filsafat hukum 4

filsafat hukum 4

   Mei 31, 2023       mayatku

---

kan, menginterpretasi, mensistematisasi 

bahan-bahan hukum yang terdiri asas-asas, aturan-aturan, dan putusan-

putusan hukum untuk menetapkan hukumnya yang berlaku atas 

masalah hukum yang timbul. Penyelesaian masalah  tidak dimulai dengan 

aturan-aturan hukum, melainkan dimulai dengan masalah, yang berupa 

memaparkan sejumlah fakta, hubungan-hubungan, dan kejadian-

kejadian yang di dalamnya tersembunyi satu atau lebih masalah yuridis. 

   

G. Van Der Burght dan J.D.C. Winkelman menjelaskan bahwa ada 

7 (tujuh) langkah penyelesaian masalah , yaitu: 

1.  Pemaparan singkat duduk perkara (skematisasi) 

 Langkah ini berkenaan dengan penataan sekelompok fakta-fakta 

dan kejadian-kejadian hingga mewujudkan suatu keseluruhan yang 

jelas dan berkerangka umum (berwujud sebuah ikhtisar) atau suatu 

gambaran umum menyeluruh (overzichtelijk). 

2.  Penerjemahan masalah  ke dalam peristilahan yuridis (kualifikasi) 

 Fakta-fakta dan kejadian-kejadian yang telah tertata itu selanjutnya 

harus diterjemahkan ke dalam peristilahan yuridis berdasarkan 

aturan hukum yang mungkin terpilih untuk diterapkan. Langkah 

ini disebut tindakan mengkualifikasi. Pada fase ini, yang dilakukan 

yaitu meletakkan hubungan antara fakta-fakta dan aturan-aturan 

hukum. 

3.  Seleksi aturan-aturan hukum yang relevan 

 Pada fase ini orang dikonfrontasikan (dihadapkan) pada pertanyaan: 

di mana dan dengan cara apa saya temukan aturan-aturan hukum 

yang dapat diterapkan pada masalah  itu. Tempat menentukan dari 

sumber-sumber pengenalan (hukum) atau sumber hukum formal 

yang penting dari hukum kita yaitu perundang-undangan, putusan 

hakim (peradilan), dan kepustakaan hukum dalam majalah-majalah 

dan buku-buku. 

4.  Analisis dan interpretasi aturan-aturan hukum 

 Tentang aturan-aturan hukum, hendaknya jangan hanya terfokus 

pada aturan-aturan hukum yang tercantum dalam pasal-pasal 

undang-undang saja. Banyak aturan hukum (yang dinamakan 

hukum tidak tertulis) yang tidak secara harfiah dapat ditemukan 

kembali dalam undang-undang, namun  dalam perjalanan waktu 

dibentuk dan dikembangkan oleh peradilan. Segera setelah aturan-

aturan hukum yang dapat diterapkan ditemukan dan diseleksi, 

maka isi (dari teks) dari aturan hukum itu harus ditetapkan dan 

diuraikan (dijelaskan, ditafsirkan). 

 Dalam penerapan hukum, seorang hakim dituntut untuk selalu 

memperhatikan perasaan keadilan dalam warga , sebab semakin 

dinamisnya kehidupan warga  akan memicu kaidah hukum 

selalu tertinggal, sehingga hakim harus menghidupkannya seiring 

dengan perubahan dan rasa keadilan warga . 

 Secara teknis metode-metode interpretasi dapat dibagi ke dalam 

metode penafsiran, yakni penafsiran gramatikal, sistematis, 

sejarah, teleologis, autentik, dan metode konstruksi, yakni analogi, 

penghalusan hukum (rechtsvefijning), dan argumentum a contrario. 

5.  Penerapan aturan-aturan hukum pada masalah  

 Jika arti dari suatu aturan hukum dan akibat-akibat hukum yang 

terkait pada aturan hukum itu melalui penelaahan, analisis, dan 

interpretasi telah ditetapkan, maka apa yang ditemukan itu harus 

diterapkan pada masalah  yang tengah dihadapi. 

6.  Mengevaluasi dan menimbang argumentasi dan penyelesaian 

 Sering terjadi bahwa terhadap satu aturan hukum dapat diberikan 

lebih dari satu interpretasi. Untuk masing-masing interpretasi itu 

diajukan argumen-argumen untuk mendukungnya. Pada umumnya 

dimungkinkan bahwa interpretasi yang bersangkutan telah turut 

diberikan oleh konsekuensi-konsekuensi yang terkait padanya bagi 

(pihak-pihak dalam) masalah  ini . 

 Hal menimbang berbagai argumen yang berbeda dapat ditentukan 

(dipengaruhi) oleh sikap dari para yuris terhadap gejala-gejala dan 

masalah-masalah individual dan kewarga an. 

7.  Formulasi penyelesaian 

 Jika setelah menjalani berbagai fase, akhirnya penyelesaian untuk 

masalah  itu ditemukan, maka penyelesaian itu harus dipaparkan dalam 

bahasa yang jelas dan dapat dipahami. Hal demikian itu disertai 

dengan suatu susunan yang berkerangka umum dan pembagian 

serta penanganan butir demi butir dari masalah  itu. 

Ketujuh langkah ini, yaitu landasan dasar epistemologis yang 

perlu ditempuh oleh seorang hakim untuk menyelesaikan suatu perkara 

yang dihadapinya. Melalui langkah demikian, penerapan aturan-aturan 

hukum tertulis yang ada  dalam peraturan perundang-undangan 

(law in book) akan dapat memenuhi perasaan keadilan yang berkembang 

dalam warga , sebab memang dalam menerapkan hukum seorang 

hakim harus memperhatikan hukum yang hidup dalam warga  

(living law).

   

1. Epistemologi Penelitian Hukum

a.  Positivisme Logikal

Beberapa Tokoh:

• GE More (1873-1958).

• Bertrand Russel (1872-1970).

• LWittgenstein.

• Rudolf Carnap (1891-1970).

Inti Pemikiran:

“Ilmu yaitu pengetahuan ilmiah yang telah teruji secara benar 

menurut prosedur sains tentang sesuatu kejadian di alam empiris.”

Metode Berpikir: Metode empiris dengan memakai  penalaran 

logika induktif.

Medan Uji: Verifikasi fakta yang dapat diobservasi secara empiris.

Teori Kebenaran: Teori kebenaran korespondensi (kebenaran yaitu 

kesesuaian antara proposisi dengan fakta).

Keterbatasan Positivisme Logikal:

1) Suatu teori pada dasarnya yaitu pendekatan yang dipakai  untuk 

telah dilakukan wajib menjawab dari permasalahan yang dihadapinya. 

Menjawab permasalahan pokok tertentu, artinya pembuktian yang 

telah dilakukan wajib menjawab dari permasalahan yang dihadapinya. 

Namun pada aplikasinya, suatu teori memiliki kecenderungan yang 

senyatanya mendominasi alternatif yang diberikan oleh solusi teori 

lainnya, alhasil maka teori awal yang dipilih seolah menjadi doktrin 

religius yang tidak dan tak boleh dibantah. Contoh: Galileo Galilei 

harus mati untuk memberikan teori bahwa “bumi bulat”. Hegemoni 

atas prestise gelar “profesor” memutuskan pendapat orang lain yang 

mungkin bernilai benar, namun senyatanya sebab hal ini sudah 

distandardisasi dan digeneralisasikan melalui UU dan juga dengan 

rendah pendidikan formal, maka menyempitkan “duduk sama tinggi, 

berdiri sama rendah”.

2) Lalu, kejanggalan teori yang sudah terakreditasi, padahal masih 

wajib untuk diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang 

dapat menunjukkan ketidakbenarannya, artinya terjadi proses 

pembalikan nilai. Pada awalnya teori wajib didukung fakta umum, 

namun lalu  akan teruji dengan fakta yang muncul lalu  

mengiringi permasalahan awalnya. maka , pembenahan 

terhadap kekurangan atau kelemahan suatu teori wajib diberi ruang 

untuk itu. Kalau sedemikian, maka dapatlah terjadi regenerasi teori 

untuk suatu permasalahan yang sama. Oleh karenanya, proses 

pembuktian wajib menjadi media logika baku bagi mereka yang 

prada di jenjang formal ataupun nonformal. Contoh: tidak setiap 

putusan hakim akan selalu bernilai “benar”, sekalipun fakta, saksi 

dan bukti telah diperiksa.

3) Positivisme logis beranggapan bahwa pengetahuan ilmiah pada 

dasarnya tidak lain hanya berupa generalisasi pengalaman 

atau fakta nyata dengan memakai  ilmu pasti dan logika, 

menurut positivisme logis tugas filsafat ilmu pengetahuan yaitu 

menanamkan dasar untuk ilmu pengetahuan. Artinya, positivisme 

sendiri menyerang keberadaannya dengan dalil-dalil yang ada, 

sebab lingkup observasi yang cenderung menyempit, saat  terjadi 

perluasan arena penelitian maka berkemungkinan menjadi # (tidak 

sama dengan). Hal ini menandakan bahwa positivisme logis, tidak 

bisa diberlakukan secara umum, akan namun  hanyalah untuk lex 

specialis. Contoh: beras menjadi makanan pokok bagi WNI yang 

berada di bagian barat, namun hal ini termentahkan oleh WNI di 

bagian timur yang menjadikan sagu atau gandum sebagai makanan 

pokoknya. sebab  itulah “lain padang-lain belalang” sehingga dapat 

mementahkan teori positivisme logis.

 Teori positivisme logis, lambat, dan bahkan tidak dapat menerima 

probability yang akan terjadi pada masa yang akan datang sekalipun 

hal itu telah diprediksi oleh sebagian kecil, sebab metode induktif 

menghendaki fakta dan data terlebih dahulu, sebagai bahan 

observasi.

b. Rasionalisme Kritis

Tokoh: Karl Raymund Poper (1902-1994)

 Inti Pemikiran:

“Ilmu bersumber dari akal budi manusia yang memahami kebenaran 

realitas, tidak tergantung kepada pengamatan, pengalaman, dan 

penggunaan metode empiris”.

   

Metode Berpikir: Metode deduktif dengan memakai  penalaran 

atau logika deduktif.

Medan Uji: Kebenaran tidak diuji dengan prosedur verifikasi 

indrawi, namun  dengan kriteria konsistensi logis.

Teori Kebenaran: teori kebenaran koherensi (kebenaran yaitu 

kesesuaian antara proposisi dengan ide-ide proposisi terdahulu). 

Keterbatasan Rasionalisme Kritis:

1) Teori ini terbentur dengan kenyataan yang mendasarkan bahwa, 

pemikiran yang dinyatakan oleh seorang manusia pun masih 

terikat pada apa yang disebut indrawi. Secara harfiah, maka ada 

fase yang akan dilewati seorang bayi yang baru lahir untuk tidak 

dapat bertanya pada siapa atau apa pun tentang “who am i?”. Artinya 

proses badaniah manusia juga memerlukan tahapan untuk sampai 

pada apa yang disebut sebagai berpikir.

2) Pemikiran awal seseorang tidak lantas akan dapat langsung 

mengkritisi pendapat orang lain atau menegakkan argumentasi 

untuk suatu pembelaan terhadap pemikirannya sendiri, sebelum ia 

mengetahui hukum tahu. Artinya, pengalaman yaitu proses 

yang wajib dijalani setiap makhluk, tanpa disertai perintah atau 

keharusan.

3) Rasionalisme, menganjurkan agar pengetahuan itu diukur 

dengan kriteria konsistensi logis. Sementara rasionalisme sendiri 

yaitu bagian dari pengetahuan. Jadi sampai kapankah proses 

uji antinomi ini  akan berlangsung jika tidak dikomparasikan 

dengan “empirisme”. Jikalau tidak, apakah yang menjadi ukurannya. 

Sedangkan rasionalisme sendiri “mewajibkan” agar pengetahuan 

yang ada diuji dengan ketidakbenarannya artinya empirisme bisa 

juga menjadi batu uji bagi rasionalisme, namun dalil yang telah 

dikeluarkan rasionalisme telah terbantah dengan sendirinya. 

Artinya rasionalisme pun telah “menutup” diri atau mendogmakan 

diri dari suatu pembuktian yang tentunya akan menghambat 

kemajuan ilmu dan pengetahuan yang menjadi tujuannya pula.

4) Rasionalisme mendalilkan “diri” sebagai “aksioma” (yang tidak 

perlu lagi untuk dibuktikan). Masalahnya adalah, apakah segala 

sesuatu yang secara umum diakui kebenarannya tidak perlu lagi 

dipertentangkan.

5) Rasionalitas tidak bisa menghadirkan atau memproduksi nyawa, 

namun mungkin cloning dimungkinkan. Artinya, rasio itu hidup 

dalam dunia murni atau dunia ide, bukan terapan dengan demikian 

hanya ide yang dapat menyerapnya, rasio berada pada dimensi yang 

berbeda dari dimensi indrawi.

6) Multidisipliner hukum akan terbawa pada matematika murni, 

yang berarti sebab semua pengertian dinyatakan dalam dalil-dalil 

atau rumus-rumus artinya setiap anak yang memasuki jenjang 

pendidikan akan bertemu angka sebagai pedoman kata untuk 

berkalimat, bukan huruf agar mempermudah sinkronisasi ilmu 

yang satu dengan yang lain dengan tujuan agar setiap kata dapat 

terbukti kebenarannya dalam dunia keseharian.

7) Dengan medan uji teori rasionalisme kritis yang memproses 

kebenaran dengan tidak diuji melalui prosedur verifikasi indrawi, 

namun  dengan kriteria konsistensi logis termasuk pada ranah 

hukum, maka tidak pernah ada yang namanya pluralisme hukum, 

agama dan keyakinan, sebab ketentuan umum yang harus ditaati 

bagaimana cara mereka beribadah, apalagi tentang adat istiadat. 

Semua permasalahan sosial wajib telah disediakan solusinya, 

bahkan sebelum permasalahan itu nyata terjadi. Artinya, tidak 

ada tempat bagi hakim untuk menemukan hukum baru, apalagi 

melakukan penilaian sehingga hanya akan menjadi corong undang-

undang semata. Namun apakah mungkin demikian?

8) Pengetahuan yang dibangun oleh rasionalisme hanyalah ide. 

