filsafat hukum 5

filsafat hukum 5

   Mei 31, 2023       mayatku

---

rsaudaraan dan 

keadilan sosial yaitu istilah modern dari solidaritas.

Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini meng-

haruskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota 

warga  sebagai senasib dan sepenanggungan. Oleh sebab itu, 

tatanan hukum mewajibkan kita untuk bertanggung jawab atas kita 

semua, tidak boleh ada di antaranya dibiarkan menderita, apalagi 

dikorbankan demi kepentingan orang lain.

Atas dasar itu, warga  melalui negara merasa wajib untuk 

menjamin bahwa tidak ada anggotanya yang harus hidup menderita 

sebab syarat-syarat objektif tidak terpenuhi. Negara wajib membantu 

golongan-golongan lemah dan kurang mampu seperti buruh, wanita, 

anak-anak, korban perang, cacat veteran, dan korban bencana alam. 

Usaha negara memberikan fasilitas bagi golongan-golongan ini  di 

atas termasuk kesejahteraan sosial yaitu sebagai wujud nilai solidaritas 

antarsesama.

 Dalam pandangan hukum, ada  satu adagium yang sangat 

terkenal, hukum seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan. Hal ini mensyaratkan bahwa hukum akan terus berjalan 

dalam dualismenya, seperti juga yang ada  pada antinomi nilai: 

kepastian hukum-kesebandingan hukum, konservatif-inovatif, dan 

beragam antinomi nilai lainnya. Keberlakuan adagium ini  akan 

berlangsung secara infinit (tidak terbatas). Artinya, selama masih ada 

hukum, maka kedua sisi yang tampak pada sudut pandang keduanya 

akan lekang sampai musnahnya manusia yang dalam kajian moral 

disebut kiamat. 

Dalam pandangan Franz Magnis-Suseno, tidak mungkin keutuhan 

manusia negara kita  terjamin atas ketidakadilan. Oleh sebab itu, dapat 

dikatakan bahwa prasyarat utama pembangunan yang mau menunjang 

keutuhan manusia yaitu agar struktur-struktur yang menghasilkan 

ketidakadilan dibongkar. Tak mungkin seorang manusia dihormati 

dengan sekaligus memperlakukannya dengan tidak adil. 

Namun realita menyatakan sebaliknya, dualisme selalu membayangi 

kehidupan manusia, individu pada kuantitas subjek, baik-buruk 

   

dalam kajian moral, benar-salah dalam kajian peraturan. Ikatan ini 

tampak dilekatkan pada pola hidup ajeg dari seorang individu dalam 

berwarga  dan bernegara. Rangkaian norma yang selalu (bukan 

sesekali), namun hampir pada setiap saat dan tempat, “think in box”, 

dipandang aneh bila tidak demikian.

Cerminan ini tampak sekali dalam fakta hidup dalam dunia 

positivisme yang melanda hampir setiap organisasi yang dinamakan 

“negara”. Ada penyangkalan yang menyatakan bahwa positivisme tidak 

memiliki istilah sepadan (alias antinomi), namun jika ditelisik pada 

kerangka dasar pembentukan positivisme, sebetulnya hal ini bukan 

tergolong “tidak ada”, atau sampai pada suatu karantina peminjaman 

istilah tunggal dalam matematika “positif” tanpa lawan dasar yakni 

“negatif”. Albert Einsten berkata “matematika yang lengkap tidak akan 

memiliki kepastian, dan sebaliknya”.

Tak dapat dipungkiri jika kita melihatnya dengan kasat mata, 

jika hanya diperdebatkan visualisasi ini  akan terabaikan, apalagi 

ikut terjerumus dalam perhitungan mayor-minor dalam positivisme, 

namun Einstein yang memakai  Odesimal dalam sisa angka berhasil 

memajukan konstruksi yang telah dibangun pendahulunya Sir Isaac 

Newton, untuk akurasi yang akhirnya memformulakan EMC2, teori 

relativitas cahaya dalam fisika modern. Mungkin akan ada lagi inovasi 

berikutnya.

 Dalam hukum sisi tegak ini  yaitu asas, pedoman 

bagi keberlakuan norma, pembuktian kualifikasi “benar” dalam 

logika, bangunan argumentasi hukum yang harus dimiliki dan 

dikuasai seorang penegak hukum, hakim utamanya, sebagai “ultimum 

remidium” dalam persidangan atau sebagai wakil Tuhan di dunia 

dalam urusan hukum. 

Pembuktian bukan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki legal 

standing, namun  putusan hakim pun wajib memilikinya. Tidak ada strata 

bagi keduanya, hakim yang dihakimi, sebab itu “equality before the law” 

akan menjadi tampak tegak lurus dipandang dari kedua sisi mata uang. 

Tidak ada yang tersembunyi, transparansi yang memperlihatkan hal 

ini  pada kita yang menjadi subjek dan objek pada saat yang sama 

ataupun tidak. 

sebab  itu, A = A, Tan Malaka katakan demikian dalam “Madilog”, 

seorang ilmuwan harus memiliki pernyataan yang mengandung makna 

sama dari awal hingga akhir argumentasinya, proposisi tampak jelas dan 

tegas, tidak memaksakan adanya anomali yang menggiring kita pada 

makna sesat nalar, untuk suatu realita logika A = non A.

Sejalan dengan hadirnya penilaian subjektif ataupun objektif dari 

setiap orang yang melakukan penilaian, maka faktor utama yang dapat 

membantu penilaian agar diterima khalayak yaitu dengan “mengerti”. 

Dengan mengerti secara aktif ataupun pasif, maka terbukalah 

kesempatan untuk menjembatani sifat subjektif atau objektif sebuah 

penilaian.

D. Antinomi Nilai dalam Hukum 

Hukum yang pada hakikatnya yaitu sistem kehidupan manusia 

berwarga  dan bernegara yaitu juga bertolak dari masalah-masalah 

konflik. Kehadiran hukum dalam warga  di antaranya ialah untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan 

orang dalam warga  atau setidak-tidaknya menekan benturan-

benturan kepentingan ini  menjadi sekecil mungkin. 

Pengejawantahan (kemampuan) hukum itu didukung terutama 

oleh kenyataan bahwa hukum yaitu pencerminan dari kehendak 

manusia tentang bagaimana seharusnya warga  itu dibina dan ke 

mana harus diarahkan dari tatanan yang tidak terarah.

Seperti dijelaskan Satjipto Rahardjo (1930-2010), bahwa norma 

hukum pada hakikatnya meramu dua dunia yang secara diametral 

berbeda, yakni dunia ideal dan dunia kenyataan. Sebab, pada akhirnya 

norma hukum harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari 

kedua sudut itu pula. sebab  harus memenuhi tuntutan keberlakuan 

filosofis, maka norma hukum memasukkan unsur ideal, dan untuk 

memenuhi tuntutan keberlakuan sosiologis perlu memperhitungkan 

unsur kenyataan. 

Norma hukum berarti mengandung rekaman ide-ide yang tidak lain 

dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh warga  tempat hukum 

itu diciptakan dan harus pula menjejakkan kakinya ke bumi dalam 

   

makna mengindahkan kenyataan hidup sehari-hari. maka , 

norma hukum tertarik ke dua arah yang berbeda, yakni dunia nilai-nilai 

dan dunia kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, yaitu menjadi 

ciri kemandirian hukum bahwa ia menempati posisi yang mampu 

mengambil jarak yang serasi antara ideal dan dalam memenuhi tuntutan 

ideal dan kenyataan ini , nilai-nilai berubah fungsinya menjadi 

kekuatan pengontrol. 

Keserasian nilai-nilai yang ada  dalam hukum yang pada 

dasarnya bersifat antinomik (berpasangan dan bertegangan) itu, yang 

terbentuk dalam satu jalinan yang bulat, mewujudkan hukum yang 

efektif dan efisien.

Nilai antinomi yaitu nilai-nilai yang berpasang-pasangan akan namun  

ia saling membatasi dan keduanya bisa berada dalam keadaan yang harmonis. 

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengemukakan tujuh 

pasangan nilai pokok yang ada  dalam eksistensi hukum untuk 

dicapai atau diwujudkan keserasiannya melalui manifestasi hukum 

seperti berikut: 

• pasangan antara kesadaran penguasa dan warga warga

akan makna dan hakikat hukum dapat menjadi sumber keadilan, 

kedamaian, kesejahteraan, rohaniah, dan jasmaniah, sebagai tujuan 

akhir hukum; 

• pasangan antara kejasmanian (aspek lahir) dan kerohanian

(aspek batin), keserasiannya pada dasarnya menghasilkan atau 

mewujudkan kesejahteraan materiil dan spiritual;

• pasangan antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum,

keserasiannya menghasilkan keadilan;

• pasangan antara keketatan hukum dan keluwesan hukum,

keserasiannya menghasilkan kewibawaan hukum;

• pasangan antara kebebasan dan ketertiban, keserasiannya meng-

hasilkan kedamaian; 

• pasangan antara proteksi hukum dan restriksi hukum, keserasiannya

menghasilkan kemantapan; 

• pasangan antara kebaruan dan kelestarian, keserasiannya meng-

hasilkan kemantapan: perkembangan kualitatif dan kuantitatif. 

1. Antinomi Nilai Kepastian dengan Nilai Keadilan 

a. Arti Kepastian 

Kepastian yaitu konstanta yang berarti standar yang telah 

ditetapkan untuk itu. Kata “itu” ditujukan pada standar universal yang 

dapat bersifat alami dan tampak alami dengan cara dibuat/ditentukan 

dengan pengandaian lewat suatu kesepakatan. Contohnya, 1+1=2, dua 

angka yang bernilai satu jika dijumlahkan dengan akan berelaborasi 

menjadi angka 2, ini bersifat universal namun yaitu nilai kesepakatan 

manusia. 

Sedangkan dalam kondisi alamiah, maka satu orang manusia pada 

kodratnya memiliki satu nyawa untuk dapat dikatakan hidup dalam 

dimensi yang disebut hidup di dunia, seandainya satu nyawa hilang 

sebab berkurang (dengan berbagai sebab) tentulah nilainya dalam 

bahasa matematis; 1-1 = 0. Dalam pengetahuan sosial, artinya mati; 

tidak hidup atau tidak berada dalam dimensi yang disebut hidup di 

dunia, sekalipun kosong namun tetaplah memiliki nilai “ada” dalam 

dimensi lain (hidup di lain dunia) nilai dan keduanya yaitu 

konstanta yang bersifat alamiah. 

Sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum 

sehingga menjadi kepastian hukum, maka ia memiliki arti tersendiri. 

Menurut Soedikno Mertokusumo (1999), kepastian hukum yaitu 

“Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, 

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 

diharapkan dalam keadaan tertentu”. 

Kepastian hukum yang pertama berarti kepastian dalam pelak-

sanaannya, yang dimaksud yaitu bahwa hukum yang resmi 

diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian 

hukum bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat 

dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan bahwa setiap 

pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut 

hukum juga. 

Kepastian pelaksanaan hukum mengandaikan kepastian orientasi. 

Hukum harus jelas sehingga warga  dan hakim dapat berpedoman 

padanya. Ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan 

dengan jelas dan tegas sehingga tidak ada keragu-raguan tentang apa 

yang dimaksud.

   

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, yaitu tema 

yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan 

oleh Montesquie, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka 

tugas penciptaan undang-undang itu di tangan pembentuk undang-

undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi 

undang-undang saja. Pendapat Montesquie, yang ditulis dalam bukunya 

“ De l’esprit de lois (The Spirit of Law)” pada tahun 1748, yaitu 

reaksi terhadap kesewenang-wenangan hukum kaum monarki, di mana 

kepala kerajaan amat menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat 

itu secara nyata menjadi pelayan monarki.

Persoalan kepastian sebab selalu dikaitkan dengan hukum, 

memberikan konsekuensi bahwa kepastian (hukum) di sini selalu 

mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara. 

Padahal sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu 

berkaitan dengan negara, sebab esensi dari kepastian hukum yaitu 

masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu, 

aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak 

terbatas pada negara saja, namun  juga pada sekelompok pihak lain di 

luar negara.

Dalam memahami kepastian hukum, yang harus diperhatikan 

yaitu nilai itu memiliki  relasi yang erat dengan instrumen hukum 

yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam 

hukum positif. Bahkan peranan negara tidak saja terbatas pada tataran 

itu saja, negara pun memiliki  tanggung jawab untuk menjalankan dan 

menegakkannya. Namun dalam era sekarang, saat  konsep “rechtstaat” 

yang telah dianggap klasik itu diperkaya dengan gagasan-gagasan 

lainnya, maka persoalan kepastian hukum bukan lagi semata-mata 

menjadi tanggung jawab negara seorang. Kepastian hukum itu harus 

menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap sendi kehidupan, di luar 

peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun 

yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bersikap 

tidak semena-mena.

b. Arti Keadilan 

Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama 

diperlakukan dengan sama. Dalam arti materiil hukum dituntut agar 

hukum sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam warga . 

Jadi, di hadapan hukum semua orang sama derajatnya. Semua orang 

berhak atas perlindungan dan tidak ada yang kebal terhadap hukum. 

Maksud untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang adil 

termasuk hakikat hukum. Suatu hukum yang tidak mau adil bukanlah 

hukum namanya.

Keadilan yang demikian, yang dikaitkan dengan unsur hak dan 

manfaat ditambah bahwa dalam diskursus hukum, perihal realisasi 

hukum itu berwujud lahiriah, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu 

iktikad moralnya, maka nilai keadilan di sini memiliki  aspek empiris 

juga, di samping aspek idealnya. Maksudnya yaitu apa yang dinilai 

adil, dalam konteks hukum, harus dapat diaktualisasikan secara konkret 

menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai 

keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks 

yang empiris juga. 

