filsafat hukum 1

filsafat hukum 1

   Mei 31, 2023       mayatku

---

Filsafat lahir di Yunani pada abad keenam Sebelum Masehi (SM). Dalam 

bahasa Yunani filsafat disebut philosophia yang berasal dari dua akar 

kata yakni “philos” atau “philia” dan “sophos” atau “sophia”. “Philos” 

memiliki  arti cinta, persahabatan, sedangkan “sophos” berarti hikmah, 

kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. Dengan demikian maka 

philosophia ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Istilah 

philosophia ini masih menjadi perdebatan tentang siapa yang paling 

awal memperkenalkannya. Ada yang mengatakan bahwa philosophia ini 

untuk pertama kali diperkenalkan oleh Heraklitos (540-480 SM), dan 

ada pula pendapat lain yang mengemukakan bahwa Pythagoras yang 

pertama kali memperkenalkannya. Pada periode filsafat Sokratik (abad 

ke lima SM), kata filsafat dipakai  dalam karya Plato yang berjudul 

Phaidros. Dalam karya ini Plato menerangkan bahwa “makhluk bijak” 

(sophos) terlalu luhur untuk seorang manusia. Kata itu hanya pantas 

untuk dewa. Oleh karenanya bagi Plato lebih baik manusia dijuluki 

pecinta kebijakan atau philosophos. Sejak saat itu philosophos berkembang 

sebagai sebuah sebutan bagi manusia yang mencari dan mencintai 

kebijaksanaan. maka , pengakuan bahwa manusia bukanlah 

makhluk yang sudah bijaksana, namun  sedang berproses menjadi 

bijaksana. Kata philosophos menjadi penanda adanya kegiatan manusia 

yang mencari dan mengejar kebijaksanaan sebab kecintaannya akan 

kebijaksanaan itu. sebab  itulah filsafat diartikan sebagai cinta akan 

kebijaksanaan.

Menurut Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, S.H., M.Hum. dalam 

bukunya yang berjudul “Filsafat Ilmu Hukum”, Filsafat yaitu hasil 

berpikir filsafat. Berpikir filsafat yaitu berpikir tentang sebab (thingking 

of cause). Berpikir tentang sebab yaitu berpikir tentang asal-usul, sumber, 

atau hakikat sesuatu. Berpikir tentang sebab dari sesuatu, misalnya suatu 

peristiwa, dapat membuat seseorang memiliki pengetahuan tentang 

sebab dari peristiwa ini  (knowledge). Pengetahuan tentang sebab dari 

suatu peristiwa dapat membuat orang memahami asal-usul atau hakikat 

dari peristiwa ini  (understanding). Memahami sebab suatu peristiwa 

dapat membuat orang menjadi bijaksana dalam bersikap terhadap 

suatu peristiwa (wisdom). Oleh sebab itu seseorang yang berfilsafat 

atau seorang filsuf disebut bijaksana sebab ia memiliki pengetahuan 

tentang sebab, ia memahami atau memiliki pengertian tentang sebab 

suatu peristiwa. Pengetahuan dan pemahaman tentang sebab dari suatu 

peristiwa membuat seseorang memiliki kemampuan untuk memecahkan 

masalah yang terkandung dalam peristiwa ini .

Apa itu Hukum? Memulai pertanyaan dengan apa itu hukum? 

Merupakan suatu kesengajaan dalam kesederhanaan untuk memahami 

secara utuh hukum itu sendiri. Jika yang pertama-tama muncul sebagai 

hukum ialah hukum yang berlaku dalam sebuah Negara, maka hukum 

yang dimaksud yaitu hukum positif. Dalam konteks ini, penetapan 

oleh pemimpin yang sah dalam negara dianggap asal mula adanya 

hukum. Kalau seorang ahli hukum bicara mengenai hukum biasanya ia 

memaksudkan hukum ini. Lalu, bagaimana jika rakyat bicara mengenai 

hukum. saat  rakyat mencari hukum, berarti rakyat menuntut susaha  

hidup bersama dalam warga  diatur secara adil. Dalam hal ini, 

rakyat lebih melihat dalam tatanan norma yang memiliki kedudukan 

tinggi dari undang-undang. Sehingga dalam mengesahkan tuntutan 

dari rakyat tidak perlu diketahui apa yang terkandung dalam undang-

undang negara. Rakyat meminta susaha  tindakan-tindakan yang diambil 

yaitu sesuai dengan suatu norma yang lebih tinggi dibandingkan  norma 

hukum dalam undang-undang. Norma yang lebih tinggi itu dapat 

disamakan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dikotomi di antara dua 

subjek dalam melihat pendekatan hukum yang diadopsi dan diambil 

oleh keduanya tentunya memiliki perbedaan yang memang sangat 

nyata. Lantas pertanyaan yang lalu  muncul mungkinkah kedua 

hukum ini  dipisahkan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

ini , maka marilah kita memandang pertama-tama hukum 

positif secara terpisah dari prinsip-prinsip keadilan. Kemudian kita 

akan melihat pula apa arti suatu hukum lepas dari hukum positif itu. 

Seandainya hukum lepas dari norma-norma keadilan kemungkinan ada 

bahwa hukum yang ditetapkan yaitu hukum yang tidak adil. Apakah 

hukum yang tidak adil memiliki kekuatan hukum? Untuk mengerti 

apakah hukum yang sebetulnya perlu diketahui, apakah makna 

hukum. Menurut tanggapan umum makna hukum ialah mewujudkan 

keadilan dalam hidup bersama manusia. Makna ini dicapai dengan 

dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan 

bagi kehidupan bersama itu. Maka menurut pandangan orang hukum 

yang sebetulnya yaitu hukum positif yang yaitu suatu realisasi 

dari prinsip-prinsip keadilan. saat  hukum positif diuraikan dalam 

koridor prinsip-prinsip keadilan, maka harus diakui bahwa orang yang 

memakai  metode empiris memiliki pandangan yang berbeda atau 

mungkin juga dengan segala keterbatasannya, mereka tidak sampai 

pada pandangan ini. Mereka mendapat pengertian tentang hukum dari 

apa yang terjadi dalam pembentukan hukum dalam undang-undang. 

Dengan ini mereka memastikan bahwa hukum berasal dari suatu 

penguasa yang sah dalam suatu negara yang berdaulat. Pemerintah 

itu meneliti situasi, melihat kebutuhan akan peraturan-peraturan 

tertentu, lalu mengesahkan peraturan itu. Dapat dipastikan juga bahwa 

pembuatan peraturan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sudah 

barang tentu situasi historis dan politik suatu warga  terlebih 

dahulu menjadi dasar pertimbangan. Kemudian juga ideologi negara 

dapat menjadi petunjuk dalam membentuk undang-undang. Mungkin 

juga kepentingan mempengaruhi atau nafsu kekuasaan ikut menentukan isi 

undang-undang. namun  pengertian tentang hukum sebagai norma suatu 

hidup bersama yang adil tidak masuk pertimbangan mereka.Walaupun 

tanggapan hukum sebagai suatu aturan yang adil tidak diperoleh melalui 

penyelidikan ilmiah, pada orang tetap ada keyakinan bahwa hukum 

ada hubungan dengan yang seharusnya. Dalam hati manusia hiduplah 

   

keinsyafan keadilan yang membawa orang kepada suatu penilaian 

faktor-faktor yang berperanan dalam pembentukan hukum. Dengan 

demikian orang-orang membedakan antara suatu ideologi yang baik 

dan yang jahat, antara tindakan yang diambil demi kepentingan mempengaruhi 

dan tindakan demi kepentingan umum. Suatu tindakan yang tidak adil 

umumnya tidak dianggap sebagai tindakan hukum.

Keinsyafan keadilan dalam hubungan dengan hukum tidak hanya 

dimiliki oleh rakyat. Yang berkuasa dalam negara juga sadar tentang 

perlunya keadilan. sebab  kesadaran ini para penguasa politik sekuat 

tenaga berusaha untuk mengesahkan tindakan-tindakannya seakan-akan 

tindakan itu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Untuk tujuan ini 

kadang-kadang prinsip-prinsip keadilan dipalsukan dengan membuat 

slogan-slogan yang menipu orang. Slogan-slogan itu ditimba dari sejarah 

atau semangat hidup rakyat. Umpamanya di Nazi-Jerman suatu teori 

darah dan tanah (Blit und Boden) disusun untuk mengesahkan 

pembunuhan enam juta orang yahudi. Prinsip nasib historis dipakai  

untuk mengesahkan perang dan sebagainya. namun  semboyan-semboyan 

ini sebetulnya hanya usaha untuk mengubah makna tindakan yang tidak 

adil susaha  ditanggapi sebagai adil. Inilah suatu bukti bahwa semua 

orang beranggapan bahwa keadilan termaksud arti hukum. Kadang-

kadang terjadi bahwa undang-undang yang dulu cocok dengan situasi 

warga  sebab perkembangan sosial makin menjauhkan diri dari 

rasa keadilan yang hidup dalam hati orang. Atau juga terjadi bahwa para 

penguasa memiliki  niat yang sungguh-sungguh untuk membuat 

undang-undang yang adil, namun  usaha ini gagal. Pada kenyataannya 

undang-undang ditaati pada permulaan. namun  sesudah beberapa waktu 

jurang antara hukum positif dan prinsip-prinsip keadilan menjadi nyata. 

Akibatnya peraturan yang ditentukan kehilangan artinya sebagai hukum 

dan mungkin tidak ditaati lagi. Bila perkembangan semacam ini cukup 

disadari oleh orang-orang yang menetapkan hukum mereka itu akan 

menyetujui bahwa hukum positif menjadi ”huruf yang mati”. Inilah 

suatu tanda bahwa baik pihak rakyat maupun pihak berkuasa hanya 

mengakui hukum sebagai hukum, bila hukum itu sungguh-sungguh 

tergabung dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum yang dipandang 

sebagai hukum hanya jika tidak menentang keadilan, konsekuensinya 

ialah peraturan yang tidak adil bukanlah hukum yang sebenarnya. Oleh 

sebab itu, kalau suatu peraturan kehilangan arti dan maknanya sebagai 

hukum maka peraturan ini tidak wajib lagi dan karenanya tidak boleh 

ditaati. Apakah konsekuensi ini dapat dipertahankan di hadapan suatu 

penguasa yang berkuasa yang mengesahkan peraturan semacam itu? 

Dengan kata lain: apakah pemberontakan terhadap pemerintahan 

diizinkan tiap-tiap kali suatu peraturan yang tidak adil ditentukan? 

Dalam hal ini kiranya pertimbangan Thomas Aquinas cukup bijaksana. 

Menurut pendapatnya pemberontakan terhadap tata hukum yang tidak 

adil sering kali tidak diizinkan sebab bahaya huru-hara dan anarki. 

Walaupun demikian tetap benar juga bahwa hukum yang tidak adil 

kehilangan artinya sebagai hukum, sekalipun peraturan-peraturannya 

ditaati terus. Di sini motif ketaatan sudah berlainan. Peraturan ini tidak 

ditaati oleh sebab memiliki ketaatan hukum, namun  oleh sebab orang 

yang menetapkannya yaitu orang yang berkuasa. Dengan ini perbedaan 

antara hukum dan kekuasaan telah hilang. Bila keadilan begitu penting 

dalam menentukan arti hukum, mengapa kaum juris menitikberatkan 

segi positif hukum dan sering kali melalaikan segi keadilan. Hal ini dapat 

dimengerti oleh sebab dalam praktik sering kali sulit dibedakan antara 

hukum yang adil dan hukum yang tidak adil. Kaum juris yang mempelajari 

masalah hukum kurang senang dengan ketidakpastian ini. Apa yang 

perlu menurut mereka yaitu pertama-tama kepastian. Hukum harus 

pasti (cerum), susaha  dapat menjalankan fungsinya, yakni menjamin 

aturan hidup bersama dan menghindarkan timbulnya kekacauan. 

Kepastian hukum dicapai melalui suatu perundang-undangan yang 

mengatur seluruh hidup bersama sampai detail-detailnya. Tentu saja 

ideal kaum juris ini tidak pernah tercapai, akan namun  hal ini tidak 

membuktikan kesia-siaannya. Namun dengan tetap menerima bahwa 

kepastian hukum ada nilainya, kami berkeyakinan bahwa hukum harus 

pertama-tama benar (verum), yakni hukum harus adil. Oleh sebab itu 

para ahli hukum harus terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai hidup 

bersama, susaha  suatu hukum dapat dibentuk yang benar-benar 

yaitu hukum sebab sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam 

zaman sekarang ini terutama sesudah perang dunia kedua, bertambahlah 

kesadaran bahwa hukum harus dikaitkan dengan keadilan susaha  dapat 

dipandang sebagai hukum. Atau dengan kata lain, orang makin yakin 

bahwa hukum positif harus menurut norma-norma yang tertentu, yakni 

prinsip-prinsip keadilan. jika  tata hukum yang tidak memenuhi 

syarat ini, tetap diakui sebagai hukum, maka dengan ini hukum 

sebetulnya tidak dapat dibedakan lagi dari kekuasaan. Di antara filsuf-

filsuf yang membela pandangan ini ada  filsuf-filsuf neokantianisme, 

terutama Radbruch. Namun bagi mereka tidak mudah untuk 

mempertanggungjawabkan pendiriannya oleh sebab bidang keharusan 

dipisahkan dari bidang kenyataan. Bagaimana norma-norma keadilan 

dapat masuk undang-undang yang hanya yaitu kenyataan saja? 

Beberapa filsuf aliran-aliran lain yang mendukung pandangan bahwa 

hukum harus adil. Seorang tokoh sosiologi hukum modern, G.Gur Vitch, 

dari aliran fenomenologi dan eksistensialisme Reinach dan Hommes 

perlu disebut. namun  uraian sistematis mereka kadang-kadang kurang 

memuaskan, entah sebab metodenya, entah sebab tanggapannya 

tentang eksistensi manusia sebagai manusia individual, atau argumentasi 

lainnya. Filsuf-filsuf yang prihatin juga terhadap aspek keadilan dalam 

hukum ialah filsuf-filsuf yang tinggal dalam arus tradisional filsafat 

dengan menerima suatu hukum dalam arti keadilan, yakni hukum alam. 

Kiranya filsafat tradisional ini paling mantap untuk memper tanggung-

jawabkan gejala hukum secara mendalam. Hal ini tidak mengherankan. 

