Rabu, 31 Mei 2023
Berkedok Investasi Bodong,
DM Raup Rp 64 Miliar dari 700 Anggotanya
Hal tersebut disampaikan
oleh Kapolres Berau AKBP Edy
Setyanto Erning Wibowo me–
lalui Kasat Reskrim Polres Be-
rau AKP Ferry Putra Samodra
bahwa kelengkapan alat bukti
saat ini sudah dilengkapi dan
mengarah kepada DM (23), ter-
lapor kasus dugaan penipuan.
“Saat ini status DM masih
terlapor, namun sudah ada
beberapa bukti yang mengarah
kepadanya, akan tetapi kita
masih lakukan asas praduga
tak bersalah dan masih akan
kita dalami lagi,” jelas AKP
Ferry Putra Samodra, di ruang
gelar perkara Satreskrim Polres
Berau, pada Rabu (9/6/2021).
Ferry juga menyebut ada
beberapa alat bukti yang pi–
haknya sita diantaranya satu
unit mobil, sisa uang yang per–
nah ditarik oleh DM, beberapa
Kasat Reskrim Polres Berau AKP Ferry Putra Samodra menjelas-
kan kepada wartawan terkait perkembangan penyidikan in-
vestasi bodong di Kabupaten Berau, Kaltim.
Alat bukti mengarah ke DM, kini kasusnya masuk tahap penyidikan
Wali Kota Menyapa, Kupas Konsep Riverside City,
Tak Ingin Potensi Sungai Mahakam Tidur
SAMARINDA, Swara Kaltim
Wali Kota Samarinda Dr
H Andi Harun bersama Wakil
Wali Kota (Wawali) Dr H
Rusmadi kembali menyapa
warga Kota Samarinda, Ka-
mis (10/6/2021) siang.
Berbeda dari biasanya,
kali ini dilakukan dari tengah
Sungai Mahakam meng–
gunakan kapal wisata Pesut
Etam. Kegiatan garapan Di–
nas Komunikasi dan Infor–
matika (Diskominfo) Sama–
rinda ini berlangsung secara
virtual dengan disiarkan
secara live di Tepian TV dan
interaktif RRI Samarinda.
Dialog interaktif sembari
menyusuri Sungai Mahakam
ini menghadirkan narasum-
ber berkompeten seperti
pengamat ekonomi lingkun-
gan Bernaulus Saragih, Balai
Wilayah Sungai (BWS) Eko
Wahyudi, peneliti studi ru-
ang publik Universitas Tujuh
Belas Agustus (Samarinda)
Wardhana, dan Komite Tetap
Bidang Organisasi Kadin
Samarinda Wibowo Map-
patunru. Kegiatan dialog
dipandu host Riamitasari.
Dalam dialog itu, Wali
Kota memaparkan tentang
konsep Mahakam Riverside
City dan potensi Sungai Ma–
hakam dalam pengembangan
ekonomi di Kota Samarinda.
“Kita sedang menyusun
masterplan pengembangan
wisata Sungai Mahakam. Kare-
na Samarinda dibelah oleh
Sungai Mahakam, maka pe–
ngembangan Sungai Maha–
kamnya dalam konsep River-
side City,” ucap Andi Harun.
Ia menjelaskan keinginan-
nya untuk menjadikan Sungai
Mahakam, khususnya di ka-
wasan tepian sungai sebagai
wadah bagi ekonomi kreatif di
Kota Samarinda yang menjadi
ikon dan daya tarik bagi ma-
syarakat baik dari luar maupun
warga Samarinda sendiri.
“Sungai Mahakam dengan
segala potensinya tidak boleh
kita biarkan tidur dan harus
dimanfaatkan secara ekonomi
dalam konteks Riverside City,”
katanya.
Menurutnya, ini dilakukan
secara terpadu, di antaranya
melaksanakan reinkarnasi ka-
wasan ekonomi kreatif Citra
Niaga.
“Kami sudah bertemu den-
gan arsitek Citra Niaga. Saat ini
tim sudah bekerja,” tuturnya.
Ia menyampaikan rencana
pengembangan ekonomi dan
wisata Sungai Mahakam terse-
but, berupa rencana membuat
pintu masuk Kota Samarinda
dari arah Sungai Mahakam,
serta membuat pelabuhan
wisata yang terkoneksi den-
gan kawasan ekonomi kreatif
dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) di Kota
Samarinda.
