penerapan pidana narkoba
Menurut pasal 28H (1) ³Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan´
tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika.
Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak
tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus
bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.
Kemudian diterjemahkan ke dalam undang-undang No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan
penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia
kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan
cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam
lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya.
Penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap
kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal
mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan
menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan1. Begitu pula
dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis
bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada
susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental
dan perilaku2. Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana
terlampir dalam undang-undang ini3.
Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, baik
narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya
melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya merupakan rumusan yang
nisbi. Mustafa (2007 ) mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai
gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum,
tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis,
tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen
masyarakat4. Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang
dijelaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu perilaku dianggap
kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan5.
Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi
musuh bangsa, kini narkotika sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita
dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Produksi dan peredaran narkotika
begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari para
mafia narkotika seakan seperti tdak dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika
sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di
bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa
memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan
tentang membangun komitmen atau memerangi bersama dalam
memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia.
Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa
di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkotika sermakin
tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa
kejahatan narkotika merupakan extraordinary crime. Pengertiannya
adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi
dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu
dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu
extraordinary punishment sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang
sangat luar biasa dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia
ini ni sebagai transnational crime6.
Penyakit masyarakat ini sudah menjadi masalah semua negara di
dunia, sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati United Nation
Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and
Psychotropic Substances pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan
memberantas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Jika dilihat
dari segi isi Konvensi 1988, muncul embrio dari usaha internasional untuk
menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang
antara lain dapat diidentifikasikan dengan aturan-aturan yang menyangkut
ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap
narkoba melalui laut; controlled delivery; penguatan rezim anti pencucian
uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan
narkoba); dan kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.
Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah
narkotika dunia adalah usaha untuk meningkatkan penanggulangan
masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan (supply), tetapi
juga dari sisi permintaan (demand)7. Ditinjau dari aspek kepentingan
nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam
usaha penegakan hukum peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang
melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping
itu, untuk kepentingan nasional khususnya kepentingan dalam negeri, akan
diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan
peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu
pengetahuan
banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan
pemakaiannnya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya
narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah
keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap
penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.
Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan
pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian
dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika
dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan.
Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang
menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas
pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika
khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah di lakukan
oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat
politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.
Pejabat yang menyalahgunakan narkotika dan telah diproses secara
hukum antara lain :
1. Akil Mochtar mantan ketua Mahkamah Konstitusi dalam
kepemilikan narkotika yang telah di vonis seumur hidup
bersamaan dengan kasus suap sengketa pilkada,
8 Siswantoro Sunarso,Penegakan Hukum dalam kajian Sosiologis, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004, hlm 1.
.
2. Mandaling Natal mantan hakim mengkonsumsi narkoba
diberikan sanksi pemberhentian sebagai hakim.
3. MYT(37) hakim PTUN Padang, mengkonsumsi sabu.
4. Antonio Ozorio Soares anggota DPRD NTT mengkonsumsi
sabu di Kupang.
5. Indra Iskandar anggota DPRD kota Pasuruan dalam pesta
narkoba di apartemen Surabaya.
6. Ivan Haz anggota DPR ketika sedang melakukan pembelian
narkotika di Jakarta Selatan.
7. Ahmad Wazir Nofiadi Bupati Ogan Ilir mengkonsumsi
narkotika9.
Kemudian untuk daftar penyalahgunaan narkotika di kalangan artis antara
lain :
1. Dylan Carr pesinetron anak jalanan mengkonsumsi narkotika
jenis sabu.
2. Jupiter Fortissimo mengkonsumsi narkotika jenis sabu
3. Restu Sinaga mengkonsumsi narkotika jenis ganja
4. Ridho Irama mengkonsumsi narkotika jenis sabu
Begitu banyak para pejabat, artis dan masyarakat yang menyalahgunakan
narkotika. Semua elemen bangsa sudah banyak menggunakan narkotika
secara berlebihan. Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia sudah
menjadikan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai darurat
nasional. Penanggulangan penyalahgunaan harus segera di sikapi dengan
ketegasan aparat penegak hukum, karena jika tidak maka generasi penerus
bangsa akan rusak secara moral dan fisik.
Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan telah mengungkap
berbagai macam kejahatan narkoba. Menurut lembaga ini selama 2015,
sebanyak 50.178 tersangka yang berhasil ditangkap dengan jumlah kasus
sebanyak 40.253 kasus. Untuk kategori Narkotika yang disita di tahun
9 Media.iyaa.com/article/2016/03/7-pejabat-yang-ditangkap-karena-narkotika.html.
10 https://www.arah.com/article/10071/daftar-artis-yang-tertangkap-narkoba.html.
143 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1
2015, terdiri dari ganja 23,2 ton, ekstasi 1.072.328 butir, sabu-sabu
sebanyak 2,3 ton, sementara untuk jenis heroin dan kokain jumlahnya
tergolong sedikit11.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan
Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor
penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran
narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan
penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan
gelap narkotika tersebut.
Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika
telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang
menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini
telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan
mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun
pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk
memperluas daerah operasinya.
Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana
pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan
perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan
yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan
pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Salah
satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum
(law enforcement policy), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif
(legislative policy). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan
(criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan
penegakan hukum (law enforcement policy)12.
Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari
cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan
hukum atau criminal law enforcement yang mana bagiannya adalah
kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy). Dalam
penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan
penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu
penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).
Penegakan hukum memiliki sasaran agar orang taat kepada
hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni:
(1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa
berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena
malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal
memiliki sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi13.
Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu usaha politik hukum
pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana
narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat
menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan
menggunakan sarana hukum pidana atau penal.
PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
dirumuskan berbagai masalah yang berhubungan dengan PENERAPAN
HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA adalah sebagai
berikut:
1. Mengapa aturan pidana dalam kejahatan narkotika ancaman
hukuman sudah relatif tinggi, akan tetapi masih banyak
penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana sistem hukum pidana sekarang mengenai pengaturan
tindak pidana narkotika di Indonesia?
seperti peraturan perundang- undangan, buku-buku, majalah, dan
internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas
penulis dalam jurnal ini.
4. Analisis Data
Analisis data yakni dengan analisis secara kualitatif. Data sekunder
yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab
permasalahan dalam jurnal ini.
Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan di
Indoesia
Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan
peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara
mendalam dikemukan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan
negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk
menetapkan peraturan- peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat
dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan15.
Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan
bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan
peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal
kehidupan bermasyarakat dan bernegara16. Mahmud M.D., juga
memberikan defenisi politik hukum sebagai kebijakan mengenai hukum
yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Hal
ini juga mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik
mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada
dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dalam konteks ini
hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat
imperatif, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam
kenyataannya bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik
dalam perumusan materinya (pasal-pasal), maupun dalam penegakannya17.
Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana
dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa
politik hukum pidana merupakan usaha menentukan ke arah mana
pemberlakukan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan
melihat penegakannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan
konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan18. Lebih
lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum
pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil
perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat
keadilan dan dayaguna19.
Marc Ancel menyatakan politik hukum pidana merupakan suatu
ilmu sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan
peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi
pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan
undang- undang dan kepada para pelaksana putusan
pengadilan20. A.Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang
lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum
pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:21 Seberapa jauh
ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau
diperbaharui;
1. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
2. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan
pidana harus dilaksanakan.
menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang
terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-
peraturan hokum pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana,
dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan pidana22.
Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang
baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan
kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan
bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut
politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian
usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada
hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum
(khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum
pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan
hukum (law enforcement policy). Di samping itu, usaha penanggulangan
kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada
hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan
masyarakat (social welfare). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat
wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial
(social policy).
Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha
yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus
mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian social policy
telah mencakup social welfare policy dan social defence policy24.
Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada
hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-
undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (ius
constitutum) dan masa mendatang (ius constituendum). Konsekuensi
logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti
sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (cultural),
struktur (structural), dan substansi (substantive) hukum. Undang-undang
merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana,
disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup
pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana25.
Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal
policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana
secara menyeluruh atau total. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana
merupakan tindakan yang berhubungan
1. Bagaimana usaha pemerintah untuk menanggulangi kejahatan
dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan
kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat
dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.
Berdasarkan pengertian politik hukum pidana yang dikemukakan
di atas, baik oleh A. Mulder maupun yang lain, maka ruang lingkup
kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup
luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang
berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa
yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui
komponen Sistem Peradilan Pidana, serta yang tidak kalah pentingnya
adalah usaha pencegahan terhadap kejahatan. usaha pencegahan ini
berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen
pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Ini juga berarti bahwa
penerapan hukum pidana harus memiliki pengaruh yang efektif untuk
mencegah sebelum suatu kejahatan terjadi27.
Sistem Hukum Pidana sekarang mengenai Pengaturan Tindak
Pidana Narkotika Di Indonesia
a. Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang No.
35 tahun 2009 tentang Narkotika
Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak
pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang
terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan
dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat
kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-
undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:28
1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor
narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117
untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika
golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi,
mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan
precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal
118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika
golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan
prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika
golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II,
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa,
mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor
narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk
narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III
serta Pasal 129 huruf (d)).
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah
mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika
antara lain:
1. Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban
penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika
yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling
banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana
dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)
kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan
hukum.
4. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak
Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat
Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat
(1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal
tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda
maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
6. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa
dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat
(1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri
(Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama
6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah).
8. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak
Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah).
9. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika
dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10.Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau
Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara
(Pasal 138)
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
11.Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak
Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
12.Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang
Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
13.Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak
Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14.Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil
Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama
7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
15.Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak
Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
16.Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan
Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya
ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
17.Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan
Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan
Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa
narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari
tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun
berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang
digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal
146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah
melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika
yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan
dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia.
Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-
undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka
pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana
denda yang tidak dapat dibayar.
b. Fungsi dan Peran Penyidik BNN Menurut UU No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika
Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sangat diperlukan
sehingga dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 perlu dibentuk
Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN. BNN
merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di
bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN
berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh
wilayah Negara Republik Indonesia dan memiliki perwakilan di daerah
provinsi dan kabupaten/kota. BNN Provinsi berkedudukan di ibukota
provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota,
dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal29.
Tugas dan wewenang BNN dalam pasal 70 Undang-Undang No.35
Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan
oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan
dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat
dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika;
7. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional
maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran
gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap
perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika; dan
10.membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
1. Penyalahgunaan narkotika sudah melibatkan banyak unsur. Para kartel
narkotika sangat berperan dalam tingginya peredaran narkotika di
Indonesia. Para pejabat, pilot, aparat penegak hukum, mahasiswa sampai
anak-anak telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Aparat
penegak hukum bahkan bekerjasama dengan kartel narkotika untuk
menjual dan menjaga para kartel narkotika tersebut. Penegakkan hukum
yang bisa disuap dan sangat lemah, menjadi bertambah unsur yang
menyebabkan penyalahgunaan narkotika masih tetap tinggi di Indonesia.
Konsep dari hukum pidana untuk narkotika itu sendiri mencakup
tindakan krimininal, hukum pidana dan non-pidana (penal). Tindakan
kriminal merupakan ilmu penanggulangan kejahatan yang dapat
dilakukan dengan memadukan penerapan sarana pidana dan pencegahan
tanpa menggunakan sarana pidana. Tindakan Hukum pidana adalah
usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana.
Sedangkan terkait tindakan non pidana adalah tindakan pencegahan
sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan hukum pidana dan tindakan
non pidana adalah merupakan bagian dari tindakan kriminal dan
tindakan kriminal itu sendiri merupakan bagian dalam tindakan
penegakan hukum yang memiliki tujuan akhir bagi perlindungan
masyarakat yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Tindakan pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di
Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan
yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana.
Pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdiri dari
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi
sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri
mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan
narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun
orang lain. Terdapat sanksi dalam undang-undang ini yaitu sanksi
pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana
pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan
pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status
badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah
pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban
penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ini juga
mengatur fungsi dan peran Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor
narkotika. BNN memiliki peran dan fungsi sebagai penyidik dalam
rangka pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap dan
penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
Saran
Adapun saran dari penulis yang ingin disampaikan terhadap permasalahan
dalam jurnal ini adalah:
1. Dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang
terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian
dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,
lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.
Dalam usaha pencegahan tindak pidana narkotika perlu diintensifkan
penyuluhan- penyuluhan tentang bahaya narkotika melalui media
massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial (facebook,
twitter) dan lain-lain, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya
besar narkotika, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-usaha
pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga adalah usaha
yang terpenting dalam mencegah terjadinya peredaran dan
penyalahgunaan narkotika. Aparat penegak hukum sudah tidak
melakukan kerjasama dengan para kartel narkotika dan menolak semua
kompromi. Aparat penegak hukum juga harus memiliki moral yang
tinggi, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri.
Sangat berbahaya dan mengkhawatirkan apabila aparat penegak hukum
yang seyogyanya menegakkan hukum tetapi menggunakan narkotika
itu sendiri. Aparat penegak hukum yang tanpa kompromi dan tegas
akan menjadi salah satu kunci keberhasilan memberantas
penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
2. Pemuda dan pemudi adalah generasi muda sebagai calon penerus
bangsa, oleh karena itu jangan sampai terjebak penyalahgunaan
narkotika, oleh sebab itu harus dilakukan:
a. Pemberian pemahaman agama melalui nilai-nilai moral yang luhur
dan pembinaan moral pada generasi muda yang dimulai dari
keluarga, karena agama dan moral adalah benteng awal yang dapat
melindungi keluarga dari kerusakan dan kehancuran termasuk dari
bahaya narkotika.
b. Pemberian pemahaman jelas bahwa narkotika adalah barang yang
sangat berbahaya dan merusak, sehingga penyalahgunaan narkotika
tersebut termasuk perbuatan atau tindak pidana yang dapat dijatuhi
hukuman yang berat dan akan dijauhi oleh keluarga dan masyarakat.
c. Perlu memberikan pengertian dan pemahaman bahwa sekali
mencoba narkotika akan seterusnya menjadi ketagihan yang
kemudian meningkat menjadi ketergantungan.
d. Perlu memberikan pengertian dan pemahaman bahwa
penyalahgunaan narkotika akan menjauhkan diri dengan sendirinya
dari keluarga, teman, dan kehidupan sosial.
e. Perlu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai resiko
penyalahgunaan narkotika akan berdampak fatal terhadap diri
sendiri dan orang lain.
.png "English")