Seluruh sejarah filsafat hukum menjelaskan bahwa masalah yang 

sebetulnya dalam bidang filsafat hukum yaitu tidak lain dibandingkan  

masalah ini: apa sebetulnya hukum alam? Dari semula hukum alam 

sudah yaitu pokok filsafat hukum dan sampai zaman sekarang ini 

masalah ini selalu muncul kembali dalam pikiran orang. Maka benarlah 

apa yang dikatakan dengan kata kiasan: ”bila hukum alam ditolak dan 

tidak diperbolehkan masuk ke dalam badan hukum positif, hukum itu 

bergelepar di sekitar kamar seperti semacam hantu dan mengancam 

untuk menjelma menjadi sebuah lintah darat yang mengisap darah dari 

badan hukum”. Hukum positif menjamin kepastian hidup, namun  baru 

menjadi lengkap bila disusun sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 

Menurut tradisi klasik dan skolastik prinsip-prinsip keadilan itu 

terkandung dalam suatu hukum alam, entah hukum itu berasal dari 

alam, entah dari Allah, entah dari akal budi manusia. Pertanyaan yang 

dapat diajukan di sini ialah: apakah prinsip-prinsip keadilan yang 

terkandung dalam hukum alam dapat disebut hukum? Ataukah prinsip-

prinsip keadilan itu memerlukan suatu institusionalisasi susaha  

sungguh-sungguh menjadi hukum? Kriterium yang dipakai  di sini 

yaitu bahwa prinsip-prinsip keadilan itu hanya dapat dipandang sebagai 

hukum yang sungguh-sungguh bila mereka bekerja secara efektif dalam 

mengatur hidup bersama manusia yang konkret. Oleh sebab itu, 

keadilan jika  belum diinstitusionalisasi dalam peraturan-peraturan 

prinsip-prinsip keadilan yang dapat berguna sebagai pedoman bagi 

hukum, maka dengan demikian prinsip-prinsip keadilan ini  tidaklah 

menjadi hukum. Dapat disetujui bahwa hukum alam yang mengandung 

prinsip-prinsip keadilan itu, yang biasa disebut hukum pra-positif, atau 

hukum pra-yuridis. Akan namun  sebagai norma bagi praktik yuridis, 

prinsip-prinsip ini baru menjadi efektif jika tertuang dalam hukum positif 

yang adil. Kesimpulannya ialah bahwa dalam hukum yang sebetulnya 

dua segi disatukan disebutkan bahwa hukum haruslah dirumuskan 

dalam bentuk hukum yang adil dan pasti. Bila salah satu segi tidak 

terpenuhi maka ’hukum’ itu kehilangan artinya sebagai hukum. Hal ini 

dapat dijelaskan dengan membandingkan hubungan antara kedua arti 

hukum, yakni hukum yang pasti dan hukum yang adil, dengan hubungan 

antar badan dan jiwa. Memang jelas bahwa badan tanpa jiwa tidak ada 

artinya. namun  di lain pihak benar juga bahwa jiwa tidak dapat berdikari. 

Jiwa hanya dapat hidup bila bersatu dengan badan untuk bersama-sama 

membentuk manusia. Namun peraturan yang erat antara badan dan jiwa 

tidak memicu bahwa kedua bagian ini dapat disamakan sehingga 

tidak berbeda lagi. Baik badan maupun jiwa menunjuk suatu segi yang 

lain dalam hidup manusia. Seperti badan dan jiwa bersatu dalam manusia 

demikian pula peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip keadilan bersatu 

dalam hukum yuridis, yakni hukum positif yang benar. Namun seperti 

badan dan jiwa tidak pernah menjadi satu, demikian juga peraturan-

peraturan dan prinsip-prinsip keadilan tidak pernah menjadi satu. Betapa 

besar juga usaha untuk mewujudkan suatu hukum yang positif yang 

hasilnya tidak akan pernah sempurna. namun  akan ada dualisme antara 

norma-norma keadilan dan hukum yang diciptakan manusia sebagai 

hukum positif. Dari sejarah filsafat hukum dapat dipelajari bahwa pada 

zaman dulu hukum alam sering kali dianggap sebagai hukum yang sah. 

Itu berarti juga bahwa filsuf-filsuf zaman itu memandang hukum alam 

sebagai suatu hukum tersendiri lepas dari hukum yang mengatur hidup 

bersama orang-orang dalam undang-undang. Dalam zaman Yunani-

Romawi hukum alam disamakan dengan prinsip-prinsip suatu aturan 

ilahi yang terkandung dalam alam itu. Dalam pandangan filsuf-filsuf 

Yunani kuno khususnya dalam filsafat Plato dan Aristoteles, hukum 

ditanggapi sebagai pernyataan dari yang ilahi. Demikian juga dalam 

filsafat stoa yang sangat berpengaruh dalam kerajaan Romawi. Dalam 

filsafat Abad Pertengahan hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak 

Allah dengan alam dan dengan manusia. Baik hukum alam maupun 

hukum positif memiliki kekuatan hukum, walaupun berbeda pada 

tingkatnya masing-masing. Pada zaman sekarang ini filsuf-filsuf yang 

menerima suatu hukum alam memandangnya sebagai norma bagi hukum 

positif. namun  norma itu baru menjadi hukum dalam hubungannya 

dengan peraturan yang konkret dalam warga , yakni dalam hukum 

positif yang sejati.Filsuf-filsuf yang menganut rasionalisme percaya pada 

kekuatan pengertian manusia. Maka dari itu mereka ditantang untuk 

menyusun suatu daftar hukum alam yang berlaku untuk segala tempat 

dan segala zaman. Juga teori keadilan dari RAWLS menuju ke arah itu 

melihat usahanya untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang 

berlaku untuk selama-lamanya. Namun dari sejarah filsafat hukum sudah 

kentara bahwa mustahillah menyusun suatu daftar hukum alam yang 

selalu berlaku dan tidak dapat diubah.

Perubahan hukum alam dapat dipastikan dalam sejarah. Cukuplah 

pandangan hukum alam zaman Yunani-Romawi dibandingkan dengan 

pandangan zaman sekarang berhubungan hak-hak manusia. Waktu dulu 

hak-hak itu tidak diakui sama sekali, bahkan juga dilanggar, umpamanya 

dalam hal perbudakan atau juga dalam teori Staatsrason dari zaman 

Renaissance. Dari perkembangan yang kita saksikan dalam bidang 

ini dapat disimpulkan bahwa pasti pada zaman sekarang juga masih 

ada  masalah yang belum jelas. Contoh-contoh dapat diambil dari 

masalah yang yaitu tantangan bagi para sarjana hukum zaman 

sekarang. Seperti manakah hukum yang baik mengenai eutanasi, abortus, 

pendapatan yang adil, milik mempengaruhi maupun milik alat-alat produksi? 

Jelaslah bahwa problem-problem yang timbul dalam hubungan dengan 

hukum yang adil tidak dapat dipecahkan melalui prinsip-prinsip yang 

tetap, sebab justru prinsip-prinsip ini menjadi pokok diskusi juga. 

Umpamanya prinsip bahwa kehidupan manusia tidak boleh diganggu 

gugat. Diragukan apakah prinsip ini selalu benar, sehingga berlaku dalam 

segala situasi hidup. Kesimpulannya ialah bahwa dengan menerima 

hukum alam dalam pemahaman deskriptif sebetulnya diterima adanya 

kriteria untuk menilai apa hukum yang sungguh menurut prinsip 

keadilan. Hukum semacam ini biasanya disebut hukum alam. namun  itu 

tidak penting. Asal diketahui bahwa menganut hukum alam sekarang 

tidak berarti bahwa seluruh teori hukum alam zaman dulu dipanggil 

kembali. Perlu saja bahwa inspirasinya dihidupkan kembali oleh sebab 

memang inspirasi itu tetap berguna bagi zaman sekarang, yakni bahwa 

peraturan-peraturan harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan susaha  dapat menjadi hukum yang benar. Uraian panjang 

mengenai hukum di atas, lebih menitikberatkan hukum dalam konteks 

hukum alam sebagai konsepsi hukum yang dipandang lebih dahulu 

ada. Dalam konteks yang lebih modern, J. Van Kan menjelaskan hukum 

sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, 

yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam warga . 

Pendapat ini  sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Rudolf von Ilering yang menyatakan bahwa hukum yaitu keseluruhan 

norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans Kelsen 

juga melengkapi dua pendapat filsuf sebelumnya dengan mengatakan 

bahwa hukum yaitu kesatuan norma-norma bagaimana orang harus 

berperilaku. Oleh sebab itu, merujuk pada uraian pengertian baik 

yang mengemukakan hukum dalam perspektif hukum alam, hukum 

positivis, dan hukum secara keseluruhan, maka Purnadi Porbacaraka 

dan Soekanto mengatakan ada 9 arti hukum, yaitu: 1) ilmu pengetahuan 

yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran; 2) 

disiplin yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala 

yang dihadapi; 3) norma yakni pedoman atau patokan sikap tindak 

atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan; 4) tata hukum, yakni 

struktur dan proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada 

suatu waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis; 5) petugas, 

yakni pribadi-mempengaruhi yang yaitu kalangan yang berhubungan 

erat dengan penegakan hukum (lae enforcement officer); 6) keputusan 

penguasa, yakni hasil proses diskresi; 7) proses pemerintahan, yakni 

proses hubungan timbal balik antar unsur-unsur pokok dari sistem 

kenegaraan; 8) sikap, tindak ajeg, atau perikelakuan yang teratur 

yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang 

bertujuan untuk mencapai kedamaian; dan 9) jalinan nilai-nilai, yaitu 

jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik 

dan buruk. Oleh sebab itu, dalam rangka mendefinisikan hukum maka 

kesimpulan unsur ini  menjadi pertimbangan bagi siapa saja yang 

hendak merumuskan hukum.

   

C. Pengertian    

Seusai menjelaskan pengertian filsafat dan hukum sebagaimana di 

atas, maka menarik lalu  untuk menganalisis bagaimana filsafat 

dan hukum bersinergi sehingga menghasilkan filsafat hukum. Dalam 

beberapa literatur filsafat hukum digambarkan sebagai suatu disiplin 

modern yang memiliki tugas untuk menganalisis konsep-konsep 

perskriptif yang berkaitan dengan yurisprudensi. Istilah filsafat hukum 

memiliki sinonim dengan legal philosophy, philosophy of law, atau rechts 

filosofie. Pengertian filsafat hukum pun ada berbagai pendapat. Ada yang 

mengatakan bahwa filsafat hukum yaitu ilmu, ada yang mengatakan 

filsafat teoretis, ada yang berpendapat sebagai filsafat terapan dan 

filsafat praktis, ada yang mengatakan sebagai subspesies dari filsafat 

etika, dan lain sebagainya.

Dikenal beberapa istilah     dalam bahasa asing, 

seperti di Inggris memakai  2 (dua) istilah yaitu Legal Philosophy 

atau Philosophy of Law, lalu  di Belanda juga memakai  2 (dua) 

istilah yaitu Wijsbegeerte van het Recht dan Rechts Filosofie dan di Jerman 

memakai  istilah Filosofie des Rechts. Istilah     dalam 

Bahasa negara kita  yaitu terjemahan dari istilah Philosophy of Law 

atau Rechts Filosofie. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lebih tepat 

menerjemahkan     sebagai padanan dari Philosophy of Law 

atau Rechts Filosofie dibandingkan  Legal Philosophy. Istilah Legal dalam Legal 

Philosophy sama pengertiannya dengan Undang-Undang atau hal-hal 

yang bersifat resmi, jadi kurang tepat dipakai  untuk peristilahan 

yang sama dengan    . Hal ini didasarkan pada argumentasi 

bahwa hukum bukan hanya Undang-Undang saja dan hukum bukan 

pula hal-hal yang bersifat resmi belaka.

Pengsinoniman istilah di atas, menimbulkan komentar yang 

lahir dari beberapa pakar. Penggunaan istilah legal philosophy misalnya 

dirasakan tidak sesuai atau tidak sepadan dengan filsafat hukum. 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, istilah filsafat hukum lebih 

sesuai jika disinonimkan dengan philosophy of law atau rechts filosofie. 

Hal ini dikarenakan istilah legal dari legal philosophy sama dengan 

undang-undang atau resmi. Jadi kurang tepatlah, jika legal philosophy 

disinonimkan dengan filsafat hukum. Hukum bukan undang-undang 

saja, dan hukum bukan hal-hal yang sama dengan resmi belaka. Secara 

sederhana, filsafat hukum dapat dikatakan sebagai cabang filsafat yang 

mengatur tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. 

Dengan kata lain, filsafat hukum yaitu ilmu yang mempelajari hukum 

secara filosofis.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa     yaitu 

cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari 

hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum yaitu ilmu 

yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum yaitu 

hukum dan objek ini  dikaji secara mendalam sampai kepada inti 

atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Selanjutnya oleh Satjipto 

Raharjo dikatakan bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan-

pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan 

ini  meliputi pertanyaan tentang hakikat hukum, dasar kekuatan 

mengikat dari hukum. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum 

bisa menggarap bahan hukum, namun  masing-masing mengambil sudut 

yang berbeda sama sekali.     juga yaitu bagian dari 

ilmu-ilmu hukum. Adapun masalah yang dibahas dalam lingkup filsafat 

hukum, meliputi: 1) Masalah hakikat dari hukum; 2) Masalah tujuan 

hukum; 3) Mengapa orang menaati hukum; 4) Masalah mengapa negara 

dapat menghukum; 5) Masalah hubungan hukum dengan kekuasaan.

Filsafat hukum memberi landasan kefilsafatan bagi ilmu hukum dan 

setelah lahirnya teori hukum sebagai disiplin mandiri, juga landasan 

kefilsafatan bagi teori hukum. Sebagai pemberi dasar filsafat hukum 

menjadi rujukan ajaran nilai dan ajaran ilmu bagi teori hukum dan 

ilmu hukum (Sidharta, 2006: 352). Jadi hukum dengan nilai-nilai sosial 

budaya, bahwa antara hukum di satu pihak dengan nilai-nilai sosial 

budaya di lain pihak ada  kaitan yang erat. Kaitan yang erat antara 

hukum dan nilai-nilai sosial budaya warga , ternyata menghasilkan 

pemikiran bahwa hukum yang baik tidak lain yaitu hukum yang 

mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam warga . 

Filsafat hukum yaitu sumber hukum materiil, sedangkan 

sumber formilnya yaitu sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. 

