pemilu 3

pemilu 3

   Juni 14, 2023       mayatku

---

 tindakan yang dilarang dan 

yang boleh dilakukan oleh warga warga. 

Larangan tentang politik uang, model dan 

bentuknya juga banyak menjadi materi sosialisasi 

yang disampaikan oleh jajaran Pengawas Pemilu 

tingkat Desa, Kecamatan, bahkan melibatkan 

Bawaslu Kabupaten.

4. Pemerintah Desa Massamaturu melaksanakan 

Musrembang Desa secara terintegrasi dan 

melibatkan jajaran Pengawas Pemilu tingkat 

Desa, sehingga diharapkan melahirkan langkah-

langkah strategis dari pihak pemerintah desa dan 

warga desa untuk mendukung langkah-langkah 

pengawasan Pemilu di Desa Massamaturu.

5. Pemerintah desa, setelah mendapat informasi ada 

beberapa warga dan warganya yang belum 

terdaftar di DPS/DPT sebab  belum memiliki 

e-KTP, segera berkoordinasi dengan Dinas 

Dukcapil dan Bawaslu Takalar, untuk membuka 

proses perekaman e-KTP di kantor desa, yang 

waktu itu pihak Dukcapil memusatkan proses 

perekaman di kantor Dinas Dukcapil Kabupaten. 

Kegiatan perekaman data e-KTP bagi warga 

desa yang belum memiliki e-KTP dilaksanakan 

di kantorDesa Massamaturu dan dihadiri oleh 

warga Desa Massamaturu yang memang 

belum sempat melakukan perekaman dan telah 

memenuhi syarat untuk ber-KTP elektronik.

Pasca Pemilu 2019, agenda kemkitraan dalam 

program pengembangan desa model pengawasan partisipatif 

di Desa Massamaturu, tidak berhenti atau selesai seiring 

berakhirnyatahapan pemilu. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya 

penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi dalam warga 

tetap dilanjutkan. Kepala desa selalu berkoordinasi dan 

meminta petunjuk dari Bawaslu agar agenda pengambangan 

pendidikan politik dan penguatan nilai-nilai demokrasi di 

desanya tetap terus berjalan. Bahkan  pihak  pemerintah daerah 

juga  tetap mendukung dan mendorong agar praktik baik yang 

dikembangkan di Desa Massamaturu terus dikembangkan 

di desa lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari beberapa 

kalangan,  apa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu bersama 

pemerintah Desa Massamaturu sehingga program ini bisa 

dilakukan secara berkelanjutan?

Bawaslu dalam mendorong terwujudnya sebuah 

desa model pengawasan di Desa Massamaturu ini, diawali 

dengan membangun komunikasi dan koordinasi dengan 

pemerintah daerah sampai pada pemerintah tingkat desa. Dari 

hasil komunikasi dan koordinasi ini  disepakati beberapa 

kegiatan  yang  dilakukan   berbasis kemitraan, seperti:

1. Melibatkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah 

Desa   dalam  kegiatan pencegahan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu 

dan jajarannya di semua tingkatan. Hadirnya 

Pemerintah Daerah, minimal menimbulkan 

pesan bahwa kepentingan untuk mendorong 

proses demokrasi dan Pemilu bersih (clean 

election), bukan hanya tugas Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu), namun  menjadi tugas bersama, 

termasuk pemerintah sebagai pemangku 

kebijakan.

2. Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah 

daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) untuk mengetahui 

program pokok daerah yang akan menjadi 

cantolan dari program yang akan dikembangkan 

di tingkat desa (RPJM-Des). Dari hasil koordinasi, 

  

Bupati Takalar secara tegas menyampaikan 

bahwa salah satu program andalannya yaitu  

pengembangan nilai-nilai demokrasi. Program 

pokok inilah yang selanjutnya di-breakdowndan 

dijadikan cantolan program pengembangan 

demokrasi di tingkat desa masuk dalam RPJM-

Desa Massamaturu.

3. Pengorganisasi Forum warga  Kawal 

Demokrasi (Forum-Awas) secara formal dimulai 

dari tingkat Kabupaten dan kecamatan, yang 

mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. 

Forum Awas tingkat Kabupaten lalu mendorong 

pembentukan Forum Awas di tingkat kecamatan, 

instansi, dan tingkat desa. Agar Forum Awas ini 

dapat mengakses anggaran (dana) yang dikelola 

pemerintah desa, Forum Awas di tingkat desa 

dibentuk dan di-SK-kan langsung oleh Kepala 

Desa sehingga menjadi salah satu lembaga dan 

organisasi yang resmi di tingkat desa. Organisasi 

yang diakui sebagai lembaga yang dibentuk oleh 

pemerintah desa, memiliki ruang untuk mendapat 

dukungan anggaran dan program yang didanai 

oleh anggaran dana desa.

            (Struktur Pengurus Forum Awas)

Strategi di atas, menjadi hal yang penting 

digarisbawahi, sebagai usaha  mensinkronkan program 

pemberdayaan warga desa yang memiliki alokasi 

anggaran dari dana desa sesuai dengan ketentuan UU 

Desa serta petunjuk teknis pengalokasian dana desa 

dengan pelaksanaan pendidikan politik dan demokrasi di 

Desa Massamaturu.

B. Hasil  Yang Dicapai

Kegiatan-kegiatan yang digagas dan 

dilaksanakan di atas, memiliki dampak yang sangat 

menonjol  positif, tidak ada tindak pelanggaran yang 

ditemui, “Zero Pelanggaran Pemilu.” keikutsertaan  

warga untuk ikut menyalurkan hak pilihnya, ikut 

mengawasi setiap proses tahapan Pemilu, ikut  kegiatan 

sosialisasi  yang dilaksanakan pemerintah desa bersama 

Pengawas Pemilu juga sangat dapat dilihat. Tidak adanya 

tindak pelangaran, khususnya yang dianggap mencederai 

nilai-nilai demokrasi secara subtansial, seperti politik 

uang, kecurangan dalam proses pungut-hitung suara, 

politisasi SARA, ujaran kebencian dan hoaks di wilayah 

desa ini diakui oleh warga desa, pemerintah desa, 

Pemerintah Daerah, juga  oleh caleg yang berkontestasi 

di Pemilu 2019.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa 

Massamaturu, sebagai usaha   mengoptimalkan peran dan 

partisipasi  warga  desa dalam melakukan tanggungjawab 

pencegahan serta pengawasan, khususnya pada 

pelaksanaan   Pemilu 2019, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Terkait dengan partisipasi warga untuk 

menyalurkan hak-hak politiknya, tidak 

lagi terkendala  persoalan   administrasi 

kependudukan, sebab  semua warga 

yang telah memiliki hak pilih telah melakukan 

perekaman e-KTP.

keikutsertaan  warga tidak hanya diukur dari 

meningkatnya persentase warga yang memiliki 

hak pilih hadir di TPS untuk menyalurkan aspirasi 

dan pilihan mereka. keikutsertaan  warga dapat 

dilihat dari intensifnya warga mengikuti 

agenda dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan 

oleh jajaran pemerintah desa agar mereka tahu 

dan paham apa yang boleh dan mesti mereka 

lakukan, demikian pula hal-hal yang dilarang 

dan tidak boleh dilakukan dalam setiap tahapan 

pemilu.

Beberapa pernyataan yang disampaikan oleh 

warga yang menyebutkan bahwa dengan 

adanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

desa yang didukukung oleh Bawaslu menjadikan 

mereka paham bahaya dan akibat dari politik 

uang. (Sumber: Wawancara dengan beberapa 

tokoh dan warga desa)

2. Kepala Desa, perangkat desa, tokoh warga, 

tokoh agama, pemuda, wanita bersatu dan 

bersinergi dengan Bawaslu dalam melakukan 

agenda sosialisasi pencegahan dan pengawasan. 

Untuk menformalkan tugas ini, pihak Kepala Desa 

membentuk dan mengesahkan kepengurusan 

Forum Awas di tingkat desa.

Kegiatan Pencegahan yang dilakukan secara 

masif di tingkat desa oleh  Forum  Awas, didanai 

dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah 

desa, seperti untuk mencetak sticker dan 

melakukan kegiatan sosialisasi yang melibatkan 

Bawaslu  Kabupaten   Takalar.

Semua ini berdampak pada kuatnya kesadaran 

warga, perangkat desa, dan tokoh 

warga untuk mencegah, baik untuk diri 

mereka maupun keluarga dan warga mereka dari 

tindakan yang dianggap melanggar norma dan 

aturan kepemiluan.

Isu tentang politik uang yang kadang dianggap 

marak terjadi dapat dicegah. Tidak ditemukan 

kasus politik uang selama pelaksanaan Pemilu 

2019 di Desa Massamaturu. 

3. Informasi kepemiluan, baik terkait dengan hak-

hak warga dalam pemilu maupun regulasi yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu di setiap 

tahapan, dengan mudah diakses oleh warga. Hal 

itu terjadi sebab  beberapa titik yang selama ini 

menjadi tempat berkumpul warga, seperti pos 

ronda, tenpat penimbangan balita yang sering 

diakses oleh warga, dijadikan sebagai pusat 

komunikasi, informasi,dan edukasi (KIE) tentang 

pengawasan kepemiluan. Praktik baik ini masih 

dapat ditemui hingga saat ini.

4. Anggota DPRD Takalar, dinas terkait, serta 

Bupati Takalar, dalam beberapa kesempatan 

menyampaikan testimoni dan harapan mereka 

agar kegiatan yang dikembangkan di Desa 

Massamaturu dapat di kembangkan di desa-

desa lain sebab  benar-benar manfaatnya 

dapat dirasakan oleh warga desa serta 

pemerintah daerah sendiri. Pemahaman dan 

kesadaran politik warga yang terbangun dari hasil 

kerjasama antara Bawaslu dan Pemerintah Desa 

Massamaturu, kata Bupati Samsari Kitta, telah 

mampu menghadirkan sebuah proses demokrasi 

  

yang sehat, jauh dari politik uang, dan hal-hal 

yang merusak nilai-nilai demokrasi. Bupati 

Takalar ini  juga mengharapkan semoga hal 

seperti ini dapat dikembangkan di desa-desa lain 

di wilayah Kabupaten Takalar.

   

Kesimpulan

Dari  pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa poin 

sebagai kesimpulan dari tulisan ini, yaitu:

1. keikutsertaan  warga, khususnya dalam bidang 

penguatan demokrasi dan lebih spesifik pada 

aspek politik bernegara, yaitu  sesuatu yang 

mesti terus didorong dan dikembangkan. Hal ini 

tentu tidak mudah, sebab  beberapa kondisi nyata 

dalam warga, baik secara internal maupun 

eksternal warga desa, terjangkiti sikap dan 

pandangan pragmatisme politik. Kesadaran akan 

hak-hak dan tanggungjawab untuk menciptakan 

kehidupan demokrasi masih perlu terus didorong, 

Pendidikan politik, bahkan pendidikan pemilih 

pun masih belum dilakukan secara terencana 

dan tersistematisasikan dengan baik. Sosialisasi-

sosialisasi mengajak warga untuk hadir memilih, 

menjadi tidak bermakna jika warga 

sendiri tidak paham untuk apa mereka memilih, 

warga tidak dapat merasakan dampak baik 

dari hasil-hasil pilihan mereka selama ini jika 

dilakukan dengan benar dan baik.

2. Posisi desa dalam mendorong partisipasi 

warga menjadi sangat penting dan strategis. 

Pemerintahan di tingkat desa memiliki 

kewenangan yang diatur dalam undang-

undang yang sangat bisa untuk mendorong dan 

meningkatkan kesadaran politik, pemahaman 

tentang hakikat demokrasi yang baik dan 

benar. Kepala desa besama perangkat desa 

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat 

mengembangkan kegiatan-kegiatan yang didanai 

dari    dana alokasi desa yang   cantolannya pada 

pemberdayaan warga untuk meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran politik warganya. 

Akan namun  hal ini  tentu membutuhkan 

desain kegiatan yang lebih baik danlebih 

terencana.

3. Desa Massamaturu di Kabupaten Takalar yaitu  

salah satu desa yang mencoba berinovasi 

menjawab harapan-harapan besar dari warga 

warga. Tentu belum sempurna, masih 

banyak hal yang perlu pembenahan, namun  

keinginan untuk malakukan kegiatan-kegiatan 

yang bermuara pada usaha  meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran politik warga di 

desanya patut untuk diapresiasi. Respons Kepala 

Desa, BPD, dan perangkat desa untuk membuat 

kegiatan-kegiatan yang didukung kas dana desa, 

yang alokasi pelaksanaannya dilakukan melalui 

Forum Awas tentu dapat menjadi salah satu best 

practices.

Rekomendasi

Dari uraian di atas, hal yang perlu disampaikan 

sebagai rekomendasi, baik untuk pengembangan Desa Model 

Pengawasan Partsipatif yang dilakukan di Desa Massamaturu 

Kabuupaten Takalar, maupun desa-desa lain yang ingin 

melakukan atau telah melakukan hal yang sama, yaitu :

1. Dibutuhkan panduan yang disusun secara baik 

oleh Bawaslu untuk mengembangkan desa/

kelurahan/kampung/lorong model pengawasan 

atau sebutan lain-lainnya yang menggambarkan 

sebuah komunitas yang akandidampingi. 

Panduan ini penting agar kegiatan yang dilakukan 

benar-benar terencana dengan desain kegiatan 

yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

(goal) yang hendak dicapai. Dengan adanya 

panduan ini , maka dimungkinkan untuk 

bisa mengukur dan mengevaluasi capaian dari 

indikator keberhasilan yang telah dibuat.

Semangat jajaran Bawaslu untuk membentuk 

desa model pengawasan, desa anti politik uang, 

desa sadar pengawasan, desa sadar pemilu, 

dan nama lain sudah banyak mendapat respons 

dari pemerintah desa.  Namun  saat ditanya 

bagaimana bentuk dan desainnya,pada sisi ini 

yang belum bisa direspon dengan baik, 

Bahwa sebaiknya bentuk, model dan inovasi itu 

lahir dari desa yaitu  benar, namun  bagaimana 

muncul ide, inovasi, dan kreativitas itu 

membutuhkan strategi pendampingan. Pada 

posisi inilah Bawaslu di tingkat kabupaten dapat 

melakukan usaha -usaha  yang melibatkan pihak-

pihak lain untuk mendorong keinginan ini. Pada 

aspek inilah panduan dan pedoman itu menjadi 

penting dirumuskan.

