pemilu 1

Juni 14, 2023 mayatku

Pemilihan Umum yaitu sebuah prosedur yang

cukup teruji dalam menentukan siapa pemegang kedaulatan

yang dipilih oleh rakyat. Oleh sebab itu keberadaan lembaga-

lembaga pemegang kedaulatan menjadi penentu masa depan

negara Republik negara kita.

Menurut Jean Bodin yang dikenal sebagai bapak teori

kedaulatan,“Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara,

dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan yaitu ciri

utama yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang

lain di dalam negara. sebab kedaulatan yaitu wewenang

tertinggi...........” . (1)

Oleh sebab itu dengan Pemilu maka Negara

menerapkan sistem Politik yang benar. Henry B Mayo dalam

buku Introduction to Democratic Theory memberi definisi

sebagai berikut “Sistem politik yang demokratis ialah dimana

kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh

wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam

pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip

kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana

terjaminnya kebebasan politik”. (2)

Dalam kerangka pentingnya Pemilu ini

terselip problem mendasar tentang isu partisipasi politik

rakyat. Hal ini mengingat partisipasi rakyat pada Pemilu

yaitu bagian integral dari penyelenggaraan Pemilu sesuai

asasnya yang bersifat langsung. Sehingga menjadi sangat

substansial terkait pentingnya partisipasi politik rakyat dalam

proses penyelenggaraan Pemilu. Sejatinya Pemilu yaitu

sarana konversi suara rakyat. (3) Atas dasar suara rakyat itulah

Pemilu menghasilkan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan

eksekutif (Presiden-Wakil Presiden dan kepala daerah).

Dengan demikian, untuk menjamin hasil yang

baik dan berkualitas maka proses penyelenggaraannya pun

harus memenuhi derajat yang berkualitas pula. Sehingga

setiap tahapan Pemilu harus diusaha kan dan dipastikan

secara jujur dan adil demi menyelamatkan suara rakyat. Dari

sanalah legitimasi proses dan hasilnya dapat terukur. Bisa

dipastikan secara etis, jika setiap tahapan Pemilu harus

mencerminkan adanya proses partisipasi politik rakyat yang

sebenar-benarnya.

Pengawasan pemilu yaitu bagian dari usaha untuk

menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-

hak asasi manusia khususnya hak-hak sipil dan politik dari

warga negara. Misalnya penghormatan terhadap hak untuk

menyatakan kebebasan dalam menyatakan pendapat dan

memilih sesuai kehendak hati nurani. Penghormatan terhadap

hak-hak pemilih juga menyangkut kegiatan partisipasi dan

pemantauan yaitu hak untuk terdaftar sebagai pemilih, hak

untuk menentukan pilihan secara mandiri, hak atas kerahasiaan

pilihan, hak untuk bebas dari intimidasi, hak untuk memperoleh

informasi mengenai tahapan-tahapan Pemilu secara benar,

hak untuk memantau dan hak untuk melaporkan adanya

pelanggaran Pemilu.

Salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu jujur

dan adil yaitu tingginya keterlibatan warga untuk

3 Selain itu, Pemilu juga dikatakan sebagai mekanisme pemindahan konflik

kepentingan dan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan

rakyat. Lihat selengkapnya dalam buku, Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu

Politik”, Jakarta:

aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan

politiknya. sebab tingkat keterlibatan warga akan

sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (public

trust), legitimasi (legitimacy), tanggung gugat (accountability),

kualitas layanan publik (public service quality), dan mencegah

gerakan pembangkangan publik (public disobidience).

Dalam proses dan pelaksanaannya,Pemilu memiliki

memang banyak kendala dan batasan untuk mendorong

proses partisipasi rakyat. Diantaranya yaitu tumpang tindih

peraturan, pengetahuan pemilih, pemetaan stakeholder,

penjadwalan tahapan Pemilu, dan luasnya wilayah.Sejumlah

batasan ini jika tidak mampu diatasi, justru menjadi

kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik

rakyat. Sehingga menjadi penting melakukan berbagai cara

mendorong penguatan partisipasi rakyat.

Pentingnya partisipasi warga dalam Pemilu,

sama pentingnya dengan usaha memperdalam proses

demokrasi di tingkat warga secara luas.Jika prasyarat

standar demokrasi yaitu terlaksananya Pemilu, maka

partisipasi yaitu salah satu indikator kualitas demokrasi

ini . Slogan yang terkenal dalam demokrasi menurut

Abraham Lincoln yaitu goverment of the people, by the people,

for the people yang diartikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

rakyat. Dan partisipasi yaitu pengejawantahan utama

dari slogan ini .

Persoalan partisipasi politik rakyat pada Pemilu

menjadi problem saat dihadapkan pada tantangan

memperdalam makna demokrasi. Bagaimana posisi partisipasi

rakyat pada Pemilu menjadi bernilai demokratis. Mengingat

semua pihak sejatinya telah bersepakat tentang pentingnya

partisipasi politik rakyat pada Pemilu. Namun implementasi

peran ini tereduksi secara menonjol hanya menjadi

persoalan di tingkat elit politik dan penyelenggara Pemilu.

Masih ada mayoritas warga yang perlu menemukan

ruang ekpresinya untuk merespon Pemilu. Salah satunya

dengan mendorong ruang-ruang partisipasi politik yang besar

dan fungsi pemantauan yang kuat dalam setiap tahapan

Pemilu.

keikutsertaan warga yaitu salah satu kunci

suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi

warga sangat menentukan kualitas dari Pemilu. keikutsertaan

warga dalam praktiknya memang beragam. Ada yang

berupa partisipasi warga dalam memilih, pendidikan

pemilih, dan ada juga partisipasi dalam ranah keterlibatan

warga dalam pengawasan dan pemantauan Pemilu.

Bentuk partisipasi paling minimal dari pemilih atau

warga warga yaitu bagaimana dia mau datang dan

memakai hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu. Usaha

yang dilakukan semua pihak untuk memberi pendidikan

politik pada warga agar mereka mau memakai hak

pilihnya inilah yang dianggap sebagai pendidikan pemilih atau

sosialisasi ke pemilih. keikutsertaan warga di level lebih tinggi

dari sekedar memakai hak pilih yaitu saat mereka

mau terlibat dalam proses pendidikan pemilih, atau bahkan

melakukan pemantauan Pemilu.

B. Sejarah keikutsertaan Pemilu

keikutsertaan dalam Pemilu yaitu aktivitas memastikan

proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan

data, informasi serta menginventarisasi temuan kasus terkait

pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh kelompok warga

atau organisasi yang independen dan non-partisan. Aktivitas ini

bertujuan untuk terselenggaranya proses pemilihan yang jujur,

adil, bersih dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh

semua pihak baik peserta Pemilu maupun warga secara

luas.

Dengan demikian keberadaan pengawasan

partisipatif dan pemantauan yang bertujuan mewujudkan

Pemilu yang berkualitas menjadi hal yang sangat vital.

Kelompok warga sipil inilah yang selalu bersuara kritis

dalam mengawasi lembaga penyelenggara Pemilu. sebab

itu, posisi warga sipil harus bersikap independen dalam

menjalankan seluruh tugasnya, termasuk kesanggupan

memantau peserta Pemilu agar mengikuti aturan main yang

berlaku. Pengawasan partisipatif juga akan terus mendorong

warga untuk memperoleh jaminan haknya sebagai

pemilih yang bebas serta memperoleh informasi sesuai

dengan pilihan hati nuraninya.

Pelibatan ataupun keterlibatan warga dalam

pengawasan bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang

dapat berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya

dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak, baik yang

menang maupun yang kalah, terlebih oleh mayoritas warga

negara yang memiliki hak pilih. Upaya seperti ini tentu saja

bertujuan memberikan landasan keabsahan (legitimasi) yang

kuat bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilu

untuk menjalankan mandat rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Penilaian terhadap jalannya proses Pemilu dan kepercayaan

organisasi pemantauan yang melaporkan secara jujur kepada

publik dapat meningkatkan kepercayaan dan legitimasi

warga terhadap hasil Pemilu. (4)

Pengawasan partisipatif juga termasuk usaha untuk

menghindari terjadinya proses Pemilu dari kecurangan,

manipulasi, permainan serta rekayasa yang hanya

menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan

kepentingan rakyat banyak. Pengawasan pemilu yaitu

alat penting untuk menyelesaikan konflik secara damai di

antara masing-masing kelompok yang berkompetisi untuk

memperoleh kepercayaan rakyat. Jika terjadi perselisihan

selama pemilihan berlangsung maka pemantau sebagai pihak

ketiga dapat membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk

duduk bersama-sama mencari penyelesaian yang dapat

diterima oleh semua pihak.

Desain pengawasan partisipatif dalam Pemilu yang

mandiri masih jauh dari gambaran ideal. Geliat partisipasi

warga sipil untuk terlibat dalam proses pengawasan

pemilu baru meningkat pada pemilu tahun 1999. Namun, data

organisasi pemantau menunjukkan bahwa ada penurunan

tingkat partisipasi dan keterlibatan publik dalam aktivitas

pemantauan dari Pemilu ke Pemilu.

4 Menurut Prof. Dr. Ramlan Surbakti , legitimasi yaitu

penerimaan dan pengakuan warga terhadap hak moral pemimpin

untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Jadi,

kalau suatu jabatan politik yang diperoleh dengan menafikan suara rakyat

maka otomatis tidak ada hak moral bagi pemimpin ini .

keikutsertaan warga dalam pemilu yaitu

salah satu bentuk partisipasi politik warga yang

bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik, dalam hal

ini bertujuan untuk mengawal proses pelaksanaan pemilu agar

terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang memang benar-benar

diinginkan rakyat dan melalui proses yang jujur dan adil.

Pemantauan Pemilu oleh warga sipil di negara kita

menjadi tradisi penting dalam penciptaan iklim Pemilu yang

jurdil dan demokratis. Meskipun terjadi perbaikan fungsi kontrol

di bidang penyelenggaraan Pemilu oleh KPU, pengawasan

Pemilu oleh Bawaslu, dan pengawasan teknologi informasi dan

media sosial, profesionalisme penyelenggara Pemilu oleh DKPP

(Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), warga sipil

tetap menjadi salah satu pilar penting dalam mengawal proses

dan hasil Pemilu.

Merujuk pada Bangkok Deklarasi untuk Pemilu yang

bebas, kualitas Pemilu diukur dari lima aspek. Pertama, adil

dalam aturan main dan memberi kesempatan sama kepada

semua pihak yang terlibat; kedua, adanya partisipasi pemilih

yang tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan

pilihannya dengan rasa tanggung jawab dan tanpa paksaan;

ketiga, peserta Pemilu melakukan penjaringan bakal calon

secara demokratis dan tidak memakai politik uang dalam

semua tahapan Pemilu; keempat, terpilihnya legislatif dan

eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas; kelima,

Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), pemerintah dan

jajaran birokrasi bersikap independen.

Perbedaan mendasar antara aktivitas pengamatan

Pemilu, lembaga pemantau Pemilu, dan pengawas Pemilu

merujuk pada peran dan mandat yang berbeda. Pengamat

memiliki mandat terkecil; pemantau memiliki kekuatan

yang lebih luas; sementara pengawas yaitu mereka yang

memiliki mandat formal yang lebih luas dalam konteks

penegakan UU atau hukum dalam kepemiluan. Mandat

pemantau pemilihan yaitu untuk mengumpulkan informasi

dan membuat penilaian tanpa ikut campur tangan dalam

proses.

Demikian juga untuk mengamati proses Pemilu dan

untuk ikut campur tangan jika ada hukum yang dilanggar.

Mandat pengawas Pemilu yaitu untuk memvalidasi proses

Pemilu (apakah ada aturan yang dilanggar, dll). Organisasi yang

berbeda memakai definisi yang berbeda untuk istilah

ini dan dalam beberapa kasus pengamatan dan pemantauan,

istilah yang dipakai kadang bergantian tanpa perbedaan

eksplisit di antara keduanya (5).

C. Model keikutsertaan Pemilu

Ada beragam cara model partisipasi warga

dalam setiap pemilu. Di Pemilu 1999 pasca kejatuhan Orde

Baru, pendidikan pemilih massif dilakukan oleh lembaga

swadaya warga sebagaimana juga pemantauan Pemilu

sangat massif saat itu. Hal ini tidak bisa juga dilepaskan dari

situasi saat itu yang memang menjadi perhatian publik sebab

pemilu pertama dilakukan pasca rezim otoriter jatuh. Masifnya

gerakan warga sipil dalam mengawal Pemilu memang

selalu ada dari Pemilu 1999, 2004, 2009, dan sejumlah Pilkada,

namun dengan frekuensi yang selalu turun.

Hubungan antara pengawas dan pemantau memang

selalu terjadi sebab aktivitas yang dilakukan memiliki

semangat yang sama, yaitu mengawasi proses Pemilu.