Jadi, hanya ide jua pula yang akan mengetahuinya, indrawi akan 

dikesampingkan. Eksistensi tentang ide yang sudah pasti maupun 

yang bersifat bawaan itu sendiri belum dapat didukung oleh semua 

orang dengan kekuatan dan keyakinan yang sama. Kebanyakan 

orang merasa kesulitan untuk menerapkan konsep rasionalisme 

ke dalam kehidupan keseharian yang praktis, oleh karenanya 

ada  kegagalan dalam menjelaskan perubahan dan pertambahan 

pengetahuan manusia. Banyak dari ide yang sudah pasti pada satu 

waktu lalu  berubah pada waktu yang lain.

Adalah benar, ada bagian dari rasionalisme kritis dalam dunia hukum 

di negara kita , namun harusnya, ada pengkualifikasian antara rasio terapan 

dan rasio murni, agar tidak terjadi sesat logika untuk sampai dialektika.

   

c. Hermeneutik

Beberapa Tokoh:

• F Schleiermacher (1768-1834).

• Wilhelm Dilthey (1833-1911).

• Martin Heidegger (1889-1976).

• Hans George Gadamer(1900-2002).

Inti Pemikiran:

“Ilmu yaitu pengetahuan ilmiah yang diperoleh dengan cara 

interpretasi, dan eksplanasi terhadap teks, peristiwa, dan 

pemikiran”.

Metode Berpikir: Metode hermeneutik, interpretasi makna teks, 

peristiwa pemikiran (secara deduktif) sesuai konteks (secara 

induktif) dan mengkontekstualisasikannya sehingga direproduksi 

makna baru (terkini). 

Medan Uji: Interpretasi dan eksplanasi teks secara kontekstual 

untuk menemukan makna teks yang baru.

Teori Kebenaran: Teori kebenaran pragmatis (kebenaran yaitu 

kesesuaian antara proposisi dengan kepentingan praktis).

Keterbatasan Hermeneutik:

1) Pendefinisian terhadap satu “kata” oleh hermeneutik, mengalami 

pembakuan makna yang belum tentu ada  padanan maknanya 

pada daerah lainnya, mengalami pendeduktifan, namun 

pendeduktifan makna membuat “kata” mengalami makna bias yang 

tidak wajar, seolah dipaksakan. Hal ini memicu “kata” itu 

sendiri menjadi makna yang inkonsisten. Contoh: kata “konstruksi” 

bisa diartikan melaksanakan, membangun. Dalam kajian bidang 

hukum kata “konstruksi” cenderung dimaknai “membangun”, 

namun terkadang juga bisa dimaknai keduanya, bergonta-ganti, 

sehingga bisa mengalami penyerapan arti kata yang berbeda.

2) Pendefinisian kata pada hermeneutik dapat memberikan batasan 

formal yang keliru bahkan menyesatkan. Raihan gelar pada jenjang 

strata dalam dunia pendidikan contohnya, gelar “Doktor” belum 

tentu menjadi dan terbukti terpredikat secara nyata, namun untuk 

suatu kepentingan kata “Doktor” dapat dibeli demi prestise. 

Namun yang memperparah hal ini tentunya, kita tidak pernah tahu 

“ranking” berapa ia di kelasnya, apakah gelar “kata”ini  dapat 

dengan benar untuk dipertanggungjawabkan.

3) Tidak adanya aturan baku dalam penggunaan kata tertentu pada 

setiap bidang kajian ilmu juga dapat memberikan pemikiran yang 

keliru (contoh: penggunaan istilah ius atau lex), namun kesan yang 

hendak ditampilkan dalam penggunaan kata ini lah sebetulnya 

yang menjadi tujuan sesaat, hanya sebagai “trend”.

4) Bagi seorang ilmuwan bidang sains, yang dapat menjadi objek 

penelitian objektif dan ilmiahnya yaitu benda-benda yang berada 

di dalam dunia fisik, sedangkan hal-hal atau peristiwa-peristiwa 

yang bertalian dengan individu hanya dapat dipahami dan 

diinterpretasikan pada dunia benda, kita bisa mengetahui makna 

kata ini  dengan melihat bendanya, namun untuk manusia, 

pemahamanlah yang diperlukan untuk memaknainya, terlebih 

pendekatan yang dilakukan secara psikologis.

5) “Kata atau kalimat” belum tentu memiliki ruang lingkup makna 

yang jelas dan terbatas, sebab hanya bisa diinterpretasikan semisal 

kata “listrik” yang sempat menjadi permasalahan di dunia hukum. 

Alhasil, perluasan maknalah yang lalu  dipakai  sebagai 

pendekatan kualifikasinya.

6) Tidak ada penilaian “benar” atau “salah” (makna baru) dalam 

memaknai lagu atau puisi, tidak ada  kebakuan melainkan 

berdasar interpretasi masing-masing subjek.

7) Tanpa penjelasan waktu tertentu (pada hermeneutika), makna kata 

bisa menjadi bias dan tidak jelas. Contoh: kata “saat”, kata “saat” 

bisa diartikan sekarang, permasalahannya, sekarang pada waktu 

yang mana? sebab  bila tidak demikian, akan dimaksud. Alhasil, 

pendekatan yang dipakai  sebagai gantinya yaitu “kira-kira”.

Pada dasarnya, saat  memilih satu dari ragam pilihan, bukan 

konsekuensi akibat pilihan yang kita terima, melainkan itu sudah 

yaitu wujud keintegralan dalam makna yang disebut sebagai satu 

untuk menjadi kesatuan. Ini yaitu landasan dasar yang mementahkan 

faktor “kausalitas”. Kausalitas tampil sebagai komparasi dari dua 

kenyataan yang berdasarkan rentangan waktu, historikal secara umum. 

Bukan sebab “aku” memilih “aku” aku menjadi “aku”, melainkan engkau 

   

yang berkata tentang “aku”, sehingga kausalitas menjadi muncul tentang 

“aku”. Demikian halnya dengan pilihan untuk satu teori yang hendak 

diberlakukan, dan dipakai oleh “bangsa negara kita ”, jika pilihan sudah 

diputuskan yang tampak hanyalah penilaian, korespondensi atasnya 

dianggap sebagai observasi perwakilan untuk pilihan itu sendiri. Walhasil, 

teori akan terlihat dominan di antara teori-teori lainnya. Dan ini bukanlah 

suatu determinasi, namun bisa menjadi wujud rekayasa harapan.

2. Epistemologi Sistem Hukum

Membicarakan kehadiran hukum sebagai suatu sistem, tidak terlepas 

dari pendekatan atas pengertian sistem sebagai suatu kesatuan yang 

bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan 

satu sama lain. jika  menempatkan sistem pada pusat pengamatan 

sedemikian, menurut Schrode dan Voich yang dikutip Satjipto Rahardjo, 

bahwa maka pengertian di dalamnya yaitu sebagai berikut:

• sistem itu berorientasi kepada tujuan;

• keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian-bagiannya

(wholim): suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, 

yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem);

• masing-masing bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang

berharga (transformasi);

• masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (terhubung);

• ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme

kontrol).

Adapun untuk pendekatan filosofis terhadap sistem hukum dalam 

ilmu hukum ini senantiasa bersifat sirkuler (melingkar) sesuai dengan 

hakikat hermeneutika filosofis. Hukum bergerak seakan melingkar, 

berdialektika dengan dan tanpa legitimasi yang harus didapatkan 

dibandingkan  yang hidup, akan namun  diakui. Hukum berjalan otomatis 

serentak dengan apa pun yang ada dalam hidup. Perbandingan jumlah 

ataupun persentase jumlah yang ada di dalamnya berada pada porsi 

yang ada dalam hidup. Perbandingan jumlah ataupun persentase jumlah 

yang ada di dalamnya berada pada porsi yang utuh dan penuh, seperti 

kepenuhan hukum yang ada dalam setiap gerak kehidupan. Pembicaraan 

mengenai awal, proses “ada” dan puncak perjalanan hukum yang seiring 

ruang dan waktu akan terus bergulir seperti hukum bersama ruang dan 

waktu yaitu tetap. Hadir pertama dengan hakikat pertanyaan apa dan 

siapa, di mana, kapankah, atau bagaimanakah? Demikian pula dengan 

tujuan yang ditanyakan “dapatkah aku” manakala hadir dalam ide 

dan realitas. Sistem yang utuh akan dapat dimengerti secara bertahap 

dengan beragam tingkatannya artinya terbagi lagi menjadi kelas sistem. 

Demikian halnya sistem yang utuh dan me-universal terbagi dalam 

sistem-sistem parsial. Hukum pun demikian, terbagi dengan sebutan 

hukum ekonomi, hukum tata negara, hukum negara. Semuanya diberi 

label hukum sebab bagiannya, namun tetap disebut hukum.

E. Epistemologi Asas Hukum 

Menurut Theo Huijbers, asas hukum yaitu prinsip-prinsip yang 

dianggap dasar atau fundamen hukum dan yaitu pengertian-

pengertian yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum, termasuk 

titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi 

terhadap undang-undang itu sendiri. Dalam pandangannya, Huijbers 

mengklasifikasikan asas hukum menjadi tiga macam, yaitu:

• asas hukum objektif yang bersifat moral;

• asas hukum objektif yang bersifat rasional;

• asas subjektif hukum yang bersifat moral dan rasional.

Asas hukum objektif yang bersifat moral atau asas moral hukum 

lebih dipandang sebagai sesuatu yang idiil, yang belum tentu dapat 

diwujudkan dalam tata hukum yang direncanakan. Dalam lingkup asas 

moral hukum ditekankan bahwa pada asasnya hukum harus memiliki 

hubungan yang hakiki dengan prinsip-prinsip moral. H.LA Hart (1907-

1992) seorang penganut positivisme hukum, berpandangan bahwa 

undang-undang harus dibuat dengan berpedoman pada prinsip moral. 

Akan namun , prinsip ini hanya sebagai regulatif saja, artinya walaupun 

pada kenyataannya undang-undang itu melawan prinsip-prinsip moral, 

undang-undang itu tetap hukum. Dalam nuansa yang sama. Gustav 

Radbruch memberikan pandangan bahwa diperlukan sedikit sentuhan 

natural law yang berfungsi sebagai prinsip konstitutif hukum. Begitu 

pun dengan Emil Brunner yang menyatakan bahwa negara harus tunduk 

pada suatu norma kritis, yaitu hukum kodrat. Sebagaimana kita pahami 

bahwa hukum kodrat begitu memandang tinggi keberadaan nilai-nilai 

   

moral dalam hukum. Dalam pandangan Brunner, hukum kodrat itu 

bukan hukum, bila dipandang secara tersendiri, akan namun  berfungsi 

sebagai prinsip konstitutif bagi undang-undang. Sehingga undang-

undang yang tidak menurut hukum kodrat, tidak dapat diakui sebagai 

hukum. Hukum kodrat diterjemahkan oleh Brunner sebagai buah usaha 

manusia untuk bertindak secara adil, di mana hukum kodrat itu sendiri 

mengandaikan adil sebagai kerelaan hati orang-orang untuk mengakui 

suatu aturan hidup yang melebihi kesukaan individu.

Asas hukum objektif yang bersifat rasional atau sering disebut 

dengan sebutan asas rasional hukum yaitu prinsip-prinsip yang 

termasuk pengertian hukum dan aturan hidup bersama yang rasional. 

Asas rasional hukum ini bertalian dengan sesuatu aturan hidup bersama 

yang masuk akal, dan karenanya diterima sebagai titik tolak bagi 

pembentukan suatu tata hukum yang baik. 

Asas subjektif hukum yang bersifat moral dan rasional, pada 

hakikatnya yaitu hak-hak yang ada pada manusia dan menjadi 

titik tolak bagi pembentukan hukum.

F. Epistemologi Pengalihan Hukum

“Hari ini makan apa? Makan nasi putih aja sih sudah cukup. Kalau nggak 

ada makan ubi juga tak mengapa. Kalau nggak ada juga ya makan apa 

yang ada. Yang pentingkan perut ada isinya, gitu aja kok repot!”, sekilas 

perbincangan satu keluarga memulai pagi menjelang siang. Makanan 

yang tersaji pada awalnya yaitu kebutuhan, namun menjadi topik 

bahasan penting yang aktual dalam keseharian, bahkan hidup.

Peristiwa di atas menjadi suatu ilustrasi betapa kebutuhan 

akan makanan pun menjadi satu persoalan bila hendak dicerminkan 

demikian. Kebutuhan dikaitkan dengan keinginan. Keinginan kerap 

diselaraskan dengan kebutuhan oleh sebagian orang. Keinginan masa 

kini dianggap menjadi kebutuhan, yang pada waktu sebelumnya tidak. 

Di situ telah terjadi peralihan antara prioritas yang penting dan yang 

utama. Manakah yang penting dan manakah yang terutama? “Penting 

makan nasi atau makan ubi? Ataukah kandungan yang ada  dalam 

makanan yang hendak dimakan yang tentunya dibutuhkan oleh tubuh? 

atau pokoknya makan. Bilamana suka, makan ubi atau bila tidak, makan 

nasi!”.

Perbandingan dalam bentuk persamaan, di mana keberadaan 

hukum disejajarkan, manakala manusia berdampingan dengan 

manusia lainnya untuk menyelaraskan kebutuhan yang menurutnya 

harus dapat tercukupi, untuk hari ini dan beberapa waktu lamanya. 

Bagaimana caranya ia dapat mencukupi kebutuhannya! Tentu hal 

serupa dapat pula kulakukan terhadap pemenuhan diriku. Bila perlu 

kuperlakukan ia seturut kehendakku menurut keinginanku. Tentu 

jika hal itu aku sanggup dan mau serta menjadi hal yang kuanggap 

sebagai kebutuhan.

“Manusia yaitu makhluk yang terbatas”, paradigma sepenggal 

yang membuat manusia negara kita  menjadi takluk atau buta sebab 

tak mau disebut takabur berhadapan dengan pandangan ciri budaya 

ketimuran. Namun karenanya dibuat seolah lupa atau memang lupa, 

bahwasanya ia juga memiliki kesempurnaan sebab keterbatasannya, 

pula manusia disebut unik.

Manusia memiliki kemampuan untuk mengkaji dunia hukum 

melalui dunia luar diri yang disebut lingkungan atau secara holistik 

dikatakan semesta (atau mengkaji dunia hukum dengan mengkacakan 

dirinya). Apa yang ada dalam diri dapat pula ditemui di luar diri, 

berdampingan dan selaras. Kupu-kupu dapat terbang sebab hukumnya. 

