan 

memiliki komitmen untuk mengorganisir 

warga. Hal ini terjadi di 12 desa sebagaimana 

diuraikan di atas. Pada level ini, gerakan diinisiasi 

oleh Pemerintah Desa dan Pengawas Pemilu.

3) Gerakan yang kurang ideal atau stagnan. Pola ini 

ditandai  dengan adanya komitmen dari pihak 

eksternal desa seperti Pengawas Pemilu dan UMY 

untuk membangun gerakan bersama warga 

namun daya dukung Pemerintah Desa masih 

terbatas. Dengan bahasa lain, 26 desa/kelurahan 

sebagaimana  disebutkan di atas masih sebatas 

pilot project dari Pengawas Pemilu dan UMY. 

Kelompok ini memang melakukan deklarasi, 

namun tidak ada kegiatan yang berkelanjutan. 

Pada level ini, inisisasi gerakan berasal dari 

Pengawas   Pemilu.

b. Gerakan Desa APU belum bisa menghilangkan praktik 

politik uang secara keseluruhan, namun tetap memiliki 

dampak yang positif. Pertama, munculnya perubahan 

di level paradigma warga dari yang sebelumnya 

aktif atau terbuka dengan politik uang telah berubah 

menjadi warga pasif dan tertutup. Kedua, dari segi 

kuantitas, praktik jual-beli suara menjadi berkurang 

meski hanya sedikit. Ketiga, warga makin berani 

menolak dengan  tegas  politik uang.  Berdasarkan 

fakta di lapangan,  sebanyak   20%   pemilih   di Desa 

Sardonoharjo  menyatakan bahwa mereka tegas 

menolak politik uang dalam Pemilu 2019.

c. Secara keseluruhan keberadaan 40 desa/kelurahan 

yang mau terlibat dalam gerakan Desa APU tetap perlu 

diapresiasi di tengah ratusan desa/kelurahan lainnya 

di DIY yang belum terlibat sama   sekali dalam gerakan 

Desa  APU.

2. Saran

a. Perlu   menjalin  hubungan erat bersama 

pemerintah desa, lembaga swadaya warga, 

serta elemen warga untuk membangun 

  

gerakan Desa APU.

b. Perlu adanya pendidikan politik bagi warga, 

khususnya bagi pemilih pemula yang belum 

terkontaminasi dengan politik uang untuk 

melawan segala bentuk politik uang.

c. Perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan 

untuk memerangi politik uang baik pada agenda 

pemilu, pilkada, bahkan pilkades. 

 

 

ProblematikaPemilu Serentak Tahun 2019 

Rezim tata kelola pemilu di negara kita yaitu  sebuah model 

tata kelola yang diarahkan untuk menyederhanakan waktu 

pelaksanaan menjadi satu waktu pada tahun 2029 mendatang. 

Hal ini menyumbang kompleksitas yang beragam dalam 

electoral governance. Kondisi ‘darurat’ dalam pemilu seperti 

masifnya praktik politik uang dan transaksional dianggap 

‘normal’ oleh sebagian warga (Muhtadi, 2010). Pada pasca 

reformasi, pemilu yaitu salah satu mekanisme pergantian 

kekuasaan secara demokratis.Pelaksanaan pemilu di negara kita 

menyerupai model bottom up yaitu dimulai dari pemilihan 

langsung DPR, DPRD dan DPD lalu dilanjutkan dengan pemilihan 

presiden dan wakil presiden secara langsung yang diajukan oleh 

partai politik atau gabungan partai yang memenuhi presidential 

threshold. Upaya ‘meringkas’ waktu pelaksanaan pemilu 

serentak ini, mengalami berbagai adaptasi baik yang harus 

  

ditempuh oleh penyelenggara maupun oleh kelompok civil 

society   yang memiliki concern didalam mewujudkan pemilu 

yang berkualitas, berintegritas,dan bermartabat.Oleh sebab  

itu, Perguruan  Tinggi  Muhammadiyah merasa perlu menjadi 

bagian dari usaha  ini .