Ia akan menggabungkan
rencana pembangunan sektor
pariwisata dengan ekonomi
kreatif di Kementerian Pari-
wisata dan Ekonomi Kreatif.
“Dengan pendekatan stra–
tegis ini, kita berharap bisa
mendapat dukungan dari
pemerintah pusat. Bulan pua-
sa lalu, saya sudah bertemu
dengan Menteri Pariwisata
Pak Sandiaga Uno. Kita lagi
memperjuangkan agar bisa
memasukkan agenda dalam
rancangan proyek strategis
nasional,” beber Andi Harun.
Kemudian tentunya lanjut
Andi Harun, perlu dukungan
perluasan informasi produk
Samarinda dengan meman-
faatkan pula aplikasi digital
marketing. “Dulu kita punya
aplikasi Behambinan, seka-
rang namanya Bebaya Mart.
Ini bisa kita manfaatkan,”
tandasnya.
Pengembangan konsep
Mahakam Riverside City ini
Suasana saat dialog interaktif Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda menyapa warga kota
Samarinda, sambil menyusuri Sungai Mahakam menggunakan kapal wisata Pesut Etam, Kamis
(10/6/2021) siang.
TANJUNG REDEB, Swara Kaltim
Dugaan kasus penipuan berkedok investasi
bodong dengan iming-iming menggiurkan meski
tanpa jelas apa jenis investasinya yang diduga
dilakukan DM (23) kini memasuki tahap penyi-
dikan. Tak tanggung tanggung, dari penyidikan
Kepolisian terungkap bahwa DM menggunakan
4 grup WhatsApp (WA) yang berbeda dengan
jumlah anggota mencapai 700 orang dan total
investasi yang diselewengkan mencapai Rp 64
Miliar.
perhiasan emas dan sejum-
lah buku rekening. Selain itu
untuk nilai transaksi yang telah
dilakukan DM, kurang lebih ada
Rp 64 Miliar perputaran uang
di empat rekening berbeda
miliknya dari 700 lembar reken-
ing koran yang sudah dicetak
di bank yang bersangkutan.
“Dari 700 rekening koran itu,
didalamnya ada beberapa tran-
saksi baik debit maupun kredit,
jumlah perputaranya sekitar Rp
64 Miliar,” jelasnya.
Saat ditanya soal kronologi
DM mampu merekrut ratusan
anggotam dengan nilai tran-
saksi sampai puluhan Miliyar,
karena DM mengiming-imingi
korbannya agar mau menanam
modal kepadanya dan nantinya
akan mendapat hasil investasi
dari dari uang yang anggotanya
Anggota Komisi III DPRD
Kaltim, Ekti Imanuel menyoroti
lambannya proses pengerjaan
proyek perbaikan jalan di poros
Kutai Kartanegara-Kutai Barat.
Proyek perbaikan jalan yang
masuk dalam program Multi
Years Contract (MYC) yang
berasal dari Anggaran Penda–
patan dan Belanja Nasional
(APBN) ini di perkirakan bernilai
ratusan miliar, saat ini sedang
dalam pengerjaan kontraktor
yang berasal dari luar Kaltim.
Menurut Ekti, kontraktor
yang menjalankan proyek ini
terkesan lamban, dan terlihat
sangat kurang maksimal. Hal
ini dikarenakan proyek yang
diperkirakan berjalan sejak
Januari 2021 itu baru berjalan
berkisar 20-30 persen. “Saya
mengalami sendiri, jadi tahu
bagaimana kondisinya,” ung–
kap Ekti.
Ia memaparkan dari proyek
yang sedang berjalan ini belum
merata. Khusus segmen dari
wilayah Gunung Bayan menuju
Ibukota Kubar itu telah diaspal,
sementara dari Gunung Bayan
menuju wilayah Resak itu ma-
sih sebagian.
“Sedangkan dari Resak
menuju ke Kukar itu belum
ada progres pengerjaan, justru
banyak numpuk pasir di pinggir
jalan,” terang Anggota DPRD
Kaltim asal daerah pemilihan
(Dapil) Kubar-Mahulu ini.
Dikabarkan Gubernur Kaltim
Isran Noor akan berkunjung ke
Kubar pada 10 Juni mendatang,
hal itu membuat kontraktor
akhirnya bergerak untuk me–
rapikan pekerjaan.
Menurut Ekti, semestinya
jangan mesti menunggu Gu-
bernur ingin melintas baru
dirapikan.
