pemilu 2

Juni 14, 2023 mayatku

forum pertemuan RT dan Forum Karangtaruna itulah Ade

menyampaikan materi yang diterima dari sosialisasi yang

dilaksanakan oleh Panwascam. Selain itu Ade juga diminta

untuk mensosialisasikan dalam forum warga di dunia maya

yang dia ikuti, melalui group whatsapp, group facebook dan

social media lain yang Ade ikuti. Dalam proses sosialisasi dalam

forum warga ini panwascam, pengawas kelurahan/desa,

dan juga kader juga ditugaskan untuk mendampingi relawan

dalam memberikan sosialisasi dalam forum warga.

Selain melaksanakan sosialisasi dalam forum warga di

dunia nyata, relawan juga diminta untuk menyampaikan hasil

sosialisasi dalam forum warga di dunia maya. Forum warga

di dunia maya dapat berupa group Whatsapp, Facebook,

Twitter, Instagram, dan berbagai bentuk media sosial

lainnya. Sosialisasi dalam forum warga di dunia maya ini juga

yaitu hal yang penting di era digital ini. Bahkan dengan

sosialisasi dalam forum warga di media sosial ini cakupannya

akan lebih luas dibandingkan sosialisasi yang dilakukan di dunia

nyata. Namun demikian model sosialisasi di dunia maya ini

juga perlu dikontrol dan dipantau, khususnya oleh pengawas

pemilu, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang

tidak bertanggungjawab.

Dengan pola sosialisasi baru ini tentu hasilnya akan lebih

masif, lebih banyak warga yang akan memperoleh

materi sosialisasi tahapan pemilu yang disampaikan oleh

Bawaslu. Jika dengan pola lama, dalam 1 kecamatan katakanlah

hanya 30 orang yang menerima sosialisasi; maka dengan pola

baru 30 orang itu akan menyampaikan dalam minimal 30 forum

warga yang berisi 30-an orang juga. Dan jika forum sosialisasi

tahapan pemilu melalui media sosial juga berjalan maka tentu

saja akan lebih banyak lagi warga yang memperoleh

informasi terkait dengan tahapan pemilu ini . sebab

dalam satu group media social bias berisi hingga puluhan

bahkan ratusan warga, jika setiap relawan membagikan dalam

5 group saja dan maka sudah akan lebih banyak warga

yang mendapat informasi terkait kepemiluan.

Dengan cara ini kami berharap akan lebih banyak warga

yang mengetahui hal-hal terkait dengan kepemiluan. Dengan

warga tahu tentang kepemiluan, maka warga juga

secara otomatis akan ikut aktif melakukan pengawasan proses

pemilu di lingkungannya, sebagaimana yang telah berjalan di

kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma. Dengan begitu

maka tentu saja akan dapat membantu kerja-kerja pengawasan

yang dilakukan oleh Bawaslu beserta jajarannya.

3. Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa

pelaksanaan kampung pengawasan sangat membantu dalam

usaha pencegahan praktik politik uang dan pelanggaran

pemilu lainnya dalam proses pelaksanaan pemilu. Program

kampung pengawasan tidak hanya efektif untuk pencegahan

politik uang, namun juga bentuk-bentuk pelanggaran pemilu

lainnya seperti pemasangan APK, kampanye, dan lain-lain.

Pada umumnya warga tidak mengetahui terkait dengan

aturan-aturan dalam kepemiluan, sehingga mereka cenderung

pasif atau bahkan tidak terlalu peduli dengan pemilu. Dengan

adanya program kampung pengawasan ini warga bisa

lebih banyak memperoleh pengetahuan terkait dengan

kepemiluan melalui forum-forum warga yang dilaksanakan

dalam program-program di kampung pengawasan.

Dengan pengetahuan tentang kepemiluan, warga

secara otomatisakan ikut mengawasi proses jalannya pemilu.

warga menjadi tahu hal-hal apa saja yang boleh dan tidak

boleh dilakukan dalam kampanye ataupun dalam tahapan-

tahapan lain dalam pemilu. Jika warga melihat ada hal-

hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pemilu,

maka warga pun sudah tahu kemana mereka harus

melaporkan, yaitu bisa melalui Pengawas Pemilu Kelurahan/

Desa, Pengawas Pemilu Kecamatan, ataupun langsung kepada

Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan terwujudnya warga

yang sadar dan paham tentang pemilu, hal ituakan sangat

membantu kerja-kerja Bawaslu yang secara jumlah personelnya

masih sangat terbatas. Dengan adanya warga yang

aktif dalam memberikan laporan-laporan terkait dengan

pelanggaran pemilu, Bawaslu akan dapat lebih maksimal

dalam menjalankan pengawasan pemilu.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2020 Bawaslu Provinsi

Kepulauan Riau akan melaksanakan strategi baru dalam usaha

meningkatkan keterlibatan warga dalam pengawasan

pemilu. Strategi ini menggabungkan dua strategi yang

telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Dengan penggabungan

strategi komunitas relawan pengawas pemilu partisipatif

dan juga pelibatan warga secara langsung dengan

membentuk kampung pengawasan dan desa anti politik uang,

diharapkan pelaksaan pengawasan partisipatif kedepan akan

lebih maksimal.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas kami merekomendasikan hal-

hal sebagai berikut:

1. Kepada penyelenggara pemilu, agar dapat memakai

hasil penelitian ini sebagai referensi untuk melaksanakan

program pengawasan partisipatif.

2. Kepada para peneliti dan akademisi, kami

merekomendasikan untuk dapat melakukan penelitian

lanjutan terkait dengan strategi pelaksanaan pengawasan

pemilu partisipatif ini sehingga bisa meningkatkan dan

membuat inovasi-inovasi baru dalam usaha pelibatan

warga dalam pengawasan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bawaslu RI. Buku Panduan Pengawasan Partisipatif.

Bawaslu Republik negara kita. Jakarta. 2017.

2. Bernad Dermawan Sutrisno, Arif Budiman. Gunawan

Suswantoro Penjaga Idealisme Pengawas Pemilu. Rajawali

Pers. Depok. 2018.

3. Clandinin, D, J (Ed). Narrative Inquiry: Experience and story

in Qualitative research. San Francisco: Jossey-Bass. 2007.

4. Creswell, J. W.Research Design : Qualitative, Quantitative,

and Mixed Methods Approaches. United Kingdom: SAGE

Publications. 2014.

5. Gunawan Suswantoro. Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Penerbit Erlangga. Jakarta.2015.

6. H. Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum. Sinar a.

2010.

7. Mohammad Najib, Bagus Sarwono, dkk. Pengawasan

Pemilu Problem dan Tantangan. Bawaslu Provinsi DIY.

2014.

8. Riessman, C.K. Narrative methods for the human sciences.

Thousand Oaks, CA:Sage. 2010.

9 Topo Santoso, Ida Budhiati. Pemilu di negara kita

Kelembagaan, pelaksanaan dan Pengawasan. Sinar

a. Jakarta. 2019.

Pendekatan Seni Budaya

untukSosialisasi Pengawasan PemiluSerentak

2019

Oleh: mr.soebandrijo

(Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah)

I. PENDAHULUAN

Pemilu 2019 yaitu gawe besar dalam proses

demokrasi di negara kita. Pemilu kali ini menyuguhkan

berbagai pertarungan elite politik untuk saling merebut kue

kekuasaan. Antar-peserta pemilu saling bersaing untuk meraih

kemenangan. Dalam pemilu, kemenangan yang diperebutkan

yaitu meraih suara sebanyak-banyaknya dari para pemilih.

Jika meraih suara yang banyak, dengan begitu peserta pemilu

bisa memperoleh kue kekuasaan.

Pelaksanaan Pemilu 2019 sempat mengkhawatirkan

berbagai pihak terkait dengan potensi kerawanan. Persaingan

antarelite politik dalam perebutan kekuasaan lima tahunan

menjadi perhatian secara khusus.

Apalagi, dalam Pemilu 2019 ada pengulangan di Pemilu

2014 terkait dengan kompetisi calon presiden. Pemilu 2014

dengan Pemilu 2019 ada persamaan dari sisi persaingan figur,

yakni Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Dua orang ini

sudah terlibat dalam persaingan di Pemilu 2014, lalu bertarung

lagi dalam kompetisi Pemilu 2019.

Bedanya ada di posisi calon wakil presidennya. Pada

Pemilu 2014, Prabowo didampingi cawapres Hatta Rajasa dan

Joko Widodo didampingi cawapres Jusuf Kalla. Sementara di

Pemilu 2019, Prabowo didampingi cawapres Sandiaga Uno,

sedangkan Joko Widodo didampingi cawapres Ma’ruf Amin.

Dua pasangan calon presiden/calon wakil presiden pada Pemilu

2019 ini cenderung memiliki pendukung fanatik masing-

masing.

Pengulangan pertarungan dua figur ini membuat

pelaksanaan Pemilu 2019 dihantui dengan berbagai

potensikonflik. Keberadaan hanya ada dua calon atau dua

kubu yang bertarung secara sengit juga semakin menyumbang

besarnya potensi kerawanan. Keramaian tidak hanya di

lapangan, namun juga merembet ke ranah media sosial.

Berbagai konten negatif terkait dukung mendukung pasangan

calon meyeruak ke berbagai laman media sosial. Tak pelak,

terkadang konten ini menyerempet ke isu hoaks (kabar

bohong) hingga ke isu suku ras agama dan antar golongan

(SARA).

Pemilu 2019 juga diramaikan dengan persaingan antar-

calon legislatif yang memperebutkan kursi wakil rakyat. Caleg

ini ada di tiga level, yakni DPR, DPRDProvinsi, dan

DPRDKabupaten/Kota. Satu lagi surat suara yang disodorkan

kepada pemilih yaitu untuk pemilihan calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah (DPD).

Yang namanya kompetisi pasti jumlah calon lebih

banyak dibandingkan dengan jatah kursi yang ada. Orang yang

berminat menempati posisi di jabatan politik pemerintahan

jelas selalu lebih banyak dibanding dengan jatah kursi yang

tersedia.Misalnya untuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

di Jawa Tengah ada sebanyak 20 calon. Mereka memperebutkan

jatah hanya 4 kursi DPD. Disinilah ada istilah pemilu bagian dari

pengelolaan konflik perebutan kekuasaan secara legal. Pemilu

yaitu ajang lima tahunan untuk perebutan kekuasaan secara

sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

sebab pemilu yaitu arena konflik perebutan kekuasaan

secara legal, ada berbagai aturan dan ketentuan yang menjadi

batasan-batasannya. Para peserta pemilu dipersilakan

melakukan kompetisi tapi mereka juga harus melakukan sesuai

dengan aturan-aturan yang ada. Misalnya, boleh melakukan

kampanye di tahapan kampanye. Pada saat sudah memasuki

hari tenang, sudah tidak boleh ada lagi kampanye. Contoh lain,

boleh berkompetisi adu visi misi, tapi materinya tidak boleh

mempertentangkan isu suku ras agama dan antar golongan.

Peserta pemilu dipersilahkan mendekati bahkan merayu para

pemilih, tapi tidak boleh memberikan politik uang. Banyak

sekali aturan dan ketentuan yang harus ditaati para peserta

pemilu.

Untuk memetakan titik kerawanan Pemilu 2019, Bawaslu

RI telah melakukan pemetaan melalui penyusunan Indeks

Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. (1) Beberapa titik kerawanan

dalam pemilu antara lain maraknya politik uang, penyebaran

isu SARA dan hoaks, ketidaknetralan ASN, hingga adanya

praktik kecurangan.

Untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019, ada

Bawaslu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki berbagai wewenang,

tugas, dan fungsi. Tugas dan fungsi itu antara lainmencegah,

mengawasi, dan menindak. Dalam berbagai peristiwa, Bawaslu

mengutamakan pencegahan.

Pencegahan yaitu proses tindakan untuk

mengusaha kan agar tidak terjadi pelanggaran. Bentuk-bentuk

pencegahan juga ada berbagaimacam. Misalnya, peserta pemilu

yang hendak melakukan kegiatan tertentu diberi pemahaman

tentangaturan dan ketentuan yang ada sehingga tidak terjadi

pelanggaran. Jikalau tetap terjadi pelanggaran maka peristiwa

pelanggaran itu sejauh mungkin akan dihentikan sehingga

pelangggarannya tidak terus-menerus terjadi. Bentuk

pencegahan lainnya yaitu melakukan sosialisasi partisipatif

kepada berbagai kelompok warga dan stakeholders.

Bawaslu Jawa Tengah melakukan kegiatan-kegiatan

bersama dengan kelompok warga untuk mencegah

terjadinya pelanggaran Pemilu 2019. Agar kegiatan pencegahan

bisa berjalan efektif dan efisien maka harus dilakukan dengan

cara dan metode yang inovatif dan kreatif disesuaikan dengan

situasi dan kondisi di lapangan. Untuk itulah, Bawaslu Jawa

Tengah melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan

pendekatan seni dan budaya.

1 IKP 2019: Indeks Kerawanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Bawaslu

RI, Jakarta, Desember 2018.

II. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Bawaslu di Jawa Tengah memakai

pendekatan seni budaya untuk sosialisasi pengawasan

partisipatif pada Pemiluserentak 2019?

III. METODOLOGI

Penulisan artikel ini memakai pendekatan

kualitatif. (2) Dilakukan dengan cara Penulis melakukan

observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara

melakukan pengamatan secara langsung dalam kegiatan-

kegiatan sosialisasi partisipatif yang dilakukan Bawaslu di

Provinsi Jawa Tengah. Adapun wawancara dilakukan dengan

cara menggali data, informasi, dan pendapat terhadap lembaga

atau orang perorangan yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi

pengawasan partisipatif yang dihelat Bawaslu Provinsi di Jawa

Tengah.

IV. KERANGKA KONSEPTUAL

Sebelum menjelaskan soal agen sosialisasi, Penulis

ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian

sosialisasi. Haryanto (2018) dalam buku “Sosialisasi Politik”

mengemukakan bahwa sosialisasi yaitu proses yang

melekat dan dialami setiap individu untuk memperoleh

pengetahuan, nilai, ataupun keterampilan agar mampu

beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan.

