filsafat hukum 3

filsafat hukum 3

   Mei 31, 2023       mayatku

---

ng melanggar undang-

undang, termasuk memberhentikannya. Kekuasaan raja bukanlah 

kekuasaan absolute melainkan dibatasi oleh undang-undang. 

   

Pendapat Padua ini sangat menarik perhatian, sebab termasuk 

progresif untuk ukuran abad pertengahan. Dalam banyak hal, 

pemikiran ini mirip dengan Rousseau. Di sisi lain, filsafat Occam 

sering disebut Nominalisme, sebagai lawan dari pemikiran Thomas 

Aquinas (yang sesungguhnya sama-sama aliran Hukum Alam 

Irasional). Jika Thomas meyakini kemampuan rasio manusia untuk 

mengungkapkan kebenaran, Occam berpendapat sebaliknya. Rasio 

manusia tidak dapat memastikan suatu kebenaran. Pengetahuan 

(ide) yang ditangkap oleh rasio hanyalah nama-nama (nomen, 

nominal) yang dipakai  manusia dalam kehidupannya. Karangan 

Padua yang terpenting berjudul Defensor Pacis, sedangkan salah 

satu karya Occam (sering pula ditulis Ockham) berjudul De 

Iperatorum et Pontificum Potestate.

e. John Wycliffe (1320-1384) dan Johnannes Huss (1369-1415) 

 Jika Marsilius Padua sering dibicarakan bersama dengan Occam, 

John Wycliffe acapkali disebut-sebut bersama dengan Johannes 

Huss. Sebagaimana umumnya para filsuf abad pertengahan, 

Wycliffe – seorang filsuf Inggris – juga menyoroti masalah kekuasaan 

Gereja. Ia menolak adanya hak-hak Paus untuk menerima upeti dari 

raja Inggris. Wycliffe mengibaratkan hubungan antara kekuasaan 

Ketuhanan dan kekuasaan duniawi seperti hubungan antara 

pemilik dan penggarap tanah. Masing-masing memiliki bidangnya 

sendiri, sehingga tidak boleh saling mencampuri. Urusan negara 

seharusnya tidak boleh dicampuri oleh rohaniawan, sebab corak 

pemerintahan para rohaniawan itu yaitu corak kepemimpinan 

yang paling buruk. Pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan 

yang dipimpin para bangsawan. Menurutnya, kekuasaan Ketuhanan 

tidak perlu melalui perantara (rohaniawan Gereja), sehingga baik 

para rohaniawan maupun orang awam sama derajatnya di mata 

Tuhan. Huss melengkapi pemikiran Wycliffe. Ia mengatakan, bahwa 

gereja tidak perlu memiliki hak milik. sebab  itu, penguasa boleh 

merampas milik itu jika  Gereja salah memakai  haknya. 

Menurutnya, Paus dan hierarki Gereja tidak diadakan menurut 

perintah Tuhan. Gereja yang sebetulnya dibentuk oleh orang yang 

beriman 

2. Hukum Alam Rasional

Setelah menyinggung sekilas beberapa pemikir aliran hukum alam 

irasional, kiranya perlu diuraikan pula pendukung-pendukung aliran 

hukum alam rasional. Tokoh-tokoh dari aliran ini antara lain:

a. Hugo de Groot alias Grotius (1583-1643)

 Hugo de Groot atau Grotius dikenal sebagai Bapak Hukum 

Internasional sebab dialah yang mempopulerkan konsep-konsep 

hukum dalam hubungan antarnegara, seperti hukum perang 

dan damai serta hukum laut. Menurut Grotius, sumber hukum 

yaitu rasio manusia. sebab  sifat  yang membedakan 

manusia dengan makhluk lain yaitu kemampuan akalnya, 

seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan 

akal (rasio) itu. Hukum alam, menurutnya yaitu hukum yang 

muncul sesuai kodrat manusia. Hukum alam ini tidak mungkin 

dapat diubah, (secara ekstrem) Grotius mengatakan bahwa oleh 

Tuhan sekalipun. Hukum alam itu diperoleh manusia dari akalnya, 

namun  Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Karya 

Grotius yang termasyhur berjudul De Jura Belli ac Pacis dan Mare 

Liberium.

b. Samuel von Pufendorf (1632-1694) dan Cristian Thomasius (1655-

1728) Pufendorf yaitu penganjur pertama hukum alam di Jerman. 

Pekerjaannya dilanjutkan oleh Christian Thomasius. Ia berpendapat 

bahwa hukum alam yaitu aturan yang berasal dari akal pikiran 

yang murni. Dalam hal ini unsur naluriah manusia yang lebih 

berperan. Akibatnya, saat  manusia mulai hidup berwarga , 

timbul pertentangan kepentingan satu dengan lainnya. Agar tidak 

terjadi pertentangan terus-menerus, dibuatlah perjanjian secara 

sukarela di antara rakyat. Baru setelah itu, diadakan perjanjian 

berikutnya, berupa perjanjian penaklukan oleh raja. Dengan adanya 

perjanjian itu, berarti tidak ada kekuasaan yang absolut. Semua 

kekuasaan itu dibatasi oleh Tuhan, hukum alam, kebiasaan, dan 

tujuan dari negara yang didirikan. Karangan Pufendorf tentang 

dasar-dasar hukum alam dan hukum antarnegara memberikan 

pembedaan yang tegas antara hukum dan moral (pendapat ini 

   

jelas lebih dekat ke aliran positivisme hukum dibandingkan  hukum 

alam). Schumid (1965:188-189) menyatakan, karya Pufendorf 

justru penting sebab pembedaan ini . Hukum alam lahir dari 

faktor-faktor yang bersifat takdir dan berdasarkan sifat manusia 

yang fitri, seperti naluri, akan terdesak ke belakang.

c. Imanuel Kant (1724-1804) 

 Imanuel Kant melakukan penyelidikan unsur-unsur mana dalam 

pemikiran manusia yang berasal dari rasio (sudah ada terlebih 

dulu tanpa dibantu oleh pengalaman) dan yang murni berasal dari 

empiris.

B. Positivisme Hukum

Positivisme hukum (Aliran Hukum Positif) memandang perlu secara 

tegas memisahkan antara hukum dan moral (antara hukum yang 

berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das sein dan das sollen). 

Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, yaitu:

1. Aliran Hukum Positif Analitis (Analytical Jurisprudence):

 Hukum yaitu perintah dari penguasa Negara. Hakikat hukum 

sendiri, menurut Austin, terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum 

dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. 

Dalam bukunya The Province of Jurisprudence Determined, Austin 

menyatakan, “A law is a command which obliges a person or persons… 

law and other commands are said to proceed from superiors, and to bind or 

oblige inferiors”.

 Lebih jauh Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang 

menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu 

memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan 

cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke 

arah yang diinginkannya. Hukum yaitu perintah yang memaksa, 

yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya 

Austin pertama-tama membedakan hukum dalam dua jenis:

a. Hukum dari Tuhan untuk manusia (the divine laws).

b. Hukum yang dibuat oleh manusia, dibedakan dalam:

1) Hukum yang sebetulnya (hukum positif), meliputi:

a) Hukum yang dibuat oleh penguasa.

b) Hukum yang dibuat oleh manusia secara individu untuk 

melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya.

2)  Hukum yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang dibuat 

oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai 

hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi olahraga. 

Hukum yang sebetulnya memiliki empat unsur yaitu:

a) Perintah (command);

b) Sanksi (sanction);

c) Kewajiban (duty);

d) Kedaulatan (sovereignty).

2.  Aliran Hukum Murni Hans Kelsen (1881-1973)

 Menurut Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang 

nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. 

Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni (Reine 

Rechtlehre) dari Kelsen. Jadi, hukum yaitu suatu sollenskagorie 

(kategori keharusan/ideal), bukan seins-kategori (kategori faktual). 

Baginya, hukum yaitu suatu keharusan yang mengatur tingkah laku 

manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan 

oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (what 

the law thought to be), namun  “apa hukumnya” (what the law 

is). maka , walaupun itu sollenskagorie, yang dipakai 

yaitu hukum positif (ius constitutum), bukan yang dicita-citakan 

(ius constituendum). Pada dasarnya pemikiran Kelsen sangat dekat 

dengan pemikiran Austin, walaupun Kelsen mengatakan bahwa 

waktu ia mulai mengembangkan teori-teorinya, ia sama sekali 

tidak mengetahui karya Austin (Friedmann, 1990:169). Walaupun 

demikian, asal-usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin 

berbeda. Kelsen mendasarkan pemikirannya pada Neokantianisme, 

sedangkan Austin pada Utilitarianisme. Kelsen dimasukkan sebagai 

kaum Neokantian sebab ia memakai  pemikiran Kant tentang 

pemisahan antara bent dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan 

dengan bentuk (forma), bukan isi (materia). Jadi, keadilan sebagai 

isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian 

dapat saja tidak adil, namun  ia tetaplah hukum sebab dikeluarkan 

   

oleh penguasa. Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum 

positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. 

Ini biasanya terjadi sebab kepentingan warga  yang diatur 

sudah tidak ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa 

pun tidak akan memaksakan penerapannya. Dalam hukum pidana, 

misalnya, keadaan yang dilukiskan Kelsen seperti itu dikenal dengan 

istilah dekriminalisasi dan depenalisasi, sehingga suatu ketentuan 

dalam hukum positif menjadi tidak memiliki  daya berlaku lagi, 

terutama secara sosiologis. Kelsen, selain dikenal sebagai pencetus 

Teori Hukum Murni, juga dianggap berjasa mengembangkan Teori 

Jenjang (Stufentheorie) yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl 

(1836-1896). Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang 

terdiri dari susunan norma berbentuk piramida. Norma yang 

lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang 

lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak 

sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, akan 

semakin konkret norma ini . Norma yang paling tinggi, yang 

menduduki puncak piramida, disebut oleh Kelsen dengan nama 

grundnorm (norma dasar) atau Upsprungnorm. Teori jenjang dari 

Kelsen ini lalu  dikembangkan lagi oleh muridnya bernama 

Hans Nawiasky. Berbeda dengan Kelsen, Nawiasky mengkhususkan 

pembahasannya pada norma hukum saja. Sebagai penganut 

aliran hukum positif, hukum di sini pun diartikan identik dengan 

perundang-undangan (peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa). 

Teori dari Naswiasky disebut die Lehre von dem Stufenaufbau der 

Rechtsodnung. Karya penting Hans Kelsen antara lain berjudul The 

Pure Theory of Law dan General Theory of and State. Ajaran 

yang dikemukakan oleh Kelsen acapkali disebut Mazhab Wina. 

Sistem hukum negara kita  pada dasarnya menganut teori yang 

dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Nawiasky ini .

C. Utilitarianisme

Utilitarianisme atau Utilisme yaitu aliran yang meletakkan keman faatan 

sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai 

kebahagiaan (happiness). Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, 

tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada 

Bab 7 ---  Aliran-Aliran     105

manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh 

setiap individu. namun  jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak 

mungkin), diusaha kan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak 

mungkin individu dalam warga  (bangsa) ini  (the greatest 

happiness for greatest number of people). Aliran ini sesungguhnya dapat 

pula dimasukkan ke dalam Positivisme Hukum, mengingat paham 

ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum yaitu 

menciptakan ketertiban warga , di samping untuk memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. 

Ini berarti hukum yaitu pencerminan perintah penguasa juga, 

bukan pencerminan dari rasio semata.

Pendukung Utilitarianisme yang paling penting adalah:

1.  Jeremy Bentham (1748-1832)

 Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan 

kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan 

dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan yaitu kebahagiaan, 

dan kejahatan yaitu kesusahan. Ada keterkaitan yang erat antara 

kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas 

hukum yaitu memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. 

Tegasnya, memelihara kegunaan. Pandangan Bentham sebetulnya 

beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia 

menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan 

jaminan kebahagiaan individu-individu, bukan langsung ke 

warga  secara keseluruhan. Walaupun demikian, Bentham 

tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, 

kepentingan warga  pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi 

bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan 

sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa 

yang disebut homo homini lupus(manusia menjadi serigala 

bagi manusia lain). Untuk menyeimbangkan antarkepentingan 

(individu dan warga ), Bentham menyarankan agar ada 

“simpati” dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian, titik berat 

perhatian harus tetap pada individu itu, sebab jika  setiap 

individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya 

kebahagiaan (kesejahteraan) warga  akan dapat diwujudkan 

secara simultan.

   

2.  Jhon Stuar Mill (1806-1873)

 Ia menyatakan bahwa tujuan manusia yaitu kebahagiaan. Manusia 

berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang 

membangkitkan nafsunya. Jadi yang ingin dicapai oleh manusia 

bukan benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan 

yang dapat ditimbulkannya. 

3. Rudolf von Jhering (1818-1892) 

 Baginya tujuan hukum yaitu untuk melindungi kepentingan-

kepentingan. Dalam mendefinisikan “kepentingan” ia mengikuti 

Bentham, dengan melukiskannya sebagai pengejaran kesenangan 

dan menghindari penderitaan.

D. Mazhab Sejarah

Kelahiran mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny 

(1779-1861) melalui tulisannya yang berjudul Von Beruf unserer Zeit fur 

Gesetzgebung und Rechtwissenschaft (Tentang Pekerjaan pada Zaman 

Kita di Bidang Perundang-undangan dan Ilmu Hukum), dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu pertama ajaran Montesqueu dalam bukunya L’ 

esprit des Lois dan pengaruh paham nasionalisme yang mulai timbul 

pada awal abad ke-19. Di samping itu, munculnya aliran ini juga 

yaitu reaksi langsung dari pendapat Thibaut yang menghendaki 

adanya kodifikasi hukum perdata Jerman yang didasarkan pada hukum 

Prancis (Code Napoleon).