Pun manusia dapat pula merasakan terbang dengan mengkacakan 

kupu-kupu dalam pikirannya. Namun sebab ketimuran yang melekat, 

apa pun alasannya manusia dalam teritorial negara kita  sampai saat 

ini hanya mampu menyaksikan kupu-kupu super itu meluar angkasa, 

kritik ataukah kenyataan, setiap orang negara kita  yang ada mampu 

mengutarakan bahkan membuktikannya kepada negara kita .

Hukum sebab dieksiskan atau sebab dapat dimanfaatkan oleh 

manusia bila didayagunakan. Bila tidak, itu yaitu prinsip hukum. 

Bila disamakan, manusia yaitu makhluk yang terbatas sekaligus juga 

sebagai makhluk yang sempurna. Manusia memiliki potensi keduanya, 

dalam cerminan demikian manusia dapat hidup sebab hidup, manusia 

dapat mati sebab mati. Lantas apa pula yang memicu timbulnya 

stigma “manusia yaitu terbatas”, dalam jumlah, manusia yaitu 

lebih dibandingkan  jumlah. Bahkan jika  dieksaka manusia pangkat….., 

sehingga belum dapat ternormakan berapa banyakkah jumlah manusia, 

sekalipun program Keluarga Berencana (KB) disosialisasikan? namun , 

   

dalam spesies manusia yaitu berjumlah satu, bila dipersamakan dengan 

bilangan, bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0(nol) nilainya 

tetaplah 1 (satu), yakni manusia.

Pertanyaan mengenai keterbatasan dalam keseluruhan dengan 

apa yang disebut sebagai “kebutuhan”. Tidaklah memiliki nilai 

bahwasanya kata “aku” yang merujuk kepada eksistensi diri dapat 

disepadankan ataupun dijadikan patokan dan standar bahwasanya 

“aku” yaitu manusia sama seperti manusia lainnya. Oleh sebab 

itu, maka “aku”memerlukan  “aku-aku” lainnya di luar diri untuk 

dapat mengatakan bahwa “aku ada”. Bahkan untuk mengidentikkan 

diri dengan “aku-aku” yang telah ada sehingga dikatakan memiliki 

keterbatasan sebab terikat norma, jika hal itu yang dipandang oleh 

Hans Kelsen tentang norma. “Tidak”, bila itu yaitu kata yang tepat 

untuk mengutarakannya. Jika norma memberikan patokan atau dengan 

sindiran yang halus, bahkan menghegemoni akal manusia, bahwasanya 

semua ada patokan, standar, batas, jenjang, strata dengan alasan demi 

kepentingan umum.

G. Epistemologi Kesadaran Hukum

Driyarkara telah merumuskan bahwa kesadaran itu yaitu seperti “ein 

ruf aus mir und doch uber mich”, seperti panggilan yang timbul dari aku, 

namun  mengatasi diriku. Bila terjelma dalam wujud kesadaran hukum, 

maka ia akan berupa kesadaran tentang diri kita sendiri, di dalam mana 

kita melihat diri kita berarti orang ini  yakin akan cita-cita kebaikan 

yang setinggi-tingginya. Keyakinan itulah yang menjadi tempat bagi 

jalinan nilai-nilai bergerumul dalam benak dan sanubari manusia.

Orang yang mengalami dan merasakan keyakinan bahwa suatu 

perbuatan yang konkret harus dilakukan atau sama sekali tidak boleh 

dilakukan. Syahdan, kesadaran hukum pada hakikatnya yaitu 

keyakinan akan nilai-nilai yang ada  di dalam diri manusia tentang 

hukum yang pernah ada, yang ada, dan yang akan ada. Selain itu, jalinan 

nilai-nilai dalam diri manusia itu yaitu aksi terhadap akibat dari 

proses interaksi sosial yang kontinu dan dinamis, dalam rangka memilih 

arah pada kehidupan sosial.

Dalam situasi yang konkret, kesadaran hukum akan menjelma 

dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Kepatuhan 

terhadap hukum begitu bergantung pada pertumbuhan akal, kemauan, 

dan rasa seseorang. Ada orang yang patuh terhadap hukum sebab 

takut dengan hukuman, ada patuh terhadap hukum demi kesedapan 

hidup bersama, ada yang sebab sesuai dengan cita hukumnya, ada 

pula yang sebab kepentingan. Namun pada akhirnya, jika kesadaran 

hukum itu datang, orang hanya memiliki  dua pilihan, mau menerima 

atau menolak.

Konsekuensi psikologis dari adanya kesadaran moral atas hukum 

ini. Bahwa kesadaran itu menggugah timbulnya rasa wajib, yaitu:

• Wajib berbuat baik

 Pengertian wajib di sini, timbulnya dari dalam jiwa yang sadar, 

untuk memenuhi atau memikulnya dengan penuh tanggung jawab. 

Jadi, bukan sebab adanya faktor paksaan atau mengharapkan 

sanjungan dari orang lain. Contoh, adanya narapidana yang tidak 

mau lari pada saat teman-temannya pada kabur melalui ventilasi 

ruang penjara yang dapat dijebol oleh teman-temannya yang kabur 

itu. Dari situ kita dapat melihat, bahwa kesadaran moral atas 

hukum memicu timbulnya kewajiban moral, suatu kewajiban 

yang mengharuskan berbuat baik dan menjauhi kejahatan.

• Bahwa kesadaran moral atas hukum itu, menggugah rasa

kemanusiaan. Timbulnya kejahatan antara seseorang dengan 

yang lainnya, itu disebabkan oleh bukan rasa berkemanusiaan itu 

yang ditonjolkan, namun  nafsu hewani. Nafsu hewani ini biasanya 

tidak kenal kompromi. Lawan dari nafsu hewani ini ialah rasa 

kemanusiaan yang mendorong untuk tidak melakukan pelanggaran 

ataupun kejahatan terhadap orang lain. 

• Rasa introspeksi

 Yakni sebagai kesadaran untuk melihat ke dalam jiwa sendiri. 

Kesadaran ini akan membuat orang untuk berbuat baik terhadap 

hukum.

H. Apa yang Bisa Diketahui Manusia

Immanuel Kant (lahir di Königsberg, 22 April 1724 – meninggal di 

Königsberg, 12 Februari 1804 pada umur 79 tahun) yaitu seorang filsuf 

Jerman. Karya Kant yang terpenting yaitu Kritik der Reinen Vernunft, 

   

1781. Dalam bukunya ini ia “membatasi pengetahuan manusia”. Atau 

dengan kata lain “apa yang bisa diketahui manusia”. Ia menyatakan ini 

dengan memberikan tiga pertanyaan:

• Apakah yang bisa kuketahui?

• Apakah yang harus kulakukan?

• Apakah yang bisa kuharapkan?

Pertanyaan ini dijawab sebagai berikut:

• Apa-apa yang bisa diketahui manusia hanyalah yang dipersepsi

dengan panca indra. Lain dibandingkan  itu yaitu “ilusi” saja, 

hanyalah ide.

• Semua yang harus dilakukan manusia harus bisa diangkat menjadi

sebuah peraturan umum. Hal ini disebut dengan istilah “imperatif 

kategoris”. Contoh: orang sebaiknya jangan mencuri, sebab jika  

hal ini diangkat menjadi peraturan umum, maka jika  semua 

orang mencuri, warga  tidak akan jalan.

• Yang bisa diharapkan manusia ditentukan oleh akal budinya. Inilah

yang memutuskan pengharapan manusia.

I. Sumber-Sumber Pengetahuan

Sebelum kita memasuki pembahasan inti dari makalah ini, maka 

perlu kiranya kita mengetahui pengertian dari ilmu pengetahuan. 

Dalam Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (KIPNAS) ini LIPI yang 

berlangsung di Jakarta pada tanggal 15-19 September 1981 didasarkan 

agar dipergunakan terminologi ilmu untuk science dan pengetahuan 

untuk knowledge adapun alasannya yaitu:

1. Ilmu (Spesies) yaitu sebagian dari pengetahuan (Genus).

2. Dengan demikian maka ilmu yaitu pengetahuan yang memiliki  

ciri-ciri tertentu yaitu ciri-ciri ilmiah atau ilmu yaitu sinonim 

dengan pengetahuan ilmiah (Scientific knowledge).

3. Dalam buku bahasa negara kita  berdasarkan hukum D (diterangkan) 

dan M (menerangkan) maka ilmu pengetahuan yaitu ilmu (D) 

yang bersifat pengetahuan (M) dan penyatuan ini pada hakikatnya 

yaitu salah sebab ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan yang 

bersifat ilmiah.

4. Kata ganda dari dua kata benda yang termasuk kategori  yang sama 

biasanya menunjukkan dua objek yang berbeda seperti laki bini 

(laki dan bini) dan emas perak (emas dan perak) penafsiran yang 

sama, maka ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai ilmu dan 

pengetahuan.

Ternyata ada juga yang berpendapat bahwa:

1. Ilmu termasuk genus di mana ada  banyak spesies seperti ilmu 

kebathinan, ilmu agama, ilmu filsafat, dan ilmu pengetahuan.

2. Terminologi ilmu pengetahuan sinomia dengan scientific knowledge.

3. Ilmu yaitu sinomia dengan knowledge dan pengetahuan tentang 

science di mana  berdasarkan hukum DM maka ilmu pengetahuan 

yaitu ilmu (Knowledge) yang bersifat pengetahuan (scientific).

Jika demikian, ilmu pengetahuan hanya yaitu istilah yang 

lazim dibahasakan orang-orang namun  tidak mampu memberikan 

definisi yang jelas, namun  orang pasti sudah mengerti maksud ilmu 

pengetahuan bila mendengarnya. Kata “Ilmu” yaitu terjemahan 

dari kata (Science) yang secara etimologi berasal dari bahasa latin (scinre) 

artinya “to Know”. Dalam pengertian yang sempit science diartikan untuk 

menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan 

objektif.

Dari pengungkapan para ahli kita dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut:

1. Tidak semua permasalahan yang dipersoalkan manusia dalam 

hidup dan kehidupannya dapat dijawab dengan tuntas oleh ilmu 

pengetahuan itu.

2. Nilai kebenaran ilmu pengetahuan itu bersifat positif dalam arti 

sampai saat sekarang ini dan juga bersifat relatif atau nisbi dalam 

arti tidaklah mutlak kebenarannya.

3. Batas dan realitivitas ilmu pengetahuan bermuara pada filsafat, 

dalam arti bahwa semua permasalahan yang berada di luar atau di 

atas jangkauan dari ilmu pengetahuan itu diserahkanlah kepada 

filsafat untuk menjawabnya.

   

Dengan kita memasuki lapangan  filsafat dengan mencoba 

merenungkan semua permasalahan manusia yang belum tuntas dijawab 

oleh ilmu pengetahuan itu. Dalam kajian filsafat ilmu sumber-sumber 

pengetahuan yang diperoleh manusia melalui: Pengalaman, intuisi, 

agama (wahyu), filsafat, dan ilmu.

J. Cara-Cara Memperoleh dan Mengembangkan Pengetahuan

Dalam filsafat ilmu, cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan 

yaitu melalui sebuah rangkaian prosedur atau metode/teknik tertentu 

yang lazimnya disebut metode ilmiah.

1. Pengertian Metode Ilmiah

Menurut Soerjono Soemargono (1993: 17), istilah metode berasal dari 

bahasa Latin methodos, yang secara umum artinya cara atau jalan untuk 

memperoleh pengetahuan sedangkan metode ilmiah yaitu cara atau 

jalan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah.

The Liang Gie (1991: 110), menyatakan bahwa metode ilmiah 

yaitu prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, 

tata langkah, dan cara teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau 

memperkembangkan pengetahuan yang telah ada.

Dalam beberapa literatur seringkali metode dipersamakan atau 

dicampuradukkan dengan pendekatan maupun teknik. Metode, 

(methode), pendekatan (approach), dan teknik (technique) yaitu tiga 

hal yang berbeda walaupun bertalian satu sama lain (The Liang Gie, 

1991:116). Dengan mengutip pendapat beberapa pakar, The Liang Gie 

menjelaskan perbedaan ketiga hal ini  sebagai berikut. Pendekatan 

pada pokoknya yaitu ukuran-ukuran untuk memilih masalah-masalah 

dan data yang bertalian, sedangkan metode yaitu prosedur untuk 

mendapatkan dan memakai  data. Pendekatan dalam menelaah 

suatu masalah dapat dilakukan berdasarkan atau dengan memakai 

sudut tinjauan dari ilmu-ilmu tertentu, misalnya psikologi, sosiologi, 

politik,  dan seterusnya. Dengan pendekatan berdasarkan psikologi, 

maka masalah ini  dianalisis dan dipecahkan berdasarkan konsep-

konsep psikologi. Sedangkan bila masalah ini  ditinjau berdasarkan 

pendekatan sosiologis, maka konsep-konsep sosiologi yang dipakai 

untuk menganalisis dan memecahkan masalah ini .

Pengertian metode juga tidak sama dengan teknik. Metode ilmiah 

yaitu berbagai prosedur yang mewujudkan pola-pola dan tata langkah 

dalam pelaksanaan penelitian ilmiah. Pola dan tata langkah prosedural 

ini  dilaksanakan dengan cara-cara operasional dan teknis yang 

lebih rinci. Cara-cara itulah yang mewujudkan teknik. Jadi, teknik 

yaitu suatu cara operasional teknis yang seringkali bercorak rutin, 

mekanis, atau spesialistis untuk memperoleh dan menangani data 

dalam penelitian (The Liang Gie (1991: 117)).

2. Unsur-Unsur Metode Ilmiah

Metode ilmiah yang yaitu suatu prosedur sebagaimana 

digambarkan oleh The Liang Gie, memuat berbagai unsur atau 

komponen yang saling berhubungan. Unsur-unsur utama metode 

ilmiah menurut The Liang Gie (1991: 118) yaitu pola prosedural, tata 

langkah, teknik, dan instrumen.

Pola prosedural, antara lain terdiri dari: pengamatan, percobaan, 

pengukuran, survei, deduksi, induksi, dan analisis. Tata langkah, 

mencakup: penentuan  masalah, perumusan  hipotesis  (bila  perlu), 

pengumpulan data, penurunan kesimpulan, dan pengujian hasil. Teknik, 

antara lain terdiri dari: wawancara, angket, tes, dan perhitungan. Aneka 

instrumen yang dipakai dalam metode ilmiah antara lain: pedoman 

wawancara, kuesioner, timbangan, meteran, komputer.