Menurut Haryanto, sebab sosialisasi tidak spesifik

menyebutkan tempat untuk memperoleh pengetahuan,

nilai, atau keterampilan, maka bisa dinyatakan sosialisasi

berlangsung di semua tipe warga, baik itu tradisional,

sedang berkembang, maupun modern. Dalam proses

sosialisasi itu harus ada agen atau aktor yang melakukan

proses sosialisasi. Agen itu tidak hanya sebatas individu. (3)

2 J.R, Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan

Keunggulannya, Jakarta: Grasindo, 2013.

3 Haryanto, Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal, Yogjakarta: Penerbit

Polgov, 2018.

Sedangkan Kenneth P.Langton mengemukakan adanya

tiga elemen penting dalam proses sosialisasi. Pertama, proses

sosialisasi harus ada elemen agen dan aktor sebagai pihak yang

memberikan materi sosialisasi. Kedua, harus ada materi-materi

yang akan diberi kepada pihak yang diberi sosialisasi.

Ketiga, perlu ada saling interaksi antara agen sosialisasi dengan

pihak yang memperoleh sosialisasi. (4)

chucky . A. Almond ), memaparkan adanya enam

jenis agen sosialisasi. Enam jenis ini menjadi sarana bagi

seseorang dalam menerima sosialisasi. Enam agen sosialisasi

ini yaitu : keluarga, kelompok pergaulan, sekolah,

tempat kerja, media massa, dan kontak politik langsung. (5)Selain

enam jenis agen sosialisasi diatas, Penulis menambahkan

satu lagi agen sosialisasi, yakni agen seni dan budaya untuk

sosialisasi yang ditulis dalam karya tulis ini.

Selain konsep agen sosialisasi juga ada konsep civic

engagement ,Keterlibatan

warga mencakup tindakan dimana mereka berpartisipasi

dalam kegiatan yang menjadi perhatian bersama, memperkaya,

dan memberi manfaat kepada publik. Sosialisasi tidak hanya

melibatkan tokoh-tokoh warga, tapi siapapun yang bisa

terlibat dalam proses sosialisasi pengawasan partisipatif.

V. KONSEP PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bawaslu RI sudah sering membuat berbagai program

sosialisasi partisipatif. Bawaslu RI sudah menerbitkan berbagai

buku, konsep, petunjuk teknis, hingga SOP mengenai sosialisasi

partisipatif, yakni:

1. Buku “Panduan Pengabdian warga dalam

Pengawasan Pemilu”.

2. Buku ”Panduan Forum Warga”.

3. Buku “Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019”.

4. Buku “Serial Pengawasan Pemilu Partisipatif” Agama

Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.

5. Buku “Panduan Pembentukan Saka Adyasta Pemilu”.

6. Buku “Panduan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu”.

7. Buku “Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif”.

8. Buku “Panduan Pojok Pengawasan”.

9. Dalam konteks pilkada 2018, Bawaslu RI juga

menerbitkan: "Bahan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota 2018".

Buku dan panduan-panduan ini menjadi salah satu

inspirasi dalam membuat program dan kegiatan sosialisasi

pengawasan di Jateng. Bawaslu Jateng menurunkan ide-

ide Bawaslu RI ini agar lebih teknis dan disesuaikan

dengan situasi, kondisi, dan potensi yang ada di Jawa Tengah.

Maka lahirlah ide dan gagasan untuk melaksanakan kegiatan

sosialisasi pengawasan dengan melibatkan para pekerja seni

dan kelompok warga yang selama ini jarang dilibatkan

dalam urusan kepemiluan.

Konsep kegiatan sosialisasi tidak hanya memakai

metode diskusi, ceramah, ataupun seminar di ruang-ruang

tertutup dan hanya melibatkan tokoh-tokoh atau pimpinan

lembaga/organisasi tertentu. Lebih dari itu, konsep dan metode

sosialisasi bisa dilakukan di ruang-ruang terbuka dengan

melibatkan kelompok warga maupun para pekerja seni

dan budaya. Bawaslu Jawa Tengah mendorong agar bidang seni

bisa ikut terlibat dalam pengawasan pemilu. Karya-karya seni

dan budaya harus dilibatkan untuk melahirkan karya seni yang

spirit dan substansinya mengandung nilai-nilai pengawasan

pemilu.

Seperti yang dijelaskan diatas, Bawaslu Jawa Tengah

bertugas untuk melakukan pencegahan pelanggaran dalam

pemilu dan pilkada. Pencegahan itu bisa dilakukan dengan

berbagai macam. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi

kepada warga mengenai pengawasan partisipatif pemilu.

Banyak cara untuk melakukan sosialisasi pengawasan pemilu,

namun metode yang dipilih haruslah unik dan tidak biasa.

Metode sosialisasi yang selama ini sudah biasa dilakukan

yaitu dengan cara mengundang orang kesebuah tempat di

mana telah dihadirkan narasumber/pemateri. Para peserta

sosialisasi yang hadir diberi ceramah atau materi sosialisasi.

Setelah itu ada sesi penyampaian pertanyaan atau tanggapan

dari peserta ke pemateri. Pertanyaan/tanggapan dari peserta

itu dijawab/ditanggapi oleh pemateri. Setelah itu acara selesai.

Metode seperti itu sah dan boleh-boleh saja.Hanyasaja dari sisi

metode sudah menjadi sesuatu yang biasa dan mudah saja.

Untuk itulah Bawaslu Jawa Tengah ingin ada metode-metode

lain dalam melakukan sosialisasi. Harus ada usaha yang unik

dan berbeda dari biasanya.

Beberapa metode sosialisasi pengawasan partisipatif

dalam Pemilu serentak 2019 yang dilakukan Bawaslu Jawa

Tengah antara lain:

- Kartun Kawal Pemilu

Bawaslu Jawa Tengah melibatkan para kartunis untuk ikut

sosialisasi pengawasan pemilu. Para kartunis diberi materi

pengawasan pemilu kemudian mereka membuat karya kartun

pengawasan pemilu.

- Dengan Sajak, Kita Mengawasi Pemilu

Bawaslu Jawa Tengah mengajak para penyair untuk ikut

membuat karya bertema pengawasan pemilu. Publik secara

umum maupun penyair bisa mengirimkan puisi pengawasan

pemilu. Karya-karya itu diseleksi untuk diterbitkan dalam

sebuah buku. Peluncuran buku dilakukan di Gedung RRI

Semarang.

- Sosialiasasi dengan kelompok sasaran/komunitas-

komunitas seni budaya, kelompok marjinal, warga

terpinggirkan, dan lain-lain.

Bawaslu Jawa Tengah melakukan sosialisasi pengawasan

pemilu kepada kelompok warga atau komunitas-

komunitas yang selama ini berada dalam kategori warga

pinggiran/kelompok marjinal. Pemilu bukan saja urusan

para elite politisi, kampus, atau penyelenggara pemilu saja,

namun kelompok warga juga harus dilibatkan dalam

pengawasan pemilu.

- Ketoprak Pengawasan Pemilu

Sosialisasi pengawasan pemilu juga dilakukan melalui

pagelaran ketoprak. Adegan ketoprak diambil dari tema-tema

pengawasan pemilu. Melalui cara ini diharapkan warga

bisa tertarik dengan pengawasan pemilu. Sosialisasi

pengawasan pemilu tak hanya melalui ceramah tapi melalui

pagelaran ketoprak, halmanasesuai dengan budaya lokal di

Jateng.

- Mural Pengawasan Pemilu

Bawaslu mengundang para pekerja seni mural untuk membuat

karya-karya gambar yang isinya yaitu pengawasan pemilu.

Gambar mural itu dipajang untuk umum agar publik bisa

meresapi isinya.

- Sosialisasi melalui gelar budaya

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota

di Jawa Tengah juga menggelar sosialisasi pengawasan pemilu

melalui gelar budaya. Masing-masing kabupaten/kota memilih

gelar budaya sesuai dengan lokalitas masing-masing.

Selain itu masih banyak lagi metode sosialisasi yang

dilakukan Bawaslu Jawa Tengah dalam Pemilu serentak 2019.

sebab keterbasatan penulisan, dalam karya tulis ini Penulis

tidak bisa menulis semua kegiatan sosialisasi yang sudah

dilakukan. Penulis hanya akan fokus menuliskan secara

detail tiga kegiatan, yakniKartun Kawal Pemilu (KAKAP);

Dengan Sajak, Kita Mengawasi Pemilu; dan Sosialisasi dengan

Kelompok Sasaran.

1. Kartun Kawal Pemilu (KAKAP).

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menggandeng para

kartunis untuk melakukan kegiatan sosialisasi pengawasan

partisipatif. Menurut Kamus Besar Bahasa negara kita (KBBI),

kartun yaitu gambar dengan penampilan yang lucu,

berkaitan dengan keadaan yang sedang berlaku (terutama

mengenai politik). (6)Kartun juga disebut-sebut bagian dari

produk jurnalistik yang selama ini menghiasi halaman media

massa. Kartun bagian dari gambar kreatif, unik, dan nyeleneh.

Biasanya, materi kartun terkait dengan isu-isu aktual yang

sedang menjadi perbincangan publik. Tidak hanya menghibur,

kartun juga berisi kritikan hingga sindiran kepada pihak-pihak

tertentu. Kartun juga bisa berisi candaan yang ujungnya bisa

untuk kritik sosial.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, Bawaslu Jawa Tengah

melakukan pendekatan kepada kartunis. Bawaslu Jawa Tengah

bertemu dengan Abdul Arif, kartunis muda di Semarang yang

juga menjadi Ketua Gold Pencil. Gold Pencil yaitu sebuah

organisasi yang menaungi para kartunis di Kota Semarang.

Bawaslu Jawa Tengah perlu meyakinkan Arif dan kawan-

kawannya terkait dengan pentingnya pengawasan pemilu.

Maklum, seringkali urusan pemilu hanya dilekatkan kepada

penggiat pemilu, akademisi, LSM, dan penyelenggara pemilu.

Sementara, para kartunis yang selama ini masuk dalam

kategori pengiat seni, merasa jarang sekali dilibatkan dalam

urusan kepemiluan.

Singkatnya, Bawaslu Jawa Tengah dan Gold Pencil

sepakat menggelar kegiatan bersama. Konsep dan

perencanaan kegiatan dirancang secara bersama-sama. Soal

keterbatasan anggaran tidak jadi masalah. Bawaslu Jawa

Tengah hanya memiliki anggaran untuk kertas dan alat tulis

untuk para kartunis, tempat, dan konsumsi para kartunis serta

uang pengganti bensin untuk para peserta kartunis. Tidak ada

anggaran untuk honor penghargaan karya-karya kartun.

Agar kegiatan bersifat terbuka dan melibatkan

publik, Bawaslu Jawa Tengah bersama dengan Gold Pencil

membuka pendaftaran secara terbuka. Publik, baik kartunis

yang sudah profesional maupun yang masih dalam tahap

belajar,dipersilakan ikut mendaftarkan diri menjadi peserta

kegiatan.

Kesempatan mendaftar berlangsung selama 10 hari,

yakni 1-10 November 2019. Hasilnya, ada 120 orang yang ikut

mendaftarkan diri. sebab kuota peserta hanya 100 orang,

Gold Pencil dan Bawaslu melaksanakan proses seleksi. Peserta

yang lolos kemudian diumumkan melalui situs website. (7)

Hingga akhirnya, acara Kartunis Kawal Pemilu (KAKAP)

bisa terlaksana pada 19 November 2019 pukul 09.00-14.00

WIB di Aula Hotel Semesta Semarang. Rangkaian acaranya

yaitu pemberian materi dan menggambar kartun bersama.

Pemberian materi disampaikan tiga orang, yakni mr.soebandrijo

(Bawaslu Jawa Tengah), Abdul Arif (Ketua Gold Pencil), dan Jitet

Kustana (mantan kartunis Kompas yang meraih rekor MURI

sebagai pemenang terbanyak lomba kartun).

Penyampaian materi dan sesi dialog hanya berlangsung

sekitar 45 menit. Terbilang sebentar sebab penyampaian

materi hanya sebagai prolog untuk para kartunis sebelum

menggambar di atas kertas. Penyampaian materi hanya untuk

memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan Pemilu

2019 dan urgensi pengawasan pemilu.

Setelah penyampaian materi selesai, dilanjutkan

proses menggambar kartun bersama. Sebanyak 100 kartunis

menggelar kertas masing-masing untuk menggambar. Dari

sisi usia, kartunis yang ikut sangat beragam. Ada yang masih

pelajar tingkat SMP, SMA, hingga mahasiswa.

Ada pula kartunis senior yang selama ini sudah

malang melintang sebagai kartunis di media massa umum.

Di antaranyayaitu Agung S W (Salatiga), Agus Eko

Santoso (Demak), Boedy HP, Danny Yustiniadi, Darsono,

Heru Garsita, Imam Syahri, Kustiono, Partono, Sardi A. F.,

Sudarmanto,Suratno, Jitet Kustana (Semarang), dan Djoko

Susilo (Kendal). Di antara 100 kartunis itu, ada dua peserta

kartunis penyandang difabel. Keduanya kakak-beradik yang

hanya bisa duduk di kursi roda sambil menggambar kartun

dengan isu pengawasan pemilu.

Sekitar dua hingga tiga jam berlangsung, 100 kartunis

ini menggambar dengan berbagai isu masing-masing. Ada

yang gambarnya berupa tolak politik uang, bahaya isu SARA

dan hoaks di pemilu, soal tingkah polah wakil rakyat yang

menggemaskan publik, soal pelanggaran kampanye, serta

isu-isu pentingnya pengawasan pemilu. Ketua Bawaslu RI

Abhan yang ada di Semarang ikut datang ke lokasi acara dan

menyampaikan apresias i atas karya-karya para kartunis.

Setelah selesai menggambar, kartun-kartun ini

dikumpulkan panitia. Sesuai dengan rencana, karya kartun akan

dipamerkan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. sebab

ada 100 karya kartun sehingga tidak mungkin jika jumlah ini

diikutkan pameran semuanya. Dilakukanlah proses seleksi

yang dilakukan secara bersama-sama oleh Fajar Saka, Anik

Sholihatun, mr.soebandrijo (Bawaslu Jawa Tengah), Abdul Arif, dan

Jitet Kustana. Dari 100 karya itu diambil 50 karya yang terbaik.