Paling tidak, siapapun yang
melakukan pekerjaan harus
bisa bekerja maksimal, karena
jalan ini merupakan urat nadi
dari warga di Kabupaten Kubar
maupun Mahakam Ulu.
Ia berharap, proyek yang
telah berjalan ini dapat mak–
simal dalam pelaksanaannya,
guna mendapatkan hasil jalan-
an yang terbaik sebagai bentuk
pelayanan kepada masyarakat.
“Harapannya tentu ada pro-
gres yang cepat,” tutur Ketua
Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
Partai Gerindra Kubar ini. Ekti
menilai kurangnya persiapan
dan menjadi lambat.
“Paling tidak ke depan bisa
dijadikan segmen penilaian
terkait jarak ataupun lokasi pe-
rusahaan dalam setiap lelang.
Karena kalau lambat ini akan
merugikan daerah juga,” tukas–
nya. (dprd-kaltimprov.go.id)
Pekerjaan perbaikan jalan Kukar - Kubar tak kunjung selesai
JAKARTA, Swara Kaltim
Kementerian Keuangan
mengatakan program per-
lindungan sosial (Perlinsos)
pemulihan ekonomi nasional
mampu menekan tingkat pen-
gangguran terbuka pada Feb-
ruari 2021 menjadi 6,26 persen
atau 8,75 juta orang.
“Pada Agustus 2020 tingkat
pengangguran terbuka 7,07
persen atau 9,77 juta orang,
ada penurunan 0,81 persen,”
kata Direktur Dana Transfer
Umum Kemenkeu Adriyan-
to dalam diskusi “Kemenkeu
Corpu Talk” secara daring di
Jakarta, Kamis.
Pemulihan ekonomi, ujar
Adriyanto, telah menciptakan
2,61 juta lapangan pekerjaan
baru selama September 2020
hingga Februari 2021. Khu–
susnya dari sektor strategis
seperti manufaktur, pertanian,
perdagangan, dan jasa penye–
diaan akomodasi dan makan-
an minuman.
Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik, Covid-19 mem-
berikan dampak cukup signifi-
kan terhadap tingkat pengang-
guran terbuka. Secara nasional,
pada Februari 2020 tingkat
pengangguran berjumlah 4,94
persen dan melonjak menjadi
7,07 persen pada Agustus
2020.
Kenaikan pengangguran
tertinggi terjadi di Bali dan
Nusa Tenggara yang naik dua
kali lipat dari sebelumnya 2,31
persen menjadi 4,71 persen
pada Agustus 2020. Melalui
program Perlinsos, tingkat
pengangguran terbuka di Bali
dan Nusa Tenggara bisa ditu–
runkan menjadi 4,26 persen.
Adr iyanto menje laskan
bahwa penurunan tingkat pe–
ngangguran terbuka terjadi
merata di kota maupun desa.
Jika pada Agustus 2020, tingkat
pengangguran terbuka di kota
sebanyak 8,98 persen maka
pada Februari 2021 berhasil
ditekan 0,98 persen menjadi
8 persen. Sedangkan tingkat
pengangguran terbuka di desa
berhasil ditekan menjadi 4,11
persen dari sebelumnya 4,71
persen.
Ia juga menuturkan bahwa
program Perlinsos PEN mam-
pu menahan kenaikan tingkat
kemiskinan dengan menjaga
tingkat konsumsi kelompok
termiskin. Tingkat kemiskinan
dikendalikan menjadi 10,19
persen pada September 2020.
“Tanpa program PEN, Bank
Dunia memprediksi angka ke–
miskinan Indonesia 2020 dapat
mencapai 11,8 persen, artinya
PEN 2020 diperkirakan mampu
menyelamatkan lebih dari 5
juta orang dari kemiskinan,”
ung–kapnya.
Pada 2021 pemerintah ber–
upaya memperkuat efektivitas
program Perlinsos PEN. Hingga
18 Mei, Perlinsos PEN telah te-
realisasi Rp57 triliun atau 39
persen dari pagu. Dana tersebut
untuk mendukung diantaranya
untuk 9,71 juta KPM PKH, 15,93
juta KPM Kartu Sembako, 10
juta KPM bansos tunai, 2,77
juta penerima kartu PraKerja ,
3,97 juta KPM BLT Desa, serta
bantuan kuota internet untuk
27,7 juta penerima. (ant)
JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi VII DPR RI
Mulyanto, menginginkan Ke-
menterian ESDM untuk mem–
perbaiki sistem perencanaan
energi nasional agar dapat
terwujud tahapan pengem–
bangan sektor energi di Ta-
nah Air yang lebih akurat ke
depannya.