3. Macam-Macam Metode Ilmiah

Johson (2005) dalam artikelnya yang berjudul “Educational Research: 

Quantitative and Qualitative”, yang termuat dalam situs internet 

membedakan metode ilmiah menjadi dua metode deduktif dan metode 

induktif. Menurut Johnson, metode deduktif terdiri tiga langkah utama, 

yaitu: first, state the hypothesis (based on theory or research literature); nex, 

collect data to test hypothesis; finally, make decision to accept or reject the 

hypothesis. Sedangkan, tahapan utama  metode  induktif menurut 

Johnson adalah: first, observe the world; next, search for a pattern in what 

is observed; and finally, make a generalization about what is occuring. Kedua 

metode ini  selanjutnya oleh Johnson divisualisasikan sebagai 

berikut.

   

Metode deduktif yaitu metode ilmiah yang diterapkan dalam 

penelitian kuantitatif. Dalam metode ini teori ilmiah yang telah diterima 

kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya. 

Sedangkan  metode induktif yaitu  metode yang  diterapkan dalam 

penelitian kualitatif.  Penelitian ini dimulai dengan pengamatan dan 

diakhiri dengan penemuan teori.

a. Metode Deduktif

Jujun S. Suriasumantri dalam bukunya Ilmu dalam Perspektif Moral, 

Sosial, dan Politik (1996: 6) menyatakan bahwa pada dasarnya metode 

ilmiah yaitu cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh 

pengetahuannya berdasarkan: a) kerangka pemikiran yang bersifat 

logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan 

sebelumnya yang telah berhasil disusun; b) menjabarkan hipotesis yang 

yaitu deduksi dari kerangka pemikiran ini ; dan c) melakukan 

verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk menguji kebenaran 

pernyataannya secara faktual. Selanjutnya Jujun menyatakan bahwa 

kerangka berpikir ilmiah yang berintikan proses logico-hypothetico-

verifikatif ini pada dasarnya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut 

1) Perumusan masalah, yang yaitu pertanyaan mengenai objek 

empiris yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan 

faktor-faktor yang terkait di dalamnya.

2) Penyusunan kerangka berpikir dalam penyusunan hipotesis 

yang yaitu argumentasi yang menjelaskan hubungan yang 

mungkin ada  antara berbagai faktor yang saling mengait 

dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir ini 

disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang 

telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor 

empiris yang relevan dengan permasalahan.

3) Perumusan hipotesis yang yaitu jawaban sementara atau 

dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan yang materinya yaitu 

kesimpulan dari dari kerangka berpikir yang di kembangkan.

4) Pengujian  hipotesis yang  yaitu pengumpulan fakta- fakta 

yang relevan dengan hipotesis, yang diajukan untuk memperlihatkan 

apakah ada  fakta-fakta yang mendukung hipotesis ini  

atau tidak.

5) Penarikan kesimpulan yang yaitu penilaian apakah hipotesis 

yang diajukan itu ditolak atau diterima.

b. Metode Induktif

Metode induktif yaitu metode ilmiah yang diterapkan dalam 

penelitian kualitatif. Metode ini memiliki dua macam tahapan: tahapan 

penelitian secara umum dan secara siklikal 

1) Tahapan penelitian secara umum

 Tahapan penelitian secara umum secara garis besar terdiri dari 

tiga tahap utama, yaitu (1) tahap pralapangan, (2) tahap pekerjaan 

lapangan, dan (3) tahap analisis data. Masing-masing tahap ini  

terdiri dari beberapa langkah.

2) Tahapan penelitian secara siklikal

 Menurut Spradley (Moleong, 2005: 148), tahap penelitian kualitatif, 

khususnya dalam etnografi yaitu proses yang berbentuk 

lingkaran yang lebih dikenal dengan proses penelitian siklikal, 

yang terdiri dari langkah-langkah: (1) pengamatan deskriptif, (2) 

analisis demein, (3) pengamatan terfokus, (4) analisis taksonomi, 

(5) pengamatan terpilih, (6) analisis komponen, dan (7) analisis 

tema.

K. Metode untuk Memperoleh Pengetahuan

1. Metode Empirisme 

Empirisme berasal dari kata Yunani yaitu “empiris” yang berarti 

pengalaman indrawi. Oleh sebab itu empirisme dinisbatkan kepada 

paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan 

dan yang dimaksudkan dengannya yaitu baik pengalaman lahiriah 

yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang 

menyangkut mempengaruhi manusia. Asal kata empirisme yaitu empiria 

yang berarti kepercayaan terhadap pengalaman. Bahan yang diperoleh 

dari pengalaman diolah oleh akal, sedangkan yang yaitu 

sumber pengetahuan yaitu pengalaman sebab pengalamanlah yang 

memberikan kepastian yang diambil dari dunia fakta. Empirisme 

berpandangan bahwa pernyataan yang tidak dapat dibuktikan melalui 

pengalaman yaitu tidak berarti atau tanpa arti. Ilmu harus dapat diuji 

   

melalui pengalaman. maka , kebenaran yang diperoleh 

bersifat a posteriori yang berarti setelah pengalaman (post to experience).

Tokoh-tokoh empirisme antara lain Francis Bacon (1561-1626), 

Thomas Hobbes (1588-1679), dan John Locke (1632-1704). Francis 

Bacon telah meletakkan dasar-dasar empirisme dan menyarankan agar 

penemuan-penemuan dilakukan dengan metode induksi. Menurutnya 

ilmu akan berkembang melalui pengamatan dalam ekperimen serta 

menyusun fakta-fakta sebagai hasil eksperimen.

Pandangan Thomas Hobbes sangat mekanistik. sebab  yaitu 

bagian dari dunia, apa yang terjadi pada manusia atau yang dialaminya 

dapat diterangkan secara mekanik. Ini yang memicu Thomas Hobbes 

dipandang sebagai penganjur materialisme. Sesuai dengan kodratnya 

manusia berkeinginan mempertahankan kebebasan dan menguasai orang 

lain. Hal ini memicu adanya ungkapan homo homini lupus yang 

berarti bahwa manusia yaitu serigala bagi manusia lain.

Menurut aliran ini bahwa manusia memperoleh pengetahuan 

melalui pengalaman indranya. Bapak aliran ini yaitu John Lock (1632-

1704) dengan teorinya “tabula rasa” yang artinya secara bahasa yaitu 

meja lilin.  Menurut paham empirisme, metode untuk memperoleh 

pengetahuan didasarkan pada pengalaman yang bersifat empiris, 

yaitu pengalaman yang bisa dibuktikan tingkat kebenarannya melalui 

pengamalan indra manusia. Seperti petanyaan-pertanyaan bagaimana 

orang tahu es membeku? Jawab kaum empiris yaitu sebab saya 

melihatnya (secara indrawi/panca indra), maka pengetahuan diperoleh 

melalui perantaraan indra. Proses terjadinya pengetahuan menurut 

penganut empirisme berdasarkan pengalaman akibat dari suatu objek 

yang merangsang alat inderawi, lalu  menumbuhkan rangsangan 

saraf yang diteruskan ke otak. Di dalam otak, sumber rangsangan 

sebagaimana adanya dan dibentuklah tanggapan-tanggapan mengenai 

objek yang telah merangsang alat indrawi ini. Kesimpulannya yaitu 

metode untuk memperoleh pengetahuan bagi penganut empirisme 

yaitu berdasarkan pengalaman indrawi atau pengalaman yang bisa 

ditangkap oleh panca indra manusia.

Kelemahan aliran ini yaitu sangat banyak:

a. Indra terbatas; Benda yang jauh kelihatan kecil.

b. Indra menipu; Orang yang sedang sakit malaria, gula rasanya pahit.

c. Terkadang objek yang menipu, seperti ilusi dan fatamorgana.

d. Kekurangan ada  pada indra dan objek sekaligus; indra (dalam 

hal ini mata) tidak bisa melihat kerbau secara keseluruhan, begitu 

juga kerbau tidak bisa dilihat secara keseluruhan.

Pada dasarnya empirisme sangat bertentangan dengan Rasionalisme. 

Rasionalisme mengatakan bahwa pengenalan yang sejati berasal 

dari rasio, sehingga pengenalan indrawi yaitu suatu bentuk 

pengenalan yang kabur. Sebaliknya Empirisme berpendapat bahwa 

pengetahuan berasal dari pengalaman sehingga pengenalan indrawi 

yaitu pengenalan yang paling jelas dan sempurna.

Seorang yang beraliran Empirisme biasanya berpendirian bahwa 

pengetahuan didapat melalui penampungan yang secara pasif menerima 

hasil-hasil pengindraan ini . Ini berarti semua pengetahuan 

betapapun rumitnya dapat dilacak kembali dan apa yang tidak dapat 

bukanlah ilmu pengetahuan. Empirisme radikal berpendirian bahwa 

semua pengetahuan dapat dilacak sampai kepada pengalaman indrawi 

dan apa yang tidak dapat dilacak bukan pengetahuan. Lebih lanjut 

penganut Empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat 

suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi, lalu  di dalam otak 

dipahami dan akibat dari rangsangan ini  dibentuklah tanggapan-

tanggapan mengenai objek yang telah merangsang alat-alat indrawi 

ini .

Empirisme memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan, 

malah barangkali yaitu satu-satunya sumber dan dasar ilmu 

pengetahuan menurut penganut Empirisme. Pengalaman indrawi sering 

dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi.

Tokoh-Tokohnya:

a.  Francis Bacon (1210 -1292).

b.  Thomas Hobbes (1588 -1679).

c.  John Locke (1632 -1704).

d.  George Berkeley (1665 -1753).

e.  David Hume (1711 -1776).

f.  Roger Bacon (1214 -1294).

   

2. Metode Rasionalisme

Para penganut rasionalisme berpandangan bahwa satu-satunya sumber 

pengetahuan yang dapat dipercaya yaitu rasio (akal) seseorang. 

Perkembangan pengetahuan mulai pesat pada abad ke-18. Orang yang 

dianggap sebagai bapak rasionalisme yaitu Rene Descartez (1596-

1650) yang juga dinyatakan sebagai bapak filsafat modern. Semboyannya 

yang terkenal yaitu cogito ergo sum (saya berpikir, jadi saya ada). Berbeda 

dengan penganut empirisme, sebab rasionalisme memandang bahwa 

metode untuk memperoleh pengetahuan yaitu melalui akal pikiran. 

Bukan berarti rasionalisme menegasikan nilai pengalaman, melainkan 

pengalaman dijadikan sejenis perangsang bagi akal pikiran untuk 

memperoleh suatu pengetahuan. Menurut Rene Descartes (Bapak 

Rasionalisme), bahwa kebenaran suatu pengetahuan melalui metode 

deduktif melalui cahaya yang terang dari akal budi. Maka akal budi 

dipahamkan sebagai:

a. Sejenis perantara khusus, yang dengan perantara itu dapat dikenal 

kebenaran.

b. Suatu teknik deduktif yang dengan memakai teknik ini  

dapat ditemukan kebenaran-kebenaran yaitu dengan melakukan 

penalaran.

Fungsi pengalaman indrawi bagi penganut rasionalisme sebagai 

bahan pembantu atau sebagai pendorong dalam penyelidikannya suatu 

memperoleh kebenaran.

Rasionalisme yaitu yaitu paham atau aliran atau ajaran 

yang berdasarkan ratio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada 

sumber kebenaran yang hakiki. Zaman Rasionalisme berlangsung dari 

pertengahan abad ke XVII sampai akhir abad ke XVIII. Pada zaman ini 

hal yang khas bagi ilmu pengetahuan yaitu penggunaan yang eksklusif 

daya akal budi (ratio) untuk menemukan kebenaran.

Ternyata, penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia, melihat 

tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan 

yang pesat dari ilmu-ilmu alam. Maka tidak mengherankan bahwa pada 

abad-abad berikut orang-orang yang terpelajar makin percaya pada akal 

budi mereka sebagai sumber kebenaran tentang hidup dan dunia. Hal 

ini menjadi menampak lagi pada bagian kedua abad ke XVII dan lebih 

lagi selama abad XVIII antara lain sebab pandangan baru terhadap 

dunia yang diberikan oleh Isaac Newton (1643 -1727). Berkat sarjana 

geniaal Fisika Inggris ini yaitu menurutnya fisika itu terdiri dari bagian-

bagian kecil (atom) yang berhubungan satu sama lain menurut hukum 

sebab akibat.

Semua gejala alam harus diterangkan menurut jalan mekanis ini. 

Harus diakui bahwa Newton sendiri memiliki suatu keinsyafan yang 

mendalam tentang batas akal budi dalam mengejar kebenaran melalui 

ilmu pengetahuan. Berdasarkan kepercayaan yang makin kuat akan 

kekuasaan akal budi lama-kelamaan orang-orang abad itu berpandangan 

dalam kegelapan. Baru dalam abad mereka menaikkan obor terang yang 

menciptakan manusia dan warga  modern yang telah dirindukan, 

sebab kepercayaan itu pada abad XVIII disebut juga zaman Aufklarung 

(pencerahan).

Tokoh-tokohnya:

a.  Rene Descartes (1596 -1650).

b.  Nicholas Malerbranche (1638 -1775).

c.  B. De Spinoza (1632 -1677 M).

d.  G.W.Leibniz (1946-1716).

e.  Christian Wolff (1679 -1754).

f.  Blaise Pascal (1623 -1662 M).

A. Pengertian Ontologi

Menurut  bahasa, Ontologi  berasal dari  bahasa  Yunani  yaitu: On/

Ontos = ada, dan Logos = ilmu. Jadi, ontologi yaitu ilmu tentang yang 

ada. Sedangkan menurut istilah Ontologi yaitu ilmu yang membahas 

tentang hakikat yang ada, yang yaitu ultimate reality baik yang 

berbentuk jasmani/konkret maupun rohani/abstrak.