Sebanyak 50 karya lainnya sebenarnya juga cukup baik.Hanya

sebab keterbatasan ruang dan instalasi pameran maka hanya

50 karya yang akan dipamerkan.

Pameran kartun tentu butuh etalase atau alat-alat

untuk memajang karya. Bawaslu-Gold Pencil tidak memiliki

anggaran untuk pengadaan/membeli peralatan ini .

Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya Bawaslu-Gold

Pencil mengetahui adanya peralatan pameran yang dimiliki

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang. Saat itu juga,

Bawaslu Jawa Tengah berkomunikasi dengan Ketua AJI Kota

Semarang Edi Faisol terkait dengan rencana peminjaman

alat-alat untuk pameran. AJI Kota Semarang membolehkan

peminjaman itu dengan syarat alat-alat ini diambil dan

dikembalikan sendiri oleh Bawaslu Jawa Tengah.

Sampailah pada persiapan pelaksanaan pameran kartun

kawal pemilu. Secara teknis, para staf Bawaslu Jateng dan para

pengurus Gold Pencil menyiapkan pameran ini . Ruangan

Bawaslu Jawa Tengah yang luasnya hanya sekitar 6 meter x

5 meter disulap menjadi ruang pameran. Beberapa etalase

dipasang di ruangan ini .

Hingga akhirnya pada Sabtu malam (24 November 2018),

pameran kartun pengawasan pemilu dibuka Ketua Bawaslu

Jawa Tengah Fajar Saka. Pameran pertama kali yang digelar

di Bawaslu Jawa Tengah ini dibuka di depan ruang pameran

dengan diisi beberapa acara, mulai dari sambutan hingga

hiburan musik. Pameran ini terbuka untuk umum sepanjang

24-30 November 2019. Selama pameran berlangsung, setiap

hari selalu ada pengunjung yang menyaksikan pameran kartun

ini , baik dari warga umum, pelajar, aktivis, maupun

kalangan jurnalis yang meliput pameran ini.

Pada saat Bawaslu menyebarkan poster pengumuman

pameran, ada seorang angggota kepolisian di Kota Magelang

mempersoalkan gambar poster kartun pameran yang

menggambarkan satu mata. Di dalam satu mata ini ada

transaksi politik uang. Anggota polisi ini menilai bahwa

kartun satu mata ini menggambarkan mata Dajjal. Selain

itu juga ada protes dari Temanggung yang menilai bahwa

kartun satu mata ini sebagai simbol ajaran Illuminati.

Pada saat Bawaslu Jawa Tengah mendengar adanya isu

seperti itu, BawasluJawa Tengah segera melakukan tindakan

antisipasi. Yang ditempuh yaitu dengan cara membuat poster

baru untuk disebarkan kepada publik. Jadi, sosialisasi adanya

pameran memakai dua poster. Cara ini mampu

menghentikan tudingan tidak baik terkait dengan acara

pameran kartun kawal pemilu ini.

Dengan berbagai keterbatasan, pameran digelar di

Kantor Bawaslu Jawa Tengah. Dari sisi bentuk gedung, Kantor

Bawaslu Jawa Tengah yang terletak di Jalan Papandayan

Selatan Nomor 1 Semarang, jauh dari harapan sebagai ruang

pameran yang ideal. Kantor menempati sebuah rumah yang

sebelumnya yaitu rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jawa

Tengah. Dari sisi ketersediaan ruang, tentu jauh dari ideal.

Ruang pameran memakai ruang tamu. Beberapa

kursi dan meja disingkirkan untuk ditempati etalase guna

memajang karya-karya kartun kawal pemilu. Jadilah, ruang

tamu Bawaslu Tengah disulap menjadi ruang pameran pada

24-30 November 2018. Pigura dipajang di etalase yang dijejer

di beberapa sudut ruangan.

sebab jumlah pengunjung masih saja ada, pameran

kartun ini diperpanjang selama sepekan. Hal ini untuk

memberikan kesempatan kepada para penikmat seni untuk

datang ke Kantor Bawaslu Jawa Tengah.

Selain pameran, karya-karya kartun bertema

pengawasan pemilu ini juga dijadikan sebagai alat sosialisasi

kepada publik melalui penyebaran di media sosial. Selama

beberapa hari, akun media sosial Bawaslu di Jawa Tengah

menviralkan kartun-kartun ini .

Selain itu, karya-karya kartun ini juga dikumpulkan, di-

scan menjadi PDF, lalu kumpulan kartun ini dijadikan menjadi

sebuah buku. sebab keterbatasan anggaran, buku kartun

pengawasan pemilu itu hanya ada dalam bentuk PDF atau

e-paper. Publik bisa mengunduh secara gratis buku ini

melalui laman: www.ppid.jateng.bawaslu.go.id. Klik menu

Informasi Berkala, lalu klik kolom Buku. Di deretan inilah, ada

buku Kartun Kawal Pemilu.

Ketua Gold Pencil Semarang, Abdul Arif menyatakan,

kegiatan Kartun Kawal Pemilu (KAKAP) menjadi terobosan

Bawaslu Jawa Tengah dalam melaksanakan sosialisasi

pengawasan partisipatif. Bawaslu menggandeng komunitas

kreatif untuk membuat konten menarik berisi materi

pengawasan pemilu. (9)

Dari segi teknis, kata Arif, pelaksanaan kegiatan Kartun

Kawal Pemilu (KAKAP) sudah baik. Hanya saja, kata dia,

durasi waktu pada saat kegiatan masih kurang. "Para kartunis

menerima materi tentang pengawasan Pemilu sudah cukup,

tapi butuh waktu yang cukup untuk menerjemahkannya

dalam bentuk karya," kata Arif. Menurut Arif, ke depan harus

dimaksimalkan lagi waktunya agar karya-karya yang dihasilkan

lebih baik untuk menyuarakan pengawasan pemilu.

Hal lain yang menjadi evaluasi Arif terkait dengan

keberadaan anggaran yang terbatas dan media publikasinya.

Pameran offline membutuhkan banyak biaya. Pengurus Gold

Pencil dan Bawaslu Jateng harus pontang-panting untuk

menyelenggarakan pameran kartun pengawasan pemilu.

"Mungkin media sosial dan website bisa dioptimalkan untuk

menampilkan karya kreatif pengawasan partisipatif," kata

Arif.

Evaluasi pembelajaran lainnya terkait dengan bekal

pengawasan yang dimiliki teman-teman kartunis hanya berhenti

di kegiatan melahirkan karya dan pameran saja. "Seharusnya

mereka ikut aktif dalam pengawasan dengan kreativitas yang

mereka miliki. Perlu sinergi agar bisa berkelanjutan," kata

Arif. Misalnya, para kartunis juga harusnya terlibat dalam

melaporkan jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran.

Namun, kata Arif, para kartunis lebih memilih melakukan

pencegahan dibandingkan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

Kata Arif, melaporkan dugaan pelanggaran pemilu berpotensi

menemui berbagai hambatan dan kerumitan sebab harus

diperiksa, diklarifikasi, dan lain-lain. Arif yang juga berprofesi

sebagai jurnalis ini berharap agar ke depan, Bawaslu di Jawa

Tengah perlu menggandeng komunitas kreatif lainnya agar

pengawasan lebih variatif.Kegiatan pelibatan kartunis dalam

9 Wawancara Ketua Gold Pencil Abdul Arif pada 10 Oktober 2019.

mengawasi pemilu ini mendapat banyak sorotan dari media

massa.Suara Merdeka, misalnya, menulis berita berjudul:

"Mengawal Pemilu lewat Gambar Satire". (10)

2. Puisi Pengawasan Pemilu

Bawaslu Jawa Tengah melakukan sosialisasi

pengawasan pemilu partisipatif melalui puisi. Dalam

sejarahnya, puisi sering kali menjadi karya sastra untuk

menghibur, menyuarakan kritik, hingga alat untuk perlawanan

terhadap kezaliman. Banyak karya sastra puisi yang isinya

yaitu untuk perjuangan.

sebab itulah, Bawaslu Jawa Tengah juga ingin

memakai puisi untuk sosialisasi pengawasan pemilu. Untuk

keperluan ini, Bawaslu Jawa Tengah berkolaborasi dengan

Persatuan Wartawan negara kita (PWI) Provinsi JawaTengah

yang diketuai Amir Machmud dan Komunitas Lereng Medini

(KLM) Kendal, Jawa Tengah, yang digawangi Heri Condro

Santoso (penyair dan wartawan di Semarang).

Perencanaan kegiatan ini dilakukan secara singkat.

Dari sisi waktu pelaksanaan berhimpitan dengan adanya

hari raya lebaran Idul Fitri. Untuk mematangkan rencana

kegiatan, Bawaslu Jawa Tengah berdiskusi denganWidiyartono

Radyandan Heri C Santoso. Widi yaitu pengelola rubrik

Budaya Koran Harian Wawasan. Dia juga menggawangi Divisi

Budaya Pengurus PWI Jawa Tengah. sebab Ketua PWI Jawa

Tengah Amir Machmud sibuk maka urusan rencana kegiatan

puisi pengawasan pemilu diserahkan kepada Widi.

Bawaslu yang diwakili mr.soebandrijo berdiskusi dengan Widi

dan Heri C Santoso terkait dengan perencanaan acara ini .

Tiga orang ini sepakat untuk membuat puisi pengawasan

pemilu. Konsepnya yaitu membuka ruang pelibatan kepada

publik untuk ikut pembuatan puisi pengawasan pemilu. Panitia

kegiatan membuka pintu selebar-lebarnya kepada khalayak

umum untuk membuat karya puisi dengan tema pengawasan

pemilu. Panitia akan menerima kiriman puisi dari khalayak.

10 https://www.suaramerdeka.com/index.php/smcetak/baca/150972/

mengawal-pemilu-lewat-gambar-satire.

Pembuatan puisi ini tak hanya untuk mereka yang sudah

terbiasa membuat puisi atau para penyair. warga umum,

pelajar, maupun penyelenggara pemilu dipersilakan untuk

membuat sajak-sajak puisi dan mengirimkan ke panitia.

Poster undangan mencipta puisi dengan tema:

“Dengan Sajak, Kita Mengawasi Pemilu” disebarkan kepada

publik.

Meski dibuka untuk umum, pembuatan puisi tidak

dengan sistem lomba. Tidak ada pemenang yang memperoleh

hadiah. Para penulis buku hanya diapresiasi pemuatan karya

puisinya dalam buku yang diterbitkan Bawaslu Jawa Tengah.

Penulis puisi tidak diberi honor. Selain sebab keterbatasan

anggaran juga ingin mengukur seberapa jauh antusiasme

publik atas keterlibatannya dalam isu pengawasan pemilu.

Setelah proses pengumuman berjalan, ternyata

antusiasme publik untuk mengirim puisi pengawasan pemilu

terbilang banyak. Ada 110 orang yang mengirimkan puisi

di kegiatan ini. Jumlah puisi yang dikirim mencapai 150

puisisebab satu orang penyair ada yang mengirim dua puisi.

Sesuai dengan ketentuan, setiap satu orang penyair hanya

boleh mengirim maksimal dua karya puisi.

sebab jumlah puisi yang dikirim penyair sangat banyak,

sementara buku yang akan diterbitkan sangat terbatas, maka

dilakukan proses penyeleksian. (11)Proses seleksi puisi dilakukan

tiga orang, yakni Widiyartono Radyan, Heri C Santoso, dan

Hendry TM (Ketua Dewan Kesenian Semarang).

Terpilihlah sebanyak 113 karya puisi yang kemudian

dikumpulkan menjadi antologiyang akan diterbitkan menjadi

buku. Bawaslu meminta tolong ke seorang layouter untuk

mendesain buku antologi ersebut. Waktu desain buku hanya

tiga hari.

Singkat cerita, kumpulan puisi inilah yang kemudian

diluncurkan kepada publik pada Rabu,26 Desember 2018 pukul

18.00 WIB di Gedung RRI, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tempat

peluncuran buku puisi sengaja dipilih di RRI sebab : 1). RRI

memiliki sejarah panjang terkait dengan dunia kebudayaan dan

sastra sehingga tempat ini pas jika dipakai untuk launching

buku puisi pengawasan; 2). RRI bisa melakukan siaran langsung

untuk menyiarkan acara peluncuran buku puisi ini .

Rangkaian acara antara lain launching buku puisi,

pembacaan puisi dengan diiringi musikalisasi puisi, dan orasi

kebudayaan dari Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Saka, Ketua

PWI Jawa Tengah, dan Ketua Dewan Kesenian Kota Semarang

(Dekase) Handry TM.

Dalam catatan Bawaslu Jawa Tengah, inilah buku puisi

pengawasan pertama kali yang diterbitkan Bawaslu Provinsi

Jawa Tengah. Dari sisi penerbit, buku ini diterbitkan Bawaslu

Jawa Tengah dengan PWI Jawa Tengah.

Buku ini berjudul: “MATA SAJAK; Antologi Puisi

Pengawasan Pemilu”.Kalimat “Mata Sajak” diambil dari puisi

salah satu peserta, Roso Titi Sarkoro. Versi PDF atau e-paper

bukubisa diunduh secara gratis melalui laman: www.ppid.

11 http://jateng.bawaslu.go.id/2018/12/26/daftar-penyair-yang-karyanya-

diterbikan-dalam-antologi-puisi-pengawasan-pemilu/

jateng.bawaslu.go.id. (12)

Bawaslu Jateng terkejut sebab pengirim sajak

pengawasan pemilu terbilang banyak. Semula, Bawaslu

Jateng agak pesimis apakah para penyair mau membuat dan

mengirimkan sajak pengawasan pemilu ke Bawaslu Jawa

Tengah. Isu pengawasan pemilu bukanlah sesuatu yang sering

jadi pembahasan para penyair. Selain itu, ajang ini juga bukan

lomba yang menyediakan hadiah. Tak dinyana, pengirim

sajak membludak. Bahkan persebarannya terbilang luas. Tak

hanya dari Jawa Tengah namun juga dari provinsi lain.Para

penyair yang mengirimkanpuisinyaberasaldari Jakarta, Brebes,

Temanggung, Semarang, Wonogiri, Yogjakarta, Salatiga,

Pekanbaru, Rembang,dan lain-lain. Bahkan, ada penulis asal

negara kita yang saat ini berdomisili di Swiss, ikut mengirim

karya,yaitu Sigit Susanto.Beberapa nama penyairbeken lainnya

yang ikut berpartisipasi antara lain Roso Titi Sarkoro,Joshua

Igho, Candra Harjamto, Soekoso DM, Amir Machmud,

danBambang Supranoto.