Sedangkan Lili Rasjidi mengatakan kelahiran aliran/mazhab sejarah 

yaitu reaksi tidak langsung dari terhadap aliran hukum alam dan 

aliran hukum positif. Hal pertama yang mempengaruhi  lahirnya mazhab 

sejarah yaitu pemikiran Montesqueu dalam bukunya L’ esprit des 

Lois yang mengatakan tentang adanya keterkaitan antara jiwa suatu 

bangsa dengan hukumnya.

Menurut W. Friedman gagasan yang benar-benar penting 

dari L’esprit des Lois yaitu tesis bahwa hukum walaupun secara samar 

didasarkan atas beberapa prinsip hukum alam mesti dipengaruhi oleh 

lingkungan dan keadaan seperti iklim, tanah, agama, adat-kebiasaan, 

perdagangan, dan lain sebagainya. Berangkat dari ide ini  

Montesqueu lalu  melakukan studi perbandingan mengenai 

undang-undang dan pemerintahan. Gagasan Montesquieu tentang 

sistem hukum yaitu hasil dari kompleksitas berbagai faktor 

empiris dalam kehidupan manusia. saat  Montesquieu membahas 

penyebab suatu negara memiliki  perangkat hukum atau struktur 

sosial dan politik tertentu, dikatakan bahwa hal itu dikarenakan oleh 

dua faktor penyebab utama yang membentuk watak warga  yaitu 

faktor fisik dan faktor moral. Montesquiue melihat adanya dua kekuatan 

yang bekerja dalam individu secara biologis; kekuatan egoistis yang 

mendorong manusia untuk menuntut hak-haknya, dan kekuatan moral 

yang membuatnya sebagai anggota dari kelompok sosial yang terikat 

pada berbagai kewajiban di samping adanya hak-hak.

Dengan memanfaatkan momen (semangat nasionalisme), Savigny 

menyarankan penolakan terhadap gagasan Tibhaut tentang kodifikasi 

hukum yang tersebar dalam pamfletnya “Uber Die Notwetdigkeit 

Eines Allgemeinen Burgerlichen Rechts Fur Deutschland” 

(Keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata negara Jerman). 

Dalam suasana demikian, Savigny mendapatkan “lahan subur” 

untuk membumikan ajarannya yang mengatakan bahwa ‘hukum 

itu tumbuh dan berkembang bersama warga . Dan oleh 

karenanya setiap bangsa memiliki “volgeist” (jiwa rakyat) yang 

berbeda, maka hukum suatu negara tidak dapat diterapkan bagi 

negara lain, meskipun negara lain itu yaitu bekas jajahannya. 

Dalam kaitan inilah lalu  Savigny mengatakan, yaitu tidak 

masuk akal jika ada  hukum yang berlaku universal pada semua 

waktu. Hukum yang sangat tergantung atau bersumber kepada jiwa 

rakyat ini  dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan 

oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah). 

Inti ajaran Mazhab Sejarah yang didirikan oleh Savigny ini ada  

dalam bukunya ‘von Beruf Ungerer Zeit fur Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft (Tentang Tugas Zaman Kita Bagi Pembentuk 

Undang-undang dan Ilmu Hukum) antara lain dikatakan:

1. ‘Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke (Hukum itu 

tidak dibuat, namun  tumbuh dan berkembang bersama warga ).

2. Ajaran Savigny ini  dilatarbelakangi oleh pandangannya yang 

mengatakan bahwa di dunia ini ada  banyak bangsa dan pada 

tiap bangsa memiliki  Volkgeist/jiwa rakyat. Perbedaan ini juga 

sudah barang tentu berdampak pada perbedaan hukum yang 

disesuaikan dengan tempat dan waktu. Hukum sangat bergantung 

   

atau bersumber pada jiwa rakyat dan isi hukum itu ditentukan oleh 

pergaulan hidup manusia dari masa ke masa.

3.  Hukum menurut pendapat Savigny berkembang dari suatu 

masya rakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam 

tingkah laku semua individu kepada warga  yang modern dan 

kompleks di mana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa 

yang diucapkan oleh para ahli hukumnya.

Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan Savigny dan 

beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.  Hukum ditemukan, tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada 

dasarnya yaitu proses yang tidak disadari dan organis; oleh sebab 

itu perundang-undangan yaitu kurang penting dibandingkan 

dengan adat kebiasaan.

2.  sebab  hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum 

yang mudah dipahami dalam warga  primitif ke hukum yang 

lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak 

dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, namun  

disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip 

hukum secara teknis. namun  ahli hukum tetap yaitu suatu 

organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi 

bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (Kesadaran 

umum ini tampaknya oleh Scholten disebut sebagai kesadaran 

hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir; oleh 

sebab ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih 

penting dibandingkan  pembuat undang-undang.

3.  Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara 

universal. Setiap warga  mengembangkan kebiasaannya sendiri 

sebab memiliki  bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. 

Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum yaitu sejajar juga 

tidak dapat diterapkan pada warga  lain dan daerah-daerah 

lain. Volkgeist dapat dilihat dalam hukumnya oleh sebab itu 

sangat penting untuk mengikuti evolusi volkgeist melalui penelitian 

hukum sepanjang sejarah.

Dalam perkembangannya, mazhab sejarah ini mengalami modifikasi 

oleh pengikutnya Maine mengetengahkan teorinya yang mengatakan 

bahwa hukum berkembang dari bentuk status ke kontrak, sejalan dengan 

perkembangan warga  dari sederhana ke warga  kompleks 

dan modern. Pada warga  modern hubungan antara para anggota 

warga  dilakukan atas dasar sistem hak dan kewajiban yang tertuang 

dalam bentuk suatu kontrak yang dibuat secara sadar dan sukarela oleh 

pihak-pihak yang berkenaan. maka , Maine sebetulnya tidak 

menerima konsep Volkgeist Savigny yang dianggapnya sebagai suatu 

konsep yang diselubungi mistik. Maine justru mengembangkan suatu 

tesis yang mengatakan bahwa perjalanan warga  menjadi progresif 

di situ terlihat adanya perkembangan situasi yang ditentukan oleh status 

kepada pengguna kontrak.

E. Sociological Jurisprudence

Aliran ini berkembang di Amerika, pada intinya aliran ini hendak 

mengatakan bahwa hukum yang baik yaitu hukum yang sesuai 

dengan hukum yang hidup dalam warga . Kata “sesuai” diartikan 

sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam 

warga . Menurut aliran Sociological Jurisprudence ini, hukum yang 

abik haruslah hukum yang sesuai dengan yang hidup di warga . 

Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (the positive 

law) dan hukum yang hidup (the living law).

Aliran Sociological Jurisprudence berbeda dengan sosiologi hukum. 

Dengan rasio demikian, sosiologi hukum yaitu cabang sosiologi 

yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, sedangkan Sociological 

Jurisprudence yaitu suatu mazhab dalam filsafat hukum yang 

mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan warga  dan 

sebaliknya. Sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari 

pengaruh warga  kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang 

ada dalam warga  dapat mempengaruhi  hukum di samping juga 

diselidiki juga pengaruh sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap 

warga . Dari 2 (dua) hal ini  di atas (sociological jurisprudence dan 

sosiologi hukum) dapat dibedakan cara pendekatannya. Sociological 

jurisprudence, cara pendekatannya bertolak dari hukum kepada 

warga , sedang sosiologi hukum cara pendekatannya bertolak dari 

warga  kepada hukum.   

Tokoh utama aliran Sociological Jurisprudence, Roscoe Pound 

menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial dan alat kontrol 

warga  (Law as a tool of social engineering and social controle) yang bertujuan 

menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan manusia dalam warga . Keadilan yaitu 

lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam 

mengusaha kan kepentingan anggota warga  yang bersangkutan. Untuk 

kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh 

penguasa negara. Pendapat/pandangan dari Roscoe Pound ini banyak 

persamaannya dengan aliran Interessen Jurisprudence. Primat logika dalam 

hukum digantikan dengan primat “pengkajian dan penilaian terhadap 

kehidupan manusia (Lebens forschung und Lebens bewertung), atau secara 

konkretnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan 

(balancing of interest, private as well as public interest).

Roscoe Pound juga berpendapat bahwa living law yaitu 

synthese dari these positivisme hukum dan antithese mazhab sejarah. 

Maksudnya, kedua aliran ini  ada kebenarannya. Hanya hukum yang 

sanggup menghadapi ujian akal agar dapat hidup terus. Yang menjadi 

unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pernyataan-pernyataan 

akal yang terdiri dari atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. 

Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. 

Tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. 

Hukum yaitu pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, 

yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat 

undang-undang atau mensahkan undang-undang dalam warga  

yang berorganisasi politik dibantu oleh kekuasaan warga  itu. 

Tokoh lain aliran Sociological Jurisprudence yaitu Eugen Ehrlich (1862-

1922), ia beranggapan bahwa hukum tunduk pada ketentuan-ketentuan 

sosial tertentu. Hukum tidak mungkin efektif, oleh sebab ketertiban 

dalam warga  didasarkan pengakuan sosial terhadap hukum, dan 

bukan sebab penerapannya secara resmi oleh Negara.

F. Realisme Hukum

1.  Sejarah Kemunculan

Qodri Azizy mengatakan bahwa aliran realisme muncul bermula dari 

adanya penolakan terhadap aliran positivisme. Gagasan yang dilontarkan 

yaitu pernyataan bahwa kalau positivisme hukum yaitu teori 

hukum yang benar maka teori itu akan mencakup semua hukum, 

termasuk menangani masalah -masalah  berat (hard cases). Ternyata masalah -

masalah  berat ini tidak diatur oleh aturan-aturan yang ada. Atau dengan 

pertanyaan “apakah legal positivisme menyediakan teori yang benar 

mengenai putusan peradilan, khususnya dalam menyelesaikan masalah -

masalah  berat?” ternyata pertanyaan ini yaitu problem yang sukar 

dipecahkan bagi pengikut positivisme.

Austin sebagai pelopor positivisme hukum, menyatakan bahwa 

hukum yaitu perintah penguasa yang berdaulat, sedangkan Hans Kelsen 

menyatakan bahwa hukum yaitu kehendak dari negara. Atau dengan 

kata lain, menyatakan bahwa hukum yaitu sesuatu yang positif yakni 

undang-undang (positive law) dan hukum kebiasaan (positive morality). 

namun  positive morality bisa menjadi hukum jika  telah dikukuhkan 

menjadi undang-undang oleh pejabat yang berwenang (Badan Legislatif).

Menanggapi hal ini, tokoh-tokoh legal realism yang berasal dari 

kalangan praktisi hukum, yakni Holmes (1841-1935), Jerome Frank 

(1859-1957), dan seorang ahli ilmu sosial, Karl Nickerson Llewellyn 

(1893-1962), melihat kenyataan bahwa tidak semua masalah  yang ada 

di pengadilan, khususnya masalah -masalah  berat diatur dalam undang-

undang. Sehingga pada kenyataannya hakim memiliki  peranan yang 

lebih bebas untuk memilih dan menentukan serta lebih kreatif dalam 

penerapan hukum dibandingkan  sekadar mengambil aturan-aturan yang 

dibuat oleh penguasa (undang-undang). Dalam praktiknya ternyata 

faktor seperti temperamen psikologis hakim, kelas sosial, dan nilai-nilai 

yang ada pada hakim lebih berfungsi dalam pengambilan keputusan 

hukum dibandingkan  aturan-aturan yang tertulis.

Sehubungan dengan hal ini, W. Friedmann menjelaskan bahwa 

menjelang abad ke-19 terjadi sikap skeptisisme yang sehat, yang 

mengecam rasa puas diri para penganut ilmu hukum analitik. Idealisme 

hukum baru yang terdiri dari sebagian metafisis dan sebagian sosiologis, 

membelok dan mulai menentang positivisme analitis dan berbalik mulai 

menyelidiki realitas dalam warga  modern dalam hubungannya 

dengan hukum modern. Pragmatisme yaitu rumusan baru dari 

filsafat yang sangat tua, yang mendorong ke arah pendekatan baru pada 

hukum yang melihat ke arah barang-barang yang terakhir, hasil-hasil, 

dan akibat-akibat.   

Gerakan realis mulai melihat apa sebetulnya yang dikehendaki 

hukum dengan menghubungkan kedua sisinya, seperti fakta-fakta 

dalam kehidupan sosial. Realisme yang berkembang di Amerika Serikat 

menjelaskan bagaimana pengadilan membuat putusan. Penemuan 

mereka mengembangkan formula dalam memprediksi tingkah laku 

hakim (peradilan) sebagai suatu fakta (kenyataan). Jadi, hal yang pokok 

dalam ilmu hukum realis yaitu “gerakan dalam pemikiran dan kerja 

tentang hukum”. Ciri-ciri dari gerakan ini, Llewellyn menyebut beberapa 

hal, yang terpenting di antaranya:

a. Tidak ada mazhab realis, realisme yaitu gerakan dalam pemikiran 

dan kerja tentang hukum.

b. Realisme yaitu konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk 

tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan 

akibatnya. Realisme mengandung konsepsi tentang warga  

yang berubah lebih cepat dibandingkan  hukum.

c. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum 

yang ada dan yang seharusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. 

Pendapat-pendapat tentang nilai harus selalu diminta agar tiap 

penyelidikan ada sasarannya, namun  selama penyelidikan, gambaran 

harus tetap sebersih mungkin, sebab keinginan-keinginan 

pengamatan atau tujuan-tujuan etis.

d. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-

konsepsi hukum, sepanjang ketentuan dan konsepsi itu 

menggambarkan apa yang sebetulnya dilakukan oleh pengadilan-

pengadilan dan orang-orang. Realisme menerima peraturan-

peraturan sebagai “ramalan-ramalan umum tentang apa yang akan 

dilakukan oleh pengadilan-pengadilan.”

e. Realisme menekankan pada evolusi tiap bagian dari hukum dengan 

mengingat akibatnya.