Sebuah ontologi memberikan pengertian untuk penjelasan secara 

eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan pada sebuah 

knowledge base. Sebuah ontologi juga dapat diartikan sebuah struktur 

hierarki dari istilah untuk menjelaskan sebuah domain yang dapat 

dipakai  sebagai landasan untuk sebuah knowledge base. Dengan 

demikian, ontologi yaitu suatu teori tentang makna dari suatu 

objek, property dari suatu objek, serta relasi objek ini  yang 

mungkin terjadi pada suatu domain pengetahuan. Ringkasnya, pada 

tinjauan filsafat, Ontologi yaitu salah satu kajian filsafat. Studi 

ini  membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Ontologi 

membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Pembahasan 

mengenai ontologi berarti membahas kebenaran suatu fakta. Untuk 

mendapatkan kebenaran itu, ontologi memerlukan proses bagaimana 

realitas ini  dapat diakui kebenarannya. Untuk itu proses ini  

memerlukan dasar pola berpikir, dan pola berpikir didasarkan pada 

bagaimana ilmu pengetahuan dipakai  sebagai dasar pembahasan 

realitas.

Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh 

satu perwujudan tertentu. Dalam kaitan dengan ilmu, aspek ontologis 

mempertanyakan tentang objek yang ditelaah oleh ilmu. Secara 

ontologis ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada 

daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia dan terbatas 

pada hal yang sesuai dengan akal manusia. Ontologi membahas tentang 

yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal.

Ontologi berusaha  mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan.

Dalam rumusan Lorens Bagus; ontologi menjelaskan yang ada yang 

meliputi semua realitas dalam semua bentuknya.

Pengetahuan yaitu persepsi subjek (manusia) terhadap objek (riil 

dan gaib) atau fakta. Ilmu pengetahuan yaitu kumpulan pengetahuan 

yang benar disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan 

yang berlaku universal dan dapat diuji/diverifikasi kebenarannya. Ilmu 

pengetahuan tidak hanya satu, melainkan banyak (plural) bersifat 

terbuka (dapat dikritik) berkaitan dalam memecahkan masalah.

Filsafat Ilmu Pengetahuan mempelajari esensi atau hakikat ilmu 

pengetahuan tertentu secara rasional. Filsafat Ilmu yaitu cabang filsafat 

yang mempelajari teori pembagian ilmu, metode yang dipakai  dalam 

ilmu, tentang dasar kepastian dan jenis keterangan yang berkaitan 

dengan kebenaran ilmu tertentu. Filsafat ilmu pengetahuan disebut juga 

Kritik Ilmu, sebab historis kelahirannya disebabkan oleh rasionalisasi 

dan otonomisasi dalam mengeritik dogma-dogma dan takhayul.

Ilmu tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dari filsafat. 

Kemudian apa perbedaan Ilmu Pengetahuan dengan Filsafat. jika  

ilmu pengetahuan sifatnya taat fakta, objektif, dan ilmiah, maka 

filsafat sifatnya mempertemukan berbagai aspek kehidupan di 

samping membuka dan memperdalam pengetahuan. jika  ilmu 

pengetahuan objeknya dibatasi, misalnya Psikologi objeknya dibatasi 

pada perilaku manusia saja, filsafat objeknya tidak dibatasi pada satu 

bidang kajian saja dan objeknya dibahas secara filosofis atau reflektif 

rasional, sebab filsafat mencari apa yang hakikat.

jika  ilmu pengetahuan tujuannya memperoleh data secara 

rinci untuk menemukan pola-polanya, maka filsafat tujuannya mencari 

hakiki, untuk itu perlu pembahasan yang mendalam. jika  ilmu 

pengetahuan datanya mendetail dan akurat namun  tidak mendalam, maka 

filsafat datanya tidak perlu mendetail dan akurat, sebab yang dicari 

yaitu hakikatnya, yang penting data itu dianalisis secara mendalam.

Ontologi yaitu studi tentang sesuatu yang ada. Ontologi hukum 

(ajaran hal ada, zijnsleer) yaitu penelitian tentang “hakikat” dari 

hukum. Mencari tahu apa hakikat hukum itu, sama artinya dengan 

mencari tahu apakah hukum itu? Hakikat sama artinya dengan sebab 

terdalam dari adanya sesuatu. Hakikat juga dapat berarti eksistensi 

(keberadaan) dari segala sesuatu yang mana di dalamnya ada  

substansi dan aksidensi. Substansi yaitu sesuatu yang mendasari 

kualitas, sedangkan aksidensi yaitu sifat tertentu dari substansi. Secara 

mudah hakikat dapat diartikan sebagai apakah sesuatu itu?

Tiap-tiap pengetahuan memiliki tiga komponen yang yaitu 

tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya. Komponen 

ini  satu di antaranya adalah: ontologi. Ontologi menjelaskan 

mengenai pertanyaan apa. Ontologi yaitu salah satu di antara 

lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Sejak 

dini dalam pikiran Barat sudah menunjukkan munculnya perenungan 

ontologis, sebagaimana Thales saat  ia merenungkan dan mencari 

apa sesungguhnya hakikat ”yang ada” (being) itu, yang pada akhirnya 

ia berkesimpulan, bahwa asal usul dari segala sesuatu (yang ada) 

itu yaitu air. Ontologi yaitu asas dalam menetapkan batas 

ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran 

tentang hakikat realitas (metafisika) (Jujun, 1986:2). Ontologi 

meliputi permasalahan apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran 

dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan itu, yang tidak 

terlepas dari pandangan tentang apa dan bagaimana yang ada (being) 

itu. Paham idealisme atau spiritualisme, materialisme, dualisme, pluralisme 

dan seterusnya yaitu paham ontologis yang akan menentukan 

pendapat dan bahkan keyakinan kita masing-masing tentang apa dan 

bagaimana kebenaran dan kenyataan yang hendak dicapai oleh ilmu itu 

(Koento Wibisono, 1988:7). Louis O. Kattsoff (1987: 192) membagi 

ontologi dalam tiga bagian: ontologi bersahaja, ontologi kuantitatif, dan 

   

kualitatif, serta ontologi monistik. Dikatakan ontologi bersahaja sebab 

segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. 

Dikatakan ontologi kuantitatif sebab dipertanyakannya mengenai 

tunggal atau jamaknya dan dikatakan ontologi kualitatif juga berangkat 

dari pertanyaan: apakah yang yaitu jenis kenyataan itu. Sedangkan 

ontologi monistik yaitu jika dikatakan bahwa kenyataan itu tunggal 

adanya; keanekaragaman, perbedaan, dan perubahan dianggap semu 

belaka. Pada gilirannya ontologi monistik melahirkan monisme atau 

idealisme dan materialisme (lihat, Hery, 17-18). Ada beberapa pertanyaan 

ontologis yang melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Misalnya 

pertanyaan: Apakah yang ada itu? (what is being?), bagaimanakah yang 

ada itu (how  is being?), dan di manakah yang ada itu? (where is being?). 

1.  Apakah yang ada itu (what is being?) Dalam memberikan jawaban 

masalah ini lahir empat aliran filsafat, yaitu: monisme, dualisme, 

idealisme, dan agnotisme.

a.  Aliran monisme. Aliran ini berpendapat, bahwa yang ada 

itu hanya satu. Bagi yang berpendapat bahwa yang ada itu 

serba spirit, ideal, serba roh, maka dikelompokkan dalam 

aliran monisme-idealisme. Plato yaitu tokoh filsuf yang bisa 

dikelompokkan dalam aliran ini, sebab ia menyatakan bahwa 

alam ide yaitu kenyataan yang sebetulnya 

b. Aliran dualisme. Aliran ini menggabungkan antara idealisme 

dan materialisme dengan mengatakan, bahwa alam wujud ini 

terdiri dari dua hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi 

dan hakikat rohani. Descartes bisa digolongkan dalam aliran 

ini 

c. Aliran pluralisme.  Menurut aliran ini, manusia yaitu makhluk 

yang tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, namun  juga 

tersusun dari api, tanah, dan udara yang yaitu unsur 

substansial dari segala wujud. 

d. Aliran agnotisisme. Aliran ini mengingkari kesanggupan 

manusia untuk mengetahui hakikat materi maupun hakikat 

rohani. Mereka juga menolak suatu kenyataan yang mutlak 

yang bersifat transenden 

2. Bagaimanakah yang ada itu? (how is being?) Apakah yang ada itu 

sebagai sesuatu yang tetap, abadi atau berubah-ubah? Dalam hal 

ini Zeno (490-430 SM) menyatakan, bahwa sesuatu itu sebetulnya 

khayalan belaka (Kattsoff, 1987:246). Pendapat ini dibantah oleh 

Bergson dan Russel. Seperti yang dikatakan oleh Whitehead, bahwa 

alam ini dinamis, terus bergerak, dan yaitu struktur peristiwa 

yang mengalir terus secara kreatif 

3.  Di manakah yang ada itu? (where is being?). Aliran ini berpendapat, 

bahwa yang ada itu berada dalam alam ide, adi kodrati, universal, 

tetap abadi dan abstrak. Sementara aliran materialisme berpendapat 

sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat fisik, kodrati, individual, 

berubah-ubah, dan riil. Dalam hal ini Kattsoff memberikan banyak 

term dasar mengenai bidang ontologi, misalnya: yang ada (being), 

kenyataan (reality), eksistensi (existence), perubahan (change), tunggal 

(one), dan jamak (many). Semua istilah ini  dijabarkan secara 

rinci oleh Kattsoff (lihat Kattsoff, 1987: 194). Secara ontologis, 

ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada 

daerah-daerah yang berbeda dalam jangkauan pengalaman manusia. 

Objek penelaahan yang berada dalam batas prapengalaman (seperti 

penciptaan manusia) dan pascapengalaman (seperti penciptaan surga 

dan neraka) diserahkan ilmu kepada pengetahuan lain (agama). 

Ilmu hanya yaitu salah satu pengetahuan dari sekian banyak 

pengetahuan yang mencoba menelaah kehidupan dalam batas-batas 

ontologi tertentu. Penetapan lingkup batas penelaahan keilmuan 

yang bersifat empiris ini yaitu yaitu konsistensi pada 

asas epistemologi keilmuan yang mensyaratkan adanya verifikasi 

secara empiris dalam proses penyusunan pernyataan yang benar 

secara ilmiah  Ontologi keilmuan juga yaitu 

penafsiran tentang hakikat realitas dari objek ontologis keilmuan, 

sebagaimana dituturkan di atas. Penafsiran metafisik keilmuan 

harus didasarkan kepada sifat  objek ontologis sebagaimana 

adanya (das sein) dengan deduksi-deduksi yang dapat diverifikasi 

secara fisik. Ini berarti, bahwa secara metafisik ilmu terbebas dari 

nilai-nilai dogmatis. Suatu pernyataan diterima sebagai premis dalam 

argumentasi ilmiah hanya setelah melalui pengkajian/penelitian 

berdasarkan epistemologi keilmuan. Untuk membuktikan kebenaran 

   

pernyataan ini  maka langkah pertama adalah, melakukan 

penelitian untuk menguji konsekuensi deduktifnya secara empiris, 

sejalan dengan apa yang dikatakan Einstein: “Ilmu dimulai dengan 

fakta dan diakhiri dengan fakta pula, apa pun juga teori yang 

disusunnya. Menurut Jujun (1986:4), metafisika keilmuan yang 

berdasarkan kenyataan sebagaimana adanya (das sein) memicu 

ilmu menolak premis moral yang bersifat seharusnya (das sollen). 

Ilmu justru yaitu pengetahuan yang bisa dijadikan alat 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang mencerminkan das sein agar 

dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena alam. 

Kecenderungan untuk memaksakan nilai-nilai moral secara dogmatik 

ke dalam argumentasi ilmiah menurutnya hanya akan mendorong 

ilmu surut ke belakang (set back) ke zaman Pra-Copernicus dan 

mengundang kemungkinan berlangsungnya inquisi ala Galileo pada zaman modern.

Sementara bagi Aristoteles dalam mencari hakikat mengajarkan 

kepada kita untuk memisahkan substansi (yang hakikat itu) dengan 

aksisdensinya (kuantitas, kualitas, relasi, status, waktu, tempat, 

situasi, aktivitas, dan positivitas). Jika yang ditanyakan “apakah hakikat 

hukum?”, jawabannya tentu apa yang menjadi substansi dari hukum 

itu, dan jawabannya telah pula diberikan yakni norma.

Hakikat hukum masih terus dicari untuk menyelidiki kenyataan 

hukum menurut dasarnya yang paling mendalam (ex ultimus causis), 

atau hakikat tentang yang ada di balik hukum? Sebagaimana telah 

disinggung, bahwa persoalan hakikat hukum akan bersinggungan 

dengan persoalan substansi dan aksidensi. Apa substansi hukum?, 

misalnya: perintah, larangan, peraturan, dan lain-lain. Apa aksidensi 

hukum? misalnya: adil, pasti, bermanfaat, dan lain-lain. 

Ada pula yang memandang bahwa hakikat hukum sebagai yang 

ada sebagaimana adanya, ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada 

hukum lingkungan, dan lain-lain. Di situ yang tidak berubah yaitu 

kata “ada”, jadi apa hakikat hukum itu yaitu “adanya hukum”. Oleh 

sebab itu, bagi penulis, hakikat hukum yaitu “ada”. Keberadaan 

“ada” berasal dari ajaran moral yang merujuk kepada akal dan hati.

Dalam akal dihuni oleh pikiran, kemauan, dan rasa. Keberadaan akal 

dan hati ini  sifatnya terbatas. Dari pengayaan akal dan hatilah yang 

lalu  menghasilkan pedoman bagi sikap tindak untuk keperluan 

hidup dan kehidupan.

B. Hakikat Hukum dari Sudut Pandang Teori

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para filsuf mengenai hakikat 

hukum. Pada kesempatan ini, penulis hanya sebatas memetiknya dari 

pendapat Aristoteles, J.J.H. Bruggink, dan Kattsoff.

1. Aristoteles 

 Berpendapat bahwa hakikat hukum itu ada sebab kausalitas, yakni 

dari sebab yang berupa bahan (causa materialis), dari sebab yang 

berupa bentuk (causa formalis), dari sebab yang berupa pembuat 

(causa efisien), dan dari sebab yang berupa tujuan (causa finalis).

2. J.J.H. Bruggink 

 Memiliki pandangan bahwa hakikat hukum itu yaitu bahasa. 