Secara umum, buku antologi ini sangat kaya warna

sebab diikuti oleh mereka yang penyair dan bukan penyair.

Bawaslu Jawa Tengah sengaja melibatkan publik secara

umum untuk mencipta sajak pengawasan pemilu. Bawaslu

Jawa Tengah menyatakan bahwa pencegahan pelanggaran

pemilu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tak hanya melalui

sosialisasi di diskusi atau seminar, namun juga bisa melalui

sajak-sajak pengawasan pemilu.Penyadaran orang per orang

tak melulu melalui proses ceramah atau anjuran-anjuran dalam

acara diskusi dan seminar.

Lebih dari itu, pesan-pesan dorongan pemilu bersih

dan bermartabat juga bisa digaungkan melalui karya-karya

puisi. Kampanye menyuarakan kebenaran tidak hanya bisa

melalui ceramah di seminar tapi juga bisa melalui penciptaan

sajak-sajak.Melalui puisi, Bawaslu Jawa Tengah bermaksud

mengingatkan kepada para peserta pemilu dan warga

umum bahwa pemilu harus dilakukan secara jujur, adil, bersih,

dan berintegritas.

12 https://ppid.jateng.bawaslu.go.id/informasi-berkala/#tab-id-3

Penyair Heri C Santoso mengapresiasi program puisi

pengawasan pemilu yang dibuat Bawaslu Jateng. “Di tengah

masih minimnya pendidikan politik pada warga, Bawaslu

mampu menjadi semacam ‘suluh’ bagi masih remang-

remangnya iklim demokrasi substansial. Melalui medium

puisi, Bawaslu Jateng menunjukkan bahwa aspek kebudayaan

menjadi satu pilar penting dalam mengawal ‘pesta’ demokrasi,”

kata Heri.

Menurut Heri, "pesta" itu benar-benar dapat dirayakan

seluruh lapisan warga, bukan oleh para petualang politik.

Pengawasan tak semata bisa ditegakkan melalui pasal-pasal

dan aturan perundang-undangan. Aspek pencegahan dan

pengawasan pun bisa tegas meski hanya dalam bentuk bait-

bait puisi yang reflektif. (13)

Heri menyebut beberapa evaluasi terkait dengan

kegiatan sosialisasi puisi. Misalnya; terkait dengan waktu yang

tersedia sangat mepet. Heri dan kawan-kawan penyair hanya

memiliki waktu sekitar dua pekan untuk persiapan. sebab

waktunya sangat mepet maka terlihat tergesa-gesa. Selain

itu, kegiatan seperti ini juga bisa dilakukan secara marak di

kabupaten/kota di Jawa Tengah, tidak hanya di level Kota

Semarang sebagai ibu kota provinsi.

Dalam kata pengantar buku “Mata Sajak”, Ketua

PWI Jawa Tengah Amir Machmud, menyatakan bahwa puisi

pengawasan pemilu ini yaitu jeda hati di tengah musim

verbalitas kritik, serangan oposisional, atau sengitnya cara

bertahan di era media sosial yang banal. Amir Machmud

menambahkan bahwa sesekali kita bicara tanpa lewat

pertarungan struktur kalimat yang menohok dan tak jarang

menyakiti. “Bukankah lewat puisi, kita bisa menghembuskan

napas kritik, sekencang apa pun, dengan lembut? Lewat

adonan kata, bukankah kita bisa mengajak pihak yang kita

kritisi bersenyum, sekecut apa pun? Bawaslu dan PWI Jateng

mencoba formula lain yang tidak normatif dari pengawasan

penyelenggaraan pesta demokrasi tahun depan. Pastilah tak

terhindarkan kita bicara politik, namun lewat puisi”. (14)

13 Wawancara Heri C Santoso di Semarang, 2 Oktober 2019.

14 Dalam kata pengantar buku Mata Sajak. Roso Titi Sarkoro, dkk., Mata

Cara Bawaslu Jawa Tengah melakukan sosialisasi

pengawasan melalui puisi memperoleh apresiasi dari media

massa. Rakyat Merdeka Online Jawa Tengah, misalnya,

menulis berita dengan judul: “Antologi Puisi Bawaslu, Cara

Efektif Sentuh Hati warga . (15)

3. Sosilisasi Kelompok Sasaran.

Kegiatan sosialisasi seringkali terjebak pada acara-acara

seremoni dalam bentuk diskusi ataupun seminar. Sosialisasi

seringkali hanya dengan cara mengumpulkan peserta di sebuah

tempat. Panitia menyediakan narasumber/pemateri untuk

menyampaikan materi sosialisasi. Peserta yang diundang

dalam acara sosialisasi terkadang hanya lembaga, organisasi

kewargaan, lembawa swadaya warga, perguruan

tinggi, media, pegiat pemilu, dan lain-lain. Peserta datang

mewakili lembaga/organisasi.

Bawaslu Jawa Tengah ingin agar sosialisasi pengawasan

pemilu dilakukan tidak hanya dengan metode pemberian

materi melalui diskusi/seminar. Lebih dari itu, Bawaslu Jawa

Tengah ingin melibatkan kelompok warga agar terlibat

aktif dalam pengawasan pemilu. Organisasi/kelompok yang

dilibatkan tidak hanya lembaga/organisasi formal yang ada.

Bawaslu Jawa Tengah mengindentifikasi kelompok-

kelompok seni budaya, kelompok marjinal, kelompok pekerja

seni kreatif, kelompok disabilitas, warga terpinggirkan,

warga bawah, dan lain-lain. Harus diakui, kelompok-

kelompok ini jarang dilibatkan dalam urusan kepemiluan.

Dampaknya, selama ini urusan pemilu seperti menjadi

urusan kelompok tertentu saja, yakni kelompok elite

dengan pendidikan tinggi. Padahal, kelompok warga

yang bergelut di seni budaya ini juga layak dilibatkan dalam

pengawasan pemilu. sebab urusan pemilu sebenarnya tak

hanya melulu urusan para elite politik, kampus, organisasi

kewargaan, dan media massa.

Sajak (Antologi Puisi Pengawasan Pemilu, Semarang, kerjasama Bawaslu

Jawa Tengah-PWI Jawa Tengah, 2018.

15 http://www.rmoljateng.com/read/2018/12/26/15379/Antologi-Puisi-

Bawaslu,-Cara-Efektif-Sentuh-Hati-warga -

Untuk itulah, dalam melakukan kegiatan sosialisasi,

Bawaslu Jawa Tengah melibatkan kelompok warga yang

selama ini belum banyak disentuh dan dilibatkan dalam urusan-

urusan kepemiluan. Mereka ikut dilibatkan secara langsung

dalam acara sosialisasi. Teknik yang dilakukan yaitu dengan

cara mengajakmerekaberdiskusi. Dari hasil diskusi itulah

nantinya lahir ide-ide kreatif untuk menggelar acara secara

bersama-sama. Jadi, pelibatan kelompok sasaran tidak hanya

dilakukan dengan cara mengundang mereka, lalu Bawaslu

Jawa Tengah memberikan materi.

Lebih dari itu, Bawaslu Jawa Tengah mengajak

kelompok sasaran itu untuk melahirkan ide secara bersama-

sama. Satu sisi mereka masih tetap bisa eksis dan enjoy untuk

melahirkan karya-karya seni. Di sisi lain, Bawaslu Jawa Tengah

juga bisa menghasilkan konsolidasi dengan para pekerja

seni itu. Para pekerja seni juga merasa diberi wahana untuk

menghasilkan karya bersama dengan Bawaslu Jateng. Bagi

Bawaslu Jawa Tengah, yang terpenting karya-karya yang

dihasilkan itu mengandung materi, konten, atau substansi

pengawasan pemilu. Beberapa kelompok sasaran yang

dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi itu antara lainkelompok

tani, kelompok aliran kepercayaan, tukang becak, guru, pegiat

media sosial, nelayan, pemuda, buruh, pelajar, penyandang

disabilitas, mahasiswa, pekerja seni kreatif, danpedagang.

Mereka dilibatkan untuk bersama-sama ikut sosialisasi

pengawasan pemilu. Karya-karya pekerja seni dan budaya diisi

dengan materi pengawasan pemilu. Karya ini bisa disebar ke

publik menjadi bahan sosialisasi pengawasan pemilu.

VII. CATATAN DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Sosialisasi harus membumi

Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu yang melibatkan

bidang seni dan budaya menjadi hal baru bagi Bawaslu di Jawa

Tengah. Jika selama ini pemilu dianggap sebagai urusan yang

serius, urusan kaum terdidik, dan menjadi pembicaraan kaum

elite; maka dengan melibatkan seni dan budaya, Bawaslu Jawa

Tengah ingin agar sosialisasi pengawasan pemilu dilakukan

secara membumi. Kegiatan sosialisasi harus dilakukan

sesuai dengan kondisi dan situasi di wilayah masing-masing.

Bahkan sosialisasi haruslah mempertimbangkan potensi dan

keunggulan di wilayah masing-masing. Hal ini penting agar

sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Jawa Tengah tidak dilakukan

dengan cara yang melangit dan di awang-awang yang tidak

mendasarkan pada basis sesuai dengan konteks warga

yang ada.Untuk itu, sosialiasi harus dilakukan secara membumi.

Dengan begitu, peluang keberhasilan sosialisasi lebih besar

sebab sudah mempertimbangkan situasi dan kondisi yang

ada di warga.

Pelibatan peserta sejak perencanaan

Bawaslu sebagai lembaga independen negara yang

bersifat badan publik harus membuka diri dengan cara

melibatkan sebanyak-banyaknya kelompok warga

dalam pengawasan pemilu. Termasuk di dalamnya yaitu para

pekerja seni budaya. Sosialisasi harus dilakukan dengan cara

partisipatif. Partisipatif di sini harus dimaknai bahwa sosialisasi

harus melibatkan kelompok warga sedini mungkin.

Dalam tahapan perencanaan program kegiatan, Bawaslu

Jawa Tengah mesti melibatkan kelompok warga yang

hendak memperoleh sosialisasi. Tujuannya agar kegiatan

sesuai dengan yang diharapkan kelompok warga.

Tak hanyaitu, kegiatan yang perencanaannya melibatkan

kelompok warga, lebih berpeluang sesuai dengan

konteks dan potensi warga yang ada. Model sosialisasi

harus disesuaikan apa yang ada di bawah, bukan dengan cara

dari atas dipaksakan ke bawah.

Lahir karya-karya berisi pengawasan pemilu

Metode melakukan sosialisasi sangatlah banyak. Akan

namun bagaimana jika karya itu yang menghasilkan tidak saja dari

Bawaslu Jawa Tengah. Salah satu tujuan pelibatan kelompok

warga seni budaya dalam sosialisasi pengawasan pemilu

yaitu agar mereka juga bisa melahirkan karya-karya seni

yang berisi pengawasan pemilu.

Satu sisi Bawaslu Jawa Tengah memberikan ruang

kepada mereka untuk menghasilkan karya sehingga

keberadaan mereka juga merasa dihargai. Di sisi lain, Bawaslu

Jawa Tengah juga akan memperoleh karya-karya seni dan

budaya yang kontennya yaitu pengawasan pemilu.

Harus diakui, jajaran Bawaslu di Jawa Tengah masih

memiliki berbagai keterbatasan untuk menghasilkan karya-

karya alat peraga sosialisasi pengawasan pemilu yang unik dan

kreatif. Sumber daya manusia yang ada belum memadai dan

adanya keterbatasan anggaran.

Dengan melibatkan pelaku seni dan budaya, secara

tidak langsung akan lahir karya-karya seni budaya yang isinya

yaitu pengawasan pemilu. Pada saat ini, di Kantor Bawaslu

Jawa Tengah dan Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa

Tengah banyak sekali konten-konten alat peraga kampanye

sosialisasi pemilu. Karya itu ada yang dikumpulkan dan

diterbitkan menjadi buku. Ada yang dipajang di kantor Bawaslu.

Ada juga yang menjadi bahan sosialisasi untuk diviralkan di

media sosial.

Pekerja seni belum sampai terlibat aktif melapor

Kegiatan Bawaslu Jawa Tengah melibatkan bidang seni

budaya untuk sosialisasi pengawasan pemilu 2019 yaitu

pengalaman yang pertama. Sebelumnya, pekerja seni dan

budaya jarang dilibatkan dalam sosialisasi pengawasan pemilu.

Dari sisi keterlibatan berbagai kegiatan dalam Pemilu 2019,

para pekerja itu cukup aktif. Ketersediaan anggaran yang

belum memadai tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk

menggelar kegiatan bersama dengan Bawaslu Jawa Tengah.

Dalam prosesnya, lahir berbagai karya seni sebagai alat

sosialisasi. Namun, keterlibatan mereka baru sebatas untuk

sosialisasi bersama-sama. Belum sampai pada level untuk

terlibat aktif dalam melakukan laporan jika mereka mengetahui

adanya dugaan pelanggaran pemilu.

Sesuai dengan aturan, Bawaslu bisa menangani dugaan

pelanggaran dari dua jalur, yakni temuan (dugaan pelanggaran

yang ditemukan jajaran pengawas pemilu) dan laporan dari

warga yang memiliki hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau

pemilu.