Llewellyn sebagai salah satu tokoh pragmatic legal realism, meng-

analisis perkembangan hukum di dalam kerangka hubungan antara 

pengetahuan-pengetahuan hukum dengan perubahan perubahan keadaan 

warga . Hukum yaitu bagian dari kebudayaan yang antara lain 

mencakup kebiasaan, sikap-sikap, maupun cita-cita yang ditransmisikan 

dari suatu generasi tertentu ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, 

hukum yaitu bagian kebudayaan yang telah melembaga. Lembaga-

lembaga ini  telah terorganisir dan harapannya terwujud di dalam 

aturan-aturan eksplisit yang wajib ditaati serta didukung oleh para ahli. 

Jadi yang namanya hukum itu bukan hanya yang tertulis dalam undang-

undang atau ketentuan dan peraturan tertulis, namun lebih besar 

ditentukan oleh hakim di pengadilan yang biasanya didasarkan 

pada kenyataan di lapangan. Hakim punya otoritas untuk menentukan 

hukum saat  menjatuhkan putusan di pengadilan, meskipun 

putusannya itu dalam beberapa hal tidak selalu sama dengan apa 

yang tertulis dalam undang-undang atau aturan lainnya. Sehubungan 

dengan itu moralitas hakim sangat menentukan kualitas hukum yang 

yaitu hasil putusan pengadilan itu. maka , tidak ada 

alasan untuk mengatakan bahwa suatu masalah  tidak dapat diadili sebab 

belum ada hukum tertulis yang mengaturnya.

2. American Legal Realism

Realisme Amerika Serikat yaitu yaitu pendekatan secara 

pragmatis dan behaviouristis terhadap lembaga-lembaga sosial. Para 

ahli hukum Amerika mengembangkan cara pendekatan ini  dengan 

meletakkan tekanan pada putusan-putusan pengadilan dan tindakan-

tindakan hukum.

Sumber hukum utama aliran ini yaitu putusan hakim, 

hakim lebih sebagai penemu hukum dibandingkan  pembuat hukum 

yang meng andalkan peraturan perundang-undangan, jika  

dibandingkan dengan cara berpikir aliran positivisme sangat 

bertentangan sebab memang aliran realisme ini yaitu reaksi 

dari aliran positivisme yang lebih menekan hukum hanya sebagai 

segala sesuatu yang tertuang dalam undang-undang dan aliran 

realisme ini berusaha untuk mengubah cara pandang para ahli 

hukum di Amerika. Kaum realisme Amerika menganggap bahwa 

hukum itu sebagai praktik (law in action) hukum itu yaitu suatu 

pengalaman dan menganggap hukum itu harus bebas dari nilai-nilai. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Llewellyn, suatu institusi hukum 

harus memiliki pengalaman yang banyak dan para pekerja hukum 

dituntut untuk memiliki kemampuan/keahlian untuk menginterpretasi 

hukum. Tokoh realisme Amerika lain yaitu Oliver Wendell Holmes 

berpendapat yang dimaksud dengan hukum yaitu tindakan dari 

pengadilan terhadap fakta hukum yang terjadi, pandangan hukum 

sebagai prediksi apa yang akan diputuskan oleh pengadilan ini yang 

menekankan realisme di Amerika bersifat pragmatis dan empiris.

Menurut John Dewey tujuan dari realisme di Amerika ini 

dimaksudkan untuk menyelidiki bagaimana hukum bekerja dan 

bagaimana dipergunakan dengan sesungguhnya hukum, yaitu dengan 

cara mengaitkan hukum dengan fakta kehidupan yang ada dalam 

warga . Aliran realisme di Amerika ini menuntut pemenuhan 

kebutuhan hukum terhadap gejolak-gejolak yang terjadi dalam 

warga  jadi jika  hukum itu hanya mengacu pada suatu aturan 

yang tetap maka seakan-akan yaitu prinsip-prinsip logika, 

dengan prinsip ini  hakim menjatuhkan putusan. Jerome Frank 

dalam tulisannya “Law and The Modern Mind” hukum itu harus selalu 

ditemukan, sebab jika  hakim dalam memutuskan suatu perkara 

hanya didasarkan pada undang-undang sesungguhnya hakim itu hanya 

menipu dirinya dengan menyembunyikan fakta bahwa tiap-tiap perkara 

berbeda-beda jenis fakta hukumnya dan menuntut suatu putusan yang 

berbeda-beda pula. Frank juga menyatakan bahwa dalam mengambil 

keputusan hakim dipengaruhi faktor politik, ekonomi, moral, simpati, 

dan antipati namun itu semua hanya sekadar dijadikan pertimbangan.

Aliran realisme di Amerika juga mendapat pengaruh yang sangat 

besar dari tokoh Llewellyn, dalam bukunya The Common Law 

Traditional, Llewellyn mengembangkan suatu pemikiran bahwa setiap 

institusi hukum (hakim, jaksa, pengacara, dan pemerintah) harus 

memiliki keterampilan dalam menafsirkan hukum dan di sini Llewellyn 

menuntut dibutuhkannya logika, dan dalam bukunya ini  Llewellyn 

membagi dua konsep pemikiran yang dapat dipraktikkan di pengadilan 

Amerika yaitu “Grand style”, tipe ini diterapkan pada saat pengadilan 

tingkat banding di mana hakim di Amerika dalam membuat suatu 

keputusan lebih menekankan pada logika dan keadaan di sekitarnya, 

dan hakim pada tingkat banding tidak meniru putusan hakim terdahulu 

dan mempelajari kembali yang melatarbelakangi hakim terdahulu dalam 

menjatuhkan putusan. “Formal Style” sebaliknya tipe ini lebih bersifat 

otoriter, formal, dan logika, hakim dalam membuat suatu keputusan 

diberikan ruang untuk memakai  logika namun hanya sebatas 

sebagaimana yang ada  dalam undang-undang, Formal Style tidak 

peduli pada fakta-fakta sosial.

Pada selanjutnya pemikiran Grand Style dan Formal Style ini 

sangat mempengaruhi  situasi perkembangan hukum di Amerika, pada 

abad ke-19 Grand Style sempat diterapkan di pengadilan Amerika dan 

berkembang ke bentuk Formal Style, hal ini memunculkan komentar 

dari Llewellyn yang mengharapkan pengadilan di Amerika kembali 

kepada Grand Style sebab hakim dalam memutuskan perkara perlu 

melihat situasi yang ada di dalam suatu warga . Namun sayangnya 

dari pemikiran Llewellyn ini memunculkan suatu tanggapan bahwa 

dengan hakim diberikan kesempatan untuk memakai  logika dan 

mempertimbangkan kondisi yang ada di warga  dalam menjatuhkan 

keputusan menimbulkan keanekaragaman putusan hukum terhadap 

satu perkara sehingga tidak ada patokan hukum yang baik itu seperti 

apa sehingga warga  dapat menerimanya.

Menurut K. Llewellyn dalam bukunya Using The New 

Jurisprudence apa yang telah dikatakan mungkin dapat disimpulkan 

bahwa hakim dan para pejabat ini tidak sepenuhnya bebas dan tidak 

harus sepenuhnya bebas membagi pada analisis dan pemeriksaan lebih 

dekat menjadi dua fakta. Satu fakta yang berkaitan dengan kontrol 

menahan diri, menahan hakim dan pejabat, fakta lain yang bersangkutan 

dengan memungkinkan untuk mereka dari tingkat yang terbatas dan 

jenis terbatas dari kelonggaran dan meletakkan pada mereka tugas untuk 

latihan mereka ujung keterampilan dan penilaian dalam kelonggaran 

dalam menerjemahkan satu masalah . Kedua fakta ini harus dilihat dan 

keduanya harus diperhitungkan oleh yurisprudensi yang bertujuan 

untuk menutupi fakta yang jelas dan kebijakan diselesaikan dari sistem 

hukum kita, sebab ada dua jenis kebebasan pejabat pengadilan atau 

lainnya yang datang dalam pertanyaan dan jenis kedua yang sangat 

berbeda itu yaitu fakta dalam sistem hukum kita bahwa hakim tidak 

berarti bebas untuk menjadi sewenang-wenang dan kebutuhan vital 

kita bahwa mereka tidak harus gratis menjadi sewenang-wenang 

telah tertangkap ke dalam alasan-alasan atau doktrin tentang hukum 

dan bukan laki-laki dan tentang aturan menentukan masalah  namun  juga 

kenyataan bahwa sistem hukum kita tidak menyesuaikan dengan masalah  

individu dan perubahan kondisi kita dan lembaga-lembaga dan fakta 

itu berarti bahwa hakim dan pejabat lainnya bebas untuk beberapa 

derajat nyata untuk bersikap adil dan bijaksana dan bahwa kita memiliki 

kebutuhan vital bahwa para hakim dan pejabat lainnya akan terus    

menjadi nyata untuk beberapa derajat bebas untuk menjadi bijaksana 

dan hanya fakta yang terjadi namun tidak telah terjebak ke sebuah 

alasan yang sama tajam atau sama berharga atau doktrin. Namun hal 

yang tidak kalah penting dari sistem hukum kita dan tugas hakim kita, 

ada hukum yang kita rasakan juga impersonal dan dianggap sebagai 

hasil pemikiran keras untuk menemukan hukum.

Llewellyn dalam bukunya yg berjudul “My Philosophy of Law” 

menjelaskan ada waktu saat  hukum menjadi perhatian para filsuf dan 

dipahami sebagai bagian dari filosofi ada kekhawatiran baru-baru ini 

antara para ilmuwan sosial dengan hukum sebagai ilmu sosial. Pengacara 

menganggap hukum sebagai kerajinan dan sebagai profesi. Negarawan 

telah mengenal hukum sebagai salah satu aspek kunci dari warga  

sebagai panduan, sebagai alat. Dalam hukum kebenaran masing-masing 

hal-hal yang telah disebutkan yaitu hal yang lebih pada bagian besar 

dari perselisihan antara jurisprudensi kehilangan banyak makna dan jika 

fase hukum yang secara khusus untuk satu dan lain menjadi hubungan 

dengan hukum secara keseluruhan.

3. Scandinavian Legal Realism

Aliran Scandinavia condong pada ideologi social welfare, di mana hal 

ini terlihat jelas dalam tulisan-tulisan Lundstedt, meskipun dia tidak 

pernah mengakui bahwa pemikirannya dipengaruhi oleh ideologi. 

Hagerstorm dipandang sebagai bapak dari aliran ini, meskipun masih 

ada  beberapa tokoh lain yang sangat berpengaruh dan terkenal 

yakni Olivecrona, Lundstet, dan Ross.

G. Sociology of Law

Pemikiran Sosiologi ditandai oleh karakter seperti, pertama bahwa 

pandangan hukum sebagai suatu metode kontrol sosial. Kedua, di 

samping itu para ahli hukum sosiologis sangat skeptis dengan aturan-

aturan yang ada dalam buku teks hukum yang terkodifikasi, sebab 

yang utama yaitu hukum dalam kenyataan aktualnya. Ketiga yaitu 

para ahli hukum sosiologis biasanya sepakat bahwa pentingnya 

memanfaatkan ilmu sosial, termasuk sosiologi.

Pada tataran teoretik ada  istilah Sociology of Law sedangkan pada 

tataran filsafat dipergunakan istilah Sociological Jurisprudence. Meskipun 

secara sepintas ada kesamaan antara Sociology of Law dengan Sociological 

Jurisprudence, dan keduanya memang tidak dapat dipisahkan, namun  

keduanya harus dibedakan. Sociology of Law yaitu bagian atau 

cabang Ilmu Sosiologi (Ilmu-Ilmu Manusia) dengan objek studinya 

tentang hukum, sedangkan Sociological Jurisprudence termasuk cabang 

ilmu filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

pengaruh hukum dan warga . Kesamaan antara Sociology of 

Law dan Sociological Jurisprudence terletak pada optik yang dipakai yaitu 

sama-sama memakai  perspektif sosial dalam memahami hukum.

Sociological Jurisprudence sebagai salah satu aliran pemikiran 

filsafat hukum menitikberatkan pada hukum dalam kaitannya dengan 

warga . Menurut aliran ini hukum yang baik haruslah hukum 

yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara warga . Aliran 

ini secara tegas memisahkan antara hukum positif dengan (the positive 

law) dengan hukum yang hidup (the living law). Roscoe Pound (1870-

1964) yaitu salah satu eksponen dari aliran ini. Sociology of 

law yaitu bagian dari disiplin ilmu sosiologi yang pada dasarnya 

yaitu salah satu ilmu deskriptif dan tekniknya bersifat empiris 

tidak yuridis, jadi melihat hukum dari luar tatanan ilmu hukum. 

Erlich dalam bukunya yang berjudul Grundlegung der Sociological 

Rechts mengatakan bahwa warga  yaitu ide umum yang dipakai  

untuk menandakan semua hubungan sosial seperti keluarga, desa, 

lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi, maupun 

sistem hukum, dan sebagainya. Erlich memandang semua hukum 

sebagai hukum sosial, namun  dalam arti bahwa semua hubungan 

hukum ditandai oleh faktor–faktor sosial ekonomis. Sistem ekonomis 

yang dipakai  dalam produksi, distribusi, dan konsumsi bersifat 

menentukan bagi pembentukan hukum.

Dalam bukunya An Introduction to the Philosophy of Law, Pound 

menegaskan bahwa hukum itu bertugas untuk memenuhi kehendak 

warga  yang menginginkan keamanan yang menurut pengertian 

yang paling rendah dinyatakan sebagai tujuan ketertiban hukum. Dalam 

kaitannya dengan penerapan hukum, Pound menjelaskan tiga langkah 

yang harus dilakukan:

1.  menemukan hukum;

2.  menafsirkan hukum; dan

3.  menerapkan hukum.   