Seorang terdakwa misalnya, dapat merasakan suatu nilai keadilan 

jika apa yang dilakukan sebagai tindak pidana menurut hukumnya, 

dihukum sesuai dengan berat dari kesalahannya. maka , 

si terdakwa merasakan bahwa hukumannya yaitu sebanding atau 

setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat, dan apa yang 

dianggapnya sebagai hal yang setimpal atau sebanding itu, yaitu 

pencerminan dari nilai keadilan yang ideal. Jika hukumannya dirasakan 

tidak sebanding atau setimpal, maka hukuman itu dapat dinyatakan 

sebagai perwujudan yang melawan nilai-nilai ideal dalam keadilan, 

di sinilah nilai keadilan berfungsi menentukan secara nyata, apa 

yang pantas (sebanding/setimpal) diterima oleh seseorang sebagai 

konsekuensi lanjutan dari norma hukum yang mengaturnya.

Dalam wilayah keadilan hal yang serupa pun dapat terjadi, 

bermakna gagasan awal yang sedianya terjadi, jika hidup maka 

gagasan awalnya yaitu hidup yang berhukum, artinya memenuhi 

apa pun yang tujuannya yaitu untuk hidup dan juga merujuk pada 

fase akhir hidup yakni mati untuk dapat dikatakan “selesai hidup” 

dan menuju kembali pada fase lain dunia/dimensi. Demikian, berarti 

dalam wilayah keadilan yang tidak adil maka gagasan yang ada  

di dalamnya berarti pemulihan yang berarti kembali menjadi sama 

dengan awalnya, yakni tidak ada penganiayaan dan tidak pula ada 

   

ganjaran yang dirasakan negatif bagi pelaku, bila penganiayaan tidak 

terjadi. Hal itu tidaklah dapat terjadi sedemikian rupa seperti gagasan 

awal bilamana penganiayaan terjadi, karenanya hukum waktu (saat 

ini) bagi kedua pihak yang bertikai tidaklah dapat kembali, maka 

merujuk kepada nilai kepastian hukum agar pada masa sesudahnya 

(masa depan) keadilan dapat terwujud seperti yang diharapkan (sama 

seperti yang lampau), yang berarti keduanya disandingkan untuk 

menjadi standar yang ditetapkan untuk itu.

c. Refleksi terhadap Antinomi Nilainya

Sebuah keadilan tidak dapat digapai, jika  kepastian tidak dipenuhi, 

sebab subjek hukum tertentu dapat dihukum tanpa memperhatikan 

terlebih dahulu apakah tindakan yang dianggap sebagai suatu 

pelanggaran atau kejahatan memang yaitu suatu delik. Dengan 

kata lain, apakah sebelumnya sudah dipastikan terlebih dahulu bahwa 

tindakan pelanggaran atau kejahatan itu yaitu rumusan delik? 

Jika hal ini  belum dirumuskan, maka penghukuman terhadap 

tindak pidana pelanggaran atau kejahatan dapat dikategorikan sebagai 

kesewenang-wenangan, yang pada prinsipnya, menghasilkan nilai 

keadilan. 

Jadi apa yang pasti dalam hukum, belum tentu memberikan 

keadilan. Begitupula sebaliknya, jika  keadilan saja yang dipenuhi, 

tanpa memperhatikan apakah hal itu memberikan kepastian hukum, 

juga dapat menghancurkan nilai keadilan itu sendiri. Hakim dapat 

menyatakan bahwa keputusannya adil, namun jika  putusannya 

itu diambil tanpa dasar hukum yang pasti, apakah hal itu dapat 

diterima, sehingga yang diputuskan sungguh-sungguh dapat 

dipertanggungjawabkan. Apa yang adil, jika tidak berdasarkan pada 

suatu kepastian hukum, pada akhirnya juga bernilai tidak adil. 

Jadi mengedapankan nilai keadilan saja, belum tentu akan secara 

otomatis memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, hukum 

yang pasti, seharusnya juga adil, hukum yang adil, juga seharusnya 

memberikan kepastian. Di sinilah kedua nilai itu mengalami situasi yang 

antinomies, sebab menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan 

keadilan harus mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang 

secara adil, namun  juga harus memberi manfaat dibandingkan nya. 

2. Antinomi Nilai Individualisme dengan Nilai Kolektivisme

a. Arti Individualisme 

Sejarah pemikiran tentang individualisme telah tumbuh berkembang 

sejak lama, khususnya dalam pemikiran Barat. Frotagoras (500 SM) 

yaitu seorang filosof, yang pernah menyatakan bahwa “manusia 

yaitu ukuran segalanya”. Di samping usaha yang telah diberikan oleh 

pemikir Yunani tentang persoalan individualisme manusia, pengaruh 

ajaran Kristen dan pemikiran Romawi turut memberikan pengertian-

pengertian yang luas tentang hal ini. warga  Yunani menerima bahwa 

rasio dapat membebaskan individu manusia hingga manusia merdeka 

terhadap dirinya sendiri. Pengaruh ajaran Kristen, yang menekankan 

bahwa adanya manusia yaitu suatu pencitraan “sewajah” dengan 

Tuhan, turut mempengaruhi  bahwa adanya pengakuan atas eksistensi 

individual manusia. Begitu pula dengan warga  Romawi, yang 

turut menyumbangkan perbendaharaan kata “warga negara” sebagai 

bentuk pengakuan bahwa manusia yaitu gambaran mempengaruhi yang 

terbentuk dalam warga nya. 

Pemujaan terhadap individu ini diperkaya juga oleh pengaruh 

pemikiran humanis dan nilai-nilai yang berasal dari penghargaan 

terhadap martabat manusia, seperti demokrasi dan hak asasi. Revolusi 

Prancis dan Amerika yaitu peristiwa bersejarah di Barat yang 

membuktikan pengakuan nilai individualisme. Pengalaman Amerika 

misalnya, telah menunjukkan bahwa persoalan individualisme menjadi 

hak yang asasi, saat  hak-hak yang individual sifatnya dirumuskan 

dalam teks proklamasinya, yang pada dasarnya mengakui individualisme 

dari tiap-tiap manusia di atas segalanya. 

b. Arti Kolektivisme

Pengertian kolektivisme di sini tidak saja dipandang secara materiil 

sebab adanya kepentingan ekonomis, namun  juga sebab faktor-

faktor nonekonomis pun dapat menjadi motif bagi nilai ini . 

Soepomo (1903-1958) misalnya, juga turut memberikan pendapatnya 

tentang nilai kolektivisme, yang setidak-tidaknya menolak pengertian 

kolektivisme yang bernuansa ekonomis saja, yakni saat  Soepomo 

mengenalkan adanya konsep persekutuan hukum di dalam warga  

adat di negara kita  yang menjunjung sifat-sifat kekeluargaan dan kesatuan 

   208

hidup bersama. Lebih lanjut Soepomo menegaskan “persekutuan 

itu di dalam aliran pikiran tradisional negara kita , yaitu dianggap 

(tidak “geobjectiveerd”) sebagai badan perseorangan tersendiri dengan 

lingkungan sendiri, terlepas dari kepentingannya orang-orang yang 

menjadi warga persekutuan, melainkan persekutuan itu yaitu seluruh 

warganya sebagai suatu collectivitet di mana tiap warga merasa dirinya 

satu golongan seluruhnya”.

Oleh sebab itu, pengertian nilai kolektivisme yang tepat dalam 

konteks ini sekali lagi, tidak saja dipandang sebagai pengertian kolektif 

yang lahiriah saja sifatnya (hanya kepentingan ekonomis), namun  juga 

bersifat batiniah, oleh sebab-sebab yang irasional (seperti sentimen 

kelompok). 

c. Refleksi terhadap Antinomi Nilainya

Yang menjadi soal penting di sini, dalam konteks hukum yang 

ideal, bukan mana yang lebih berat (besar) eksistensinya terhadap 

lainnya? Bukanlah soal yang penting, apakah nilai individualisme 

ataukah kolektivisme? sebab  dalam konteks hukum yang ideal, 

ada satu keseimbangan antara nilai-nilai ini , sehingga tercapai 

nilai harmoni nilai yang sempurna bagi setiap manusia maupun 

warga nya. Hal ini  dapat dilihat berikut ini, saat  perbedaan 

derajat antinomisnya dapat diperhatikan dalam lingkup sederhana yakni 

pada tataran peraturan perundang-undangan, di mana dalam undang-

undang tertentu ada  nilai individualisme yang lebih dominan 

atau sebaliknya, nilai kolektivisme justru lebih dominan dibanding 

nilai individualisme. Dengan demikian tampak bahwa nilai-nilai 

individualisme dan kolektivisme secara bersama-sama dibutuhkan, 

dengan alasan yang rasional, bahwa keduanya diharapkan eksis untuk 

menyempurnakan nilai-nilai itu menjadi “baik” dan “buruk” menurut 

konteksnya.

3. Antinomi Nilai Materialisme dengan Nilai Spiritualisme 

a. Arti Materialisme 

Pengertian materialisme di sini yaitu pandangan hidup yang mencari 

dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam 

kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang 

mengatasi alam indra. Dengan pengertian demikian, maka materialisme 

pada intinya hanyalah berupa benda atau materi yang menjadi dasar 

seluruh kehidupan manusia, dan karenanya di luar itu, tidak jadi dasar 

dari eksistensi manusia. Apa saja yang tidak dapat ditangkap oleh 

pancaindra manusia, bukan yaitu dasar dari kehidupan manusia. 

Dasar itu harus dapat dirasakan, dilihat, dan disentuh. Sementara yang 

tidak dapat dirasakan, dilihat, dan disentuh, bukan dasar dari kehidupan 

manusia. Oleh sebab itu, mitos, kepercayaan, atau apa pun yang sejenis 

dengannya, tidak menjadi pokok hidup manusia, sebab itu semua tidak 

dapat ditangkap oleh indra manusia. 

b. Arti Spiritualisme 

Spiritualisme yang ada dalam Kamus Besar Bahasa negara kita , yang 

artinya yaitu “aliran filsafat yang mengutamakan kerohanian”. 

Spiritualisme merupakan: “Paham yang meyakini bahwa realitas 

yang ada di alam ini yaitu cermin dari kesadaran immaterial yang 

dibentuk oleh subjek absolut”.

c. Refleksi terhadap Antinomi Nilainya

Nilai materialisme yang semakin menguat, apalagi semenjak kapitalisme 

berjaya dalam setiap sendi kehidupan manusia, sesungguhnya juga 

mempengaruhi  hukum-hukum yang mengatur lembaga-lembaga 

perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

yaitu kitab hukum warisan Belanda menempatkan nilai 

materialisme sebagai dasar perkawinan. Nilai-nilai spiritualisme pada 

dasarnya memang tidak pernah hilang mutlak, sepanjang nilai-nilai 

materialisme masih eksis dalam refleksi hidup. Suatu nilai materialisme 

akan menjadi “baik” jika ia berpasangan dengan nilai spiritualisme. 

Nilai materialisme inipun akan menjadi “buruk” jika tidak menerima 

pasangan nilainya. Begitupun sebaliknya, nilai spiritualisme akan 

menjadi “buruk” jika pasangan nilainya ditiadakan. Setiap individu 

yang berakal, tidak akan hidup hanya dengan bertumpu dengan aspek 

rohaniahnya. Manusia memerlukan  makan, memerlukan  tempat 

berlindung, dan sebagainya, sehingga keinginan akan materi yaitu 

hal yang lumrah. Jika nilai materialismenya dapat mengimbangi nilai 

spiritualisme, maka nilai spiritualisme pun akan menjadi nilai yang 

“baik” pula.

   

4. Antinomi Nilai Kebebasan dengan Nilai Ketertiban

a. Arti Kebebasan 

Namun pada prinsipnya, bebas atau kebebasan itu memiliki pengertian 

“tiadanya penghalang atau pembatas, paksaan atau halangan, beban 

atau kewajiban”. namun  arti umum kebebasan di sini tidak dapat 

dipersamakan dengan sewenang-wenang sebab pada dasarnya, 

kebebasan ini berarti tidak liar (tersalurkan), tidak terkekang (lepas dari 

tekanan), tidak terpaksa (ada pilihan), tidak sewenang-wenang (sebab 

ada patokannya), dan tidak khawatir (tanpa hambatan mental apa pun). 

maka , kebebasan menjadi hakikat fundamental 

dari setiap hidup manusia. Sebagai hakikat yang fundamental, 

kebebasan itu memberikan ruang kepada manusia untuk menentukan 

pilihannya, dengan syarat adanya faktor-faktor objektif yang menjamin 

berlangsungnya mekanisme kebebasan ini .

b. Arti Ketertiban

Oleh sebab itu ketertiban yaitu nilai yang menghendaki keadaan yang 

berdasarkan ciri-cirinya tadi di atas. Ketertiban yaitu nilai yang 

mengarahkan pada tiap-tiap individu untuk bersikap dan bertindak 

yang seharusnya agar keadaan yang teratur ini  dapat dicapai 

dengan baik.

c. Refleksi terhadap Antinomi Nilainya 

Nilai kebebasan tanpa ketertiban, sama saja dengan kebebasan yang 

dengan tidak rasional, atau kebebasan yang dimiliki oleh makhluk 

tidak berakal seperti hewan. Lain halnya dengan individu yang berasio. 

Kebebasan itu bukan dibatasi oleh alamnya semesta, namun  sebab secara 

fundamental, ide kebebasan itu bergandengan dengan ketegangan yang 

relatif bersama ketertiban. Nilai ketertiban menjadi alat pembatas yang 

“inheren” dalam kebebasan dan diri manusia itu sendiri. Begitupula 

sebaliknya, ketertiban yang amat ketat, tanpa unsur nilai kebebasan 

sama sekali, juga bukan suatu nilai orientasi hidup manusia. sebab  

ketertiban dalam relasi sosial, tanpa memberikan kebebasan berarti 

menolak eksistensi manusia sebagai individu, di mana manusia 

memiliki  otonomi terhadap dirinya sendiri, yakni kehendak moral 

yang bebas, yang dapat diekspresikan secara bebas.