Pemantau dan pengawas sama-sama mengemban misi

terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaannya,

pemantau pemilu bekerja sebatas me mantau penyelenggaraan,

sedangkan pengawas pemilu memiliki tugas dan wewenang

lebih luas untuk menyele saikan pelanggaran pemilu dan

sengketa pemilu. Jadi, kerja pemantauan yaitu bentuk

partisipasi warga yang harus dilaporkan dan diteruskan

ke pengawas pemilu agar bisa ditindaklanjuti

muncul sebab adanya kesadaran akan perlunya selalu

membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam setiap proses

politik di republik ini. Landasan berpikirnya yaitu semakin

suatu peristiwa politik diwarnai partisipasi publik yang tinggi

dan terjadi di berbagai tahapan, maka proses politik ini

semakin mendekati demokrasi yang ideal. Dengan demikian,

harapan akan terciptanya pemilu berkualitas, yakni pemilu

yang jujur dan adil, dapat terwujud. Inilah sebuah ijtihad dalam

rangka membangun kualitas demokrasi yang lebih baik guna

memastikan terciptanya demokrasi yang terkonsilidasi.

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis

membutuhkan partisipasi warga. keikutsertaan politik

warga dimaknai sebagai kegiatan seseorang atau

kelompok orang secara sukarela untuk ikut serta secara aktif

dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih

pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung,

memengaruhi kebijakan pemerintah (Budiarjo, 2009). Pemilu

yaitu sarana partisipasi politik warga negara sebagai bentuk

nyata kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi,

pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh-sungguh,

jujur, adil, dan melibatkan hak-hak warga yaitu

salah satu syarat yang perlu dipenuhi.

Ada empat hal yang mengaitkan pentingnya partisipasi

politik warga dengan pemilu yang demokratis Pertama, kehendak rakyat, sebagaimana tercantum

dalam The Universal Declaration of Human Right (UDHR),

harus menjadi dasar dari pemerintahan yang diekspresikan

melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Kedua, pemilu

demokratis berkontribusi terhadap penghargaan hak sipil

lainnya. Demokrasi elektoral menjadi indikator yang paling

baik dari kemajuan hak sipil dan hak asasi manusia.

Ketiga, pemilu, khususnya pada negara yang masih

mengalami transisi demokrasi, dapat memberikan ruang

kepada warga negara untuk terlibat dalam ruang publik sebab

mendorong warga untuk turut mengawasi, melakukan

kajian, melakukan pendidikan pemilih, dan melakukan advokasi.

Selain memberikan ruang kepada warga umum untuk

terlibat, warga yang rentan seperti kelompok minoritas,

perempuan, pemilih dengan disabilitas didorong juga untuk

terlibat dalam ruang publik. Keempat, walaupun pemilu dapat

memicu pemisahan kelompok warga, pemilu yang

kompetitif dapat mendorong pemerintahan yang efektif dan

stabil.

Di negara kita, partisipasi memilih yaitu hak—bukan

kewajiban sebagaimana dianut oleh Australia. UU 8/2015 pasal

1 ayat (6) menegaskan, pemilih yaitu penduduk yang berusia

paling rendah tujuh belas tahun atau sudah/pernah kawin

yang terdaftar dalam pemilihan. Untuk dapat didaftar sebagai

pemilih, undang-undang ini memuat pembatasan-

pembatasan seperti tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memiliki keukatan hukum

tetap. Dari kerangka undang-undang ini , partisipasi

pemilih bukan partisipasi semua warga negara, namun warga

negara yang memenuhi syarat sebagaimana diatur undang-

undang.

keikutsertaan pemilih sering menjadi isu bersama

sebab berkaitan dengan seberapa banyak warga negara hadir

untuk memberikan suara di TPS. Tingkat partisipasi seringkali

dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu. Pada konteks lain,

partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kepercayaan warga

negara pada demokrasi, sistem politik, penyelenggara pemilu,

dan pihak-pihak yang akan memimpin pemerintahan.

Namun, urusan partisipasi di pemilu kemudian tidak

sekadar aktivitas demokrasi prosedural—datang ke TPS dan

memilih—rutin lima tahunan, namun juga demokrasi substansial

yang telah menggeser posisi pemilh dari pinggir ke pusat arena

persaingan politik. Perubahan posisi pemilih ini membawa

konsekuensi penting dalam hal relasi antara warga

sebagai pemilih dengan aktor pemilu yaitu peserta pemilu dan

lembaga penyelenggara pemilu.

D. Gerakan keikutsertaan dalam Pemilu 2019

Buku ini yaitu refleksi dan pengalaman

pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu

serta gerakan partisipasi yang dilakukan oleh organisai non

pemerintah yang bergerak dalam kepemiluan.

keikutsertaan warga di pemilu terus berkembang

luas. Dimensi partisipasi warga dalam pemilu memang

luas. Dalam pengalaman Pemilu serentak 2019 sebagaimana

yang termaktub dalam buku ini dapat digolongkan menjadi

tiga bagian.

Pertama,partisipasi yang bertujuan untuk

meningkatkan minat dan kepedulian warga negara terhadap

penyelenggaraan pemilu serta pengetahuan/informasi

tentang proses penyelenggaraan pemilu. Dalam kelompok

pertama ini, bentuk partisipasi di antaranya yaitu sosialisasi

pengawasan pemilu; pendidikan pemilih dalam pengawasan;

serta penguatan sarana dalam meningkatkan partisipasi

warga dalam pengawasan kepemiluan.

Praktik peningkatan partisipasi untuk meningkatkan

minat dan kepedulian warga negara terhadap penyelenggaraan

Pemilu ini ada dalam tiga tulisan dari Bawaslu Kepulauan

Riau, Bawaslu Jawa Tengah dan Bawaslu Sulawesi Selatan.

Bawaslu Kepulauan Riau mendorong partisipasi dalam

pengawasan Pemilu melalui program kampung pengawasan.

Dengan mempertimbangkan keterlibatan semua lapisan

warga akan sangat menentukan jalannya proses dan hasil

serta kualitas penyelenggaraan pemilihan.

Keterlibatan warga dalam pengawalan suara

disadarai oleh Bawaslu Kepuluan Riau tidak cukup hanya

dengan datang dan memilih pada saat pemungutan suara,

akan namun juga sejak awal dimulainya tahapan. Pelaksanaan

kampung pengawasan sangat membantu dalam usaha

pencegahan praktik politik uang dan pelanggaran pemilu

lainnya dalam proses pelaksanaan pemilu. Program kampung

pengawasan tidak hanya efektif untuk pencegahan politik uang

namun juga bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya seperti

pemasangan APK, kampanye, dll.

Pada umumnya warga tidak mengetahui terkait

dengan aturan-aturan dalam kepemiluan, sehingga mereka

cenderung pasif atau bahkan tidak terlalu peduli dengan pemilu.

Dengan adanya program kampung pengawasan ini warga

bisa lebih banyak memperoleh pengetahuan terkait dengan

kepemiluan melalui forum-forum warga yang dilaksanakan

dalam program-program di kampung pengawasan.

Dengan pengetahuan tentang kepemiluan

warga secara otomatis akan ikut mengawasi proses

jalannya pemilu. warga menjadi tau hal-hal apa saja yang

boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kampanye ataupun

dalam tahapan-tahapan lain dalam pemilu. Jika warga

melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan pemilu maka warga pun sudah tau kemana

mereka harus melaporkan, yaitu bisa melalui Pengawas

Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Kecamatan

ataupun langsung kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan

terwujudnya warga yang sadar dan paham tentang

pemilu maka akan sangat membantu kerja-kerja Bawaslu yang

secara jumlah personil masih sangat terbatas. Dengan adanya

warga yang aktif dalam memberikan laporan-laporan

terkait dengan pelanggaran pemilu Bawaslu akan dapat lebih

maksimal dalam menjalankan pengawasan pemilu.

Idris dan Ade irfan Santosa dalam tulisan

Implementasi Pengawasan Partisipatif Di Bawaslu Provinsi

Kepulauan Riau untuk mendorong keikutsertaan warga

dalam Pengawasan Pemilumemakai strategi baru

dalam usaha meningkatkan keterlibatan warga dalam

pengawasan pemilu. Strategi ini menggabungkan

dua strategi yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi

Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pemilu 2019. Dengan

penggabungan strategi komunitas relawan pengawas pemilu

partisipatif dan juga pelibatan warga secara langsung

dengan membentuk kampung pengawasan dan desa anti

politik uang diharapkan pelaksaan pengawasan partisipatif

kedepan akan lebih maksimal.

Sementara Bawaslu Jawa Tengahmelakukan

pendekatan seni budaya untuk sosialisasi pengawasan Pemilu

serentak tahun 2019. Kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu

yang melibatkan bidang seni dan budaya menjadi hal baru bagi

Bawaslu dalam melibatkan warga dalam pengawasan

pemilu di Jawa Tengah.

mr.soebandrijo dalam tulisan Pendekatan Seni Budaya

untuk Sosialisasi Pengawasan Pemilu Serentak 2019

menceritakan bahwa melibatkan warga diawali sebagai

subyek. Sosialisasi pun, tidak hanya dengan cara diskusi

dan ceramah yang cenderung memposisikan warga

sekedar menjadi obyek. Di sisi lain, sosialisasi seni dan

budaya berpotensi menjaid cara yang unik dan kreatif. Sebab,

melalui seni dan budaya inilah akan lahir karya-karya seni

yang berkonten pengawasan pemilu. Sosialisasi yang uni dan

kreatif perlu dilakukan agar sosialisasi bisa berhasil sebab bisa

memperoleh perhatian publik.

Bawaslu Jawa Tengah sebagai badan publik memiliki

kewajiban untuk melibatkan publik pada sosialisasi. Bahkan,

kelompok warga itu harus dilibatkan sejak perencanaan

kegiatan sosialisasi. warga tidak hanya sekedar diundang

pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara dalam

acara sosialisasi.Keberadaan kelompok warga itu bisa

diakui dan eksistensinya bisa mencuat sebab diberi ruang dan

ajang oleh Bawaslu Jawa Tengah.

Pada saat yang sama, Bawaslu Jawa Tengah

juga akan dimudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada

warga. Sebab, sosialisasi tidak hanya dilakukan Bawaslu

Jawa Tengah sendirian. Lebih dari itu, kelompok pekerja seni

juga akan ikut terlibat aktif dalam sosialisasi pengawasan

pemilu. Pada akhirnya,pelibatan pekerja seni dan kelompok

warga dalam sosialisasi pengawasan pemilu perlu terus

dilebarkan. Masih banyak kelompok warga/pekerja seni

tingkat lokal yang belum disentuh untuk ikut terlibat aktif dalam

sosialisasi pengawasan pemilu. Sosialisasi perlu melibatkan

seni dan budaya lokal agar kegiatan ini bisa membumi untuk

disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal masing-masing.

Khusus untuk postur anggaran sosialisasi

pengawasan pemilu, Bawaslu Jawa Tengah memberikan

rekomendasi bahwa angaran direncanakan sesuai dengan

kebutuhan dan konteks di lapangan. Pekerja seni dan budaya

membutuhkan alat-alat tertentu yang harus dibeli. Sementara,

postur anggaran sosialisasi di Bawaslu masih terpaku pada

model sosialisasi diskusi/ceramah di hotel. Untuk itu, perlu

mengalokasikan anggaran sosialisasi di kabupaten/kota

kepada kelompok sasaran dengan model postur anggaran

berupa paket. Meski anggaran paket tapi Bawaslu kabupaten/

kota di Jawa Tengah perlu untuk menyusun rincian penggunaan

anggaran untuk kemudian di review secara bersama-sama di

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Demikian juga, waktu yang tersedia untuk

melakukan sosialisasi haruslah lebih panjang. Dalam pemilu

2019 lalu, waktu untuk melakukan sosialisasi terbilang singkat

sebab pemilu digelar pada April 2019. Untuk anggaran di 2018

terpatok harus selesai digelar pada akhir Desember 2018.

Sedangkan anggaran sosialisasi untuk tahun anggaran 2019

harus digelar sebelum April 2019. Sebab, April 2019 itu sudah

pelaksanaan pemungutan suara. Padahal, anggaran 2019 baru

bisa cair sekitar akhir Pabruari atau awal Maret 2019.

Dalam program kegiatan Bawaslu Sulawesi Selatan,

melalui program Desa Massamaturu, memiliki pengalaman

menjadikan model desa pengawasan partisipatif. Penguatan

proses demokrasi di tingkat desa dalam perhelatan Pemilu

tahun 2019 menjadi sebuah ide dan sekaligus harapan yang

dicoba diimplementasikan dan dikembangkan. Meskipun,

hal ini tidaklah mudah, sebab beberapa kondisi nyata dalam

warga, baik secara internal maupun eksternal warga desa

terjangkiti sikap dan pandangan pragmatisme politik.

Saiful Jihad mengingatkan bahwa kesadaran akan

hak-hak dan tanggungjawab untuk menciptakan kehidupan

demokrasi masih perlu terus didorong, Pendidikan politik,

bahkan Pendidikan pemilih pun masih belum dilakukan

secara terencana dann terisitematis dengan baik. Sosialisasi-

sosialisasi mengajak warga untuk hadir memilih, menjadi tidak

bermakna, jika warga sendiri tidak faham untuk apa

mereka memilih, warga tidak dapat merasakan dampak

baik dari hasil-hasil pilihan mereka selama ini jika dilakukan

dengan benar dan baik.

Posisi desa dalam mendorong partsipasi warga

menjadi hal yang sangat vital. Pemerintahan di tingkat desa

memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang yang

sangat bisa untuk mendorong dan meningkatkan keasadaran

politik, Pemahaman tentang hakikat demokrasi yang baik

dan benar. Kepala desa besama perangkat desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dapan mengembangkan

kegiatan-kegiatan yang didanai dari dana alokasi desa yang

cantolannya pada pemberdayaan warga untuk meningkatkan

pemahaman dan kesadaran politik warganya. Tetapi tentu

membutuhkan desain kegiatan yang lebih baik, lebih terencana.