2. Dalam alokasi penggunaan dana desa, 

pada kegiatan pemberdayaan warga 

memungkinkan untuk menitipkan agenda 

pendidikan politik, namun  memang mesti memiliki 

cantolan dalam RPJMD daerah. Oleh sebab  itu, 

akan lebih baik kalau advokasi yang dilakukan, 

berangkat dari usaha  memasukkan program 

pokok yang dirumuskan dalam Musrembang 

secara berjenjang, dan diharapkan isu demokrasi 

dapat masuk sehingga dapat menjadi cantolan 

kegiatan yang akan dirumuskan sampai di tingkat 

desa.

Pemilihan Umum (pemilu) yaitu salah satu pilar 

demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna 

menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan 

yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan 

yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu 

pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat 

secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan 

kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke 

depan. Keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh 

seberapa besar tingkat kesadaran politik warganegara yang 

1 Mangente Kampung yaitu  istilah bahasa Ambon yang di gunakan dalam 

bentuk acara resmi maupun tidak resmi oleh instansi maupun perseorangan, 

yang bermakna  gerakan peduli dalam setiap kehidupan soaial, dinmana 

kita datang untuk menyapa dan berbincang dengan warga untuk 

memabahas berbagai persoalan, gerakan ini juga dapat dilakukan melalui 

Forum Warga atau pembentukan kelompok sebagai salah satu metode Inovasi 

Bawaslu Maluku dalam meningkatkan pengawasan partisipasi warga 

untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu sebagai wujud pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan melalui pendidikan pengawasan partisipatif 

dalam Pemilu.

  

bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa 

besar partisipasi dan peran warga dalam proses pemilu, 

dengan memberikan kesempatan kepada setiap warganegara 

untuk memberikan suara dukungannya dalam proses 

penetapan pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif 

selaku pemangku kebijakan. 

Pada dasarnya partisipasi politik warga dalam 

pemilu dapat menjadi sarana bagi warga dalam 

mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. warga  

berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya 

kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan 

roda pemerintahan kedepan. Selain itu partisipasi politik 

warga juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan 

eksistensi individu atau kelompok sosial di warga dengan 

mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. 

Rendahnya partisipasi politik umumnya muncul sebab  sikap 

apatis dan sikap apriori terhadap aktivitas dan kegiatan politik, 

di mana warga lebih memilih untuk menjalankan aktivitas 

harian mereka seperti bekerja, berkebun, mencari ikan di 

laut, membuat kerajinan, dan sebagainya, yang dirasa dapat 

memberikan suatu manfaat yang lebih nyata dibandingkan 

dengan harus berpartisipasi dalam politik. Faktor lain yang 

juga erat kaitannya dengan partisipasi politik yaitu  tingkat 

pendidikan warga rendah, keadaan geografis, maupun 

kurangnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu. Inilah yang 

menjadi ironi di banyak daerah terpencil di Provinsi Maluku, di 

mana tingkat literasi warga yang masih rendah berimbas 

pada tingkat partisipasi warga pada agenda politik yang 

umumnya tergolong rendah.

Keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) Provinsi Maluku yang dibentuk melalui UU Nomor 15 

Tahun 2011 jo UU Nomor 7 Tahun 2017, sebagai lembaga negara 

yang berwewenang mengawasi seluruh tahapan pemilihan 

umum serta dituntut menjadi wasit yang profesional, akuntabel, 

dan berintegritas tinggi, sebab  memiliki nilai strategis yang 

sangat penting. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran 

pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu, Bawaslu 

Provinsi bertugas meningkatkan partisipasi warga dalam 

pengawasan pemilu di wilayah provinsi.

Penyelenggaraan pemilu di Provinsi Maluku selalu 

mengalami kendala tak terkecuali pada Kabupaten Buru 

Selatan. Buru Selatan yaitu  sebuah kabupaten di Provinsi 

Maluku dèngan ibukotaNamrole. Kabupaten ini dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008, sebagai 

pemekaran dari Kabupaten Buru yang yaitu kabupaten 

induk. Kabupaten Buru Selatan dengan jumlah kecamatan 

sebanyak 5 (lima), yaitu Kecamatan Kepala Madan dengan 

ibukota Biloro, Kecamatan Leksula dengan ibukota Leksula, 

Kecamatan Namrole dengan ibukota Namrole, Kecamatan 

Waesama dengan ibukota Wamsisi, dan Kecamatan Pulau 

Ambalau dengan ibukota Wailua. Komposisi warga Buru 

Selatan terdiri atas orang-orang asli penghuni Pulau Buru, 

kemudian warga yang berasal dari Pulau Ambalau dan 

warga pendatang yang kebanyakan berasal dari etnis 

Buton dan Bugis. 

Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama memiliki 5 (lima) 

dusun, yakni Dusun Lehoni, Dusun Kusu-Kusu, Dusun Kabuti, 

Dusun Mangga Dua, dan Dusun Wasalai. Dusun Wasalai 

yaitu salah satu dusun yang dimekarkan pada tahun 2016. 

Dusun ini terletak di ujung timur Desa Wamsisi, Kecamatan 

Waesama, Kabupaten Buru Selatan. Dusun ini didiami oleh 

warga adat dari 2 (dua) soa, yakni Soa Wanhedan (Soa 

Latuwael) dan Soa Wailua (Soa Latbual).

warga  dusun setempat masih memiliki gaya 

hidup bersifat tradisional, baik dari segi berpakaian maupun 

tempat tinggal atau rumah. warga  Dusun Wasalai dalam 

pola kehidupannya masih memakai  pola hidup dengan 

pendekatan filosofi budaya/adat setempat, yakni pendekatan 

kehidupan “Kakat Wait” yang artinya hidup orang adik kakak. 

warga  adat di Dusun ini memakai  cara berpikir 

mereka dengan pendekatan ini sebagai bagian yang selalu 

memberikan mereka motivasi dari segala hal, yakni cara pikir, 

bekerja, dan membangun hubungan sosial antara warga 

adat setempat dengan warga pendatang lain yang 

membuka usaha kecilnya di Dusun Wasalai .

 Kehidupan warga Dusun Wasalai selain dengan 

budaya hidup Kakatwait (hidup orang adik kakak),mereka 

juga memakai  cara hidup saling mengerti dan memahami 

hidup toleransi antar-umat beragama. Masayarakat Dusun 

Wasalai dalam kehidupan kesehariannya lebih pada hubungan 

kekerabatan dan kekeluargaan yang sakral, di mana menurut 

mereka sulit untuk diucapkan walaupun dalam berkomunikasi 

maupun gerakan atau tindakan. Sebut saja saat  dalam satu 

keluarga ada saudara perempuannya (nona) yang menikah 

dengan laki-laki lain (nyong), maka saudara laki-laki dari 

perempuan itu tidak bisa memanggil atau menyebut nama 

dari laki-laki (nyong) yang mengawini saudara perempuannya. 

Menurut mereka hal itu tidak diperbolehkan atau “pemali” yang 

artinya dilarang untuk menyebut nama dari suami saudara 

perempuannya. Mereka hanya bisa menyebut nama “dawe” 

yang artinya ipar. 

Dengan pendekatan kehidupan sosial mereka yang 

masih kental dengan nilai budayanya, mereka dalam pola 

hidup warga di Dusun Wasalai selalu menjunjung tinggi 

hidup toleransinya. warga  Dusun Wasalai dalam pola 

berpakaian selalu identik dengan ciri khas mereka, yakni 

pengikat kepala (lenso/lestari) dan pengikat pinggang (kain 

beran). Pakaian ini sering dipakai  untuk acara adat, baik 

di dalam Dusun Wasalai maupun di luar dusun. Pakaian ini 

yaitu pakaian kebesaran mereka yang ada sejak dahulu 

kala tete nenek moyang mereka. 

warga  Dusun Wasalai memiliki senjata tradisional, 

yakni Parank, Salawaku, dan tombak. Tombak yang mereka 

miliki pun terdiri atas beberapa jenis, yakni: tombak lapang 

wangan, tombak bajinet, dan tombak babi. Ketiga jenis tombak 

ini memiliki tipe atau bentuknya berbeda-beda dan memiliki 

kegunaan masing-masing, yakni:

1. Tombak lapang wangan yaitu  tombak yang dipakai  

untuk menghadang musuh atau lawan yang jumlah besar 

yang menyerang mereka. Tombak ini saat  terkena musuh 

sulit untuk terlepas sebab  ada 8 cabang runcingnya yang 

berlawanan arah.

2. Tombak bajinet yaitu  tombak yang dipakai  untuk 

menyerang musuh yang jumlahnya kecil, sebab  tombak ini 

saat  terkena musuh bisa dicabut dan dipakai  kembali. 

Tipe tombak ini runcing dan alus memanjang.

3. Tombak babi yaitu  tombak yang dipakai  untuk berburu 

binatang yang berkeliaran di hutan. Tipe tombak ini isinya 

lebar memanjang.

 Masayarakat  adat   Dusun   Wasalai   dalam 

menyelesaikan sebuah persoalan atau permasalahan dengan 

memakai  pendekatan dalam bahasa Buru, yaitu smake 

(bacarita). warga  setempat memandangnya sebagai 

sebuah bagian adat budaya yang mampu menyelesaikan 

semua persoalan yang sering terjadi di Dusun Wasalai.

Dalam menyelesaikan persoalan apapun mereka selalu 

mengedepankan smake(bacarita) sebagai bagian penting 

dariadat budaya dalam menyelesaikan persoalan sosial 

warga di Dusun Wasalai. warga  setempat menilai 

langkah ini lebih tepat sebab  tanpa memerlukan anggaran, 

ketimbang penyelesaiannya lewat jalur hukum atau 

pemerintahan yang juga menimbulkan adanya biaya yang harus 

mereka keluarkan.  Oleh sebab  itu, semua persoalan yang 

terjadi di Dusun Wasalai  bisa diselesaikan secara kekeluargaan. 

Keseharian warga Dusun Wasalai aktivitasnya yaitu  

dengan berkebun atau pergi ke hutan dari pagi sampai dengan 

sore hari untuk mencari nafkah dan dapat menafkahi keluarga 

mereka. Sedangkan dari tingkat pendidikan, mereka  sebagian 

besar pendidikannya tidak tamat sekolah dasar. Jadi dapat 

dikatakan mereka sangat terbelakang dalam segala bidang.

Kabupaten Buru Selatan belum terlalu mengalami 

kemajuan di bidang segala bidang, terlebih dalam 

telekomunikasi dan infrastruktur. Mereka masih terbelakang 

dalam banyak hal oleh sebab  warga Dusun Wasalai, Desa 

Wamsisi, Kecamatan Waesama belum tersentuh oleh proses 

pembangunan, sulitnya akses telekomunikasi/internet, akses 

transportasi,rendahnya sumberdaya manusia,dan warga 

di sana masih memiliki adat yang kental sehingga dikategorikan 

sebagai daerah atau desa terpencil. Bila dikaitkan dengan 

persoalan-persoalan kepemiluan, pemahaman mereka masih 

jauh dari ideal. Dari hasil wawancara singkat saat pelaksanaan  

Kegiatan  Forum, warga warga tidak  pernah mengetahui 

tentang  apa itu pemilu, tahapan pemilu, bahkan penyelenggara 

pemilupun warga tidak mengetahui sama sekali.

Sebagai daerah terpencil, Dusun Wasalai,Desa Wamsisi, 

Kecamatan Waesama, sangatlah membutukan perhatian 

Pemerintah Daerah setempat, baik dalam pembangunan 

infrastuktur  maupun pembangunan manusianya. Pembangunan 

infrastruktur misalnya, sebab  untuk transportasi  menuju 

ke Dusun Wasalai  dari ibukota Kecamatan Waesama harus 

menempuh perjalanan darat dengan kendaran mobil selama 

kurang lebih 2 (dua) jam. Selain itu di Dusun ini  akses 

telekomunikasi/internet belum ada sama sekali sehingga jauh 

dari berbagai informasi. Demikian juga untuk pembangunan 

manusia, misalnya sebagian besar warga ini  yaitu  

warga adat  yang tingkat  pendidikan masih rendah. 

Masih banyak warga yang belum bisa membaca, menulis, 

maupun  berbahasa  negara kita dengan baik.

Merujuk pada persoalan ini  maka Bawaslu 

Provinsi Maluku berinisiatif untuk dapat meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan tentang pemilu. Persoalan 

menyangkut penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang 

dihadapi oleh warga Dusun  Wasalai yang masih terbatas 

yaitu : 

1. Kelembagaan  penyelenggara  teknis  pemilu   dan pengawas 

pemilu yang setiap saat mengawasi tahap pemilu.

2. Jenis-jenis  pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019.

3. Syarat  sebagai pemilih DPT, DPK, dan DPTB.

4. Larangan-larangan bagi pemilih dan peserta dalam Pemilu.

5. Mekanisme melaporkan/membuat laporan warga 

saat  menemukan pelanggaran pemilu.

6. Tempat pemungutan suara, di mana lokasinya yang jauh 

dari dusun ini  sehingga menyulitkan pemilih untuk 

menyalurkan suara secara baik dan lancar sesuai asas 

penyelenggaraan pemilu.

7. Sebagian  besar  warga Dusun ini  sudah 

mengenal huruf dan tulisan, namun  masih ada yang belum 

mengerti  membaca dan menulis secara baik dan benar.

Uraian persoalan di atas menunjukkan bahwa salah 

satu peran strategis Bawaslu yaitu  meningkatkan kesadaran 

politik warga untuk berpartisipasi aktif dalam setiap 

proses pengawasan pemilu. Dengan demikian diperlukan 

suatu usaha  yang sistematis dari Bawaslu untuk melakukan 

model komunikasi yang tepat kepada warga dalam 

rangka membangun kesadaran politik warga sehingga 

dapat menciptakan  proses demokratisasi di negara kita pada 

umumnya dan Provinsi Maluku pada khususnya. 