5. Antinomi Nilal Inovasi dengan Nilai Konservasi 

a. Arti Inovasi 

Inovasi memiliki pengertian sebagai berikut;

(1) pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru pembaruan, (2) 

Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah 

dikenal sebelumnya (opasan, metode ataupun alat).

maka , berdasarkan nilai inovasi, setiap individu 

memiliki  sikap atau semangat untuk melakukan pembaruan-

pembaruan dalam hidupnya, yang secara historis telah dibuktikan 

dalam sejarah peradaban manusia, baik itu dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain 

sebagainya. Hapusnya perbudakan di dunia, yaitu salah satu hasil 

dari pembaruan (inovasi) dalam hidup manusia, begitu juga dengan 

kemerdekaan negara, juga yaitu suatu contoh-contoh konkret 

dari nilai Inovasi. 

b. Arti Konservasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa negara kita  saja, pengertian konservasi pun 

memiliki  pemahaman yang demikian:

“Pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk 

mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; 

pengawetan”. 

Nilai konservasi ini pada prinsipnya, hendak melestarikan apa yang 

sudah ada secara teratur sebab hal itu dipandang sebagai hal yang baik 

sehingga keteraturan ini tidak hancur atau musnah. 

c. Refleksi terhadap Antinomi Nilainya

Nilai konservasi dianggap “baik” jika eksistensinya disempurnakan 

oleh nilai antinomisnya, yakni nilai inovasi. Begitupula sebaliknya. 

Dengan adanya nilai-nilai yang bersifat memperbarui dan melestarikan 

sekaligus, di mana relasinya bersifat antinomies, manusia dapat 

menyikapi hidupnya secara bijak dan beradab. Hidup manusia tidak 

selalu berubah secara historis, sebab terputus dengan nilai-nilai 

mapan masa lalu, begitu juga seterusnya, tidak ada mungkin nilai yang 

mapan dan lestari mengalami perubahan jika bukan berdasarkan nilai 

   

yang sudah mapan dan lestari dan hubungan itu bersifat antinomies, 

senantiasa dalam ketegangan di mana dalam konteks tertentu, nilai 

inovasi lebih dikedepankan dibanding nilai konservasi atau sebaliknya, 

nilai konservasi malahan lebih dikedepankan dibanding nilai inovasi.

F. Penegakan Nilai Hukum

Penegakan hukum yang dilakukan dengan nilai-nilai filosofis, pada 

hakikatnya yang yaitu penegakan hukum yang menerapkan nilai-

nilai sebagai berikut:

- nilai kesamaan yang berarti kesamaan itu hanya sama dengan sama;

- nilai kebenaran yang berarti bahwa kebenaran itu benar dengan 

benar;

- nilai kemerdekaan yang berarti bahwa kemerdekaan itu benar hanya 

merdeka dengan merdeka.

Refleksi keadilan pada penegakan hukum ini  senantiasa pula 

dititikberatkan mengejar kebenaran. Dan semuanya itu berpulang pada 

setiap yang berada pada struktur hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan 

aparatur penegak hukum yang dapat bertanggung jawab, baik kepada 

suara hatinya maupun kepada warga  dan Tuhan. Dengan sikap 

yang bertanggung jawab tidak sulit bagi hukum untuk memberikan 

keadilan, kepantasan, dan kemanfaatan.

Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa aksiologi yaitu 

hal-hal yang tak dapat dipisahkan dari seorang subjek hukum, sebab 

berkaitan langsung dengan tindakan dan perilaku sehari-hari baik 

secara individual, publik, dan Negara. Orang yang telah memahami 

aksiologi tentu tidak akan kesulitan dalam bersosialisasi beradaptasi 

dengan lingkungan sebab dia telah memahami nilai-nilai dari aksiologi 

ini  yaitu nilai-nilai berfilsafat yang baik dan benar seperti yang 

telah disebutkan pada materi-materi sebelumnya. Seperti yang telah 

dipaparkan sebelumnya bahwa aksiologi yaitu filsafat nilai. Nilai yang 

dimaksudkan yaitu nilai kegunaan. Apa kegunaan ilmu itu dalam 

kehidupan manusia? Tentu kita semua setuju dan sepakat bahwa ilmu 

telah banyak memberikan manfaat dalam kehidupan dan kesejahteraan 

umat manusia di dunia. Ilmu telah mampu mengubah dan memberantas 

bahaya bencana kelaparan, kemiskinan, mewabahnya berbagai penyakit, 

buta aksara, dan lain-lain, bencana yang melanda wajah duka kehidupan 

manusia. Ilmu telah mampu membuat kehidupan manusia lebih 

mudah dan membantu melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien. 

Namun demikian, ilmu juga dapat dipakai  untuk merusak sendi-

sendi kehidupan manusia dan bahkan membinasakan manusia. Ingat 

peristiwa PD I dan II, pemboman kota Nagasaki dan Hirosima, perang 

Irak dan Iran, peristiwa bom Bali, dan masih banyak peristiwa lainnya 

yang barang kali terlupakan dalam memori kita. Kata mutiara yang 

disampaikan Einstein bahwa ilmu tanpa agama yaitu buta dan agama 

tanpa ilmu yaitu lumpuh memiliki makna yang teramat mendalam 

bila kita renungkan dan pahami. Tanpa dilembari dengan agama, ilmu 

akan dipakai  manusia untuk berbagai macam kepentingan baik 

yang bersifat merusak ataupun untuk membangun dan meningkatkan 

kesejahteraan kehidupan manusia. Ilmu itu sendiri bersifat netral, ilmu 

tidak mengenal sifat baik dan buruk. 

Manusialah sebagai pemilik ilmu pengetahuan harus memiliki  

sikap. Untuk apa sebetulnya ilmu itu akan dipakai  oleh manusia. 

Dengan kata lain, netralitas ilmu terletak pada dasar epistemologinya 

saja (Suriasumantri, 1987). Jika hitam, katakan hitam; jika ternyata putih, 

katakan putih. Ilmu tidak berpihak kepada siapa pun. Ia hanya berpihak 

kepada kebenaran yang nyata. Secara ontologis dan aksiologis, manusialah 

yang harus memberikan penilaian tentang baik dan buruk. Manusialah 

yang menentukan sikap dan mengategorikan nilai- nilai. 

Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu 

“aksios” yang berarti nilai dan kata “logos” berarti teori. Jadi, aksiologi, 

yaitu cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, 

aksiologi yaitu teori nilai. Suriasumantri (1990) mendefinisikan 

aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari 

pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi dalam Kamus Bahasa negara kita  

(1995) yaitu kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, 

kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibisono seperti 

yang dikutip Surajiyo (2007), aksiologi yaitu nilai-nilai sebagai tolak 

ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan 

penggalian, serta penerapan ilmu. Dalam Encyclopedia of Philosophy 

dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value and valuation. Bramel 

seperti yang dikutip Amsal (2009) membagi aksiologi dalam tiga bagian, 

yakni moral conduct, estetic expression, dan socio-political life. Moral Conduct, 

   

yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu 

etika. Estetic expression, yaitu ekspresi keindahan yang mana bidang ini 

melahirkan keindahan. Dan terakhir yang membidani lahirnya filsafat 

kehidupan sosial politik.

Memperbincangkan aksiologi tentu membahas dan membedah 

masalah nilai. Apa sebetulnya nilai itu? Bertens (2007) menjelaskan 

nilai sebagai sesuatu yang menarik bagi seseorang, sesuatu yang 

menyenangkan, sesuatu yang dicari, sesuatu yang disukai dan 

diinginkan. Pendeknya, nilai yaitu sesuatu yang baik. Lawan dari nilai 

yaitu nonnilai atau disvalue. Ada yang mengatakan disvalue sebagai nilai 

negatif. Sedangkan sesuatu yang baik yaitu nilai positif. Hans Jonas, 

seorang filsuf Jerman-Amerika, mengatakan nilai sebagai the addresse of 

a yes. Sesuatu yang ditujukan dengan ya. Nilai yaitu sesuatu yang kita 

iya-kan atau yang kita aminkan. Nilai selalu memiliki konotasi yang 

positif 

Ada tiga ciri yang dapat kita kenali dengan nilai, yaitu nilai yang 

berkaitan subjektif, praktis, dan sesuatu yang ditambahkan pada objek 

(ibid, 141). Pertama, nilai berkaitan dengan subjek. Artinya, nilai itu 

berkaitan dengan kehadiran manusia sebagai subjek. Kalau tidak ada 

manusia yang memberi nilai, nilai itu tidak akan pernah ada. Tanpa 

kehadiran manusia pun, kalau Gunung Merapi meletus ya tetap meletus. 

Pasalnya sekarang, saat  Gunung Merapi meletus misalnya, apakah 

itu sesuatu yang “indah” ataukah “membahayakan” bagi kehidupan 

manusia. Kesemuanya itu tetap memerlukan kehadiran manusia untuk 

memberikan penilaian. Dalam hal ini nilai subjektivitas memang 

bergantung semata-mata pada pengalaman manusia. Kedua, nilai 

dalam konteks praktis. Yaitu, subjek ingin membuat sesuatu seperti 

lukisan, gerabah, dan lain-lain. Ketiga, berkaitan dengan nilai tambah 

pada objek. Nilai tambah itu dapat berupa budaya, estetis, kewajiban, 

kesucian, kebenaran, maupun yang lainnya. Bisa jadi objek yang sama 

akan memiliki nilai yang berbeda-beda bagi pelbagai subjek.

Perbedaan antara nilai sesuatu itu disebabkan sifat nilai itu sendiri. 

Nilai bersifat ide atau abstrak (tidak nyata). Nilai bukanlah suatu fakta 

yang dapat ditangkap oleh indra. Tingkah laku perbuatan manusia atau 

sesuatu yang memiliki  nilai itulah yang dapat ditangkap oleh indra 

sebab ia bukan fakta yang nyata. Jika kembali kepada ilmu pengetahuan, 

kita akan membahas masalah benar dan tidak benar. Kebenaran yaitu 

persoalan logika di mana persoalan nilai yaitu persoalan penghayatan, 

perasaan, dan kepuasan. Ringkasan persoalan nilai bukanlah membahas 

kebenaran dan kesalahan (benar dan salah) akan namun  masalahnya 

ialah soal baik dan buruk, senang atau tidak senang. Masalah kebenaran 

memang tidak terlepas dari nilai, namun  nilai yaitu menurut nilai logika. 

Tugas teori nilai yaitu menyelesaikan masalah etika dan estetika. Teori 

nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika.

Etika memiliki dua arti yaitu kumpulan pengetahuan mengenai 

penilaian terhadap tingkah laku, atau yang lainnya. Nilai itu bersifat 

objektif, tapi kadang-kadang bersifat subjektif (Amsal, 2009). Dikatakan 

objektif jika nilai-nilai tidak tergantung pada subjek atau kesadaran 

yang menilai. Tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya, bukan 

pada subjek yang melakukan penilaian. Kebenaran tidak tergantung 

pada kebenaran pada pendapat individu melainkan pada objektivitas 

fakta. Sebaliknya, nilai menjadi subjektif, jika  subjek berperan dalam 

memberi penilaian; kesadaran manusia menjadi tolak ukur penilaian. 

Dengan demikian nilai subjektif selalu memperhatikan berbagai 

pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan yang 

akan mengasah kepada suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. 

Tentang nilai, beberapa golongan memiliki  pandangan yang tidak 

sama. Nilai dalam pandangan agama tentu berbeda dengan positivisme, 

pragmatisme, fatalisme, hinduisme, dan sebagainya. Sekarang, 

bagaimana pandangan Anda tentang kawin sirih yang penuh pro dan 

kontra. Atau poligami? Tentu, masing-masing orang akan memberikan 

penilaian yang berbeda sesuai dengan kepentingannya sendiri-sendiri.

Sinclair seperti dikutip Suseno (1993), mengemukakan bahwa 

nilai itu merujuk pada sistem, seperti sosial, politik, dan agama. 

Sistem memiliki  rancangan bagaimana tatanan, rancangan, dan 

aturan sebagai satu bentuk pengendalian terhadap satu institusi yang 

dapat terwujud. Runes (1963) mengemukakan beberapa persoalan 

dengan nilai yang mencakup: hakikat nilai, tipe nilai, kriteria nilai, dan 

status metafisika nilai. Suseno (2007) mengemukakan bahwa hakikat 

nilai dilihat dari anggapan atau pendapatnya terdiri dari kehendak 

(voluntarisme), kesenangan (hedonisme), kepentingan, hal yang lebih 

disukai (preference), dan terakhir berasal dari kehendak rasio murni. 

Jenis-jenis nilai dapat dikategorikan pada perubahannya, seperti: baik 

dan buruk, sarana dan tujuan, penampakan dan riil, subjektif dan 

  

objektif, murni dan campuran, dan aktual dan potensial. Kriteria nilai 

yaitu standar pengujian yang lebih banyak dipengaruhi aspek 

psikologis dan logis. Kaum hedonis menemukan standar nilai dalam 

kuantitas kesenangan yang dijabarkan oleh individu atau warga . 

Kaum idealis mengakui sistem objektif norma rasional sebagai kriteria. 

Kaum naturalis menemukan ketahanan biologis sebagai tolak ukur. 

Status metafisik nilai banyak ditentukan oleh subjektivitas, objektivisme 

logis, dan objektivisme metafisik. Subjektivisme yaitu nilai semata-

mata tergantung pengalaman manusia. Objektivisme logis yaitu nilai 

yaitu hakikat logis atau subsistensi, bebas dari keberadaannya 

yang dikenal. Objektivisme metafisik yaitu nilai yaitu sesuatu 

yang ideal bersifat integral, objektif, dan komponen aktif dari kenyataan 

metafisik (mis: theisme). Nilai juga memiliki sifat  yang bersifat 

abstrak (yaitu kualitas), inheren pada objek, bipolaritas yaitu 

baik/buruk, indah/jelek, benar/salah; dan bersifat hierarkis; nilai 

kesenangan, nilai vital, nilai kerohanian.