Desa Massamaturu di Kabupaten Takalar, yaitu

salah satu desa yang mencoba berinovasi menjawab harapan-

harapan besar dari warga warga, tentu belum sempurna,

masih banyak hal yang perlu pembenahan, namun keinginan

untuk malakukan kegiatan-kegiatan yang bermuara pada

usaha meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik warga

di desanya, patut untuk diapresiasi. Respon Kepala Desa, BPD

dan perangkat desa untuk membuat kegiatan-kegiatan yang

disupport dari kas dana desa, yang alokasi pelaksanaannya

dilakukan melalui Forum Awas tentu dapat menjadi salah satu

best practices.

Namun, tentu saja, dibutuhkan panduan yang

disusun secara baik oleh Bawaslu untuk mengembangkan

desa/kelurahan/kampung/lorong model pengawasan atau

sebutan lain lainnya yang menggambarkan sebuah komunitas

yang akan didampingi. Panduan ini penting, agar kegiatan

yang dilakukan benar-benar teerencana, dengan desain

kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan (goal)

yang hendak dicapai. Dengan adanya panduan ini , maka

dimungkinkan untuk bisa mengukur dan mengevaluasi capaian

dari indikator keberhasilan yang telah dibuat.

Bentuk, model dan inovasi itu lahir dari desa yaitu

benar, namun bagaimana muncul ide, inovasi, dan kreatifitas

itu, membutuhkan strategi pendampingan. Pada posisi inilah

Bawaslu di tingkat kabupaten dapat melakukan usaha -usaha

yang melibatkan pihak-pihak lain untuk mendorong keinginan

ini. Pada aspek inilah panduan dan pedoman itu menjadi

penting dirumuskan.

Kedua, partisipasi yang bertujuan untuk

meningkatkan legitimasi Pemilu.Bentuk partisipasi yang

termasuk dalam kelompok kedua ini yaitu memilih calon

dan pasangan calon; musyawarah membahas rencana visi,

misi, dan program partai dalam pemilu;serta mengajak dan

mengorganisasi melakukan transaksi politik dengan peserta

Pemilu.

Terhadap jenis partisipasi yang kedua ini, Bawaslu

Maluku melakukan pendidikan politik melalui strategi

mangente kampung dalam meningkatkan kualitas pemilu di

desa terpencil. Meningkatnya keterlibatan warga dalam

penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan

semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.

Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat.

Pasca dilaksanakannya Kegiatan mangente

kampung oleh Bawaslu Propinsi Maluku di Dusun Wasalai

Desa Wamsisi Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan

terjadi peningkatan kualitas pemilu yang di tunjukkan

dengan meningkatnya partisipasi warga datang ke

TPS, rendahnya kecurangan yang terjadi pada setiap tahapan

pemilu.

Astuti Usman dalam Bab Pendidikan Politik melalui

Mangente Kampung, dalam Peningkatan Kualitas Pemilu

di Desa Terpencil memastikan pentingnya pengawasan

partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis menjadi

catatan tersendiri bagi pengawas Pemilu, pemantau pemilu

dan warga yang dilibatkan dalam pengawasan tahapan

penyelenggaraan pemilu harus bersifat independen dan tidak

memihak (imparsial) salah satu satu calon /partai politik

peserta pemilu sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap

siapa pun.

Sosialisasi yang masif dilakukan oleh Bawaslu Maluku

untuk membangun kesadaran warga bahwa mereka

memiliki kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam

pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan

penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-lembaga

terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut mengawasi

tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada hari

pemungutan suara saja.

Dengan adanya peranan aktif dari Bawaslu,

Lembaga-lembaga pemantau pemilu dan juga warga

dalam mengawasi pemilu, akan memberikan kesadaran bagi

para pelaku politik, penyelenggara pemil dan stakeholder

terkait untuk menjaga diri, menjaga marwah partainya

sehingga akan tetap berada pada relnya sesuai dengan

porsinya masing-masing, yang pada akhirnya akan melahirkan

suatu pemilu yang demokratis. Dengan adanya partisipasi

seluruh pemangku kepentingan dalam pengawasan tahapan

penyelenggaraan pemilu maka diharapkan akan dapat

menghasilkan pemilu yang demokratis baik dari prosesnya

maupun hasilnya.

Sejatinya, pengawasan yang ideal yaitu pengawasan

yang berbasis warga yang melibatkan partisipasi luas

dari berbagai macam bentuk lapisan pengawasan dan lapisan

warga. Panwaslu Maluku Tengah akan terus menjadi

bagian dari warga Maluku menjadi bagian dari Panwaslu

dalam rangka menegakan Keadilan Pemilu.

Bawaslu Maluku telah membuktikan dengan

melakukan terobosan inovatif untuk mendorong

meningkatnya partisipasi warga dalam pencegahan dan

pengawasan pemilu. Melalui Pencanangan Desa Pengawas

Pemilu dengan “Zona Bebas Pelanggaran”.

Peneliti P3M, Agus Muhammad memberikan contoh

terhadap daya tahan Kampung Sawah dalam menghadapi

politisasi SARA dalam Pilkada Jabar 2018 dan Pilpres 2019.

Politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yaitu

eksploitasi sentimen-sentimen identitas untuk memenangkan

kelompok tertentu sambil menyerang, menghina dan atau

merendahkan kelompok lain yang menjadi lawan politiknya.

Dalam konteks warga Kampung Sawah,

agaknya tidak cukup memakai kerangka solidaritas

mekanik dan solidaritas organik untuk menjelaskan karakter

Kampung Sawah yang sangat khas. sebab solidaritas

mekanik mengacu pada warga tradisional yang secara

etnis dan budaya homogen; sementara solidaritas organik

mengacu pada warga urban yang beragam latar belakang

namun diikat oleh pola ketergantungan satu sama lain yang

bersifat impersonal dan aspek etnis dan budaya dianggap

tidak menonjol . Padahal, di samping penduduknya beragam,

Kampung Sawah juga diikat oleh budaya Kampung Sawah

yang sangat kental.

Politisasi SARA dalam Pilkada Jawa Barat dan Pilpres

2019 ternyata dinilai cukup kencang di Kampung Sawah. Dari

sejumlah politisasi SARA yang beredar di Kampung Sawah,

pola penyebarannya rata-rata dilakukan melalui media sosial.

warga Kampung Sawah memuliki daya tahan yang cukup

kuat menghadapi politisasi SARA.

Faktor paling kuat dari daya tahan Kampung Sawah

yaitu adanya sistem kekerabatan yang sekaligus menjadi

simpul dari cross-cutting afilliations dan cross-cutting loyalities.

Sistem marga (kekerabatan) yang mengakar kuat di Kampung

Sawah telah mampu mewujudkan kebersamaan, silaturrahmi

tetap terjaga dan keikatan keluarga agar tidak bercerai berai

di antara mereka. Sistem marga telah menjadikan kehidupan

warga Kampung Sawah sangat plural, toleran dan saling

menghormati satu dengan yang lainnya. Bahkan dengan sistem

marga seperti itu sistem kekerabatan warga Kampung

Sawah menjadi luas dan kuat, dengan pluralitas keagamaan.

warga Kampung Sawah merespons politisasi

SARA dengan cara yang sangat cerdas, mulai dari usaha

klarifikasi ke tokoh-tokoh agama maupun tokoh warga,

melokalisir isu hanya di kalangan komunitas, bahkan hanya

berhenti pada dirinya sendiri, hingga peran tokoh yang secara

aktif melakukan edukasi kepada warga. Sehingga,

kedepan Bawaslu perlu melakukan replikasi pengalaman

Kampung Sawah ke kawasan-kawasan lain dengan pendekatan

dan kerja sama dengan Lurah atau Kepala Desa sebagai unit

pemerintahan terkecil agar mendorong warga dan desa/

kelurahan sebagai kawasan pengawasan partisipatif.

Masih dalam hal meningkatkan legitimasi Pemilu

yang bersih, tulisan Bagus Sarwono mewakili Bawaslu

Yogyakartamelakukan gerakan sosial anti politik uang dalam

Pemilu serentak 2019.Gerakan Desa Anti Politik Uang (Desa

APU) yaitu bentuk kesadaran kolektif warga

desa untuk berkomitmen menolak praktik politik uang dalam

setiap kontestasi demokrasi. Pola gerakan ini menandakan

adanya kesadaran warga yang terorganisir (kelompok

warga atau NGO) yang didukung oleh pemangku

kepentingan –Pengawas Pemilu, UMY, dan Pemerintah Desa.

Artinya, ketiga elemen ini telah memiliki pemahaman yang

sama dan saling bersinergi untuk memerangi politik uang.

Bagaimanapun, politik uang yaitu kejahatan terorganisir,

maka melawannya juga harus dengan cara terorganisir.

Hal ini tercermin kuat terjadi di Desa Murtigading dan Desa

Sardonoharjo. Pola gerakan pada level ini diinisiasi oleh NGO.

Gerakan yang termasuk dalam kategori cukup ideal

atau middle classyaitu adanya komitmen dari pemangku

kepentingan untuk menyadarkan warga agar menolak

politik uang. Dengan bahasa lain, kesadaran warga

belum terorganisir namun pemangku kepentingan memiliki

komitmen untuk mengorganisir warga. Hal ini terjadi di

12 Desa sebagaimana diuraikan di atas. Pada level ini, gerakan

diinisiasi oleh Pemerintah Desa dan Pengawas Pemilu.

Gerakan yang kurang ideal atau stagnan. Pola ini

ditandai dengan adanya komitmen dari pihak eksternal desa

seperti Pengawas Pemilu dan UMY untuk membangun gerakan

bersama warga namun daya dukung Pemerintah Desa

masih terbatas. Dengan bahasa lain, 26 Desa/Kelurahan

sebagaimana disebutkan di atas masih sebatas pilot project dari

Pengawas Pemilu dan UMY. Kelompok ini memang melakukan

deklarasi, namun tidak ada kegiatan yang berkelanjutan. Pada

level ini, inisisasi gerakan berasal dari Pengawas Pemilu.

Gerakan Desa APU memang belum bisa

menghilangkan praktik Politik Uang secara keseluruhan,

namun tetap memiliki dampak yang positif. Pertama,

munculnya perubahan di level paradigma warga dari

yang sebelumnya aktif atau terbuka dengan politik uang telah

berubah menjadi warga pasif dan tertutup. Kedua, dari

segi kuantitas, praktik jual beli suara menjadi berkurang meski

hanya sedikit. Ketiga, warga makin berani menolak

dengan tegas Politik Uang. Berdasarkan fakta di lapangan,

sebanyak 20% pemilih di Desa Sardonoharjo menyatakan

bahwa mereka tegas menolak politik uang dalam Pemilu 2019.

Secara keseluruhan dengan adanya 40 Desa/

Kelurahan yang mau terlibat dalam gerakan Desa APU, tetap

perlu diapresiasi ditengan ratusan desa/kelurahan lainnya di

DIY yang belum terlibat sama sekali dalam gerakan Desa APU.

Sejalan dengan kerjasama yang dibangun oleh

Bawaslu DIY dengan UMY, ada tulisan relektif dari

Bambang Eka Cahya W dkk terkait dengan kolaborasi kelompok

civil society di dalam mewujudkan tata kelola pemilu yang

bermartabat dan berintegritas yaitu satu dukungan riil

terhadap bekerjanya demokrasi sebagai ‘solusi’ dari problem-

problem liberalisasi politik pasca reformasi.

Dalam Bab KKN Desa Anti Politik Uang Sebagai

Proses Kolaboratif Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilu

Serentak 2019 Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menunjukkan

sentralnya peran uang dalam praktik patronase dan klientelisme

di negara kita yaitu keadaan “berbahaya” dan darurat bagi

denyut nadi demokrasi di negara kita.

Keterlibatan perguruan Tinggi Muhammadiyah

di dalam membangun demokrasi yaitu bentuk

tanggungjawab moral-intelektual yang tepat. Kekuatan

ini telah didorong dan diperkuat dengan model kolaborasi

demokratis antara beberapa pihak antara lain dengan

BAWASLU dan Pemerintahan Desa serta Komunitas pegiat

sosial politik kepemiluan. Model dan praktik kolaborasi ini

dinilai sangat strategis bagi semua Lembaga yang terlibat

untuk memperkuat peran masing-masing.

Keterlibatan warga sipil dalam hal ini PTM, telah

secara nyata mampu menggerakkan demokrasi yang berbasis

partisipasi warga atau dalam Bahasa lain disebut popular

control—dimana warga punya andil di dalam memperkuat

demokrasi dan mengantisipasi dominasi praktik politik uang

dalam pemilu. Popular control sebagai mekanisme demokrasi

ini juga berguna untuk mendorong electoral integrity untuk

memastikan demokrasi tidak kehilangan makna dan juga

kepercayaan dari warga.

Ketiga, partisipasi yang bertujuan untuk menjamin

pemilu yang adil. Bentuk partisipasi yang termasuk dalam

kelompok ketiga ini yaitu pemantauan dan pengawasan serta

pelaksanaan penghitungan cepat atas hasil pemungutan suara

di TPS.