Untuk itu salah satu usaha  Bawaslu Provinsi 

Maluku dalam memaksimalkan tugas-tugas pencegahan 

dan pengawasan yaitu  dengan pendidikanpolitik melalui 

Mangente Kampung dalam meningkatkan kualitas pemilu 

di desa terpencil, dengan metode membentuk komunitas 

forumwarga, tabaos, dan bacarita, yang yaitu bentuk 

strategi ditingkat kampung atau desa untuk bagaimana kita 

dapat meningkatkan pemahaman warga,khususnya 

warga terpencil yang berkaitan dengan pengetahuan 

kepemiluan. Kegiatan yang dilaksanakan ditingkat kampung 

atau desa bahkan dusun dalam skala yang sangat kecil 

diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengawas 

pemilu dalam usaha  mendorong partisipasi warga 

dalam pengawasan   pemilu yang dikenal dengan pengawas 

partisipatif, pengawas tanpa identitas yang akan membantu 

Bawaslu dalam melaksanakan tugas pencegahan dan 

pengawasan pada semua tahapan pemilu.

Kehadiran pengawas partisipatif ini sangat penting 

dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, Bawaslu telah 

diberi  mandat undang-undang untuk menjalankan fungsi 

pengawasan. Bawaslu juga dibekali struktur kelembagaan 

yang kuat, bahkan hingga tingkat paling bawah. Demikian 

juga dengan anggaran pengawasan yang diberi  negara 

untuk kontrol secara berkala, artinya beban kontrol terhadap 

penyelenggaraan pemilu lebih besar diberi  kepada 

Bawaslu. Kedua, Bawaslu sebagai struktur terlembaga memiliki 

keterbatasan, khususnya personel dan struktur yang bertugas 

mengawasi. Pada tingkat pusat Bawaslu hanya diisi oleh 5 

(lima) personel, lima sampai tujuh orang disetiap provinsi, dan 

tiga sampai lima orang di setiap kabupaten/kota, tiga orang 

disetiap kecamatan, satu orang disetiap desa/kelurahan, dan 

satu orang disetiap TPS. Oleh sebab  itu sebagai lembaga 

yang bertugas melakukan pengawasan perlu mendorong 

usaha  partisipasi untuk menguatkan fungsi kontrol tahapan 

penyelenggara pemilu. Ketiga, tantangan penyelenggaraan 

pemilu kedepan yang sangat kompleks, di mana kecenderungan 

hadirnya pelanggaran pemilu, mengabaikan hak politik warga, 

manipulasi suara pemilih yang tidak bisa dihindarkan. Semua 

ini dapat diatasi dengan mencerdaskan warga untuk ikut 

dalam mengawasi dan mengontrol tahapan pemilu.

Kabupaten Buru Selatan telah beberapa kali 

melaksanakan pemilihan umum secara langsung, mulai dari 

Pemilu Presiden-Wakil Presiden maupun Pemilu Legislatif 

Tahun 2014, Pemilihan Bupati Tahun 2015 dan Pemilihan 

Gubernur Tahun 2018. Dari pengalaman panjang pelaksanaan 

pemilihan umum ini , banyak pelanggaran pemiluterjadi 

sebab  ketidaktahuan warga. Hal ini terjadihampir 

pada semua tahapan, baik sebelum pemilihan, pada saat 

hari pemilihan/pemberian suara di TPS, maupun setelah hari 

pemilihan yang tahapannya masih panjang, sampai pada 

akhirnya  pengumuman hasil pemilu secara resmi. Kecurangan 

ataupun pelanggaran ini  tidak lepas dari fungsi 

pengawasan pengawas pemilu yang masih membutuhkan 

mekanisme pengawasan ketat. Salah satu yang dapat dilakukan 

yaitu  melibatkan partisipasi aktif warga dalam 

melakukan pengawasan. Dalam konteks ini, Pengawas Pemilu 

harus menerapkan sistem pengawasan partisipatif untuk 

maksimalnya pengawasan pemilu. Pengawasan partisipatif 

yang dimaksud ialah melibatkan warga untuk menjadi 

manusia aktif memantau sekaligus mengawasi setiap tahapan 

pemilu yang berlangsung pada lingkungannya.

Oleh sebab  itu, Bawaslu Provinsi Maluku harus 

melakukan program partisipatif. Program ini yaitu 

serangkaian kegiatan yang mengikutsertakan warga dan 

lembaga lain dalam menjaga kesehatan demokrasi melalui 

pengawasan bersama.  Artinya, seluruh warga negara termasuk 

penyelenggara  berperan  aktif dalam mengawasi jalannya 

pesta demokrasi dan mencegah setiap potensi-potensi 

pelanggaran dan kecurangan yang akan terjadi. Dengan 

berbagai studi penelitian terdahulu dan fenomena empiris di 

lapangan menginspirasi Penulis untuk melakukan penelitian 

terkait dengan persoalan ini , yakni “Pendidikan Politik 

Melalui Mangente Kampung dalam Peningkatan Kualitas 

Pemilu di Desa Terpencil (Studi Pada Dusun Wasalai,Desa 

Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan).”

keikutsertaan  yaitu kunci sukses dalam pelaksanaan 

otonomi daerah sebab  partisipasi menyangkut aspek 

pengawasan dan aspirasi  Aspek 

pengawasan partisipatif ini pun harus menyentuh semua 

segmentasi partisipatif yang dinilai mampu dan cakap 

  

dalam menyehatkan demokrasi melalui pemilu dan pilkada. 

Kerjasama ini  dilakukan bersama perguruan tinggi, 

organisasi warga sipil, media massa (jurnalistik), dan 

organisasi   bersifat  budaya atau adat dan lain-lain.

Kelompok-kelompok ini  berperan aktif dan 

memiliki relawan berjumlah jelas untuk menjalankan program 

pengawasan.  Hal ini  sebagaimana diatur dalam UU No. 

10 Tahun 2016 pasal 131 ayat (1), “Untuk mendukung kelancaran 

penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi 

warga.” Berikutnya pada ayat (2), “keikutsertaan  warga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 

bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi 

Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak 

pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil 

Pemilihan.”

Pengaturan   berikutnya dalam Perbawaslu No. 13 Tahun 

2012  tentang Tata  Cara Pengawasan Pemilu, Pasal 22 ayat (1) 

bahwa “keikutsertaan    warga  dalam  pengawasan Pemilu dapat 

dilakukan dengan cara,  pemantauan, penyampaian laporan 

awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, 

melakukan kajian, pengawasan kampanye, serta bentuk lainnya 

yang tidak melanggar perundang-undangan.”

 Dengan gerakan partisipatif warga untuk ikut 

melakukan pengawasan sejak dini yaitu wujud dari 

pendidikan dan partisipasi politik. warga  dalam hal ini 

diajak menjadi bagian dari sukses penyelenggaraan pilkada 

dan bukan hanya sebagai penonton. sebab  hakikat demokrasi 

lokal yaitu  bagaimana mendorong partisipasi warga di 

dalamnya. Untuk dapat memaksimalkan pengawasan maka 

Pengawas Pemilu harus menerapkan sistem pengawasan 

partisipatif dalam hal pencegahan dan pengawasan pemilu. 

Perlu adanya sinkronisasi pemahaman bersama warga 

tentang pengawasan pemilu. 

keikutsertaan  warga dalam tahapan Pilkada 

2018 maupun tahapan Pemilu 2019 di Kabupaten Buru 

Selatan dengan mengandalkan semboyan/prinsip “Lolin 

Lelan Fedak” (satukan hati membangun negeri) sehingga 

penyelenggaraan pemilu bisa sukses dan berkualitas. Menurut 

Alin, seorang tokoh warga,prinsip Lolin Lelan Fedak 

dapatmengantarkanPilgub2018 Kabupaten Buru Selatan tidak 

perlu sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Cukup rakyat 

menentukan siapa kepala daerah dan wakil kepala daerah 

nantinya, prinsip ini harus sesuai dengan Undang-Undang (2). 

Namun dari hasil diskusi bersama warga, hal ini  

hanya pada skala elite dan warga sipil terus menjadi 

korban sebab  minim serta terbatasnya pemahaman tentang 

persoalan pemilu. warga  jarang memperoleh informasi, 

bahkan bisa disebut ketinggalan jauh terhadap persoalan 

pemilu. Jangankan hak untuk memilih,warga tidak pernah 

mengetahui bagaimana untuk bisa menjadi seorang pemilih 

yang sah menurut undang-undang.

Dari pandangan di atas, regulasi Pilkada 2017 lebih 

baik dibanding Pilkada 2015. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

pilkada. Pada kasus money politic, misalnya, regulasi Pilkada 

2015 menyatakan dilarang namun  tidak sanksinya. Pada 

Pilkada 2017, larangan dan sanksi hukumnya jelas. Terdapat 

satu rumusan pasal 73 ayat (1) ayat (2) dan pasal 135A ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur norma 

pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan 

money politic dan saksinya serta pelanggaran lainnya.

Meski regulasinya sudah lebih baik, Pilgub serentak 

2018 masih diwarnai sejumlah pelanggaran. Sejumlah kasus 

yang menonjol di antaranya money politic, kampanye hitam, 

penggunaan fasilitas negara, mobilisasi aparatur sipil negara, 

dan penyalahgunaan kekuasaan oleh calon petahana, desain 

regulasi pemilu/pilkada makin menempatkan Bawaslu pada 

porsi dan posisi penegakan hukum pemilu seiring dengan 

pemberian kewenangan penyelesaian beberapa jenis sengketa 

dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Sekarang 

ini Bawaslu sudah menjadi semacam kuasi peradilan. sebab  

itu ke depan peran warga sipil dalam pengawasan harus 

diperkuat.

Dengan adanya partisipasi semua pemangku 

kepentingan, penguatan pengawasan yang dilakukan 

Bawaslu dan jajarannya akan lebih efektif. Logikanya, bila 

tahapan-tahapan Pemilu tidak terawasi dengan baik, sudah 

pasti tujuan untuk menghasilkan kepemimpinan berkualitas 

dan berintegritas di tingkat lokal juga tidak akan tercapai. 

Harapannya pilkada serentak akan lebih berkualitas dari 

pilkada-pilkada sebelumnya. 

Dengan demikian untuk menghasikan pemilu 

berkualitas  dan berintegritas di Kabupaten   Maluku Tengah, 

prinsip “Lolin  Fefan  Fedan” (mari  bersama  membangun 

negeri) dapat memaksimalkan pengawasan pemilu dengan 

harapan penyelenggaraan pemilu bisa sukses dan berkualitas. 

Pengawas pemilu dapat melakukan kerja sama dengan 

institusi lain atau kelompok strategis warga untuk dapat 

menjawab hal ini .

Mengingat hal yang selalu luput dari pengawasan 

di manaterjadi kecurangan yang terstruktur sesuai dengan 

penjelasan UU No. 10 Tahun 2016 pasal 135A Ayat (1). Yang 

dimaksud dengan “terstruktur” yaitu  kecurangan yang 

dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah 

maupun penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara 

bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” yaitu  

pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, 

bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” yaitu  

dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap 

hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian. Gerakan inilah 

yang harus menjadi perhatian penuh untuk bagaimana kita 

menyatukan kekuatan dengan melibatkan seluruh stakeholder 

dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.

keikutsertaan  warga  dalam Politik.

Peran serta atau partisipasi warga dalam politik 

yaitu  kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk 

turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan 

jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau 

tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, ‘public 

policy’. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan 

seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, ‘voting’; 

menghadiri rapat umum, ‘campaign’; menjadi anggota suatu 

partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan 

atau hubungan, ‘contacting’ dengan pejabat pemerintah, 

anggota parlemen, dan sebagainya. keikutsertaan  politik yaitu  

kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi 

yang dimaksud mempengaruhi pembutan keputusan oleh 

pemerintah. keikutsertaan  bisa bersifat individual atau kolektif, 

terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara 

damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau 

tidak efektif. Fungsi utama partai politik yaitu  mencari dan 

mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-

programnya berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang 

dipakai  partai politik dalam sistem politik demokratis 

untuk memperoleh  dan/atau mempertahankan kekuasaan itu 

yaitu  dengan melalui mekanisme pemilihan umum. Terkait 

dengan  tugas  ini  maka menjadi tugas partai politik 

untuk mencari dukungan seluas-luasnya dari warga agar 

tujuan itu dapat tercapai.

Cara lain dalam mendorong partisipasi warga 

terhadap pemilu melalui penguatan partai politik. 

Argumentasinya bahwa partai politik diwajibkan melakukan 

pendidikan politik; bukan malahan partai politik mengarahkan 

pemilih dengan metode politik instan, yaitu pemberian uang. 

Ketika pola atau cara ini masih direproduksi terus-menerus, 

bisa dipastikan nilai dan pemahaman warga terhadap 

partisipasi menjadi mengecil hanya dihargai dengan uang, 

bukan sebab  kesadaran sendiri untuk memilih partai sebab  

kinerja serta keberpihakannya dalam momentum pemilu. 

Seseorang mau terlibat aktif dalam kegiatan partisipasi politik, 

menurut Davis Keth (1987:145), sebab  ada tiga unsur, 

yaitu:

a. Adanya penyertaan pikiran dan perasaan

b. Adanya motivasi untuk berkontribusi

c. Adanya tanggung jawab bersama.

keikutsertaan  berasal dari dalam atau dari diri sendiri 

warga ini . Artinya meskipun diberi kesempatan 

oleh pemerintah atau negara; namun  kalau kemauan ataupun 

kemampuan tidak ada,  maka   partisipasi  tidak  akan terwujud. 

  

Di samping itu,  ada bentuk-bentuk  partisipasi politik 

sebagaimana   dikemukakan   syam kamaruzaman 

bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik yaitu  sebagai berikut:

1)  keikutsertaan  dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap 

muka

2)  keikutsertaan  dalam bentuk iuran uang, barang, dan 

prasarana

3)  keikutsertaan  dalam proses pengambilan keputusan

4)  keikutsertaan  dalam bentuk dukungan.

Analisis politik modern partisispasi politik 

yaitu suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini 

banyak dipelajari, terutama hubungannya dengan negara 

berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa 

partisipasi politik yaitu  kegiatan seseorang atau kelompok 

orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, 

antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara 

langsung atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan 

kebijakan (public policy). Setiap perhelatan demokrasi atau 

pemiihan umum yang diselenggarakan oleh Negara Republik 

negara kita memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan 

kehidupan  berbangsa dan bernegara. Para elite politik 

sejatinya memberikan  pendidikan politik  yang cerdas kepada 

warga agar kesadaran berdemokrasi semakin tinggi dari 

berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi ini  akan 

tinggi jika partisipasi warga dalam memberikan haknya 

juga tinggi. Kesadaran warga untuk berpartisipasi secara 

positif dalam sistem politik yang ada, jika seseorang ini  

merasa dirinya sesuai dengan suasana lingkungan di mana 

dia berada. jika  kondisi yang terjadi yaitu  sebaliknya, 

maka akan lahir sikap dan tingkah laku politik yang tampak 

janggal atau negative. Misalnya jika seseorang sudah terbiasa 

berada dalam lingkungan berpolitik yang demokratis, namun  

dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan warga yang 

feodal atau tidak demokratis maka dia akan mengalami 

kesulitan  dalam proses beradaptasi.