“Tahapan dan jadwal pe–
rencanaan energi yang akurat
adalah soal yang sangat pent-
ing. Ini adalah setengah keber-
hasilan. Bila perencanaannya
baik maka harapannya imple-
mentasinya menjadi semakin
terarah,” kata Mulyanto dalam
rilis di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, saat ini adalah
waktu yang tepat bagi Ke–
menterian ESDM memperbaiki
sistem perencanaan energi
karena sekarang tengah di-
lakukan pembahasan rencana
kerja anggaran Kementerian
ESDM tahun 2022 bersama
DPR RI yaitu Komisi VII. Upaya
ini perlu dilakukan agar antara
perencanaan kinerja dengan
perencanaan anggaran ter–
dapat kesesuaian.
Sampai hari ini, lanjut poli-
tisi Fraksi PKS itu, Kementerian
ESDM belum mengesahkan
Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (RUPTL) tahun
2021-2030 dan revisi RIJTD GBN
(Rencana Induk Jaringan Trans-
misi dan Distribusi Gas Bumi
Nasional) tahun 2019-2038.
Padahal tanpa adanya
dokumen RUPTL dan RIJTD
GBN yang sah, ujar dia, usaha
penyediaan listrik dan pe–
ngadaan jaringan gas bumi ini
tidak akan dapat diimplemen-
tasikan dengan baik.
Mulyanto menambahkan
sebenarnya pemerintah punya
Rencana Umum Energi Nasio–
nal (RUEN) yang ditetapkan
dengan Perpres (Peraturan
Presiden), Rencana Umum Kel-
istrikan Nasional (RUKN) yang
ditetapkan Menteri ESDM dan
Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (RUPTL) yang
disusun PLN.
Melihat tenggat waktu yang
sudah berjalan, Mulyanto pesi-
mistis berbagai usaha penye-
diaan listrik dan pengadaan
ruas transmisi (RT) dan wilayah
jaringan distribusi (WJD) gas
bumi dapat terlaksana se-
cara optimal. Masalah ini juga
mengemuka saat pembahasan
rencana kerja anggaran Ke-
menterian ESDM kemarin senin
7/6/2021.
Untuk itu, Mulyanto me–
minta Kementerian ESDM
mencontoh perencanaan yang
dibuat Kementerian PPN/Bap-
penas dalam Sistem Perenca-
naan Nasional.
“Dalam sistem perencanaan
tenaga listrik dan migas ini
mestinya jelas siapa aktor peny-
usunnya, tahapan, serta jadwal-
nya. Termasuk adanya semacam
Musrenbangnas (musyawarah
perencanaan pembangunan
nasional),” ungkapnya.
Ia mendesak agar pemerin–
tah untuk lebih serius me–
nyusun perencanaan di bidang
ketenagalistrikan dan migas
ini.
Sebelumnya, Menteri En-
ergi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Arifin Tasrif mengung–
kapkan sejumlah strategi jangka
panjang di sektor energi untuk
bisa mencapai target karbon
netral atau net zero emission
(bebas emisi karbon) pada 2060
mendatang.
“Di sektor energi, kami men-
argetkan bisa mencapai kar-
bon netral pada 2060 atau
lebih cepat dengan bantuan
internasional dengan sejum-
lah strategi. Pertama, melalui
pengembangan energi baru
dan terbarukan (EBT) yang ma-
sif,” kata Arifin dalam webinar
bertajuk “Indonesia-Norway
Investment Opportunities in
Hydro and Solar Energy in
Indonesia” yang diselengga-
rakan oleh KBRI Oslo, Senin
(7/6/2021). (ant)
Kontraktor Pelaksana Dinilai Lamban
Kemenkeu: Program Perlindungan
Sosial Tekan Angka Pengangguran
Tingkatkan Akurasi Perencanaan
Sektor Energi Nasional
Swara Kaltim Halaman 3Jum’at, 11 Juni 2021
Ir. H. MUHAMMAD SA’BANI, M.Sc
Sekda Provinsi Kaltim
Dua Pesan Gubernur untuk Peternak Jonggon
SAMARINDA, Swara Kaltim
Gubernur Kaltim H Isran
Noor dan Wakil Gubernur
(Wagub) H Hadi Mulyadi hari
ini akan melakukan kunjun-
gan kerja (kunker) ke Kabu-
paten Kutai Kartanegara dan
Kutai Barat. Kehadiran duet
pemimpin Benua Etam itu untuk
memastikan program Kaltim
Berdaulat berjalan sesuai hara-
pan meski pandemi Covid-19
masih mengancam.