Dalam membangun partisipasi jenis ketiga ini, Faizal

Akbar membeberkan Netgrit membangun gerakan dalam

menjaga integritas hasil pemilu melalui gerakan Kawal emilu

Jaga Suara 2019. Tahapan pemungutan dan pengitungan suara

hingga rekapitulasi perolehan suara menjadi tahapan puncak

dalam pemilihan. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh

KPJS menemukan ada kesalahan yang terjadi di TPS hingga

Situng, namun dalam proses rekapitulasi suara yang berjenjang

terbuka ruang perbaikan. KPJS juga telah memberikan masukan

terhadap pola kesalahan hingga spesifik terhadap dokumen C1

yang terindikasi perlu diperbaiki.

Rekapitulasi dalam pemilu 2019 telah membawa

banyak permasalahan terutama melalui Situng KPU yang

pada awalnya dibuat untuk meningkatkan kepercayaan publik

terhadap hasil pemilu. Situng KPU justru menjadi sumber

polemik di warga. Proses rekapitulasi yang berjenjang

dan memakan waktu lama telah membawa permasalahan

bagi kepercayaan warga kepada hasil pemilu. Perlu ada

usaha untuk mereformulasi proses rekapitulasi suara menjadi

lebih singkat, sebab publik ingin mengetahui hasil pemilu

dengan cepat. Dalam mengevaluasi Pemilu 2019 KPJS 2019

mengusulkan dua perubahan untuk pemilu kedepan.

Salah satu kerumitan dalam Pemilu 2019 yaitu

sistem administrasi penghitungan yang birokratis, banyak

dan kompleks. Akibatnya KPPS mengalami kesulitan dalam

melengkapi keseluruhan syarat administrasi dengan cepat dan

tepat. Kedua, tidak ada disiplin untuk mematuhi standar baku

agar setiap dokumen ditulis, diisi dan dijumlahkan dengan

urutan juga cara yang sama. Kesalahan juga dipengaruhi

oleh faktor keletihan fisik dan psikologis dari petugas akibat

panjangnya proses penghitungan lima kotak suara.

Kesalahan yang banyak terjadi dalam administrasi

penghitungan pemilu 2019 juga dipengaruhi oleh kurangnya

kapasitas KPPS dalam memenuhi kualifikasi standar pengisian

baku setiap dokumen administrasi penghitungan suara. Tidak

meratanya keterampilan dari KPPS ini juga dipengaruhi

oleh faktor kurangnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh

KPU kepada KPPS. Selain itu, simulasi tidak dilakukan dengan

massif dan merata untuk memastikan bahwa KPPS benar-

benar menguasai pekerjaannya. Banyaknya petugas yang baru

pertama kali menjadi KPPS ditambah kurangnya bimbingan

teknis membuat banyaknya terjadi kesalahan dalam proses

penghitungan suara.

Situng sebagai saluran informasi publik KPU kepada

warga harus diperbaiki kualitasnya. Perbaikan dimulai

dari infrastruktur teknologinya hingga pada keterampilan

sumber daya manusianya. Situng harus memiliki sistem agar

angka yang salah tidak bisa ditampilkan kepada publik. Situng

juga harus bisa membuka ruang bagi publik untuk memberikan

masukan jika ditemukan kesalahan input data. Situng juga

perlu memperbaiki kualitas tampilan datanya menjadi lebih

mudah dibaca, diakses dan dipahami warga umum.

Pattiro melakukan pemantauan khusus terhadap

Perilaku Politik ASN pada Pemilu 2019. ASN memiliki peran

sebagai perekat dan pemersatu bangsa ini, secara implisit

terkait dengan asas dalam penyelenggaraan dan kebijakan

manajemen ASN yaitu asas persatuan dan kesatuan. Hal ini

berarti, seorang PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-

tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan

persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok,

individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang

lebih besar yaitu kepentingan negara dan bangsa.

Ketidaknetralan ASN berimplikasi pada terjadinya

perbedaan perlakuan (diskriminasi) terhadap warga

yang berbeda asal, golongan dan partai politiknya yang akan

memicu terjadinya kecemburuan dan keresahan sosial.

Bila hal ini dibiarkan dan terus berkembang akan memicu

terjadinya konflik antar kelompok warga dan berpotensi

berkembang menjadi disintegrasi bangsa, terutama dari

kelompok yang merasa terdiskriminasi.

Bejo Untung dan Sad Dian Utomo menjelaskan bahwa

pemantauan terhadap netralitas ASN dalam Pemilu dapat

dikatakan sebagai partisipasi politik warga negara. Meskipun

tidak langsung mengawasi kandidat peserta Pemilu, namun

pengawasan terhadap netralitas ASN yaitu bagian juga

dari usaha untuk mendorong netralitas itu sendiri. ASN yang

netral, akan mendorong terwujudkan birokrasi pemerintahan

yang netral pula, yang pada ujungnya akan melahirkan kebijakan

yang berorientasi pada kepemntingan publik secara luas, bukan

kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, pemantauan

terhadap netralitas ASN secara tidak langsung berpengaruh

pada perbaikan kebijakan publik. Selain itu, pemantauan ini juga

akan berpengaruh pada perbaikan pelayanan publik, sebab

hanya pelayanan publik yang dijalankan oleh ASN yang netral

(tidak diskriminatif sebab alasan tertentu, termasuk preferensi

politik) yang dapat mewujudkan kepuasan warga.

Salah satu dinamika yang terjadi di dalam proses

pemantauan yaitu terjadinya kebocoran data pelapor kepada

ASN terlapor. Beberapa pemantau di Semarang melaporkan

ASN yang melakukan pelanggaran yang berpotensi

mengandung unsur sanksi pidana ke Bawaslu Kabupaten

Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Namun pihak Bawaslu Kabupaten

Kendal kemudian menginformasikan laporan ini ke ASN

yang dilaporkan, dan memberikan informasi tentang data

pelapornya. Mendapat laporan ini , ASN bersangkutan

kemudian menegur secara langsung kepada pelapor. Pelapor

kemudian merasa terintimidasi dengan teguran ini dan

terpaksa mencabut laporannya.

Terkait dengan kebocoran data pelapor, hal ini

menjadi kekawatiran para pemantau, terutama para pemantau

yang masih memiliki hubungan teman dan kekerabatan

dengan ASN terlapor. Mereka khawatir datanya diketahui oleh

ASN terlapor, sehingga akan merusak hubungannya ini .

Hal ini yang memicu pemantau enggan melaporkan

hasil temuannya. Mereka baru mau melaporkan setelah

mengetahui bahwa sistem pengaduan di KASN dan SP4N tidak

mempublikasikan data pelapor. Data pelapor hanya diketahui

oleh admin.

Demikian juga gerakan perempaun dalam mengawal

partisipasi tercermin dalam tulisan Melda Imanuela. Koalisi

Perempuan negara kita meningkatkan partisipasi politik

perempuan. keikutsertaan pemilih dalam pemilu menjadi hal

yang penting sebab akan berdampak secara politis terhadap

legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan, tak terkecuali

pemilih perempuan. Upaya meningkatkan peran politik

perempuan di parlemen dengan kebijakan afirmatif 30%,

yaitu bagian dari perlakuan khusus yang diberi

kepada kaum perempuan dan bersifat konstitusional. Meskipun

kebijakan afirmatif ini konstitusional, namun prinsip

kedaulatan rakyat yang menjadi pondasi dalam sistem negara

demokratis tidak boleh dilanggar.

Kebijakan afirmatif yang ditempuh dalam rangka

meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen,

yaitu konsekuensi hukum logis dari usaha pemenuhan

HAM warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1)

dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta pemenuhan kewajiban

negara untuk melaksanakan berbagai ketentuan hukum HAM

Internasional (Konvensi HAM) yang telah diratifikasi oleh

negara kita dalam pelbagai peraturan perundang-undangan.

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan trend kenaikan

representasi perempuan di lembaga legislatif tingkat nasional,

DPR RI jumlah 120 orang dari 575 kursi yang ada (21%) dan DPD

RI jumlah 45 orang dari 136 kursi yang ada (33%). Pencapaian

keterwakilan perempuan di legislatif nasional yaitu

hal yang patut dirayakan dengan sebuah catatan kritis, yakni

keragaman latar belakang mereka. Meskipun keragaman latar

belakang dapat dipetakan secara luas meliputi profil caleg

sebagai petahana, kader partai, aktivis, kekerabatan, selebriti/

artis dan elit ekonomi.

Prosentase 21% calon legislatif perempuan terpilih di

parlemen tidak bertambah menonjol , tapi mereka diharapkan

mampu membawa aspirasi kaumnya.Sehingga pentingnya

para perempuan ini harus mampu meningkatkan kualitas

dan menambah jaringan.Selain itu, dalam hal rekrutmen

penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) mulai ditingkat

provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat TPS harus selektif,

independsi, dan menjalan kuota 30% keterwakilan perempuan.

Peningkatan kapasitas menjadi penting disetiap jenjangnya

sehingga tidak lagi ada kesalahan dalam adminitrasi pungut

hitung (misalnya, pengisian formulir).

Terakhir refleksi dari Aliansi warga Adat yang

ditulis oleh Abdi Akbar dan Yayan Hidayat menjelaskan ragam

hambatan partisipasi warga dalam Pemilu 2019. Bagi

warga adat, Pemilu melampaui maknanya (beyond of

mean). Tak sekedar urusan administratif, bukan pula sekedar

persoalan teknis dan hukum. Pemilu menjadi hal yang luar

biasa. Dengan berpartisipasi di Pemilu, warga adat

membangun harapan besar bagi keberlangsungan kehidupan

mereka dan anak cucunya.

Namun, warga Adat menyadari bahwa

berbagai pelanggaran hak yang dialami bersumber dari

politik hukum yang memang dirancang untuk abai terhadap

kepentingan warga adat. Untuk itu, Pemilu bagi

warga adat tak sekedar aktif sebagai pemilih. Pemilu

yaitu arena penting untuk memastikan masa depan mereka,

dan memastikan negara bisa benar-benar hadir ditengah-

tengah warga adat dengan wajah yang sesungguhnya.

Standar administrasi dan desain pemilu justru

menjadi penghambat utama partisipasi warga adat

dalam Pemilu 2019. Kerangka dalam UU Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilu yaitu logika unifikasi antara administrasi

kependudukan dengan pendaftaran pemilih.Problem tenurial

dan konflik pada warga adat ternyata berimplikasi

terhadap hilangnya hak pilih mereka dalam Pemilu 2019.

Selain itu, administrasi Pemilu harus diletakkan dalam

kerangka yang seimbang antara usaha melayani kemudahan

pemilih menyalurkan hak konstitusional nya dengan

kepentingan administrasi pemilu.Ragam tindakan affirmative

yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara

pemilu guna merespon dinamika hambatan partisipasi pada

warga adat, meski belum maksimal. Adanya kepastian

hukum bagi warga Adat sangat penting untuk meretas

problem konflik tenurial dan akan menjamin partisipasi

warga adat secara penuh dalam proses-proses Pemilu.

Dalam instrumen hukum pendaftaran pemilih,

nampaknya harus diperbaiki. Penyelenggara pemilu bersama

dengan pemerintah, beserta dengan DPR harus merumuskan

peraturan untuk menata sistem pendaftaran pemilih yang

inklusif, akurat, transparan, dan terpercaya. Sistem pendaftaran

pemilih tidak bisa dilepaskan perbaikannya dari setiap peristiwa

kependudukan. Atas dasar itulah peran pemerintah sebagai

aktor yang bertanggungjawab mencatat setiap peristiwa

kependudukan penting untuk dilibatkan untuk mengevaluasi

sistem pendaftaran pemilih. Menghadirkan kemudahan

bagi pemilih melalui kebijakan-kebijakan affirmative untuk

merespon ragam dinamika sosio-kultural warga adat serta

menjamin kemudahan bagi mereka untuk dapat berpartisipasi

seluas-luasnya di dalam Pemilu.

E. Penutup

Pemilu yaitu sarana partisipasi politik warga negara

sebagai bentuk nyata kedaulatan rakyat. Dalam sebuah negara

demokrasi, pemilihan umum yang dilakukan dengan sungguh-

sungguh, jujur, adil, dan melibatkan hak-hak warga

yaitu salah satu syarat yang perlu dipenuhi.

Pemilu bukanlah sekadar ajang seremonial politik

belaka yang menafikan partisipasi politik warga.

Namun, bagaimana kemudian warga menjadi subyek

dalam proses Pemilu. Keterlibatan aktif warga dalam

mengawal demokrasi prosedural akan sangat menentukan

kualitas demokrasi substansial. Pengawasan partisipatif

yang dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif

dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi.

Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang

baik bagi warga pemilih.

Bagi warga, dengan terlibat dalam pengawasan

Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika

politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar

tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses

yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran

pengawasan warga yang massif secara psikologis akan

mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa

berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu.

Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas,

pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait

dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya

masing-masing. Selama proses penyelenggaraan pemilihan

berlangsung, keterlibatan aktif warga untuk ikut

serta melakukan pemantauan di lapangan, terbukti dapat

meningkatkannya kesadaran dalam melaporkan segala bentuk

dugaan pelanggaran yang terjadi serta dapat melakukan

pencegahan.

keikutsertaan politik yang yaitu wujud

pengejawantahan kedaulatan rakyat yaitu suatu hal yang

sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu

misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yaitu mendorong

pengawasan partisipatif berbasis warga sipil. Pelibatan

warga dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu

melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan

keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu

kepada warga.