Dalam konteks Pemilu 2019, tidak banyak pekerja

seni dan budaya yang mau melaporkan jika ada dugaan

pelanggaran pemilu. Para pekerja seni itu mengaku lebih

memilih melakukan pencegahan agar pelanggaran itu terhenti

dibandingkan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu itu ke Kantor

Bawaslu. Alasannya, mereka tidak mau ribet terlibat dalam

pengusutan kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Postur anggaran sosialisasi Bawaslu harus “membumi”

Kegiatan dengan melibatkan pekerja seni dan budaya

membutuhkan dukungan anggaran, baik anggaran untuk

pelaksanaan kegiatan, mengumpulkan orang, maupun

anggaran untuk pembelian berbagai perangkat untuk bahan

sosialisasi. Selama ini, anggaran sosialisasi pengawasan pemilu

di Bawaslu Jawa Tengah yang postur anggarannya masih

hanya berupa paket pertemuan yang digelar di hotel atau ruang

sewa. Untuk anggaran-anggaran lain tidaklah tersedia. Untuk

membeli peralatan terkadang tidak ada di postur anggaran.

Untuk itu, ke depan, postur anggaran sosialisasi pengawasan

pemilu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Agar anggaran yang ada benar-benar bisa untuk memenuhi

kebutuhan sosialisasi.

VIII. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sosialisasi melalui seni budaya yaitu cara baru

untuk melibatkan warga dalam pengawasan pemilu.

Sosialisasi dialkukan dengan melibatkan warga sebagai

subyek. Sosialisasi tidak hanya dengan cara diskusi dan ceramah

yang cenderung memposisikan warga sekedar menjadi

obyek. Di sisi lain, sosialisasi seni dan budaya berpotensi

menjadi cara yang unik dan kreatif. Melalui seni dan budaya

inilah akan lahir karya-karya seni yang berkonten pengawasan

pemilu. Sosialisasi yang unik dan kreatif perlu dilakukan agar

sosialisasi bisa berhasil sebab bisa memperoleh perhatian

publik.

Bawaslu Jawa Tengah sebagai badan publik juga wajib

melibatkan publik untuk sosialsisasi. Bahkan, kelompok

warga itu harus dilibatkan sejak perencanaan kegiatan

sosialisasi. warga tidak hanya sekadar diundang pada

saat hari-H acara sosialisasi. Dengan begitu maka keberadaan

kelompok warga itu bisa diakui dan eksistensinya bisa

mencuat sebab diberi ruang dan ajang oleh Bawaslu Jawa

Tengah.

Pada saat yang sama, Bawaslu Jawa Tengah juga akan

dimudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada warga.

Sebab, sosialisasi tidak hanya dilakukan Bawaslu Jawa Tengah

sendirian. Lebih dari itu, kelompok pekerja seni juga akan ikut

terlibat aktif dalam sosialisasi pengawasan pemilu.

Adapun beberapa rekomendasi dalam artikel ini yaitu :

- Pelibatan pekerja seni dan kelompok warga dalam

sosialisasi pengawasan pemilu perlu terus dilebarkan.

Masih banyak kelompok warga/pekerja seni tingkat

lokal yang belum disentuh untuk ikut terlibat aktif

dalam sosialisasi pengawasan pemilu. Sosialisasi perlu

melibatkan seni dan budaya lokal danagar kegiatan ini bisa

membumiperlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi

lokal masing-masing.

- Khusus untuk postur anggaran, sosialisasi pengawasan

pemilu di Bawaslu Jawa Tengah harus dibuat sesuai dengan

kebutuhan dan konteks di lapangan. Pekerja seni dan

budaya membutuhkan alat-alat tertentu yang harus dibeli.

Sementara postur anggaran sosialisasi di Bawaslu masih

terpaku pada model sosialisasi diskusi/ceramah di hotel.

Untuk itu, Bawaslu Jawa Tengah sudah mengalokasikan

anggaran sosialisasi di kabupaten/kota kepada kelompok

sasaran dengan model postur anggaran berupa paket.

Meski anggaran paket, namun Bawaslu kabupaten/kota di

Jawa Tengah perlu untuk menyusun rincian penggunaan

anggaran untuk kemudian di-review secara bersama-sama

di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

- Waktu yang tersedia untuk melakukan sosialisasi haruslah

lebih panjang. Dalam Pemilu 2019 lalu, waktu untuk

melakukan sosialisasi terbilang singkat sebab pemilu

digelar pada April 2019. Anggaran di 2018 terpatok harus

selesai digelar pada akhir Desember 2018. Sedangkan

anggaran sosialisasi untuk tahun anggaran 2019 harus

digelar sebelum April 2019. Sebab, April 2019 itu sudah

pelaksanaan pemungutan suara. Padahal, anggaran 2019

baru bisa cair sekitar akhir Pabruari atau awal Maret 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- IKP 2019: Indeks Kerawanan Pemilu Legislatif dan

Pemilu Presiden, Bawaslu RI, Jakarta, Desember 2018.

- J.R, Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis

Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: Grasindo,

2013.

- Jacoby, B. & Associates. (2009). Civic Engagement

in HigerEducation: Concepts and Practices. United

States:Jossey-Bass A Wiley Imprint.

- Haryanto, Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal,

Yogjakarta: Penerbit Polgov, 2018.

- Kenneth P. Langton, Political Socialization (London:

Oxford University Press, Inc., 1969).

- Efriza, Political Ekplore: Sebuah Kajian Ilmu Politik,

Alfabeta.CV, Bandung, 2012.

Website:

- https://kbbi.web.id/kartun

- http://jateng.bawaslu.go.id

- https://ppid.jateng.bawaslu.go.id/informasi-

berkala/#tab-id-3

Wawancara:

- Wawancara Ketua Gold Pencil Abdul Arif pada 10

Oktober 2019.

- Wawancara Heri C Santoso di Semarang, 2 Oktober

2019.

Desa Massamaturu,

Desa Model Pengawasan Partisipatif

di Sulawesi Selatan

oleh: Saiful Jihad

I. PENDAHULUAN

Secara empirik, demokrasi yaitu sebuah

system politik yang dipercaya dapat memberi ruang bagi

keadilan dan persamaan bagi semua warga negara.Joseph

Schumpeter memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem

untuk membuat keputusan-keputusan politik di mana individu-

individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan melalui

pertarungan kompetitif merebut suara rakyat (Schumpeter,

2003: 09).

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi

yaitu keberadaan pemilihan umum (pemilu). Sekalipun pemilu

bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun pemilu

yaitu satu bagian yang sangat penting sebab pemilu

berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola

dan arah kebijaka npublik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara

periodik dan tertib (Surbakti dkk,2008).

negara kita, sebagai sebuah negara yang memilih

demokrasi sebagai sistem dan patron dari tatakelola negara dan

pemerintahan tentu saja dituntut untuk menghadirkan proses

demokrasi itu sendiri tidak hanya sebatas prosedural dengan

menghelat pemilu setiap 5 tahun. Hakikat dan subtansi dari

demokrasi itu sendiri mesti hadir dan dihadirkan sehingga negara

dan warga warga merasakan manfaat dari pilihan sistem

ini .

Menghadirkan proses pemilu yang demokratis,

salah satunya ditandai dengan adanya jaminan integritas

penyelenggara pemilu, baik penyelenggara teknis (KPU),

pengawasan (Bawaslu), dan penjaga etika penyelenggara

agar tetap berada dalam koridor etika yang benar sebagai

penyelenggara, yakni DKPP. Jaminan integritas ini, tidak hanya

sebuah slogan verbalistik namun mesti mewujud dalam setiap

tindakan dan kebijakan yang dilahirkan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah

satu institusi yang dibentuk dan diberi amanah oleh negara

untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan proses

pelaksanaan pemilu agar tetap sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang diatur dalam UU dan peraturan lainnya,

Bawaslu juga diberi mandat untuk melakukan berbagai usaha

dan ikhtiar untuk mencegah terjadinya tindak pelanggaran

atas norma dan regulasi pelaksanaaan pemilu, serta diberi

kewenangan dan tugas untuk menyelesaikan sengketa proses

dan memeriksa serta mengadili tindakan atau perbuatan yang

dianggap melanggar ketentuan dalam peraturan (regulasi)

yang ada.

Kewenangan Bawaslu serta Bawaslu Provinsi dan

Kabupaten/Kota dijelaskan secara rinci dalam UU No. 7

Tahun 2017, yang pada intinya meliputi: (1) kewenangan

menerima dan menindaklanjuti temuan atau laporan yang

berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; (2)

memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayahnya

dan merekomendasikan hasil pemeriksaan dan kajiannya

kepada pihak-pihak yang diatur dalam perundang-undangan;

(3) menerima, memeriksa, memediasi, atau mengajudikasi dan

memutus atas permohonan dan penyelesaian sengketa proses

pemilu dalam wilayahnya; (4) merekomendasikan kepada

instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di

wilayahnya terkait netralitas semua pihak yang dilarang ikut

serta dalam kegiatan kampanye atau keberpihakan pada salah

satu kontestan, sebagaimana yang diatur dalam perundang-

undangan pemilu.

Besarnya tugas dan kewenangan yang diberi

kepada Bawaslu dan jajarannya, dibanding dengan

luasnya wilayah teritorial, kesadaran warga untuk

memahami aturan dan regulasi kepemiluan yang terbatas,

tingkat kompleksitas proses pemilu dan tahapannya, serta

kecenderungan beberapa pihak yang berkontestasi untuk

berusaha memenangkan suara pemilih dengan berbagai cara,

yang kadang secara sengaja melanggar aturan dan norma,

tentu tidak bisa dan tidak mungkin dapat dikerjakan sendiri

oleh Bawaslu dan jajarannya. Oleh sebab itu, Bawaslu mesti

mampu mengajak dan melibatkan berbagai pihak stakeholder

pemangku kepentingan dan warga secara lebih luas

untuk bersama-sama mengawal dan menjadi pengawas pemilu

di setiap tingkatan dan di setiap tahapan.

Pelibatan warga dan stakeholder lainnya, tentu

tidak bisa serta-merta hadir dan ada begitu saja, dibutuhkan

strategi dan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan dan

diinisiasi oleh Bawaslu dan jajarannya di semua tingkatan.

Pelibatan warga pada hakikatnya yaitu satu kewajiban

Bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan

pemilu,sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017,

pasal 448 ayat (1) “Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi

warga”, dan pada ayat berikutnya (2) dijelaskan bahwa

partisipasi warga ini dapat dilakukan dalam bentuk:

(a) sosialisasi; (b) pendidikan politik; (c) survei atau jajak pendapat

tentang pemilu; (d) penghitungan cepat hasil pemilu. Ketentuan

tentang bagaimana warga melakukan partisipasi,

dijelaskan di ayat (3) di pasal ini. Demikian pula penjelasan lebih

lanjut disebutkan dalam pasal 449 dan pasal 450 dalam Undang-

Undang.

keikutsertaan warga, sebenarnya lebih pada

penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya,

yang sudah barang tentu berangkat dari setiaptahapan

proses pemilu. Jadi, mesti ditegaskan, bahwa pelembagaan

pengawasan pemilu dengan adanya Bawaslu,tidak serta-merta

mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya

dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat.

Pada dua perspektif inilah usaha pelibatan warga

yang dilakukan oleh Bawaslu, yakni adanya kewajiban Bawaslu

untuk melibatkan warga dan stakeholder lain dalam

mengawal dan mengawasi proses pemilu serta hak rakyat untuk

melakukan fungsi kontrol dalam menjaga suara dan kedaulatannya,

dan pada dua perspektif inilah mesti dibangun dan dijadikan alas

dalam program mendorong partisipasi warga mengawasi

setiap tahapan dalam proses pemilu.

Di negara kita, berdasarkan data Badan Pusat Statistik

(BPS) tahun 2018, ada 83.931 wilayah administratif

setingkat desa, yang terdiri atas 75.4436 desa, 8.444 kelurahan,

serta 51 Unit Pemukiman Transmigrasi. Hal ini berarti jumlah

penduduk terbesar di negara kita ada di wilayah pedesaan. Oleh

sebab itu, posisi desa sebagai wilayah yang memiliki populasi

sebaran penduduk yang besar menjadi penting artinya dalam

mendorong sebuah proses demokrasi yang benar-benar baik

secara prosedur maupun subtansi. Hadirnya desa-desa yang

merefleksikan proses demokrasi yang sehat dan baik, sudah

barang tentu akan mempengaruhi kualitas demokrasi dalam

warga bangsa secara keseluruhan.

Berangkat dari pemahaman ini, mendorong dan

melakukan penguatan proses demokrasi di tingkat desa dalam

perhelatan Pemilu 2019 menjadi sebuah ide dan sekaligus

harapan yang dicoba diimplementasikan dan dikembangkan

di salah satu desa di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi

Selatan. Desa ini yaitu Desa Massamaturu, Kecamatan

Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai salah

satu desa model pengawasan yang berbasis pada partisipasi.

Bagaimana usaha dan strategi Bawaslu Takalar

bersama Bawaslu Sulawesi Selatan mewujudkan harapan

ini ? Apa respons dari pemerintah daerah dan pemerintah

desa yang dijadikan pilot (percontohan), kegiatan-kegiatan

apa saja yang dilakukan bersama untuk mewujudkan sebuah

Desa Model Pengawasan dimaksud? Serta apakah dampaknya

menonjol dalam menciptakan proses pemilu yang bersih dan

berkualitas?

Penelitian ini mencoba menemukan data dan

fakta untuk menjawab pertanyaan di atas, serta mencoba

merumuskannya dalam bentuk tulisan sederhana, dengan

harapan dapat menginspirasi daerah atau desa lain agar dapat

melakukan hal serupa, bahkan boleh jadi lebih baik dari apa

yang dihadirkan oleh Desa Massamaturu.

Untuk memudahkan mengklasifikasi aktivitas

partisipasi warga dalam melakukan usaha pencagahan

dan pengawasan dalam setiap tahapan pemilu, Peneliti

cenderung memakai teori yang dikemukakan oleh

Almaond, yang dikutip oleh Mohtar Mas’oed (2011: 57-58)

yang mengklasifikasi model dan bentuk partisipasi politik

dalam dua bentuk, yaitu partisipasi dalam bentuk konvensional

dan partisipasi dalam bentuk nonkonvensional. Namun dari

aktivitas dan fakta yang terjadi di lapangan, partisipasi dalam

bentuk nonkonvensional ini tidak diitemukan, lebih

banyak dalam bentuk partisipasi konvensional.