Sampailah pembahasan kita kepada sebuah pertanyaan: Apakah 

kegunaan ilmu itu bagi kita? Tak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah 

banyak mengubah dunia dalam memberantas berbagai penyakit termasuk 

penyakit kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang 

duka. Namun apakah hal itu selalu demikian: ilmu selalu yaitu 

berkat dan penyelamat bagi manusia. Seperti mempelajari atom kita bisa 

memanfaatkan wujud ini  sebagai sumber energi bagi keselamatan 

manusia, namun  di pihak lain hal ini bisa juga berakibat sebaliknya, yakni 

membawa manusia kepada penciptaan bom atom yang menimbulkan 

malapetaka. Jadi yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi 

yaitu untuk apa pengetahuan itu dipakai ? Bagaimana hubungan 

penggunaan ilmiah dengan moral etika? Bagaimana penentuan objek 

yang diteliti secara moral? Bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan 

metode ilmiah dengan kaidah moral?

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penemuan 

nuklir dapat menimbulkan bencana perang, penemuan detektor dapat 

mengembangkan alat pengintai kenyamanan orang lain, penemuan 

cara-cara licik ilmuwan politik dapat menimbulkan bencana bagi suatu 

bangsa, dan penemuan bayi tabung dapat menimbulkan bencana bagi 

terancamnya peradaban perkawinan. Berkaitan dengan etika, moral, dan 

estetika maka ilmu itu dapat dibagi menjadi dua kelompok:

1. Ilmu Bebas Nilai

Berbicara tentang ilmu akan membicarakan pula tentang etika, sebab 

sesungguhnya etika erat hubungannya dengan ilmu. Bebas nilai atau 

tidaknya ilmu yaitu masalah rumit, jawabannya bukan sekadar 

ya atau tidak. Sebenarnya sejak saat pertumbuhannya ilmu sudah 

terkait dengan masalah-masalah moral namun dalam perspektif yang 

berbeda. saat  Copernicus (1473-1543 M) mengajukan teorinya 

tentang kesemestaan alam dan menemukan bahwa “bumi yang berputar 

mengelilingi matahari” dan bukan sebaliknya seperti yang diajarkan 

oleh agama (gereja) maka timbullah reaksi antara ilmu dan moral 

(yang bersumber pada ajaran agama) yang berkonotasi metafisik. 

Secara metafisik ilmu ingin mempelajari alam sedangkan di pihak lain 

ada  keinginan agar ilmu mendasarkan pada pernyataan-pernyataan 

nilai berasal dari agama sehingga timbullah konflik yang bersumber 

pada penafsiran metafisik yang berakumulasi pada pengadilan inkuisisi 

Galileo pada tahun 1633 M.

Vonis inkuisisi Galileo mempengaruhi  perkembangan berpikir di 

Eropa, yang pada dasarnya mencerminkan pertentangan antara ilmu 

yang ingin bebas dari nilai-nilai di luar bidang keilmuan dan ajaran-

ajaran (agama). Pada kurun waktu itu para ilmuwan berjuang untuk 

menegakkan ilmu yang berdasarkan penafsiran alam dengan semboyan 

“ilmu yang bebas nilai”. Latar belakang otonomi ilmu bebas dari 

ajaran agama (gereja) dan leluasa ilmu dapat mengembangkan dirinya. 

Pengembangan konsepsional yang bersifat kontemplatif lalu  

disusul dengan penerapan konsep-konsep ilmiah kepada masalah-

masalah praktis. Sehingga Berthand Russell menyebut perkembangan 

ini sebagai peralihan ilmu dari tahap kontemplasi ke manipulasi. Dengan 

tahap perkembangan ilmu ini berada pada ambang kemajuan sebab 

pikiran manusia tak tertundukkan pada akhirnya ilmu menjadi suatu 

kekuatan sehingga terjadilah dehumanisasi terhadap seluruh tatanan 

hidup manusia. Menghadapi fakta seperti ini ilmu pada hakikatnya 

mempelajari alam dengan mempertanyakan yang bersifat seharusnya, 

untuk apa sebetulnya ilmu itu dipergunakan, di mana batas wewenang 

penjelajahan keilmuan dan ke arah mana perkembangan keilmuan ini 

diarahkan. Pertanyaan ini jelas bukan urgensi bagi ilmuwan seperti 

Copernicus, Galileo, dan ilmuwan seangkatannya, namun ilmuwan yang 

   

hidup dalam abad kedua puluh yang telah dua kali mengalami perang 

dunia dan bayangan perang dunia ketiga. Pertanyaan ini tidak dapat 

dielakkan dan untuk menjawab pertanyaan ini maka ilmu berpaling 

kepada hakikat moral.

Masalah moral dalam menghadapi ekses ilmu dan teknologi yang 

bersifat destruktif para ilmuwan terbagi dalam dua pendapat. Golongan 

pertama menginginkan ilmu netral dari nilai-nilai baik secara ontologis, 

epistemologis, maupun aksiologis. Golongan kedua berpendapat 

bahwa netralitas ilmu hanya terbatas pada metafisik keilmuan, namun 

dalam penggunaannya harus berlandaskan pada moral. Einstein pada 

akhir hayatnya tak dapat menemukan agama mana yang sanggup 

menyembuhkan ilmu dari kelumpuhannya dan begitu pula moral 

universal manakah yang dapat mengendalikan ilmu, namun Einstein 

saat  sampai pada puncak pemikirannya dan penelaahannya terhadap 

alam semesta ia berkesimpulan bahwa keutuhan ilmu yaitu 

integrasi rasionalisme, empirisme, dan mistis intuitif. 

Perlunya penyatuan ideologi tentang ketidaknetralan ilmu ada 

beberapa alasan, namun yang penting dicamkan yaitu pesan Einstein 

pada masa akhir hayatnya “Mengapa ilmu yang begitu indah, yang menghemat 

kerja, membikin hidup lebih mudah, hanya membawa kebahagiaan yang sedikit 

sekali pada kita”. Adapun permasalahan dari keluhan Einstein yaitu 

pemahaman dari pemikiran Francis Bacon yang telah berabad-abad 

mengekang dan mereduksi nilai kemanusiaan dengan ide.

“Pengetahuan yaitu kekuasaan”. Dari pernyataan di atas, dapat 

dipahami bahwa, ilmu yang dibangun atas dasar ontologi, epistemologi, 

dan aksiologi haruslah berlandaskan etika sehingga ilmu itu tidak bebas 

nilai.

2. Teori tentang Nilai

Pembahasan tentang nilai akan dibicarakan tentang nilai sesuatu, nilai 

perbuatan, nilai situasi, dan nilai kondisi. Segala sesuatu kita beri nilai. 

Pemandangan yang indah, akhlak tuanya dengan sopan santun, suasana 

lingkungan dengan menyenangkan, dan kondisi badan dengan nilai 

sehat. Ada perbedaan antara pertimbangan nilai dengan pertimbangan 

fakta. Fakta berbentuk kenyataan, ia dapat ditangkap dengan panca 

indra, sedang nilai hanya dapat dihayati. Walaupun para filosof berbeda 

pandangan tentang definisi nilai, namun biasanya menganggap 

bahwa nilai yaitu pertimbangan tentang penghargaan.

Pertimbangan fakta dan pertimbangan nilai tidak dapat dipisahkan, 

antara keduanya sebab saling mempengaruhi . Sifat-sifat benda yang 

dapat diamati juga termasuk dalam penilaian. Jika fakta berubah maka 

penilaian kita berubah ini berarti pertimbangan nilai dipengaruhi oleh 

fakta. Fakta itu sebetulnya netral, namun  manusialah yang memberikan 

nilai kedalamannya sehingga ia mengandung nilai. sebab  nilai itu maka 

benda itu memiliki  nilai. Namun bagaimanakah kriteria benda atau 

fakta itu memiliki  nilai. Teori tentang nilai dapat dibagi menjadi dua 

yaitu nilai etika dan nilai estetika.

Etika termasuk cabang filsafat yang membicarakan perbuatan 

manusia dan memandangnya dari sudut baik dan buruk. Adapun 

cakupan dari nilai etika adalah: Adakah ukuran perbuatan yang baik 

yang berlaku secara universal bagi seluruh manusia, apakah dasar 

yang dipakai untuk menentukan adanya norma-norma universal 

ini , apakah yang dimaksud dengan pengertian baik dan buruk 

dalam perbuatan manusia, apakah yang dimaksud dengan kewajiban, 

dan apakah implikasi suatu perbuatan baik dan buruk. Nilai etika 

diperuntukkan pada manusia saja, selain manusia (binatang, benda, 

alam) tidak mengandung nilai etika, sebab itu tidak mungkin dihukum 

baik atau buruk, salah atau benar. Contohnya dikatakan ia mencuri, 

mencuri itu nilai etikanya jahat. Dan orang yang melakukan itu dihukum 

bersalah. namun  kalau kucing mengambil ikan dalam lemari, tanpa izin 

tidak dihukum bersalah. Yang bersalah yaitu kita yang tidak hati-hati, 

tidak menutup atau mengunci pintu lemari. 

Adapun estetika yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan 

kreasi seni, dan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan 

seni atau kesenian. Kadang estetika diartikan sebagai filsafat seni dan 

kadang-kadang prinsip yang berhubungan dengan estetika dinyatakan 

dengan keindahan. Syarat estetika terbatas pada lingkungannya, di 

samping juga terikat dengan ukuran-ukuran etika. Etika menuntut 

susaha  yang bagus itu baik. Lukisan porno dapat mengandung nilai 

estetika, namun  akal sehat menolaknya, sebab tidak etika. Sehingga 

kadang orang mementingkan nilai panca indra dan mengabaikan nilai 

rohani. Orang hanya mencari nilai nikmat tanpa mempersoalkan apakah 

ia baik atau buruk.

   

Nilai estetika tanpa diikat oleh ukuran etika dapat berakibat 

mudarat kepada estetika, dan dapat merusak. Menurut Randal, ada tiga 

interpretasi tentang hakikat seni, yaitu:

1.  Seni sebagai penembusan (penetrasi) terhadap realisasi di samping 

pengalaman.

2.  Seni sebagai alat untuk kesenangan, seni tidak berhubungan dengan 

pengetahuan tentang alam dan memprediksinya, namun  manipulasi 

alam untuk kepentingan kesenangan.

3.  Seni sebagai ekspresi sungguh-sungguh tentang pengalaman.

Uraian ini  di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian baik 

dan buruk terletak pada manusia itu sendiri. Namun dalam Islam 

penilaian baik dan buruknya sesuatu memiliki  nilai yang universal 

yaitu Al-Qur’an dan hadis.

A. Hukum dan Moral

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin 

memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai 

kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai 

pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap dipakai  

yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. 

Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang 

apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan 

yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari 

ilmu hukum. 

Menurut Utrecht hukum yaitu himpunan peraturan-peraturan 

(perintah-perintah dan larangan -larangan) yang mengurus tata tertib 

suatu warga  dan oleh sebab itu harus ditaati oleh warga  

itu. Hans Kelsen mengartikan hukum yaitu tata aturan (rule) 

sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. 

Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal 

(rule) namun  seperangkat aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan 

sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya 

yaitu tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan 

satu aturan saja. Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh 

Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan 

peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan 

bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku 

dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya 

dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah 

memiliki  isi yang bersifat umum dan normatif, umum sebab berlaku 

bagi setiap orang dan normatif sebab menentukan apa yang seyogianya 

dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta 

bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaidah-kaidah.

1. Konsep Moral

Kesantunan mempengaruhi seseorang ditentukan oleh baik atau tidaknya moral 

dalam dirinya. Seseorang yang menjadikan moral sebagai salah satu ciri 

khas dalam kepribadiannya akan lebih dihargai dan dihormati oleh orang 

lain atau warga  di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, hubungan 

sosial seseorang yang bermoralkan lebih baik dibandingkan  seseorang yang 

tidak menjunjung moral dalam hidupnya. Kata moral yaitu kata 

yang berasal dari bahasa latin “mores”, mores sendiri berarti adat 

kebiasaan atau suatu cara hidup. Menurut Gunarsa (1986) dalam Asri 

Budiningsih (2004: 24), “moral pada dasarnya yaitu suatu rangkaian 

nilai dari berbagai macam perilaku yang wajib dipatuhi”. Sedangkan 

menurut Shafferdalamoleh Asri Budiningsih (2004: 24),“moral dapat 

diartikan sebagai kaidah norma dan pranata yang mampu mengatur 

perilaku individu dalam menjalani suatu hubungan dengan warga ”.

Dikemukakan oleh Suseno dalam Sigit Muryono (2011: 69), bahwa 

“kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai 

manusia, sehingga bidang moral yaitu bidang kehidupan manusia 

dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia”. Sedangkan menurut 

Haricahyono dalam Sigit Muryono (2011: 69), bahwa “moral diartikan 

dengan adanya kesesuaian dengan ukuran baik buruknya suatu tingkah 

laku atau karakter yang telah diterima oleh warga ”. Berdasarkan 

pendapat-pendapat ahli ini  dapat dikatakan bahwa moral yaitu 

suatu keyakinan tentang aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang baik dan 

buruk, benar dan salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut 

yang bersumber dari agama, nasihat orang tua atau orang bijak, maupun 

lingkungan sosial dan mempengaruhi  manusia dalam bertingkah laku 

sehari-hari yang juga yaitu rangkaian nilai dan pranata norma yang 

mampu mengatur perilaku individu dalam menjalani suatu hubungan 

dengan warga  dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia sesuai 

dengan ukuran baik buruknya suatu tingkah laku yang telah diterima 

oleh warga .