Bruggink memandang sedemikian oleh sebab yang memungkinkan 

hukum itu ada dan dapat dipahami dengan beberapa definisi yaitu 

dari bahasa.

a. Definisi kausal, yaitu hukum itu ada oleh penguasa. Definisi 

fungsional, yaitu hakikat hukum yaitu fungsi. Definisi 

fenomenologis, yaitu hakikat hukum yaitu kesepakatan.

b. Definisi sinonim, yaitu hakikat hukum yaitu peraturan. 

Definisi etimologis, yaitu hukum berasal dari kata bahasa Arab 

“al hukmu” yang berarti peraturan.

c. Definisi konotatif, yaitu hakikat hukum terletak pada sifatnya.

3. Kattsoff 

 Berpendapat bahwa hakikat hukum tergantung dari orang yang 

membunyikannya, “jika sebuah pohon tumbang di hutan dan tidak 

ada mendengarkannya, adakah bunyinya?”. Syahdan, harus ada 

yang membunyikannya dengan makna. Apakah makna ini  

dalam wujud makna asosiasi, yang artinya hukum sama dengan 

undang-undang, apakah dalam bentuk makna matter (esensi), 

yang artinya hukum sama dengan warga , apakah dalam 

makna operasi, yang artinya hukum memiliki  makna bila dapat 

dioperasionalkan, ataupun dalam bentuk makna pengalaman, yang 

artinya hukum terbentuk sebab pengalaman dan akal.

   

Bagi penulis, saat  terlahir ke dunia, manusia langsung diikat 

oleh adanya hukum. Hukum yang berlaku yaitu hukum kasih 

sayang. Seorang ibu yang rela menderita selama sembilan bulan 

untuk mengandung anaknya. Setelah melahirkan akan menyusui 

dan seterusnya merawat dan menjaga. Itu bukanlah urusan rasio 

atau logika. Itu yaitu urusan rasa cinta kasih. Jika orang yang dapat 

diwakilkan tentu seorang wanita karier akan mementingkan kariernya 

dan menyerahkan urusan melahirkan itu dengan membayar orang lain.

Artinya, pengertian ikatan antara rasa dan rasio, antara jiwa dan raga 

memicu munculnya hukum yang berlaku bagi manusia. sebab  

terlahir dari hubungan kasih sayang pernikahan atau di luar pernikahan, 

ada hukum yang mengaturnya. Catatan kelahiran menentukan apa yang 

dimiliki si anak, ada hukum yang mengaturnya. Pendek kata, setiap 

kejadian atau fenomena yang berlaku terhadap diri manusia ada hukum 

yang mengaturnya.

Ada beberapa pengertian ontologi menurut para tokoh-tokoh 

filsafat di antaranya:

1. Menurut Suriasumantri (1985)

 Ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa 

jauh kita ingin tahu, atau, dengan kata lain suatu pengkajian 

mengenai teori tentang “ada”. Telaah ontologis akan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan:

a. apakah objek ilmu yang akan ditelaah;

b. bagaimana wujud yang hakiki dari objek ini ; dan

c. bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap 

manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindra) yang 

membuahkan pengetahuan.

2. Menurut Soetriono & Hanafie (2007)

 Ontologi yaitu yaitu asas dalam menerapkan batas atau ruang 

lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan (objek ontologis 

atau objek formal dari pengetahuan) serta penafsiran tentang 

hakikat realita (metafisika) dari objek ontologi atau objek formal 

ini  dan dapat yaitu landasan ilmu yang menanyakan 

apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan 

alam kenyataan dan keberadaan.

3. Menurut Pandangan The Liang Gie

 Ontologi yaitu bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna 

dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-

persoalan:

a. Apakah artinya ada, hal ada? 

b. Apakah golongan-golongan dari hal yang ada? 

c. Apakah sifat dasar kenyataan dan hal ada?

d. Apakah cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dari 

kategori-kategori logis yang berlainan (misalnya objek-objek 

fisis, pengertian universal, abstraksi, dan bilangan) dapat 

dikatakan ada?

4. Menurut Ensiklopedi Britannica yang juga diangkat dari Konsepsi 

Aristoteles

 Ontologi yaitu teori atau studi tentang being/wujud seperti 

sifat  dasar dari seluruh realitas. Ontologi sinonim dengan 

metafisika yaitu, studi filosofis untuk menentukan sifat nyata 

yang asli (real nature) dari suatu benda untuk menentukan arti, 

struktur, dan prinsip benda ini . (Filosofi ini didefinisikan 

oleh Aristoteles abad ke-4 SM).

5. Menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina

 Ontologi yaitu objek pemikiran menjadi objek sesuatu yang 

mungkin ada sebab yang lain, dan ada sebab dirinya sendiri.

C. Hakikat Hukum dari Sudut Pandang Ideologi Hukum

Beberapa ideologi hukum juga mengemukakan pendapatnya tentang 

hakikat hukum di antaranya sebagai berikut:

1. aliran hukum alam berpendapat bahwa hakikat hukum terletak 

pada moral, baik yang berasal dari Tuhan maupun akal manusia;

2. aliran positivisme memiliki keyakinan bahwa hakikat hukum yaitu 

perintah, kewajiban, kedaulatan, penguasa, dan sanksi;

3. mazhab utilitarianisme berkeyakinan bahwa hakikat hukum yaitu 

kemanfaatan (kegunaan);

4. mazhab sejarah memaknai hakikat hukum sebagai ekspresi jiwa 

bangsa (volkgeist);

   

5. aliran sociological jurisprudence menyatakan bahwa hakikat hukum 

yaitu terletak pada kenyataan sosial berupa nilai-nilai yang hidup 

dalam warga ;

6. aliran idealisme memandang bahwa hakikat hukum yaitu rasio, 

kewajiban, kelembagaan, moralitas, dan negara;

7. aliran realisme hukum berpendapat bahwa hakikat hukum yaitu 

ramalan, pengadilan, pengalaman, perwujudan dari keputusan 

sosial, ekonomi, dan budaya;

8. gerakan studi hukum kritis berpendapat hakikat hukum yaitu 

politik, aliran marxisme berpandangan bahwa hakikat hukum 

yaitu perjuangan bagi posisi kelas, di mana hukum yaitu alat 

untuk melayani kepentingan kelas atas;

9. teori chaos dan dekonstruksi Derrida menganggap hakikat hukum 

yaitu chaos atau kekacauan; dan

10. antropologi metafisika (filsafat manusia) berpandangan bahwa 

hakikat hukum yaitu bagian kecil dari misteri tentang manusia 

dan dunianya, yang berarti hukum yaitu misteri.

Dari bermacam ideologi hukum yang menyatakan pendapatnya 

akan hakikat hukum, tetap saja arti dari hakikat yaitu “ada”nya hukum. 

Untuk menyatakan adanya hukum, maka harus ada yang namanya 

“kesempatan”. Meninggalkan kesan dalam sejarah negara kita . Itulah 

yang penulis sebut sebagai kesempatan.

D. Aliran-Aliran Ontologi

Dalam mempelajari ontologi muncul beberapa pertanyaan yang 

lalu  melahirkan aliran-aliran dalam filsafat. Dari masing-

masing pertanyaan menimbulkan beberapa sudut pandang mengenai 

ontologi. Pertanyaan itu berupa “Apakah yang ada itu? (What is being?)”, 

“Bagaimanakah yang ada itu? (How is being?)”, dan “Di manakah yang 

ada itu? (Where is being?)”.

Dalam memberikan jawaban masalah ini lahir lima filsafat, yaitu 

sebagai berikut:

1. Aliran Monoisme

 Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak 

mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, 

baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin 

ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah 

salah satunya yaitu sumber yang pokok dan dominan 

menentukan perkembangan yang lainnya. Plato yaitu tokoh filsuf 

yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini, sebab ia menyatakan 

bahwa alam ide yaitu kenyataan yang sebenarnya. Istilah 

monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan Block Universe.

 Paham ini lalu  terbagi ke dalam dua aliran:

a. Materialisme

 Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu yaitu materi, 

bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. 

Menurutnya bahwa zat mati yaitu kenyataan dan satu-

satunya fakta. Aliran pemikiran ini dipelopori oleh bapak filsafat 

yaitu Thales (624-546 SM). Ia berpendapat bahwa unsur asal 

yaitu air, sebab pentingnya bagi kehidupan. Anaximander 

(585-528 SM) berpendapat bahwa unsur asal itu yaitu udara, 

dengan alasan bahwa udara yaitu sumber dari segala 

kehidupan. Demokritos (460-370 SM) berpendapat bahwa 

hakikat alam ini yaitu atom-atom yang banyak jumlahnya, 

tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom itulah yang 

yaitu asal kejadian alam.

b. Idealisme

 Idealisme diambil dari kata “idea” yaitu sesuatu yang hadir 

dalam jiwa. Aliran ini menganggap bahwa di balik realitas fisik 

pasti ada sesuatu yang tidak tampak. Bagi aliran ini, sejatinya 

sesuatu justru terletak di balik yang fisik. Ia berada dalam 

ide-ide, yang fisik bagi aliran ini dianggap hanya yaitu 

bayang-bayang, sifatnya sementara, dan selalu menipu. 

Eksistensi benda fisik akan rusak dan tidak akan pernah 

membawa orang pada kebenaran sejati.

2. Aliran Dualisme

 Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat 

sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, 

benda dan roh, jasad dan spirit. Kedua macam hakikat itu masing-

masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama azali dan abadi.

Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini.

   

 Tokoh paham ini yaitu Descartes (1596-1650 M) yang 

dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menamakan kedua 

hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran (rohani) dan dunia 

ruang (kebendaan). Ini tercantum dalam bukunya Discours de la 

Methode (1637) dan Meditations de Prima Philosophia (1641). Dalam 

bukunya ini pula, ia menerangkan metodenya yang terkenal 

dengan Cogito Descartes (metode keraguan Descartes/Cartesian 

Doubt). Di samping Descartes, ada juga Benedictus de Spinoza 

(1632-1677 M), dan Gitifried Wilhelm von Leibniz (1646-1716 

M.

3. Aliran Pluralisme

 Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk yaitu 

kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui 

bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme 

dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham 

yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak 

unsur, lebih dari satu atau dua entitas.

 Tokoh aliran ini pada masa Yunani Kuno yaitu Anaxagoras dan 

Empedocles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu 

terbentuk dan terdiri dari empat unsur, yaitu tanah, air, api, dan 

udara. Tokoh modern aliran ini yaitu William James (1842-1910 

M), yang mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, 

yang berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri, dan 

lepas dari akal yang mengenal.

4. Aliran Nihilisme

 Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau 

tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif 

yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgeniev 

pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebetulnya 

sudah ada semenjak zaman Yunani Kuno, yaitu pada pandangan 

Gorgias (485-360 SM) yang memberikan tiga proposisi tentang 

realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Kedua, bila 

sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas 

itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada 

orang lain. Tokoh lain aliran ini yaitu Friedrich Nietzche (1844-

1900 M). Dalam pandangannya dunia terbuka untuk kebebasan 

dan kreativitas manusia. Mata manusia tidak lagi diarahkan pada 

suatu dunia di belakang atau di atas dunia di mana ia hidup.

5. Aliran Agnostisisme

 Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui 

hakikat benda. Baik hakikat materi maupun hakikat rohani.

Kata agnostisisme berasal dari bahasa Grik Agnostos, yang 

berarti unknown. A artinya not, gno artinya know. Timbulnya aliran 

ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu 

menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri 

sendiri dan dapat kita kenal.

 Aliran ini dapat kita temui dalam filsafat eksistensi dengan 

tokoh-tokohnya seperti, Soren Kierkegaar (1813-1855 M) yang 

terkenal dengan julukan sebagai Bapak Filsafat Eksistensialisme, 

yang menyatakan bahwa manusia tidak pernah hidup sebagai 

suatu aku umum, namun  sebagai aku individual yang sama sekali 

unik dan tidak dapat dijabarkan ke dalam sesuatu orang lain. 

Berbeda dengan pendapat Martin Heidegger (1889-1976 M), yang 

mengatakan bahwa satu-satunya yang ada itu ialah manusia, sebab 

hanya manusialah yang dapat memahami dirinya sendiri. Tokoh 

lainnya adalah, Jean Paul Sartre (1905-1980 M), yang mengatakan 

bahwa manusia selalu menyangkal. Hakikat beradanya manusia 

bukan entre (ada), melainkan a entre (akan atau sedang). Jadi, 

agnostisisme yaitu paham pengingkaran/penyangkalan terhadap 

kemampuan manusia mengetahui hakikat benda, baik materi 

maupun rohani.

 Bagaimanakah yang ada itu? (How is being?)

 Apakah yang ada itu sebagai sesuatu yang tetap, abadi, atau 

berubah-ubah? Dalam hal ini, Zeno (490-430 SM) menyatakan 

bahwa sesuatu itu sebetulnya khayalan belaka. Pendapat ini 

dibantah oleh Bergson dan Russel. Seperti yang dikatakan oleh 

Whitehead bahwa alam ini dinamis, terus bergerak, dan yaitu 

struktur peristiwa yang mengalir terus secara kreatif.

 Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu berada dalam alam ide, 

adi kodrati, universal, tetap abadi, dan abstrak. Sementara aliran 

materialisme berpendapat sebaliknya, bahwa yang ada itu bersifat 

fisik, kodrati, individual, berubah-ubah, dan riil.

   

E. Aspek-Aspek Ontologi

Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu 

perwujudan tertentu. Dalam kaitan dengan ilmu, aspek ontologis 

mempertanyakan tentang objek yang ditelaah oleh ilmu. Secara 

ontologis ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada 

daerah yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia dan terbatas 

pada hal yang sesuai dengan akal manusia.

Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan 

pemikiran semesta universal. Ontologi berusaha  mencari inti yang 

termuat dalam setiap kenyataan. Dalam rumusan Lorens Bagus; 

ontologi menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam 

semua bentuknya.

Ada beberapa aspek ontologis  yang perlu diperhatikan dalam ilmu 

pengetahuan. Aspek-aspek ontologis ini  adalah:

1. Metodis

 memakai  cara ilmiah, berarti dalam proses menemukan dan 

mengolah pengetahuan memakai  metode tertentu, tidak 

serampangan.

2. Sistematis

 Saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu 

keseluruhan. Berarti dalam usaha menemukan kebenaran dan 

menjabarkan pengetahuan yang diperoleh, memakai  langkah-

langkah tertentu yang teratur dan terarah sehingga menjadi suatu 

keseluruhan yang terpadu.