Adapun bentuk partisipasi politik konvensional

meliputi:

a) Pemberian suara atau voting

b) Diskusi politik

c) Kegiatan kampanye

d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok

kepentingan

e) Komunikasi individual dengan pejabat politik

atau administratif

Sedangkan partisipasi politik nonkonvensional

yaitu :

a) Pengajuan petisi

b) Berdemonstrasi

c) Konfrontasi

d) Mogok

e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda

pengerusakan, pengeboman, pembakaran

f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia

Oleh sebab ini, usaha mendorong partisipasi

warga di Desa Massamaturu, lebih difokuskan pada

membangun dan meningkatkan kesadaran warga untuk

berpartisipasi aktif dalam memberikan pilihan (suara) pada

pemilu, sebagai perwujudan dari hak dan kedaulatan rakyat.

100

Oleh sebab itu, hal-hal yang dianggap dapat menghalangi dan

menghambat mereka memberikan suara (pilihannya) dalam

pemilu menjadi salah satu agenda yang diprogramkan.

Demikian halnya dengan bagaimana mengedukasi

warga agar memahami dengan baik tentang hak dan

kewajibannya sebagai warga negara, hal-hal yang boleh dan

tidak boleh (dilarang) dilakukan oleh setiap orang warga

negara, atau yang terlibat sebagai tim sukses atau tim

pelaksana kampanye, sehingga warga tidak melakukan

tindakan yang dikategorikan dilarang, hanya sebab

ketidakpahaman mereka, bahkan tidak hanya sebatas mereka

diberi pemahaman, namun sekaligus mereka diajak untuk

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kaitannya dengan

usaha pencegahan dan pengawasan setiap tahapan dalam

pelaksanaan pemilu.

MEMBANGUN DEMOKRASI DARI DESA, SEBUAH

PILIHAN STRATEGI

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa membagi desa menjadi dua macam, desa dan desa

adat.Desa melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan

ketentuan di dalam Undang-Undang. Sementara itu, desa

adat melaksanakan kewenangannya dalam berbagai bidang

pemerintahan desa berdasarkan hak asal-usul dan adat

istiadat yang hidup diwarga. Penetapan suatu desa

yaitu desa adat ditentukan oleh peraturan daerah provinsi.

Desa,baik desa berdasarkan Undang-Undang tentang

Desa dan desa adat, yaitu kesatuan warga

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

warga setempat berdasarkan prakarsa warga,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik negara kita.

Rumusan tentang desa ini diatas dapat dirinci

sebagai berikut: ( 1 ) Desa yaitu kesatuan warga

hukum; (2) Desa memiliki batas-batas wilayah; (3)

Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

101

warga setempat; (4) Kewenangan desa didasarkan

pada asal usul dan adat istiadat setempat; (5) Adat istiadat

setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Republik negara kita.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa mengartikan pemerintahan desa sebagai

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

warga setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik negara kita. Penyelenggaraan

pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa meliputi penyelenggaraan urusan bidang

eksekutif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh

pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkat desa

sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan

desa. Penyelenggaraan urusan bidang legislatif, yaitu fungsi

pembentukan kebijakan melalui pembentukan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD).

Selain itu, penerapan pemerintahan desa

dilaksanakan berdasarkan otonomi asli memiliki makna

kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan

mengurus warga setempat didasarkan padahal

asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada

warga setempat namun harus diselenggarakan dalam

perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu

mengikuti perkembangan zaman.

Desa memiliki kewenangan untuk membuat

peraturan yang mengatur sendi-sendi kehidupan dalam

rangka kepentingan bersama. Peraturan desa (Perdes)

yaitu perundang-undangan yang ditetapkan oleh

kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama

Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa sebelum

diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa,wajib

dikonsultasikan kepada warga dalam rangka

mewujudkan kepentingan umum.

Tugas utama kepala desa yaitu : (1)

Menyelenggarakan pemerintahan desa, (2) Melaksanakan

pembangunan desa, (3) Melaksanakan pembinaan

warga desa, (4) Memberdayakan warga desa.

102

Dengan tugas ini, kepala desa diharapkan dapat membawa

warganya menjadi warga yang sejahtera, tatakelola

pemerintahan desa menjadi baik, warganya memiliki

kepedulian dan berdaya, baik secara ekonomi, sosial, budaya,

dan politik. Selain tugas di atas, kepala desa juga memiliki

wewenang bersama BPD untuk menetapkan peraturan desa

(Perdes). Peraturan desa ini menjadi ruang penting yang

dimiliki kepala desa Bersama BPD untuk membuat beberapa

ketentuan yang akan dilakukan dan dikembangkan di desa

masing-masing, sesuai arah, karakteristik, dan tujuan yang

ingin dicapai oleh desa ini .

Pada umumnya desa memiliki pemerintahan

sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis

struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Nagari di

Sumatera Barat yaitu sebuah republik kecil yang

memiliki pemerintahan sendiri secara otonom yang

berbasis warga (self governing community). Salah satu

ciri self governing community dalam desa yaitu adanya

hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan,

pengelolaan sumber daya, hubungan sosial, dan lainnya

Kedudukan desa sebagai daerah otonom akan

membawa beberapa dampak terhadap pengembangan

warga dan desa itu sendiri, diantaranya, pertama,

pembangunan berorientasi pada community development,

dimana pendidikan warga menempati posisi

utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan

kesadaran warga komunitas mengenai cita-cita dan

segala permasalahannya, serta memberikan wawasan

berbasis komunitas yang dapat mengembangkan potensi

komunitas terhadap pembangunan. Kedua,membangun

dan mengembangkan forum komunikasi warga dan

menumbuhkan tradisi berkumpul serta bertukar pikiran antar

warga komunitas (community spirit). Ketiga,pembangunan

melalui pengembangan kegiatan atau usaha berbasis

komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang

ekonomi, sosial, dan budaya. Keempat, pembangunan yang

bertujuan menciptakan atau mengembangkan fasilitas untuk

menampung kegiatan-kegiatan warga dalam berorganisasi

103

maupun pengembangan sosial-budaya warga dalam

rangka menuju community based development. Kelima,

memperkuat organisasi-organisasi yang telah ada secara

alamiah di dalam warga seperti organisasi pemuda,

dasawisma,dan lain sebagainya untuk menumbuhkan

minat beroroganisasi warga. Pada akhirnya dapat

mengembangkankomunitasmelaluiketerampilandan

kemampuanwarganya sendiri.

Peluang dan ruang-ruang yang digambarkan di

atas, tentu bisa dipahami sebagai sebuah peluang dalam

mendorong sebuah proses perbaikan dan penataan nilai-

nilai demokrasi yang berkembang di desa.Meski demikian,

disadari pula, bahwa kondisi demokrasi desa dan demokrasi

yang berkembang di desa selama ini dipandang memiliki sisi

yang justru menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan

demokrasi yang lebih baik. Praktik demokrasi desa yang

dimulai dari sistem Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

secara langsung, keterikatan antara kepala desa dengan

pemerintahan daerah, baik secara personal maupun sebab

struktural, praktik politik uang, intimidasi dan mobilisasi

massa, sering menjadi hambatan dalam mengembangkan

nilai-nilai demokrasi.

Membangun demokrasi di desa, yaitu sebuah

usaha yang kompleks, sebab tidak hanya sebatas berjalannya

prosedur teknis demokrasi, seperti pemilihan kepala desa

secara langsung, akan namun bagaimana membangun dan

mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh

warga, sudah barang tentu menjadi issu yang paling

menarik dalam membangun demokrasi di desa, kontestasi

kepemimpinan lokal antartokoh warga tentu tidak bisa

dihindari, apalagi dengan kewenangan dan support negara

yang diberi kepada kepala desa. Kepala desa yang terpilih

diberi kewenangan untuk mengelola anggaran miliaran

rupiah, menjadikan posisi kepala desa menjadi sesuatu yang

menarik. Mereka yang melihat kewenangan ini sebagai

peluang membangun dan mengembangkan potensi desa,

agar menjadi desa yang mandiri, desa yang bisa memberi

104

kesejahteraan bagi warganya, akan memberi angin segar

bagi pengembangan nilai-nilai demokrasi desa yang lebih

sehat. Akan namun bagi mereka yang melihat kewenangan

ini hanya dari perspektif besarnya dana desa yang dapat

dikelola, maka otomatis akan menjadi tantangan yang serius

bagi pengembangan nilai-nilai demokrasi di desa. Ini baru

dari aspek motivasi para tokoh desa yang akan berkontestasi

dalam pemilihan kepala desa secara langsung.

Dalam praktik pemilihan kepala desa secara

langsung, sangat banyak cerita yang bisadidapatkan, tentang

bagaimana kontestasi itu berlangsung dan bersentuhan

langsung dengan warga desa. Berbagai pihak pun

merasa memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan

pemilihan kepala desa secara langsung. Berita tentang

politik uang, para tokoh berpengaruh mengarahkan

dan memobilisasi pemilih, bahkan intimidasi terhadap

warga yang memiliki aspirasi lain, sering didengar.

Bahkan aroma politik uang di pemilihan kepala desa secara

langsung, kadang lebih menyengat dari aroma politik uang

di pemilihan Bupati, Gubernur, anggota DPR/DPRD, dan

Pilpres.

Keberpihakan tokoh-tokoh tertentu di luar desa,

dengan tujuan dan orientasi masing-masing, juga kadang

tidak bisa dihindari. Deal-deal antara calon kepala desa dengan

pengusaha, tokoh politik, dan pejabat di daerah, juga bukan

informasi baru dalam proses pemilihan kepala desa secara

langsung. Semua ini menyisakan konflik antarpendukung

dalam warga desa di ruang yang lebih “sempit”, sering

tidak terhindarkan, bahkan banyak yang berakhir dengan

saling melaporkan kecurangan kepada pihak berwajib.

Pascapemilihan, saat kepala desa terpilih

menjalankan tugasnya, UU No. 6 Tahun 2014 cukup membuat

sistem dan mekanisme yang diharapkan dapat mendorong

proses penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara

demokratis. Perlunya dilaksanakan Musyawarah Desa (Pasal

54) yang dilaksanakan melalui Badan Permusyaratan Desa

(BPD). BPD yaitu perwakilan dari warga desa

yang dipilih secara demokratis. BPD bersama Kepala Desa

105

merumuskan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM)

Desa, RKP Desa, APB-Desa, Peraturan Desa, dan kebijakan

desa lainnya.

Akan namun , jika proses pemilihan anggota BPD dan

pelaksanaan Musyawarah Desa hanya dilaksanakan dalam

kerangka formalitas, maka ruang lahirnya dokumen RPJM-

Desa, APB-Desa, Peraturan Desa dan yang lainnya, juga

bisa sebatas pemenuhan administrasi prosedural dan tidak

memberikan dampak pada usaha perbaikan sistem yang

lebih demokratis.

Ruang-ruang pengembangan demokratisasi di desa

inilah yang bisa menjadi ruang strategis mendorong proses

demokratisasi dalam arti luas di warga desa bisa

diwujudkan. Di sisi lain, tantangan yang berangkat dari fakta-

fakta yang masih terjadi dalam proses-proses demokrasi di

atas, tentu juga menjadi tantangan nyata dalam membangun

sistem demokratisasi di desa yang lebih baik.

Dalam konteks Pemilu serentak 2019, tentu yang

ingin dihadirkan tidak hanya sebatas proses demokrasi yang

prosedural, dengan warga berpartisipasi dan hadir

di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan

suara, namun bagaimana proses demokrasi yang subtansial

bisa diwujudkan, di mana warga ikut serta dalam

mengawal dan mengawasi proses demokrasi di perhelatan

Pemilu 2019 di setiap tahapan. Kehadiran warga untuk

mengawasi langsung setiap tahapan proses pemilu, mulai

dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye,

pemungutan dan penghitungan suara, menjadi sangat

bermakna bagi usaha mewujudkan proses demokrasi secara

subtansial.

Kesempatan untuk mendorong partisipasi nyata

warga dalam mengawal proses demokrasi di Pemilu

2019, tentu tidak bisa hadir dengan sendirinya. Dibutuhkan

sosok-sosok yang dapat menginisiasi dan menginspirasi

warga desa untuk turut serta mewujudkan harapan

ini . Di sisi lain, disadari juga sepenuhnya bahwa pada

dasarnya nilai-nilai demokrasi itu ada dan menjadi milik

warga desa. warga yang guyub, warga yang

106

selalu mengutamakan musyawarah dalam memutuskan

setiap masalah, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,

persamaan, dan saling menghargai. warga desa secara

tegas menolak kecurangan, ketidakjujuran, suap (sogok)

dan semua tindakan yang diapndang merusak nilai-nilai

kebersamaan, nilai-nilai kepatutan, dan kepantasan --nilai-

nilai yang juga yaitu nilai demokrasi yang mesti

dihadirkan.

Problemnya, nilai-nilai demokrasi ini menjadi

“tertutup” oleh hal-hal yang dipicu semakin

mengerasnya nilai-nilai pragmatisme yang berkembang

seiring dengan derasnya arus kepentingan kelompok elite

yang ingin berkuasa tanpa memakai prosedur yang

legal dan sah, tanpa didukung oleh kapasitas dan kualitas

yang memadai, dengan sikap pragmatisme warga.

Tentu persoalan ini bisa dilihat dari beberapa aspek.

Misalnya, warga tidak merasakan dampak menonjol

dari proses demokrasi yang melahirkan pemimpin-pemimpin

daerah yang dipilih secara langsung. Mereka merasakan

pemimpin daerah yang dipilih oleh warga secara

langsung, setelah berkuasa justru melupakan warga

yang memilih mereka, mereka banyak yang asyik menikmati

kekuasaan yang diperoleh dari hasil pilihan rakyat.

warga merasakan bahwa mereka dalam proses pemilu

dan demokrasi, hanya sebatas obyek, bahkan kadang hanya

dibutuhkan saat agenda lima tahunan dalam proses pemilu.