Bawaslu belum secara maksimal menyediakan

informasi ini bagi warga. Hasil kerja-kerja

pengawasan, penegakan hukum Pemilu dan penanganan

sengket yang dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi

dan teriventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau

wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses

bagi warga untuk mendapat informasi dan pengetahuan

ini juga sangat terbatas.

Dalam prakteknya, Pemilu memiliki banyak kendala

dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat.

Diantaranya batasan peraturan, akses pengetahuan, pemetaan

stakeholder, penjadwalan/waktu, anggaran, dan teritori.

Sejumlah batasan ini jika tidak mampu diatasi, justru

menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik

rakyat. Sehingga menjadi urgen melakukan berbagai cara

mendorong penguatan partisipasi rakyat. Faktanya, partisipasi

rakyat dalam Pemilu selama ini hanya sekedar dimaknai secara

terbatas yakni cukup dengan hanya memberikan hak pilihnya

pada hari pemungutan suara di TPS.

Namun, ada pula yang patut diapresiasi, bahwa

ada adanya bentuk, model dan inovasi pengawasan

yang dibuat, baik itu lahir dari warga sipil maupun

pengawas pemilu itu sendiri. Inovasi yang dilakukan berbasis

desa menjadi solusi atas problematika yang tengah terjadi.

Meskipun kenyatannya, ada yang tidak sesuai dengan

harapan. Hal yang perlu kembali dipikirkan dan digali yaitu

bagaimana ide, inovasi, dan kreatifitas itu, membutuhkan

strategi pendampingan.

Dalam posisi seperti ini, sinergi yang kuat antara

Bawaslu dan warga pemilih menjadi penting. Kelompok

warga yang memberikan perhatikan besar terhadap

pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil

berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan

kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok warga sipil

inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama

warga.

Sehingga setiap tahapan Pemilu harus diusaha kan

dan dipastikan secara jujur dan adil demi menyelamatkan suara

rakyat. Dari sanalah legitimasi proses dan hasilnya dapat diukur.

Bisa dipastikan secara etis, bahwa setiap tahapan Pemilu harus

mencerminkan adanya proses partisipasi politik rakyat yang

sebenarnya.

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF

DI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNTUK MENDORONG PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM PENGAWASAN PEMILU

(Hasil Pelaksanaan Program Kampung Pengawasan di

Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau)

Oleh:

Idris, S.Th.I.

Ade Irfan Santosa, S.H.

“Dengan menumbuhkan kesadaran warga terkait

dengan kepemiluan, akan muncul peran serta warga

untuk ikut mengawasi jalannya pemilu”

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemilihan umum yaitu salah satu bentuk

implementasi dari demokrasi yang dilaksanakan dari rakyat,

oleh rakyat, dan untuk rakyat.Pemilihan umum lahir dengan

tujuan untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka

mewujudkan pemerintahan yang demokratis (Topo Santoso,

2019:2).Oleh sebab itu sudah seharusnya pelaksanaan

pengawasan pemilihan umum juga melibatkan unsur rakyat

(warga) sebagaimana juga telah diatur dalam UU No.

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.Dalam UU No. 7

Tahun 2017 ini , Bawaslu diberi kewajiban untuk

mengembangkan pengawasan partisipatif.

Keterlibatan warga dalam pengawasan pemilu juga

telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 maupun Peraturan

Bawaslu yang mengatur lebih teknis terkait dengan pelibatan

warga dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu.

keikutsertaan warga dalam pengawasan pemilu sangat

penting untuk menunjang pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil,

serta demokratis (Mohammad Najib, dkk. Bawaslu Provinsi

DIY, 2014:14). Untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

melaksanakan program kampung pengawasan di Kabupaten

Karimun sebagai salah satu strategi untuk mendorong

partisipasi warga dalam pengawasan pemilu.

Kabupaten Karimun yaitu salah satu kabupaten

di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah 7.984

km2 dengan luas daratan 1.524 km2 dan luas lautan 6.460 km2.

Kabupaten Karimun memiliki 198 pulau dan diantara 198 pulau

ini baru 67 pulau yang berpenghuni.Di sebelah barat

Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kepulauan Meranti,

di sebelah selatan berbatasan dengan Pelelawan dan Indragiri

Hilir, disebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, dan

sebelah timur berbatasan dengan Kota Batam. Dengan

wilayahnya yang berupa kepulauan, mayoritas penduduk

Kabupaten Karimun berprofesi sebagai nelayan.Oleh sebab

itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Bawaslu

Kabupaten Karimun memilih Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan

Tebing yang yaitu kampung nelayan untuk dijadikan

salah satu proyek percontohan Kampung Pengawasan.

Pemilihan kampung nelayan ini salah satu pertimbangannya

yaitu sebab kampung nelayan ini cukup merepresentasikan

kondisi penduduk di Kabupaten Karimun.

Tingkat pendidikan di kampung nelayan di Kelurahan

Teluk Uma, Kecamatan Tebing ini secara umum bisa dikatakan

masih kurang, bahkan masih ada yang buta huruf.Rata-rata

penduduk di desa ini hanya lulusan SD, bahkan banyak diantara

mereka yang tidak sekolah dan memilih bekerja mencari ikan

di laut.Pada awalnya kampung nelayan di Kelurahan Teluk

Uma ini cenderung masih belum tertata dengan baik. Oleh

sebab itu pemerintah Kabupaten Karimun mengusaha kan

berbagai cara agar kampung nelayan ini bisa berbenah dan

memperbaiki kualitas kehidupan di kampung ini .

Pada akhirnya kampung nelayan ini dapat berbenah, salah

satunya dengan program kampung KB yang diprogramkan

oleh pemerintah.Oleh sebab itu Bawaslu Provinsi Kepulauan

Riau bersama dengan Bawaslu Kabupaten Karimun juga

berusaha memberikan hal yang positif di Kelurahan Teluk

Umaini dengan menjadikannya proyek percontohan Kampung

Pengawasan di kampung nelayan ini .

Berdasarkan informasi dari Tiuridah, Komisioner

Bawaslu Kabupaten Karimun, yang pada pelaksanaan Pemilu

2014 juga telah menjadi Komisioner Panwaslu Kabupaten

Karimun; bahwa perkampungan nelayan yang salah satunya

yaitu kampung nelayan di Kelurahan Teluk Uma Kecamatan

Tebing ini menjadi salah satu daerah yang rawan,

khususnya terhadap praktik politik uang. Hal ini diperkuat

dengan informasi yang diberi oleh Nurhayati, kader

kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma dan juga

Albuchari, Ketua RT, dan juga Zulkifli, Kepala Desa setempat

yang mengatakan bahwa pada Pemilu 2014 banyak terjadi

pelanggaran pemilu seperti politik uang. warga pun

cenderung melihat praktik politik uang itu sudah seperti hal

yang wajar, bahkan sebagian warga justru mengambil

keuntungan dari praktik politik uang ini .

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Nurhayati,

warga di kampung nelayan ini mereka cenderung acuh

dan tidak begitu peduli dengan pelaksanaan pemilu sebab

tidak ada dampak langsung bagi mereka. Dalam pandangan

warga di kampung nelayan ini, siapapun pemimpin yang

terpilih juga tidak akan memperbaiki nasib mereka. Namun

saat ada calon anggota legislatif maupun tim sukses yang

datang kepada mereka, barulah mereka semangat sebab pasti

akan memberikan sesuatu untuk mereka.

Nurhayati juga menyampaikan bahwa dulu pada

pelaksanaan Pemilu 2014 para calon anggota legislatif maupun

tim suksesnya dengan terang-terangan melakukan politik uang

melalui forum-forum warga. Calon anggota legislatif ataupun

tim suksesnya ini menawarkan bantuan-bantuan dalam

bentuk barang, bahan sembako, bahkan uang untuk dibagikan

kepada warga dengan kompensasi memberikan suara

mereka untuk calon legislatif yang memberikan bantuan

ini . Pada waktu itu warga pun menyambut baik dan

menerima bantuan-bantuan ini sebab mereka belum

memahami bahaya dari politik uang.

Namun setelah adanya Program Kampung Pengawasan

di Kelurahan Teluk Uma, pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan

dengan lebih tertib. Dalam pelaksanaan Pemilu 2019

tidak lagi ditemukan praktik-praktik politik uang.Memang

masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam

pelaksanaan pemilu, namun hanya pelanggaran ringan

seperti kesalahan pemasangan APK.warga di kampung

pengawasan ini juga membentuk posko pengawasan yang

kemudian dijadikan sebagai salah satu pusat kegiatan

warga. Jika warga melihat adanya pelanggaran

pemilu, mereka bisa langsung menyampaikan melalui posko

pengawasan ini . Setelah diterima di posko pengawasan

kemudian laporan ini akan disampaikan kepada

pengawas desa maupun pengawas kecamatan setempat untuk

ditindaklanjuti. Dengan begitu pelanggaran-pelanggaran

pemilu yang terjadi pun bisa diatasi dengan cepat dan mudah

sebab adanya bantuan partisipasi dari warga.

Program Kampung Pengawasan yang dilaksanakan di

Kabupaten Karimun ini yaitu salah satu program yang cukup

berhasil yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan

Riau Bersama dengan Bawaslu Kabupaten Karimun. Program

ini telah berhasil untuk mendorong partisipasi warga

yang awalnya acuh dengan pelaksanaan pemilu menjadi

warga yang peduli dengan pelaksanaan pemilu.Program

ini juga telah berhasil untuk menjadi usaha pencegahan dalam

tindak pidana politik uang maupun bentuk-bentuk pelanggaran

pemilu lainnya. Program ini pun berhasil mengubah paradigma

warga kampung nelayan yang awalnya mereka

menganggap praktik politik uang sebagai hal yang wajar

dan mereka menerima itu, menjadi warga yang berani

menolak bahkan melawan praktik politik uang.

Selain dengan melaksanakan program kampung

pengawasan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga telah

melakukan usaha lain dalam mendorong partisipasi

warga dalam pengawasan pemilu. Diantaranya yaitu

dengan membentuk komunitas relawan pengawas pemilu.

Pembentukan komunitas relawan pengawas pemilu ini

lebih banyak melibatkan para pemuda, mulai dari kalangan

mahasiswa, anggota Pramuka, aktivis organisasi, dan

juga pemuda desa. Salah satu yang cukup berhasil dalam

pembentukan komunitas relawan ini yaitu pembentukan

komunitas GMAMP (Gerakan Milenial Anti Money Politic)

yang dilaksanakan di Kabupaten Lingga. Komunitas ini lebih

banyak bergerak melalui media sosial dan online dengan cara

memberikan himbauan-himbauan pencegahan praktik politik

uang dan pelanggaran pemilu lainnya.

Program komunitas relawan yang dibentuk dari kalangan

mahasiswa dan pramuka dalam Pemilu 2019 juga sudah berjalan

namun masih belum maksimal. Untuk itu dalam tulisan ini kami

juga telah menyusun strategi baru untuk mendorong partisipasi

warga dalam pengawasan pemilu kedepan, khususnya

untuk menghadapi Pilkada 2020. Strategi baru ini kami

susun berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan program

pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan pada Pemilu

2019. Pada Pemilu 2019 pelaksanaan komunitas relawan dan

kampung pengawasan ini masih berdiri dan berjalan sendiri-

sendiri. Dalam strategi baru yang kami susun ini, kami berusaha

untuk menggabungkan konsep komunitas relawan yang lebih

banyak melibatkan pemuda dengan kampung pengawasan

yang berbasis langsung ke warga. Strategi baru ini

sebenarnya sudah berjalan secara alami dalam pelaksanaan

program kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma, namun

masih belum terorganisir dan tertata. Dengan membentuk

strategi baru yang lebih terkonsep dan terorganisir ini harapan

kami pelaksanaan pengawasan partisipatif kedepan bisa

berjalan lebih maksimal.

Dalam tulisan ini kami akan lebih fokus untuk membahas

pelaksanaan kampung pengawasan yang dilaksanakan oleh

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Bawaslu

Kabupaten Karimun di Kelurahan Teluk Uma. Selain itu kami

juga akan menyampaikan rencana strategi baru yang akan

kami terapkan dalam Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam tulisan ini kami akan lebih banyak menyampaikan

hasil pelaksanaan kampung pengawasan di Kelurahan Teluk

Uma sebab dari program ini kami mengembangkan

strategi baru dalam pengawasan pemilu partisipatif. Kami akan

menyampaikan mulai dari awal mula pembentukan kampung

pengawasan yang awalnya banyak ditolak oleh warga

warga; gotong royong warga kampung nelayan dalam

membangun posko pengawasan di kampung pengawasan;

dinamika pelaksanaan kampung pengawasan, pelaksanaan

program-program dan kegiatan di kampung pengawasan;

sampai pada hasil pelaksanaan dan evaluasi kampung

pengawasan di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing,

Kabupaten Karimun ini .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang ini ,rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pembentukan, pelaksanaan, dan hasil dari

kampung pengawasan yang dilaksanakan di Kelurahan

Teluk Uma, Kecamatan Tebing,Kabupaten Karimun,

Provinsi Kepulauan Riau?

2. Bagaimana langkah-langkah implementasi Pengawasan

Partisipatif di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk

mendorong partisipasi warga dalam pengawasan

pemilu?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini yaitu jenis penelitian naratif kualitatif.