2. Perkembangan Penalaran Moral

Kohlberg dalam Sigit Muryono  merumuskan proses 

perkembangan penalaran moral sebagai sebuah proses alih peran, 

yaitu proses perkembangan yang menuju ke arah struktur yang lebih 

komprehensif, lebih terdeferensiasi dan lebih seimbang dibandingkan 

dengan struktur sebelumnya. Kohlberg menguraikan proses per-

kembangan penalaran moral sebagai berikut: 

a. Perkembangan penalaran moral terjadi secara bertahap, setiap tahap 

yaitu kemampuan alih peran orang lain dalam situasi sosial.

b. Dalam proses perkembangan penalaran moral lingkungan sekolah 

memiliki  peran, yaitu memberi kesempatan alih peran.

c. Dalam proses ini individu bersifat aktif, yaitu aktif menyusun 

struktur persepsinya tentang lingkungannya.

d. Tahap-tahap penalaran moral dan perkembangannya yaitu hasil 

interaksi antara struktur persepsi individu dengan struktur gejala 

lingkungan yang ada.

e. Dalam interaksi itu terjadi bentuk-bentuk keseimbangan yang 

berurutan.

f. Keseimbangan itu disebut sebagai tingkat keadilan.

g. Jika ada perubahan struktur gejala-gejala baik dalam diri individu 

maupun dalam lingkungan, maka terjadi ketidakseimbangan.

h. Situasi ketidakseimbangan ini memerlukan perubahan struktur 

keadilan yang baru ke tingkat penyesuaian yang optimal atau tingkat 

penalaran moral yang lebih tinggi.

3. Unsur-Unsur Moralitas

Kualitas norma moral telah ditentukan oleh beberapa unsur pokok, 

yaitu kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati. Semakin tinggi derajat 

kebebasan,tanggung jawab, dan kemurnian suara hatinya, semakin baik 

kualitas moral yang bersangkutan.

   

a. Kebebasan

Kebebasan yaitu unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat 

esensial mengingat norma moral itu yaitu yang otonom. Jadi selalu 

ada pilihan (alternatif) bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku 

berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Adapun kebebasan manusia 

itu dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu: a. Kebebasan Sosial; 

dan b. Kebebasan Eksistensial. Kebebasan sosial yaitu kebebasan 

yang diterima dari orang lain (sesama manusia), yang berarti 

bersifat heteronom. Kebebasan eksistensial yaitu adanya suatu 

kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilaku dirinya 

sendiri yang berarti bersifat otonom. Kebebasan sosial dapat dibatasi 

oleh keterbatasan fisik, keterbatasan psikis, dan adanya pemerintah/

larangan (normatif).

b. Tanggung Jawab

Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan 

berperilaku. Pertimbangan moral, baru akan memiliki  arti jika  

manusia ini  mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan 

yang dibuatnya. Pertimbangan-pertimbangan moral hanya mungkin 

ditujukan bagi orang yang dapat dan mau bertanggung jawab. Itulah 

sebabnya kita tidak pernah meminta pertanggungjawaban atas sikap dan 

perilaku orang gila atau anak di bawah umur, sekalipun kita mengetahui 

menurut moralitas kita yang wajar, sikap dan perilaku orang itu tidak 

dapat diterima. Dengan demikian tanggung jawab dapat diartikan 

sebagai kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi 

kewajibannya. Kewajiban yaitu beban yang harus dilaksanakan. 

Pengertian beban di sini tentu dalam arti luas, tidak selalu berkonotasi 

tidak menyenangkan. Setiap bentuk tanggung jawab senantiasa 

menuntut pertanggungjawaban jika  perbuatan itu sudah selesai 

dilakukan. Pertanggungjawaban ini yaitu suatu tindakan memberikan 

penjelasan yang dapat dibenarkan baik secara moral maupun secara 

hukum. Hal inilah yang disebut dengan akuntabilitas.

c. Suara Hati

Suara hati sering kali disebut dengan hati nurani yaitu pengetahuan 

intuitif tentang prinsip-prinsip moral. Hati nurani berasal langsung 

dari Tuhan dan oleh sebab itu tidak mungkin keliru. jika  manusia 

menghadapi situasi konkret yang mengharuskannya memilih sikap-

sikap moral tertentu, maka yang hadir pada saat itu yaitu suara 

hati. Suara hati memang suara kejujuran, namun  tidak identik dengan 

hakikat kebenaran itu sendiri. Artinya suara hati mungkin saja salah, 

namun  kesalahan suara hati itu sebab ketidaktahuan si pemilik suara 

hati itu, bukan sebab ia sengaja berbuat salah. Tiga lembaga normatif 

yang mengajukan norma-norma (dalam arti yang lebih abstrak berupa 

nilai-nilai) mereka kepada kita. Pertama, yaitu warga , termasuk 

pemerintah, guru, orang tua, teman sebaya, dan pemuka agama. 

Lembaga normatif ini  baik secara implisit maupun eksplisit, 

akan menyatakan apa yang baik dan tidak baik menurut mereka. 

Kedua, yaitu ideologi termasuk agama di dalamnya. Kode etik profesi 

juga ada dalam kategori lembaga normatif kedua ini. Ketiga, yaitu 

superego pribadi. Seperti perasaan malu pada diri seseorang jika  

yang bersangkutan melakukan suatu perilaku tidak terpuji.

Dalam moral, selain ada  unsur-unsur pokok ada pula dalam 

menilai apakah suatu perbuatan baik atau buruk, benar atau salah, ada 

standar tertentu, yang kita kenal dengan norma moral. Norma yaitu 

aturan atau kaidah yang kita pakai sebagai tolak ukur untuk menilai 

sesuatu. Norma moral yaitu aturan atau kaidah yang menentukan 

apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etnis.

Empat alasan yang kuat, mengapa mempelajari norma moral dan 

etika sangat penting, yaitu:

1. Umat manusia dalam mengambil berbagai keputusan, di situ ada 

cara yang benar atau salah dalam berbuat sesuatu.

2. Agar bisa menikmati kehidupan sosial yang teratur, manusia 

memerlukan kesepakatan pemahaman, prinsip dan berbagai 

ketentuan prosedur yang menyangkut pola perilaku.

3. sebab  dinamika kehidupan manusia dengan segala konsekuensinya, 

maka perlu berperilaku berdasarkan norma-norma yang ada dalam 

sistem etika yang berlaku, yang diwarisi, maupun yang berlaku 

sekarang, perlu dianalisis, ditinjau.

   

4. Konsep Degradasi Moral

Degradasi dimaknai sebagai penurunan derajat, pangkat, kedudukan. 

Degradasi yaitu perubahan yang mengarah kepada kerusakan di 

muka bumi. “Degradasi yaitu penurunan mutu atau kemerosotan 

kedudukan”. (Daryanto). Degradasi ini dimaksudkan sebagai penurunan 

kualitas maupun perusakan moral (demoralisasi). Immanuel Kant 

berpendapat, “moralitas yaitu hal keyakinan dan sikap batin dan bukan 

hal sekadar penyesuaian aturan dari luar, entah itu aturan hukum negara, 

agama, atau adat istiadat”. Selanjutnya dikatakan bahwa, kriteria mutu 

moral seseorang yaitu hal kesetiaannya pada hatinya sendiri. Moralitas 

yaitu pelaksanaan kewajiban sebab hormat terhadap hukum, sedang 

hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Dengan kata lain, 

moralitas yaitu tekad untuk mengikuti apa yang dalam hati didasari 

sebagai kewajiban mutlak. Robert J. Havighurst dalam Sholeh (2005: 

104), moral yang bersumber dari adanya suatu tata nilai yakni suatu 

objek rohani atas suatu keadaan yang diinginkan. Maka kondisi atau 

potensi internal kejiwaan seseorang untuk dapat melakukan hal-hal yang 

baik, sesuai dengan nilai-nilai value yang diinginkan itu. Berdasarkan 

beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

degradasi moral yaitu turunnya kesadaran bertingkah laku sesuai 

dengan aturan yang berlaku sebagai akibat dari kurangnya kesadaran 

taat kepada hukum, sedang hukum itu sendiri tertulis di dalam hati 

manusia.

Pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hukum 

yang berupa undang-undang dan hukum dalam arti pelaksanaan 

penegakkan hukum oleh aparatur penegak hukum. Hukum yang berupa 

produk hukum yang dibuat oleh negara dibuat dalam rangka menjalankan 

roda pemerintahan untuk melaksanakan tujuan dari didirikannya suatu 

negara. Hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu. jika  memulai 

berbicara tentang nilai-nilai, maka telah masuk pula kegiatan menilai 

dan memilih. Keadaan ini  memberikan arah-arah tertentu kepada 

jalannya hukum di suatu negara. Sejak kedudukan negara dalam artian 

modern, seperti telah dibicarakan di muka menjadi semakin kokoh, 

maka peranan hukum menjadi penting, yaitu sebagai sarana untuk 

mengimplementasikan keputusan-keputusan negara. Legitimasi tidak 

dicari lagi melalui jalur kharisma atau tradisi (lihat Weber di muka), 

melainkan melalui apa yang disebut oleh Weber sebagai legal rational. 

Salah satu segi dari rasionalitas hukum yaitu hukum yang menjadi 

semakin formal dan prosedural dengan segala akibat dan perlengkapan 

yang mendukungnya. Singkatnya, hukum menjadi sarana yang makin 

diterima dan dipakai.

Hukum pada zaman sekarang yaitu hukum yang modern dengan 

ciri-ciri formal, rasional, sistematis, berlaku secara sama bagi orang, 

prosedural, dijalankan oleh birokrasi negara, tertulis, otonom. Dengan 

demikian hukum dijalankan oleh penegak hukum yang memang dibentuk 

untuk melakukan tugasnya sesuai dengan profesinya. Oleh sebab itu 

maka penegakkan hukum di negara kita  dijalankan oleh para lawyer yang 

memang dididik secara khusus agar ahli dalam melaksanakan fungsinya 

bagi penegakkan hukum yang berkualitas dan bersendikan moral.

Abdul Manan mengemukakan: Meskipun seorang profesi hukum 

memiliki keahlian, keterampilan, dan cerdas serta memiliki intelektual 

yang tinggi dalam bidang hukum, namun  jika hal ini  tidak didukung 

oleh integritas moral yang solid, maka kesemuanya yang dimiliki itu 

tidak akan memiliki  arti sama sekali. Oleh sebab itu, intelektualitas 

dan profesionalisme yang dimiliki oleh profesi hukum itu hendaknya 

harus didukung oleh integritas moral yang prima, sebab hal ini  

yaitu hal yang menentukan berhasil atau tidaknya seorang profesi 

hukum yang menjalankan tugasnya.

Hukum dan moral ada kaitannya, hukum yang baik yaitu hukum 

yang bersendikan moral, sehingga suatu hukum ada rohnya, baik dari 

produk hukum ini  maupun roh dari penegak hukum, sehingga 

hukum dapat ditegakkan agar diperoleh keadilan, kepastian hukum, 

dan kemanfaatan. Hukum memberikan batasan bagaimana moral bisa 

dilaksanakan dengan berbagai usaha  penegakkan hukum bukan semata 

dengan ancaman/sanksi bagi yang melanggar.

Kaitannya antara hukum dan moral maka K. Bertens menge-

mukakan:

Sebagaimana ada  hubungan erat antara moral dan agama, 

demikian juga antara moral dan hukum. Kita mulai saja dengan 

memandang hubungan ini dari segi hukum: hukum memerlukan  

moral. Untuk itu terutama ada dua alasan. Pertama, dalam kekaisaran 

Roma sudah ada  pepatah Quid leges sine moribus? Apa artinya 

undang-undang, kalau tidak disertai moralitas? Hukum tidak berarti 

banyak, kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas hukum 

   

akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu 

moralnya. sebab  itu hukum selalu harus diukur dengan moral. 

Undang-Undang immoral tidak boleh tidak harus diganti, bila dalam 

suatu warga  kesadaran moral mencapai tahap cukup matang.

Socrates yaitu penganut moral absolut, yang meyakini bahwa 

menegakkan moral yaitu tugas filsuf yang berdasarkan ide-ide 

rasional dan keahlian dalam pengetahuan. Filsafat yaitu kebenaran 

objektif, dan untuk membuktikan adanya kebenaran objektif, 

Socrates memakai  metode yang bersifat praktis. Socrates 

dikenang sebab pemikirannya bahwa penguasa yang ideal harus 

melibatkan orang-orang yang bijak yang dipersiapkan dengan baik, 

serta mengatur kebaikan-kebaikan untuk warga .

Selain itu hukum ditegakkan oleh birokrasi penguasa yang 

memang dibentuk untuk melakukan tugasnya dengan dukungan 

sarana dan prasarana yang ada. Di samping itu didukung pula 

dengan prosedur baku yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan, sehingga prosedur penegakkan hukum belum tentu 

selalu dimengerti oleh warga . Hukum menjadi rasional, 

hukum dijalankan secara formal, prosedural, dan didukung oleh 

perlengkapan pendukungnya. Dengan demikian warga  masih 

sering menganggap hukum tidak selalu berpihak pada warga  

atau ada pandangan yang mengatakan tidak adanya kesatuan antara 

hukum dan moral.

Kaitannya dengan moral maka Murdoch mengemukakan:

Pengertian kita terjadi dalam cahaya “Yang Baik”. sebab  itu, di 

satu sisi, pengertian yang sungguh-sungguh, yang sudah bebas 

dari belenggu fantasi-fantasi egois, dengan sendiri membuat kita 

menyadari tarikan “Yang Baik” yang “harus kita taati”, dan di 

sisi lainnya tarikan “Yang Baik” mendorong kita untuk melihat 

dengan lebih benar, dengan “pandangan adil dan penuh kasih yang 

diarahkan kepada sebuah realitas individual”.