Meningkatnya keterlibatan warga dalam 

penyelenggaraan pemilu menunjukkan semakin kuatnya 

tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi 

menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap 

penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan 

sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, sebab  pada 

hakikatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan 

dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan 

dari yang diperintah. Keterlibatan warga menjadi unsur 

dasar dalam demokrasi.  Untuk itu, penyelenggaraan pemilu 

sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja 

tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan warga. 

Menurut Ikhsan  Darmawan (2015: 55), partisipasi politik akan 

berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. 

Seringkali ada hambatan partisipasi politik saat  stabilitas 

politik belum bisa diwujudkan, sebab  itu penting untuk 

dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan 

proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya 

melakukan usaha  pelembagaan politik sebagai bentuk dari 

usaha  untuk memberikan kasempatan kepada warga 

untuk mengaktualisasikan cita citanya. 

Cara  partisipasi  politik dapat didefinisikan sebagai 

cara partisipasi politik di mana warga negara melakukan 

berbagai usaha untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. 

Adatiga jenis cara partisipasi. yaitu: Interest Articulation, 

partisipasi jenis ini artinya individu menyuarakan kepentingan 

melalui hubungan personal, organisasi formal atau informal 

serta berbagai macam proses; Interest Aggregation,  partisipasi 

politik jenis ini artinya seorang individu menyatukan aspirasi 

yang banyak beraneka ragam; dan Policy Making, partisipasi 

politik  jenis ini artinya seseorang individu terlibat dalam proses 

pembuatan kebijakan.

A. Mangente  Kampung

Kota Ambon dikenal dengan sebutan “Ambon Manise”, 

disebab kan pemandangan alam yang dimiliki oleh Kota 

Ambon sangatlah indah dan manis. Selain itu, kebudayaan 

yang terkenal dimiliki oleh Kota Ambon dikenal dengan 

sebutan Pela dan Gandong. Pela Gandong yaitu  suatu   

sistem hubungan sosial yang dikenal dalam warga 

Maluku, berupa suatu perjanjian hubungan antara suatu negeri 

(sebutan untukkampung atau desa) dengan negeri lainnya, 

yang biasanya berada di pulau lain dan kadang juga menganut 

agama lain di Maluku. Biasanya satu negeri memiliki paling 

tidak satu atau dua pela yang berbeda jenisnya.

Cikal bakal tumbuh suburnya multikulturalisme di 

wilayah Kepulauan Maluku,antara lain sebab : pertama, dari 

segi geolinguistik dianggap sebagai bagian dari tanahasal 

suku-suku bangsa pemakai bahasa-bahasa Austronesia (Andili, 

1980);kedua, darisegi geokultural yaitu lintasan strategis 

migrasi-migrasi manusia dan budaya dariAsia Tenggara ke 

wilayah Melanesia dan Mikronesia, Oceania. dan ke arah timur 

yangdiikuti oleh perkembangan budaya wilayah timur sejak 

ribuan tahun lalu (Solheim,1966; Duff, 1970; Shutler; 1975: 

8-10);ketiga,dari segi ekonomi yaitu wilayahpenghasil 

rempah-rempah paling utama, yang antara lain memicu 

wilayahini  menjadi ajang potensial persaingan 

kepentingan hegemoni ekonomi, danakhirnya bermuara pada 

pertarungan politik dan militer 

Mangente yaitu  sebuah istilah bahasa Ambon yang 

maknanya sangat dalam,yakni mengunjungi, menyapa-

datangi suatu tempat yang sudah lama ditinggal atau jarang 

didatang. Mangente kampung yaitu  kegiatan di mana kita 

datang ke suatu desa atau dusun untuk melihat apa yang terjadi 

atau apa yang akan kita perbuat guna membangun desa atau 

dusun tertentu.Mangente bisa dilaksanakan oleh kelompok, 

orang perorang, organisasi atau kelembagaan apa saja. Proses 

mangente kampung tidak diatur secara adat istiadat oleh kita 

yang melaksanakan kegiatan mangente kampung, namun 

kegiatanmangente kampung diatur secara adat istiadat oleh 

kampung, desa,atau dusun adat di mana kita melaksanakan 

kunjungan. Biasanya desa yang kita kunjungi yang akan 

melaksanakan ritual adat untuk menerima tamu yang akan 

berkunjung dengan cara tarian lenso, makan pinang, tarian 

parang dan salawaku, sesuai dengan kearifan lokal desa atau 

dusun di mana kita berkunjung.

Pada pelaksanaan Mangente Kampung ada proses 

penerimaan secara adat oleh warga setempat di mana 

kita melaksanakan kunjungan (mangente). Caranya yaitu  

tarian adat atau prosesi adat dengan bersilat memakai  

parang dan salawaku, pengalungan kain adat atau bunga 

ke orang yang melakukan kunjungan. Dapat juga dilakukan 

dengan cara memberi makan pinang dan sirih ke mereka yang 

melakukan kunjungan, sesuai kearifan lokal di Kabupaten Buru 

Selatan bahkan Maluku secara umum.

B. Pendidikan Politik Melalui Mangente Kampung 

dalam Peningkatan Kualitas Pemilu di Dusun Wasalai,Desa 

Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan

Waesama yaitu  sebuah kecamatan di Kabupaten 

Buru Selatan, Maluku.Adapun Kabupaten Buru Selatan terdiri 

atas 5 kecamatan, yaitu:(1) Kecamatan Namrole, terdiri atas 

10 desa/kelurahan; (2) Kecamatan Waesama, terdiri atas 

8 desa/kelurahan; (3) Kecamatan Leksula, terdiri atas 20 

desa/kelurahan; (4) Kecamatan Kepala Madan, terdiri atas 

10 desa/kelurahan; (5) Kecamatan Ambalau,terdiri atas 7 

desa/kelurahan. Dusun Wasalai yaitu Desa Wamsisi, 

Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan. 

Bawaslu Provinsi Maluku melakukan konsep mangente 

kampung menjadi usaha  pencegahan dan peningkatan 

kapasitas warga dalam Pemilu 2019. Mangente 

  

Kampung yaitu  gerakan peduli dalam setiap kehidupan 

soaial, di mana kita datang untuk menyapa dan berbincang 

dengan warga untuk membahas berbagai persoalan. 

Gerakan ini juga dapat dilakukan melalui forum warga atau 

pembentukan kelompok sebagai salah satu metode inovasi 

Bawaslu Maluku dalam meningkatkan pengawasan partisipasi 

warga untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu sebagai 

wujud pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui 

pendidikan pengawasan partisipatif dalam Pemilu.

Peran warga negara dalam pengawasan pemilu demi 

terwujudnya penyelenggaraan pemilu yaitu  penting dan 

menjadi tanggungjawab bersama. Penyelenggaraan pemilu 

akan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan jika  

mendapat pengawasan serta dukungan dari warga negara itu 

sendiri dan seluruh stakeholder. Program Mangente Kampung 

dalam metode forum warga dilatarbelakangi dengan masih 

banyaknya warga yang belum memahami hak dan 

kewajiban dalam partisipasinya sebagai warga negara pada 

setiap tahapan pemilu. Masih minimnya pemahaman ini  

didapatkan pada desa bahkan dusun oleh sebab  minimnya 

kesadaran hak dan kewajiban politik ini  memicu  

respons warga dalam proses politik masih belum 

maksimal.

Untuk itu, penting bagi Bawaslu Maluku melakukan 

identifikasi terhadap banyaknya forum warga yang eksis di 

warga. Identifikasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan 

menjalin kerja sama dalam pengawasan pemilu. Fungsi 

kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat   kapasitas 

pengawasan, namun  juga mendorong pelibatan warga yang 

lebih luas dalam pengawasan   penyelenggaraan pemilu.

Prinsipnya program ini yaitu  usaha  untuk 

mendekatkan warga dengan persoalan-persoalan 

pencegahan dan pengawasan pemilu. Upaya peningkatan 

partisipasi dan pemberian pemahaman bahwa keputusan 

politik untuk mengawal  pemilu   berakibat    pada kehidupan 

dasar warga. Dengan program ini diharapkan tumbuh 

kesadaran partisipasi warga terhadap proses politik yang 

berkualitas.

Individu  pengawas pemilu kerap menjadi anggota dan 

terlibat dalam organisasi keagamaan dan kewargaan 

yang dapat dipakai  untuk melakukan sosialisasi 

pengawasan pilkada atau pemilu. Forum warga menjadi 

solusi atas keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam 

pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas.

Mangente Kampung yaitu  bentuk kegiatan yang 

dilaksanakan dalam pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi 

Maluku dalam rangka usaha  melakukan bentuk pencegahan 

dan meningkatkan pengawasan partisipasi warga dalam 

mengawal penyelenggaraan Pemilu 2019 melalui tiga metode, 

yaitu: (1) Gerakan Forum Warga dalam pengawasan Pemilu; 

(2) Gerakan pencegahan dan  peningkatan pengawasan 

partisipatif melalui Metode Tabaos; dan (3) Metode Bacarita 

Orang Basudara dalam meningkatkan pemahaman warga 

terhadap pemilu. 

Gerakan Forum dalam Pengawasan Pemilu

Gerakan Forum Warga dalam Pengawasan Pemilu. 

Prinsipnya Forum Warga yaitu  usaha  untuk mendekatkan 

warga dengan persoalan-persoalan pencegahan dan 

pengawasan pemilu, peningkatan partisipasi, dan pemberian 

pemahaman bahwa keputusan politik untuk mengawal pemilu 

berakibat pada kehidupan dasar rakyat. Dengan program ini 

diharapkan tumbuh kesadaran partisipasi warga terhadap 

proses politik yang berkualitas.  Individu pengawas pemilu kerap 

menjadi anggota dan terlibat dalam organisasi keagamaan 

dan kewargaan yang dapat dipakai  untuk melakukan 

sosialisasi  pengawasan pilkada atau pemilu. Metode  Forum 

  

Warga menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya dan 

infrastruktur dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan 

oleh pengawas.

Metode Forum Warga yang dipakai  yaitu  

pertemuan dialogis, tatap muka,dan partisipatoris. Caranya 

dengan mengumpulkan warga berbasis komunitas adat 

atau memanfaatkan   perkumpulan  yang sudah ada dalam 

warga di suatu desa/negeri atau dusun. Selain itu juga 

materi yang akan disampaikan pada Forum Warga pada 

dasarnya yaitu  materi pengawasan partisipatif pemilu 

yang terdiri dari atas pengenalan kelembagaan Bawaslu dan 

jajarannya, pentingnya pengawasan pemilu sebagai ruang 

partisipasi warga untuk mengawal penyelenggaraan 

Pemilu, katerlibatan warga dalam pencegahan pemilu, 

tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, dan 

penyelesaian sengketa proeses pemilu, dan peran warga 

sebagai  agen  partisipasi  dalam pemilu.

Selain metode Forum Warga dalam bentuk dialogis 

dan partisipatoris, ada juga cara yangdapat dilakukan dengan 

mengumpulkan warga berbasis komunitas dalam rangka 

memanfaatkan perkumpulan yang sudah ada pada warga 

dalam bentuk arisan, pengajian, majelis taklim, perempuan 

gereja, dan lain-lain. Selain pertemuan tatap muka (offline), 

metode Forum Warga dapat juga dilakukan dengan metode 

dalam jaringan (daring/online) melalui grup messenger seperti 

grup whatsapp, facebook, dan media sosial dan messenger 

lainnya, di mana Pengawas Pemilu membagikan informasi 

mengenai  pengawasan melalui Forum Warga online ini .

Desain  Forum  Warga   dalam   bentuk  Bawaslu 

Mangente Kampung dilakukan oleh Bawaslu Propinsi Maluku 

dalam rangka meningkatkan bentuk pencegahan dan 

pengawasan partisipasi warga pada daerah terpencil 

untuk mengawal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 

Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018 dan Pemilu Tahun 

2019 pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Ikhtiar ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat mengubah pola pikir 

warga dari tidak tahu menjadi tahu sehingga telah terjadi 

perubahan yang dapat kita lihat bersama dari Pemilu tahun 

2014 ke Pemilu 2019. Pada Pemilu 2014 warga tidak 

tahu tentang apa saja tahapan dalam pemilu, apa saja syarat 

menjadi seorang pemilih, apakah warga bisa ikut awasi 

pada pelaksanàn pemilu, dan masih banyak persoalan lain 

yang tabu di mata warga. Bawaslu Mangente Kampung 

mengubah semua hal ini  dan telah berhasil pada Pemilu 

2019 yang baru saja selesai dilaksanakan.

Kedinamisan Forum Warga membuat pengertiannya 

dikenali melalui ciri-ciri umumnya. Beberapa ciri ini  

diantaranya yaitu  Forum Warga yaitu sekumpulan 

representasi warga yang memajukan klaim kelompoknya 

secara territorial, baik berbasis kota/kabupaten, kecamatan, 

dan desa atau kelurahan.

Forum Warga terdiri atas perwakilan yang heterogen, 

tidak menganut secara afiliatif atas ideologi, asas politik, 

atau kelompok aliran tertentu sebagai nilai kolektif. Forum 

Warga akan selalu menempatkan kepentingan umum 

atau kepentingan bersama sebagai orientasi gerakan. 

Saat berkumpul, Forum Warga akan membahas dan/atau 

mempedulikan masalah-masalah kewarga secara luas, 

baik secara general maupun tematik sebagai fokus kepedulian. 

Sebagai kelompok warga, Forum Warga bersifat inklusif 

terbuka dan tidak berorientasi sektoral serta menyatakan 

diri secara terbuka untuk mengembangkan segala bentuk 

mekanisme menyampaikan pendapat dan aspirasi secara 

berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Forum Warga, kalau bisa disebut sebagai lembaga, 

bukanlah lembaga formal bentukan pemerintah/penyelenggara 

negara, namun  harus murni inisiatif dari warga. Meski 

bukan bentukan pemerintah/penyelenggara negara, namun 

Forum Warga harus mengembangkan hubungan kemitraan-

kritis dengan pemerintah/penyelenggara negara. Dengan posisi 

seperti itu, Forum Warga tidak berada dalam posisi diametral 

atau berhadap-hadapan dengan pemerintah/penyelenggara 

negara. Namun, Forum   Warga harus selalu melakukan kontrol 

terhadap pemerintah/penyelenggara negara, terutama 

berkaitan  dengan  kewajibannya   memenuhi hak dasar. 