Kepala Biro Infrastruktur dan
SDA Hj Lisa Hasliana sebelum
keberangkatan kunjungan kerja
tersebut melaporkan ada empat
titik lokasi yang akan menjadi
target kunker. Satu di Kutai Kar-
tanegara dan tiga lokasi di Kutai
Barat. “Lokasi pertama kita akan
melihat pengembangan ternak
sapi di Miniranch Jayatama
di Desa Jonggon, Loa Kulu
Kutai Kartanegara,” kata Lisa
Hasliana di Ruang Pan–durata
Kantor Gubernur Kaltim, Kamis
(10/6/2021).
Di lokasi pertama Guber-
nur dan Wakil Gubernur akan
berdiskusi dengan peternak
yang menggembalakan sapi
di atas lahan yang merupakan
konsesi tambang PT MHU
dalam kelola PT Bramasta.
Gubernur juga akan menye-
rahkan bantuan obat cacing
dan melakukan inseminasi
buatan. Setelah itu rombon-
gan akan langsung bergerak
menuju Barong Tongkok di
Kutai Barat. Kamis malam,
Gubernur dan Wakil Gubernur
akan dijamu Bupati Kutai Barat
di Aula Balai Agung Aji Julur
Jejangkat.
Kunker akan dilanjutkan
pada Jum’at (11/6/2021) de–
ngan mengunjungi tiga lokasi.
Lokasi pertama perkebunan
karet di Kampung Juaq Asa,
Kecamatan Barong Tongkok.
Lokasi kedua Kampung Sumber
Bangun, Sekolaq Darat untuk
pertanian hortikultura. Guber–
nur direncanakan memanen
cabai di lokasi ini. Kunjungan
akan diakhiri dengan peresmian
underpass PT Firman Ketaun
Perkasa di Desa Muara Lawa,
Kecamatan Damai, Kutai Barat.
Selain Gubernur dan Wakil
Gubernur, sejumlah kepala OPD
terkait turut mendampingi. Ke-
berangkatan rombongan pagi
ini diawali dengan doa bersama
demi kelancaran kunjungan
kerja. (sul / humasprovkaltim
/ adv / aya / sk)
SAMARINDA, Swara Kaltim
Dharma Wanita Persatuan
(DWP) Provinsi Kaltim me-
lalui Bidang Sosial dan Budaya
menggelar Khatam Al-Quran di
Pendopo Odah Etam, Kompleks
Kantor Gubernur Kaltim, Kamis,
10 Juni 2021, dihadiri Pena–
sehat DWP Kaltim Hj Norbaiti
Isran Noor.
Aca ra be r tema Kho t -
mil Qur ’an Memupuk Iman
dan Perkuat Persatuan Umat,
menerapkan protokol keseh–
atan Covid-19 dirangkai halal
bihalal dihadiri Ketua DWP
Provinsi Kaltim Hj Lisa Febriani
Sa’bani, seluruh anggota/pen-
gurus DWP Kaltim dan UP DWP
SKPD, serta pimpinan organisasi
wanita di Kaltim.
Kitab suci Al-Qur’an menu-
rut Hj Norbaiti, bukan sekedar
dibaca atau kitab bacaan umat
Islam, tapi kitab yang berisikan
tuntunan hidup dan kebaikan
bagi orang yang membaca
serta mengamalkannya.
“Karenanya, budayakan
membaca Al-Qur ’an. Kalau
bisa setiap saat, atau mini-
mal setelah ibadah shalat dan
sewaktu senggang,” kata Hj
Norbaiti, istri Gubernur Kaltim
Isran Noor ini.
Bagi Ketua TP PKK Kaltim
ini, Ramadhan baru lalu men-
jadi tonggak, sekaligus bulan
men–tadaburi Al-Qur’an.
“Nah setelah Ramadhan,
kebiasaan membaca Al-Qur’an
harus terus dilakukan. Khatam-
an hari ini, bukan berarti ber-
henti membacanya. Ini hanya
penanda kalau kita semua sele-
sai membaca 30 juz Al-Qur’an,”
ungkapnya.
Istri orang nomor satu Ben-
ua Etam ini, berharap dan men-
doakan semoga kegiatan se-
lama Ramadhan hingga acara
khataman selalu mendapatkan
keberkahan dan berlimpah
rahmat oleh Allah Subhanal-
lahu Wa Ta’ala.