Dari sini, sebagian warga lalu mengambil sikap untuk

memanfaatkan momentum pemilu untuk memperoleh

sesuatu yang lebih konkret dari kontestan yang berkompetisi

memperebutkan suara mereka. Inilah ruang yang terbuka

terjadinya politik uang dalam warga. Ada tokoh yang

ingin terpilih namun kualitas terbatas dan warga sudah

kadung tidak percaya pada harapan dan janji-janji dari para

politisi.

Aspek lain yang dapat dianggap menjadi tantangan

demokratisasi di desa, yaitu warga yang masih

menganut “patronase politik”. Keputusan dan arahan tokoh-

tokoh lokal, dianggap sebagai sebuah jalan terbaik bagi

107

warga desa. Apa yang menjadi putusan dan arahan

pemimpin lokal mereka, itulah yang menjadi arah putusan

mereka dalam menentukan sosok pemimpin formal.

warga yang seperti ini tentu telah dipetakan oleh para

politisi, bahwa untuk memperoleh dukungan suara dari

warga desa tertentu, mereka mesti mendekati tokoh

lokal yang ada. Pada sisi inilah sering terjadi deal-deal tertentu

dari tokoh politik dan tokoh lokal, bahkan kadang salah satu

deal-nya yaitu kompensasi dalam bentuk materi. Jadilah

tokoh-tokoh lokal sebagai agen politisi untuk memenangkan

kontestasi dan sekaligus pihak yang memobilisasi warga

dengan iming-iming materi (politik uang).

Ada juga kepala desa yang yaitu kader partai

politik tertentu, pada perhelatan kontestasi pemilu tidak

jarang menjadi tim sukses untuk kontestan tertentu. Hal

ini bisa dilihat dari banyaknya kepala desa, perangkat

desa yang terbukti secara nyata dan sah memihak dan

mengkampanyekan calon dan kontestan tertentu yang

diputus di pengadilan. Ini belum dilihat dari mereka yang

melakukan dukungan dan mobilisasi, bahkan intimidasi

untuk memenangkan sosok atau kelompok tertentu secara

diam-diam, dan tidak dapat tersentuh norma.

Para kontestan dan tokoh-tokoh politik lain, kadang

menafsir ulang praktik politik uang, dengan membagi-

bagi uang atau materilainnya sebagai bagian dari sikap

kedermawanan dirinya, dan menyebut pemberian mereka

sebagai “shadaqah politik”. warga yang menerima

mereka sebut “rezeki”. Pengaburan makna politik uang

sebagai bagian dari kejahatan demokrasi, sebagai praktik

yang dilarang dan diharamkan oleh ajaran agama dan budaya

manapun di negeri ini, akhirnya dianggap sesuatu yang biasa

dan legal, sebab disebut shadaqah atau rezeki.

Tantangan lain dalam membangun demokrasi dalam

warga desa, yaitu berkaitan dengan lemahnya literasi

di media sosial. Banyak warga yang mudah terprovokasi

dan termakan isu yang disebarkan lewat media sosial.

Ini tentu menjadi fenomena umum, semua warga,

termasuk warga perkotaan. Namun jika tidak menjadi

108

perhatian bersama, bisa saja isu yang berkembang di media

social, khususnya yang bernada rasial, bernada hujatan dan

provokasi, akan membuat warga terpilah dan terbelah.

DESA MASSAMATURU, MODEL DESA SADAR

PENGAWASAN

Berangkat dari ruang-ruang pengembangan

demokrasi dari desa yang digambarkan di atas, baik sebagai

sesuatu yang ada dan tumbuh dalam warga desa,

maupun ruang yang difasilitasi lewat UU Desa, demikian

pula tantangan-tantangan yang nyata dan dapat dilihat

dalam praktik-praktik demokrasi yang berkembang di desa

menjadikan posisi desa menjadi penting untuk mendapat

perhatian dari seluruh pemangku kebijakan, termasuk Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diamanahi tugas melakukan

pencegahan, pengawasan, dan penindakan atas segala tindakan

yang dianggap melanggar norma dan aturan kepemiluan,

sebagai sarana mengimplementasikan proses demokrasi

secara prosedural dan subtansial secara berbarengan.

Perspektif untuk mengedepankan tindakan

pencegahan dibandingkan tindakan penindakan, menjadi salah

satu konsep yang dikembangkan oleh Bawaslu di periode

ini. Berbagai usaha yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu dari

tingkat nasional sampai ke daerah pun diorientasikan sebagai

usaha pencegahan.

Salah satu pilihan dari gerakan pencegahan yang

dikembangkan di Sulawesi Selatan yaitu mendorong setiap

kabupaten/kota mengembangkan satu desa model pengawasan,

untuk menyebut desa yang menjadi dampingan Bawaslu dalam

melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan secara mandiri dan

atau secara bersama-sama. Hampir semua kabupaten/kota

akhirnya membuat deklarasi Desa Model Pengawasan, bahkan

ada kabupaten di mana di setiap kecamatan dibuat deklarasi

Desa Pengawasan, yang didalamnya dilakukan kampanye

anti-politik uang, pencegahan politisasi SARA, dan menolak

informasi hoaks dan provokasi.

Akan namun , dengan selesainya perhelatan Pemilu,

tidak semua desa punya komitmen untuk memelihara dan

109

mengembangkan program-program pendidikan demokrasi

secara berkelanjutan. Dari sekian banyak desa yang telah

dideklarasikan sebagai Desa Model Pengawasan, hanya Desa

Massamaturu, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten

Takalar dengan bekerjasama dan bermitra dengan Bawaslu

Takalar yang mampu bertahan dan tetap mendorong nilai-nilai

demokrasi.

Bagamana bisa bertahan, apa strateginya, tentu

menjadi sesuatu yang menarik untuk disampaikan, dengan

harapan dapat menjadi inspirasi bagi warga dan

pemerintahan desa lainnya, dalam mendorong proses

demokrasi dari desa untuk membangun demokrasi bangsa.

I. Profil Singkat Desa Massamaturu

Desa Massamaturu yaitu sebuah desa yang

berada di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten

Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini yaitu

desa hasil pemekaran Desa Pa’rappunganta, Kecamatan

Polongbangkeng Utara pada tahun 1987. Pemekaran berawal

dari keinginan warga untuk memperoleh pelayanan

pemerintah yang lebih dekat, lebih efektif, dan lebih efisien.

Pada awal tahun 1987 di bentuklah Panitia Pemekaran Desa

dan pada waktu itu juga langsung diajukan permohonan

pemekaran desa kepada pemerintah kabupaten. Dengan

melewati berbagai hal/proses pemekaran yang sesuai dengan

aturan hukum yang belaku dari mulai penentuan nama desa,

pembagiaan wilayah, pembagian kekayaan desa; akhirnya

empat dusun, yaitu Dusun Bulu’bumbung, Dusun Bontorannu,

Maccini Baji, dan Panaikang Lompo menjadi Desa Persiapan

Massamaturu.

Pada akhir tahun 2013 Desa Massamaturu kembali

dimekarkan menjadi dua desa dengan tujuan yang sama

seperti saat dimekarkan dari Desa Pa’rappunganta. Adapun

desa hasil pemekaran yaitu Dusun Bulu’bumbung dan

Bontorannu menjadi Desa Massamaturu dan Dusun

Maccinibaji, Je’nedinging, dan Panaikang Lompo menjadi

Desa Balangtanaya yang terletak di sebalah selatan Desa

Massamaturu.

110

Desa Massamaturu yaitu salah satu desa dari 18

desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Polongbangkeng

Utara, Kabupaten Takalar dan memiliki luas wilayah 0,5,36

km2, dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut: (1)

sebelah utara, berbatasan Desa Parangba’do, (2)sebelah

timur, berbatasan dengan Desa Timbuseng, (3)sebelah selatan,

berbatasan dengan Desa Balang Tanaya, dan (4) sebelah barat,

berbatasan dengan Desa Pa’rappunganta. Secara administrasi

Pemerintahan Desa Massamaturu terdiri atas 4 (empat) dusun,

yaitu: Dusun Bulu’bumbung I, Dusun Bulu’bumbung II, Dusun

Bontorannu I, dan Dusun Bontorannu II.

(Peta Desa Massamaturu)

Penduduk Desa Massamaturu berdasarkan hasil data

profil desa tahun 2015 berjumlah 1.878 jiwa.Jumlah penduduk

berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang

berjenis kelamin laki-laki dengan perbandingan 922 jiwa laki-

laki dan 956 jiwa perempuan. Berdasarkan kelompok umur

pada tahun 2016, sekitar 68% penduduk Desa Massamaturu

yaitu kelompok usia kerja, dimana dari kelompok usia

ini sekitar 88% lebih yaitu kelompok usia produktif.

Sementara itu, kelompok 0-4 tahun pada periode yang sama

hanya bejumlah sekitar 31% lebih dari total penduduk yang ada

di Desa Massamaturu.

111

Pendidikan yaitu satu hal penting dalam memajukan

tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat

perekonomian pada khususnya. Tingkat pendidikan yang tinggi

akan mendongkrak tingkat kecakapan penduduk. Tingkat

kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan

kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya

lapangan pekerjaan baru, yang dengan sendirinya akan

membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan

kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya

akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir

individu, selain itu memudahkan penerimaan informasi yang

lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-

rata pendidikan warga Desa Massamaturu.

(Tingkat Pendidikan Terakhir warga )

II. Pengembangan Program Desa Model Pengawasan

Pengambangan Desa Model Pengawasan sebagai

sesuatu yang sifatnya piloting dalam usaha memaksimalkan

tugas dan usaha pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu

yang melibatkan partisipasi nyata dari warga warga, tentu

sesuatu yang menarik sekaligus menantang. Menjadi menarik,

sebab jika program ini bisa dilakukan dan dikelola dengan

baik, akan menghasilkan sesuatu yang tentu tidak dapat

dinlai dengan materi. Terpampang gambaran dalam angan,

sebuah komunitas warga yang mengetahui, menyadari

112

hak-haknya, serta memiliki kemauan dan kesadaran untuk

memperjuangkan dan mengawal hak-hak yang mereka

miliki itu. Gambaran tentang sebuah kehidupan warga

yang damai, rukun, dan bekerjasama dalam mewujudkan

sebuah proses demokrasi yang bermartabat, berkualitas, dan

berintegritas. Gambaran sebuah warga yang konsisten

secara bersama-sama menghidupkan praktik politik dan

demokrasi yang sehat, yang jauh dari tindakan dan perbuatan

yang dianggap merusak tatanan dan nilai-nilai demokrasi,

seperti politik uang, politisasi SARA, penyebaran berita hoaks,

provokasi, dan yang lain-lain. Gambaran sebuah warga

yang saling menghargai pilihan-pilihan politik yang mereka

anggap dapat mewakili aspirasi dan cita-citanya.

Akan namun menjadi sesuatu yang menantang,

sebab senyatanya kehidupan warga desa sejak diberi

hak untuk menentukan masadepan sebuah kepemimpinan

bangsa, daerah, dan juga di tingkat desa, dengan menyerahkan

kewenangan melakukan pilihan pada setiap perhelatan politik

elektoral yang dilaksanakan, namun tidak dibarengi dengan

pendidikan politik dan demokrasi yang memadai. Bahkan

tidak jarang para elite “membeli” kedaulatan yang dimiliki

oleh warga dengan hal-hal yang sifatnya materi, janji,

dan iming-iming kedudukan atau pekerjaan, membuat

warga banyak terjebak dalam pragmatisme politik.

Belum lagi melihat sikap para politisi yang pada akhirnya dipilih

oleh warga desa dengan tidak menjadikan kualitas personal,

kapabilitas, jejaring, track record yang bersangkutan sebagai

indikator dalam menentukan pilihan, justru abai dan lupa pada

konstituen dan warga yang memilihnya. Mereka baru

disambangi dan diingat saat agenda pemilihan sudah dekat.

Hal seperti inilah yang membuat warga memilih bersikap

pragmatis.

Di sinilah tantangan yang mesti dihadapi dalam

mendorong kesadaran warga desa dalam mewujudkan

sebuah komunitas yang peduli pada pengembangan nilai-

nilai demokrasi. Tantangan yang boleh saja bersumber dari

pemahaman yang keliru dalam warga dalam memaknai

sebuah perhelatan demokrasi di daerahnya, juga bisa datang

113

dari pihak-pihak yang selama ini merasa diuntungkan dengan

sikap pragmatis yang tumbuh dalam warga.

Untuk itu, dalam mewujudkan sebuah model

komunitas warga desa yang sadar akan hak-haknya dan

mau mengawal dan memperjuangkan hak-hak politik dan

demokrasi yang diberi oleh negara, Bawaslu melakukan

beberapa usaha , yang dimulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan dari apa yang direncanakan, serta mengevaluasi

hasil yang diperoleh sebagai bagian dari usaha perbaikan dan

perencanaan untuk kegiatan yang berkelanjutan.

A. Perencanaan dan Pelaksanaan

Langkah-langkah strategis Bawaslu dalam

membangun kepedulian bersama dengan pemerintah

kabupaten, dinasterkait, dan pemerintah desa untuk

mendorong proses demokrasi yang sehat dan berkualitas

dalam warga. Untuk itu, beberapa pertemuan diinisiasi

guna menyatukan persepsi, khususnya diinternal Bawaslu.

Ide ini sebenarnya telah mulai ada sejak tahapan Pemilukada

2017 di Kabupaten Takalar mulai berjalan. Adu strategi

dan persaingan antar-pasangan calon dan pendukungnya

untuk memperoleh simpati dan dukungan warga

mulai menguat. Panwaslu Takalar (waktu itu masih bernama

Panitia Pengawas Pemilu) kemudian melakukan diskusi untuk

merumuskan model partisipasi warga yang lebih luas

dalam mengawal proses Pemilukada di Kabupaten Takalar.