Banyak peneliti menyatakan bahwa problematika pemilu 

serentak di negara kita tahun 2019 sebagai pemilu serentak 

terkompleks dan tersulit di dunia sebab  disatukannya pemilihan 

anggota legislatif baik DPR/D dan DPD dan  pemilihan presiden 

dan wakil presiden. Identifikasi problem, peluang pelanggaran 

secara massif dan tantangan pengawasan partisipatif telah 

dilakukan. Secara sederhana persoalan pemilu serentak 

berimplikasi pada permasalahan teknis yaitu: 5 kotak yang 

harus diisi, kerumitan mencoblos, kelemahan penyelenggara, 

terbatasnya sosialisasi kepada warga, kompleksnya 

surat suara, permasalahan DPT, permasalahan administratif, 

politik uang, hoaks, peluang pelanggaran dan kecurangan 

dalam pemilu. Juga, tidak kalah dramatis yaitu  banyaknya 

penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dalam proses 

pemilu tahun 2019 ini yang diduga akibat kelelahan. KPU 

merilis jumlah terakhir korban meninggal petugas pemilu baik 

KPPS   maupun   Panwas  mencapai 554 orang 

Kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi sering 

tercederai akibat praktik-praktik buruk pemilu yang diwarnai 

oleh menguatnya peran uang dan pragmatisme politik. Ada 

banyak faktor-faktor yang memicu kondisi tersebebut 

yaitu ; melemahnya peran partai politik sebagai Lembaga 

Pendidikan politik, liberalisasi politik yang menjadikan politics 

as business as usual.Praktek politics as business as usual lebih 

memberikan keuntungan ekonomi bagi kaum oligark.Kondisi 

lainnya yaitu , semakin absennya kekuatan civil societydalam 

mengisi ruang kosong di dalam pembangunan demokrasi. 

Hadirnya kekuatan sipil berbasis civitas ecademica yaitu 

satu kekuatan “control based knowledge’ yang sangat kuat 

dimana kampus menjadi Lembaga yang terhubung kepada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan juga terhubung secara 

kuat kepada warga.  Posisi tri darma bahkan catur darma 

di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) ini yaitu 

modal sosial yang terus memancarkan harapan: bahwa 

demokrasi harus punya implikasi kepada kebaikan warga 

yaitu  suatu visi yang perlu dikawal. 

Demokrasi akan bermakna saat  institusi sosial bekerja 

didalam proses-proses demokrasi elektoral. Dalam hal ini kita 

bisa memperlihatkan arti penting kolaborasi  antara kelompok 

penyelenggara pemilihan umum dengan kelompok warga 

sipil termasuk Mahasiswa, Perguruan, dan entitas pegiat sosial 

di desa dalam pengawasan pemilu serentak 2019. Bahkan, 

secara politik, dukungan desa untuk memproklamirkan desa 

anti politik uang sebagai bentuk keberanian yang sangat 

heroik, di saat banyak orang psimis akan pemberantasan 

praktik politik uang. Pemilu 2014 yang diikuti dengan praktik 

meluasnya praktik praktik politik clientalisme dan patronase 

dengan britalnya penertasi uang/barang untuk merebut suara 

pemilih (Aspinall & Sukmajati, 2015). Praktik demokrasi yang 

menekankan pada sentralnya peran uang/barang ini disebut 

sebagai fenomena roda lepas menggelinding banyak ahli telah memberikan dukungan 

kepada pentingnya keterlibatan sipil  dan kelompok intermediary 

serta memperkuat popular control (Torquest 2007, Klinken & 

Berenchout 2019) di dalam beragam level dan proses politik.  

Melihat kompleksitas penyelengaraan pemilu, 

kerjasama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan 

Bawaslu RI dalam rangka penyelenggaraan KKN Tematik di 

Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu salah satu respon 

yang sangat bagus untuk menghadapi pemilu serentak tahun 

2019. Hal ini diwujudkan dengan adanya KKN Tematik yang 

dirancang melalui kerjasama antara UMY dengan Bawaslu 

RI yang mengambil tema besar “Model Pengawasan Pemilu 

Partisipatif Melalui Desa Anti Money Politic (DAPU).” Tentu 

banyak harapan dari gebrakan model KKN tematik ini.

Dari beragam inisiatif, terbentuknya Desa/Kelurahan 

Anti Politik Uang (DAPU) ini menjawab beberapa persoalan 

dan sekaligus memantikkan harapan. Pertama, Keterbatasan 

penyelenggara (Bawaslu) dalam pengawasan yang 

memicu tidak semua warga dapat didampingi di 

  

dalam merespon dinamika politik uang. Kedua, ketersediaan 

sumber daya di Perguruan Tinggi (PT) ini menunjukkan 

adanya keterhubungan agenda demokrasi dengan kekuatan 

warga sipil yang tercerahkan; dan ketiga Desa sebagai 

ujung tombak pelaksanaan pemilu yaitu satu terobosan 

paling mendesak untuk mengusaha kan ‘memutus rantai’ politik 

transaksional yang secara kreatif menghancurkan makna 

demokrasi secara berkesinambungan (sustainable creative 

disaster). DAPU yang dilahirkan menjelang pemilu 2019 di DIY 

saja  sebanyak  32 DAPU baik yang  dilahirkan atas inisiatif 

warga, pemerintahan desa, UMY, dan Bawaslu. Keragaman 

inisiator ini punya implikasi yang akan dijelaskan dalam bab 

selanjutnya sebagai lesson learned untuk memperkuat DAPU 

pada  pemilu  berikutnya.