Ketua DWP Provinsi Kaltim
Hj Lisa Febriani Sa’bani me-
nyampaikan khataman rang–
kaian dari tadarus Al-Qur’an
pada Ramadhan lalu yang
diikuti anggota/pengurus se-
luruh UP DWP SKPD lingkup
Pemprov Kaltim.
“Khataman ini puncak rang–
kaian kegiatan Ramadhan lalu.
Kami bersama UP DWP SKPD
melaksanakan berbagai ke–
giatan bhakti sosial, santunan,
bazar dan tadarus yang di–
akhiri khataman dan halal bi-
halal hari ini,” ujar Lisa Sa’bani,
seraya menambahkan acara
diisi ceramah agama (tausiyah)
oleh Hj Abnan Pancasilawati.
(yans / sdn / humasprovkal–
tim / adv / aya / sk)
DWP Gelar Khataman
Al-Qu’ran dan Halal Bihalal
Doa Bersama Sebelum Kunjungan Kerja
LOA KULU, Swara Kaltim
Gubernur Kaltim H Isran
Noor meninggalkan dua pesan
penting saat bertemu dan ber-
dialog dengan para peter-nak di
Desa Jonggon Jaya, Kecamatan
Loa Kulu, Kutai Kartanegara
(Kukar).
Pesan pertama, agar semua
peternak melakukan konsoli-
dasi dalam kelompok atau or-
ganisasinya. Menurut Isran, or-
ganisasi yang solid akan sangat
membantu sukses organisasi
dan anggotanya.
“Anggotanya tadi 11 orang
ya. Bagus, harus lebih solid dan
kompak,” kata Isran di lokasi
Mini Ranch Jayatama di Desa
Jonggon Jaya, Loa Kulu, Kamis
(10/6/2021).
Pesan kedua Gubernur agar
para peternak dapat terus
meningkatkan kemampuan
kelompok dan anggotanya.
Peningkatan kemampuan
yang dimaksud adalah terkait
teknik pengelolaan ternak yang
baik, termasuk integrasi perke-
bunan sawit dan pemanfaatan
lahan eks tambang, seperti
dilakukan di lahan konsesi PT
MHU yang dikelola PT Bramasta
Sakti.
Khusus para peternak di
kawasan Jonggon kata Guber–
nur, patut bersyukur karena
dukungan untuk mereka sangat
besar. Baik melalui program
pemerintah, termasuk bantuan
dari perusahaan.
Menanggapi beberapa per–
mohonan peternak seperti trak-
tor pengolah lahan dan mesin
pengolah pakan, Gubernur
mengatakan bahwa semua
usulan sudah dicatat, namun ia
tak ingin berjanji.
“Semua usulan sudah dica–
tat. Pak Sunggono (Sekda Ku-
kar) juga mencatat. Tapi saya
tidak janji karena semua masih
harus dihitung agar bantuan
efektif dan efisien. Dukungan
seperti ini harus dimanfaatkan
sebaik-baiknya,” tegas Isran.
Pengembangan ternak di
areal lahan eks tambang me–
nurut Gubernur Isran Noor
akan sangat membantu upaya
pemerintah menuju swasem–
bada daging di Kaltim. Pasal–
nya, hingga saat ini Kaltim ma-
sih sangat bergantung dengan
pasokan sapi dari NTT, NTB dan
Sulawesi.
Populasi sapi di Kaltim pada
2020 sebanyak 123 ribu ekor,
sementara untuk swasembada
daging Kaltim butuh 650 ribu
ekor. “Kemampuan kita baru
sekitar 27 persen. Sedangkan
73 persen lainnya masih di-
datangkan dari NTT, NTB dan
Sulawesi,” kata Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan He-
wan (DPKH) Kaltim Munawar
saat memberi laporan.
Usai menyerap aspirasi pe–
ternak, Gubernur Isran Noor dan
Wakil Gubernur Hadi Mulyadi
melakukan peletakan batu per-
tama pembangunan kandang
tahap 2 Mini Ranch Jayatama
- PT Bramasta Sakti dan melaku-
kan inseminasi buatan. Areal
penggembalaan sapi yang di-
siapkan PT MHU tidak kurang
dari 200 hektare. Di lokasi ini
juga disiapkan layanan untuk
sapi bunting dan melahirkan,
sekaligus mengurangi tingkat
kematian pedet (anak sapi). Saat
kegiatan berlangsung hadir
Presdir PT MHU Adhi Mustopo
dan Pimpinan Yayasan Life After
Mine Andrew Hidayat. Hadir
mendampingi para kepala OPD
terkait Pemprov Kaltim dan
Pemkab Kutai Kartanegara.