Sumber hukum dalam arti filosofis, yang dibagi lebih lanjut menjadi dua, 

yaitu: (a) Sumber isi hukum; di sini dinyatakan isi hukum itu asalnya 

dari mana. Ada tiga pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan 

ini, yaitu: Pandangan theocratis; menurut pandangan ini isi hukum 

berasal dari Tuhan; pandangan hukum kodrat; menurut pandangan ini 

   

isi hukum berasal dari akal manusia; dan Pandangan masab historis; 

menurut pandangan ini isi hukum berasal dari kesadaran hukum; (b). 

Sumber kekuatan mengikat dari hukum: mengapa hukum memiliki  

kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum (Mertokusumo, 

2005:83-84). Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata-

mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, namun  sebab 

kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.

Kelsen mendekati filsafat hukum dengan memakai  pendekatan 

sebagai seorang positivis yang lalu  dikenal lahirnya teori hukum 

murni. Atau Miguel Reale yang menyajikan filsafat hukum yang 

lalu  dikenal dengan historisisme ontognoseologis kritis. Atau 

Hart yang mengkaji tradisi Wittgenstein dan Austin yang menempatkan 

hukum sebagai suatu fusi dua perangkat kaidah. Pertama kaidah yang 

menetapkan kewajiban; dan kedua yang menyangkut pengakuan dan 

penyesuaian kaidah pertama.

Menurut Aristoteles, kedudukan filsafat hukum dapat diuraikan 

sebagai berikut:

1. Logika. Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat.

2. Filsafat teoretis. Dalam cabang ini mencakup tiga macam ilmu, 

yaitu: 1) Fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata 

ini; 2) Matematika yang mempersoalkan benda-benda alam dalam 

kuantitasnya; 3) Metafisika yang mempersoalkan tentang hakikat 

segala sesuatu ilmu metafisika.

3. Filsafat praktis. Dalam cabang ini tercakup tiga macam ilmu, 

yakni: 1) Etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam 

hidup perseorangan; 2) Ekonomi yang mengatur kesusilaan dan 

kemakmuran dalam keluarga; 3) Politik yang mengatur kesusilaan 

dan kemakmuran dalam negara.

4. Filsafat poetika biasa disebut dengan filsafat estetika. Filsafat 

ini meliputi kesenian dan sebagainya. Uraian filsafat Aristoteles, 

menunjukkan bahwa filsafat hukum hadir sebagai sebuah 

bentuk perlawanan terhadap ketidakmampuan ilmu hukum 

dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum 

sebagai suatu sistem yang logis dan konseptual. Oleh sebab itu, 

filsafat hukum yaitu alternatif yang dipandang tepat untuk 

memperoleh solusi yang tepat terhadap permasalahan hukum.

l

D. Sejarah Perkembangan Filsafat

Awal mula perkembangan filsafat tidak dapat ditentukan secara pasti 

baik itu tahun ke berapa dan tanggal ke berapa sebab tidak ada yang bisa 

memastikan, hanya saja dapat diketahui awal mula perkembangan filsafat 

ini  mulai sekitar awal abad ke 6 (enam) Sebelum Masehi. Pada awal 

mula perkembangannya yang dimaksudkan dengan pemikiran filsafat 

ini  tidak hanya filsafat yang berasal dalam arti sempit melainkan 

pemikiran-pemikiran ilmiah pada umumnya. Pada saatnya sampai pada 

masa modern filsafat ini  membentuk satu keseluruhan yang tidak 

dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan alam. Dalam hal menentukan 

tanggal lahirnya filsafat secara pasti sangat sulit untuk ditentukan seperti 

apa yang telah dijelaskan di atas sebelumnya namun untuk menentukan 

tempat lahirnya tentu tidaklah sulit sebab dari ketiga filsuf yang pertama 

kali memperkenalkan filsafat ini  berasal dari pesisir kota kecil yang 

disebut dengan Miletos sebuah kota perantauan di Yunani. Thales yaitu 

orang yang pertama kali mendapatkan kehormatan untuk digelari sebagai 

filsuf. Kemudian muncul filsuf baru lainnya yang bernama Anaximandros 

dan Anaximenes, tidak seperti filsuf pertama yang tidak pernah 

menuliskan pemikirannya ke dalam sebuah karya, kedua filsuf yang 

muncul belakangan setelah Thales ini justru membukukan pemikiran 

mereka, tapi diketahui lalu  karangan-karangan mereka dinyatakan 

hilang. Dari ketiga filsuf pertama yang diketahui mereka semua menaruh 

perhatian khusus pada alam dan kejadian-kejadian alamiah, yang 

membuat mereka tertarik yaitu perubahan-perubahan yang terjadi 

secara terus menerus yang dapat disaksikan dalam alam mereka mencari 

suatu asas dan prinsip yang tetap tinggal sama di belakang perubahan-

perubahan yang tak henti-hentinya itu. Kemudian masih tidak dapat 

dipastikan hanya dapat dikira-kira satu abad lalu  masih di sebuah 

kota perantauan di Asia kecil tepatnya di Ephesos ada seorang Yunani lain 

yang bernama Herakleitos beliau masih memikirkan hal-hal yang sama 

beliau beranggapan bahwa dalam dunia alamiah tidak ada satupun yang 

tetap atau kekal tidak ada satupun yang dianggap sempurna segala sesuatu 

yang ada senantiasa “sedang menjadi” maka dari apa yang diucapkannya 

ini  terkenalah ucapan beliau dengan istilah Pantharei yang diartikan 

semua mengalir, sebagaimana air sungai senantiasa mengalir terus, 

demikian pula dalam dunia jasmani tidak ada sesuatu pun yang tetap. 

Semuanya berubah terus-menerus. Kemudian masih dari Yunani pada 

waktu yang sama yaitu Pythagoras beliau menempuh jalan yang berbeda, 

beliau tidak mencari suatu asas pertama yang dapat ditentukan dengan 

pengenalan indra sebagaimana filsuf yang terdahulu, menurut beliau 

segala sesuatu ada dapat diterangkan dengan dasar bilangan-bilangan, 

beliau berpendapat demikian, sebab beliau menemukan bahwa not-

not tangga nada sepadan dengan perbandingan-perbandingan antara 

bilangan-bilangan. Jika ternyata sebagian realitas terdiri dari bilangan-

bilangan, mengapa tidak mungkin bahwa segala-galanya yang ada terdiri 

dari bilangan-bilangan? Pythagoras dan murid-muridnya memiliki  

jasa besar juga dalam memperkembangkan ilmu pasti. Dalam bidang 

ini di sekolah-sekolah kita namanya masih hidup terus sebab “dalil 

Pythagoras”. Dari beberapa filsuf di atas dapat diketahui bahwa awal 

mula perkembangan filsafat ini  muncul di Yunani, selanjutnya lebih 

berkembang lagi menjadi zaman keemasan filsafat di Yunani muncul 

nama Sokrates (470-399), ia membela yang benar dan yang baik yang 

harus diterima dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Dalam sejarah 

umat manusia Socrates yaitu contoh yang baik dan istimewa 

Socrates sendiri memiliki murid yang amat setia yang bernama Plato, 

Plato dilahirkan di Athena (427-347) dalam filsafatnya Plato berhasil 

memperdamaikan pertentangan antara pemikiran Herakleitos dan 

Parmenides, Plato terutama mementingkan ilmu pasti, selanjutnya 

muncul Aristoteles (384-322) perhatian Aristoteles secara khusus 

diarahkan kepada ilmu pengetahuan alam dengan sedapat mungkin 

menyelidiki dan mengumpulkan data-data konkret, menurut pendapat 

Aristoteles setiap benda jasmani memiliki  bentuk dan materi, namun  

maksudnya bukan bentuk dan materi yang dapat dilihat melainkan bentuk 

dan materi sebagai bentuk metafisis. Selanjutnya kita masuk pada filsafat 

modern, yang terkenal dalam filsafat modern ini yaitu Rene Descartes 

beliau disebut sebagai bapak filsafat modern, di sini beliau menyatakan 

bahwa ia tidak merasa puas dengan filsafat dan ilmu pengetahuan yang 

menjadi bahan pendidikannya, di bidang ilmiah tidak ada satupun yang 

dianggap pasti, semuanya dapat dipersoalkan dan pada kenyataannya 

memang dipersoalkan juga satu-satu pengecualiannya yaitu matematika 

dan ilmu pasti. Aliran filsafat yang berasal dari Descrates biasanya 

disebut rasionalisme sebab aliran ini sangat mementingkan rasio. 

Dalam rasio ada  ide-ide dan dengan itu orang dapat membangun 

suatu ilmu pengetahuan tanpa menghiraukan suatu realitas di luar 

rasio. Bertentangan dengan rasionalisme ini  maka sesudah masa 

Descrates muncul aliran empirisme yang timbul di Inggris, empirisme 

memilih pengalaman sebagai sumber dari pengenalan. Thomas Hobbes 

(1588-1679) menganggap pengalaman indrawi yaitu permulaan 

dari segala pengenalan, menurut Hobbes, seluruh dunia termasuk juga 

manusia yaitu suatu proses yang berlangsung dengan tiada henti-

hentinya atas dasar hukum-hukum mekanisme saja. Kemudian muncul 

J. Locke (1632-1704) menurut beliau mula-mula rasio manusia harus 

dianggap as a white paper dan seluruh isinya berasal dari pengalaman, dan 

muncul G. Berkeley (1685-1753) beliau berpendapat bahwa sama sekali 

tidak ada substansi yang materiil yang ada hanyalah ciri-ciri yang diamati. 

Pada akhir pembahasan ini kita akan sedikit membahas riwayat Immanuel 

Kant beserta karya-karyanya. Tidak dapat dipungkiri dan disangsikan 

Immanuel Kant (1724-1804) sebab beliau yaitu salah satu filsuf 

yang terbesar dalam sejarah filsafat modern, beliau lahir di sebuah kota 

kecil di Prusia Timur tepatnya di Konigsberg. Kehidupan Kant sebagai 

filsuf dapat dibagi atas dua periode zaman praktis dan zaman kritis. Dalam 

zaman praktis dia menganut pendirian rasionalitas yang dilancarkan oleh 

Wolff dan kawan-kawannya. namun  sebab dipengaruhi oleh Hume maka 

secara perlahan Kant meninggalkan rasionalisme. Lalu beliau masuk ke 

zaman kritis dan justru pada zaman inilah Kant mengubah wajah filsafat 

secara radikal. Kant sendiri menanamkan filsafatnya sebagai kritisme dan 

ia mempertentangkan antara kritisisme dengan dogmatisme. Menurutnya 

kritisisme yaitu filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih 

dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Kant yaitu 

filsuf pertama yang mengusahakan penyelidikan ini semua filsuf yang 

mendahuluinya tergolong dalam dogmatisme, sebab mereka percaya 

mentah-mentah pada kemampuan rasio tanpa penyelidikan lebih dahulu.

E. Letak     dalam Ranah Ilmu Hukum

Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum terkait dengan tingkah laku/

perilaku manusia, terutama untuk mengatur perilaku manusia agar 

tidak terjadi kekacauan. maka , dapat disimpulkan bahwa 

filsafat hukum yaitu sub dari cabang filsafat manusia yang disebut 

dengan etika atau filsafat tingkah laku. Jadi, tepat dikatakan bahwa 

filsafat manusia berkedudukan sebagai genus, etika sebagai species, 

dan filsafat hukum sebagai subspecies.

   

Dalam ranah ilmu hukum, Meuwissen dalam “Tentang Pengembanan 

Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan    “ menyatakan 

bahwa     yaitu tataran abstraksi teoretikal yang peringkat 

keabstrakannya berada pada tataran tertinggi. Oleh sebab itu, Filsafat 

Hukum meresapi semua bentuk pengusahaan hukum teoretikal dan 

pengusahaan hukum praktikal. Pengusahaan hukum teoretikal yaitu 

kegiatan menguasai hukum secara intelektual, dengan metode logik-

sistematikal, rasional kritikal. Sedangkan refleksi praktikal yaitu 

kegiatan manusia berkenaan dengan berlakunya hukum dalam realita 

kehidupan sehari-hari.     meresapi Teori Hukum dan 

Ilmu-Ilmu Hukum, oleh sebab itu filsafat hukum diklasifikasikan ke 

dalam ilmu hukum. Pokok-pokok kajian filsafat hukum meliputi dwi 

tugas yaitu: Landasan daya ikat hukum dan landasan penilaian keadilan 

dari hukum yang disebut norma kritikal.

F. Latar Belakang Timbulnya    

Untuk memahami suatu hakikat yang sebenarnya, ada baiknya 

menelusuri atau melacak lebih jauh tentang apa sebab para ahli pemikir 

hukum menaruh minat pada filsafat hukum. Mereka berbuat demikian 

memiliki  beberapa sebab berikut.

Pertama: Adanya ketegangan jiwa dalam pikiran, kebimbangan tentang 

kebenaran, tentang keadilan dari hukum yang berlaku dan merasa tidak 

puas tentang hukum yang berlaku itu. Hukum yang berlaku tidak sesuai 

dengan keadaan warga  dan mereka berusaha untuk mencari hukum 

yang lebih adil dan lebih baik dari hukum yang berlaku.

Kedua: Adanya ketegangan antara kepercayaan atau agama dengan 

hukum yang berlaku yang memiliki weltanschauung den lebenschauung 

(pandangan dunia dan pandangan hidup) tertentu. Mereka melihat 

suatu pertentangan peraturan-peraturan yang berlaku dengan peraturan 

agama atau pandangan hidup yang mereka anut. Timbullah suatu perang 

batin dalam pikirannya maka berusaha untuk mengatasinya dari sini 

timbul beberapa aliran filsafat hukum.

Ketiga: Filsafat hukum timbul disebabkan kesangsian tentang 

kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku terlepas dari sistem 

agama atau filsafat umum. Di sini yang dinilai yaitu hukum positif. 

Apakah keberadaan hukum positif itu yaitu hukum yang adil, 

kesangsian ditujukan pada nilai-nilai peraturan tertentu yang berlaku 

pada waktunya? Hal ini berarti bahwa “isi” peraturan yang ada pada 

waktu itu tidak dianggap sebagai peraturan yang adil dan disangsikan 

kebenarannya. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa ahli pikir hukum mencari hakikat 

hukum. la ingin mengetahui yang ada di belakang hukum, mencari apa 

yang tersembunyi di dalam hukum, menyelidiki kaidah-kaidah hukum 

sebagai pertimbangan nilai, dan memberi penjelasan nilai-nilai postulat 

(dasar). Akhirnya, apa yang disebut filsafat hukum pada hakikatnya 

yaitu soal “hati nurani” (geweten) manusia yang berpijak pada filsafat 

atau pandangan manusia mengenai tempatnya di alam semesta di 

satu pihak dan di lain pihak pada pandangan manusia tentang bentuk 

warga  yang terbaik. 