Penegak hukum yang menjalankan penegakan hukum telah dibekali 

pendidikan yang cukup, pendidikan khusus profesi dan sebelum 

menjalankan tugasnya telah bersumpah/berjanji sesuai dengan agamanya 

masing-masing. Dengan demikian maka dalam melakukan penegakan 

hukum, penegak hukum harus bermoral. Dalam melengkapi penegakan 

hukum yang bermoral ini  maka di dalam aturan hukum dibutuhkan 

pula nilai-nilai moralitas yang tinggi agar hukum menjadi humanis.

warga  di zaman modern ini telah mengalami perubahan 

sosial, disebabkan oleh berbagai hal antara lain perpindahan penduduk 

dari desa ke kota, lapangan pekerjaan yang semakin beraneka ragam, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. 

Sebagian besar warga  sekarang sudah individualistik sehingga akar 

budaya yang dulu dihormati dan dijunjung tinggi sudah semakin luntur, 

akhirnya membawa pengaruh pada perilaku. Ditambah lagi pemukiman 

warga  sudah berubah, dari kehidupan saling bertetangga menjadi 

tinggal di rumah bertingkat, dan seterusnya. Perubahan warga  

demikian berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum warga . 

Untuk itu diperlukan wawasan yang luas dari aparatur hukum dan 

pemangku kepentingan untuk memahami nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam warga  agar hukum praksis mencapai tujuannya.

Seperti sudah diuraikan di atas esensi hukum menurut Hart 

yaitu kombinasi dua tipe aturan yakni aturan primer dan aturan 

sekunder. Pandangan ini selain ditujukan untuk mengoreksi konsep 

hukum Austin juga ditujukan untuk mengkritik teori hukum kodrat yang 

menganggap adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas. 

Dalam pandangan Hart penegasan bahwa di antara hukum dan moralitas 

ada suatu hubungan yang perlu atau mutlak memiliki banyak ragam 

pemahaman yang penting namun tidak semua hubungan itu terlihat 

jelas. Berangkat dari ketidakjelasan ini Hart berusaha  menunjukkan 

dan mengevaluasi alasan-alasan yang mendasari pandangan ini . 

Menurutnya, tak satu pun alasan yang diajukan untuk menunjukkan 

hubungan mutlak itu memadai meskipun ia mengakui beberapa segi 

dari argumen yang dikemukakan memiliki kebenaran, sesuai dengan 

beberapa fakta yang dapat dijumpai dalam sistem hukum. 

Hart mengakui bahwa hukum, keadilan, dan moral memiliki 

hubungan yang sangat dekat. Bahkan salah satu aspek keadilan, yaitu 

keadilan administratif, dan dalam hukum kodrat minimum, hukum dan 

moralitas berhubungan secara ‘mutlak’. Keadilan administratif yang 

dimaksud di sini tidak lain keadilan dalam penerapan hukum. Penerapan 

hukuman terhadap seseorang hanya didasarkan pada sifat  yang 

disebutkan dalam hukum. Hukum tentang pembunuhan, misalnya, 

menyebutkan bahwa seseorang yang secara sengaja menghilangkan 

nyawa orang lain dihukum lima belas tahun, maka dari ketentuan ini 

kita akan tahu mana sifat  yang relevan dan tidak relevan untuk 

   

menghukum pelaku pembunuhan. Warna kulit dan jenis rambut pelaku 

tidak relevan; sementara keputusan atau niat orang ini  relevan. Jika 

dalam memutuskan masalah  tertentu sifat  yang disebutkan dalam 

hukum itu diabaikan, maka penerapan hukuman dianggap tidak adil. 

Keadilan dalam penerapan hukum ini menurut Hart memiliki hubungan 

yang mutlak dengan hukum. Namun, hubungan mutlak ini hanya 

menyangkut administrasi hukum dan keadilan jenis ini bisa juga dapat 

terjadi dalam sebuah sistem hukum yang di dalamnya penuh dengan 

hukum yang tidak adil. Selain dalam administrasi hukum Hart juga 

mengakui hubungan penting antara hukum dan moralitas dalam hukum 

kodrat minimum. Hukum kodrat minimum tidak lain pandangan Hart 

sendiri mengenai kodrat manusia yang berbeda dengan hukum kodrat 

klasik. Menurutnya kodrat manusia yang paling dasar yaitu bertahan 

hidup, sebab dengan bertahan hidup manusia dapat memenuhi tujuan 

hidup lainnya. Untuk dapat bertahan hidup, di samping memerlukan 

ketersediaan bahan konsumsi, manusia juga memerlukan aturan yang 

dapat menjaga kehidupan bersama mereka. Di sinilah moralitas dan 

hukum bertemu; kedua aturan ini, meski berbeda, sama-sama menuntut 

hal yang sama, yaitu terpeliharanya kehidupan bersama manusia. 

Namun, hubungan mutlak antara hukum dan moralitas dalam hukum 

kodrat minimum ini menurutnya bukan kemutlakan logis, melainkan 

“kemutlakan alamiah”. Disebut mutlak alamiah sebab kemutlakan 

hubungan itu didasarkan pada kondisi alamiah kehidupan manusia itu 

sendiri. Artinya, selama kondisi kehidupan manusia tidak mengalami 

perubahan, maka hukum dan moralitas akan berhubungan mutlak. 

Hart hanya mengakui hubungan mutlak hukum dan moralitas dalam 

hukum kodrat minimum dan administrasi hukum, dan hal itu seperti 

telah disebutkan, bukan mutlak logis seperti yang dianggap selama ini. 

Dalam The Concept of Law, Hart menguji enam alasan lain yang 

dijadikan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan mutlak antara 

hukum dan moralitas. 

Pertama, kekuasaan dan otoritas. Poin pertama mengenai adanya 

hubungan mutlak antara hukum dan moralitas berhubungan dengan 

isu kekuasaan dan otoritas. Sering kali dikatakan bahwa sebuah sistem 

hukum harus bertumpu pada pemahaman akan kewajiban moral atau 

bertumpu pada keyakinan moral atas sistem ini . Sebuah sistem 

hukum, dalam pandangan ini, tidak bisa disandarkan semata pada 

kekuasaan manusia atas manusia lain. Dalam sebuah sistem hukum 

orang yang patuh hukum (membayar pajak, misalnya) semestinya tahu 

bahwa apa yang dilakukannya sejalan dengan keyakinan moralnya. 

Dengan kata lain, harus ada kesesuaian antara kewajiban hukum dan 

kewajiban moral. 

Dalam pandangan Hart pendapat yang menekankan adanya 

kesesuaian antara kewajiban hukum dan moralitas yaitu pandangan 

yang tidak memadai. Hart setuju bahwa sebuah sistem hukum tidak 

bisa berdiri hanya berlandaskan pada kekuasaan orang atas orang lain. 

Sebab itu Hart menolak teori Austin yang memahami esensi hukum 

sebagai perintah yang disertai ancaman. Untuk bisa berjalan secara wajar 

sebuah sistem hukum tidak hanya berdasarkan kekuasaan tapi juga 

penerimaan sukarela dari orang yang ada dalam sistem ini . Namun 

menurut Hart dikotomi antara hukum yang berdasarkan hanya pada 

kekuasaan dan hukum yang diterima sebagai hal yang mengikat secara 

moral bukanlah dikotomi yang lengkap (exhaustive). Hart berpendapat, 

Bukan hanya ada  kemungkinan bahwa sebagian besar pihak yang 

tunduk pada hukum tidak memandangnya mengikat secara moral, 

melainkan juga tidak benar bahwa mereka yang memang menerima 

sistem ini  secara sukarela pasti yakin bahwa mereka terikat 

secara moral untuk melakukan hal itu. Dengan kata lain, kepatuhan 

seseorang terhadap hukum tidak otomatis berasal dari pandangan moral. 

Penerimaan warga negara terhadap hukum dapat berasal dari kebiasaan 

atau keinginan untuk melakukan tindakan sebagaimana dilakukan orang 

lain, meskipun Hart juga mengakui bahwa sebuah sistem hukum akan 

lebih stabil jika orang-orang yang ada dalam sistem ini  menerima 

aturan berdasarkan dorongan moral. maka , dalam arti ini 

pun tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moralitas. 

Kedua, pengaruh moralitas terhadap hukum. Hukum dan moralitas 

memiliki hubungan yang mutlak sebab keduanya memiliki hubungan 

timbal balik. Moralitas suatu warga  mempengaruhi  produk hukum 

dan hukum mempengaruhi  pandangan baik dan buruk warga  

ini . Jika ini yang dimaksud dengan hubungan mutlak antara 

hukum dan moralitas maka Hart dengan sepenuh hati menerimanya. 

Bahkan lebih jauh Hart berpendapat bahwa tak seorang positivis pun 

menolak adanya fakta bahwa pandangan moral dapat masuk ke dalam 

hukum. 

   

Ketiga, interpretasi. Hart mengakui penerapan hukum pada 

masalah  yang samar-samar akan melibatkan pertimbangan tertentu, 

pertimbangan yang menunjukkan bagaimana hukum seharusnya. 

Keputusan yang diberikan hakim pada masalah  tertentu, menurut Hart, 

tidak semata berdasarkan pada kesewenang-wenangan, melainkan 

dibimbing oleh prinsip-prinsip, kebijakan sosial, dan kepercayaan 

moral; hukum yang ada dan hukum yang seharusnya berkelindan 

dalam penafsiran hukum. saat  menginterpretasi undang-undang dan 

preseden, para hakim tidak dibatasi oleh alternatif-alternatif yang ada 

dan kehendak pribadi, atau deduksi mekanis dari peraturan-peraturan 

yang maknanya telah tertentukan secara definitif. Sering sekali pilihan 

mereka dituntun oleh asumsi bahwa tujuan dari peraturan yang 

tengah mereka interpretasi yaitu tujuan yang masuk akal, sehingga 

peraturan itu tidak dimaksudkan untuk menghasilkan ketidakadilan 

atau melanggar prinsip-prinsip moral yang mapan. 

Meskipun demikian, Hart menolak kesimpulan bahwa sebab 

pandangan moral turut berpengaruh dalam penafsiran hukum maka 

keduanya berhubungan mutlak. Untuk sanggahan ini Hart mengajukan 

tiga alasan. Pertama, standar-standar yang menjadi acuan bagaimana 

hukum seharusnya, kenyataannya tidak semua diikuti. Kedua, hukum 

yang seharusnya tidak mutlak mengacu pada moralitas. Menurut Hart, 

kata harus merefleksikan adanya beberapa standar dan standar moral 

hanya salah satu dari beberapa standar ini . Misalnya, sangat 

mungkin terjadi seorang hakim mengeluarkan putusan berdasarkan 

pada tujuan-tujuan sosial. Ketiga, pendapat mengenai kemutlakan 

hubungan hukum dan moralitas juga berisi usulan untuk memperluas 

arti hukum hingga mencakup standar, prinsip-prinsip, dan kebijakan 

sosial yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan 

sebuah perkara.

Terhadap perluasan makna hukum ini Hart mengajukan dua 

sanggahan. Pertama, semua yang terlibat dalam proses pemutusan 

hukum dapat diungkapkan dengan cara lain. Kita dapat mengatakan 

bahwa hukum yang ada belum sempurna dan kita harus memutuskan 

masalah -masalah  penumbra secara rasional dengan mempertimbangkan 

tujuan-tujuan sosial. Kedua, meletakkan hubungan antara hukum 

dan moralitas seperti diusulkan Dworkin menyiratkan bahwa semua 

persoalan hukum yaitu persoalan ketidakpastian seperti saat  

menghadapi masalah  penumbra. Pandangan ini  menegaskan bahwa 

hukum aktual tidak memiliki elemen utama yang dapat dilihat sebagai 

makna yang paling mungkin saat  mengartikan hukum. usaha  untuk 

memperluas arti hukum hingga mencakup prinsip-prinsip dan kebijakan 

sosial menurut Hart lebih banyak menghinggapi orang-orang berpikiran 

bahwa keputusan hukum berjalan secara mekanis dan formal. Padahal 

dalam kenyataannya masalah  ini  sangat sedikit. 

Keempat, kritik hukum. Pengertian lain yang mungkin muncul dari 

pernyataan hukum memiliki hubungan mutlak dengan moralitas 

yaitu bahwa sebuah sistem hukum yang baik harus sejalan dengan 

moralitas. Hart juga menerima pengertian ini dengan beberapa catatan. 

Hart berpendapat jika yang dimaksud moralitas di sini yaitu moralitas 

yang berlaku dalam sebuah warga  maka sistem hukum tidak perlu 

menyesuaikan sepenuhnya dengan moralitas ini . Kemudian jika 

moralitas yang dimaksud yaitu sistem moralitas yang umum dan 

tercerahkan, maka banyak sistem hukum berjalan tanpa unsur-unsur 

ini. maka , Hart tidak menolak sebuah sistem hukum sejalan 

dengan moralitas, tapi ia berpandangan bahwa tidak semua sistem 

hukum harus sesuai dengan moralitas. sebab  itu hubungan keduanya 

tidak mutlak. 