Pertama-tama, setelah ide dan ini muncul dan

menjadi sebuah program yang akan dilaksanakan oleh jajaran

Panwaslu Takalar, diinisiasi sebuah pertemuan dalam agenda

sosialisasi yang menghadirkan pejabat kepala desa dan lurah

di Kabupaten Takalar. Dalam pertemuan ini disampaikan

peran penting warga untuk bersama-sama mengawal

proses demokrasi di Pilkada 2017, agar benar-benar dapat

menghasilkan proses dan hasil Pilkada yang berkualitas dan

berintegritas. Peran kepala desa dan lurah menjadi sangat

strategis. Sebagai langkah awal, Panwaslu Kabupaten Takalar

menawarkan konsep Desa Sadar Pengawasan sebagai sebuah

model kebijakan untuk mendorong partisipasi warga

114

lebih luas dan nyata.

Tawaran ini mendapat respons positif dari kepala

desa dan lurah yang hadir. Ada 11 (sebelas) kepala desa/lurah

yang menyatakan siap menjadi piloting tentang gagasan

baik ini untuk mengembangkan program Desa Sadar

Pengawasan. Berangkat dari kesiapan dan keinginan bersama

untuk mendorong terwujudnya sebuah desa yang disebut

dengan Desa Sadar Pengawasan, diskusi dan komunikasi yang

lebih intens terus dilakukan oleh Panwaslu. Bahkan ide ini

juga disampaikan dan dikomunikasikan kepada Pemerimtah

Daerah Kabupaten Takalar.

Sebagai panduan bersama dalam mengembangkan

Desa Model Pengawasan ini, beberapa catatan dasar yang

yaitu hasil diskusi bersama dengan berbagai pihak

antara lainbahwa sebuah desa yang akan menjadi Desa Sadar

Pengawasan, sebagai model desa pengawasan partisipatif,

yaitu desa yang tergambar dalam tatakelola dan program

yang dikembangkan dapat menjadi acuan desa-desa lain,

yang meliputi:

a. Aspek administratif, yakni desa pengawasan yang

secara administratif dapat menjamin keterpenuhan

hak-hak warga untuk terdaftar dalam Daftar

Pemilih Tetap (DPT), serta memenuhi syarat

untuk dapat ikut memberikan suara (pilihan) pada

perhelatan pemilu. Sehingga menjadi penting

kepala desa proaktif berkoordinasi dengan

pihak Dinas Dukcapil untuk menfasilitasi warga

warga yang telah memenuhi syarat namun

belum melakukan perekaman e-KTP agar segera

dilakukan perekaman.Oleh sebab itu, desa

ini mesti memiliki tatakelola administrasi

kependudukan yang lebih baik, disamping aspek

administrasi tatakelola pemerintahan desa lainnya.

b. Aspek sarana dan prasarana, yakni tersedianya

beberapa sarana yang dibutuhkan oleh warga

desa dan dapat memfasilitasi warga warga

untuk ikut serta melakukan pengawasan proses

pemilu di setiap tahapan.

115

c. Aspek regulasi. Harapannya, pemerintahan desa

yang akan menjadi dampingan Bawaslu, sebagai

desa model pengawasan, dapat menyiapkan regulasi

yang memungkinkan kegiatan dan program yang

dikembangkan di desa ini dapat didukung

oleh dana dan anggaran yang tersedia di desa.

d. Aspek subtantif dari pengembangan Desa Model

Pengawasan ini yaitu terwujudnya pemerintahan

desa dan warga desa memiliki pengetahuan

yang cukup tentang hak-hak dan kewajiban sebagai

warga negara dalam setiap perhelatan pemilu dan

pemilihan, serta memiliki kesadaran dan kemauan

untuk bersama-sama Bawaslu mengawal setiap

proses dalam tahapan pemilu dan pemilihan secara

bertanggungjawab.

Dengan berbekal panduan yang dirumuskan dalam

bentuk kesepakatan bersama di atas, Panwaslu Takalar

melakukan pendekatan dan komunikasi kepada stakeholder

yang dianggap dapat mendukung agenda ini . Akan namun ,

kuatnya tarik-menarik kepentingan antar-calon petahana

yang didukung oleh mayoritas partai politik, melawan sang

penantang yang hanya mendapat dukungan minimal dari

partai politik yang memiliki hak untuk mengusung calon,

namun mendapat dukungan dari tokoh berpengaruh di Sulawesi

Selatan pada waktu itu;membuat persaingan berlangsung

dalam tensi yang sangat tinggi, dan pada akhirnya dimenangi

oleh sang penantang dengan selisih suara yang tipis, bahkan

mesti diputus lewat sidang Sengketa Hasil Pemilihan di

Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu membuat gagasan dan ide

ini belum bisa berjalan dengan baik.

Dari semula 11 kepala desa dan lurah yang

menyatakan siap mengembangan konsep ini , hanya

1 kepala desa yang bisa bertahan untuk bermitra dengan

Bawaslu mendorong tumbuh kembangnya partisipasi

warga dalam melakukan pengawasan di tahapan

Pemilihan Kepala Daerah. Kepala desa itu yaitu Kepala Desa

Massamaturu. Sementara kepala desa dan lurah yang lain,

dengan berbagai alasan dan kendala belum bisa melanjutkan

116

ide dan gagasan ini . Kondisi ini masih berlanjut sampai

pada agenda Pilgub tahun 2018.

Berangkat dari kenyataan ini, Bawaslu Sulawesi

Selatan melihat ide dasar dan gagasan untuk mengembangkan

kehidupan demokrasi yang lebih sehat dari desa/kelurahan

yaitu sebuah ide dan gagasan yang mesti didukung dan

dikembangkan. Apa yang dilakukan oleh Panwaslu Takalar

sebelumnya perlu dikaji dan dianalisis, untuk menemukan

simpul-simpul masalah serta kemungkinan pemecahannya.

Meski belum dirumuskan dalam sebuah desain perencanaan

yang lebih matang, masih lebih banyak sebagai letupan ide dan

gagasan mengembangkan desa model pengawasan menjadi

program yang juga digagas lebih luas di tingkat provinsi.

Desa Massamaturu dijadikan ikon dan model pengembangan

Desa Pengawasan. Untuk itu, Bawaslu Takalar bersama

Bawaslu Sulsel mencoba melakukan pemetaan masalah dan

mengidentifikasi gagasan-gagasan yang mungkin dapat

menjadi pola dan sstrategi pengembangannya. Sebagai

usaha menguatkan komitmen kepala desa dan warga di

Desa Massamaturu, untuk menjadi desa model pengawasan,

dilakukan deklarasi bersama dan pengesahan Forum Awas

yang akan menjadi garda terdepan warga Desa

Massamaturu dalam melakukan pencegahan dan pengawasan

dalam menghadapi tahapan Pemilu 2019. Deklarasi ini dihadiri

oleh anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, serta Bupati

Takalar dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

lainnya.

Pasca-Deklarasi Desa Sadar Pengawasan di Desa

Massamaturu, Kabupaten Takalar;diskusi dengan berbagai

pihak lebih diintensifkan, khususnya antara Bawaslu Provinsi

Sulawesi Selatan, Bawaslu Kabupaten Takalar, dan Kepala Desa

Massamaturu, dengan mengevaluasi hasil dan capaian yang

telah dilaksanakan sebelumnya. Bersama Bawaslu Takalar,

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menemui Bupati Takalar

dan pihak terkait, termasuk mendiskusikan dengan pihak

pendamping desa dan konsultan pendamping desa di tingkat

provinsi, serta Dinas Pemerintahan Desa tingkat provinsi untuk

lebih menguatkan dukungan dan semangat mengembangkan

117

ide ini .

Salah satu informasi penting yang didapatkan dari

koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah, dalam hal ini

Bupati Takalar, yaitu adanya program pengembangan nilai-

nilai demokrasi yang termaktub dalam visi-misi Bupati dan

Wakil Bupati yang disampaikan dalam kampanye mereka di

Pimilukada tahun 2017. Visi dan misi ini juga tertuang

dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Takalar.Pengembangan nilai-nilai demokrasi yang

ada dalam RPJMD ini menjadi payung dan cantolan

program yang mesti dikembangkan dalam daerah/wilayah

pemerintahan Kabupaten Takalar. Program inilah yang

kemudian menjadi bahan diskusi lebih lanjut dengan Kepala

Desa Massamaturu untuk merumuskan kegiatan dan program

yang dapat dilakukan dalam mengawal proses demokrasi,

khususnya dalam menghadapi Pemilu 2019, sehingga wujud

dan bentuk dari partisipasi nyata warga dalam mengawal

proses dan tahapan Pemilu lebih nyata dan didukung oleh

program dan agenda kegiatan desa yang terencana.

Dari beberapa kali pertemuan dan diskusi dihasilkan

beberapa rumusan dasar sebagai model dan arah dari

pengembangan Desa Pengawasan yang akan dikembangkan

di desa yang akan menjadi target dampingan Bawaslu.Desa

Massamaturusebagai piloting dalam membuat perencanaan

diharapkan dapat menggambarkan usaha yang terencana dan

sistematis dalam menjamin keterpenuhan hak dan kewajiban

politik warga warga desa, meningkatkan kesadaran dan

pengetahuan politik warga desa, menguatkan kesadaran

warga untuk bersama-sama mengawasi proses Pemilu

di setiap tahapan, serta melakukan kegiatan pencegahan

terhadap kemungkinan tindak pelanggaran norma dan aturan

pemilu di setiap tingkatan, dengan merumuskan kebijakan dan

program yang jelas dan konkret sehingga warga semakin

memahami bahwa mereka bukanlah obyek dari berjalannya

proses demokrasi dan politik, namun mereka yaitu subyek

dari terwujudnya proses dan subtansi demokrasi yang dicita-

citakan.

118

Sebagai output dari rumusan yang digagas bersama di

atas, Pemerintah Desa Massamaturu, melalui Kepala Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang didampingi oleh

Bawaslu melakukan kegiatan-kegiatan, yang diterjemahkan

dari kebijakan yang dirumuskan dan disepakati Bersama

sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Massamaturu membentuk

Forum Awas (Forum Aliansi warga Kawal

Demokrasi) tingkat Desa Massamaturu, yang

pengurusnya terdiri atas unsur-unsur yang ada

dalam masyatrakat, seperti unsur pemuda, tokoh

warga, tokoh agama, dan unsur perempuan,

yang bertujuan untuk mendorong partsipasi

warga secara konkret dalam melakukan

pendidikan politik dan pendidikan bagi pemilih,

dan usaha pencegahan terhadap kemungkinan

terjadi prakktik politik uang, penyebaran kebencian

dan informasi hoaks, serta politisasi SARA.

Lewat Forum Awas ini, beberapa kegiatan

dilaksanakan dan mendapat dukungan anggaran

dari pemerintah desa, sebagai kelanjutan dari

program pengembangan nilai-nilai demokrasi

yang ada dalam RPJMD Kabupaten, sebab

dituangkan dalam rencana Program Jangka

Menengah (RPJM) Desa.

Kegiatan yang dimaksud seperti:

(1) melakukan sosialisasi tentang bahaya politik

uang kepada warga dengan mendatangi

rumah-rumah warga. Kegiatan ini dilakukan

oleh Forum Awas.kepada warga yang telah

didatangi dan diberi pemahaman tentang

bahaya politik uang bagi tumbuhnya nilai-

nilai demokrasi dalam warga, juga

bisa berdampak bagi individu warga

itu sendiri, serta bahaya politisasi SARA dan

pentingnya menyaring informasi yang ada,

khususnya yang berasal dari media sosial,

diberi stiker untuk mereka tempel di pintu

119

rumah mereka sendiri, sebagai bukti bahwa

mereka paham, setuju, dan mendukung hal

ini .

Pesan-pesan yang tertulis dalam stiker

ini , seperti “Rumah dan Keluarga Ini

Menolak Politik Uang”, “Gerakan Tutup Pintu

Politik Uang”, “Tolak Politik Uang, Politisasi

SARA dan Ujaran Kebencian”, serta beberapa

bentuk stiker yang berisi pesan-pesan senada

yang semuanya diadakan dan didanai oleh

pemerintah Desa Massamaturu.

(2) Dalam nomenklatur program pemberdayaan

yang didanai dari Anggaran Dana Desa (ADD)

Desa Massamaturu, dicantumkan salah satu

program yang disebut dengan “sosialisasi

dan perlindungan hukum bagi warga”.

Program ini yang diserahkan kepada Forum

Awas untuk dikelola lebih lanjut dan fokus

pada sosialisasi dan perlindungan terhadap

warga yang berkaitan dengan aturan dan

UU kepemiluan.

2. Pemerintah Desa Massamaturu mendirikan

Pojok Pengawasan di beberapa titik strategis dan

biasa didatangi warga, seperti Rumah Ronda dan

tempat-tempat duduk warga. Pojok Pengawasan

ini menjadi salah satu tempat komunikasi,

informasi, dan edukasi (KIE) bagi warga

desa. Di Pojok Pengawasan ini disiapkan informasi

tentang Daftar Pemilih yang telah terdaftar di DPS

kemudian DPT. warga yang namanya belum

terdaftar dapat segera menyampaikan kepada

pemerintah desa atau Pengawas Desa agar dapat

difasilitasi untuk segera dimasukkan ke DPS/DPT

dan atau segera dilakukan perekaman e-KTP, jika

mereka belum melakukan perekaman.

Di Pojok Pengawasan ini pula, informasi tentang

tindakan atau perbuatan yang dilarang bagi

warga, bagi perangkat desa dalam

120

kaitannya dengan pelaksanaan tahapan Pemilu

juga dicetak dan dipasang. Demikian pula

prosedur yang dapat dilakukan oleh warga

jika mengetahui dan melihat suatu tindak

pelanggaran aturan pemilu.

3. Pemerintah Desa Massamaturu mengintegrasikan

kegiatan dan program Padat Karya yang dilakukan

warga desa dengan kegiatan sosialisasi

tentang informasi kepemiluan dan hal-hal yang

berkaitan dengan

Rabu, 14 Juni 2023

pemilu 2

ARTICLE

Popular Posts

Privacy Policy for mayatku.blogspot.com

Log Files

Google DoubleClick DART Cookie

Our Advertising Partners

Privacy Policies

Third Party Privacy Policies

Children's Information

Online Privacy Policy Only

Consent

Terms and Conditions

Cookies

License

Hyperlinking to our Content

iFrames

Content Liability

Reservation of Rights

Removal of links from our website

Disclaimer

Archive

viewer

about us

search

Translate