3. Koheren

 Unsur-unsurnya harus bertautan, tidak boleh mengandung 

uraian yang bertentangan. Berarti setiap bagian dari jabaran ilmu 

pengetahuan itu yaitu rangkaian yang saling terkait dan 

berkesesuaian (konsisten).

4. Rasional

 Harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar (logis).

5. Komprehensif

 Melihat objek tidak hanya dari satu sisi/sudut pandang, melainkan 

secara multidimensional – atau secara keseluruhan (holistik).

6. Radikal

 Diuraikan sampai akar persoalannya, atau esensinya.

7. Universal

 Muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana 

saja.

F. Isi Hukum

Yang menjadi pokok dalam hakikat hukum yaitu untuk mengetahui 

apa yang menjadi isi dari hukum itu. Sebagaimana yang melandasi 

permasalahan hakikat hukum yaitu adanya hukum, maka adanya 

hukum itu dapat dilihat melalui sarana optikan yang berada dalam 

hukum itu, yaitu yang menjadi isi dari hukum. Secara sederhana, bila 

ditilik dari keberadaan hukum, maka isi hukum itu dapat dilingkarkan 

dalam adanya empat isi, yaitu aksi, reaksi, aturan, dan konsekuensi, 

yang keempatnya hadir secara bersamaan dalam hukum walaupun akan 

terpisah ataupun dipilah satu-persatu. Aksi, adanya hukum sebab 

adanya aksi, yaitu perbuatan. Tentu saja yang dimaksud di sini yaitu 

perbuatan hukum.

Setiap aksi manusia di dalam hidupnya sedari ia lahir hingga 

meninggal yaitu aksi hukum atau perbuatan hukum. Perbuatan 

didahului oleh kehendak, kehendak yang didahului oleh pikir (ide) dari 

manusia. Ide pada dasarnya dilandasi oleh rasa ingin tahu, sementara 

tahu yaitu titik tolak dari adanya perbuatan yang sekaligus 

yaitu puncak aksi atau perbuatan hukum. sebab  tidak ada aksi 

yang tidak mengandung hukum, aksi yaitu hukumnya sendiri.

Bisakah anda membayangkan ada sesuatu perbuatan yang tanpa didasari 

oleh suatu ide dan kehendak? Atau mungkinkah, ada perbuatan yang 

dilakukan tanpa tahu? Semua yaitu suatu keniscayaan sebab 

setiap aksi dalam hidup manusia digerakkan melalui pikiran dan 

keinginan yang berasal dari akal dan hatinya.

Reaksi yaitu aksi setelah aksi. Setiap aksi menggiring 

aksi lanjutan yang menjadi reaksi. Dapat dikatakan bahwa reaksi 

yaitu jawaban dari adanya aksi. Aksi tidak mungkin berdiri 

sendiri bila tanpa reaksi, maka aksi akan terlihat seperti pernyataan 

tanpa pengertian. Di mana setiap pernyataan menuntut penjelasan bagi 

siapa yang mengeluarkannya dan dituntut oleh siapa yang mendengar 

   

atau menerimanya. namun  di sini reaksi lebih yaitu akibat, bukan 

sebab dari suatu aksi dan reaksi selalu menjadi jawab dari aksi.Perihal 

aksi menimbulkan persoalan yang baru, maka reaksi ini  akan 

bertransformasi menjadi aksi yang baru alias dapat dianggap sebagai aksi 

awal dari permasalahan baru yang ditimbulkannya, dan aksi pertama 

dianggap telah mendapat jawaban dari reaksi pertama. Kemudian 

aksi yang baru hasil bentukan dari reaksi terhadap aksi pertama akan 

menuntut reaksi pula dan menciptakan reaksi-reaksi berikutnya 

demikian seterusnya perputaran dalam lingkaran aksi reaksi hukum.

Aturan, kehidupan yang berjalan dengan segala aksi dan reaksinya, 

makna tercipta pertentangan dan terkadang ada  pula kolaborasi 

yang apik antara keduanya. Namun, tak jarang antara aksi dan reaksi 

saling bertentangan dengan pikiran dan keinginan manusia.

A. Pengertian Aksiologi Hukum

Aksiologi hukum (ajaran nilai, waardenleer) berperan dalam penentuan 

isi nilai-nilai dalam hukum, seperti persamaan, kebebasan. Aksiologi 

sebagai nilai yang berlaku dalam setiap akta perbuatan manusia, seperti 

telah dijelaskan pada bab filsafat umum sebelumnya yaitu bagian 

tak terpisahkan dalam filsafat.

Pembahasan nilai-nilai yang berlaku dalam setiap perbuatan hukum 

akan selalu dikaitkan dengan terbentuknya hukum dan pelaksanaan 

hukum. Aplikasi dari nilai yang terkandung itu akan menurutkan 

kehendak yang ingin dicapai dalam hukum. Dalam kehidupan sehari-hari 

misalnya, di mana kita melakukan tindakan akan bernilai dan mampu 

dinilai baik buruknya. Seperti urutan jalannya filsafat yang mengaitkan 

nilai baik dan buruk dalam kenyataan tindakan dengan ajaran moral 

yang berlaku dalam warga  saat ini. Saat ini, hukum telah gagal 

memberikan penjelasan mengenai realitas yang terjadi sesungguhnya. 

Kehidupan praktik hukum dipenuhi dan sangat ditentukan oleh logika 

aturan di dunia profesional hukum. Titik terjauh yang dapat dicapai 

aturan itu pada akhirnya hanyalah kepastian hukum. Kegiatan atau 

praktik hukum sekarang ini yaitu kegiatan formal yang lebih 

mementingkan proses administrasi dalam usaha  penyelesaian perkara, 

dibandingkan  memberikan keadilan. Akibatnya, warga  digiring untuk 

berpikir formal dalam segala hal tentang hukum dan hal yang nonformal 

disisihkan atau dibuang sebab dipandang tidak bernilai. Akibatnya, 

praktik hukum ini  hanya akan mematikan peran kearifan lokal, 

daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya interpretatif, daya kreativitas, 

serta imajinasi dari penegak hukum dan warga . Pada akhirnya, 

kearifan lokal terdegradasi kepada konsep-konsep formal, pola pikir 

itu tidak terlepas dari apa yang kita sebut sebagai sebuah proses 

kolonialisme pengetahuan.

Kearifan lokal lebih sering digambarkan sebagai bentuk, atau 

wadah untuk tindakan atau perilaku tertentu, atau kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh kelompok atau warga  tertentu, bahkan kearifan 

lokal lebih sering diartikan sebagai tindakan atau perilaku tertentu 

dari warga  tradisional, warga  konvensional, atau warga  

pedesaan yang kuno, kaku, bahkan tidak berkembang. Kearifan lokal 

hendaknya dipahami sebagai sebuah pencapaian cara berpikir manusia 

dalam mencapai derajat tertentu. Kearifan lokal meliputi dan mencakup 

pilihan-pilihan warga  tentang apa yang dipandang baik dari aspek 

ideal, materiil, dan hiperreal.

Ajaran moral mengenai yang baik dan buruk membuat aksiologi 

hukum penuh dengan penilaian akan sesuatu yang baik. Berangkat 

dari pemahaman ini , maka hukum pula memiliki nilai untuk 

diwujudkan dalam bentuk peraturan ketetapan dan lain sebagainya. 

Aksiologi menentukan misalnya nilai apa yang ingin dicapai dalam 

suatu peraturan atau sebaliknya nilai apa yang mendasari terbitnya 

suatu ketetapan hukum. Dalam hukum ada nilai yang ingin diwujudkan 

di antaranya nilai kebebasan, nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai 

persatuan, ketertiban, dan lain sebagainya. Lalu, ada antinomi atau 

lawan dari nilai ini  yang tentu saja selalu berdiri sejajar dan 

tarik menarik. Layaknya lambang hukum itu sendiri, yaitu timbangan, 

maka manusia sebagai pemilik serta pembuat hukum harus menjaga 

timbangan itu pada titik keseimbangan.

Nilai persatuan umpamanya melandasi negara untuk mem-

perbolehkan rakyatnya bersekutu dan berserikat dan membuat per-

kumpulan-perkumpulan. sebab  bila dilarang tentu akan menimbulkan 

perlawanan rakyat yang mengancam keamanan negara yang pada akhirnya 

membahayakan persatuan, lagi pula keinginan berkumpul yaitu salah 

satu hak asasi. Namun di sisi lain, kebijakan ini bukannya tidak berbahaya 

bagi negara. Banyaknya perkumpulan atau organisasi kewarga an 

menuntut kejelian pengawasan dari pemerintah, meskipun bukan 

berarti mengekang. Sejarah membuktikan perkumpulan yang memicu 

pemberontakan, ataupun terjadi konflik horizontal di antara sesama ormas 

yang kerap terjadi dewasa ini dikarenakan perbedaan ideologi.

Di sini tampak adanya pertentangan nilai antara nilai persatuan 

dengan nilai kebebasan. Untuk itu diperlukan adanya nilai lain yang 

dianggap jalan tengah, misalnya nilai kemanfaatan. Apa manfaatnya 

bila kebebasan diberikan tapi malah mengandung mudharat yang 

mengancam persatuan. Namun tidak bisa serta merta memutuskan 

untuk mengekang kebebasan demi mencapai persatuan, sebab 

pengekangan justru memicu perlawanan dan pemberontakan yang 

akhirnya juga perpecahan. Artinya, ada skala prioritas dalam pencapaian 

nilai-nilai dalam hukum.

Nilai keadilan misalnya, apakah memiliki prioritas untuk dicapai 

terlebih dahulu, atau nilai kemanfaatan terlebih dahulu. Namun 

pencapaian kedua nilai itu harus bersumber dari nilai kepatuhan, 

ketaatan, dan ketertiban. Dalam hal ini teringat salah satu perintah 

Tuhan dalam QS. An-Nisa (4): 59 “Hai orang-orang yang beriman, 

taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri (pemimpin) di antara 

kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul (hadis) jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari lalu . Yang demikian 

itu lebih baik dan lebih baik pula akibatnya”.

Dari ayat di atas dapat dipetik hikmah bahwa nilai ketaatan dapat 

mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan, pun secara bersamaan 

bisa berakibat perlawanan dan perpecahan. Hierarki ketaatan dalam 

ayat ini  yaitu, Tuhan, Nabi, dan Pemerintah. Dalam tragedi banjir 

di Jakarta saat ini misalnya, di manakah hukum akan menempatkan diri 

untuk dapat menanggulangi pada masa kini serta membuat antisipasi ke 

masa depan demi mengurangi kemungkinan bahaya banjir terjadi lagi? 

Kita dapat memulai misalnya dengan nilai ketaatan, bahwa musibah itu 

tidak dapat dicegah sebab hakikatnya ujian dari Tuhan. Menghadapinya 

dengan nilai tabah, pasrah, tawakal, ikhlas, atau dengan introspeksi 

diri dengan memohon ampunan pada Tuhan serta berdoa agar musibah 

cepat berlalu dan tidak terulang.

   

Namun, ini tidak cukup sebab hidup terus berjalan, hidup bukan 

hanya ide, jauh setelah itu harus diwujudkan dengan tindakan nyata. 

Lalu kita ke nilai berikutnya yaitu kebersamaan. Apa yang dapat 

dilakukan? Saat ini penguasa dapat memakai  segenap perangkat 

hukum yang ada untuk menanggulangi bencana dengan mengerahkan 

semua pihak yang dapat terlibat di dalamnya. Penanganan bencana 

sudah ada undang-undang Kementerian Sosial, PMI, bahkan TNI dan 

Polri pun telah bersinergi dengan dasar hukum masing-masing.

Setelah itu untuk mengantisipasi kemungkinan ke depan 

penguasa perlu menegakkan semua peraturan yang berhubungan 

dengan konservasi alam. Pemberian izin terhadap pengembang mall dan 

perkantoran harus segera dihentikan. Perusahaan dan perkantoran yang 

tidak memenuhi standar AMDAL harus segera dicabut izinnya. Tata 

ruang terbuka hijau, pengaturan pemukiman, serta normalisasi sungai 

dan anak sungai. Hingga penerapan peraturan daerah tentang sampah 

secara maksimal. Di sini nilai kemanfaatan hukum menjadi prioritas.

Permasalahan nilai yaitu permasalahan abstrak, sebab nilai itu 

abstrak. Yang nyata yaitu fenomena atau fakta perbuatannya. Sama 

abstraknya dengan hakikat hukum itu sendiri, yang nyata yaitu 

tindakan hukumnya. Di mana setiap tindakan dapat dikategorikan 

sebagai tindakan hukum, baik itu yang bersifat privat maupun publik. 

Apakah suatu tindakan hanya berdampak pada diri si pelaku sendiri 

ataupun berdampak secara hukum terhadap orang lain. Oleh sebab 

itu, sejatinya nilai kebebasan, kemanfaatan, keadilan, persatuan, dan 

lain sebagainya akan nyata bila telah dilakukan dalam suatu tindakan, 

dalam hal ini tindakan hukum.

Untuk lebih mengkonkretkan suatu nilai, maka perlu diurutkan 

atau diturunkan kepada sesuatu yang lebih konkret seperti asas, 

kaidah, dan sikap tindak. Seperti yang ada  dalam piramida hukum. 

Akan halnya piramida makanan, maka piramida hukum pun memiliki 

penampang terbawah yang lebih besar dan semakin mengecil ke atasnya. 

Nilai yaitu puncaknya, atau predator terakhir dalam piramida 

makanan. Di bawahnya ada  asas diikuti kaidah serta sikap tindak 

yang yaitu dasar dari piramida itu.

Hukum seharusnya menjunjung tinggi, menjamin atau “menciptakan” 

nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, kepatuhan, kejujuran (terutama 

bagi penegak hukum), kepastian hukum, dan kemanfaatan atau daya 

guna. Nilai kepastian hukum misalnya, hukum harus dapat membuktikan 

kepastiannya dengan pencapaian tujuan hukum itu sendiri. Bila tidak, 

kepastian hukum hanya menjadi isapan jempol belaka. Nilai kepastian 

harus melingkupi semua proses penegakkan hukum, mulai dari tindakan 

hingga proses putusan pengadilan.

Paradigma yang beredar dewasa ini meragukan adanya nilai 

kepastian hukum. Kepastian hanya dianggap milik ilmu-ilmu science 

seperti matematika dan teman-temannya. Mengapa demikian? sebab  

matematika berisi proposisi yang memiliki dasar dengan alasannya sendiri. 