Dari sini dapat kita lihat Pound hendak mengedepankan aspek-

aspek yang ada di tengah-tengah warga  untuk diangkat dan 

diterapkan ke dalam hukum. Bagi aliran Sociological Jurisprudence 

titik pusat perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, 

putusan hakim, atau ilmu hukum, namun  terletak pada warga  

itu sendiri. Dalam proses mengembangkan hukum harus memiliki  

hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam warga  

bersangkutan. Lebih lanjut Roscoe Pound berpendapat hukum yaitu 

alat untuk memperbarui (merekayasa) warga  (law as a tool of 

social engineering). Untuk dapat memenuhi peranannya ini  Pound 

mengedepankan rasa keadilan yang ada di warga . Pandangan 

aliran Sociological Jurisprudence, dapat dirumuskan sebagai berikut

“…. Hukum itu dianggap sebagai satu lembaga sosial untuk 

memuaskan kebutuhan warga , tuntutan, permintaan, dan 

pengharapan yang terlibat dalam kehidupan warga ….”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ekspektasi yang hidup di 

warga  termasuk di dalamnya nilai-nilai keadilan yang ada harus 

dikedepankan demi terwujudnya tatanan hukum.

Dilihat dari pengertian mengenai Sociological Jurisprudence & 

The Sociology of Law, meskipun dalam penerapannya, Sociological 

Jurisprudence memiliki kelebihan yaitu berkembangnya penafsiran 

ilmu hukum sesuai dengan pemikiran warga  sosial, namun juga 

memiliki kekurangan sebab pada dasarnya, tidak ada  acuan 

mengenai hukum itu sendiri sebab pengertian warga  terhadap 

ilmu hukum terus berubah seiring dengan perkembangan pemikiran 

warga  dan perbedaan pendapat di dalam warga  itu sendiri, 

sehingga terjadi suatu ketidakpastian hukum.

H. Freirechtslehre

Freirechtslehre (Ajaran Hukum Bebas) yaitu penentang paling 

keras Positivisme Hukum. Dalam penentangan terhadap positivisme 

hukum, freirechtslehre sejalan dengan kaum Realis Amerika Serikat. 

Hanya saja jika aliran Realisme menitikberatkan pada penganalisisan 

hukum sebagai kenyataan dalam warga , maka freirechtslehre tidak 

berhenti sampai di situ. Aliran Hukum Bebas berpendapat bahwa hakim 

memiliki  tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas 

tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, namun  menciptakan 

penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-

peristiwa berikutnya dapat dipecahkan oleh norma yang diciptakan oleh 

hakim. Menurut ajaran ini dalam penyelesaian masalah bukan terletak 

pada undang-undang akan namun  penyelesaian yang tepat dan konkret. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum bebas bukanlah 

peradilan yang tidak terikat pada undang-undang. Hanya saja, undang-

undang bukan yaitu pemegang peranan utama, namun  sebagai 

alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang tepat menurut hukum, 

dan yang tidak perlu harus sama dengan penyelesaian undang-undang. 

Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim memiliki  tugas 

menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah 

menerapkan undang-undang, melainkan menciptakan penyelesaian 

yang tepat untuk peristiwa yang konkret, sehingga peristiwa-peristiwa 

berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan 

oleh hakim.

A. Pancasila sebagai Sistem Filsafat 

Pancasila yaitu dasar negara dan secara yuridis konstitusional 

dipakai  sebagai landasan yang dibagikan terkait dengan negara. 

Secara objektif ilmiah, Pancasila yaitu suatu paham filsafat, cara 

berpikir filosofis atau sistem filosofis. Pancasila sebagai suatu sistem 

filsafat dapat diimplementasikan dan dibicarakan secara mendalam, 

sebab berpikir filosofis yaitu sifat atau kodrat manusia. 

Manusia yang normal memiliki sifat “ingin tahu” bukan ingin tahu 

“ingin tahu” ingin tahu “ingin tahu” yang benar. Manakala harus tahu 

yang benar, maka ia bisa membantu orang lain atau warga nya. 

Setelah mengetahui sesuatu yang benar-benar akan menarik perhatian 

pada kebutuhan untuk mempertahankan sesuatu agar tetap baik dan 

bermanfaat serta dapat diamalkan dalam kehidupan dan kehidupan 

selama ia berada. Namun, manusia yang menyadari kebenaran yang 

dicapainya yaitu kebenaran yang relatif, suatu kebenaran yang 

diselesaikan pada waktu, tempat, situasi, dan kondisi dan yang 

disebut kebenaran yang tidak disetujui. Kenapa tidak disetujui? Alasan 

menganggap manusia itu sendiri tidak disetujui. Manusia itu buah 

atau hasil ciptaan yang ada kumpulan. Jelaslah kebenaran yang setuju 

pada sang pencipta manusia yang disebut Tuhan (Allah) pencipta 

alam semesta dan seisinya di mana ciptaan itu memiliki ukuran atau 

kadarnya. 

Dalam hal Pancasila sebagai sistem filsafat harus diawali dengan 

pengertian sila pertama dalam sangkut pautnya dengan sila-sila yang 

berada di bawahnya. Sebagai sistem filosofis Pancasila harus memakai 

perhitungan yang universal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 yang berarti angka 1 (satu) 

tidak dapat ditempatkan di bawah, angka 2 (dua) di atas, dan angka 3 

(tiga) di tengah, atau dapat angka 1 (satu) di tengah angka 2 (dua) di 

bawah angka 3 (tiga) di atas yang akan menghilangkan urutan berhitung 

yang membahas universal itu. Dengan meminta uraian ini  jelaslah 

Pancasila sebagai sistem filsafat harus memiliki urutan yang harus 

diselesaikan penuh atau bulat. Memahami Pancasila sebagai Pancasila 

sebagai kebulatan yaitu alat hidup untuk setiap bangsa negara kita  dan 

pemerintahan negara negara kita  dan ke berikutnya dalam tata nilainya 

ditentukan pada Pembukaan UUD 1945 alinea 4 (empat). 

Pancasila dapat dimisalkan sebagai Pancaindra yang lima yang harus 

dibatasi dan dipakai  untuk setiap manusia yang lengkap, termasuk 

juga alat yang terdiri dari tinju tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi 

dengan lima jari. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai sistem filsafat 

harus diuraikan dan tidak boleh dilepaskan dari komposisinya, atau 

dengan kata lain Pancasila yang yaitu kebulatan alat yang tidak 

boleh diartikan sebagai lima sila yang dapat dipakai  satu demi satu 

secara lengkap. Memahami Pancasila secara lengkap dapat diuraikan 

sebagai berikut:

• Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa, yang mengalirkan pemahaman 

tentang yang adil dan beradab yang selengkap-lengkapnya, dan dari 

sila:

• Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab yang lengkap saya 

barulah mulai kegunaan sila yang:

• Ketiga: Persatuan negara kita , dalam hubungan ke dalam dan di antara 

yang mewakili hubungan internasional dalam kerangka perwakilan 

sedunia dan dari sini timbul pengertian sila yang: 

• Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah yang terkait dengan 

ketiga dalam permusyawaratan, atau melibatkan tugas-tugas terkait 

di dalam negeri, sehingga menginsafi kebebasan di dalam perikatan 

yang dianggap ditimbulkan oleh pengertian Ketuhanan Yang Maha 

Esa yang menghasilkan dan membendungi perikemanusiaan yang 

menghasilkan demokrasi yang berkenaan dengan kebebasan, 

bukan sebab ikatan paksaan akan namun  sebab keinsafan terkait 

Ketuhanan Yang Maha Esa dan berperikemanusiaan. Diakui tentang 

kebersihan keinsafan untuk mengikat diri sendiri memerlukan  

pengawasan, meminta jangan keluar dari batas yang murni yang 

bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa melalui hubungan yang 

adil dan beradab dalam istilah Islam, ikut tauhid melalui amal yang 

saleh;

• Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara kita , sebagai faset 

yang terakhir yang harus memperoleh warga  adil dan makmur 

yaitu pagar yang terdiri 4 (empat), yaitu 4 (empat) faset Pancasila 

ini , yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 

dan beradab, Persatuan negara kita , dan Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmah aduan dalam permusyawaratan/perwakilan. Jika 

buah yang disetujui itu diusahakan di luar 4 (empat) lapis pagar 

yang ini, umpamanya dengan tiada ada pagar Ketuhanan Yang 

Maha Esa, maka pagar yang mengandung kekayaan yang adil dan 

beradab pagar yang jumlah yang akan ditentukan oleh manusia 

dengan kodrat-kodrat yang bersumber kepada hawa nafsu sendiri, 

sehingga pagar yang terdiri dari yang adil dan beradab itu (tanpa 

diikutsertakan Ketuhanan Yang Maha Esa) memiliki bagian-bagian 

yang dapat dipakai  angkara murka dan akan dapat membantu 

memastikan yang tidak adil dan tidak beradab. Jika di dalam negara 

kita ini ada pihak yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa, maka 

tidak boleh menyalurkan amalnya dari pemahaman Ketuhanan 

Yang Maha Esa itu sebagai pimpinan yang hidup dan hanya mau 

mendasarkan amalnya pada saat pengarahan saja, lalu terbelahlah 

kembali ke kesahihan yang berbantuan yang ditujukan bagi orang 

yang hidup kewarga an yang sempurna. Dari lima macam sila 

itu ada satu sila yang memiliki kedudukan yang istimewa, yaitu sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab sila itu berada di luar ciptaan 

akal budi manusia. Keempat sila yang lain itu bersumber dari hidup 

bersama di antara manusia yang lain tentang hidup pergaulan 

manusia dalam perkembangan sejarah warga  manusia itu 

sendiri yang memunculkan satu tata kehidupan yang normatif, 

yaitu hidup yang dituntun dengan kaidah kesusilaan dan hidup   

yang dikungkung dengan kaidah hukum. Kedudukan atau posisi sila 

pertama dan utama itu yaitu tenaga pendorong (motif dinamis) 

atau tenaga penggerak untuk apa yang dikenal oleh kita:

1. Kemanusiaan; 

2. Keadilan; 

3. Moralitas; 

4. Kebajikan; 

5. Cinta dan Belas Kasihan; dan 

6. Kecantikan (Kecantikan). 

• Keenam: Elemen ini tertanam dalam diri manusia, sebab mereka 

yaitu satu spesies (Semua manusia dan bukan juga semua 

manusia memiliki hak dan derajat yang sama antara laki-laki dan 

perempuan (memiliki martabat manusia yang sama dan harus 

mempertahankan kasih sayang yang sama). Dan harus ada ketaatan 

kepada Tuhan yang yaitu pelestarian praktik sosial dalam 

hubungan manusia. 

Enam elemen di atas yaitu elemen ilahi yang ada dalam setiap 

manusia. Dalam bahasa Belanda disebut HetGoddelijke in demene. 

Sementara elemen-elemen itu diabaikan oleh setiap manusia yang 

mengaku sebagai Tuhan, kemanusiaannya akan berantakan, untuk 

membangun elemen-elemen itu, para penguasa, pemimpin rakyat, para 

pendidik/guru, sehingga jiwa dan nilai-nilai UUD 1945 bisa terjamin 

diturunkan oleh generasi muda. 

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya yaitu 

suatu sistem filsafat. Pengertian sistem yaitu suatu kesatuan bagian-

bagian yaitu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu 

tujuan tertentu dan secara keseluruhan yaitu suatu kesatuan yang 

utuh, Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu kesatuan bagian-bagian;

2. Bagian-bagian ini  memiliki  fungsi sendiri-sendiri;

3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan;

4. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu;

5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Pancasila yang terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila 

setiap sila pada hakikatnya yaitu suatu asas sendiri, fungsi 

sendiri-sendiri namun secara keseluruhan yaitu suatu kesatuan 

yang sistematis.

• Susunan sila-sila Pancasila yang bersifat organis

 Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya yaitu suatu kesatuan 

dasar filsafat negara berdasarkan lima sila yang masing-masing 

yaitu suatu asas kehidupan. Kesatuan sila-sila Pancasila yang 

bersifat organis ini  pada hakikatnya secara filosofis bersumber 

pada hakikat dasar antologis manusia sebagai pendukung dari inti, 

isi dari sila-sila Pancasila yaitu hakikat manusia “monopluralis” 

yang memiliki unsur-unsur, susunan kodrat jasmani dan rohani, 

“sifat kodrat” individu-makhluk sosial, dan “kedudukan kodrat” 

sebagai mempengaruhi berdiri sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

• Dasar epistemologi sila-sila Pancasila

 Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga 

yaitu suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu ideologi maka 

Pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas 

dari pendukungnya, yaitu: 

1) Logos yaitu rasionalitas atau penalaran; 

2) Pathos yaitu penghayatanl; dan 

3) Ethos yaitu kesusilaan. 

 Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat 

dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai ideologi 

bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat Pancasila. Oleh 

sebab itu dasar epistemologi tidak dapat dipisahkan dengan 

konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Kalau manusia 

yaitu basis ontologis dari Pancasila maka dengan demikian 

memiliki  implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu 

bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat 

manusia.

• Dasar aksiologis sila-sila Pancasila

 Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan 

dasar aksiologisnya sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila pada hakikatnya juga yaitu suatu kesatuan. ada  

   

berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung 

pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam 

menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkinya.

 Misalnya kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang 

tertinggi yaitu nilai materiil, kalangan hedonis berpandangan 

bahwa nilai tertinggi yaitu nilai kenikmatan. Namun dari berbagai 

macam pandangan tentang nilai dapat kita kelompokkan pada 

kedua macam sudut pandang yaitu bahwa sesuatu itu bernilai 

sebab berkaitan dengan subjek pemberian nilai yaitu manusia. 

Hal ini bersifat subjektif namun juga ada  pandangan bahwa 

pada hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendiri memang 

bernilai, ini yaitu pandangan dari paham objektivisme.

• Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem

 Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan 

atas hakikat Pancasila yang umum universal yang yaitu 

substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan 

penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yang bersifat 

umum kolektif serta realisasi pengalaman Pancasila yang bersifat 

khusus dan konkret. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila satu 

sampai dengan lingkungan yaitu cita-cita harapan dan 

dambaan bangsa negara kita  yang akan diwujudkannya. Sejak 

dahulu cita-cita ini  telah didambakan oleh bangsa negara kita  

agar terwujud dalam suatu warga  yang gemah ripah loh 

junawi, tenteram karta raharja. Dengan penuh harapan diusaha kan 

terealisasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan setiap manusia.

B. Pancasila sebagai Dasar negara 

Dalam pembukaan (preambule) UUD 1945 sebuah naskah dan 

amendemennya, deklarasi Pancasila yang kelima, yaitu dari sila 

Ketuhanan yang Maha Esa hingga sila Keadilan Sosial Rakyat negara kita  

telah menjadi landasan (ideologis) untuk pembentukan negara kesatuan 

Republik negara kita  (NKRI). Hal ini sejalan dengan pandangan Bung 

Hatta dalam penerimaannya gelar doktor kehormatan bidang Studi 

Hukum untuk Bung Hatta pada tanggal 30 Agustus 1975 di Universitas 

negara kita , yang menyatakan bahwa negara kita  yaitu negara hukum 

berdasarkan Pancasila. 

Jadi, terlepas dari hierarki hukum, Pancasila tidak secara eksplisit 

disebut sebagai payung Hukum Positif negara kita , sebagaimana UU No. 

12 tahun 2011 mengacu pada pembentukan undang-undang, namun  

yaitu persyaratan yang tidak dapat dibatalkan bahwa setiap 

perumusan atau perubahan mulai dari Hukum Dasar, Hukum, Peraturan 

Pemerintah, Hukum, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah harus 

selalu mengacu pada Pancasila. 

Ini yaitu dasar bahwa dalam politik hukum pembentukan Undang-

Undang dan Peraturan Ordonansi, Pancasila selalu dianggap sebagai 

satu-satunya dasar, di samping keberadaan UUD 1945 beserta semua 

amendemen konstitusionalnya. sebab  itu, setiap badan di negara kita  

baik legal maupun tidak, dalam pengoperasian roda organisasinya 

tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai norma dasar dalam 

hukum nasional. 

maka , sejalan dengan penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf 

c, pemahaman tentang ajaran Ateisme, Komunisme, Marxisme, dan 

Leninisme, serta semua pemahaman lainnya termasuk kekhalifahan 

yang berlawanan dan dimaksudkan untuk menggantikan Pancasila 

sebagai ideologi NKRI, tentu tidak bisa menjadi dasar dan pedoman 

bagi semua agama dalam menjalankan roda organisasinya di negara kita . 

Ketentuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai bertentangan dengan 

ajaran agama tertentu sebab bahkan, ide pertama Pancasila, Dewa 

Tertinggi, sebagai “kata sifat” telah mengadopsi ajaran agama dan aliran 

kepercayaan yang telah diakui di seluruh negara kita . 

Dengan berbagai perspektif dan argumen saat ini beberapa 

banding telah diajukan terhadap Ormas di Mahkamah Konstitusi. Salah 

satunya juga yaitu konstitusionalitas prinsip contrariusactus untuk 

mempengaruhi  pencabutan status hukum suatu entitas, bukanlah hal 

baru di negara kita . 

Wawasan tentang penerapan fundamental contrariusactus dalam 

pencabutan status hukum dari sebuah perusahaan disampaikan oleh 

salah satu pakar hukum terkemuka dan mantan ketua Mahkamah Agung 

Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Law and Society of negara kita  in 

negara kita  (Dian Rakyat) pada tahun 1985. 

Wirjono berpendapat bahwa ada dua hal yang akan memicu 

anak yatim kehilangan badan hukum, baik dengan pengangkatan    

menteri kehakiman sebab bertentangan dengan ketertiban umum, atau 

oleh putusan pengadilan tentang penyimpangan dari anggaran/hukum. 

Oleh sebab itu, penerapan prinsip contrariusactus saat ini yaitu 

cara paling efektif untuk memerintahkan organisasi yang bertentangan 

dengan Pancasila sebagai prinsip tunggal, tanpa mengurangi hak wali/

anggota untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Bisnis Negara untuk 

menguji validitas putusan. usaha  negara (beschikking) tidak dapat 

mencabut status hukum perusahaan. 

Terakhir namun tidak kalah pentingnya, perlu ada tingkat 

kesadaran yang tinggi dari seluruh warga  negara kita , yaitu bahwa 

sesuai dengan Pasal 28 I Konstitusi 1945, kemerdekaan dan hak 

untuk berorganisasi di negara kita  tetap ada jangkar pembatasan yang 

ditetapkan oleh hukum Jan dengan kewajiban untuk menghormati hak-

hak orang lain dalam hal ras, agama, dan ras dalam tatanan warga , 

nasional, dan kehidupan nasional. 

Menggarisbawahi kesimpulan di atas, Pancasila yaitu bagian 

integral dari nilai-nilai negara kita . Massa dasar kehidupan nasional. 

Dan sementara kehidupan nasional dan nasional belakangan ini telah 

terguncang oleh masalah rasionalisasi dan kesalahpahaman lainnya, 

Pancasila semakin relevan. Bahkan, sebagai filosofi dan sudut pandang 

ganda, kita memerlukan  lebih dari sebelumnya. 

Namun di sisi lain, timbul pertanyaan di dalam diri kita, mengapa 

kebijakan negara yang kita simpulkan sebagai bagian integral dari 

nilai-nilai negara tidak larut dalam hati setiap warga negara? Mungkin 

yang kita butuhkan sekarang yaitu penggunaan Pancasila yang tidak 

diindoktrinasi sehingga Pancasila yaitu ideologi lintas generasi bagi 

warga  negara kita . 

Kita menyadari bahwa di era globalisasi dan keterbukaan, Pancasila 

juga diharapkan dapat bersaing dengan ideologi lain. Untuk beberapa 

alasan, ada ideologi lain yang sesuai dengan kepercayaan budaya dan 

agama mereka. Namun, kami tegaskan bahwa sebagai ideologi formal, 

Pancasila yaitu final, lengkap. Dengan kata lain, kebijakan negara telah 

difinalisasi sejak diberlakukan sebagai bagian dari konstitusi 18 Agustus 

1945. maka , setiap usaha  untuk mengubah kebijakan negara 

yaitu pelanggaran mendasar terhadap perjanjian nasional berusia 73 

tahun silam.

A. Pengertian Epistemologi Hukum 

Manusia pada dasarnya yaitu makhluk pencari kebenaran. Manusia 

tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada, namun  selalu mencari 

dan mencari kebenaran yang sesungguhnya dengan bertanya-tanya 

untuk mendapatkan jawaban. Namun setiap jawaban-jawaban ini  

juga selalu memuaskan manusia. Ia harus mengujinya dengan metode 

tertentu untuk mengukur apakah yang dimaksud di sini bukanlah 

kebenaran yang bersifat semu, namun  kebenaran yang bersifat ilmiah 

yaitu kebenaran yang bisa diukur dengan cara-cara ilmiah.

Perkembangan pengetahuan yang semakin pesat sekarang ini, 

tidaklah menjadikan manusia berhenti untuk mencari kebenaran. 

Justru sebaliknya, semakin menggiatkan manusia untuk terus mencari 

dan mencari kebenaran yang berlandaskan teori-teori yang sudah ada 

sebelumnya untuk menguji sesuatu teori baru atau menggugurkan 

teori sebelumnya. Sehingga manusia sekarang lebih giat lagi melakukan 

penelitian-penelitian yang bersifat ilmiah untuk mencari solusi dari 

setiap permasalahan yang dihadapinya. sebab  itu bersifat statis, tidak 

kaku, artinya ia tidak akan berhenti pada satu titik, tapi akan terus 

berlangsung seiring dengan waktu manusia dalam memenuhi rasa 

keingintahuannya terhadap dunianya.

Epistemologi (filsafat ilmu) yaitu pengetahuan sistematik 

mengenai pengetahuan. Epistemologi yaitu salah satu objek 

kajian dalam filsafat, dalam pengembangannya menunjukkan bahwa 

epistemologi secara langsung berhubungan secara radikal (mendalam) 

dengan diri dan kehidupan manusia. Pokok kajian epistemologi akan 

sangat menonjol bila dikaitkan dengan pembahasan mengenai hakikat 

epistemologi itu sendiri. Secara linguistik kata “Epistemologi” berasal 

dari bahasa Yunani yaitu: kata “Episteme” dengan arti pengetahuan 

dan kata “Logos” berarti teori, uraian, atau alasan. Epistemologi dapat 

diartikan sebagai teori tentang pengetahuan yang dalam bahasa Inggris 

dipergunakan istilah theory of knowledge. Istilah epistemologi secara 

etimologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar dan dalam 

bahasa negara kita  lazim disebut filsafat pengetahuan. Secara terminologi 

epistemologi yaitu teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau 

ilmu filsafat tentang pengetahuan.

Masalah utama dari epistemologi yaitu bagaimana cara mem-

peroleh pengetahuan, sebetulnya seseorang baru dapat dikatakan 

berpengetahuan jika  telah sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan 

epistemologi artinya pertanyaan epistemologi dapat menggambarkan 

manusia mencintai pengetahuan. Hal ini memicu eksistensi 

epistemologi sangat urgen untuk menggambar manusia berpengetahuan 

yaitu dengan jalan menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah 

yang dipertanyakan dalam epistemologi. Makna pengetahuan dalam 

epistemologi yaitu nilai tahu manusia tentang sesuatu sehingga ia 

dapat membedakan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya.

Epistemologi yaitu cabang filsafat yang membahas tentang 

terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, 

sarana, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas dan 

kebenaran pengetahuan (ilmiah). Perbedaan landasan ontologik 

memicu perbedaan dalam menentukan metode yang dipilih 

dalam usaha  memperoleh pengetahuan yang benar. Akal, akal budi, 

pengalaman, atau kombinasi akal dan pengalaman, intuisi, yaitu 

sarana mencari pengetahuan yang dimaksud dalam epistemologik, 

sehingga dikenal model-model epistemologik seperti rasionalisme, 

empirisme. Epistemologi juga membahas bagaimana menilai kelebihan 

dan kelemahan suatu model epistemologik beserta tolak ukurnya bagi 

pengetahuan (ilmiah). Pengetahuan yaitu daerah persinggungan 

antara benar dan dipercaya. Pengetahuan bisa diperoleh dari akal 

sehat yaitu melalui pengalaman secara tidak sengaja yang bersifat 

sporadis dan kebetulan sehingga cenderung bersifat kebiasaan dan 

pengulangan, cenderung bersifat kabur dan samar dan karenanya 

yaitu pengetahuan yang tidak teruji. Ilmu pengetahuan 

(sains) diperoleh berdasarkan analisis dengan langkah-langkah yang 

sistematis (metode ilmiah) memakai  nalar yang logis. Sarana 

berpikir ilmiah yaitu bahasa, matematika, dan statistika. Metode 

ilmiah menggabungkan cara berpikir deduktif dan induktif sehingga 

menjadi jembatan penghubung antara penjelasan teoretis dengan 

pembuktian yang dilakukan secara empiris. Secara rasional, ilmu 

menyusun pengetahuannya secara konsisten dan kumulatif, sedangkan 

secara empiris ilmu memisahkan pengetahuan yang sesuai dengan 

fakta dari yang tidak. Dengan metode ilmiah berbagai penjelasan 

teoretis (atau juga naluri) dapat diuji, apakah sesuai dengan kenyataan 

empiris atau tidak. Kebenaran pengetahuan dilihat dari kesesuaian 

artinya dengan fakta yang ada, dengan putusan-putusan lain yang telah 

diakui kebenarannya dan tergantung kepada berfaedah tidaknya teori 

ini  bagi kehidupan manusia. Jika seseorang ingin membuktikan 

kebenaran suatu pengetahuan maka cara, sikap, dan sarana yang 

dipakai  untuk membangun pengetahuan ini  harus benar. Apa 

yang diyakini atas dasar pemikiran mungkin saja tidak benar sebab 

ada sesuatu di dalam nalar kita yang salah. Demikian pula apa yang 

kita yakini sebab kita amati belum tentu benar sebab penglihatan 

kita mungkin saja mengalami penyimpangan. Itulah sebabnya ilmu 

pengetahuan selalu berubah-ubah dan berkembang.

Dalam percaturan filsafat, epistemologi dikenal memiliki diva 

jelajah dalam lingkup mengenai bagaimana pengetahuan pada dasarnya 

dapat diperoleh dan diuji kebenarannya sentra bila dispesifikasikan 

atas ranah epistemologi hukum, maka lingkup kajiannya berada pada 

usaha  untuk menyibak tentang bagaimana pengetahuan hukum itu 

dapat diperoleh dan bagaimana pula tingkat kebenarannya sehingga 

dapat menjadi penentu dari metodologi hukum. Dengan pemahaman 

sedemikian, maka epistemologi hukum berkelana pada pencarian pada 

apakah pengetahuan hukum itu, apakah arti mengetahui dan di mana 

pengetahuan itu ditemukan: akal budi ataukah pengalaman indrawi, serta 

apakah pengetahuan kita tentang hukum dapat dipertanggungjawabkan.   

Pengetahuan manusia pertama kali yaitu saat  Nabi Adam 

diberitahukan oleh Tuhan tentang nama segala sesuatu yang tidak 

diketahui oleh malaikat yang menentang penciptaan manusia, seperti 

tertuang dalam QS. Al-Baqarah (2): 31 bahwa: “Dan Dia mengajarkan 

kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya”. Setelah peristiwa 

itu Adam sebagai makhluk baru, dibanggakan oleh Tuhan di hadapan 

makhluknya yang lain, sebab Nabi Adam as. yaitu khalifah.

sebab  kedudukannya itu, Nabi Adam as. dibenci oleh Iblis yang 

sebab kedudukannya itu, maka Nabi Adam as. dibenci oleh Iblis 

bersumpah untuk menyesatkannya. Peluang itu didapat Iblis saat  

turun “perintah” pertama Tuhan untuk tidak mendekati buah khuldi 

diberitakan dalam QS. Al-Baqarah (2): 35 bahwa: “Dan Kami berfirman: 

Hai Adam diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah 

makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu suka, dan 

janganlah kamu dekati pohon ini.” 