Kontrol ini  dilakukan dengan cara menjalankan peran-

peran partisipasi sebagai warga yang sadar hak-haknya.

Dari ciri-ciri ini , Forum   Warga  memiliki beberapa 

model “kelembagaan” dalam mengoperasionalkan diri  untuk 

mewujudkan tujuannya.  Model yang berlaku selama ini 

“lembaga” Forum Warga selalu berasaskan kerelawanan dan 

bersifat kolegial partisipatif. “Lembaga” Forum Warga dapat 

bersifat permanen, namun  juga dapat pula yang bersifat ad 

hoc. Forum Warga yaitu pencitraan seluas-luasnya dari 

representasi lapisan warganya. Forum Warga hanya akan 

diakui sebagai Forum Warga jika  memperoleh  legitimasi 

faktual secara luas, artinya dipercaya warganya.

Ada sejumlah peran yang bisa dilakukan  Forum 

Warga, seperti peran kontrol atau pengawasan. Forum 

Warga, bagi lembaga pemerintah/penyelenggara negara yang 

memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, sebenarnya 

dapat “dimanfaatkan” untuk mengawasi aturan dan perilaku 

aparatur pemerintah/penyelenggara negara dengan 

pengawasan  yang berbasis warga. Di samping itu Forum 

Warga juga dapat turut serta dalam proses-proses penegakan 

hukum secara proporsional dalam kasus-kasus yang berkaitan 

dengan kepentingan publik. Keterlibatan warga dalam proses 

penegakan  hukum bukan berarti Forum Warga melakukan 

tugas polisional, melainkan membantu aparat penegakan 

hukum, seperti melaporkan terjadinya penyimpangan 

pelayanan  publik dan semacamnya.

Forum Warga sebagai salah satu model dalam 

meningkatan pengawasan partisipasi warga dan 

pendidikan politik kepada warga dalam rangka mengawal 

penyelenggaraan pemilu yaitu  wujud pelaksanaan peraturan 

undang-undangan. Melalui pendidikan pengawasan pemilu, 

diharapkan Forum Warga memiliki karakter sebagai pengawas 

pemilu. Peran warga negara dalam pengawasan pemilu 

demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yaitu  penting. 

Penyelenggaraan pemilu akan berjalan dengan baik dalam 

setiap tahapan jika  mendapat pengawasan serta dukungan 

dari warga negara itu sendiri. 

Program Forum Warga dilatarbelakangi masih 

banyaknya warga yang belum memahami hak dan 

kewajiban  dalam partisipasinya sebagai warga negara. 

Minimnya kesadaran hak dan kewajiban politik itu 

memicu  respons warga dalam proses politik masih 

belum maksimal. Untuk itu, penting bagi Bawaslu Provinsi 

Maluku melakukan identifikasi terhadap banyaknya forum 

warga yang eksis di warga. Identifikasi itu kemudian 

ditindaklanjuti dengan menjalin kerja sama dengaan kelompok 

warga di desa atau dusun dalam pengawasan Pemilu 

setempat. Fungsi kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat 

kapasitas pengawasan, namun  juga mendorong perlibatan 

warga yang lebih luas dalam pengawasan penyelenggaraan 

pemilu. 

Gerakan Pencegahan dan Peningkatan Pengawasan 

Partisipatif Melalui Metode Tabaos

Gerakan Pencegahan dan peningkatan Pengawasan 

Partisipatif melalui Metode Tabaos. Kata tabos berasal dari 

dialek Maluku, yang  memiliki arti menyampaikan sesuatu 

kepada orang lain. Dalam kaitan dengan usaha  pencegahan 

sebagai salah satu strategi pengawasan pemilu, kegiatan 

Tabaos mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang selalu ingin 

disampaikan dari Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu kepada 

warga yang berada diperkotaan, desa/kampung, daerah 

terpencil, secara person to person, komunitas dengan identitas 

tertentu dalam bentuk informasi/himbauan tertulis/lisan yang 

meliputi informasi pelaksanaan tahapan, hak dan kewajiban 

perserta pemilu/pilkada, larangan dalam kampanye, netralitas 

ASN, ketentuan pidana, serta himbauan untuk mendorong 

pengawasan partisipatif dalam setiap pelaksanaan tahapan 

pemilu, teristimewa mengawasi hak konstitusional warga 

negara yang terdaftar sebagai pemilih.

Penyampaian informasi atau himbauan kepada 

warga dikemas dalam bentuk:

1. Penyebaran brosur/leaflet/poster; dilaksanakan 

diruang-ruang publik, dari rumah ke rumah, orang per 

orang, mendatangi pasar, kampus, terminal, kantor 

pemerintah/swasta,  atau pun disebarkan dalam 

kegiatan sosialisasi bersama ASN,  Latupati, OMS, 

OKP,  pemilih pemula,  tim kampanye peserta pemilih, 

parpol, dan lain-lain.

2. Pemasangan baliho dan spanduk; ditempatkan pada 

tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau 

publik yang tentunya informasi/himbauan sampai ke 

warga dan warga dapat memahami isi dari 

himbauan ini .  Biasanya isi himbuan dengan 

memakai  bahasa lokal yang mudah dipahami oleh 

warga, seperti contoh “mari rame rame katong 

tolak politik uang.”

3. Penyiaran melalui radio/TV lokal;video dengan narasi 

berdurasi singkat tentang cegah politik uang, politisasi 

SARA, hoaks, serta memanfaatkan info publik di radio 

lokal menyampaikan himbauan dan informasi Penting 

tentang prosedur pelaporan dugaan pelanggaran 

kepada pengawas pemilu yang diketahui oleh 

warga.

4. Pengumuman; bekerjasama dengan pengurus 

masjid/gereja    sebagai  lembaga  keagamaan utk 

mengumumkan  melalui mimbar masjid dan gereja, 

sebab  himbauan untuk ajakan melalui gereja, mesjid, 

langgar, sekolah minggu, ibu-ibu majelis taklim dalam 

pengajian, yakni bagaimana mengajak warga 

untuk memahami apa itu pemilu, membuka cakrawala 

pemahaman warga dalam memahami tugas 

warga sebagai bagian terpenting dalam 

pelaksanaan pemilu, di mana warga sebagai 

pemilih yang  memiliki  hak untuk memperoleh 

berbagai  informasi  terkait  dengan  pemilu.

5. Konvoi Keliling Kampong; memakai  kenderaan 

roda 2 dan roda 4 dalam wilayah pengawasan desa/

negeri/kampong menyampaikan informasi/himbauan 

dengan pengeras suara, mengenakan penanda 

identitas pengawas pemilu, sekaligus memperkenalkan 

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu kepada 

warga pedesaan/perkampungan. Dalam metode 

Tabaos gerakan yang dilakukan yaitu  melalui 

penyebaran selebaran yag mengajak warga 

untuk ikut mengawal dan melakukan berbagai bentuk 

pencegahan, misalnya dengan himbauan jangan bodohi 

kami; suara kami mahal jangan beli suara kami; tolak 

poltik uang dan politisasi SARA; pemilu bersih rakyat 

sejahtera. Gerakan door to door dari rumah kerumah, 

jalan kaki keliling desa dan/atau dusun dilaksanakan 

sambil membagikan stiker serta mengajak warga 

untuk ikut bersama mengajak warga lain dengan 

gerakan yang sama. 

Metode Bacarita Orang Basudara dalam Meningkatkan 

Pemahaman warga  pada Pemilu

Metode Bacarita Orang Basudara Meningkatkan 

Pemahaman warga   dalam Pemilu. Barita  atau bercerita 

yaitu  sebuah bentuk komunikasi lisan yang disampaikan 

penutur kepada para pendengarnya. Umumnya yang suka 

bacarita yaitu  sang ibu (mama) kepada anak-anaknya saat 

mereka hendak tidur. Carita bisa berisi dongeng, fabel, atau 

fantasi, namun  bisa juga berisi kesaksian hidup yang dialami 

sang ibu atau orang lain. Selain “sekadar” pengantar tidur, carita 

bisa juga mengandung pesan-pesan yang mendalam, meski 

disampaikan dengan bahasa yang ringan, penuh metafora, 

kiasan, dan umpama. Orang basudara yaitu  sebuah frasa 

kaya makna. Frasa itu tak sekadar penunjuk teknis tentang 

keterhubungan seseorang dengan saudara sedarahnya. 

Lebih dari itu, ia mengandung makna cinta kasih, solidaritas, 

perasaan sehidup semati, kesediaan untuk saling tolong, di 

antara mereka. sebab  itu, frasa orang basudara tidak dapat 

dipisahkan dari frasa atau metafora khas Maluku lainnya 

seperti: “sagu (3) salempeng dipata dua” (satu lempeng sagu 

dibagi merata oleh setiap orang),  “ale rasa beta rasa” (kamu rasa 

saya juga rasa),  “potong di kuku rasa di daging” (bila suudara 

kira, “katong samua satu gandong”.

Konsep bacarita orang basudara terbingkai utuh 

dalam sebuah konsep diri yang jelas dan tegas, sebagaimana 

dapat dilacak dalam falsafah kemanusiaan orang basudara. 

3 Sagu yaitu  makanan khas warga Maluku yang bearasal dari pohon 

sagu, dioleh mencari sagu salam bentuk lempengan-lempengan.

Ia bukan khayalan atau fantasi buta, namun  dapat dipahami, 

ditunjukkan, dinalar, diteliti, dan dirumuskan secara definitif 

dalam representasi pemikiran dengan rasio dan nalar murninya 

serta nalar logisnya yang khas. Dengannya, ia dapat dipegang 

sebagai bukti dan rujukan kebenaran (argumen teoretik), 

baik untuk sebuah pengetahuan harian (pengetahuan umum) 

maupun pengetahuan ilmiah (keilmuan). Semua itu dapat 

disingkap dalam sebuah falsafah kemanusiaan orang basudara. 

Katong samua orang basudara, menjadi sebuah term falsafah 

kemanusiaan dalam sebuah konsep diri yang standar. Standar 

sebagai sebuah ambang kepuasan petualangan intelektual 

untuk mencari hakikat dan makna hidup yang hakiki. 

Bacarita orang basudara. Pada titik episentrum; katong 

samua orang basudara (kita semua bersaudara), kutemukan 

dasar dan hakikat hidupku yang hakiki dan fundamental. 

Itulah titik puncak sebuah samudera petualangan dengan 

misi pencahariannya yang begitu ambisius, hanya untuk 

menemukan sebuah standar kebenaran dan kepatutan dalam 

mengabadikan hidup bersama secara hakiki. Jadi, katong 

samua orang basudara memiliki kedalaman pemikiran yang 

tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan rasio yang 

terbatas, namun  dengan hati yang luas dan lapang. Falsafah 

kemanusiaan orang basudara menegaskan sebuah faham 

“humanisme kolektif” yang membimbing pada kearifan hidup 

bersama, sebagaimana nyata dalam perilaku kolektif mereka; 

sama rata-sama rasa, potong di kuku rasa di daging, sagu 

salempeng di pata dua, hiti hiti hala hala (ringan sama-sama 

tanggung, berat sama-sama pikul), Ain ni Ain (kita sama dari 

telur yang satu), Ita rua Kai-Wai (kita dua adikkaka), Sita kena 

sita Eka, Etu (kita sama dan satu semua), Kalwedo 378 Epilog 

(salam damai sejahtera untuk semua). 

Faham “humanisme kolektif” orang basudara itu 

bukanlah perilaku emotif-temporer, sebab  terstruktur dengan 

berbagai muatan kode pemikiran (rasio alami) yang cerdas serta 

kaidah logis (struktur nalar) yang teratur. Sebuah “humanisme 

kolektif” yang terkonstruksi dalam sebuah bangunan “sangkar 

realitas” (basis ontologis) yang terbuka untuk menghimbau 

rasa kekaguman, keingintahuan,  serta ujian-ujian kritis 

atasnya. Bangunan ontologis “humanisme kolektif” orang 

basudara itu mengandung sebuah kesadaran batin, keindahan 

budi, dan sinar kejiwaan yang sarat, padu, padat, dan utuh. 

Jadi, orang harus menalarnya dengan totalitas budi, batin, 

dan hidup. Setiap orang yang menghadapinya harus segera 

menyadari bahwa ia sementara berhadapan dengan sebuah 

dunia pengertian atau pemahaman (konotasi) dan dunia 

pemaknaan (denotasi) yang sarat argumen rasio. Ia begitu 

sarat dengan argumen sosial-budaya, argumen kejiwaan atau 

penjiwaan, dan argumen keyakinan hidup yang padat, padu, 

utuh, dan total dalam suatu sinergitas terminologi. Sebagai 

sebuah terma rasio, humanisme kolektif orang basudara 

hendak menampilkan kode-kode pemikiran dan pemaknaan 

hidup. sebab  itu, ia begitu menarik untuk diteliti, dikritik, 

diuji, dibedah, dan disingkap dengan akal sehat manusia untuk 

menghasilkan rumusan-rumusan pemikiran dan gagasan-

gagasan yang sehat dan lurus atasnya.

Dengannya, orang memiliki sebuah 

pertanggungjawaban  epistemologi  (dasar pengetahuan dan 

keilmuan yang hakiki dan obyektif) atasnya  dalam menjalani 

arus keilmuan  dan  pemikiran yang terus berubah dan 

berkembang. Bagi orang basudara, klaim-klaim kebenaran 

yang dimiliki di dalam “humanisme kolektif’-nya itu bersifat sah, 

valid, obyektif, dan tidak terbantahkan. Kebenaran-kebenaran 

itu tiada duanya, diyakini, dipegang, dan dipertahankan sebagai 

sebuah nilai obyektif dalam sebuah ajaran filsafat kemanusiaan. 

Klaim-klaim kebenaran itu bukan sekadar opini belaka sebab  

telah terbukti secara sahih dalam sejarah hidupnya bersama 

sepanjang zaman. Ketika mereka membangun masjid dan 

gereja, saat  mereka dalam konflik, saat   mereka tertimpa 

musibah, saat  acara adat perkawinan dan sebagainya, 

semua dihadapi secara bersama-sama dan diselesaikan secara 

bersama-sama. Itulah adat orang basudara. 