Alasannya, meliputi logika deduktif dengan definisi yang dipakai nya, 

serta dihubungkan dengan asumsi aksioma atau postulat matematis, 

sebagai basis pernyataannya. Landasan ini membuat matematika memiliki 

kekuatan pembuktian deduktif dalam proposisinya.

Di sisi lain, agama juga memiliki kepastian yang mutlak. Bukan 

sebab harus diyakini semata, namun  juga memiliki pernyataan yang 

logis, dapat dipikirkan dan dibuktikan. Sebagai contoh pernyataan dalam 

QS. Al-Insyiraah (94): 5-7 berikut. “sebab  sesungguhnya sesudah 

kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu 

ada kemudahan. Maka jika  kamu telah selesai (dari suatu urusan) 

kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.

Nilai yang terkandung dalam ayat di atas, yaitu nilai kepastian, 

mengapa? sebab  hal yang pasti setelah kesulitan ada kemudahan. 

Seorang pendaki gunung yang dengan susah payah berpeluh keringat 

merangkak demi mencapai kenikmatan berada di puncak. Begitu sampai 

di puncak semua kesusahan serta merta hilang tak berbekas. saat  

turun gunung tentu saja medan yang dilalui akan sangat mudah. Namun 

demikian, setelah selesai urusan di puncak, maka harus kembali ke 

urusan lainnya dengan sungguh-sungguh, tidak boleh berlama-lama 

dan bermalas-malasan. Seperti pepatah bule “Do not until tomorrow what 

you can do today”. Demikian pula bila dikaitkan dengan ilmu ekonomi 

misalnya, merintis usaha dari nol terasa sangat sulit, penuh dengan 

beragam rintangan, namun seiring waktu serta banyaknya pelanggan 

dan tenaga penjual yang andal tak lama usaha itu akan mencapai puncak 

dan semua menjadi lebih mudah sebab banyak relasi. Sejalan dengan 

prinsip ekonomi di mana banyak permintaan akan menaikkan harga 

penjualan, maka produksi akan ditambah, karyawan akan ditambah, 

gaji karyawan dapat dinaikkan pula. Itu kepastiannya. Lalu di mana 

   

letak nilai kepastian hukum? Nilai kepastian hukum terjadi pada saat 

tujuan hukum tercapai.

B. Korelasi Nilai, Asas Hukum, Norma Hukum, dan Sikap 

Tindak

Nilai itu yaitu suatu keadaan yang dapat kita ketahui, namun 

sifatnya abstrak. Dalam situasi hukum, nilai ini  diturunkan 

lagi dalam bentuk pilihan yang diberi nama asas hukum, sehingga 

nilai ini menjadi landasan dari keberadaan asas hukum. Asas hukum 

pada dasarnya berbentuk prinsip-prinsip umum, sehingga belum pula 

bisa langsung dioperasionalkan. Untuk dapat dikonkretkan dalam 

warga , maka asas hukum (proses menjadi) dijelmakanlah ke dalam 

norma yang dikenal dengan nama peraturan hukum. Dari sana dapat 

kita lihat bahwa asas hukum ini menjadi fondasi bagi keberadaan norma 

yang berupa peraturan-peraturan hukum ini . Dari pandangan itu 

bisa kita renungkan bahwa konkretisasi peraturan-peraturan hukum itu 

pada dasarnya mulai dari proses awal sampai kepada akhirnya dapat 

dikembalikan kepada asas-asas hukumnya.

Asas hukum inilah yang memberi makna hukum dari nilai-nilai 

etis yang dijunjung tinggi. Dengan kata lain, asas hukum yaitu 

jembatan antara peraturan hukum dan pandangan etis warga nya. 

Kalau nilai-nilai etis ini  yaitu hasil pertimbangan, dalam 

arti cerminan kehendak warga  yang menjunjungnya, maka asas 

yaitu konsepsi abstrak bagaimana seharusnya.

Asas hukum tidak akan habis kekuatannya sebab telah melahirkan 

suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan 

peraturan-peraturan hukum selanjutnya. Dengan kata lain, dari suatu 

asas hukum dapat diturunkan berbagai peraturan hukum. Oleh sebab 

itu, Paton menyebut asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat 

hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang sehingga hukum bukan 

sekadar kumpulan peraturan, melainkan dengan mengandung nilai-nilai 

dan tuntutan-tuntutan etis telah mengubah sifatnya menjadi bagian 

dari suatu tatanan etis.

Peraturan hukum hanya yaitu lambang-lambang saja 

yang dipakai untuk menyampaikan norma-norma hukum. Menurut 

Zevenbergen, norma hukum mengandung dua hal:

1. patokan penilaian, yaitu menilai kehidupan warga  dengan 

menyatakan apa yang dianggap baik dan tidak baik; 

2. patokan tingkah laku, yaitu berdasarkan suatu penilaian tertentu 

maka dibuatlah petunjuk-petunjuk tentang tingkah laku atau 

perbuatan. 

maka , norma hukum mengandung makna di satu 

pihak sebagai patokan yang memuat penilaian mengenai perbuatan 

tertentu untuk berperikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup 

menurut peraturan perbuatan mana yang harus dijalankan dan yang 

harus ditinggalkan, atau ukuran ataupun pedoman hukum dan di lain 

pihak yaitu patokan. 

Asas hukum membentuk isi norma hukum yang dirumuskan 

dalam peraturan hukum. Tanpa asas hukum, maka norma hukum akan 

kehilangan kekuatan mengikatnya. Di lain pihak, tanpa mengetahui 

asas-asas hukum tak mungkin dapat memahami hakikat hukum. Oleh 

sebab itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-

baiknya tidak bisa melihat peraturan-peraturan hukumnya saja, namun  

juga harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya.

Pembentukan norma hukum yang tidak didasarkan pada asas-asas 

hukum konstitutif menghasilkan norma-norma yang secara materiil 

bukan yaitu norma hukum. Dan jika  asas-asas hukum regulatif 

tidak diperhatikan, maka yang dihasilkan yaitu norma-norma hukum 

yang tidak adil. 

Setelah asas hukum dijelmakan ke dalam bentuk norma hukum 

yang berupa pedoman atau patokan, selanjutnya patokan ini  

baru dapat dioperasionalkan untuk mengarahkan sikap tindak manusia 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan. sebab  tujuan yang diinginkan 

ini  niscaya sesuatu yang bernilai, sedangkan nilai yaitu hasil 

pertimbangan yang tercermin dalam kehendak manusia itu sendiri, 

maka hal yang mewajibkan manusia bersikap tindak menurut patokan 

yang telah ditentukan ini  sesungguhnya bukan dipaksakan dari 

luar, namun  yaitu keyakinan dalam diri manusia itu sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas, pada hakikatnya hubungan antara nilai, 

asas, norma, dan sikap tindak dalam hidup menurut hukum secara 

linier sangat erat berkaitan. Nilai yang yaitu “hasil pertimbangan 

manusia” itu menjadi patokan pokok terwujudnya asas-asas hukum. 

   

Asas-asas hukum yang yaitu “konsepsi abstrak tentang bagaimana 

seharusnya” itu menjadi unsur pokok pembentukan isi norma hukum. 

Norma hukum yang yaitu konkretisasi “patokan yang menjadi 

pilihan” dan yang terumus dalam peraturan hukum itu menjadi 

pedoman dalam bersikap tindak dan berperilaku dalam hidup menurut 

hukum.

C. Nilai-Nilai Dasar dalam Hukum 

Magnis-Suseno dengan mengutip para ahli Jerman antara lain Reinhold 

Zippelius, mengemukakan bahwa ada  tiga nilai dasar yang harus 

direalisir di dalam hukum, yaitu nilai kesamaan, kebebasan, dan 

solidaritas. 

1. Nilai Kesamaan 

Zippelius memandang bahwa eksistensi hukum hanya masuk akal 

jika  hukum dapat menjamin nilai kesamaan. Penyelesaian konflik 

dalam warga  modern tidak lagi didasarkan kepada siapa yang 

kuat atau siapa yang lemah, melainkan didasarkan pada kriteria 

objektif yang berlaku bagi pihak kuat dan pihak yang lemah. Ini 

memperlihatkan setiap pihak yang dipandang sama di hadapan hukum. 

Hukum berlaku umum, tidak hanya berlaku untuk pihak tertentu. 

maka , hukum menjamin kedudukan yang sama bagi setiap 

anggota warga .

Berdasarkan kesamaan semua anggota warga  sebagai manusia 

dan warga negara, maka tidak ada orang atau sekelompok orang yang 

begitu saja dapat memerintah kecuali ia mendapat penugasan atau 

persetujuan dari warga warga  itu sendiri. Keyakinan ini terungkap 

dalam istilah kedaulatan rakyat. Setiap wewenang untuk memerintah 

haruslah mendapatkan persetujuan warga . maka , 

wewenang penguasa untuk memerintah telah mendapatkan keabsahan 

(legitimasi) secara demokratis.

Kedaulatan rakyat tidak berarti segala keputusan harus diambil 

langsung oleh rakyat melainkan pemerintahan itu tetap berada di bawah 

kontrol warga . Kontrol itu dapat dilaksanakan melalui dua cara 

yaitu pertama, melalui pemilihan wakil-wakil rakyat. Kedua, melalui 

keterbukaan (publicity) pemerintahan. Oleh sebab itulah, di dalam 

negara demokrasi seperti negara kita  pemilihan umum yang jujur untuk 

mendapatkan wakil rakyat yang betul-betul memiliki legitimasi dan 

kebebasan pers untuk mendukung keterbukaan pemerintahan yaitu 

hal esensial. 

Nilai kesamaan dalam etika politik disebut “keadilan”, Keadilan 

yaitu keadaan antarmanusia di mana manusia diperlakukan sama 

dalam situasi yang sama. Nilai pertama yang harus dijamin oleh hukum 

yaitu keadilan. Pembukaan UUD 1945 menjamin bahwa dalam 

mencapai tujuan negara haruslah antara lain berdasarkan keadilan sosial. 

Keadilan sosial yaitu keadilan yang pelaksanaannya tergantung 

dari struktur ekonomis, politis, budaya, ideologis. Struktur-struktur 

ini  yaitu struktur kekuasaan yang memicu segolongan 

orang tidak dapat memperoleh apa yang menjadi hak mereka atau 

tidak dapat bagian yang wajar dari harta kekayaan dan hasil pekerjaan 

warga  secara keseluruhan. 

Melaksanakan keadilan sosial berarti membongkar seperlunya 

struktur-struktur kekuasaan yang ada dan dengan sendirinya akan 

berhadapan dengan pihak-pihak yang sedang berkuasa. Pihak yang 

disebut terakhir ini tidak akan tinggal diam. Mereka tetap berusaha 

mempertahankan status quo, sehingga keuntungan yang didapat dari 

struktur yang timpang itu tetap berlangsung. sebab  itu tidak masuk akal 

mengusahakan keadilan sosial hanya datang dari mereka yang berkuasa. 

Usaha itu harus datang dari golongan yang menderita ketidakadilan 

serta kesediaan elite yang berkuasa untuk membuka monopolinya atas 

kekuasaan ini . Sebagai contoh dapat dilihat bahwa UUD 1945 

yaitu sarana bangsa negara kita  untuk membongkar struktur sosial, 

ekonomi, ideologi, dan budaya penjajah yang memicu rakyat 

negara kita  berada dalam ketidakadilan. 

2. Nilai Kebebasan 

Hukum mencegah pihak yang kuat mendominasi atau mencampuri 

pihak lemah, ia langsung memperlihatkan bahwa hukum melindungi 

kebebasan manusia. Fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan 

manusia menjadi pokok filsafat hukum Hegel. Sepintas kelihatannya 

hukum itu membatasi kebebasan manusia. Pembatasan kebebasan 

oleh hukum itu mendapat persetujuan dan pengakuan warga , 

   

sebaliknya pembatasan kebebasan oleh pihak yang kuat tidak didasarkan 

pada persetujuan bebas dari rakyat. 

Inti kebebasan ialah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang 

berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. 

Kebebasan tidak berarti orang berhak hidup menurut kemauannya 

sendiri. Secara hakiki manusia itu yaitu individu yang bersifat sosial, 

di mana ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia lain dan dengan 

demikian ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain. 

maka , kebebasannya dibatasi oleh kebebasan pihak lain. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebebasan itu yaitu kebebasan 

untuk mengurus diri sendiri lepas dari campur tangan si kuat yang 

dipaksakan secara sewenang-wenang. Kebebasan mengurus diri sendiri 

yaitu hak asasi universal. Kebebasan ini pertama kali diperjuangkan 

oleh kaum liberal yang pada mulanya berusaha untuk melindungi 

kehidupan mempengaruhi dari campur tangan yang dipaksakan oleh pihak 

lain. Nilai kebebasan mencakup hak untuk hidup, kebutuhan jasmani, 

kebebasan mencakup hak untuk hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan 

bergerak, mengurus rumah tangga sendiri, hak memilih pekerjaan dan 

tempat tinggal, kebebasan berpikir, berkumpul, dan berserikat. 

Nilai kebebasan yang harus direalisasikan oleh hukum ini 

memicu adanya pembatasan terhadap tugas-tugas negara 

yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, sehingga dalam 

melaksanakan tugas tidak melanggar nilai kebebasan. Kesejahteraan 

umum yaitu syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang perlu disediakan 

oleh negara untuk warga , sehingga individu- individu, keluarga-

keluarga, dan kelompok-kelompok dapat memanfaatkannya untuk 

mencapai kesejahteraan masing-masing. Negara sendiri tidak boleh 

secara langsung menyejahterakan rakyatnya, melainkan membantu 

orang untuk mencapai sejahtera. Yang dapat merasa kesejahteraan 

masing-masing itu hanya yang bersangkutan. Negara tidak memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan kesejahteraan masing-masing itu.

3. Nilai Kebersamaan

Hukum yaitu institusional dari kebersamaan manusia. Sebagai 

makhluk sosial, manusia secara hakiki harus hidup bersama. Untuk itu 

ia memerlukan tatanan hukum untuk mengatur hubungannya dengan 

sesama manusia. Pembatasan kebebasannya untuk memberikan ruang 

gerak kepada pihak lain yaitu pengakuan institusional terhadap 

solidaritas sesama manusia. Ungkapan franternite, pe