Di bidang hukum banyak hal yang yaitu suatu “tanda tanya” 

jika dengan secara mendalam memikirkannya. Umpamanya perhatikan 

terjadinya undang-undang. Suatu undang-undang terjadi sebab 

kehendak semena-mena dari seorang raja atau terjadi sebab kehendak 

dari jumlah orang-orang yang kebetulan dari jumlah yang terbanyak. 

Ukuran ilmiah apakah yang dipakai di sini? Timbullah suatu renungan 

atas persoalan apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum? Dalam 

hal dipersoalkan nilai inti isi hukum agar diperoleh suatu hukum yang 

lebih baik. Keinginan yang sedemikian yaitu desakan batin untuk 

menemukan suatu hukum yang lebih baik dibandingkan  yang ada.

Ada yang berpendapat bahwa hukum dapat dipelajari dalam fungsi 

sosialnya. Ditinjau dari fungsi sosial, hukum itu yaitu gejala sesuatu 

warga  yang harus melayani kepentingan warga . Manakala 

dianggap demikian, landasan hukum yaitu “penghidupan itu sendiri”. 

Adagium ini dipakai mazhab sejarah sebagai pokok pangkal pemikiran 

tentang hukum. Lain halnya kalau hukum itu dijadikan bagian dari 

suatu agama di mana agama membedakan hukum yang abadi, hukum 

kodrat (hukum alam) dan hukum manusia. Hukum abadi yaitu hukum 

yang dikehendaki oleh pencipta alam semesta, ciptaannya bergerak atas 

kehendak tuhan. Hukum alam dilihat dari segi ciptaan dan bergerak 

sesuai dengan kehendak tuhan. hukum manusia yaitu suatu bentuk 

hukum yang berdasarkan akal budi manusia yang ditimba manusia dari 

hukum kodrat atau hukum alam.

Adapun aliran hukum kodrat ini diperkenalkan pada abad 

pertengahan oleh Thomas Aquinas di mana ia menyatakan sumber dari 

segala sumber undang-undang berasalkan dari hukum abadi. Undang-

undang abadi itu yaitu rasio tuhan yang mengatur segala benda yang 

diciptakannya dengan tujuan sesuai dengan sifat alam mereka. Semua 

makhluk baik dengan rasio maupun tidak dengan rasio memiliki  

kecenderungan alamiah untuk hidup sesuai dengan undang-undang 

itu. Manusia yang yaitu bagian dari alam berkat rasionya telah 

disiapkan oleh penciptanya suatu sistem berpikir dan moral sehingga 

manusia dapat membedakan antara yang baik dan buruk, kuat dan lemah 

yang yaitu bagian dari hukum alam. Pada manusia ada  sistem 

pikir dan moral yang membedakan manusia dengan makhluk yang 

lain ciptaan tuhan. Makhluk-makhluk yang lain tunduk berdasarkan 

kodratnya tanpa pilihan, sedangkan manusia diberikan alternatif pilihan 

yang dapat mengungkapkan kehendak penciptanya dalam bentuk hukum 

yang wajib ditaati atau menempuh jalan yang dipengaruhi oleh ruang, 

waktu, dan tempat. Hukum yang dibuat manusia itu yang dipengaruhi 

oleh ruang, waktu, dan tempat disebut hukum positif. Jika hukum 

positif tidak dapat disesuaikan dengan hukum kodrat, hukum positif 

itu kehilangan sifat hukumnya yang harus mengatur hidup bersama 

tertib dan aman, saling menghormati satu sama lain, menjaga hak 

dan kewajiban dan tidak menyakiti orang yang ada di sebelahnya. 

Kesemuanya itu yaitu ”ide” dibandingkan  akal budi ilahi yang menciptakan 

segalanya dan membimbing kepada tujuannya selaras dengan ketentuan 

yang ada  dalam wahyunya sebagai tuntunan hidup manusia.

G. Fungsi     dari Zaman Yunani sampai 

dengan Sekarang

Dalam buku Introduction to The Philosophy of Law karya Roscoe Pound 

diutarakan filsafat hukum sejak zaman Yunani hingga kini.

1. Zaman Yunani Tahun 382 SM

 Zaman Yunani keadaan hukum terbagi sebagai berikut.

a. Hukum ditentukan oleh raja menurut inspirasi Tuhan.

b. Timbul pemerintahan oligarki (pemerintahan oleh sedikit 

orang) yang menjalankan praktik hukum dasar kebiasaan.

c. Atas permintaan rakyat pengumuman keputusan atau peraturan-

peraturan diadakan tertulis.

 Adapun alasan-alasan taat pada hukum (undang-undang) disebabkan 

oleh:

a. Adanya Tuhan;

b. Adanya tradisi atau kebiasaan yang diajarkan oleh orang arif 

yang mengetahui kebiasaan baik;

c. Deduksi dari moral yang abadi atau tetap;

d. Perjanjian antara manusia yang satu dan yang lainnya ber-

dasarkan kewajiban menetapkan janji.

 Jelaslah filsafat hukum pada masa itu ada untuk memperoleh dasar 

yang lebih baik bagi hukum dan berlakunya abadi dari hukum itu.

2. Zaman Romawi

 Pada zaman Romawi banyak karya sarjana hukum yang menjelaskan 

tentang apa hukum itu. Pada zaman Romawi ada  senator 

Romawi, yaitu Cicero yang hidup pada tahun 106-43 SM yang 

menyatakan adanya empat bentuk hukum, yaitu:

a. Statute (yang dapat disamakan dengan keputusan badan 

legislatif);

b. Resolusi dari senat;

c. Edict (yaitu putusan dari Magistraat yang memegang 

kekuasaan);

d. Pendapat-pendapat para ahli.

 Munculnya pendapat-pendapat di zaman itu tidak lain hendak 

mendapatkan apa yang disebut rasio legis (sebab dari undang-

undang) yang yaitu prinsip latar belakang hukum. Oleh sebab 

itu, mereka menoleh pada hukum alam yang mewujudkan secara 

saksama gagasan mengenai hukum rill dan Idill.

3. Zaman Renaissance

 Zaman ini dipenuhi dengan perkembangan perdagangan kolonisasi 

dan eksploitasi daerah-daerah baru disertai terbentuknya “nation” 

yang memicu perlu adanya hukum nasional yang berlaku 

dalam daerah nasional. Pada abad ke-16 (Renaissance) di satu pihak 

ada  filsafat yang bertugas memenuhi keinginan berlakunya 

teori mengenai negara yang dibentuk atas kemauan Tuhan dan 

teori hukum alam yang terpisah dari teologi yang semata-mata 

berdasarkan rasio atau akal; tiap-tiap ahli menafsirkan hukum alam 

menurut akal pikirannya sendiri. Di lain pihak ada filsafat yang 

menganggap hukum alam sebagai sistem pengekangan kegiatan 

manusia sebagai makhluk yang wajar. Sesudah itu muncul pendapat 

baru tentang hukum alam di mana istilah hukum alam itu tidak 

berarti asas dengan nilai-nilai yang abadi, melainkan hak-hak 

menurut kodrat alam yang melekat pada setiap manusia di mana 

hak ini  tidak dapat dialihkan.

 Selanjutnya, terutama di Inggris ada  teori Utilitarisme 

Analisis dengan tokohnya diawali oleh Jermey Bentham yang 

mengemukakan bahwa prinsip undang-undang harus mendasarkan 

utility (kefaedahan). Kefaedahan yaitu menyelenggarakan 

kesejahteraan sebanyak-banyaknya bagi warga yang sebanyak-

banyaknya pula adagium teori ini  adalah: “The greatest 

happiness of the greatest number”. Dari sini timbullah teori sosiologis 

yang memandang hukum sebagai gejala atau fenomena, sebagai 

manifestasi dibandingkan  tindakan manusia dan kebiasaan sosialnya.

4. Zaman Sekarang

 Pada masa kini filsafat hukum bertugas menilai peraturan- 

peraturan, doktrin-doktrin, dan lembaga-lembaga yang membina 

penetapan undang-undang dengan mengingat tujuan dan 

manfaatnya bagi warga , serta penetapan undang-undang 

dengan cita-cita sosial dari waktu dan tempat yang bersangkutan. 

Dari apa yang diuraikan di atas, disimpulkan bahwa tugas utama 

filsafat hukum yaitu untuk membahas yang dipersoalkan oleh 

filsafat hukum yaitu “apakah ada penggantian universal tentang 

hukum oleh sebab itu awal mempersoalkan filsafat hukum adalah, 

Apa itu Hukum”.

H. Apakah Hukum Itu, Untuk Apa Hukum Itu, Apa 

Keperluannya, dan Apa Kegunaannya?

Persoalan apa hukum itu dan untuk apa hukum itu, apa keperluannya, 

dan apa kegunaannya timbul dari mereka yang mempelajari hukum 

dan tidak timbul dari kalangan rakyat umum dan/atau kalangan 

rakyat biasa sebab mereka telah biasa hidup dalam hukum. Hukum 

itu jadi persoalan jika dihadapi bukan lagi sebagai orang biasa, namun  

sebagai orang yang di dalam dirinya mulai timbul kesadaran tentang 

hal hidupnya di muka bumi ini. Hal hidup yang semakin dipikirkan 

semakin banyak persoalannya.

Para ahli hukum sedunia sampai sekarang belum memperoleh kata 

sepakat tentang batas arti hukum. Banyak ahli hukum menyatakan 

bahwa memberi definisi atau batasan tentang hukum tidaklah mungkin 

disebabkan luasnya lapangan hukum itu, banyak segi dan bentuknya 

yang beraneka ragam. Suatu hal yang kelihatannya sudah disepakati 

mereka ialah bahwa hukum itu hanya ada setelah adanya warga  

manusia seolah-olah di luar warga  manusia tidak ada hukum. Jika 

hukum itu mengurus tata tertib manusia, tata tertib itu bukan semata-

mata ada di warga  manusia saja, melainkan tata tertib itu ada  

dalam semua bagian alam ini.

Kita melihat adanya tata tertib flora dan fauna dan lebih besar lagi 

ada tata tertib surya yang menunjukkan adanya hukum yang mengatur 

tata tertib itu. Jelasnya bagian-bagian alam selain dari manusia masing-

masing diatur oleh sejenis hukum tertentu yang mengatur tingkah 

lakunya masing-masing.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tata tertib di 

dalam alam yang berada di luar warga  manusia yang yaitu 

suatu pertanda bahwa di luar warga  manusia pun ada hukum. 

Kalau hendak mencoba memberikan suatu definisi tentang apa yang 

dikatakan hukum, tidak harus memberikan batasan tentang hukum 

yang ada dalam warga  manusia, kecuali batasan yang diberikan 

hanya berlaku pada warga  manusia.

Kesimpulannya yaitu suatu pengertian spesies dibandingkan  

pengertian genus tentang apa yang dikatakan hukum. Oleh sebab 

itu, kelihatannya yang telah disepakati oleh para ahli hukum bahwa 

hukum yang dimaksud yaitu hukum yang ada di warga  manusia. 

Untuk mempermudahkan pengertian hukum itu perlu dipertanyakan 

“bagaimana terjadinya hukum itu?” Bagaimana terjadinya hukum kita 

masuk kepada hukum kejadian atau liukuni cipta. Semua yang ada di 

alam semesta ini dalam kejadiannya tunduk pada hukum jadi, hukum 

tumbuh atau perkembangan, dan hukum lenyap. Dalam hasil kejadian 

diketahui bahwa bagian-bagian dari alam ini telah diatur oleh hukum 

   

yang sudah tetap dan tidak dapat menyimpang dari hukum yang telah 

ada itu, kecuali manusia sebab manusia dalam hasil kejadiannya 

memiliki  alat-alat pengalaman ke yang dapat berkembang seluas-

luasnya. Walaupun binatang kelihatannya memiliki  alat-alat untuk 

adanya pengalaman-pengalaman kejiwaan seperti memiliki  otak dan 

susun persyaratan, kelakuan, dan perbuatannya sudah ditentukan naluri 

(instinct). Jadi, binatang dalam hasil kejadiannya tidak dapat berubah dan 

berkembang dan mau tidak mau harus tunduk pada hukum kejadiannya 

yang berlaku atasnya. Hanya manusialah dalam perkembangan diberikan 

alternatif pilihan sebab manusia memiliki alat-alat kelengkapan dalam 

hasil kejadiannya yang berupa pikiran, karsa, dan rasa sebagai alat bagi 

pengembangan pengalaman kejiwaan. Pengalaman kejiwaan manusia 

hanya dapat berkembang dalam pergaulannya dengan manusia lain. 

Setiap manusia yang telah hidup dalam warga  yang masing-

masing telah memiliki  pengalaman kejiwaan dan dapat berkembang 

seluas mungkin. Oleh sebab itu, dalam warga , diperlukan adanya 

tata tertib agar jangan sampai menimbulkan anarki dan harus ada 

pengaturan perkembangannya itu. Dengan kata lain, harus ada hukum 

yang mengatur perkembangan kejiwaannya. 

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dalam jiwa manusia ada kecenderungan-kecenderungan yang 

memicu terjadinya hukum dalam warga  manusia. Dalam 

kesadaran kejiwaan manusia ada  tiga kecenderungan, yaitu 

kecenderungan egoistis, kecenderungan kolektivitas, dan kecenderungan 

kepada orde (tertib). Kecenderungan atas orde dalam kejiwaan itulah 

yang memicu manusia membuat hukum agar kecenderungan 

egoistisnya mendapat saluran dan terjamin oleh tata tertib hukum 

dalam pergaulan hidup sesama manusia (kolektif). 

Mengenai untuk apa hukum itu, serta keperluan dan kegunaannya, 

hal ini  disebabkan oleh perkembangan kejiwaan warga  

manusia yang telah sampai kepada suatu titik pandangan bahwa 

dalam hidup pergaulan bersama itu harus bebas dari kekhawatiran, 

kecemasan dan ketakutan, bebas dari keadaan kacau balau, terjamin 

sebanyak mungkin ketenangan, ketenteraman, aman selamat sentosa. 

Oleh sebab itulah, warga  manusia menjelmakan hukum yang 

diperlukannya.

Berikut ini yaitu dua macam pandangan mengenai hukum. 

Pandangan pertama: hukum yang dijelmakan oleh warga  

manusia, hanya suatu segi dari penjelmaan hidup kewarga an, yakni 

rangkaian hubungan tertentu yang timbul dalam dan dari warga  

tertentu pula, yaitu rangkaian peraturan hidup yang terpatok pada hak 

dan kewajiban yang berlaku selama dikuatkan oleh warga  itu. 