Penelitian naratif yaitu desain penelitian dari humaniora

tempat peneliti mempelajari kehidupan individu dan

meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita

tentang kehidupan mereka (Riessman, 2008). Informasi

ini kemudian sering diceritakan kembali atau diubah oleh

peneliti ke dalam kronologi naratif.Seringkali, pada akhirnya,

narasi menggabungkan pandangan dari kehidupan peserta

dengan pandangan para peserta kehidupan peneliti dalam

narasi kolaboratif (Clandinin & Connelly, 2000).Dalam hal ini

kami melakukan wawancara dengan berberapa narasumber

terkait dengan pelaksanaan kegiatan kampung pengawasan

di Kelurahan Teluk Uma, kemudian menyampaikan secara

naratif dan menganalisis kegiatan dalam kerangka konsep

pengawasan pemilu partisipatif.Setelah menganalisis

pelaksanaan kampung pengawasan ini , kami juga

mencoba untuk memberikan gambaran pengembangan

pola pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif yang telah

dilaksanakan di Kelurahan Teluk Uma ini .

Adapun fokuskajian akan menelaah dan mengkaji

pelaksanaan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh

Bawaslu di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten

Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Metode pengumpulan data

dalam penelitian ini memakai teknik pengumpulan data

yang dilaksanakan dengan cara studi pustaka, penelusuran

literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-

undangan, dan sumber lain yang relevan untuk menjawab

rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain memakai

teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka, penelitian

ini juga memakai teknik pengumpulan data dengan cara

wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi subyek dalam

penelitian ini.Setelah melakukan studi pustaka, studiliterature,

dan observasi; peneliti menuliskan dengan menganalisis hasil

dari studi pustaka, studi literatur, dan observasi ini

sebagai hasil penelitian.

2. Pengawasan Pemilu Partisipatif

Pengawasan pemilu partisipatif yaitu pengawasan

pemilu yang melibatkan dukungan semua lapisan warga

dalam mengawasi jalannya pemilu. Bawaslu sebagai lembaga

yang diberi mandat untuk mengawasi jalannya proses

pemilu membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam

pengawasan. Hal ini disebab kan personel Bawaslu

masih sangat terbatas untuk melakukan pengawasan secara

menyeluruh terhadap semua aktivitas yang dilakukan, baik

oleh penyelenggara pemilu maupun oleh peserta pemilu.

Untuk itu salah satu cara yang dipakai Bawaslu untuk

dapat memaksimalkan pengawasan dalam setiap tahapan

pemilu yaitu dengan melibatkan warga (Gunawan

Suswantoro, 2015:81).

Keterlibatan warga dalam pengawalan suara

tidak cukup hanya dengan datang dan memilih pada saat

pemungutan suara. Akan namun Bawaslu juga mengajak

segenap kelompok warga untuk ikut serta mengawasi

prosesnya atas potensi adanya kecurangan dan pelanggaran-

pelanggaran yang dapat mencederai proses pemilu (Bernad

Dermawan Sutrisno, Arif Budiman, 2018:77).Bawaslu juga

mengajak kepada warga untuk berani melaporkan atau

setidaknya menyampaikan kepada Bawaslu jika menemui

adanya kecurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu

untuk dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dengan begitu

pengawasan dalam proses pemiluakan lebih maksimal.

Keterlibatan warga dalam pengawasan partisipatif

ini juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk pembelajaran

politik bagi warga. Dengan ikut mengawasi jalannya

pemilu secara tidak langsung warga juga telah

mempelajari proses pemilu. Dengan ikut mengawasi jalannya

pemilu warga akan menjadi tahu bagaimana pelaksanaan

pemilu, apa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh

penyelenggara maupun peserta pemilu, dan lain-lain. Dengan

mengetahui tentang larangan dalam pemilu seperti politik

uang dan akibat dari praktik-praktik politik uang ini

misalnya, warga akan secara otomatis membentengi diri

mereka untuk berani menolak dan bahkan melaporkan jika ada

peserta pemilu ataupun tim suksesnya yang melakukan praktik

politik uang.

Implementasi dari konsep pengawasan pemilu partisipatif

yang dilaksanakan oleh Bawaslu ini bermacam-macam

(Bawaslu RI, 2017). Bentuk-bentuk dari implementasi kegiatan

pengawasan pemilu partisipasif ini misalnya pengawasan

berbasis teknologi informasi, dalam hal ini Bawaslu

mengembangkan aplikasi yang dinamakan Gowaslu yang

dapat diakses secara bebas oleh setiap orang yang didalamnya

warga dapat menyampaikan secara langsung kepada

Bawaslu saat menemukan adanya kecurangan ataupun

pelanggaran-pelanggaran dalam setiap proses pemilu.Bawaslu

juga memiliki program pojok pengawasan di ruang-

ruang strategis Bawaslu.Pojok pengawasan ini menyediakan

literature, baik berupa buku, jurnal, atau media pemilu sebagai

media pembelajaran pemilu bagi warga.

Selain pengawasan berbasis teknologi informasi dengan

memakai Gowaslu dan juga pojok pengawasan, Bawaslu

juga memiliki program lain dalam pengawasan partisipatif,

yaitu forum warga pengawasan pemilu, gerakan pengawas

partisipatif pemilu, pengabdian warga dalam pengawasan

pemilu yang dilaksanakan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN),

penggunaan media sosial dalam pengawasan partisipatif, dan

Saka Adyasta Pemilu. Program-program ini dilaksanakan

oleh Bawaslu dalam rangka untuk meningkatkan peran

warga untuk ikut serta melakukan pengawasan dalam

setiap pelaksanaan pemilu.Konsep pengawasan pemilu

partisipatif inilah yang saat ini dikembangkan oleh Bawaslu

Provinsi Kepulauan Riau yang salah satunya yaitu melalui

pelaksanaan program Kampung Pengawasan.

Dalam tulisan ini kami akan lebih fokus menyampaikan

program kampung pengawasan di Kabupaten Karimun

Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup 2 poin kegiatan,

yaitu forum warga pengawasan pemilu dan juga gerakan

pengawasan partisipatif pemilu. Dengan program kampung

pengawasan ini warga diberi sosialisasi tentang

kepemiluan melalui forum warga dan kegiatan-kegiatan

warga lainnya. Di kampung ini juga dibuat posko

pemilu yang menjadi pusat kegiatan warga. Dengan

membekali warga dengan pengetahuan tentang

kepemiluan ini maka secara tidak langsung mereka

pun akan ikut mengawasi pelaksanaan pemilu, khususnya di

wilayah kampung pengawasan ini . Bantuan pengawasan

dari warga ini tentu akan dapat meminimalisir

terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan dalam

pelaksanaan pemilu

2.1. Kampung Pengawasan

A. Pembentukan Kampung Pengawasan

Pembentukan kampung pengawasan berawal dari arahan

Bawaslu RI yang menghimbau kepada jajaran Bawaslu Provinsi

dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan program

yang melibatkan warga secara langsung sebagai bentuk

pelaksanaan pengawasan pemilu partisipatif. Hal ini disambut

baik oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau disebab kan

program ini sangat cocok dilaksanakan di wilayah

Provinsi Kepulauan Riauyang wilayahnya berupa kepulauan.

Untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menginstruksikan

kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan

Riau untuk bersama-sama melaksanakan arahan dari Bawaslu

RI ini dengan membentuk kampung pengawasan dan

desa anti politik uang.Pada akhirnya dilaksanakanlah program

Kampung Pengawasan diKabupaten Karimun dan Desa

Anti Politik Uang di Kabupaten Lingga. Program kampung

pengawasan di Kabupaten Karimun dilaksanakan di Kelurahan

Teluk Uma, Kecamatan Tebing; Kelurahan Sungai Pasir,

Kecamatan Meral;dan Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten

Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Pembentukan kampung pengawasan di Kabupaten

Karimun ini pada awalnya akan diprogramkan di setiap

kecamatan di Kabupaten Karimun. Namun sebab terbatasnya

anggaran akhirnya baru bisa dilaksanakan di 3kecamatan,yaitu

Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, dan Kecamatan Kundur

Barat. Namun dalam tulisan ini kami hanya akan fokus pada

pembahasan terkait pelaksanaan kampung pengawasan

yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan

Tebing,Kabupaten Karimun. Pembentukan kampung

pengawasan ini dimulai dengan penentuan kriteria desa yang

akan dijadikan percontohan untuk kampung pengawasan

ini . Kriteria kelurahan/desa yang dipilih untuk dijadikan

kampung pengawasan sebagaimana disampaikan oleh

Nurhidayat, Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun,diantaranya

yaitu :

1. Kelurahan/desa ini dapat menjadi representasi

warga di Kabupaten Karimun.

2. Lokasi mudah diakses.

3. Mendapat dukungan dari warga dan perangkat desa/

kelurahan setempat.

4. warga nya aktif dan responsif dalam kegiatan-

kegiatan sosial dan kerelawanan.

5. Termasuk daerah kategori rawan berdasarkan pemetaan

kerawanan Pemilu 2019.

Diantara 12 kecamatan di Kabupaten Karimun yang

mendekati kriteria ini akhirnya mengerucut menjadi 3

kecamatan yang paling mendekati dengan kriteria kampung

pengawasan yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten

Karimun, yaitu Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, dan

Kecamatan Kundur Barat. Dari kecamatan ini kemudian

diseleksi lagi untuk dipilih masing-masing 1 kelurahan dari

kecamatan ini yang kemudianterpilih Kelurahan Teluk

Uma, Kecamatan Tebing; Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan

Meral; dan untuk Kecamatan Kundur Barat tidak ditunjuk

secara spesifik untuk wilayah kelurahannya. Kelurahan Teluk

Uma ini dipilih untuk menjadi salah satu percontohan untuk

kampung pengawasan disebab kan Kelurahan Teluk Uma ini

cukup menggambarkan warga Karimun secara umum.

Kampung Teluk Uma ini yaitu kampung nelayan yang secara

tingkat pendidikan masih rendah dan mayoritas penduduknya

berprofesi sebagai nelayan.

Awal pembentukan kampung pengawasan ini tidaklah

mudah, banyak kendala yang dihadapi oleh Bawaslu

Kabupaten Karimun beserta jajarannya dalam proses

pembentukan kampung pengawasan ini. Awal mula rencana

pembentukan kampung pengawasan ini tidak disetujui oleh

warga, banyak penolakan-penolakan yang disampaikan oleh

warga. Penolakan ini disebab kan ada warga yang

salah satu anggota keluarganya mencalonkan diri menjadi

calon anggota lembaga legislatif di Kabupaten Karimun, ada

juga warga warga yang menjadi tim sukses peserta pemilu

tertentu di desa ini . Mereka menolak kampung ini

dijadikan kampung pengawasan disebab kan mereka takut

tidak dapat melakukan kampanye secara leluasa dan bebas

sebab akan lebih banyak diawasi oleh Bawaslu. Mendapat

penolakan-penolakan ini Bawaslu kemudian melakukan

usaha persuasif dengan cara melakukan dialog dengan warga

warga sampai pada akhirnya warga setuju dan

bahkan mendukung dibentuknya kampung pengawasan

ini .

Cara persuasif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Karimun dalam pembentukan kampung pengawasan ini

yaitu dengan cara melakukan dialog dan diskusi dalam forum

warga maupun pendekatan secara personal dengan warga

warga. Pada intinya dalam dialog ini Bawaslu

memberikan penjelasan terkait dengan program Kampung

Pengawasan kepada warga. Selain itu Bawaslu juga

menyampaikan tujuan dibentuknya kampung pengawasan

ini yaitu susaha warga bisa ikut serta berperan aktif

dalam mengawasi pemilu. Dilaksanakannya pengawasan

pemilu bersama-sama dengan warga yaitu agar pemilu

berjalan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada;

bukan untuk mempersulit atau bahkan menghalang-halangi

para peserta pemilu maupun tim sukses untuk melakukan

kegiatan kampanye.

Setelah warga memperoleh penjelasan secara

lengkap dari Bawaslu terkait dengan kampung pengawasan

ini , barulah kemudian warga bersedia menerima

program kampung pengawasan untuk dilaksanakan di

kampung mereka.Lebih dari itu, justru kemudian warga

ikut mendukung dengan memberikan ide-ide terkait dengan

program kampung pengawasan ini .Salah satu ide yang

dimunculkan dari warga yaitu pembuatan posko pengawasan

dan pada akhirnya warga pun bersedia bergotong-

royong secara swadaya untuk membangun posko pengawasan

di desa mereka.warga menjadi sangat antusias dengan

pembentukan kampung pengawasan di kampung mereka.

B. Pelaksanaan Kampung Pengawasan

Pelaksanaan kampung pengawasan diawali dengan

pembentukan posko pengawasan di kampung pengawasan

yang dimotori oleh warga desa setempat, terutama para

pemuda. Berikut program-program yang dilaksanakan di

kampung pengawasan Kelurahan Teluk Uma Kecamatan

Tebing:

1. Pembuatan Posko Pengawasan PemiluPartisipatif

Pembuatan posko pengawasan pemilu partisipatif ini

yaitu inisiatif murni dari warga warga sendiri.

Hal ini disampaikan dalam dialog melalui forum warga pada

awal sosialisasi pembentukan kampung pengawasan, yang

kemudian ide ini disambut baik oleh Bawaslu dan segera

direalisasikan bersama warga warga.warga pun

membuat posko pengawasan itu dengan sedikit bantuan dari

Bawaslu Kabupaten Karimun dan selanjutnya diselesaikan

dengan cara gotong-royong dan dengan bahan seadanya.