Perlu dicatat bahwa Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta (UMY) telah lama mengusaha kan pendidikan 

demokrasi dan kewarganegaraan dalam berbagai level baik 

secara teoritis maupun praktik melalui Lembaga Penelitian, 

Publikasi dan Pengabdian kepada warga  (LP3M). UMY 

merumuskan komitmen ini dalam buku yang sangat bagus 

berjudul Pendidikan Kewarganegaraan sejak tahun 2000-an 

yang dipakai diberbagai perguruan tinggi Muhammadiyah 

di berbagai daerah. Juga, ada banyak tema KKN yang telah 

dirintis. Dalam hal pendidikan demokrasi bagi mahasiswa dan 

civitas akademika. Terselenggaranya  KKN Tematik DAPU 

sebagai salah satu model pengawasan pemilu partisipatif 

(berbasis kesadaran warga sipil) ini memiliki beberapa 

makna dan kontribusi yang sangat berarti antara lain:sebagai 

ladang praktikum bagi mahasiswa dan dosen di dalam peran 

demokratik kontrol, sebagai model Pengabdian warga 

untuk pemberdayaan suara rakyat yang dihasilkan dari 

kolaborasi antara mahasiswa, dosen dan institusi demokrasi, 

menjadi sumbangan terhadap bangsa dan negara di dalam 

pembangunan demokrasi berbasis grass-root, dan mengatasi 

keterbatasan penyelenggara pemilu dalam mengusaha kan 

pengawasan  yang  maksimal.

  ini fokus pada beberapa hal sebagaimana rumusan 

masalah  berikut ini. Pertama, bagaimana proses kolaborasi 

UMY-Bawaslu-Pemerintah Desa dalam merumuskan konsep 

KKN tematik pengawasan pemilu serentak tahun 2019 di DIY?, 

dan kedua, bagaimana pengelolaaan KKN tematik kolaborasi 

UMY-Bawaslu-Pemerintah Desa dalam pengawasan pemilu 

serentak tahun 2019 di DIY? Dua pertanyaan utama ini 

akan dibahas dalam paper ini secara komprehensif untuk 

menemukan model pengawasan partisipatif berbasis program 

KKN perguruan tinggi. Untuk menjawab pertanyaan ini, 

metode analisis naratif  yang 

dihasilkan dari Analisa beragam data baik observasi, laporan 

KKN, FGD dan kuisioner. 

B. Kerangka Teori

B.1. Electoral Integrity

Integritas  berasal dari kata integrity dalam bahasa Inggris 

yang memiliki makna : the quality of being honest and having 

strong moral principles; moral uprightness. Kualitas untuk jujur 

dan memiliki prinsip moral yang kuat. Integritas juga bermakna 

sebagai keutuhan dan tidak terpisahkan. Integritas yaitu  pola 

pikir (mindset) dan karakter untuk menyesuaikan diri dengan 

norma dan peraturan yang dihasilkan melalui proses yang 

panjang. Integritas pemilu secara luas menyangkut komponen 

hak pilih universal dan kompetisi yang bebas dan jujur , konsep integritas pemilu 

muncul untuk menjawab dua masalah pokok yaitu kekerasan 

dalam pemilu (electoral violence) dan pelanggaran administrasi 

(administrative violation) yang dilakukan oleh penyelenggara 

pemilu. Ada 5 (lima) tantangan utama yang harus diatasi untuk 

pemilihan umum yang berintegritas :

1. Membangun  kedaulatan hukum untuk mendukung 

hak asasi manusia dan keadilan pemilu;

2. Membangun  badan penyelenggara yang profesional 

dan kompeten dengan kemandirian bertindak yang 

penuh dan menyelenggarakan pemilihan dengan 

transparan  dan mendapat kepercayaan publik;

  

3. Memperbaiki norma dan institusi kompetisi multi 

partai dan pembagian kekuasaan yang mendukung 

demokrasi  sebagai sistem keamanan bersama di 

antara para kompetitor politik;

4. Mengatasi hambatan hukum, administrasi, politik, 

ekonomi, dan sosial untuk partisipasi yang universal 

dan setara;

5. Mengatur pembiayaan politik yang tidak terkendali, 

tidak diungkap dengan jelas dan yang samar-

samar

 Paradigma collaborative governance yang dicetuskan 

tahun 1990-an salah satunya ditujukan untuk mengurangi 

dominasi   lembaga  pemerintah di dalam menjalani kerja-kerja 

partisipasi yang lebih luas. Prinsip mendasar dari collaborative 

governance yaitu  adanya kesetaraan hubungan diantara 

stakeholder di sektor publik (state), swasta (non-state), 

dan warga  melalui musyawarah bersama Kolaborasi demikian ditujuan untuk pengambilan 

keputusan kolektif secara formal 

Paradigma ini sangat penting dalam konteks perkembangan 

warga yang mengarah pada kompleksitas persoalan 

serta peran warga yang semakin independent di da