Kelima, prinsip legalitas dan keadilan. Agar hukum bisa diterapkan 

secara efektif, hukum harus dipahami oleh semua orang, diketahui 

sebelum diundangkan, prospektif, diterapkan secara sama terhadap 

semua orang, diterapkan secara imparsial, dan seterusnya. Bagi sebagian 

orang adanya elemen-elemen ini  menunjukkan kemutlakan 

hubungan hukum dan moralitas atau, seperti disebut Lon Fuller, 

elemen-elemen ini  yaitu moralitas dalam (inner morality) 

hukum. Namun bagi Hart, elemen-elemen ini  juga ada dalam 

sebuah sistem hukum yang secara moral jahat. Dengan kata lain, 

elemen-elemen keadilan seperti hukum harus dapat dipahami semua 

orang, diketahui sebelum diberlakukan, memiliki kemungkinan untuk 

dilaksanakan, dan prospektif, bukanlah moralitas hukum melainkan 

cara agar hukum bisa diterapkan secara efektif. Bahkan menurut Hart 

pembedaan antara sistem hukum yang baik, yang sejalan dengan 

moralitas dan keadilan, dan sistem yang buruk yaitu pembedaan yang 

keliru, sebab menurutnya satu kadar minimum keadilan jelas terwujud 

setiap kali perilaku manusia dikontrol oleh peraturan yang diumumkan 

   

secara publik dan diterapkan secara yudisial. Namun apa yang dianggap 

sebagai moralitas dan keadilan dalam hukum menurut Hart tidak lebih 

dari standar prosedural yang diterapkan kebanyakan sistem hukum. 

sebab  itu, fakta adanya elemen-elemen keadilan dalam hukum tidak 

dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki hubungan mutlak dengan 

moralitas. 

Keenam, validitas hukum dan resistensi. Argumentasi terakhir untuk 

mendukung tesis kesatuan hukum dan moralitas berkaitan dengan 

pembangkangan terhadap hukum yang jahat. Menurut para pendukung 

teori hukum kodrat, positivisme hukum akan menghalangi orang 

untuk menentang hukum yang ditetapkan secara valid tapi berlawanan 

dengan moral dan keadilan. Salah satu pemikir hukum kontemporer 

yang disebut Hart yaitu Gustav Radbruch, salah satu teoretikus 

hukum dari Jerman yang gencar mewartakan keterkaitan hukum dan 

moralitas. Hukum yang valid, menurut Radbruch hanyalah hukum yang 

sejalan dengan moralitas. Sebaliknya, hukum yang berlawanan dengan 

moralitas dengan sendirinya tidak bisa disebut hukum. masalah  yang 

disitir Radbruch yaitu hukum yang diterapkan oleh rezim Nazi. Setelah 

Perang Dunia II berakhir yang diikuti oleh kekalahan Nazi, di Jerman 

diadakan serangkaian pengadilan terhadap para pejabat Nazi dan para 

pengikutnya. Pertanyaan yang mengemuka saat  itu adalah, bagaimana 

menentukan status para simpatisan Nazi yang sebab alasan mematuhi 

hukum telah mengorbankan banyak orang sebab laporan-laporannya 

pada pihak Nazi. Bagi Radbruch status orang ini  jelas bersalah 

sebab telah mematuhi hukum yang berlawanan dengan moralitas. 

sebab  itu, dia harus dihukum. Jadi, jika mengikuti pendapat bahwa 

hukum dan moralitas itu identik maka tindakan untuk menghukum 

orang-orang yang mematuhi hukum yang jahat sangat mungkin 

dilakukan. Sementara orang yang memegang pendapat bahwa hukum 

dan moralitas itu terpisah, atau setidaknya tidak perlu berhubungan, 

tindakan menghukum para simpatisan Nazi dan kritik terhadap hukum 

yang jahat berdasarkan moralitas tidak bisa dilakukan. Bagaimana Hart 

menanggapi argumen ini? 

Menurut Hart usaha  mengkritik hukum yang jahat dengan cara 

mengidentikkan hukum dengan moralitas, dengan menyatakan bahwa 

hukum yang jahat sebagai bukan hukum, yaitu usaha  mengaburkan 

isu yang sedang dihadapi, yaitu masalah hakikat hukum dan moralitas. 

Menurutnya, untuk mengkritik hukum yang jahat, hukum yang 

diundangkan Hitler misalnya, kita cukup mengatakan bahwa hukum 

ini  tetaplah hukum meskipun terlalu jahat untuk dipatuhi. 

Pernyataan ini, tegas Hart, yaitu kutukan moral yang dapat 

dipahami semua orang dan langsung berhubungan dengan masalah 

moral. Sebaliknya, jika merumuskan penolakan kita pada hukum yang 

jahat itu dengan menyatakan hukum yang jahat ini sebagai bukan 

hukum, maka pernyataan ini tidak akan dipercayai orang. Maksud Hart 

dengan pernyataan ini yaitu bahwa kritik moral terhadap hukum dapat 

dirumuskan secara sederhana dan jelas tanpa harus merumuskannya 

dalam proposisi filosofis yang kabur dan debatable. Menyatakan bahwa 

hukum yang jahat sebagai bukan hukum tidak sesuai dengan fakta 

yang ada dalam sebuah sistem hukum. Hukum, faktanya, ada yang 

sejalan dan ada yang berlawanan dengan moralitas. Memberi status 

hukum hanya pada hukum yang sejalan dengan moralitas berarti 

menghilangkan aturan-aturan lain yang memiliki ciri-ciri kuat sebagai 

hukum namun berlawanan dengan moralitas. Menurut Hart hal ini 

akan menjadikan usaha  mengenali hukum menjadi tidak lengkap. 

Selain itu, Hart juga ingin menunjukkan bahwa memegang pendapat 

mengenai adanya keterpisahan hukum dan moralitas sama sekali tidak 

menghalangi komitmen untuk mempertimbangkan hukum berdasarkan 

moralitas. Dalam The Concept of Law Hart menjelaskan lebih jauh 

kekurangan pandangan yang mengidentikkan hukum dengan moralitas 

dan menunjukkan keunggulan dari konsep hukumnya sendiri yang 

memasukkan semua hukum, termasuk hukum yang berlawanan dengan 

moralitas. Hart menyebut pandangan yang hanya menerima hukum 

yang sejalan dengan moralitas sebagai konsep hukum yang lebih sempit 

sementara konsep hukum Hart dan positivis lainnya ia sebut sebagai 

konsep hukum yang lebih luas. Argumentasi Hart mengenai pemisahan 

hukum dan moralitas, salah satunya, didasarkan pada uraiannya 

mengenai kekurangan penggunaan konsep hukum yang lebih sempit ini. 

Konsep hukum yang lebih sempit memiliki kelemahan baik secara 

teoretis maupun praktis. Secara teoretis, konsep hukum yang lebih 

sempit hanya menerima hukum yang sejalan dengan moralitas dan 

dengan sendirinya menyingkirkan aturan-aturan yang secara formal 

valid namun berlawanan dengan moralitas. Konsep hukum yang lebih 

sempit, lanjut Hart, tidak lain usulan keliru untuk meninggalkan studi 

   

atas peraturan-peraturan demikian (aturan-aturan yang secara moral 

menyimpang) untuk dikaji oleh disiplin lainnya. Sebaliknya, jika kita 

memakai  konsep hukum yang lebih luas kita dapat menampung 

studi mengenai ciri-ciri hukum yang secara moral jahat, dan reaksi 

warga  terhadapnya. Lalu apa kegunaan praktis dari penggunaan 

konsep hukum yang lebih luas? menurut Hart penggunaan konsep 

hukum yang lebih luas, yang di dalamnya mencakup pengakuan adanya 

hukum yang valid tapi jahat, akan membimbing orang untuk memahami 

bahwa sebaik apa pun sebuah sistem hukum dijalankan tetap memliki 

peluang untuk disalahgunakan dan sebab itu ketentuan-ketentuannya 

pada akhirnya harus tunduk pada pengawasan moral.

 Bagi Hart isu paling penting terkait pemisahan hukum dan moralitas 

barangkali yaitu soal kritik terhadap hukum itu sendiri. Mengikuti 

pandangan Bentham dan Austin, Hart berpandangan identifikasi 

antara moral dan hukum akan mengarah pada dua kemungkinan yaitu 

konservatisme dan anarkisme. Di satu sisi, jika orang menyamakan 

hukum dan moralitas maka ia akan berpandangan bahwa hukum, 

bagaimanapun bentuknya, akan ia anggap sebagai pandangan moral. 

Akibatnya, ia tidak bisa lagi untuk menentang atau mengubahnya. Pada 

sisi lain, ia mungkin akan mengabaikan semua hukum yang bertentangan 

dengan pandangan moral pribadinya meskipun ongkos untuk itu sangat 

mahal seperti menentang hukum yang melindungi kepentingan umum 

misalnya. Dari uraian mengenai hubungan hukum dan moralitas di 

atas kiranya kita dapat meringkas beberapa hal penting. Pertama, Hart 

tidak menolak adanya hubungan hukum dan moralitas. Kedua, bahwa 

yang ditegaskan Hart mengenai keterpisahan hukum dan moralitas 

sebetulnya yaitu usaha  menunjukkan hubungan keduanya tidak 

bersifat mutlak atau perlu; definisi hukum tidak perlu mengacu pada 

moralitas. Ketiga, mengidentikkan hukum dengan moralitas menurut 

Hart akan memicu kekaburan usaha  memecahkan masalah 

hukum dan moralitas itu sendiri. Selain itu, menyamakan hukum 

dengan moralitas secara praktis pada dua sikap yang membahayakan, 

yaitu konservatisme dan anarkisme. Para konservatif akan memahami 

perintah hukum, apa pun isi perintah itu, yaitu perintah moral. sebab  

itu, hukum menjadi tertutup, tidak bisa dikritik. Sementara para anarkis 

akan berbuat sekehendak hatinya pada hukum. Jika hukum itu tidak 

sejalan dengan pandangan moralnya maka ia akan menentang meskipun 

untuk itu ia harus mengorbankan kepentingan warga  umum. 

Ringkasnya, desakan Hart untuk memisahkan hukum dan moralitas 

justru dimaksudkan untuk membuat hukum itu sendiri terbuka pada 

kritik moral.

Istilah moral berasal dari bahasa latin mos (jamaknya mores) yang 

berarti adat, kebiasaan. Moral secara istilah yaitu nilai-nilai atau norma 

yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam 

mengatur tingkah lakunya. Sedangkan moralitas yaitu sifat moral atau 

keseluruhan asas/pilar dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. 

K. Bertens mengatakan moralitas yaitu ciri khas manusia yang 

tidak dapat ditemukan pada makhluk lain di bawah tingkat manusiawi. 

sebab  norma moral yaitu standar perilaku yang disepakati, 

maka moral bisa dipakai untuk mengukur perilaku orang lain. Oleh 

sebab itu, norma moral yaitu tolak ukur yang dipakai warga  

untuk mengukur kebaikan seseorang. Lawrence Kohlberg mengatakan 

bahwa orientasi moral seseorang yang dijadikan dasar pertimbangan 

nuraninya berbeda-beda bagi setiap orang. Ada 4 orientasi moral yang 

Kohlberg kemukakan, yaitu: 

1.  Orientasi normatif yaitu mempertahankan hak dan kewajiban dan 

taat pada aturan yang telah baku. 

2.  Orientasi kejujuran yaitu menekankan pada keadilan dengan fokus 

pada: 

a)  kebebasan; 

b)  kesamaan; 

c)  pertukaran hak; 

d)  kesepakatan. 

3.  Orientasi utilitarianisme menekankan konsekuensi kesejahteraan 

dan kebahagiaan tindakan moral seseorang pada orang lain. 

4.  Orientasi perfeksionisme menekankan pencapaian: 

a)  martabat dan otonomi; 

b)  kesadaran dan motif yang baik; 

c)  keharmonisan dengan orang lain. 

Oleh sebab itu orientasi moral akan sangat berpengaruh terhadap 

moralitas dan pertimbangan moral seseorang, sebab pertimbangan 

   

moral yaitu hasil proses penalaran yang dalam proses penalaran 

ini  ada usaha  memprioritaskan nilai-nilai tertentu berdasarkan 

orientasi moral serta pertimbangan konsekuensinya. 

Mochtar Kususmaatmadja mengatakan “Hukum yang baik yaitu 

hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam 

warga , yang tentunya sesuai pula atau yaitu pencerminan 

dari nilai-nilai yang berlaku dalam warga  ini ”. Hubungan 

manusia dengan hukum yaitu bahwa setiap saat manusia dikuasai oleh 

hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir dan 

masih mencampurinya sesudah manusia meninggal. Hukum melindungi 

benih di kandungan ibu dan masih menjaga jenazah orang yang sudah 

mati. Hukum berlaku pada seorang individu saat  baru dilahirkan, 

memberikan hak-hak terhadap orang tua, dan meletakkan kewajiban 

atas orang tua terhadap anak-anaknya. 

Kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial tidak berarti 

meniadakan kaidah-kaidah lain ini , bahkan antara kaidah hukum 

dengan kaidah lain ini  saling berhubungan yang satu memperkuat 

lainnya, meskipun adakalanya kaidah hukum tidak sesuai atau serasi 

dengan kaidah-kaidah ini . Hukum tidak lain hanyalah yaitu 

sarana bagi penyelenggara hukum untuk mengerahkan cara berpikir 

dan bertindak dalam rangka kebijakan (policy) tujuan nasional. Dalam 

kediriannya, secara inheren, tidak ada sangkut pautnya dengan 

“keadilan” dan “kebenaran” dalam makna yang hakiki. 

B. Fungsi dari Moral dan Hukum dalam Kehidupan Manusia 

Moral dan hukum memiliki  keterkaitan yang sangat erat sekali. 

Pemahaman akan nilai dan kebernilaian diri akan membawa implikasi 

pada permasalahan moralitas. Moralitas diidentikkan dengan perbuatan 

baik dan perbuatan buruk (etika), yang mana cara mengukurnya 

yaitu melalui nilai-nilai yang terkandung dalam perbuatan ini . 

Sedangkan perbuatan-perbuatan manusia agar tidak merugikan orang 

lain atau warga  dan dapat menciptakan ketertiban serta dapat 

menjaga keutuhan warga , maka dibuatlah hukum yang mengatur 

tentang hubungan sosial warga . 

Pada dasarnya nilai, moral, dan hukum memiliki  fungsi 

yaitu untuk melayani manusia. Setidaknya dapat dikemukakan tiga 

fungsi eksplisitnya dalam kehidupan manusia. Pertama, berfungsi 

mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan 

sesama sebagai bagian dari warga . Hal ini mengingatkan manusia 

agar memperhatikan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hidup. 