Manakala warga nya itu berubah sikap untuk menyesuaikan dengan 

kebutuhan hidupnya yang baru, akan menimbulkan penjelmaan hukum 

yang baru yang lama tidak berkekuatan lagi.

Menurut paham ini tiap-tiap warga , setiap masa memiliki  

penjelmaan hukumnya yang selaras dengan corak, bentuk susunan 

kebutuhan warga  itu pada masanya. Paham ini tidak mengenal 

lain-lain unsur bagi penjelmaan hukum selain yang ada dalam pergaulan 

manusia dengan manusia dalam warga nya itu.

Ringkasnya hukum itu hanya sebagian dari ciptaan kebudayaan 

manusia yang terikat pada kondisi, situasi, dan tempat sehingga hukum 

itu akan berbeda dari warga  ke warga , dari zaman ke zaman 

menurut paham ini hukum selalu berubah-ubah.

Pandangan kedua: hukum bukanlah hanya satu segi dari penjelmaan 

hidup kewarga an saja, yang semata-mata hanya takluk kepada 

unsur-unsur yang ada dalam per manusia dengan manusia saja dalam 

warga  itu. Selain dari perhubungan antara manusia dengan 

manusia, manusia dan manusia itu ada hubungan dengan sang 

penciptanya, yakni perhubungan hubungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa di mana hidup matinya dan keselamatan warga nya tergantung 

kepada-Nya.

Menurut paham ini, pergaulan hidup sesama manusia bukanlah 

yaitu perhubungan antara dua (antara manye dengan manusia) 

namun  yaitu perhubungan antartiga, yaitu antara manusia dengan 

manusia dan Tuhannya.

Dalam paham yang kedua ini tergantung kepada percaya atau tidak 

akan adanya Tuhan Yang Maha Esa itu, di mana ia telah menciptakan 

alam semesta ini dan segala hukum-Nya. Tentu, bagi yang percaya atau 

beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa akan dapat memperbaiki dan 

melengkapi pahamnya tentang hukum dengan paham hukum yang 

berasal dari Tuhan Yang Maha Esa itu. 

   

Orang yang beriman tentunya berpandangan bahwa kekuasaan 

membuat hukum itu berada pada sang pencipta dan pengawasan 

berjalannya hukum itu berada pada malaikat malaikat yang diimani, 

yang harus menjalankan yaitu manusia yang diawali oleh para nabi-

nabi yang diutus-Nya.

I. Hubungan Kesusilaan dan Hukum

Kesusilaan dan hukum memiliki  objek yang sama, yaitu perbuatan 

manusia dan tujuannya pun hampir sama, yaitu:

Mengatur amal perbuatan manusia baik bagi keselamatan dirinya 

maupun bagi warga nya. Akan namun , lingkungan kesusilaan 

lebih luas dari lingkungan hukum.

Kesusilaan memerintahkan berbuat segala perkara yang bermanfaat 

dan melarang segala perkara yang berbahaya. Tidak demikian halnya 

dengan hukum. Banyak perbuatan yang bermanfaat tidak diperintahkan 

oleh hukum, seperti berbuat baik kepada fakir miskin dan perbuatan baik 

antara suami dan istri dan juga banyak perbuatan yang berbahaya tidak 

dilarang oleh hukum seperti berbohong dan dengki. Terhadap perbuatan 

semacam ini hukum tidak campur tangan dan terhadap perbuatan 

semacam ini tidak ada perintah dan larangannya dalam hukum, kecuali 

bila hukum telah memberikan sanksi terhadap perbuatan kepada yang 

melanggarnya. Jika tidak ada sanksi, tidaklah dinamakan hukum dan 

biasanya pelaksanaan suatu hukum itu dilakukan dan memakai  

cara-cara yang lebih banyak bahaya dan merugikan bagi rakyat dibandingkan  

perintah dan larangan hukum itu sendiri. Lagi pula hukum tidak dapat 

melakukan pembalasan atas kufur nikmat dan dengki lain halnya dengan 

perbuatan-perbuatan mencuri dan membunuh. Selain itu, hukum 

memandang segala perbuatan lahir dari sudut akibatnya dan kalaupun 

melihat sesuatu yang ada di balik itu, hanyalah mempelajari maksud-

maksud orang yang berbuat dari perbuatannya yang lahir saja.

Jelasnya hukum dapat berkata “jangan mencuri” dan “jangan 

membunuh”. Selain hal itu hukum tidak sanggup apa-apa lagi. 

Kesusilaan mencampuri hukum dalam melarang mencuri dan 

membunuh dengan tambahan kata-kata “jangan berpikir untuk berbuat 

jahat” dan “jangan mengkhayal sesuatu yang tidak berguna dan batil”. 

Di sini yang diperhatikan yaitu unsur kejiwaan yang memicu 

munculnya perbuatan lahir itu. Dapat lagi diumpamakan dalam masalah 

hak milik seseorang; hukum dapat memelihara dan melarang melakukan 

pelanggaran atas hak milik, namun  hukum tidak sanggup memerintahkan 

si pemilik memakai  hak miliknya bagi kemaslahatan dan 

kebaikan. Hanya kesusilaan yang sanggup memerintahkannya. Oleh 

sebab itu, membicarakan hukum harus diikutsertakan kesusilaan 

sebab tanpa mengikutsertakan kesusilaan sama saja seperti tumbuh-

tumbuhan tanpa memerhatikan tanah tempat tumbuh. Pada hakikatnya 

kesusilaan dan hukum tidak berbeda dalam materi, hanya berbeda dalam 

mempertahankannya. Pelanggaran kaidah hukum juga pelanggaran 

kaidah kesusilaan, namun  pelanggaran kesusilaan mungkin bukan 

yaitu pelanggaran hukum. Telah lama tertanam pengertian 

bahwa hukum tidak serasi dengan kesusilaan, bukanlah hukum dan 

juga keadilan, namun  kezaliman. 

Sumber hukum yaitu sesuatu dalam kejiwaan manusia yang 

menunjuk kepada sesuatu yang gaib sehingga tidak mengherankan 

bahwa kesusilaan dan hukum sejalin ataupun bersatu dengan agama. 

Manusia yang menghambat dirinya dengan pertalian yang gaib itu 

menjadi orang yang antisosial, antikeadilan, dan antihukum yang 

mengaburkan dan mengacaukan pengertian yang hak dan yang batil. 

Maka, jadilah ia orang yang antiagama dan berpindahlah martabat 

kemanusiaannya kepada martabat yang lebih rendah dari martabat 

binatang buas.

Manusia dalam bidang kesusilaan perseorangan telah mengalami 

kekecewaan dan kebahagiaan/kepuasan. Baik yang kecewa maupun 

yang bahagia itu, manusia cenderung untuk menyampaikan kepada 

orang lain. Dari penyampaian berupa nasihat dan larangan, timbullah 

pengertian-pengertian tentang bermacam-macam perbuatan yang 

mana sebaiknya dilakukan dan yang mana pula sebaiknya ditinggalkan. 

Terjadilah apa yang dikenal dengan istilah sopan santun dalam hidup 

warga .

Perbuatan-perbuatan yang sebaiknya dilakukan mendapat pujian 

dalam warga , yang menjadi penguat atau dorongan untuk 

dilakukan. Perbuatan-perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan manakala 

dilakukan mendapat celaan dari warga  dan dari celaan ini  

   

yaitu penguat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang 

tercela.

Perbuatan-perbuatan yang dipuji dalam warga  sama dengan 

yang kaidahnya sunnah dan perbuatan-perbuatan yang tercela dalam 

warga  sama dengan perbuatan-perbuatan yang kaidahnya makruh. 

Dalam lapangan kesusilaan kewarga an perbuatan-perbuatan 

yang dicela berhubungan dengan perkembangan warga , makin lama 

dirasakan mudharatnya bagi hidup bersama dan pergaulan manusia. 

Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang dipuji dalam lapangan kesusilaan 

kewarga an dirasakan makin lama makin besar manfaatnya. sebab  

perbuatan-perbuatan yang dicela itu makin rasa mudharatnya, dan 

ditariklah martabatnya ke bidang hukum, yang mulanya yaitu bidang 

kesusilaan kewarga an.

Jadilah perbuatan-perbuatan tercela itu terlarang dengan 

penguatnya (sanctum) berupa hukuman, yaitu hukuman penderitaan 

bagi badan dan harta, penyingkiran dari warga  (dibuang atau 

dipenjara) atau penyingkiran untuk selama-lamanya (hukuman mati). 

Sebaliknya, perbuatan-perbuatan yang dipuji yang makin terasa besar 

manfaatnya maka martabat kaidahnya naik dari bidang kesusilaan 

kewarga an ke bidang hukum pula menjadi perbuatan-perbuatan 

yang tidak boleh dilalaikan atau ditinggalkan manakala ditinggalkan 

akan mendapat hukuman pula, sebab dianggap melalaikan atau 

meninggalkan kewajiban-kewajiban yang merugikan. Kesejahteraan 

atau keselamatan hidup kewarga an dan penguatnya atas kelalaian 

kewajiban-kewajiban ini  berupa hukuman denda pencabutan hak 

dan sebagainya.

Perbuatan-perbuatan yang dipuji dalam warga  yang sejajar 

dengan kaidah sunnah dan perbuatan-perbuatan yang tercela dalam 

warga  yang sejajar dengan kaidah makruh itu tidak dijumpai di 

dalam kategori hukum romawi; ia dijumpai dalam kategori hukum 

Islam, yang dinamakan al-ahkam al-khamsah. Hukum Romawi hanya 

memiliki  tiga kategori, yaitu:

1. Imperare sama dengan wajib;

2. Prohibere sama dengan haram; dan

3. Permittere sama dengan jaiz.

Dan hukum Islam memiliki  lima kategori, yaitu:

1. Wajib;

2. Haram;

3. Sunnah;

4. Makruh; dan 

5. Jaiz.

Pada sunnah dan makruh, manusia diberikan kebebasan memilih 

antara berbuat dan tidak berbuat, yang menimbulkan pengertian pahala 

yang berarti kebahagiaan dunia akhirat. Sunnah yaitu perbuatan 

yang terpuji dan makruh yaitu perbuatan yang tercela.

Manakala yang terpuji dilakukan dan yang tercela ditinggalkan 

maka memperoleh pahala. Sunnah dan makruh yaitu sumber 

tertanamnya kekuatan akhlak (quwwatul khuluk), sebab kaidah sunnah 

dan makruh menimbulkan sanctum dalam diri sendiri yang yaitu 

dasar bagi penghindaran perbuatan yang terlarang dan perlakuan 

perbuatan-perbuatan yang wajib bagi kepentingan diri dan kepentingan-

kepentingan warga .

Hukum Romawi hanya memiliki  suruhan dan larangan sebagai 

sumber hukumnya dalam mengatur hubungan antara manusia. 

Perbuatan manusia ditentukan oleh suruhan dan larangan saja dan 

tidak ada sumber bagi pertimbangan baik buruk di dalam dirinya. 

Di sini pula letaknya faktor yang esensial (penting) dibandingkan  sumber 

hukum yang asalnya dari Sang Pencipta manusia, sebab Dia-lah yang 

memiliki  pengetahuan sempurna tentang apa yang wajib, yang patut, 

yang terlarang. Dan apa yang tercela bagi manusia. Ketentuan-ketentuan 

mana yang bermanfaat dan mana yang mudharat bagi manusia. Kaidah 

sunnah dan makruh itu membawa kesempurnaan hidup kerohanian 

manusia yang dapat menjelmakan ketertiban hidup kewarga an 

dan kesatuan hidup kewarga an.

Jelasnya bahwa kesusilaan dan hukum dapat dilihat pada bentuk 

penguatnya. Bentuk penguatnya (sanctum) kesusilaan yaitu pujian 

dan celaan. Bentuk penguatnya (sanctum) hukum yaitu ancaman 

kemerdekaan; menyakiti badan; cabut jiwa; penagihan kerugian.

Segala yang telah diuraikan itu, baik yang mengenai paham hukum 

sebagai suatu segi dari penjelmaan hidup kewarga an maupun 

   

paham hukum yang bukan hanya suatu segi dari penjelmaan hidup 

kewarga an melainkan ada pertautan dengan yang gaib; kedua 

paham ini  terpatok kepada pengertian al-ahkam al-khamsah.

Keistimewaan dalam paham Ketuhanan itu bahwa paham ini  

di dalamnya ada  pengertian pahala, pujian, dan celaan yang tidak 

didapati dalam paham yang didasarkan pada paham kewarga an 

ataupun Hukum Romawi.

Adapun perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki  sanctum di 

dalam hidup pergaulan kewarga an yaitu yaitu sesuatu 

kebebasan atau kebolehan (permittere jaiz) yang terserah kepada kemauan 

seseorang semata-mata. Sifat bebas dari perbuatan yang dinamakan 

permittere atau jaiz itu maka perbuatan itu terletak di luar sesuatu 

perbuatan yang tidak memiliki  penguatan (sanctum) yang berarti 

tidak terlarang dan tidak tersuruh.

J. Hak dan Kewajiban

Setiap orang memiliki  hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban 

yaitu dua hal yang tak dapat dipisah-pisahkan, sebab setiap hak ada 

mengandung kewajiban. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain 

dan tidak boleh mengganggunya dan setiap orang yang berhak itu wajib 

memakai  haknya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umum. 

Kebanyakan orang kurang sadar akan kewajiban memakai  

haknya untuk kebaikan umum itu. Sebab mereka hanya mengingat 

kewajiban menurut hukum saja, tidak memikirkan kewajiban kesusilaan. 

Hukum biasanya memerintahkan orang susaha  menghormati hak orang 

lain kalau tidak maka hukumanlah akibatnya. Hukum biasanya tidak 

turut dalam kewajiban kesusilaan, namun  ia menyerahkan soal itu kepada 

yang berhak sendiri atau kepada pikiran umum.

Kita misalkan saja orang memiliki sesuatu. Orang wajib tidak 

melakukan pelanggaran atas milik orang itu dengan jalan mencurinya 

atau merampasnya. Kalau kewajiban ini dilanggar maka hukum 

berhak mencampurinya. Si pemilik sendiri wajib memakai  hak 

miliknya itu untuk kepentingan dirinya dan kepentingan umum, tapi 

kalau tidak hukum tidak turun campur, hanya kesusilaan yang turut 

mencampurinya. Kalau hukum mengatakan bahwa setiap orang yang 

punya milik berhak memakai  miliknya dengan sekehendaknya, 

maka kesusilaan menyatakan bahwa setiap orang yang punya milik 

hanya boleh memakai  hak miliknya itu untuk kebaikan dirinya 

dan kebaikan umum.