Oleh Iblis peluang ini  dimanfaatkan sebaik-baiknya, 

dengan mengatakan pada Nabi Adam as, bahwa buah khuldi yaitu 

buah pengetahuan, di mana jika Adam memakannya, maka ia dan 

keturunannya akan memilki pengetahuan yang lebih dibandingkan  apa yang 

diajarkan oleh Tuhannya.

Di sinilah letak kekhasan manusia, yaitu “rasa ingin tahu” yang 

sangat besar diikuti dengan rasa ingin memiliki apa-apa yang belum 

atau bukan menjadi miliknya. Dituntun oleh Iblis pada saat menawarkan 

ide untuk memakan buah khuldi kepada Adam as. dan Hawa. Dalam 

konteks ini, ruang dan waktunya yaitu surga tempat Adam as. 

diciptakan sebagai dunianya. Setelah ide itu lalu  diwujudkan 

dengan makan buah khuldi, maka ide itu menjadi master dalam bentuk 

perbuatan hukum.

Tuhan pun murka dan menghukum Adam as. turun ke dunia untuk 

menjalani hidup yang sesungguhnya, yaitu bumi sebagai ruang dan 

waktunya. Ini yaitu “hukuman pertama” akibat “pelanggaran pertama” 

oleh “manusia pertama.”

Pada saat dihadapkan dengan pilihan antara makan atau tidak itulah 

muncul asas pertama kali bagi manusia yang berupa “asas berkehendak 

untuk”, yaitu kehendak untuk “tahu” dan kehendak untuk “memiliki” 

tahu. Isi dari hukum yaitu tahu, yaitu tahu apa yang boleh dan apa 

yang tidak tahu apa yang dilarang dan apa yang tidak. Tindakan Adam 

as. memakan buah khuldi yaitu akibat sesat akan tahu yang dibisikkan 

Iblis. Adam as. lupa apa yang diberitahu (diperintahkan) Tuhan tentang 

pohon khuldi itu, lalu  Adam as. disesatkan oleh “tahu” versi Iblis 

yang menyebut khuldi yaitu “tahu”.

Apa yang diketahui manusia dari hasil makan buah khuldi itu? 

Pertama, Adam as. dan Hawa mendapat pengetahuan akan halnya 

mereka berbeda secara lahiriah. Kedua, sebab sudah menjadi makhluk 

materi, maka muncul aku di antara keduanya. Hingga akhirnya 

“dihukum” Tuhan turun ke bumi untuk menjalankan tugasnya 

menghuni bumi. Bukankah itu yaitu ide awal Tuhan menciptakan 

manusia, yaitu menjadi khalifah di muka bumi.

Tuhan memberikan pengetahuan pada manusia, ada yang 

memetiknya dari ide atau rasio dan ada yang memetiknya dari matter 

atau realitas, di sinilah terjadi chaos. Ide atau rasio yang berupa 

noumena direkayasa untuk kepentingan sosial sehingga ide dihukumkan 

yang dapat berupa ketetapan. Sementara matter atau realitas yang 

berupa fenomena, fenomena itu dapat direkayasa untuk kepentingan 

sosial melalui peraturan yang berupa ketetapan pula.

Dalam diri manusia ada  dua sisi, yaitu sisi luar sebagai yang 

bisa diamati lahiriah oleh diri dan orang lain. Apa yang kita lakukan, 

katakan biasanya merujuk pada kemampuan fisikal dan kebiasaan 

verbal (bahasa). Sementara sisi dalam yang hanya diketahui oleh diri 

pribadi, yakni pemikiran, emosi, dan sensasi yang merujuk pada dunia 

kejiwaan setiap orang. Kedua sisi ini dibawa secara alamiah atas dasar 

kehendak (radat) dan ketetapan (Kodrat) dari Sang Pencipta. Kemudian 

kemampuan itu berkembang, secara fisik dilatih dengan olahraga 

dan secara kejiwaan dilatih oleh pengamatan dan pengalaman hidup 

manusia. Di mana kedua sisi ini memiliki thin red line (garis pemisah yang 

sangat tipis). Garis pemisah inilah memunculkan sisi ketiga dalam diri 

manusia, yang akan berfungsi mengambil keputusan dalam bertindak 

sedangkan kedua sisi lainnya akan menerima akibat dari keputusan 

yang diambilnya.

Seorang pencuri memutuskan mencuri melalui sisi ketiga, setelah 

berhasil sisi fisik yang menikmati hasilnya dan sisi jiwa memperoleh 

kepuasannya. Bila tertangkap dan terhukum sisi fisik yang dipenjara 

dan sisi jiwa yang menderita. Demikian pula jalan terbentuknya hukum    

yang dibuat manusia. Sisi luar yaitu fenomena yang terjadi dalam 

hubungan sesama manusia, sementara sisi dalam setiap manusia 

menghendaki kebebasan melakukan apa saja. Syahdan, sisi ketiga 

menetapkan aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Pemilik 

sisi ketiga ini yaitu penguasa yang ditunjuk oleh kesepakatan bersama 

seluruh warga .

Sebelum ide pada rasio belum dijadikan noumena telah ada  

persitegangan antara ide dengan ide. Di sinilah terjadi antinomi yang 

menghasilkan nilai untuk membuat keputusan. Begitupun antara matter 

dengan matter terjadi antinomi yang menghasilkan kompromi dalam 

membuat keputusan, peraturan itu dibuat oleh sebab adanya dua 

nilai yang saling bersitegang (nilai antinomi) untuk diproses melalui 

pembentukan (proses menjadi). Bila terbentuk (jadi), maka tidak bebas 

nilai lagi.

Bila ada  dua kepentingan yang tidak nyambung, maka dapat 

direkayasa melalui wilayah “pengecualian”. Sebagai contoh, 2 x 2 = 

4 (di mana dua dikalikan dua menjadi empat akan terasa nyambung). 

Akan namun , bila dinyatakan dalam urutan bilangan 1, 2, 3, 4, maka akan 

terlihat tidak nyambung bila akan dibuat 2 x 2 = 4, sebab angka dua 

hanya muncul satu kali dalam urutan bilangan. Oleh sebab itu, maka 

angka 2 yang kedua akan direkayasa dengan diberi pangkat menjadi 2 

pangkat 2 sama dengan 4.

Contoh lain, 2 topi + 2 pena akan terasa tidak nyambung sebab 

angka 2 yang pertama terlihat dalam ruang dan waktu sebagai topi, 

sedangkan angka dua yang kedua dalam ruang dan waktu sebagai 

pena. Oleh karenanya terasa tidak nyambung, kecuali direkayasa dan 

diletakkan dalam ruang dan waktu yang sama. Di dalam ruang dan 

waktu ada  isi. Sementara isi dalam fenomena yaitu “realitas”.

Peran untuk “kecuali” dapat dimanfaatkan oleh fenomena. 

Contohnya, seorang dosen di dalam benaknya telah ada ketetapan di 

akal (noumena) untuk kecuali dapat dimanfaatkan oleh fenomena. 

Contohnya, bila menetapkan nilai “kesamaan”, maka kalaupun ada 

mahasiswa yang salam sujud dengan dosen itu di luar (tidak dapat 

diketahui apakah salam sujudnya itu memang ikhlas atau untuk 

mengadakan fenomena), dosen itu akan tetap saja memberikan 

nilai sebagaimana adanya, maka artinya fenomena itu tidak dapat 

mengalahkan noumena. Akan namun , bila dosen itu telah memberikan 

“simpati”, maka mau sebodoh apa pun mahasiswa itu bisa saja diberi 

nilai, dan jika  bertemu dengan mahasiswa yang membuat dosen itu 

“antipati”, maka nilainya dapat menjadi E.

Begitu pula fungsi manusia dalam menjabarkan apa yang diajarkan 

Tuhannya, apakah akan menilai berdasar keinginan atau ketaatan, 

berdasarkan logika atau rasa. sebab  sejatinya antara manfaat dan 

mudharat akan berdebat. Ibarat ayat yang tersirat dalam QS Al-Baqarah 

(2): 219 “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar minuman keras 

dan judi, katakanlah: keduanya itu ada  dosa besar dan beberapa 

manfaat bagi manusia, namun  dosanya lebih besar dari manfaatnya”. 

Maka sisi ketiga dalam diri akan memutuskan apa yang harus dilakukan.

Minuman keras beralkohol baik yang legal ataupun yang dijual 

ilegal, yang bermerek ataupun oplosan memang sekilas memiliki  

manfaat bagi tubuh, untuk penghangat, penyemangat, atau obat kuat. 

Di sisi lain juga membawa mudharat, selain dosa tentunya, juga akan 

merusak organ vital tubuh jantung, paru-paru, otak, dan bahkan 

mengancam nyawa peminumnya. Demikian pula judi yang sekilas 

membawa senang bila menang, namun membuat marah jika kalah.

Untuk itu pembuat regulasi di dalam negeri hendaknya belajar 

membaca fenomena dalam warga . Jangan hanya sekadar 

mengejar manfaat dari pajak yang diberi produsen minuman keras, lalu 

melegalkannya, namun lupa menghitung akibat buruk dari peredarannya 

yang dapat memicu berbagai penyakit warga  seperti perampokan, 

pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya akibat meminum 

minuman keras.

Asas kemanfaatan ini seharusnya bisa diukur dengan mudah, 

sebab semuanya telah terjadi dalam fenomena yang bisa diamati bukan 

lagi dalam tataran ide. Fenomena itu bisa diukur penyebabnya dan 

apa akibatnya bila terus-menerus terjadi. Dari situ, maka sisi ketiga 

harus segera membuat keputusan, yang harus dipertahankan apakah 

pendapatan dari pajak atau ketertiban dalam warga .

Seperti halnya dalam kebijakan mobil murah, di mana kaum matter 

realistis akan berkata: “tidak cocok untuk Jakarta dan kota-kota besar 

lainnya di mana tidak diikuti dengan pembangunan infrastruktur secara 

memadai”. Sementara kaum ide berkata: ”memandangnya ke depan 

   

dulu, masalah jalan, seiring dengan berjalannya keputusan mobil murah 

itu, infrastruktur jalan nanti dibangun”.

Dalam hal kampanye berobat gratis pada pemilukada, kaum ide 

berkata “penyelenggaraan berobat gratis”. Kemudian dijawab oleh 

kaum matter, “prasarana rumah sakit tidak memadai, tenaga rumah 

sakit kurang”. Berikutnya lagi akan dijawab kembali oleh kaum ide 

dengan ungkapan, “Buat kelas-kelas dalam rumah sakit seperti kelas 

I, II, dan III”.

Perekayasa pada wilayah pengetahuan tadi diperankan oleh manusia 

memiliki pengetahuan. Seharusnya posisi pengetahuan yang nyata 

dengan ide itu hendaknya diberlakukan sama, namun senyatanya sering 

tidak. Oleh sebab itulah, lalu  orang pintar selalu menghukum 

orang yang tidak pintar.

B. Landasan Epistemologi dalam Ilmu Pengetahuan 

Bagaimanapun pengetahuan manusia selalu mengalami pergerakan, 

yang oleh van Peursen dibagi menjadi tiga tahap, yakni tahap mistis, 

tahap ontologis, dan tahap fungsionil. Yang dimaksud dengan tahap 

mistis yaitu sikap manusia dalam memahami gejala-gejala alam 

memposisikan dirinya sebagai makhluk yang terkepung oleh kekuatan-

kekuatan gaib sekitarnya, yaitu kekuasaan dewa-dewa alam raya atau 

kekuasaan kesuburan, seperti terwujud dalam mitos-mitos. Pada tahap 

ini manusia memahami peristiwa alam seperti bencana alam atau 

panen sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan mistis di mana manusia 

tidak dapat menghindarinya. Manusia mencoba memahaminya dengan 

mempersonifikasikan pada dewa-dewa sebagai penyebab terjadinya 

peristiwa alam. Upacara keagamaan menjadi penting guna memberikan 

persembahan pada dewa-dewa agar tetap memberikan perlindungan 

kepada manusia dan menjauhkannya dari bencana. Oleh sebab 

itu, menurut Peursen, salah satu fungsi mitos yaitu memberikan 

pengetahuan tentang dunia, selain sebagai pedoman tertentu bagi 

sekelompok orang dan untuk memberikan jaminan bagi masa kini. 

Pada tahap ontologis, manusia dalam memahami gejala-gejala alam 

tidak lagi dalam posisi terkepung oleh kekuasaan mistis, melainkan 

secara bebas mampu meneliti segala sesuatu hal. Yang yaitu ciri 

pada tahap ini yaitu manusia mulai mengambil jarak terhadap objek, ia 

mengamat-amati dan mengkotak-kotakkan. Dalam melukiskan dunia, 

yang semula dihubungkan dengan kekuasaan para dewa, lalu  

digantikannya dengan sebuah ajaran atau teori mengenai dasar hakikat 

segala sesuatu (ontologi), termasuk dalam melukiskan alam semesta. 