(sul / humasprovkaltim / adv
/ aya / sk)
Swara Kaltim Jum’at, 11 Juni 2021Halaman 4
SAMARINDA, Swara Kaltim
Sekretaris Daerah Provinsi
(Sekdaprov) Kaltim HM Sa’-
bani yang juga Ketua Dewan
Pengurus Korpri Provinsi
Kaltim membuka Sosialisasi
Hukum dan Pembentukan
Lembaga Konsultasi dan
Bantuan Hukum (LKBH) Kor-
pri.
Sa’bani mengatakan, LKBH
Korpri merupakan upaya
tindak lanjut implementasi UU
No 5/2014 tentang Aparatur
Sipil Negara pasal 126 ayat 3
yang mengamanatkan Korpri
untuk memberikan perlindu-
ngan hukum dan advokasi ke-
pada anggota Korpri terhadap
dugaan pelanggaran masalah
hukum dalam melaksanakan
tugas.
“Eksistensi LKBH Korpri
bukan saja strategis untuk
mendorong pemberian per-
lindungan hukum tapi juga
memberikan fungsi advokasi
dan sosialisasi pencegahan
tindak korupsi,” kata Sa’bani
dihadapan peserta sosialisasi
dari dewan pengurus Kor-
pri kabupaten/kota, Instansi
vertikal, OPD dan BUMD, yang
digelar di Hotel Midtown
Ballroom Samarinda, dikutip
Swara Kaltim melalui berita
Biro Humas Setprov Kaltim,
Kamis (10/6/2021).
Sa’bani menambahkan,
Dewan Pengurus Korpri Kaltim
menyambut baik adanya
sosialisasi Hukum dan Pem-
bentukan LKBH Korpri, dan
menghimbau kepada semua
Pengurus Korpri untuk mema-
hami bagaimana selanjutnya
mendapatkan mekanisme
bantuan advokasi dan ban-
tuan hukum.
“Kedepan saya berharap
LKBH Korpri dapat merangkul
ASN yang berlatar belakang
Sarjana Hukum untuk mem-
bentuk Forum Konsultasi
dalam upaya pengembangan
SDM dan tukar informasi
terhadap dinamika persoalan
hukum,” tandasnya.
Sa’bani kembali meng-
ingatkan kepada anggota
Korpri yang telah terikat den-
gan sumpah dan janji seb-
agai anggota Korpri yang di
antaranya berisi pernyataan
bahwa anggota Korpri ber-
juang menegakan kejujuran
dan keadilan.
“Saya menghimbau ke-
pada anggota Korpri jangan
sampai terjerat kasus hukum,
apalagi terjerat kasus Tindak
Pidana Korupsi (KKN), karena
apabila terbukti melakukan
pelanggaran tersebut maka
resikonya mendapat sanksi
berat.
“Jaga terus citra organisasi
Korpri dan tingkatkan etos
kerja yang maksimal dan lebih
diutamakan dapat memenuhi
harapan publik yang kita
layani,” papar Sa’bani.
Ketua Penyelenggara So-
sialisasi Hukum dan Pemben-
tukan LKBH Korpri Kaltim
Diddy Rusdiansyah Anandani
dalam laporannya men-
gatakan, kegiatan sosialisasi
dilaksanakan dalam 1 hari
dan di ikuti 65 peserta dari
Dewan Pengurus Korpri Kal-
tim, Kabupaten/kota, Dewan
Pengurus Korpri Unit Instansi
Vertikal Provinsi Kaltim, De-
wan Pengurus Kor-pri Unit
OPD Kaltim, Dewan Pengurus
Korpri Unit BUMD Provinsi
Kaltim.
“Maksud diselenggarakan-
nya Sosialisasi Hukum dan
pembentukan LKBH adalah
guna mewujudkan perlindun-
gan hukum bagi ASN (anggota
Korpri). Dan Tujuannya adalah
terbentuknya LKBH Korpri
pada setiap jenjang kepeng-
urusan Korpri,” kata Diddy
Rusdiansyah Anandani.