Kewajiban kesusilaan untuk mengingat kebaikan umum itu 

ialah sebab hak-hak yang dimilikinya itu diserahkan kepadanya 

oleh warga  yang memandang bahwa demikian itulah baiknya. 

Kalau seseorang hidup sendirian, dia tidak akan memiliki  hak 

apa-apa dan sebab warga  memberikan hak itu dengan syarat 

susaha  dipergunakan untuk kepentingan umum, wajiblah syarat itu 

dipenuhinya.

K. Pembagian Ilmu Hukum tentang Hak (Division Outline 

Science of Right)

Pembagian hak secara umum atau universal terbagi atas hak yang dibawa 

sejak lahir (“Innate” Right) dan hak yang diperoleh (Acquired Right). 

Hak “Innate” yaitu hak yang dimiliki setiap orang secara alamiah 

bebas dari semua tindakan campur tangan orang lain atau bebas dari 

semua tindakan pengalaman menurut hukum. Hak “Innate” dapat juga 

disebut atau diucapkan dengan kata-kata milikku dan milikmu, sebagai 

ekspresi dari kepribadian masing-masing, dan bersifat internal.

Hak “Innate” hanya ada satu, yaitu hak sejak lahir mengenai 

kemerdekaan (Birthright of freedom). Kemerdekaan di sini dalam 

arti kebebasan dari keinginan wajib dari orang lain. Kemerdekaan 

yaitu milik tunggal dan asli manusia yang dibawa sejak lahir. 

Oleh sebab itu, sifat pembawaan lahir dari setiap orang sebetulnya 

memiliki  persamaan (equality), sehingga setiap orang menjadi 

majikan atas haknya itu, sehingga Hak Merdeka yang dimiliki itu 

yaitu berarti tidak bergantung pada kemauan orang lain sejauh mana 

kebebasan dapat berada bersama-sama dengan kebebasan orang lain 

sesuai dengan hukum universal.

Adapun yang disebut Hak Dapatan yang diperoleh, (Acquired 

Right) berkenaan hak yang diperoleh secara eksternal yaitu hak yang 

ditetapkan atas tindakan menurut hukum berhubungan dengan orang 

lain dan terikat oleh kewajiban. Dari sini timbullah apa yang disebut 

Hak Milik Privat (Hak Milik Perdata). Apa dasarnya Hak Milik, dalam 

buku RoscoePound dianggap salah satu persoalan filsafat hukum.

   

Dalam buku RoscoePound ada  enam teori tentang dasar Hak 

Milik, yaitu:

1. Teori hukum alam;

2. Teori metafisika:

3. Teori sejarah;

4. Teori positif; 

5. Teori psikologis; dan

6. Teori sosiologis.

1. Teori Hukum Alam

Teori ini biasanya mengemukakan bahwa barang-barang di dunia 

ini berdasarkan rasio naturalis, rasio alamiah, akal alamiah ditentukan 

oleh kodrat untuk dikuasai oleh manusia. 

Adapun barang-barang yang tidak dapat dikuasai oleh manusia 

sebagai hak milik perseorangan ialah barang-barang di luar perdagangan 

(Res extra commercium). Barang-barang ini dapat bersifat:

a. Barang-barang yang dipakai  untuk umum (Res communis);

b. Barang-barang yang dimiliki oleh negara untuk pemakaian publik 

atau khalayak ramai; dan

c. Barang-barang yang diamalkan untuk tujuan keagamaan (res sacre).

Berdasarkan teori hukum alam, ada yang berpendapat bahwa 

awal semua barang tidak dimiliki oleh siapa pun juga. Barang yang 

demikian disebut ResNullius (Lihat Pasal 519 BW. yang menyatakan: 

“Barang-barang yang tidak dimiliki siapa pun”). Dengan persetujuan 

antara mereka, manusia membagi barang-barang ini , sehingga 

memperoleh hak milik perseorangan. Barang-barang yang tidak 

dibagi sebab banyaknya, dengan persetujuan dapat dikuasai oleh 

tiap-tiap manusia dan menjadi hak miliknya (Lihat B.W. Pasal 584 

yang menyatakan: “Hak Milik atas barang dapat diperoleh dengan 

menguasainya”).

Penguasaan barang ini menurut logika/pikiran wajar mencakupi 

kekuasaan untuk memakai  barang ini , memberikan barang 

ini  kepada orang lain atau mewariskannya.

Awalnya semua barang-barang yaitu milik bersama 

(rescommunis) dari suatu pergaulan hidup dan tidak ada  

milik perseorangan. Semulanya anggota dari pergaulan hidup itu 

memakai  barang-barang ini  bersama-sama. Kemudian 

dengan persetujuan pada anggota pergaulan hidup mengenai hak 

bersama atas barang-barang itu dibatalkan dan masing-masing anggota 

memperoleh hak milik prive/perseorangan atas barang-barang ini . 

Barang yang belum dikuasai oleh seorang anggota dapat dikuasai oleh 

anggota lain melalui perjanjian.

2. Teori Metafisika

Teori metafisika ini berarti di luar panca indra, abstrak penganutnya 

antara lain Immanuel Kant (1724-1804) filsuf di Koningsbergen di 

Jerman yang berpendapat sebagai berikut.

“Secara abstrak ada gagasan mengenai adanya satu hukum tentang 

milik, yaitu gagasan yang diekspresikan (diucapkan) oleh istilah 

milikku dan milikmu. Dalam bahasa Latin milikku disebut me’um, 

milikmu disebut tu’um, yaitu mengenai barang. Dalam bahasa 

Belanda istilah ini  yaitu myn dan ZUN. Manusia sebagai 

makhluk rasional memiliki  kemauan bebas sebagai tiap-

tiap manusia lain; ada  suatu hak alamiah yaitu kebebasan 

seseorang, sekadar kebebasan orang lain, di bawah hukum umum; 

sebab itu manusia memiliki  beberapa hak, antara lain Hak Milik 

sebagai ekspresi dari kepribadiannya.

Tiap manusia dapat menguasai sebagian dari tanah me’um sebab 

bumi yaitu milik bersama dari semua manusia, sedangkan orang lain 

memiliki  kebebasan yang sama untuk menguasai juga sebagian 

tanah, tu’um. Jadi, dasar hak milik yaitu gagasan abstrak: me’um dan 

tu’um yang dilaksanakan dengan menguasai atau menduduki barang.

3. Teori Sejarah

Menurut teori ini hak milik perorangan semula tidak ada. Semula 

ada  hak dari pergaulan hidup manusia atas barang dan dari hak itu 

berkembang hak milik prive. Perkembangan ini berlangsung menurut 

tiga tahap berikut.

   

a. Dalam tahap ini seseorang hanya menguasai barang secara fisik, 

badaniah tanpa hak apa pun. la menguasai terus menerus sebab 

kebutuhan yang dihasilkan oleh barang itu.

 Penguasaan ini dinamakan penguasaan alamiah, possessio naturalis. 

(Contoh dalam buku RoscoePoundmisalny menguasai tambang).

b. Dalam tahap ini possession naturalis tadi dilindungi oleh hukum 

sehingga possession naturalis tadi menjadi penguasa yuridis, 

dalam arti bahwa jika orang lain merampasnya, maka hukum 

dapat mengem balikannya kepada ia yang pertama menguasainya, 

sedangkan dalam tahap kesatu yang menguasainya harus 

melindungi barangnya sendiri secara fisik.

c. Dalam tahap ini possession naturalis menjadi hak milik perorangan. 

Penikmatan dan penguasaan barang secara eksklusif dijamin oleh 

hukum. Timbul pertanyaan apa perbedaannya hak milik dalam 

ketiga dengan penguasaan yuridis tahap kedua?

Penguasaan yuridis yaitu konsepsi tentang fakta, yaitu 

penguasaan dan hukum, sedangkan hak milik yaitu konsepsi hukum 

murni, hanya hukum tidak fakta.

Bandingkan Pasal 529 B.W. mengenai bezit: “Sebagai memegang 

atau menikmati barang yang secara mempengaruhi dengan perantaraan orang 

lain dikuasainya seolah-olah sebagai miliknya”.

Dengan Pasal 570 B.W. mengenai hak milik: “Sebagai hak untuk 

menikmati secara bebas suatu barang dan memakai  secara mutlak”.

4. Teori Positif

Teori positivisme memakai  sebagai dasar Hak Milik yaitu kerja. 

Kerja yaitu hak positif dalam arti bahwa manusia berhak atas hasil 

pekerjaannya (Lihat Pasal 606 B.W. “Barang siapa bahan bukan miliknya 

membuat barang yaitu pemilik barang itu, asal ia mengganti harganya 

bahan itu).

Teori ini benar jika hak milik itu diartikan sebagai hak atas benda 

yang seorang telah ciptakan sendiri untuk penghidupannya, namun  

bagaimana hasil kerja dalam perusahaan besar dan modern?

5. Teori Psikologis

Teori ini memakai  dasar dari pada Hak Milik naluri manusia untuk 

menguasai benda di alam Hak Milik yang dimaksud oleh teori ini ialah 

hak milik prive atas benda yang menuai perlukan untuk penghidupannya 

dan hak milik atas alat-alat yang manusia perlukannya sehari-hari.

Kelemahan dari teori ini ialah:

a. Dalam warga  primitif milik prive tidak ada  melainkan 

milik bersama, dan

b. jutaan manusia di dunia hidup dan bekerja tidak dengan hubungan-

hubungan hak milik prive.

6. Teori Sosiologis

Teori ini dianut di Uni Soviet. Hak Milik yaitu suatu lembaga 

warga  dengan perkataan lain bahwa dasarnya Hak Milik yaitu 

warga  sendiri.

Hak Milik diakui oleh hukum dalam arti bahwa alat-alat produksi 

hanya dapat dimiliki oleh negara. Jadi, yaitu milik sosialistis, 

sedangkan yang dapat dimiliki perorangan yaitu barang-barang 

konsumsi (pandangan ini asalnya dari KAR MARX).

L. Hukum Menurut Ilmu Hukum

Pendirian yang diambil dalam Ilmu Hukum sesungguhnya dan sudah 

sama-sama dimengerti yaitu hukum dalam warga  manusia, 

jelasnya objeknya yaitu warga .

Ilmu Hukum dewasa ini memandang untuk menyempurnakan 

warga  harus ada ketentuan-ketentuan suruhan dan larangan 

yang menimbulkan kewajiban dan/atau hak-hak. Ketentuan dan 

larangan itu yaitu norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang 

ada sangkut pautnya dengan perbuatan dan tindakan manusia dalam 

warga . Sebab itu pula Ilmu Hukum membedakan antara hukum 

dan kesusilaan, moral dan agama. Bahkan bukan saja membedakan 

namun  juga kesusilaan, moral, dan agama itu tidak dianggap ada sangkut 

pautnya dengan hukum. Pendirian Ilmu Hukum seperti ini berpokok 

pada dasar pandangan tentang apa yang dikatakan hukum, hanyalah 

   

untuk mengatur perbuatan dan tindakan manusia saja, bukan untuk 

menyempurnakan manusianya. 

Jika dikatakan bahwa Ilmu Hukum itu yaitu himpunan peraturan-

peraturan yang mengurus tata tertib dalam warga . Kesimpulannya 

tidak mengandung logical inadequacy, sebab kesusilaan yaitu himpunan 

peraturan-peraturan yang juga mengurus tata tertib dalam warga . 

Hukum itu dalam ilmu hukum dipandang sebagai gejala atau 

fenomena, menanggapi hukum sekadar atau sebagai manifestasi 

dibandingkan  tindak manusia dan kebiasaan sosialnya. Gejala hukum 

misalnya kalau Anda melihat mobil lewat di depan kampus, jalan 

sebelah kiri dan berhenti sebelah kiri itu yaitu gejala hukum. Kalau 

Anda melihat lampu merah, kuning, dan hijau itu pun yaitu 

gejala hukum. Apa yang dikatakan norma dalam ilmu hukum yaitu 

yaitu perintah atau larangan tentang perbuatan manusia dan 

dijelmakan dalam kitab undang-undang hukum pidana di mana dijumpai 

larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia selain 

dibandingkan  itu memandang hukum yang dapat dilihat dengan panca indra, 

misalnya di ruang pengadilan. Ilmu hukum tidak melihat hal-hal yang 

di belakang hukum. Dalam warga  kita melihat penerapan hukum 

atau penggunaan hukum namun  norma itu tidak tercukupi dalam ilmu 

hukum.

Jika kebiasaan hukum, penggunaan hukum, yaitu suatu 

peristiwa yang termasuk dalam bidang ”das sein” artinya “yang ada” 

maka itu tunduk pada hukum kausalitas. Sedangkan norma hukum 

itu termasuk bidang “das sollen” yang artinya “yang harus”. Adapun 

keterangan das sein dan das sollen diutarakan sebagai berikut. 

Dalam ilmu sosial ada  dua bagian, yaitu golongan empiris 

dan golongan normatif. Golongan empiris yaitu ilmu yang mengadakan 

konstatasi sesuatu tanpa menilainya dan ini meliputi pengertian 

das sein, sedangkan golongan normatif ialah ilmu yang mengadakan 

konstatasi sesuatu dan menilainya dan meliputi das sollen. Sesuatu norma 

memerintahkan bahwa sesuatu harus terjadi, sesuatu harus menjadi 

suatu kenyataan maka norma itu termasuk das sollen bukan “das sein”.

FUNGSI FILSAFAT HUKUM

Jika kita berbicara filsafat, kita seakan berada pada ranah yang sangat 

abstrak, dan filsafat hukum yaitu cabang dari filsafat, filsafat 

hukum memiliki  fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum 

di negara kita . Sekadar menyinggung konsep dalam Islam, bahwa Islam 

menilai hukum tidak hanya berlaku di dunia saja, akan namun  juga di 

akhirat, sebab putusan kebenaran, atau ketetapan sangsi, di samping 

berhubungan dengan manusia secara langsung, juga berhubungan 

dengan Allah Swt., maka manusia di samping ia mengadopsi hukum-

hukum yang langsung (baca; samawi dalam Islam) wahyu Tuhan yang 

berbentuk kitab suci, manusia dituntut untuk selalu mencari formula 

kebenaran yang berserakan dalam kehidupan warga , yaitu suatu 

hukum yang akan mengatur perjalanan warga , dan hukum ini  

haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang 

akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, 

ras, agama yang ada di negara kita .

Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu Philosophia yang mana 

“Philo” atau “Philein” artinya cinta dan “Sophia” artinya kebijaksanaan. 

Filsafat yaitu induk semua cabang ilmu. Filsafat menurut Kamus 

Besar Bahasa negara kita  adalah, pengetahuan dan penyelidikan dengan 

   

akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya 

filsafat dapat juga berarti ilmu yang berintikan logika, estetika, 

metafisika, dan epistemologi. Sedangkan arti filsafat ialah kebijaksanaan 

hidup berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional.

Jadi dapat dikatakan pula bahwa filsafat berarti karya manusia 

tentang hakikat sesuatu. Karya artinya memakai  rasio/pikiran dan 

dilakukan secara metodis–sistematis. Karya manusia tentang hakikat 

sesuatu ialah hasil pikiran manusia tentang hakikat sesuatu. Sesuatu 

itu ialah alam semesta dan/atau segala isinya (termasuk manusia). 

Hakikat sesuatu ialah tempat sesuatu di alam semesta atau hubungan 

antara sesuatu dengan isinya alam semesta (yang lain), termasuk tempat 

manusia dan segala perilakunya. Ini berarti objek filsafat itu sangat luas, 

bersifat universal, yang mencakup segala gejala-gejala atau fenomena 

yang ditemui manusia di muka bumi ini.

Salah satu gejala ini  ialah gejala hukum (hidup dan peng-

hidupan hukum). Hukum ini  yaitu sesuatu yang berkenaan 

dengan manusia. Hukum tidak akan ada bila tidak ada manusia. Oleh 

sebab itu, bila orang berfilsafat tentang hukum maka harus berfilsafat 

tentang manusia terlebih dahulu. Salah satu aspek dari manusia yang 

berkaitan erat dengan hukum ialah perilakunya. Melalui filsafat perilaku 

atau etika inilah, orang berfilsafat tentang hukum. Dengan demikian 

filsafat manusia ialah pohonnya, salah satu cabangnya ialah filsafat 

etika, dan salah satu cabang dari filsafat etika ialah filsafat hukum, yang 

sekaligus sebagai ranting pohon filsafat manusia.

Hukum berfungsi mengatur warga  mengembangkan 

suatu bentuk yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, yaitu 

storitatif. Berkuasa dan memerintah pernyataan-pernyataannya, apa-

pendapatnya, bertolak dari kemauan agar warga  menundukkan 

diri kepada yang ingin dicapai oleh kemauan ini . Pernyataan 

hukum yaitu sebagaimana dituangkan dalam sesuatu bentuk 

perundang-undangan, tidak tunduk pada pengujian yang lazim 

dilakukan terhadap pernyataan ilmu. Artinya, hasil-hasil pengujian 

tidak menentukan, apakah hukum itu pada akhirnya akan diterima 

atau harus ditolak. Hukum tetap berlaku sebagai hukum sebelum 

ada ketentuan lain yang mengubah atau mencabutnya. Inilah yang 

bisa disebut sebagai logika hukum. Hukum yaitu suatu teknologi, 

suatu teknologi sosial. Yang menjadi urusannya yaitu mengusahakan 

agar orang-orang tunduk kepadanya, berbuat sesuai dengan apa yang 

dikehendakinya. Hukum tidak mungkin mengikuti logika ilmu dengan 

penelitian dan pengujian eksperimental dan cara lain, namun  sebagai 

suatu teknologi (sosial) ia masih bisa dikaitkan kepada ilmu. Kita 

mengetahui, hukum dahulu dibandingkan dengan kehadiran ilmu-

ilmu modern sekarang ini, khususnya di bidang sosial dan perilaku. 

Hukum sebagai ilmu terapan memerlukan  sandaran pada ilmu-ilmu 

dasar. Agar hukum bisa menjalankan fungsinya sebagai teknologi 

sosial dengan saksama, hukum memerlukan  ilmu-ilmu dasarnya, 

seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Hukum yang berfungsi 

menjamin persamaan alamiah menjadi hak-hak asasi.

B. Filsafat memberi  Gambaran Alam Semesta sebagai 

Keseluruhan 

Berkenaan dengan sebagaimana disitir oleh mengemukakan fungsi 

terutama dari filsafat yaitu memberikan (description) tentang alam 

semesta sebagai untuk mendapat jawaban suatu gambaran keseluruhan. 

Dalam usaha manusia menyebut adanya mengenai alam semesta, maka 

G.E.Moore bermacam-macam jalan berfilsafat, yaitu: (1) berdasarkan 

common sense, (2) berdasarkan pengetahuan “tambahan” (addition) 

terhadap common sense, (3) adanya hal-hal yang mungkin ada  dalam 

alam semesta, dan (4) kemungkinan tidak adanya hal-hal itu di alam 

semesta.

Jeremy Bentham yaitu salah seorang dari pembaru-pembaru 

sosial yang paling giat dan berhasil dengan perundang-undangan. 

Jeremy Bentham mengabdikan hidupnya mengadakan perubahan 

dalam ketidaksamaan yang ada  merintangi tumbuhnya demokrasi. 

Ia membayangkan begitu tega selesai, hukum dapat menarik diri, 

membatasi diri pada sesedikit mungkin kegiatan yang mengekang. 

Dalam bukunya Theory of Legislation, ia menyatakan fungsi-fungsi 

pokok hukum: memberi penghidupan; bertujuan memperoleh materi 

yang berlimpah-limpah; mendorong persamaan; dan memelihara 

keamanan. Dari semua ini yang paling penting yaitu keamanan, dan 

penekanannya pada fungsi melindungi dari hukum. Tujuan yang kedua, 

yakni persamaan kesempatan. Ia berharap agar, begitu perundang-

undangan mengenai perubahan-perubahan telah menyingkirkan 

   

berbagai kekaburan dalam mencapai persamaan itu, perundang-

undangan itu akan mengundurkan diri dan menyerahkan bidang ini 

pada usaha individu yang bebas dan persaingan bebas.

Cara berpikir atau paham hukum hanya dapat mengikuti 

perkembangan warga  di mana biasanya dikatakan hukum itu 

selalu hinkt achter de feiten aan yang hidup atau berlaku di negara kita  

selama ini didasarkan pada dua ajaran yang telah mendarah daging dan 

dianggap sebagai kebenaran-kebenaran yang mutlak. Pertama, ajaran 

mazhab sejarah yang dipelopori oleh Prof. Dr. Friedrich Carl von Savigny 

yang mengemukakan bahwa “Hukum itu tidak dibuat, namun  tumbuh 

bersama-sama dengan warga  (das Recht es nicht gemacht, aber ist und 

wird mit dem Volke). Kedua, ajaran atau teori keputusan (beslissingenleer) 

yang di negara kita  dipelopori oleh Prof. Mr. B. Ter Haar Bzn dalam 

bukunya Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, yang mengemukakan 

hanya kebiasaan-kebiasaan yang diakui para penguasa (kepala adat) di 

dalam keputusan-keputusannya yang yaitu dengan demikian, 

hanya norma-norma yang sudah menjadi kebiasaan di dalam warga  

saja yang akan menjadi norma hukum, yang sudah yaitu kebiasaan 

di dalam warga  saja yang mungkin menjadi norma hukum. Oleh 

sebab suatu kebiasaan hanya dapat tumbuh bila suatu peraturan terjadi 

secara berulang-ulang, maka norma-norma hukum yang dapat tumbuh, 

juga hanya akan dapat menyangkut peristiwa yang sudah biasa terjadi 

atau pernah dialami di dalam warga  ini . Dengan perkataan 

lain, menurut paham ini tidak mungkin akan dapat timbul atau diadakan 

norma-norma hukum yang akan mengatur peristiwa-peristiwa yang 

belum pernah terjadi di warga  kita.

C. Fungsi     dalam Penegakan Hukum 

Dalam hukum pada umumnya, nilai-nilai terjalin berpasangan, namun  

tidak jarang pula bertegangan. Fungsi filsafat hukum terutama dalam 

rangka penegakan hukum antara lain menganalisis untuk lalu  

menyerasikan nilai-nilai yang bersangkutan. Menurut Prof. Dr. Roscue 

Pound, M.A. dalam bukunya An Introduction to the Philosophy of Law 

(1922,1954), fungsi filsafat hukum sebagai atau untuk menguji hukum 

positif tentang efektivitasnya. Fungsi filsafat hukum untuk mengatur 

norma-norma, doktrin-doktrin, dan lembaga-lembaga dapat bermanfaat 

bagi warga , juga memimpin penerapan hukum dengan menunjuk 

pada tujuan hukum (filsafat hukum sedang menegakkan kepalanya di 

mana-mana).

Menyoroti penggunaan hukum sebagai sarana mengubah 

warga , Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. memaparkan salah satu 

ciri yang menonjol dari hukum dalam warga  modern yaitu 

penggunaannya secara sadar oleh warga nya. Hukum tidak hanya 

dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang 

ada  dalam warga , melainkan juga untuk mengarahkannya 

kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang 

dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru, dan 

sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang 

hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu 

instrumen.  

Emile Durkheim (1858-1917) membedakan antara “warga  

dengan solidaritas mekanik” dengan “warga  dengan solidaritas 

organik”. warga  dengan solidaritas mekanik yaitu yang 

mendasarkan pada sifat kebersamaan dari para anggotanya, sedangkan 

warga  dengan solidaritas organik yaitu yang mendasarkan 

pada individualitas dan kebebasan dari para anggotanya. warga  

dengan solidaritas mekanis dipertahankan oleh sistem hukum represif, 

sedangkan warga  dengan solidaritas organik dipertahankan oleh 

sistem hukum restitutif. Sistem hukum represif fungsional untuk 

warga  dengan solidaritas mekanik sebab sistem ini mampu 

mempertahankan kebersamaan. Sistem hukum restitutif fungsional 

untuk warga  dengan solidaritas organik sebab sistem ini 

memberikan kebebasan kepada individu dengan berhubungan satu sama 

lain. Teori Emile Durkheim tidak membicarakan penggunaan hukum 

secara sadar untuk mengubah warga , namun  efeknya memberikan 

dasar bagi kemungkinan penggunaan suatu sistem hukum untuk 

menciptakan atau mempertahankan warga  yang diinginkannya.

D. Aneka Tujuan     

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., berpendapat hukum sampai 

pada dasar-dasar filsafatnya, terutama bertujuan untuk menjelaskan 

nilai-nilai dan dasar-dasar. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., 

   

berpendapat hukum sampai pada dasar-dasar filsafatnya. Hasil-

hasil pemikiran para ahli filsafat hukum ini  terhimpun dalam 

pelbagai mazhab atau aliran. Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. 

mengemukakan “    berusaha mengungkapkan hakikat 

hukum dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum 

sejauh yang mampu dijangkau akal budi manusia”.

Berhubungan dengan tujuan filsafat hukum, Prof. Dr. Drs. Ernst 

Utrecht, S.H. (1996) menerangkan filsafat hukum hendak melihat hukum 

sebagai norma dalam arti kata ethisch wardeoordeel. Filsafat hukum berusaha 

membuat “dunia etis yang menjadi latar belakang yang tidak diraba 

oleh panca indra” dari hukum. Filsafat hukum menjadi ilmu normatif, 

seperti halnya dengan (ilmu) politik hukum. Filsafat hukum berusaha 

mencari suatu rechts ideal yang dapat menjadi “dasar umum” dan “etis” 

(ethisch) bagi berlakunya sistem hukum positif suatu warga  (seperti 

Grundnorm yang telah digambarkan oleh sarjana hukum bangsa Jerman 

yang menganut aliran-aliran seperti Neo-Kantianisme). Filsafat pada 

umumnya mencari ethische dan ideale levenshouding yang dapat menjadi 

dasar tetap petunjuk-petunjuk hidup kita.

Prof. Dr. L. Bender dalam bukunya Het Recht Rechts Philosophische 

hukum justru mencari yang dalam berbagai hukum yaitu sama, 

Verhandelingen (1948) memaparkan: “Filsafat menghakiki dan yang 

tidak dapat berubah dalam hukum menurut Dr. Theo Huijbers“. Tujuan 

filsafat hukum yaitu memperdalam pengertian tentang hukum dengan 

mempelajari maknanya yang sebenarnya.

Menurut Prof. Dr. Roscoe Pound, M.A., filsafat telah menjadi 

seorang berguna dalam semua tingkatan dari apa yang pantas kita 

bukan perkembangan hukum. Pada beberapa tingkatan dia yaitu 

seorang abdi yang kejam, dan pada tingkatan lain, dia yaitu seorang 

majikan. Filsafat itu telah dipergunakan untuk meruntuhkan kekuasaan 

tradisi yang sudah usang, untuk mematahkan peraturan-peraturan 

yang dipaksakan oleh pihak penguasa yang tidak membiarkan adanya 

perubahan bagi penggunaan baru, yang telah mengubah efeknya secara 

praktis. Filsafat itu telah dipergunakan pula untuk memasukkan unsur 

baru dari luar ke dalam hukum, dan membuat tubuh-tubuh baru hukum 

dari bahan-bahan baru ini, untuk menyusun dan memberikan sistem 

kepada bahan-bahan hukum yang ada, serta untuk memperkuat kaidah 

-kaidah dan lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan, jika  masa 

itulah yang pertumbuhan telah diiringi oleh masa kestabilan dan masa 

rekonstruksi formal semata-mata. Itulah yang betul-betul telah dicapai 

oleh filsafat. Diakul clapi, senantiasa tujuan yang diakui sendiri oleh 

filsafat itu jauh.

Lebih tinggi lagi, filsafat sudah berdaya usaha  memberikan satu 

gambaran lengkap dan penghabisan pengawasan sosial, dan dicobanya 

pula membuat peta kesusilaan, hukum dan politik untuk segenap 

masa. Filsafat hukum memiliki  kepercayaan menemukan kenyataan 

hukum yang kekal, tidak akan berubah-ubah tempat kita berpijak, dan 

dapat memberi kita kesanggupan untuk menegakkan satu hukum yang 

sempurna yang dengannya dapat ditertibkan hubungan manusia untuk 

selama-lamanya lenyap segala ketidakpastian dan diperoleh kebebasan 

dari akan adanya perubahan. Kita tidak boleh mengejek tujuan yang 

tinggi dan keyakinan yang mulia ini. Sebab tujuan dan keyakinan ini 

sedikit yaitu faktor-faktor di dalam kekuasaan filsafat hukum 

untuk melakukan hal-hal yang kurang luhur, yang dalam keseluruhannya 

yaitu tulang punggung dan semangat dari apa-apa yang telah dicana 

oleh hukum oleh sebab daya usaha  untuk melaksanakan program 

yang lebih luas telah mengajak filsafat hukum secara kebetulan untuk 

melakukan apa-apa yang akan segera berfaedah dan praktis pengalaman 

dalam melakukan yang disebut lalu  ini, seolah-olah dia subspecie 

aeternitatis, telah memberikan harga yang kekal kepada apa yang pada 

lahirnya yaitu hasil tambahan dari penyelidikan filsafat.