Ajaran-ajaran mitologis mengenai terjadinya dewa-dewa diubah menjadi 

filsafat atau ilmu mengenai dunia yang tidak tampak (metafisika), 

gambaran-gambaran mitologis mengenai terjadinya dunia ini dialihkan 

menjadi ajaran filosofis mengenai alam raya (filsafat fisika), pembersihan 

batin yang berhadapan dengan kesalahan tragis (katharsis) harus minggir 

bagi filsafat etika. Dengan demikian tata tertib alam semesta dapat 

diterima manusia lewat jalan pengertian dan pengetahuan. Terakhir 

dalam tahap fungsional, ialah sikap dan alam pikiran yang tidak 

terpesona lagi oleh lingkungannya (sikap mistis), tidak lagi dengan 

kepala dingin ambil jarak terhadap objek penelitiannya. Sebaliknya 

manusia mengadakan relasi-relasi baru, suatu ketertautan yang baru 

terhadap segala sesuatu dalam lingkungannya. Menurut Peursen yang 

yaitu satu sikap dasar dalam sikap fungsional yaitu bahwa orang 

mencari hubungan-hubungan antara semua bidang, arti sebuah kata, 

atau sebuah perbuatan maupun barang dipandang menurut peran atau 

fungsi yang dimainkan dalam keseluruhan itu yang saling bertautan. 

Sebagai contoh, bahwa norma yang mewajibkan kita harus patuh pada 

orang tua tidak lagi dipahami dengan menerimanya begitu saja sebab 

berabad-abad lamanya sudah berlaku, yang seolah-olah yaitu 

hukum-hukum abadi. Norma-norma dipahami dengan mencari apa 

arti atau pesan norma-norma ini  bagi manusia. Proses pencarian 

arti atau makna ini  bukannya dengan mengambil jarak terhadap 

norma-norma itu yang lalu  dirumuskan dalam pengertian umum 

dan abstrak seperti dalam alam pikiran ontologis, melainkan berkaitan 

dengan meleburkan diri pada situasi-situasi konkret melalui tindakan-

tindakan nyata. 

Pada awalnya manusia terkepung oleh kekuatan mistis, namun  dalam 

perkembangan berikutnya ia berusaha melepaskan diri dari kekuatan 

ini . Hal ini dimungkinkan sebab sebagai makhluk yang mulia, 

manusia diberikan akal oleh Tuhan dan dengan akalnya itu manusia 

selalu terus berusaha menemukan jawaban atas fenomena sekelilingnya. 

Dengan adanya akal, manusia memiliki  kemampuan untuk menalar. 

Kemampuan ini memicu manusia mampu mengembangkan 

  

pengetahuan secara sungguh-sungguh dan dia akan memikirkan hal-hal 

yang baru demi kelangsungan hidupnya. 

Kemampuan mengembangkan pengetahuannya dengan cepat, 

sebab kemampuan berpikir manusia yang mengikuti suatu alur 

kerangka tertentu. Secara garis besar cara berpikir seperti disebut 

penalaran. Penalaran yaitu proses berpikir dalam menarik sesuatu 

kesimpulan yang berupa pengetahuan. Dalam melakukan penalaran 

ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai pedoman, 

seperti cara/teknik dan sarana yang dipakai , sehingga diperoleh 

pengetahuan yang disebut ilmu. Untuk menemukan pengetahuan inilah 

dipakai  salah satu cabang filsafat yang disebut epistemologi. Dengan 

demikian, untuk mendapatkan pengetahuan secara benar, maka sebagai 

landasan epistemologi, ada 5 (lima) pertanyaan mendasar yang perlu 

diperhatikan, yaitu:

1.  Bagaimana prosedurnya. 

2.  Hal apa yang diperhatikan agar memperoleh pengetahuan yang 

benar. 

3.  Apa yang disebut kebenaran. 

4.  Apa kriteria kebenaran itu. 

5.  Cara, teknik, sarana apa yang membantu memperoleh pengetahuan 

yang disebut ilmu itu. 

Epistemologi yaitu cabang filsafat, yang sebetulnya 

mengkaji hakikat pengetahuan yang khusus untuk 4 (empat) pokok 

persoalan pengetahuan seperti keabsahan, struktur, batas, dan sumber 

pengetahuan. Secara etimologi, penguraian berdasarkan pada asal 

katanya, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme 

dan logos. Episteme artinya pengetahuan dan logos lazim dipakai untuk 

menunjukkan adanya pengetahuan sistematis. Secara sederhana 

epistemologi diartikan sebagai pengetahuan mengenai pengetahuan. 

Episteme berasal dari kata kerja epistamai, artinya mendudukan, 

menempatkan, atau meletakkan. Secara harfiah episteme berarti 

pengetahuan sebagai usaha  intelektual untuk menempatkan sesuatu 

dalam kedudukan setepatnya. 

Anthony Flew dalam A Dictionary of Philosophy menjelaskan bahwa 

epistemologi sebagai: “The branch of philosophy concerned with the theory 

of knowledge. Traditionally, central issues in epistemology are the nature and 

derivation of knowledge, the scope of knowledge and the reliability of claims to 

knowledge” 

Selain kata episteme, untuk kata pengetahuan dalam bahasa Yunani 

juga dipakai kata gnosis, maka istilah epistemologi dalam sejarah pernah 

juga disebut gnoseologi sebagai kajian filosofis yang membuat telaah kritis 

dan analitis tentang dasar-dasar teoretis pengetahuan. Dalam bahasa 

Jerman, epistemologi diterjemahkan antara lain menjadi erkentnistheorie 

dan dalam bahasa Belanda dikenal istilah kennisleer atau kentheorien (teori 

pengetahuan). Berdasarkan asal kata dan pengertiannya, singkatnya 

dapat disebutkan bahwa epistemologi yaitu salah satu cabang filsafat 

untuk membantu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang 

disebut ilmu. 

C. Aspek Epistemologis dalam Ilmu Hukum 

Hukum sebagai gejala sosial yang menampakkan aspek, fase, ciri, 

dimensi ruang dan waktu, serta tataran analisis yang majemuk 

yaitu objek studi dengan melakukan kegiatan ilmiah dari berbagai 

sudut pandang dan pendekatan. Misalnya telaah tentang hukum dengan 

melihat bagaimana hukum ini  tampak dalam sikap dan perilaku 

warga warga  dalam aktivitas berlalu lintas dan angkutan jalan, 

artinya studi ini  terarah pada kegiatan ilmiah dengan objek telaah 

hukum dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. 

Kegiatan ilmiah di bidang hukum yang dilakukan dengan 

memakai  berbagai sudut pandang dan pendekatan ini  

selanjutnya melahirkan berbagai disiplin ilmiah yang mandiri yang 

masing-masing objek telaahnya hukum. Disiplin ilmiah yang dimaksud 

yaitu kegiatan intelektual untuk secara rasional memperoleh 

pengetahuan dalam bidang hukum secara sistematis dan terikat pada 

aturan prosedur (metode) tertentu. Dengan demikian ada  beberapa 

disiplin hukum yang masing-masing dari sudut pandang tertentu 

berusaha memperoleh pemahaman teoretis atau penguasaan intelektual 

terhadap atau berkenaan dengan hukum. Misalnya penelaahan terhadap 

hukum yang dilakukan berdasarkan pada sudut pandang dan pendekatan 

serta metode dan pengertian-pengertian yang khas dipakai  dalam 

sosiologi sebagai disiplin induknya, yang akan melahirkan sosiologi 

hukum sebagai disiplin ilmiah mandiri. 

   

Keseluruhan disiplin ilmiah ini  dapat disebut dalam satu 

istilah, yaitu disiplin ilmiah tentang hukum (science concerned with law), 

ilmu hukum (juris-prudence) atau pengembanan hukum teoretikal 

(theoritische rechtsbeoefening). Sekali lagi istilah-istilah ini  semuanya 

menunjuk pada kegiatan akal budi untuk secara ilmiah (rasional-

sistematikal-metodikal, terargumentasi dan terus-menerus) berusaha  

memperoleh pengetahuan tentang hukum dan penguasaan intelektual 

atas hukum. 

Ilmu hukum memiliki  tujuan memberi suatu pengetahuan dan 

kemampuan penguasaan intelektual tentang hukum baik terhadap 

pembentuk undang-undang, terhadap hakim maupun para ilmuwan 

hukum. Pengetahuan yang dimaksud yaitu pengetahuan hukum yang 

dimiliki dalam mempersiapkan pengambilan putusan hukum konkret 

yang akan dibuatnya, yakni menetapkan hak dan kewajiban orang dalam 

situasi kewarga an konkret tertentu berdasarkan kaidah hukum 

yang tercantum dalam suatu aturan hukum, yang kepatuhannya tidak 

diserahkan pada kehendak bebas orang yang bersangkutan, melainkan 

dapat dipaksakan oleh otoritas publik. Dengan demikian ilmu hukum 

memiliki pretensi untuk memberikan solusi atau penyelesaian hukum 

konkret, artinya memberi jawaban atas pertanyaan apa hukumnya 

yang berlaku bagi kenyataan-kenyataan kewarga an tertentu yang 

menimbulkan masalah hukum. 

Tujuan ilmu pengetahuan hukum termasuk ilmu hukum positif 

yaitu untuk memahami dan menguasai pengetahuan tentang kaidah 

dan asas-asas untuk lalu  dapat mengambil keputusan berdasarkan 

hal ini . Ilmu pengetahuan hukum dalam aplikasinya dapat 

dikelompokkan pada tiga kegiatan, yang antara lain terdiri dari: 

1.  Pembentukan hukum, kegiatan ini mencakup pembentukan 

peraturan perundang-undangan oleh lembaga tertentu yang 

berwenang melalui prosedur tertentu yang sebelumnya telah 

ditetapkan. Perundang-undangan yaitu bentuk pembentukan 

hukum yang paling penting yang di dalamnya diciptakan suatu 

model perilaku abstrak yang di lalu  hari dapat dipergunakan 

untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kewarga an 

konkret. Selain itu pembentukan hukum dapat dilakukan oleh 

hakim dalam sebuah proses peradilan di mana terhadap masalah  yang 

dihadapinya tidak ada  suatu aturan hukum yang mengaturnya. 

Sering kali hal ini  dilakukan hakim melalui suatu metode 

konstruksi hukum yang terdiri dari metode argumentum peranalogian 

(analogi), argumentum a contrario, dan metode penghalusan hukum 

(rechtsvervijnings).

2.  Penerapan hukum, kegiatan ini untuk menentukan hukum apa 

yang diterapkan bagi peristiwa hukum tertentu berdasarkan kaidah-

kaidah hukum yang berlaku. Dalam penerapan hukum kegiatan 

penemuan hukum memegang peranan penting, sebab dengannya 

kaidah hukum dan jangkauan keberlakuan dari suatu aturan hukum 

diperoleh dan lalu  diterapkan pada peristiwa hukum yang 

dihadapi untuk lalu  ditetapkan apa akibat hukumnya bagi 

peristiwa hukum ini . Penerapan hukum ini dapat berbentuk 

putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris, 

dan lain sebagainya. 

3.  Perkembangan hukum. Hukum mengembangkan diri dengan suatu 

kerja sama yang kompleks antara pembentuk undang-undang, 

hakim, dan ilmu hukum. Ilmu hukum sering mempelajari hukum 

dengan mengambil pengertian-pengertian dalam hukum yang sudah 

tersedia dalam undang-undang, namun  di lain pihak para pembentuk 

undang-undang sering mengambil pengertian-pengertian ini  

sebagai hasil kerja ilmu hukum dan memasukkannya dalam 

rumusan undang-undang. Perkembangan hukum diperoleh melalui 

kerja sama antara ilmu hukum dengan hakim. Putusan hakim 

yang telah memperoleh anotasi (pandangan dan penilaian hukum) 

dari ilmuwan hukum sering menjadi celah untuk perkembangan 

hukum yang di lalu  hari dapat diletakkan sebagai landasan 

dari putusannya. 

Melakukan analisis hukum terhadap fakta akan menarik perhatian, 

mengingat hal ini  tidak sesederhana yang dibayangkan orang 

biasanya yang hanya mengandalkan pada kegiatan seorang 

hakim dalam menerapkan aturan-aturan hukum yang ada pada setiap 

peristiwa konkret yang terjadi, meskipun hingga derajat tertentu hakim 

memang melakukannya demi menjaga konsistensi yuridikal, dan harus 

pula dipahami bahwa jika dikaitkan dengan sistem hukum, maka tidak 

hanya berbicara mengenai hubungan antara peraturan yang satu dengan 

yang lainnya, namun  termasuk juga di dalamnya lembaga atau organisasi 

   

yang memiliki  otorisasi untuk membentuk dan menjalankan sistem 

hukum ini .

Hukum bukanlah barang yang tersedia begitu saja yang setiap 

saat oleh hakim dapat diterapkan terhadap fakta. Begitu juga terhadap 

berbagai peristiwa yang terjadi tidak dapat begitu saja hakim langsung 

dapat menderivasi aturan-aturan hukum yang ada tanpa memperhatikan 

situasi problematikal yang melingkupi peristiwa ini . Seperti halnya 

berpikir silogisme dalam metode penalaran hukum, ketidaksederhanaan 

tampak di mana aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor 

selalu memerlukan kualifikasi atau interpretasi dalam konteks kenyataan 

faktual yang konkret. Premis minornya berupa fakta yuridis, yakni fakta-

fakta dari sebuah masalah  dalam masalah hukum juga tidak begitu saja 

dapat ditetapkan, melainkan harus dipersepsi dan dikualifikasi dalam 

konteks aturan hukum yang relevan untuk lalu  diseleksi dan 

dikualifikasi berdasarkan kategori-kategori hukum. 

Van Peursen menyatakan bahwa fakta itu tidak ditemukan seperti 

objek atau benda tertentu yang dipungut dari tanah, melainkan fakta 

yaitu hasil pengamatan, penjelasan teoretis, usaha yang bersifat 

membatasi dari disiplin ilmiah tertentu. Selanjutnya ia mengatakan 

bahwa fakta tidak ditemukan, melainkan dijadikan, sehingga setiap 

pengetahuan manusia tentang kenyataan apa pun yaitu pengetahuan 

hasil interpretasi, dalam arti sudah bermuatan teori dan pengandaian-

pengandaian dan sebab itu sesungguhnya tidak pernah murni objektif 

dan netral. 