Kebenaran  dan   keyakinan   itu kemudian menjadi 

sebuah sistem nilai budaya, sistim  Bacarita Sejuta Rasa 379 di 

mana keyakinan,  sistim moral, sistim sosial dan terlembaga 

dalam berbagai pranata serta lembaga sosial yang dimiliki. Ia 

menyatu jiwa dan raga mereka, bahkan diyakini membawa 

kebahagiaan, ketenteraman hidup, dan keselamatan bagi 

mereka. sebab  itu, fakta dirinya sebagai orang basudara 

dan tabiat hidupnya sebagai hidup orang basudara terus 

dipertahankan dalam genggaman kemanusiaannya bersama 

sebagai warisan pusaka kemanusiaan orang Maluku. Setiap 

proses dan hasil pengkajian dan penyingkapan atau rumusan 

rasio yang sifatnya hipotesis ini  berkorelasi dengan 

dinamika zaman dan budaya yang terus memaknai asa orang 

basudara, dalam konteks percaturan pemikiran dan keilmuan 

yang terbuka. Sebagai sebuah term sosial-budaya, kebenaran 

hakiki orang basudara terpancar dari sinar batin orang basudara 

bagaikan pancaran kalbu yang bersinar dengan keindahan. 

“Katong samua orang basudara” bukan hanya menampilkan 

sebuah keindahan cara berpikir, namun  keindahan sistem nalar 

yang sulit terbantahkan dalam konsep sosial budaya orang 

Maluku. Menjadi sebuah sebuah pesona diri yang terpijar 

dalam pijaran-pijaran kata, bahasa, pikiran, dan tindakan orang 

basudara. Semuanya terbangun dalam sistem kewargaan 

yang beradab (eksistensi sosial) dengan kepenuhan nilai 

kehidupan yang diyakini dan dipegang teguh sebagai warisan 

keindahan dan keabadiannya bersama. Keindahan jiwa orang 

basudara itu bukan hanya “meng-otak-i” ruang pengetahuan 

atau ruang pemikiran generasinya, namun  lebih dibandingkan  itu, 

“me-watak-i” karakter hidup mereka secara utuh dan abadi, 

sebagai sebuah falsafah dan kesakralan hidup yang hakiki. 

Sehingga, ia bukan hanya mewariskan bagi generasinya 

sebuah arus pemikiran (mainstreaming), namun  lebih dibandingkan  

itu, sebuah arus kehidupan (live streaming) yang khas.

Pemilu dalam konsep bacarita Orang Basudara kini 

telah menjadi konsep Pemilu Maluku 2019. Konsep ini  

dipandang memiliki keterkaitan kuat dengan kehidupan sosial 

orang Maluku, yang memiliki hubungan kekerabatan melalui 

ikatan Pela Gandong dan hidup orang basorada. 

Konsep ini juga dipakai  oleh Polda Maluku dalam 

melaksanakan pengamanan dalam Pemilu, Kapolda Maluku 

Bapak Gatot mengakui, dengan adanya konsep ini  

Polda Maluku kemudian menyesuaikan pola pengamanan 

saat menjelang pemilihan dan Pemilu yang akan berlangsung. 

“Artinya pengamanan akan diusaha kan dengan penciptaan 

kondisi, agar Pemilu berjalan dengan aman dan damai,” ujar 

Gatot.

Bawaslu   memakai    metode    ini  dalam 

melaksanakan usaha  pencegahan dan pengawasan 

Pemilu 2019. Terdapat tiga kegiatan yang dilakukan saat 

pencegahan dan pengawasan. Kegiatan itu meliputi 

keterlibatan warga, yakni:pertama; “pemetaan potensi 

konflik kepentinganyang artinya Bawaslu akan melakukan 

pemetaan potensi konfliksehingga akan ada penempatan 

sejumlah personel, termasuk keterlibatan warga dan 

pihak kepolisian untuk mengantisipasi terpicunya konflik; 

kedua, membangun kemitraan yang akan ditangani tokoh 

adat, agama, dan perempuan yang nantinya akan melakukan 

pendekatan dengan para pihak yang berkepentingan sehingga 

diharapkan akan melahirkan pemilu yang berkualitas dan 

bermartabat. Dilakukannya pendekatan ini  agar susaha  

nantinya Bawaslu dan pihak terkait dapat dengan mudah 

bisa menyampaikan kepada warga untuk bekerjasama 

dalam menyikapi jika terjadi konflik pelanggaran pemilu; dan 

ketiga, kegiatan pencegahan dan pengawasan yang terakhir 

meliputi hubungan antarwarga di mana nantinya akan 

mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang berpendapat jika 

Pemilu akan berlangsung ricuh atau provokator bahwa 

pemikiran ini  yaitu  salah. Hubungan orang basudara 

ini yang harus  memberikan  pemahaman bahwa Pemilu 2019 

akan berjalan aman dan damai.

Bacarita  dalam bentuk pencegahan yaitu  untuk 

mengajak seluruh elemen warga bagaimana keikutsertaan 

dalam mengawal pemilu yang bermartabat. Implementasi 

pelaksanaan sosialisasi melalui Bawaslu Mangente Kampung 

yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi  Maluku di Kabupaten 

Buru Selatan, Kecamatan Waesama, Desa Wamsisi,Dusun 

Wasalai dapat dilaksanakan melalui sarana pertemuan sebagai 

berikut:

1. warga  adat Suku Pulau Buru 

2. Komunitas pengendara ojek

3. Kelompok perempuan,  

4. Pemilih pemula,

5. Pengajian,

6. Kelompok agama

7. Aparat pemerintah negeri/desa

8. Organisasi kewargaan.

Pada pelaksanaan melalui sarana ini , telah 

dilaksanakan wawancara kepada warga untuk 

memperoleh  informasi terkait dengan persoalan pemilu. 

Beberapa informan yang ditemui diantaranya tokoh adat/

warga Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Hengky Latuwael 

(2019)yang mengungkapkan bahwa “Dengan adanya sosialisasi 

yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku sangatlah 

bermanfaat bagi kami dan juga untuk warga Dusun 

Wasalai. Kami dapat  mengetahui banyak ilmu tentang pemilu. 

Kami juga sangatlah berterima kasih serta berharap adanya 

kegiatan seperti ini untuk Pilkada di Tahun 2020” 

Sementara informan berikutnya, yaitu Kapala Dusun 

Wasalai (2019) La  Unti Latuwael (2019), mengungkapkan 

bahwa “baru pertama kalinya penyelenggara pemilu 

melaksanakan kegiatan sosialisasi di dusun kami dan dengan 

adanya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu 

dalam hal ini Bawaslu Provinsi Maluku diharapkan warga 

kami dapat terlibat dalam Pemilu sehingga pesta demokrasi ini 

dapat berjalan tertib, lancar, dan sukses.”

Selanjutnya informan dari salah satu pemilih Erni 

Latuwael (2019), mengungkapkan bahwa “Selama pilkada 

Bupati Tahun 2015, kami warga mencoblos di Desa Wamsisi 

dan Pilkada Gubernur Tahun 2018 kami mencoblos di dusun 

tetangga yang jaraknya cukup jauh. Tapi dengan kegiatan dari 

Bawaslu waktu itu kami sudah bisa mencoblos di Dusun kami.”

Berikutnya informan yang berasal dari Kepala Desa 

Wamsisi  Abdulhaji  Umamity (2019), mengungkapkan bahwa 

“Pemilu  Tahun  2019  yaitu   Pemilu yang dianggap lebih baik 

dari Pemilu-Pemilu  sebelumnya.”

Dari apa yang telah diungkapkan, Bawaslu Provinsi 

Maluku sendiri mengharapkan pesta demokrasi lima tahunan 

ini dapat diikuti oleh seluruh warga yang memiliki hak 

pilih, sehingga perwujudan demokrasi yang disalurkan melalui 

pemilu benar-benar dapat terlaksana. Namun demikian proses 

sosialisasi yang dilakukan tentunya tidak sebatas mengajak 

warga untuk mengawasi proses pemilu serta datang 

ke tempat pemungutan suara (TPS), namun  juga mengajak 

warga untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilu 

2019. 

Mangente Kampung yaitu  sebuah bentuk terobosan 

yang digagas oleh Bawaslu Maluku bertujuan untuk lebih 

mendekatkan Bawàslu dengan warga. Dengan hal ini 

diharapkan warga dapat menjadi bagian terpenting untuk 

mengawasi tahapan pemilu yang dikenal dengan pengawas 

partisipatif. Dalam Mangente Kampung ada beberapa kegiatan 

yang dilaksanakan oleh Bawaslu dengan metode Forum Warga, 

tabaos, dan bacarita yang yaitu suatu proses yang terus-

menerus bergerak atau dinamis yang akan ditumbuhkan dan 

dikembangkan oleh warga, serta menjadi program utama 

Bawaslu  Maluku  dalam  konteks  Mangente Kampung.

Dalam konteks Pemilu Serentak 2019, warga disana 

yang sebagian besar yaitu  warga adat pada Dusun 

ini  sangatlah membutuhkan perhatian yang serius dari 

penyelenggara teknis dalam melakukan sosialisasi  dalam 

menyelenggarakan Pemilu maupun dari Pengawas Pemilu 

untuk mengawasi  tahapan  Pemilu di dusun ini . Dilihat 

dari letak geografis dan sumberdaya manusia di sana, 

kondisinya sangatlah rawan dan berpotensi terjadi kecurangan-

kecurangan pemilu yang dilaksanakan oleh peserta pemilu 

maupun oknum penyelenggara pemilu. Kurangnya sosialisasi 

maupun pindidikan politik tentang kepemiluan pada 

Dusun Wasalai dari penyelenggara pemilu, memicu  

ketidaktahuan bagi warga setempat terhadap pemilu itu 

sendiri, baik tentang hak, kewajiban, dan larangan-larangan 

kepada pemilih, peserta, maupun penyelenggara pemilu 

sehingga terjadinya pelanggaran pemilu.

Pertama kali Bawaslu Mangente Kampung yang 

dilaksanakan dalam metode forum warga ini digagas oleh 

Bawaslu Provinsi Maluku dengan tujuan untuk menyapa 

seluruh elemen warga, menggali ketidaktahuan 

warga tentang isu pemilu, memberikan pemahaman 

tentang informasi tetang kepemiluan dan pengawasannya. 

Banyak hal positif yang didapatkan dari kegiatan forum warga 

ini, antara lain Bawaslu Provinsi Maluku banyak memperoleh  

informasi dari warga setempat terkait teknis penyelenggaraan 

pemilu di desa/negeri terpencil, sehingga Bawaslu Maluku 

dapat melakukan langka-langka pecegahan dan pengawasan 

yang akan dilaksanakan pada daerah ini .

Kegiatan  Mangente Kampung  yaitu  program edukasi 

dari Bawaslu Provinsi Maluku dalam memberikan pemahaman 

tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga 

negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika 

dikaitkan dengan pemilu, mangente kampung bisa diartikan 

sebagai usaha sadar pemahaman pemilu dan tersistem dalam 

mentransformasikan segala informasi tentang pengetahuan 

pemilu dan pengawasannya kepada warga agar mereka 

sadar akan peran dan fungsi serta hak dan kewajibannya 

sebagai pemilih atau warga negara. Pemahaman warga 

hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa pemilu 

itu bukan urusan mereka, melainkan urusan pemerintah dan 

penyelenggara pemilu (Bawaslu/KPU) sehingga warga 

sebagai pemilih sering dibodoh-bodohi dan dicurangi demi 

kepentingan peserta pemilu.

Untuk mencegah kecurangan pemilu kembali terulang 

pada Pemilu 2019, diberi lah pendidikan kepemiluan 

kepada warga terpencil oleh Bawaslu Provinsi Maluku 

pada Dusun Wasalai,Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, 

Kabupaten Buru Selatan. Sudah saatnya pendidikan politik 

tentang kepemiluan dan pengawasan kepada warga 

terpencil dapat diwujudkan dalam kegiatan yang nyata, bukan 

hanya program-program sosialisasi yang dilakukan di daerah-

daerah perkotaan. 

Terkait dengan pentingnya sosialisasi Pemilu, ada 

beberapa informan yang menyampaikan pendapatnya pada 

kegiatan Bawaslu Mangente Kampung. 

Hengky Latuwael (2019), salah satu tokoh adat/

warga Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, mengungkapkan, 

“Adanya Bawaslu Mangente Kampung yang dilakukan oleh 

Bawaslu Provinsi Maluku sangatlah bermanfaat bagi kami. 

warga  Dusun Wasalai sangatlah berterima kasih serta 

berharap adanya kegiatan seperti ini untuk Pilkada Tahun 

2020.” 

Sementara  informan berikutnya, yaitu La Unti 

Latuwael (2019), Kepala Dusun Wasalai mengungkapkan 

bahwa “Baru pertama kalinya penyelenggara pemilu 

menyelenggarakan sosialisasi di dusun kami dan dengan adanya 

sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam 

hal ini Bawaslu Provinsi Maluku diharapkan warga kami 

dapat terlibat dalam pemilu sehingga pesta demokrasi ini dapat 

berjalan tertib, lancar, dan sukses”. 

Selanjutnya informan dari Erni Latuwael  (2019), 

salah satu pemilih di Dusun Wasalai, dalam wawancara singkat 

mengatakan bahwa “Selama Pilkada Bupati Tahun 2015 kami 

warga mencoblos di Desa Wamsisi dan Pilkada Gubernur 

Tahun 2018 kami mencoblos di dusun tetangga yang jaraknya 

cukup jauh. Tapi dengan kegiatan dari Bawaslu waktu itu kami 

sudah bisa mencoblos di dusun kami.”

Berikutnya informasi yang berasal dari Abdulhaji 

Umamity (2019). Kepala Desa Wamsisi ini  

mengungkapkan bahwa “Pemilu Tahun 2019 yaitu  pemilu 

yang  dianggap  lebih  baik  dari pemilu-pemilu  sebelumnya.”

Dari apa yang telah diungkapkan, Bawaslu Provinsi 

Maluku sendiri mengharapkan pesta demokrasi lima tahunan 

ini dapat diikuti oleh seluruh warga yang memiliki hak 

pilih sehingga perwujudan demokrasi yang disalurkan melalui 

Pemilu benar-benar dapat terlaksana. Namun demikian proses 

sosialisasi yang dilakukan tentunya tidak sebatas mengajak 

warga untuk mengawasi proses pemilu serta datang 

ke tempat pemungutan suara (TPS), namun  juga mengajak 

warga untuk  menjaga ketertiban dan kelancaran Pemilu 

2019. 