Kedua, menarik perhatian pada permasalahan-permasalahan moral 

yang kurang ditanggapi manusia. Hal ini menunjuk dimensi moral dari 

permasalahan yang sedang dihadapi warga . Terjadinya kekacauan 

atau ketidakberesan dalam warga  selalu berhubungan dengan 

longgarnya penerapan moralitas dan hukum. Ketiga, dapat menjadi 

penarik perhatian manusia kepada gejala “pembiasaan emosional”. 

Maksudnya, dapat menggiring manusia kepada faktor-faktor emosional 

sehingga manusia dapat saja salah atau keliru pada saat memilih sesuatu. 

Selain itu fungsi dari moral dan hukum yaitu dalam rangka 

untuk pengendalian dan pengaturan. Pengendalian dan pengaturan 

dilakukan berdasarkan sistem hukum. Pentingnya sistem hukum 

ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah 

dilindungi kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. 

Meskipun kaidah-kaidah ini  ikut berusaha menyelenggarakan 

dan melindungi serta menjamin kepentingan orang dalam warga , 

namun  belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin mengingat 

ada  kepentingan-kepentingan yang tidak teratur. Untuk melindungi 

lebih lanjut kepentingan yang telah dilindungi kaidah-kaidah tadi 

maka diperlukanlah sistem hukum. Hukum yang mengatur kehidupan 

warga  dan nyata berlaku dalam warga , disebut hukum positif. 

Istilah hukum positif dimaksudkan untuk menandai “diferensi” 

(perbedaan) dan hukum terhadap kaidah-kaidah lain dalam warga  

tampil lebih jelas, tegas, dan didukung oleh perlengkapan yang 

cukup agar diikuti oleh anggota warga . Sifat dan peraturan 

hukum ini  yaitu memaksa dan menghendaki tujuan yang lebih 

dalam. Pengertian memaksa bukanlah senantiasa dipaksakan, apalagi 

dengan tindakan sewenang-wenang. Sebab hukum itu yaitu 

konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam warga , yang perlu 

mempertimbangkan tiga hal penting yaitu sebagai sistem norma, sebagai 

sistem kontrol sosial, dan sebagai social engineering(pemegang kekuasaan 

memelopori proses pengkaidahannya). Bahkan tatkala terjadi dilema 

di dalam hukum itu sendiri, yang dapat disebabkan sebab adanya 

konflik, baik dari lembaga-lembaga hukum, sarana prasarana hukum, 

   

bahkan rendahnya budaya hukum dalam warga , maka setiap 

orang (warga  dan aparatur hukum) harus mengembalikannnya 

pada rasa keadilan hukum warga , artinya harus mengutamakan 

moralitas warga . 

C. Moral, Moralitas, dan Etika

1. Perbedaan Antara Etika dan Moral

Etika dan moral sama artinya namun  dalam pemakaian sehari-hari ada 

sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang 

sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai 

yang ada.

Kesadaran moral serta pula hubungannya dengan hati nurani 

yang dalam bahasa asing disebut conscience, conscientia, gewissen, geweten, 

dan bahasa Arab disebut dengan qalb, fu’a d. Dalam kesadaran moral 

mencakup tiga hal, yaitu:

a.  Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang 

bermoral.

b.  Kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu 

suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh warga , 

sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan secara universal, 

artinya dapat disetujui berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi 

setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis.

c.  Kesadaran moral dapat pula muncul dalam bentuk kebebasan.

 Berdasarkan pada uraian di atas, dapat sampai pada suatu 

kesimpulan, bahwa moral lebih mengacu kepada suatu nilai atau 

sistem hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan oleh warga . 

Nilai atau sistem hidup ini  diyakini oleh warga  sebagai 

yang akan memberikan harapan munculnya kebahagiaan dan 

ketenteraman. Nilai-nilai ini  ada yang berkaitan dengan 

perasaan wajib, rasional, berlaku umum, dan kebebasan. Jika 

nilai-nilai ini  telah mendarah daging dalam diri seseorang, 

maka akan membentuk kesadaran moralnya sendiri. Orang yang 

demikian akan dengan mudah dapat melakukan suatu perbuatan 

tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar.

Antara etika dan moral memang memiliki kesamaan. Namun, ada 

pula perbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan 

moral lebih banyak bersifat praktis. Menurut pandangan ahli filsafat, 

etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal 

(umum), sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, 

etika menjelaskan ukuran itu. Namun demikian, dalam beberapa hal 

antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam 

pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik 

atau buruk memakai  tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan 

dalam pembicaraan moral tolak ukur yang dipakai  yaitu norma-

norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di warga . 

Dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. 

Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai 

perbuatan manusia baik atau buruk memakai  tolak ukur akal 

pikiran atau rasio, sedangkan moral tolak ukurnya yang dipakai  

yaitu norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung 

di warga . Dengan demikian etika lebih bersifat pemikiran filosofis 

dan berada dalam konsep-konsep, sedangkan moral berada dalam 

dataran realitas dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di 

warga .

Etika dan moral sama artinya namun  dalam pemakaian sehari-hari 

ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan 

yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem 

nilai yang ada. Namun, etika, moral, susila, dan akhlak tetap saling 

berhubungan dan memerlukan . Uraian ini  di atas menunjukkan 

dengan jelas bahwa etika, moral, dan susila berasal dari produk rasio dan 

budaya warga  yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat 

dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal 

dari wahyu, yakni ketentuan yang berdasarkan petunjuk Al-Qur’an 

dan Hadis. Dengan kata lain jika etika, moral, dan susila berasal dari 

manusia sedangkan akhlak berasal dari Tuhan.

2. Hubungan Etika dan Moral

Pandangan filsafat terhadap tujuan etika ialah mendapatkan ide yang 

sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran 

tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh 

   

akal pikiran manusia. Akan namun  dalam usaha mencapai tujuan itu, 

etika mengalami kesulitan, sebab pandangan masing-masing golongan 

dunia ini tentang baik dan buruk memiliki  ukuran (kriteria) yang 

berlainan. Para ahli dapat segera mengetahui bahwa etika berhubungan 

dengan empat hal sebagai berikut. Pertama, dilihat dari segi objek 

pembahasannya, etika berusaha  membahas perbuatan yang dilakukan 

oleh manusia. Kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber 

pada akal pikiran dan filsafat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak 

bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Ketiga, dilihat dari 

segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap 

terhadap suatu perbuatan ini  akan dinilai baik, buruk, mulia, 

terhormat, terhina, dan sebagainya. Dan keempat, dilihat dari segi 

sifatnya, etika bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai tuntutan 

zaman. Dengan ciri-ciri yang demikian itu, maka etika lebih yaitu 

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan usaha  menentukan 

perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. 

Dengan kata lain etika yaitu aturan atau pola tingkah laku yang 

dihasilkan oleh akal manusia. Moral sesuai dengan ide-ide yang umum 

diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang 

wajar. Antara etika dan moral memang memiliki kesamaan. Namun, ada 

pula perbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan 

moral lebih banyak bersifat praktis. Menurut pandangan ahli filsafat, 

etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal 

(umum), sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, 

etika menjelaskan ukuran itu. Namun demikian, dalam beberapa hal 

antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam 

pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik 

atau buruk memakai  tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan 

dalam pembicaraan moral tolak ukur yang dipakai  yaitu norma-

norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di warga . 

Dengan demikian etika lebih bersifat pemikiran filosofis dan berada 

dalam konsep-konsep, sedangkan moral berada dalam dataran realitas 

dan muncul dalam tingkah laku yang berkembang di warga .

Etika dan moral sama artinya namun  dalam pemakaian sehari-hari 

ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan 

yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem 

nilai yang ada. Namun, etika, moral, susila, dan akhlak tetap saling 

berhubungan dan memerlukan . Uraian ini  di atas menunjukkan 

dengan jelas bahwa etika, moral, dan susila berasal dari produk rasio dan 

budaya warga  yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat 

dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal 

dari wahyu, yakni ketentuan yang berdasarkan petunjuk Al-Qur’an 

dan Hadis. Dengan kata lain jika etika, moral, dan susila berasal dari 

manusia sedangkan akhlak berasal dari Tuhan.

De Vos menyatakan bahwa moral yaitu keseluruhan aturan, 

kaidah, atau hukum yang berbentuk perintah dan larangan, yang 

mengatur perilaku manusia dan warga  di mana manusia itu berada. 

Bertens sebagaimana dijabarkan dalam bab sebelumnya mengatakan 

bahwa moral dekat dengan kata “etika”. Kata moral berasal dari bahasa 

latin mos, dengan bentuk jamaknya yaitu mores yang dapat diartikan 

sebagai adat kebiasaan. 

Sering dikatakan bahwa moral yaitu bagian dari moralitas. 

Moralitas sendiri berasal dari bahasa latin “moralis” yang dapat diartikan 

sebagai suatu sikap, watak, atau sebuah perilaku yang pantas. Long 

dan Sedley, dalam bukunya “The Hellenistic Philosophers Translations of the 

Principal Sources with Philosophical Commentary” mendefinisikan moralitas 

sebagai: 

“differentiation of intentions, decisions and actions between those that are 

distinguished as proper and those that are improper.” 

Beranjak dari pengertian tentang moral dan moralitas yang 

dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis mendefinisikan moralitas 

sebagai suatu sikap batin atau kondisi yang sadar penuh akan moral. 

Sikap batin, yang dipenuhi dengan ide-ide tentang moral akan 

menciptakan manusia yang memiliki moralitas. Dapat diibaratkan, 

moral yaitu kedelai dan moralitas yaitu sebuah tahu. Moral dan 

moralitas tidaklah sama, akan namun  morallah yang menciptakan 

moralitas.

3. Faktor Penentu Moralitas

Tidak ada suatu hal pun di dunia ini yang tidak memiliki sebab. Misalnya 

saja saat  terbentuknya negara hukum rechstaat. Tidak seperti negara 

hukum rule of law yang dimulai dari evolusioner, rechstaat dimulai dari 

pemikiran untuk menelikung absolutisme negara, sehingga terjadinya 

   

revolusi. Sama halnya dengan moralitas, ia dimulai dari sesuatu, dan 

ia juga ditentukan oleh suatu kondisi tertentu. Seperti halnya rechtstaat 

yang ditentukan dari adanya sikap dan tujuan tertentu yaitu untuk 

melepaskan diri dari absolutisme negara, moralitas juga ditentukan 

oleh beberapa faktor penentu timbulnya moralitas. Menurut penulis 

ada  beberapa faktor penentu moralitas, yang secara garis besar 

dibedakan menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal. 

a. Faktor Internal

Faktor internal penentu moralitas berarti bahwa moralitas itu 

mulanya beranjak dari mempengaruhi masing-masing manusia. Ide dasar ini 

mirip dengan konsep hukum kodrati (natural law) yang dibawakan 

oleh Thomas Aquinas. Menurutnya, hukum kodrati yaitu hukum 

yang bersumber dari nilai-nilai alamiah yang sudah tertanam dalam 

diri manusia. sebab  Aquinas yaitu seorang teolog, maka ia 

menyatakan bahwa nilai-nilai ini  berasal dari Tuhan. Singkatnya, 

Aquinas menyatakan bahwa hukum kodrati ialah hukum yang berasal 

dari Tuhan dan nilai-nilai ketuhanan ini  telah ditanamkan dalam 

pikiran manusia untuk ditemukan sendiri, bukan diciptakan sendiri. 

Namun berbeda dengan moralitas, ia terbentuk dari adanya nilai-nilai 

moral yang ditanamkan Tuhan pada pikiran manusia. 

Nilai-nilai moral itu lalu  ditentukan oleh apa dan bagaimana 

manusia dalam menjalankan hidupnya. Tuhan memang menanamkan 

nilai-nilai moral pada pikiran manusia, namun manusia harus 

menemukan itu sendiri dalam prosesnya. Untuk menemukan itu 

menurut penulis, faktor penentunya berkaitan dengan apa tujuan 

manusia itu hidup. 

Segala sesuatu pasti bermula dari satu titik tertentu, sebuah 

kesimpulan pun sama, ia bermula dari suatu konsep. sebab nya acap 

kali dalam mempelajari ilmu hukum, kita sering menemukan istilah 

ex falso quodlibet yang memiliki arti kesalahan suatu konsep akan 

menimbulkan suatu kesimpulan yang salah. Konsep itu sendiri berisi 

hakikat dari konsep itu (Ontologi), tujuan dari konsep itu (Aksiologi), 

dan terakhir dari mana konsep itu berasal (epistemologi). Moralitas juga 

yaitu sebuah konsep, karenanya ia harus memenuhi unsur-unsur 

ini . Secara epistemologis misalnya, ia berasal dari Tuhan, secara 

Ontologis ia berisi nilai-nilai moral yang ditanamkan Tuhan kepada 

manusia, karenanya ia sudah pasti baik. Terakhir secara aksiologis ia 

harus memiliki tujuan yang baik. Singkat kata, faktor internal penentu 

moralitas ialah suatu tujuan yang ada pada batin dan perbuatan manusia.

Tujuan sendiri terbagi dalam dua, yaitu tujuan mengenai apa yang 

diinginkan seorang manusia. Manusia yang memiliki keinginan yang 

baik akan menghasilkan moralitas yang baik. Misalnya, seseorang 

yang menjadi hakim dengan keinginan untuk memberikan keadilan 

bagi semua pihak yang berperkara akan memutuskan segala perkara 

persidangan dengan seadil-adilnya. Tujuan yang kedua ialah apa yang 

ingin dicapai. Misalnya, seorang hakim yang memiliki keinginan untuk 

memberikan keadilan bagi semua orang, memiliki tujuan akhir untuk 

menjaga ketertiban kehidupan berwarga  dan berbangsa. sebab  

saat  keadilan telah tercapai, maka akan t