Ada warga yang membantu memberikan bambu, kayu, serta

bahan-bahan yang dibutuhkan lainnya untuk pembuatan posko

pengawasan pemilu ini.Posko pemilu ini kemudian dipakai

oleh warga sebagai pusat pendidikan pemilu dan pusat

kegiatan warga. Jika warga mau melaporkan

adanya dugaan pelanggaran pemilu pun warga bisa

datang ke posko pengawasan pemilu partisipatif ini dan

dari posko ini akan diteruskan pada Pengawas Pemilu

Kelurahan maupun Pengawas Pemilu Kecamatan sehingga

lebih memudahkan warga dalam memberikan laporan

pelanggaran pemilu.

2. Peresmian Kampung Pengawasan oleh Komisioner

Bawaslu RI

Dengan berdirinya kampung pengawasan di Kelurahan

Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun ini, Bawaslu

Kabupaten Karimun kemudian mengundang Bawaslu RI untuk

meresmikan berdirinya kampung pengawasan ini. Kampung

pengawasan ini diresmikan oleh Muhammad Afifuddin,

Komisioner Bawaslu RI Koordinator Divisi Pencegahan dan

Hubungan Antar Lembaga dengan penandatanganan prasasti

kampung pengawasan.Acara ini pun diselenggarakan dengan

gotong royong oleh warga warga kelurahan Teluk Uma,

Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan

Riau.

Dalam sambutannya komisioner Bawaslu RI Muhammad

Afifudin menyampaikan bahwa berdirinya kampung

pengawasan partisipatif ini bukti telah terbentuknya partisipasi

warga untuk bersama-sama menjaga Pemilu 2019 yang

bersih dan berintegritas.Gagasan pengawasan partisipatif

yang dilontarkan oleh Bawaslu disambut baik oleh warga

sehingga dapat terbentuk kampung pengawasan secara gotong

royong oleh warga.Lebih lanjut disampaikan oleh Afifudin

bahwa pembentukan kampung pengawasan partisipatif ini

sebagai langkah-langkah pencegahan pelanggaran pemilu.

Kampung pengawasan juga yaitu salah satu cara untuk

mensosialisasikan pengawasan pemilu kepada warga.

Bawaslu tidak mungkin melakukan pengawasan sendiri sebab

secara jumlah SDM masih sangat terbatas.Untuk itu Bawaslu

membutuhkan peran serta warga dalam melakukan

pengawasan penyelenggaraan pemilu.

3. Pembuatan alat peraga seperti spanduk, baliho, dan

poster-poster terkait dengan himbauan-himbauan dalam

Pemilu

Selain mendirikan posko pengawasan di kampung

pengawasan, warga juga membuat alat peraga seperti

spanduk, baliho, dan poster-poster sebagai himbauan kepada

warga untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengawasan

pemilu.Warga warga di kampung pengawasan ini juga

kompak menolak praktik-praktik politik uang, politisasi sara,

ujaran kebencian dan hoaksatau berita bohong. Penolakan-

penolakan ini terwujud dalam poster, spanduk, dan baliho

yang berada di sudut-sudut strategis di perkampungan warga.

Pemasangan alat peraga ini juga sebagai wujud komitmen

bersama sekaligus sebagai pengingat dan himbauan kepada

warga untuk mewujudkan pemilu yang adil, bersih,

berintegritas, dan berkualitas.

4. Memberikan sosialisasi terkait kepemiluan dalam forum

warga

Forum warga menjadi sarana yang efektif untuk

memberikan sosialisasi tentang pemilu kepada warga.

Berjalannya sosialisasi yang dilakukan dalam forum warga

ini juga menjadi salah satu kunci kesuksesan pelaksanan

kampung pengawasan di Kelurahan Teluk Uma. Sosialisasi

dalam forum warga dilaksanakan oleh penggerak kampung

pengawasan,baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

dengan panwascam dan pengawas kelurahan/desa. Dalam

sosialisasi ini disampaikan hal-hal terkait dengan tahapan

pemilu yang sedang berjalan dan peran apa yang bisa dilakukan

warga untuk berpartisipasi dalam tahapan ini .

Misalnya dalam tahapan kampanye, disampaikan tentang

apa itu tahapan kampanye, apa permasalahan dalam tahapan

ini , apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan

dalam kampanye. Selain itu disampaikan juga apa peran yang

bisa dilakukan oleh warga untuk membantu mengawasi

jalannya kampanye, misalnya melaporkan kepada pengawas

jika melihat ada hal-hal yang dilarang dalam kampanye namun

dilakukan oleh peserta pemilu.

Pelaksanaan forum warga ini juga sebenarnya sangat

sederhana, cukup dengan kita datang pada forum warga dimana

kita sudah terlibat di dalamnya, kemudian kita meminta waktu

10 sampai 15 menit untuk menyampaikan terkait tahapan

pemilu yang sedang berjalan. Forum-forum warga yang bisa

dijadikan tempat untuk sosialisasi ini misalnya forum

pertemuan kampung, arisan, pengajian, pertemuan pemuda,

pertemuan organisasi warga, dan lain-lain.Walaupun

sederhana namun sosialisasi yang dilakukan dalam forum

warga ini sangat efektif. Hal itu disebab kan sosialisasi

ini tersampaikan langsung kepada warga dan dalam

forum ini terjadi dialog dua arah secara langsung dengan

warga, sehingga kita juga bisa mengetahui seperti apa

respons warga. Bahkan sosialisasi dalam forum warga

ini juga bisa dijadikan media kampanye bagi Bawaslu

untuk mengajak warga mewujudkan pemilu yang adil,

bersih, dan berintegritas.

5. Melakukan patroli pengawasan terhadap praktik politik

uang maupun pelanggaran pemilu lainnya di masa

kampanye dan pada saat masa tenang.

Masa kampanye dan masa tenang yaitu waktu yang

paling rawan khususnya terhadap praktik-praktik politik politik

uang. Masa kampanye juga yaitu masa yang biasanya

paling banyak terjadi pelanggaran, mulai dari pelanggaran

pemasangan APK, pelibatan ASN dalam kampanye,

penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, dan lain-lain.

Untuk itu dalam masa kampanye dan masa tenang di kampung

pengawasan ini diprogramkan kegiatan patroli pengawasan

praktik politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya dalam

masa ini sebagai bentuk pencegahan. Kegiatan patroli ini

dilakukan bersama-sama antara Bawaslu Kabupaten Karimun,

Panwascam, Pengawas Kelurahan/Desa, penggerak kampung

pengawasan, dan warga warga, khususnya para pemuda

desa.

warga cukup antusias mengikuti kegiatan ini

dan mereka juga ikut mengkampanyekan anti politik uang

dalam kegiatan ini . Kegiatan ini juga cukup efektif

untuk mencegah politik uang sebab dengan begitu warga

warga secara otomatis telah memproteksi diri mereka

dengan mengikrarkan anti politik uang dalam patroli ini .

Dengan melakukan patroli ini para tim sukses maupun caleg

yang akan melakukan praktik politik uang pun menjadi segan

bahkan takut untuk melakukannya. Hasilnya menurut informasi

yang disampaikan olehKepala Desa Teluk Uma, penggerak

kampung pengawasan, panwascamdan juga pengawas

kelurahan/desa;tidak ditemukan lagi praktik politik uang di

desa ini sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya yang

marak dengan politik uang.

Berdasarkan wawancara kami dengan Zulkifli, Kepala

Desa Kelurahan Teluk Uma, bahwa dengan adanya kampung

pengawasan ini memberikan dampak menonjol di warga.

warga Kelurahan Teluk Uma yang awalnya tidak begitu

peduli dengan pemilu sekarang menjadi lebih peduli sehingga

suasana pemilu tahun ini terasa lebih greget di warga.

Obrolan di warga baik di forum warga maupun di warung-

warung juga banyak membicarakan terkait pemilu, mulai dari

membahas tentang calon sampai pada pembahasan tahapan-

tahapan pemilu. Dari partisipasi warga yang dalam

pemilu maupun pilkada sebelumnya hanya dalam kisaran 40%

dalam Pilkada 2019 ini bisa mencapai lebih dari 70%. Bahkan di

beberapa TPS ada yang mendekati 100%; misalnya dari 200-an

jumlah pemilih dalam 1 TPS, hanya 4 sampai 5 orang yang tidak

hadir.

Dengan adanya kampung pengawasan ini, warga

juga lebih selektif dalam memilih calon pemimpin. Zulkifli juga

mengatakan bahwa kalau dahulu warga masih sangat

pragmatis, siapa yang memberikan uang yang akan dipilih,

atau memilih hanya berdasarkan hubungan pertemanan

atau kekerabatan saja. Akan namun dengan adanya kampung

pengawasan ini, warga berani menolak politik uang dan

lebih selektif dalam memilih calon pemimpinnya. Dari Kelurahan

Teluk Uma ini ada 12 orang warga yang mencalonkan diri

menjadi anggota legislatif melalui beberapa partai politik yang

berbeda. Namun dari 12 orang ini pada akhirnya yang

terpilih sebagai anggota legislatif hanya 1 orang saja. Hal ini

menunjukkan bahwa warga sudah lebih selektif dalam

memilih pemimpin, tidak lagi asal memilih secara pragmatis.

C. Analisis Hasil Pelaksanaan Kampung Pengawasan

Hasil dari pelaksanaan kampung pengawasan di Kelurahan

Teluk Uma ini ternyata cukup positif. Berdasarkan hasil

wawancara peneliti dengan penggerak kampung pengawasan

Nurhayati, Albuchari Ketua RT setempat, Syahril selaku

Panwascam Kecamatan Tebing,dan Zulkifly yang yaitu

Kepala Desa setempat; bahwa dengan adanya program

kampung pengawasan ini warga warga menjadi lebih

tertib. Setiap ada pelanggaran-pelanggaran kampanye pun

bisa langsung diselesaikan dengan mudah oleh Pengawas Desa

dan Panwascam, bahkan melalui peringatan langsung dari

warga.Beberapa warga pun ikut aktif menghimbau kepada tim

sukses yang memasang APK tidak pada tempatnya, misalnya

di tempat ibadah atau di tempat pendidikan.

Di dalam kampung pengawasan ini sebenarnya juga masih

terjadi beberapa pelanggaran pemilu seperti pelanggaran

pemasangan APK. Namun pelanggaran yang terjadi sebenarnya

bukan sebab atas kesengajaan dari peserta pemilu,akan namun

lebih banyak sebab ketidaktahuan. Misalnya seorang tim

sukses salah satu peserta pemilu yang memasang alat peraga

kampanye di tempat yang dilarang, setelah diperingatkan

oleh Panwascam atau Pengawas Kelurahan kemudian mereka

menyampaikan bahwa mereka tidak tahu jika ditempat

ini dilarang memasang alat peraga kampanye. Setelah

mengetahui aturannya, mereka segera melepas alat peraga

kampanye yang melanggar ini dan kemudian memasang

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.Namun bagi

yang tidak mengindahkan himbauan dari Panwascam atau

Pengawas Kelurahan/Desa pada akhirnya dilakukan penertiban

juga oleh Bawaslu bersama dengan Kepolisian dan Satpol PP.

Karakter warga warga kampung pengawasan yang

yaitu kampung nelayan ini warga pada umumnya

susah diatur sebab mereka mereka terbiasa dengan

kebebasan yang semau mereka. Begitu juga yang terkait

dengan kepemiluan, awalnya warga sangat acuh dengan

pemilu, tidak peduli, dan tidak mau tahu dengan pemilu.

Mereka pada umumnya hanya berpikir bagaimana bisa melaut

dan dapat ikan untuk menghidupi keluarga mereka.Terkait

dengan pemilu pun mereka tidak menganggap pemilu sebagai

suatu hal yang penting sebab tidak ada imbal balik secara

langsung kepada mereka.Karakter warga seperti inilah

yang kemudian sering dimanfaatkan oleh caleg ataupun peserta

pemilu untuk membeli suara mereka. Sebagaimana telah kami

sampaikan bahwa menurut informasi dari Nurhayati, warga

desa penggerak kampung pengawasan, dan Albuchari selaku

Ketua RT setempat; bahwa di daerah ini dalam pemilu

sebelumnya, tepatnya dalam Pemilu 2014, banyak terjadi

praktik politik uang.

Setelah adanya program kampung pengawasan di

Kelurahan Teluk Uma dalam Pemilu 2019 ini, para caleg ataupun

tim sukses lebih berhati-hati memasuki kampung pengawasan

di Kelurahan Teluk Uma untuk melakukan kampanye. Mereka

tidak berani secara terang-terangan melakukan praktik-

praktik politik uang sebagaimana yang terjadi dalam Pemilu

2014. Bahkan para caleg ataupun peserta pemilu saat akan

melakukan kampanye ataupun sekedar memasang alat peraga

kampanye di wilayah Kelurahan Teluk Uma selain meminta

izin kepada Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu

Desa. Mereka juga meminta izin kepada perangkat desa

setempat, termasuk kepada Ketua RT. Selama pelaksanaan

Pemilu 2019, khususnya di wilayah kampung pengawasan

Kelurahan Teluk Uma, tidak ditemukan pelanggaran-

pelanggaran pemilu yang berat sebab warga pada umumnya

sudah cukup paham terkait dengan pemilu dari sosialisasi yang

dilakukan dalam forum-forum warga yang dilaksanakan di

kampung pengawasan. Bahkan warga warga pun mereka

turut mengawasi dan bahkan ikut menegur para tim sukses

yang memasang APK tidak sesuai dengan aturan.