Selanjutnya pengembangan pendidikan politik tetang 

kepemiluan kepada warga terpencil dalam bentuk 

kegiatan Forum Warga sebagai bagian pendidikan politik 

yang yaitu rangkaian usaha untuk meningkatkan 

dan memantapkan kesadaran politik warga untuk 

terlibat secara langsung dan aktif dalam pengawasan pemilu 

partisipatif, guna membantu Bawaslu Provinsi Maluku dan 

jajarannya untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu dan 

wewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan 

bermartabat di Provinsi Maluku. Kegiatan Forum Warga ini 

juga yaitu bagian dari konsep untuk mengubah pola 

berpikir yang tidak tahu menjadi tahu tentang kepemiluan dan 

pengawasannya dalam rangka usaha menciptakan suatu pemilu 

yang benar-benar demokratis, berkualitas, dan berintegritas 

serta partisipatif di Provinsi Maluku umumnya dan khususnya 

pada Dusun Wasalai, Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, 

Kabupaten Buru Selatan. Untuk itu, kegiatan Forum Warga 

sebagai usaha  dari Bawaslu Provinsi Maluku dalam memberikan 

pendidikan politik tentang kepemiluan kepada warga 

yaitu  langkah pencegahan pada setiap basis warga, di 

mana setiap desa atau negeri terpencil yang akan melakukan 

pengawasan pemilu partisipatif berbasiskan TPS.  Selain itu juga 

dalam penyelenggaraan pemilu sebelum pada Dusun Wasalai, 

Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan 

tidak terdapatnya TPS pada dusun ini , namun  setelah 

kegiatan Mangente Kampong dilaksanakan baru terbentuk TPS 

sehingga membantu dan memudahkan warga dalam 

menyalurkan suaranya pada Pemilu 2019. 

Dampak lainnya yang didapat oleh warga 

pada Dusun Wasalai,Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, 

Kabupaten Buru Selatanantara lain adanya partisipasi pemilih 

yang meningkat saat pemilu, warga mulai sadar akan 

hak dan kewajiban saat pemilu, serta adanya hasil pemilu 

yang dapat didapatkan oleh warga pada saat itu, dan 

penyelenggara pemilu yang dapat dipercaya.

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan 

ada peningkatan  kualitas Pemilu pada Dusun Wasalai, 

Desa Wamsisi, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan. 

Pasca Bawaslu Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan 

Mangente Kampung dan diperoleh peningkatan kualitas 

pemilu, yakni meningkatnya partisipasi warga datang ke 

TPS, rendahnya  kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan 

pemilu, serta akan  meningkatnya kualitas pemilu itu sendiri, 

yakni  pemilu  yang jujur, adil, dan bermartabat dapat terwujud. 

Semakin tinggi tingkat partisipasi warga, semakin 

meningkat  kualitas pemilu pada Dusun Wasalai,Desa Wamsisi.

Oleh sebab  itu pentingnya pengawasan partisipatif 

dalam mengawal  pemilu yang demokratis, yang  dapat tercapai 

jika :

1. Badan Pengawas Pemilu, pemantau pemilu, dan 

warga yang dilibatkan dalam pengawasan 

tahapan penyelenggaraan pemilu harus bersifat 

independen dan tidak memihak (imparsial) kepada 

salah satu satu calon/partai politik peserta pemilu 

sehingga tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun;

2. Adanya sosialisasi secara masif yang dilakukan oleh 

Bawaslu Maluku untuk membangun kesadaran 

warga bahwa mereka memiliki kewajiban 

untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan 

cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan 

penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-

lembaga terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut 

mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu bukan 

hanya pada hari pemungutan suara saja;

3. Adanya peranan aktif dari Bawaslu, lembaga-lembaga 

pemantau pemilu, dan juga warga dalam 

mengawasi pemilu, akan memberikan kesadaran 

bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu, dan 

stakeholder terkait untuk menjaga diri, menjaga 

marwah partainya sehingga akan tetap berada pada 

relnya sesuai dengan porsinya masing-masing, yang 

pada akhirnya akan melahirkan suatu pemilu yang 

demokratis.   

4. Adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan 

dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu 

diharapkan akan dapat menghasilkan pemilu yang 

demokratis, baik dari prosesnya maupun hasilnya.

Pengawasan yang ideal yaitu  pengawasan yang 

berbasis warga yang melibatkan partisipasi luas dari 

berbagai macam bentuk lapisan pengawasan dan lapisan 

warga. Bawaslu Maluku Tengah akan terus menjadi 

bagian dari warga Maluku menjadi bagian dari pengawas 

Pemilu dalam rangka menegakkan keadilan pemilu

Dengan demikian paling tidak ada 4 (empat) 

usaha  strategis yang berpotensi untuk meningkatkan dan 

memperkuat pengawasan partisipatif oleh warga, yaitu:

1. Membentuk kelas-kelas pengawasan melalui forum 

warga, melakukan ”tabaos” dan bacarita terkait 

dengan aturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan 

memperdalam pengetahuan terkait aturan hingga 

memahami celah-celah potensi pelanggaran agar 

dapat mencegah serta mengawasi kecurangan dalam 

pemilu dan pilkada.

2. Upaya  penegakan  berbagai regulasi pemilukada 

secara efektif dan efisien akan meningkatkan 

optimisme warga bahwa  output pengawasannya 

akan direspons dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait

3. Daya kerja pengawasan partisipatif oleh warga 

harus diakui memerlukan dukungan anggaran yang 

memadai untuk efektivitas dan keberlanjutan aktivitas 

Pilkada 2020, khususnya kepada para pengawas yang 

terakreditasi untuk menjamin pengelolaan keuangan 

yang efektif dan akuntabel.

4. Bawaslu Maluku akan melakukan terobosan 

inovatif untuk mendorong meningkatnya partisipasi 

warga dalam pencegahan dan pengawasan 

pemilu melalui pencanangan Desa Pengawas Pemilu 

dengan “Zona Bebas Pelanggaran”.

 

Politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan 

(SARA) yaitu  eksploitasi sentimen-sentimen identitas 

untuk memenangkan kelompok tertentu sambil menyerang, 

menghina, dan atau merendahkan kelompok lain yang menjadi 

lawan politiknya. Dalam   Undang-Undang   Nomor   7   Tahun 

2017  tentang   Pemilihan Umum, istilah politisasi  SARA  disebut 

secara implisit dalam Pasal 280 di mana dalam kampanye 

dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, 

calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; juga dilarang 

menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun 

warga. 

Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU 

Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha mencegah 

politisasi SARA dengan membuat kebijakan yang tertuang 

dalam PKPU 4/2017 dan PKPU 8/2017. Pasal 17 PKPU 4/2017 

menyebutkan, materi kampanye harus menghormati 

perbedaan suku, agama, ras, dan golongan warga. Pada 

Pasal 68 (1) disebutkan bahwa dalam kampanye dilarang 

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan 

calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati 

dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota, 

dan/atau partai politik. Sementara, dalam PKPU 8/2017 pasal   

28 disebutkan, pelaksanaan sosialisasi pemilihan dengan satu 

pasangan calon dilarang menyebarkan isu perbedaan suku, 

agama, ras, dan golongan dalam warga.

Adanya PKPU 4/2017 dan PKPU 8/2017 tentu 

diharapkan dapat mencegah politisasi SARA, baik dalam 

Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu Serentak 2019. Namun 

usaha  ini sepertinya tidak selalu berhasil sebab  masih banyak 

media yang memberitakan politisasi SARA, termasuk yang 

beredar di media sosial. Persaingan yang begitu panas tidak 

hanya di tingkat elite, di tingkat akar rumput pun terjadi 

radikalisasi pendukung yang satu sama lain saling menafikan. 

Tatanan sosial tidak hanya retak, warga pun terbelah. 

Hal ini terutama sebab  sentimen agama menjadi 

bagian dari persaingan politik. Akibatnya, logika agama 

lebih dominan dibandingkan  logika politik. Begitu seseorang 

teridentifikasi memiliki pilihan politik yang berbeda, maka dia 

akan dianggap berbeda tidak hanya secara politis, namun  juga 

secara teologis meskipun berada dalam satu agama. Inilah 

yang membuat warga terbelah. 

Situasi ini tentu berbahaya sebab  keterbelahan 

ini  biasanya diikuti oleh stereotipe yang makin 

mempertegas segregasi sosial. Stereotipe ini terasa sangat 

menyesakkan di media sosial. Di dunia nyata pun stereotipe ini 

bertebaran di mana-mana.

Kerasnya kontestasi politik hingga melibatkan 

politisasi SARA tentu memiliki dampak yang begitu nyata. 

Dari data Badan Peradilan Agama yang diperoleh BBC News 

negara kita (16 April 2019), tingkat perceraian yang dipicu 

persoalan politik bersifat fluktuatif. Pada 2009, tingkat 

perceraian sebab  persoalan politik mencapai 402 kasus. Lalu, 

pada 2010, berkurang menjadi 334 kasus. Pada 2011, kasus 

perceraian yang dilatarbelakangi persoalan politik mencapai 

650 kasus. Namun, angka perceraian cukup tinggi sebab  

persoalan politik terjadi pada tahun 2015 atau setahun setelah 

Pemilu 2014. Angkanya mencapai 21.193 kasus.

Fenomena ini tentu menarik jika dilihat dalam kasus 

Kampung Sawah, sebuah kawasan kultural yang memiliki 

karakter khas dengan tingkat kohesi sosial yang sangat kuat. 

Sejak puluhan bahkan ratusan tahun, Kampung Sawah menjadi 

ikon komunitas warga majemuk dengan tingkat toleransi 

yang sangat tinggi. sebab  itu, menarik untuk diketahui apakah 

politisasi SARA beredar di Kampung Sawah dalam Pilkada Jawa 

Barat 2018 dan Pilpres 2019? Bagaimana daya tahan Kampung 

Sawah menghadapi politisasi SARA?

Tulisan ini dikembangkan dari hasil penelitian 

politisasi SARA di Kampung Sawah, baik dampak maupun 

respons warga dalam menjaga keutuhan warga dari 

ancaman politisasi SARA dalam Pilkada Jawa Barat 2018 dan 

Pilpres 2019. 

Penelitian ini memakai  pendekatan kualitatif. 

Data yang dikumpulkan lebih banyak yaitu data kualitatif, 

yakni data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan 

dalam bentuk  angka  .  Di samping 

itu sebab  sifatnya yang bersentuhan dengan pemaknaan atas 

simbol-simbol sebagai salah satu identitas dari komunitas 

Kampung Sawah, pendekatan interaksi simbolik menjadi 

pilihan peneliti untuk mencari jawaban dari permasalahan 

dalam penelitian ini. 

Pengumpulan data dilakukan melalui: (1) kajian 

dokumen tertulis; (2) wawancara mendalam dengan tokoh-

tokoh kunci dan warga; dan (3) observasi terhadap 

keseharian warga Kampung Sawah. Khusus untuk 

wawancara, dipakai  snowball sample. Pada awalnya sudah 

ada sejumlah nama yang akan diwawancarai, namun  kemudian 

muncul beberapa informan lain yang memiliki informasi 

berharga mengenai Kampung Sawah. 

Analisis data dilakukan melalui teknik  deskriptif 

naratif  dengan   memakai   metode kualitatif. Fenomenologi 

menjadi pilihan pendekatan yang dipakai  sebagai tool of 

analysis, mengingat pendekatan ini memungkinkan analisis 

didasarkan pada penghayatan intuitif atau versi subyektif 

sebagaimana didapatkan dari pengamatan partisipatoris dan 

wawancara mendalam. Fenomenologi yang dimaksudkan di 

sini yaitu  suatu penarikan kesimpulan dengan memakai  

setidaknya tiga langkah, yaitu: interpretasi, ekstrapolasi, dan 

meaning  

  

Penelitian ini memakai  kerangka teori ‘integrasi 

sosial’-nya  Emile Durkheim  (1984) yang antara lain membahas 

mengenai solidaritas mekanik dan solidaritas organik. 

Durkheim membagi  integrasi sosial atas dua hal, yakni: 

pertama, integrasi normatif yang menekankan solidaritas 

mekanik yang terbentuk melalui nilai-nilai dan kepercayaan. 

Kedua, integrasi fungsional yang menekankan pada solidaritas 

organik, suatu solidaritas yang terbentuk  melalaui relasi saling 

tergantung antara bagian atau unsur dalam warga 

Menurut Durkheim, solidaritas sosial yaitu  

“kesetiakawanan yang menunjuk pada satu keadaan hubungan 

antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada 

perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang 

diperkuat oleh pengalaman emosional bersama”.

Dalam konteks warga Kampung Sawah, tidak 

cukup memakai  kerangka solidaritas mekanik dan 

solidaritas organik untuk menjelaskan karakter Kampung 

Sawah yang sangat khas. Solidaritas mekanik mengacu pada 

warga tradisional yang secara etnis dan budaya homogen; 

sementara solidaritas organik mengacu pada warga 

urban yang beragam latar belakang namun  diikat oleh pola 

ketergantungan satu sama lain yang bersifat impersonal dan 

aspek etnis dan budaya dianggap tidak menonjol . Kampung 

Sawah, di samping penduduknya beragam, juga diikat oleh 

budaya Kampung Sawah yang sangat kental.

Teori  cross-cutting affiliations membantu 

menjelaskan fenomena Kampung Sawah. Cross-cutting 

affiliation  memungkinkan  elemen-elemen sosial yang saling 

bertentangan   tetap dipertahankan dalam suatu posisi 

yang relatif seimbang. Kelompok-kelompok sosial yang ada 

menjadi saling mengawasi   aspek-aspek sosial yang potensial 

menciptakan permusuhan. Dengan mekanisme ini, konflik 

yang terjadi (baik yang nampak/kasus konflik maupun yang 

laten/potensialitas  konflik)  teredam oleh loyalitas ganda 

(cross-cutting loyalities) 

 Nasikun menjelaskan bahwa sebenarnya perbedaan-

perbedaan etnis, agama, maupun pelapisan sosial saling 

silang menyilang  satu sama lain dan menghasilkan suatu 

keanggotaan golongan yang bersifat silang-menyilang pula. 