F. Iswara, S.H., LLM. berpendapat setiap persekutuan hidup harus 

berdasar pada suatu keadaan tertib atau ketertiban (keteraturan), ia 

mengemukakan setiap persekutuan hidup, bagaimana modern atau 

primitifnya pun harus berdasar pada sejenis “tertib” (orde). Tidak 

dapat dibayangkan adanya persekutuan hidup yang tidak mengenal 

semacam ketertiban yang mengatur tata hidup mereka. Filosof Romawi 

(Marcus Tullius Cicero/106-43 M), kurang lebih 20 abad yang lalu 

sudah mengucapkan kalimat termasyhur “ubi societas, ibi ius” (di mana 

ada warga , di situ ada hukum).

Dalam konteks pemahaman arti hukum dan fungsi hukum dalam 

warga , Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LLM. menyatakan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai apa arti hukum itu yang sebetulnya 

dan fungsi hukum dalam warga , dapat dikembalikan pada 

pertanyaan dasar: apakah tujuan hukum itu? Dalam analisis terakhir, 

   

tujuan pokok jika  direduksi pada suatu hal saja yaitu ketertiban dan 

hukum (order). Ketertiban yaitu tujuan pokok dan pertama dari segala 

hukum. Kebutuhan akan ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) 

bagi adanya suatu warga  manusia yang teratur. Lepas dari segala 

kerinduan akan yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban 

sebagai hal-hal lain tujuan utama hukum, yaitu suatu fakta 

objektif yang berlaku bagi segala warga  manusia dalam segala 

bentuknya. Mengingat bahwa kita tak mungkin menggambarkan hidup 

manusia tanpa atau di luar manusia-warga -dan hukum yaitu 

warga . Maka pengertian yang tak dapat dipisah-pisahkan. Pemeo 

Romawi “ubi societas ibi ius” (di mana ada warga  di situ ada hukum) 

dari Marcus Tullius Cicero/106-43 SM menggambarkan keadaan ini 

dengan tepat sekali. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum 

yaitu tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, 

menurut warga  dan tamannya. Untuk mencapai ketertiban 

dalam warga  ini, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan 

antarmanusia dalam warga . Yang penting sekali bukan saja bagi 

suatu kehidupan warga , namun  yaitu syarat mutlak bagi 

suatu organisasi hidup yang melampaui batas sekarang. Oleh sebab 

itulah ada  lembaga-lembaga hukum, seperti: (1) perkawinan, yang 

memungkinkan kehidupan yang tak dikacaukan oleh hubungan antara 

laki-laki dan perempuan; (2) hak milik; dan (3) kontrak yang harus 

ditepati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Tanpa kepastian hukum 

dan ketertiban warga  yang dijelmakan olehnya, manusia tidak 

mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan 

Tuhan kepadanya secara optimal di dalam warga  tempat ia hidup.

Pendapat George Whitecross Paton tentang kepentingan individu 

(dalam tujuan hukum) meliputi keluarga, hak politik (hak memilih 

dan hak dipilih), juga kepentingan warga  yang meliputi kesehatan 

umum dan kesejahteraan umum. Definisi hukum menurut George 

dalam bukunya A Text Book of Jurisprudence Whitecross Paton, hukum 

meliputi tiga unsur yaitu putusan pengadilan, tujuan hukum, dan 

kenyataan-kenyataan sosial. Pengertian kepentingan menurut George 

Whitecross Paton mengingatkan pada pandangan Rudolf von liering 

tentang interessenjurisprudenz. Sementara itu, tujuan hukum Prof. 

Dr. Rudolf von Jhering bahwa tujuan hukum yaitu “kepentingan” 

ia mengikuti Jeremy Bentham dengan melukiskannya sebagai pene 

kesenangan dan menghindari penderitaan. Akan namun , kepentingan 

individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan 

tujuan mempengaruhi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang 

lain. Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan 

sama, maka terbentuklah koperasi. Perdagangan, warga  negara 

yaitu hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan tujuan yang 

sama itu.

Ahli hukum Tata Negara dan Hukum Pidana mungkin memandang 

problem-problem hukum lebih langsung sebagai suatu aspek dan 

hubungan-hubungan antara yang berkuasa dan warga, antara 

warga  dan individu. Jawaban atas persoalan-persoalan ini dalam 

penempatan yang satu di bawah yang lain. Adalah bukan kebetulan para 

ahli hukum yang memasukkan konsepsi-konsepsi tentang kewajiban 

dan negara dalam hubungannya dengan individu yaitu ahli-ahli hukum 

tata negara.

Menurut salah satu asas dari asas-asas hukum fikih dalam kaitan 

dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana dipaparkan oleh Dr. Subhi 

Rajab Mahmassani membedakan hak umum (hak Allah) dan hak 

pribadi. la memaparkan mengatur berbagai hukum pidana, membedakan 

hak umum (hak Allah) dan hak pribadi. Membedakan juga antara 

hukum pidana yang ada ketetapan sanksinya dalam hukum syara’ dan 

yang diserahkan hukumnya kepada kebijaksanaan hakim. Kemudian 

menetapkan syarat-syarat qishash dalam tindak pidana pembunuhan 

dan pelukan yang disengaja, dan memberi batasan atas denda (divat) 

dan ganti rugi.

 Dengan mengembangkan gagasan mengenai keseimbangan (antara 

kepentingan individu, kepentingan warga , dan kepentingan umum 

negara atau antara kepentingan individu dan kepentingan umum) 

sebagai tujuan hukum, Prof. Dr. Rudolf von Jhering menjadi bapak 

ahli hukum sosiologis modern. Ia menyiapkan teknik hukum yang 

paling luwes yang diperlukan oleh problem-problem hukum baru yang 

berubah-ubah, dengan menentang ilmu hukum tentang konsepsi-

konsepsi. Selain itu, pendiriannya yang tegas menerapkan hukum 

dengan konsepsi romantis mengenai manifestasi tanpa disadari dari 

volksgeist lewat hukum.

   

Dari pendapat-pendapat tadi dapat disimpulkan tujuan hukum itu:

(1) menurut paham tradisional yaitu untuk menjaga ketertiban 

dan menurut paham modern yaitu alat untuk keadilan, serta (2) 

anggun warga . Sebagai tujuan hukum, ketertiban lebih penting 

primer dibandingkan  keadilan, sebab (1) setiap hukum mengandung unsur 

ketertiban namun  tidak semua hukum mengandung keadilan, dan (2) 

jika  terjadi bentrokan (spanning, tension antara keadilan dengan 

ketertiban maka keadilan terpaksa dikesampingkan dahulu, orang 

memberikan peranan yang statis kepada hukum. Artinya hukum itu 

hanya diberi peranan untuk mempertahankan apa yang sudah ada. 

Dalam anggapan mereka hukum hanya mengikuti dan mencerminkan 

apa-apa yang telah ada saja tidak mungkin menjadi pelopor untuk 

mengadakan pembaruan atau memajukan warga .

Dalam paham modern, hukum diberi peranan yang progresif 

artinya diberi peranan sebagai pelopor untuk mengadakan perubahan 

dan modernisasi.

A. Manusia

1. Manusia sebagai Makhluk Tuhan

Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu, yang yaitu ciri khas 

manusia. Manusia yaitu satu-satunya makhluk yang mengembangkan 

pengetahuan secara sungguh-sungguh. Binatang juga memiliki  

pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan 

hidupnya (survival). Manusia mengembangkan pengetahuannya 

untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan kelangsungan hidup ini dan 

berbagai problema yang menyelimuti kehidupan. Manusia senantiasa 

penasaran terhadap cita-cita hidup ini, yang hendak diraih yaitu 

pengetahuan yang benar, kebenaran hidup itu. Manusia yaitu 

makhluk yang berakal budi yang selalu ingin mengejar kebenaran. 

Dengan akal budinya, manusia mampu mengembangkan kemampuan 

yang spesifik manusiawi, yang menyangkut daya cipta, rasa, maupun 

karsa. saat  orang menyaksikan sebuah pantai, sebut saja Pantai Pasir 

Putih, orang akan terheran-heran dengan pasir putih. Kemegahan 

alami itu menggugah perhatian manusia, setidaknya ingin mengetahui 

sesungguhnya apakah hidup itu seperti pasir? siapa yang menciptakan 

pasir putih beribu-ribu dan bahkan berjuta-juta butir, serta untuk apa 

maknanya bagi manusia?

Realitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terdiri atas dua 

unsur pokok, yaitu jasad dan roh. Jasad dimaknai sebagai elemen kasar 

(fisik) yang terkonstruksi dari bertemunya sperma dan ovum dalam 

steam sel, darah, daging, tulang, kulit, bulu, dan unsur fisik lainnya. 

Adapun elemen roh yaitu unsur halus (nonfisik/gaib) yang yaitu 

pemberian Tuhan melalui proses transformasi kehidupan. Unsur roh 

ini memegang posisi strategis dan menentukan dalam memosisikan 

eksistensi manusia untuk dapat dikatakan sebagai homo Sapiens.

Tubuh sebagai elemen jasad sesungguhnya tidak berarti apa-apa 

tanpa eksisnya roh di dalamnya. Dengan roh, manusia yang terdiri atas 

kolektivitas jutaan sel tumbuh dan berkembang menurut ketentuan yang 

telah ditetapkan Tuhan baik dalam bentuk jasad maupun pikiran. Rohlah 

yang mengantarkan manusia pada fase untuk merasakan senang, sedih, 

bahagia, berani, takut, dan benci, dan dengan roh jugalah manusia dapat 

menjadi makhluk hidup yang bermoral, bersusila, dan bersosial. Oleh 

sebab itu, roh dipandang sebagai sumber kepribadian manusia yang 

akan mengantarkan manusia pada proses pemahaman hakikat manusia.

Roh yaitu suatu unsur dari Ilahi yang hanya Tuhanlah yang 

mengetahui rahasia yang ada di balik dan di dalamnya. Roh inilah 

yang menjadi mesin bagi jasad manusia, di mana saat  mesin ini 

tidak berfungsi, maka jasad manusia akan berada pada titik nol (zero) 

yang dengan demikian tanpanya manusia sesungguhnya tidak dapat 

dikatakan lagi sebagai manusia. Oleh sebab itu, urgensitas roh terhadap 

jasad manusia sangat vital, meskipun tidaklah selalu berdampak pada 

apresiasi manusia akan roh itu sendiri.

Dalam tataran awam, roh dan jasad dipandang sebagai suatu 

variabel terpisah dan bahkan ada yang menganggap sebagai suatu 

bentuk rivalitas ciptaan Tuhan. Manusia awam ini menganggap bahwa 

kemampuan mendengar, berbicara, dan berpikir yaitu ranah jasad 

sebab dianggapnya sebagai suatu hal yang secara struktur dianggap 

berbentuk fisik. Sehingga manusia awam tidak memahami esensi ranah 

jasad.

Ketidakmampuan manusia awam memahami esensi jasad dan 

roh sebagai kesatuan terpadu, memicu pada saat-saat tertentu 

dalam konteks sebagai binatang (memiliki akal pikir), maka manusia 

dianggap lebih hina dari binatang (tidak memiliki akal pikiran) yang 

sesungguhnya. Kehinaan ini timbul akibat ketidakmampuan manusia 

membangun eksistensi kemanusiaannya yang berujung pada ketidak-

mampuan manusia menonjolkan sifat keistimewaan yang melekat 

pada dirinya, yang hakikatnya jika ditelaah lebih dalam yaitu 

kelebihan yang dititipkan Allah kepada manusia sebagai salah satu 

makhluk ciptaannya.

Manusia sebagai makhluk Tuhan pada hakikatnya memiliki 

wawasan luas tentang jagat. Wawasan ini  dapat diperoleh 

baik secara ilahiah maupun melalui usaha  manusia yang dihimpun 

dan dikembangkan selama berabad-abad. Dalam proses pencarian 

ini , kecenderungan spiritual dan luhur manusia terus bekerja 

dalam menemukan esensi kebenaran-kebenaran yang tentunya akan 

direfleksikan dalam proses dialog jasad dan roh.

2. Manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Otonom

Memahami keotonoman manusia sebagai makhluk Tuhan dalam uraian 

ini, berangkat pada konstruksi filsafat perenial mengenai kecenderungan 

manusia. Kecenderungan manusia pada hakikatnya terdiri atas dua 

hal, yaitu aku objek yang bersifat terbatas dan aku subjek yang dalam 

kesadaran tentang keterbatasan mampu membuktikan bahwa dalam 

dirinya sendiri ia bebas dari keterbatasannya.

Manusia pada prinsipnya yaitu makhluk lemah. Lemah dalam 

ketergantungan manusia (dependensi) terhadap penciptanya. Walaupun 

manusia memiliki ketergantungan, akan namun  pada hakikatnya Tuhan 

telah meletakkan suatu otoritas dalam proses kehidupan manusia yang 

berwujud script (tabula rasa) suci tanpa noda yang yaitu gambaran 

keseimbangan (balance) terhadap dependensi ini . Tentunya, script 

itu diharapkan dapat dilakoni oleh manusia dengan pewarnaan yang 

variatif. Proses pewarnaan yang dilakukan oleh manusia itulah akan 

menjadi gambar dan potret kehidupan setiap manusia yang dalam 

kondisi sesungguhnya dapat diejawantahkan sebagai sumber kekayaan 

pengetahuan tentang misteri hidup dan kehidupan manusia.

Dalam kapasitas manusia sebagai makhluk yang lemah dengan 

segala dependensinya kepada Tuhan, Tuhan memberi ruang bagi manusia 

untuk mengembangkan diri dalam konsep otonomi, independensi, dan 

kreativitas sebagai manusia dalam mempertahankan diri (survive) 

dan mengembangkan hidup dan kehidupannya. Di sisi lain, dengan 

   

segala otonomi yang dimiliki oleh manusia, maka manusia melakukan 

proses doa dan puji kepada Tuhan sebagai wujud penghambaannya 

(dependensi) kepada Tuhan penciptanya(mutual interest). Jiwa manusia 

dalam ketergantungannya pada Tuhan cenderung tidak a