Dari pemaparan diatas dapat kita lihat bahwa kampung

pengawasan yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Uma,

Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun ini sangat

efektif untuk membantu tugas-tugas pengawasan yang

dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Dengan menumbuhkan

kesadaran warga terkait dengan kepemiluan, maka

secara tidak langsung akan muncul peran serta warga

untuk ikut mengawasi jalannya pemilu. Ketika warga

sadar akan bahaya politik uang, maka dengan sendirinya

warga akan melakukan penolakan terhadap praktik-

praktik politik uang. Begitu pula saat warga memahami

hal-hal yang dilarang dalam pemilu, maka warga akan

ikut serta melakukan pengawasan dan melaporkan kepada

pengawas pemilu jika ada peserta pemilu yang melakukan

pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.

Banyak dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam

pemilu pada dasarnya yaitu sebab kekurangpahaman

warga ataupun peserta pemilu terkait aturan-aturan

pemilu sehingga mereka melakukan pelanggaran itu.

Sedangkan pola sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu saat

memakai pola sosialisasi yang bersifat formal masih

sangat terbatas sebab hanya dapat melibatkan sebagian kecil

warga.Namun pola sosialisasi yang dilaksanakan melalui

kampung pengawasan, khususnya yang telah dilaksanakan

di Kelurahan Teluk Uma, ternyata lebih efektif untuk

mensosialisasikan pemilu kepada warga.

Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sosialisasi

melalui kampung pengawasan pun relatif lebih murah dibandingkan

melaksanakan sosialisasi yang sifatnya formal. Sosialisasi

melalui kampung pengawasan tidak memerlukan acara

khusus untuk kegiatan itu, cukup dengan masuk dan meminta

sedikit waktu 10 sampai 15 menit dalam forum warga yang

sudah berjalan di warga untuk menyampaikan hal-hal

terkait dengan kepemiluan. Forum-forum warga yang ada di

warga ini seperti pertemuan RT, pengajian warga,

pertemuan pemuda, arisan ibu-ibu, pertemuan PKK, dan lain-

lain.

Yang diperlukan oleh Bawaslu untuk dapat melaksanakan

kampung pengawasan yaitu penggerak-penggerak kampung

pengawas pemilu partisipatif. Keberadaan penggerak

pengawas pemilu partisipatif inilah yang nantinya akan

dapat membantu Bawaslu dalam mensosialisasikan terkait

dengan pengetahuan kepemiluan di warga. Kampung

pengawasan di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing,

Kabupaten Karimun ini dapat berjalan sebab adanya warga

warga yang menjadi relawan sebagai penggerak

warga yang berhasil menggerakkan warga untuk peduli

terhadap pemilu. Tanpa adanya penggerak dalam warga,

tentu kampung pengawasan yang diprogramkan juga tidak

dapat berjalan efektif.

D. Tahapan Implementasi Pelaksanaan Pengawasan

Partisipatif

Tahapan implementasi pelaksanaan pengawasan pemilu

partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan

Riau yaitu :

1. Memetakan potensi relawan untuk dilibatkan dalam

pengawasan partisipatif

Tahapan pertama yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi

Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengawasan pemilu

partisipatif yang pertama yaitu pemetaan potensi relawan.

Dari pemetaan potensi relawan yang dilakukan Bawaslu

Provinsi Kepulauan Riau ini terbentuklah 2 model

pelibatan relawan. Kedua model pelibatan relawan ini

yaitu pelibatan relawan dengan model komunitas relawan

dan pelibatan relawan dengan model pelibatan warga

secara langsung.Pelibatan relawan dengan model komunitas

dilakukan dengan membentuk komunitas relawan pengawas

pemilu.Sedangkan untuk pelibatan relawan dengan model

pelibatan warga secara langsung dilakukan dengan

membentuk Kampung Pengawasan dan Desa Anti Politik

Uang. Kedua model ini secara umum masih berjalan

sendiri-sendiri, komunitas relawan berjalan dengan program

sendiri, begitu juga dengan Kampung Pengawasan dan Desa

Anti Politik Uang.

Model pelibatan relawan pengawas pemilu dengan

bentuk komunitas relawan ini lebih banyak melibatkan

unsur aktivis dan pemuda.Para pihak yang tergabung dalam

komunitas relawan ini yaitu para pemuda dari unsur

mahasiswa, pelajar, pemuda desa, dan juga anggota Pramuka.

Salah satu yang cukup berhasil dalam pelaksanaan program ini

yaitu pembentukan GMAMP (Gerakan Milenial Anti Money

Politic) yang dilaksanakan di Kabupaten Lingga. GMAMP

telah berhasil membantu Bawaslu Kabupaten Lingga dalam

melakukan pengawasan dan usaha pencegahan pelanggaran

pemilu khususnya dengan sistem online melalui media sosial.

Sedangkan untuk pelibatan relawan dengan model pelibatan

warga secara langsung dilakukan oleh Bawaslu dengan

membentuk kampung pengawasan dan desa anti politik

uang.Kampung pengawasan telah dilaksanakan di Kabupaten

Karimun dan Desa Anti Politik Uang dilaksanakan di

Kabupaten Lingga.

2. Menentukan pendekatan yang sesuai dengan karakter

warga

Pola pendekatan yang dilakukan dalam proses pelibatan

relawan tentu saja juga berbeda untuk model relawan

pertama dan kedua. Pendekatan kepada komunitas relawan

dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih bersifat

konseptual, dengan diskusi kepada mahasiswa, pemuda, dan

pramuka.Pendekatan yang dilakukan kepada kaum milenial

ini lebih kearah pendekatan pemanfaatan teknologi informasi

seperti media sosial Facebook, Whatsapp, Twitter,dan lain-

lain.Sedangkan pendekatan kepada warga dalam

membentuk kampung pengawasan dan desa anti politik uang

lebih bersifat praktis dan pendekatan personal.Pendekatan

kepada kelompok warga secara langsung ini juga lebih

banyak dilakukan secara manual melalui forum-forum warga di

warga.

3. Pendampingan kepada relawan pengawas partisipatif

Setelah melakukan pembentukan relawan pengawas

pemilu partisipatif, Bawaslu juga melakukan pendampingan

terhadap kelompok-kelompok relawan ini .Pendampingan

kepada relawan dilakukan baik melalui bimtek dan

sosialisasi tentang kepemiluan maupun melalui media sosial.

Pendampingan untuk kelompok relawan mahasiswa dan

pramuka dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.

Sistem pendampingannya dilakukan melalui media sosial

whatsapp untuk memantau dan berdiskusi terkait kegiatan

relawan. Untuk pendampingan model pelibatan relawan yang

pertama dengan komunitas relawan ini baru komunitas GMAP

di Kabupaten Lingga yang cukup berhasil.Bahkan sampai saat

ini pun komunikasi dalam komunitas GMAP ini masih

berjalan dan siap dilibatkan dalam pengawasan Pilkada 2020.

Pendampingan untuk model pengawasan partisipatif yang

langsung ke warga dilakukan dengan melalui relawan

penggerak kampung pengawasan. Para relawan penggerak

kampung pengawasan inilah yang kemudian memberikan

sosialisasi langsung kepada warga melalui forum warga.

Bawaslu juga memberikan pendampingan kepada relawan

ini melalui panwascam dan juga pengawas kelurahan/

desa.Secara periodik panwascam dan pengawas kelurahan/

desa memantau kegiatan yang dilakukan oleh relawan dalam

posko pengawasan.Panwascam dan Pengawas kelurahan/

desa juga mendampingi kegiatan sosialisasi yang dilakukan

oleh kader pengawas pemilu dalam forum warga.Jika ada

laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh

warga; panwascam dan/atau pengawas kelurahan/desa

juga langsung menindaklanjuti laporan ini .

4. Penyusunan pola pemberdayaan relawan pengawas

partisipatif

Berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan pengawasan

pemilu partisipatif di Provinsi Kepulauan Riau ini Bawaslu

Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun pola pemberdayaan

relawan pengawas pemilu partisipatif. Penyusunan pola

pemberdayaan relawan ini menggabungkan konsep pelibatan

warga dengan model komunitas dan model pelibatan

warga secara langsung. Kedua model pelibatan

warga dan pemberdayaan relawan ini jika disinergikan

maka akan berdampak positif dan sangat membantu kerja-

kerja pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh

Bawaslu.Pola pemberdayaan relawan dengan model sinergi

antara komunitas relawan dengan pelibatan warga ini

telah berjalan secara alami dalam kampung pengawasan di

Kelurahan Teluk Uma Kabupaten Karimun. Walaupun dalam

pelaksanaannya model sinergi di kampung pengawasan

ini masih belum terorganisir dengan baik, namun secara

umum sudah cukup berhasil. Untuk itu Bawaslu Provinsi

Kepulauan Riau akan mengembangkan pola sinergi ini

untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu kunci sukses pelaksanaan program kampung

pengawasan di Kabupaten Karimun yaitu berjalannya

sosialisasi dalam forum warga yang dilaksanakan oleh

penggerak kampung pengawasan bersama dengan

pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan/desa. Namun,

pelaksanaan sosialisasi tahapan pemilu yang dilaksanakan

oleh Bawaslu kepada warga pada umumnya masih

dengan pola lama yang hanya berorientasi pada proses.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu kepada warga

dilaksanakan oleh Panwascam.Panwascam diberi program

untuk melaksanakan sosialisasi dalam setiap tahapan pemilu

dengan melibatkan 20 sampai 30 orang dalam satu kecamatan.

Setelah selesai sosialisasi tidak ada tindak lanjut apapun yang

dilakukan oleh panwascam maupun oleh peserta sosialisasi.

Dengan pola sosialisasi semacam ini tentu saja informasi

terkait tahapan pemilu yang disampaikan oleh panwascam

dalam sosialisasi ini tidak akan tersampaikan secara

luas kepada warga.

Pola sosialisasi kedepan yang akan dilaksanakan oleh

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan lebih berorientasi pada

hasil. Bawaslu tidak hanya sekadar memastikan program

sosialisasi berjalan, namun juga harus memastikan program

sosialisasi yang dilaksanakan kepada warga ini

tersampaikan kepada warga secara lebih luas.Tentu saja

untuk mencapai tujuan ini tidak bisa dilakukan dengan

cara lama. Untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah

menyusun pola baru untuk melaksanakan sosialisasi pemilu

ini . Pola baru yang akan diterapkan oleh Bawaslu

Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan sosialisasi yang lebih

berorientasi pada hasil akan melibatkan kader dan relawan

pengawas pemilu yang terorganisir.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan mencoba

mensinergikan model pelibatan relawan melalui komunitas

relawan dan pelibatan warga secara langsung. Program

sosialisasi yang dilakukan oleh Panwascam tidak lagi dilakukan

secara langsung kepada warga dalam jumlah yang sangat

sedikit. Akan namun sosialisasi ini akan diberi kepada

relawan pengawas pemilu. Kemudian relawan pengawas

pemilu yang telah memperoleh sosialisasi dari panwascam

ini ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dalam forum

warga di wargadunia nyata dan forum warga di dunia

maya (social media) dengan pendampingan oleh panwascam,

pengawas kelurahan/desa, dan kader. Dengan pola ini

tentu saja hasilnya akan lebih maksimal dan akan lebih banyak

warga yang memperoleh informasi terkait proses

dan tahapan pemilu.Secara singkat pola pengawasan yang

dilakukan oleh Bawaslu dapat kami gambarkan dalam bagan

seperti berikut:

Dalam bagan diatas dapat kita lihat bahwa dengan

cara lama Panwascam memberikan sosialisasi secara langsung

kepada warga dan hanya sampai disitu saja, tidak ada

tindak lanjut setelah itu. Pola sosialisasi baru yang akan kami

lakukan berdasarkan evaluasi dari pola lama ini yaitu

kami akan melibatkan kader dan relawan pengawas pemilu

dalam pelaksanaan sosialisasi. Kader yaitu warga yang

telah mengikuti program sekolah kader yang dilaksanakan oleh

Bawaslu. Dalam sekolah kader ini para peserta dibekali

dengan pengetahuan terkait dengan kepemiluan. Sedangkan

relawan yaitu warga warga yang bersedia membantu

pengawasan pemilu secara sukarela namun mereka belum

mengikuti sekolah kader.

Dalam pelaksanaan program sosialisasi yang akan

dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

kedepan,sosialisasi ini akan diberi kepada para relawan

Bawaslu. Setelah diberi sosialisasi terkait tahapan pemilu

relawan ini ditugaskan untuk menyampaikan materi yang

mereka terima dari sosialisasi ini kepada forum warga

yang mereka ikuti. Misalnya Ade, relawan pengawas pemilu

dari Kampung Suka Maju, di mana di Kampung Suka Maju

ini Ade terlibat dalam forum warga di pertemuan

RT dan juga dalam forum karangtaruna. Maka dal

Rabu, 14 Juni 2023

pemilu 1

ARTICLE

Popular Posts

Privacy Policy for mayatku.blogspot.com

Log Files

Google DoubleClick DART Cookie

Our Advertising Partners

Privacy Policies

Third Party Privacy Policies

Children's Information

Online Privacy Policy Only

Consent

Terms and Conditions

Cookies

License

Hyperlinking to our Content

iFrames

Content Liability

Reservation of Rights

Removal of links from our website

Disclaimer

Archive

viewer

about us

search

Translate