Hal ini yang kemudian banyak dikenal sebagai cross-cutting 

affiliations. Adanya cross-cutting affiliations ini kemudian 

menghasilkan cross-cutting loyalities sehingga pada tingkatan 

tertentu warga negara kita juga terintegrasi atas dasar 

tumbuhnya perbedaan etnis, agama, dan pelapisan sosial yang 

bersifat silang-menyilang  

Gambaran Umum Kampung Sawah

Kampung  Sawah bukanlah nama  kelurahan maupun 

kabupaten/kota.  Kampung Sawah yaitu  kawasan kultural 

yang berada di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Jatimurni, 

Jatimelati, dan Jatiwarna. Ketiga kelurahan ini berada di 

Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi.

Sejak zaman kolonial Belanda, Bekasi yaitu 

wilayah kabupaten yang berkedudukan di Jatinegara. Setelah 

kemerdekaan, status ini dikukuhkan dengan UU Nomor 14 

Tahun 1950 mengenai pembentukan Kabupaten Bekasi, 

dengan wilayah yang terdiri atas kewedanan (Sri Margana M. 

Nursam, 2010: 1).

Kota Bekasi sebelumnya yaitu dari Kabupaten 

Bekasi. Pada 20 April 1982 secara administratif  Bekasi dipecah 

menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. 

Pemkot Bekasi terus mengembangkan fasilitas-fasilitas yang 

mendukung aktivitas warga, seperti pasar tradisional dan 

modern, perumahan, tempat ibadah, serta sarana pendidikan 

dan kesehatan (Haidlor Ali Ahmad, 2010: 529).

Pemekaran wilayah ini sejalan dengan pertumbuhan 

pembangunan, terutama di bidang permukiman. Di seluruh 

sudut kecamatan se-Kota Bekasi menjamur permukiman baru 

dan dibarengi dengan  bertambahnya jumlah penduduk yang 

naik secara drastis (Ahmad Syafi’i Mufid, 2014: 391-392).

Perkembangan pembangunan pemukiman 

berlangsung pesat  dan  banyak warga memiliki rumah 

kontrakan.   sebab    Kelurahan Jatimelati  yaitu  daerah 

yang   berbatasan langsung dengan DKI Jakarta  seiring dengan  

dibukanya jalan bebas hambatan (tol JORR), makin banyak 

warga yang tinggal di wilayah Jatimelati ,

Sejak zaman penduduk Belanda, warga Kampung 

Sawah yaitu warga yang heterogen. Penduduk 

Kampung Sawah dan Ujung Aspal beberapa di antaranya 

yaitu keturunan Belanda, China, dan dari kawasan timur 

Nusantara (Wilayah negara kita Timur) yang beranak pinak 

dan kawin campur, ditambah lagi dengan warga Etnis 

Nusantara lainnya (Sunda, Jawa, Melayu, dan lain-lain) yang 

kemudian melahirkan warga Betawi Kampung Sawah 

dan Ujung Aspal yang sekarang. Tidak mengherankan kalau 

kemudian agama yang dianut warga Kampung Sawah 

pun unik, agak berbeda dari warga Betawi lainnya yang 

mayoritas beragama Islam 

Kampung Sawah yaitu perkampungan dengan 

gejala yang sangat unik dalam konteks budaya Betawi. 

Berbeda dengan kampung Betawi pada umumnya yang rata-

rata beragama Islam, Kampung Sawah yaitu  kampung 

Betawi pertama yang agama warganya beraneka ragam. Sejak 

berabad-abad lalu, warga setempat ada yang beragama Islam, 

Protestan, maupun Katolik. Gejala ini sedikit “menyimpang” 

dari kelaziman warga Betawi yang identik dengan ajaran Islam 

. Meski agama berbeda-beda, kunci 

kerukunan di Kampung Sawah, ternyata yaitu  kekerabatan 

yang tetap dijaga. Hubungan kerabat itu tak saja berupa 

hubungan darah, tapi juga melalui jalur perkawinan. Banyak 

terjadi kawin silang antar-pemeluk agama berbeda. Ada yang 

kemudian melebur ke agama pasangannya. Ada juga yang 

bertahan pada agama masing-masing.

Agama Kristen masuk ke Kampung Sawah 1886, 

ditandai munculnya Jemaat Meester F.L. Anthing di bawah 

Perhimpunan Pekhabaran Injil Belanda. Pada akhir 1880-an 

perkembangan Protestan kian pesat, akibat banyaknya jemaat 

dari Mojowarno, Jawa Timur, dan lereng Gunung Muria, Jawa 

Tengah, yang hijrah ke Kampung Sawah ,Pemeluk Kristen yang mulai multietnis itu, tahun 1895, 

pecah menjadi tiga kelompok. Satu di antaranya memilih 

Katolik Roma, meski saat itu tak sadar bahwa Katolik bukan 

bagian Protestan. Perkembangan Katolik di Kampung Sawah 

itu ditandai dengan pembaptisan 18 putra setempat pada 6 

Oktober 1896 oleh Pater Bernardus Scwheitz, dari Katedral 

Batavia. Penganut Kristen di Kampung Sawah kemudian 

membentuk sistem marga, tradisi yang tak ditemukan di 

Betawi lainnya. Misalnya, marga Baiin, Saiman, Bicin, Napiun, 

Kadiman, Dani, Rikin, dan Kelip. Marga-marga yang khas 

Kampung Sawah ini terus dipakai hingga sekarang 

Letak Geografis

Kampung Sawah terletak di Kecamatan Pondok 

Melati, Kota Bekasi yang berbatasan dengan Jakarta Timur. 

Kampung Sawah lebih yaitu “komunitas sosial” 

ketimbang sebagai kampung dalam arti teritori. Pada awalnya 

Kampung Sawah berada di Kelurahan Jatiranggon. Namun, 

setelah ada pemekaran (tahun 1980-an), Kampung Sawah 

  

tersebar di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Jatimurni (RW 01, 

RW 02, dan RW 03), Jatimelati (RW 02, RW 03, dan RW 04), dan 

Jatiwarna (RW 02, RW 03, dan RW 04).

Di bagian utara, Kampung Sawah berbatasan dengan 

Pasar Kecapi. Di bagian barat berbatasan dengan Jalan Raya 

Ujung Aspal dan Jakarta Timur. Bagian selatan berbatasan 

dengan Kampung Raden. Pada bagian timur berbatasan 

dengan Kampung Pedurenan dan Cakung Payangan. 

Kerukunan  Kampung  Sawah

warga  Kampung Sawah sangat kental dengan 

tradisi dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. 

Itulah sebabnya, warga banyak menyebutnya sebagai 

Komunitas Kampung Sawah. Komunitas Kampung Sawah 

memiliki beragam keunikan. Walaupun menganut agama 

yang beraneka ragam, warga di Kampung Sawah tidak 

pernah memiliki masalah dengan toleransi antar umat 

beragama. Mereka hidup saling menghormati dan selalu 

menjaga kerukunan antar sesama. Hal ini dapat dilihat dengan 

berdirinya tiga tempat ibadah yang hampir berdampingan 

yaitu Gereja Kristen Pasundan (berdiri 1886), Gereja Khatolik 

Servatius   (berdiri 1896), dan  Masjid  Agung  Al-Jauhar  (berdiri 

tahun 1965). Jarak ketiga tempat ibadah ini cukup berdekatan 

membentuk segitiga emas seolah melambangkan simbol 

kerukunan. 

Kegiatan keagamaan dilakukan warga kampung 

Sawah dengan penuh kebersamaan. Di saat salah satu warga 

membutuhkan bantuan, warga yang lain aktif memberikan 

tanpa diminta. Hal ini telah terjadi sejak bertahun-tahun 

yang lalu, secara turun-temurun. Perbedaan agama yang 

ada di dalam komunitas Kampung Sawah, disatukan dengan 

tradisi-tradisi yang dilakukan warga di sana, dari mulai tradisi 

berpakaian sampai kegiatan-kegiatan adat yang menjadi warna 

dalam komunitas ini. Kegiatan-kegiatan adat dilakukan tanpa 

melihat agama yang dianut oleh komunitas Kampung Sawah. 

Kerukunan antarkomunitas agama di Kampung 

Sawah terus dipertahankan sampai saat ini. Masing-masing 

komunitas kecil dipimpin oleh seorang tokoh komunitas 

ini . warga  Muslim dipimpin oleh seorang ustadz/

kiai, komunitas Kristen/Katolik dipimpin oleh pastor, begitu 

juga dengan etnis Tionghoa, serta umat Hindu dan lain 

sebagainya juga dipimpin atau dikendalikan oleh tokoh 

komunitasnya masing-masing. Dalam melestarikan kerukunan 

beragama ini, para tokoh ini  bersatu bersama-sama 

membentuk paguyuban umat beragama. Persatuan antara 

tokoh-tokoh yang mewakili masing-masing umat beragama 

ini membuat kerukunan antarumat beragama semakin erat. 

Hal ini terjadi sebab  masih kuatnya pengaruh tokoh-tokoh 

ini    terhadap  anggota   komunitasnya   masing-masing.

Tradisi dan Kebudayaan

Kampung Sawah yaitu kampung yang terdiri 

atas berbagai etnis yang ada di negara kita. Di Kampung Sawah 

ini telah dijunjung nilai-nilai kerukunan serta kebersamaan 

antara warga yang berbeda-beda agama. Selain itu 

nilai-nilai keagamaan/kepercayaan masih sangat dijunjung 

tanpa mengurangi nilai-nilai kebersamaan. Nilai-nilai yang ada 

ini  diwujudkan dalam ritual-ritual yang sampai saat ini 

masih tetap dilaksanakan meskipun sudah disesuaikan dengan 

perubahan zaman. Pada zaman dahulu ada ritual Rojeng 

yang yaitu upacara singkat sebelum dilaksanakan panen 

padi. Upacara ini  dilakukan dengan cara pemberian 

sesajen berupa ubi, tebu, kentang, telur, lisong (cerutu), dan 

kelapa muda sambil diiringi doa-doa. Setelah upacara ini  

selesai, padi segera dipotong dengan ani-ani sambil diiringi 

tembang yang dinyanyikan oleh para pemotong padi ,

Setelah semua ritual panen selesai maka panen raya 

ditutup dengan acara selametan. Petani di Kampung Sawah 

sangat berhati-hati memperlakukan padi, beras, dan nasi. 

Banyak pantangan ataupun larangan terkait dengan padi, 

beras, dan nasi ini. Misalnya yaitu  nasi atau beras tidak boleh 

ada yang jatuh atau terbuang. Hal-hal ini  mencerminkan 

kuatnya nilai atau rasa syukur yang tinggi terhadap Tuhan 

yang telah memberikan hasil panen kepada warga di 

Kampung Sawah. Nilai- nilai ini  masih dilaksanakan 

  

sampai sekarang dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Nilai-nilai ini  

dituangkan dalam ritual sedekah bumi yang dilaksanakan 

setiap setahun sekali di Kampung Sawah. Sedekah bumi ini 

yaitu acara syukuran/selametan dengan menggelar 

pesta yang berisi makanan atau hidangan-hidangan tradisional 

sampai dengan yang modern. Pesta rakyat ini terbuka untuk 

warga umum. Semua warga dari berbagai kalangan 

dapat menikmatinya tanpa memandang perbedaan agama 

ataupun perbedaan etnis.

Sekilas Tentang Pilkada Jabar dan Pilpres 2019

a. Pilgub Jawa Barat

Pemilihan  Gubernur  Jawa Barat 2018 (selanjutnya disebut 

Pilgub Jabar 2018) telah dilaksanakan pada 27 Juni 2018. 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018–

2023 terpilih, yakni Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul  Ulum, 

telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo.  Terdapat 

empat  pasangan  calon pada Pilgub Jabar, yaitu Deddy 

Mizwar-Dedi Mulyadi (didukung oleh dua partai politik, 

yaitu Partai Demokrat dan Golkar); Ridwan Kamil-Uu 

Ruzhanul Ulum (NasDem, PKB, PPP, dan  Hanura); 

Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Gerinda, PKS, dan PAN); dan 

Tubagus Hasanuddin-Anton  Charliyan (didukung PDI-P). 

Pilkada Jabar dimenangi oleh  pasangan Ridwan Kamil 

dan Uu Ruzhanul Ulum. Meskipun demikian ada 

kejutan-kejutan yang menarik untuk dicermati, seperti 

meningkatnya  suara  Sudrajat dan Ahmad Syaikhu serta 

tergerusnya  suara  Deddy   Mizwar   dan  Dedi Mulyadi. 

Yang menarik  yaitu  perolehan suara di Kecamatan 

Pondok Melati di mana Kampung Sawah berada. 

Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum menang 

dengan selisih suara cukup besar.  Berikut ini yaitu  

perolehan Suara Pilgub Jawa Barat 2018  di  Kecamatan 

Pondok   Melati. (sumber: KPU Jawa Barat)

 

Pemilihan  Walikota Bekasi 2018 diikuti oleh dua pasangan 

calon, yakniRahmat Efendi - Tri Adhianto (didukung 

oleh Partai  Golkar, PAN, Partai Demokrat, PPP, Partai 

Hanura, PKB, dan PDI-P) dan Nur Supriyanto - Adhy 

Firdaus  Saady (didukung oleh dua partai, yaitu PKS dan 

Partai Gerindra). 

Berdasarkan hasil rapat pleno KPU bernomor: 120/

PL.03.6-ktp/3275/KPU-Kota/VII/2018, KPU Kota Bekasi 

memutuskan pasangan calon nomor satu Rahmat 

Effendi-Tri Adhianto memenangi pemilihan (697.630 

suara), dengan selisih cukup besar dibanding pasangan 

calon  Nur Supriyanto-Adhi Firdaus (335.900 suara).

Berikut  ini yaitu  perolehan suara kedua pasangan di di 

kecamatan Pondok Melati. 

  

No Pasangan Calon

Perolehan 

Suara

Persentase

A.

Dr. Rahmat Effendi 

dan Dr. Tri Adhianto 

Tjahyono, SE., MM

37.333 66,62%

B.

Dr. Nur Supriyanto, MM 

dan Dr. H. Adhi Firdaus 

Saady, MM

18.423 33,38%

c. Pilres 2019

Pemilihan Presiden (pilpres) 2019 yaitu salah 

satu rangkaian dari Pemilu Serentak 2019 yang 

diselenggarakan pada 17 April 2019. Inilah pemilu 

serentak untuk pertama kalinya dalam sejarah pemi