Seperti yang dikatakan Gadamer bahwa interpretasi memiliki pra-

struktur di dalam pemahaman, yakni vorhabe (apa yang sudah dimiliki 

sebelumnya), vorsicht (apa yang sudah dilihat sebelumnya), vorgriff (apa 

yang ditangkap sebelumnya). Jika seseorang mengetahui sesuatu, maka 

bagaimanapun objek pengetahuan ini  pasti mendapat pengaruh 

dari subjek yang mengetahui, sebab itu sesungguhnya fakta yang bebas 

nilai, bebas prasangka, dan bebas kepentingan itu tidak pernah ada. 

Dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum, usaha memperoleh 

pengetahuan tentang hukum yang di dalamnya mencakup kegiatan 

mengkualifikasi fakta dan menetapkan hukum dan seorang ilmuwan 

hukum tidak pernah bertolak dari suatu pengetahuan yang kosong. 

Pengetahuan yang hendak diperoleh seorang ilmuwan hukum mustahil 

akan diperoleh tanpa ia sebelumnya memiliki  pra-pengetahuan. 

Misalnya jika hendak memperoleh pengetahuan dari sebuah putusan 

Mahkamah Agung yang dipelajari, paling tidak harus mengetahui 

kedudukan putusan ini  dalam tatanan hukum positif negara 

yang bersangkutan, selain sebelumnya harus sudah terbiasa dengan 

pemakaian bahasa hukum, pengertian hukum dan berbagai pengertian 

yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga dituntut harus memiliki  

pengetahuan tentang hukum acara pada umumnya, misalnya apa yang 

dimaksud dengan pemeriksaan tingkat banding, pemeriksaan tingkat 

kasasi, dan sebagainya.

Beerling mengatakan bahwa sebetulnya tujuan dari suatu pertanyaan 

yaitu tidak lain dari penjelasan tentang sesuatu yang sebetulnya telah 

diketahui dengan samar-samar, sekurang-kurangnya mau atau yakin 

akan menemukannya. Kegiatan memperoleh pengetahuan hukum yang 

lebih jelas dari pengetahuan yang sebelumnya masih samar-samar dan 

kurang jelas diperoleh melalui kegiatan interpretasi, yakni menemukan 

makna dari suatu aturan hukum. 

Ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yang mempelajari, 

memaparkan, dan mensistematisasi satu sistem hukum tertentu dalam 

pengembanannya terkandung muatan interpretasi yang mengacu pada 

suatu sistem hukum yang berlaku dalam warga  tertentu. Oleh 

sebab itu, kegiatan interpretasi dalam ilmu hukum menempati posisi 

sentral. Tujuan interpretasi dalam ilmu hukum selalu memaparkan 

aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, 

menentukan makna dan jangkauan yang terkandung di dalamnya 

dan menempatkannya dalam suatu sistem tatanan hukum, dengan 

menganalisis kata-kata yang dipakai  sedemikian rupa sehingga ia 

siap untuk diterapkan pada peristiwa konkret baik yang aktual maupun 

potensial untuk terjadi. 

D. Landasan Epistemologis dalam Penerapan Hukum 

Pada dasarnya kegiatan ilmu hukum itu yaitu kegiatan 

menawarkan penyelesaian masalah hukum konkret yang timbul atau 

mungkin timbul dan harus dihadapi dalam warga  berdasarkan 

kerangka tatanan hukum yang ada. Artinya pengembanan ilmu hukum 

ini memiliki fungsi praktis, yakni terarah untuk menyelesaikan masalah 

hukum tertentu berdasarkan hukum positif tertentu, atau seperti 

pendapat Meuwissen yang menyebut bahwa ilmu hukum ini sebagai 

   

bentuk pengembanan hukum teoretis yang benar-benar praktis, artinya 

relevan untuk pembentukan dan penemuan hukum. Berdasarkan 

pengetahuan hukum yang dimiliki diharapkan setiap putusan yang 

dibuat para pengambil keputusan dapat dipertanggungjawabkan 

secara rasional-yuridis. Dengan kata lain, terhadap putusan ini  

diharapkan dapat ditempatkan dalam kerangka tatanan hukum yang 

berlaku sehingga memiliki landasan legitimasi dan terlaksananya 

penerapan hukum yang memiliki  tingkat akseptabilitas tinggi. Untuk 

dapat menghimpun, menata, memaparkan, dan mensistematisasi teks 

hukum, sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, 

maka dilakukan analisis, pembentukan pengertian-pengertian dan 

penggolongan (kategorisasi), serta klasifikasi dalam hukum dan untuk 

itu harus diinterpretasi.

Selanjutnya dalam mengkaji objek ilmu hukum tentunya 

diharapkan jawaban yang benar dan bukan jawaban yang bersifat 

sembarangan. Masalah inilah yang dalam kajian filsafati termasuk 

wilayah kajian epistemologi, yang mengkaji persoalan sumber, asal mula, 

dan sifat dasar pengetahuan, bidang, batas, dan jangkauan pengetahuan, 

serta validitas dan reliabilitas (reability) dari berbagai klaim tentang 

pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya yaitu segenap apa 

yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, dari mulai pengetahuan 

sehari-hari sampai pada pengetahuan yang disebut ilmu. Pengetahuan 

dapat diibaratkan sebagai sumber jawaban bagi berbagai pertanyaan 

yang muncul dalam kehidupan manusia. 

Dalam hukum ada  teks hukum dan fakta dengan memakai  

model berpikir closed logical system bertumpu sangat kuat pada penalaran 

silogistik. Penetapan premis-premisnya, yakni baik dalam menetapkan 

fakta, juga yang yuridis relevan, maupun dalam menetapkan kaidah 

hukum yang terangkum dalam perundang-undangan sama-sama 

memandang keduanya sebagai objek yang dapat diamati dan ditangkap 

melalui pengamatan indrawi. Istilah closed logical system ini  

mengacu pada suatu sikap dan pendirian epistemologis tertentu, 

yaitu positivisme yang berasumsi bahwa bagaimana realitas sosial 

(warga  dan manusia) dipahami yaitu sama dengan bagaimana 

ilmu alam memperlakukan benda dan fenomena alam. 

Pandangan bahwa penemuan hukum dapat dicirikan dengan model 

penalaran silogistik sangat kuat bertumpu pada pemikiran bahwa 

penyusunan premis-premis sungguh tidak perlu bersifat problematikal 

dan bahwa soal penetapan fakta-fakta dan juga teks hukum yang 

terangkum dalam peraturan perundang-undangan yaitu perkara 

yang mudah. Pandangan ini mengimplikasikan pengandaian tertentu 

tentang pengetahuan dan cara-cara memperoleh pengetahuan itu, 

yakni dengan hanya bertumpu pada kebenaran-kebenaran formal yang 

diproses melalui hukum logika deduksi. Model berpikir closed logical 

system tampak dalam kegiatan interpretasi yang dilakukan dengan 

menempatkan aturan-aturan hukum positif sebagai premis mayor 

dan masalah -masalah  konkretnya sebagai premis minor. Berbeda dengan 

aliran hukum alam yang memiliki kekuatan argumen pada wacana 

validitas (legitimasi) hukum buatan manusia, maka kekuatan argumen 

positivistis hukum terletak pada aplikasi struktur norma positif itu ke 

dalam struktur masalah -masalah  konkret. 

Masalah validitas (legitimasi) aturan tetap diberi perhatian, namun  

standar regulasi yang dijadikan acuannya yaitu juga norma-norma 

hukum. Logikanya, norma hukum hanya mungkin diuji dengan norma 

hukum pula, bukan dengan norma nonhukum, dan sebab itu logika 

berpikirnya dikenal dengan penalaran silogisme deduktif. Aturan-aturan 

hukum positif yang berfungsi sebagai premis mayor akan diterima 

sebagai doktrin yang aksiomatis, sepanjang ia mengikuti “the rule 

systematizing logic of legal science” yang memuat asas eksklusi, subsumsi, 

derogasi, dan nonkontradiksi. 

Asas eksklusi, yaitu asas yang dengannya ilmu hukum mengandaikan 

sejumlah sumber legislatif tertentu bagi sistem, yang dengan itu 

mengidentifikasi sistem hukum ini . Subsumsi, yaitu asas yang 

dengannya ilmu hukum menetapkan hubungan hierarkis di antara 

aturan-aturan hukum berdasarkan sumber legislatif yang lebih tinggi 

dan yang lebih rendah. Derogasi, yaitu asas yang berdasarkannya 

ilmu hukum menolak sebuah aturan atau bagian dari sebuah aturan, 

sebab berkonflik dengan aturan lain yang berasal dari sumber legislatif 

yang lebih tinggi. Nonkontradiksi, yaitu asas yang berdasarkannya 

ilmu hukum menolak kemungkinan pemaparan sistem hukum yang 

di dalamnya orang dapat mengafirmasi eksistensi sebuah kewajiban 

dan pada saat yang sama juga noneksistensi sebuah kewajiban yang 

mengkover situasi tindakan yang sama pada kejadian yang sama. 

Selanjutnya premis minor, yaitu fakta-fakta berupa masalah -masalah  perilaku 

   

yang hendak dipertanyakan nilai normatifnya atau sering disebut 

peristiwa hukum. 

Kata-kata dan peristilahan yang ada  dalam teks hukum 

memiliki makna sebab menyatakan isi dari pengertian yang dapat 

dinalar, yang dapat ditemukan melalui atau di dalam rasio, yang tersedia 

tuntas di dalam pemikiran, tanpa harus terlebih dahulu melewati 

tahapan pembentukan gambaran kenyataan. Penerapan istilah terjadi 

sebab dalam suatu konteks fakta tertentu, dikenali ciri-ciri tertentu 

yang menunjukkan kesesuaian dengan ciri-ciri umum yang dimiliki 

pengertian-pengertian ini  secara a priori. jika  hakim sewaktu 

berhadapan dengan suatu situasi faktual berhasil mengenali kembali 

ciri-ciri khusus dari suatu pengertian yuridis tertentu, maka diandaikan 

bahwa selanjutnya pengertian-pengertian itu dapat diterapkan secara 

mekanistik. 

Fakta (duduk perkara) yang ditempatkan sebagai premis minor 

dan melalui suatu penarikan kesimpulan, akan mempermudah dalam 

menemukan mengenai apakah bunyi hukumnya in concreto dalam suatu 

peristiwa hukum tertentu. Peragaannya dalam sidang-sidang pengadilan 

yang menaati ajaran hukum kaum positivis (yang dalam bahasa Hans 

Kelsen disebut reine rechtslehre) yaitu sebagai berikut: jika  hakim 

menemukan bunyi hukumnya in abstracto, seperti misalnya pada rumusan 

Pasal 362 KUHP, bahwa premis mayor: “barang siapa mengambil 

barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, dengan maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum, maka ia akan dihukum sebab pencurian sebanyak-banyaknya 

X tahun”. Dalam pemeriksaan perkara sang hakim ini menerima bukti 

mengenai terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu, dengan premis 

minor: “si A mengambil sebagian dari milik orang lain dengan maksud 

untuk menguntungkan anaknya”. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam 

penalaran ini bahwa “si A harus dihukum sebab mencuri”. 

Arief Sidharta menyebut prinsip ini sebagai asas imputasi 

(menautkan tanggung jawab/kewajiban), yaitu asas yang berdasarkannya 

berusaha menemukan hubungan antara dua hal atau lebih untuk 

menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subjek tertentu 

dalam situasi konkret tertentu, sehubungan dengan terjadinya 

perbuatan atau peristiwa atau keadaan tertentu, namun dalam kenyataan 

apa yang seharusnya terjadi itu tidak niscaya dengan sendirinya terjadi, 

dan sebab itu rumus logikanya berbunyi: “Jika A (terjadi atau ada), 

maka seyogianya B (terjadi)” (when A is, B ouht to be, even though B perhaps 

actually is not). 

Dalam perkembangan ilmu hukum selanjutnya, bahwa untuk 

menemukan jawaban atas persoalan-persoalan hukum, yang jika dilihat 

dari aspek epistemologis, maka ada 2 (dua) pandangan besar, yaitu 

pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empirik dan pandangan 

normatif yang melahirkan ilmu normatif. Sehubungan hal ini, maka 

ilmu hukum memiliki  dua sisi yang dimaksud. Pada satu sisi ilmu 

hukum menampilkan karakter khas sebagai ilmu normatif, sedangkan 

pada sisi lain ilmu hukum menunjukkan ciri-ciri empiris. 

Sebagaimana ilmu pada umumnya, baik yang eksakta maupun 

yang sosial tujuannya yaitu untuk memecahkan masalah (problem 

solving), untuk mencari jawaban apa, mengapa, dan bagaimana. Dalam 

ilmu hukum yang harus dipecahkan yaitu masalah-masalah hukum, 

konflik hukum, atau masalah  hukum. Oleh sebab itu, menurut Sudikno 

Mertokusumo, setiap sarjana hukum harus menguasai kemampuan 

untuk memecahkan masalah-masalah hukum (the power of solving legal 

problem). Kemampuan ini  mencakup kemampuan merumuskan 

masalah (legal problem identification), kemampuan memecahkan masalah 

(legal problem solving), dan kemampuan mengambil keputusan (decicion 

making).

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa seorang sarjana hukum 

juga harus jeli dan tanggap terhadap perkembangan warga . 

Janganlah bersikap konservatif formalistis dan a priori menutup mata 

terhadap perkembangan dalam warga , melainkan berusaha 

mencari penyelesaian yuridis baru untuk mengatasi perkembangan-

perkembangan yang terjadi dalam warga .

Aspek epistemologis ilmu hukum di sini tampak dalam proses 

penyelesaian masalah  yang terbagi-bagi ke dalam beberapa langkah. Proses 

ini  mencakup memapar