Dalam kesempatan tersebut
juga dilakukan penandatan-
gan kerjasama yang dilakukan
Ketua Dewan Pengurus Korpri
Provinsi Kaltim Muhammad
Sa’bani dengan Ketua Dewan
Pimpinan Daerah Peradi Sua-
ra Advokad Indonesia Provinsi
Kaltim Hendrich Juk Abeth SH,
dan disaksikan Asisten pemer-
inthan dan Kesra, Asisten Ad-
mimnistasi Umum Setdaprov
Kaltim, Kepala Biro Hukum
Setdaprov Kaltim, Sekretaris
Dewan pengurus Korpri Kaltim.
(aya / sk)
Perlindungan Hukum
bagi Anggota Korpri
Rumah
2 Tingkat
Lantai 1:
Kamar Tidur,
Ruang Tamu,
Dapur, WC
Lantai 2:
6 Kamar Kost,
Dapur, WC
DIJUAL
SEGERA
Sertipikat Hak Milik. Harga Nego. Tanpa Perantara
Alamat: Jl. Hasan Basri (ex.Jl. Merak) Gang 2
Kelurahan Temindung Permai - Samarinda
Fasilitas: PLN, PDAM, Telp.Rumah
Hubungi: HP. 081347762211
Sekdaprov) Kal-
tim HM Sa’bani
menyampaikan
sambutan di-
hadapan peserta
sosialisasi dari
dewan pengurus
Korpri kabupaten
/ kota, Instansi
vertikal, OPD dan
BUMD, di Hotel
Midtown Ballroom
Samarinda, Kamis
(10/6/2021).
Swara Kaltim Halaman 5Jum’at, 11 Juni 2021
Sekda Gazali: Prestasi Penting,
Namun Lebih Utama Tegakkan Syiar Agama
TANJUNG REDEB, Swara Kaltim
Kafilah asal Kabupaten Be-
rau pada Musabaqah Tilawatil
Quran (MTQ) ke-42 Tingkat
Provinsi Kalimantan Timur
(Kaltim) di Kota Bontang sejak
tanggal 5-9 Juni 2021, berhasil
meraih peringkat ke-5 dengan
nilai akhir 53. Menurut Sekre-
taris Daerah (Sekda) Kabupat-
en Berau Muhammad Gazali,
apapun prestasi yang diraih,
gelar juara bukan merupankan
tujuan utama untuk mengikuti
MTQ. “Jadi prestasi penting,
namun lebih utama yang
menjadi tujuan melalui MTQ
ini adalah menegakkan syiar
agama,” kata Gazali.
Selain itu tambahnya,
melalui even tersebut turut
membina ukhuwah Islamiyah
di tengah kondisi bangsa saat
ini. Dengan peringkat ke-5
yang diperoleh merupkan
hasil dan kerja keras semua
pihak artinya patut di syukuri.
“Dari keberhasilan diperoleh
saya memberikan apresiasi
setinggi-tingginya, mudahan
kedepan bisa meningkatkan
prestasi dari yang diraih saat
ini,” papar Sekda.
Masih menurut beliau,
mewakili Pengurus LPTQ
Kabupaten Berau dirinya
menyampaikan permohonan
maaf kepada Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Berau dan
seluruh masyarakat Bumi Bati-
wakkal karena belum dapat
meningkatkan peringkat.
“MTQ mendatang mari
bersama-sama kita tingkat-
kan prestasi. Untuk mencapai
hal tersebut, perlu dukungan
dan kerjasama seluruh pihak.
Yang terpenting dari semua
itu, semoga apa yang kita
lakukan ini menjadikan Berau
mendapat berkah dari Allah
SWT,” imbuh Sekda Gazali.
MTQ ke-42, Selasa malam
(8/6) tersebut resmi ditutup
Gubernur Kaltim Isran Noor.
Dimana pemenang dari
MTQ di Bontang itu berhasil
meraih juara 1 kafilah asal
Kutai Kartanegara, juara 2
kafilah Bontang, juara 3 kaf-
ilah Samarinda, juara 4 kafilah
Balikpapan, juara 5 kafilah
Berau, juara 6 kafilah PPU.
Kemudian juara 7 kafilah Paser,
juara 8 kafilah Kutai Timur, dan
juara 9 kafilah Kutai Barat. Se-
dangkan Kabupaten Mahakam
Ulu absen, rencananya untuk
tuan rumah MTQ ke-43 tahun
2022 nantinya akan digelar di
Kota Samarinda. (nht / ***)
Kafilah Berau peringkat ke-5 MTQ Tingkat Provinsi Kaltim di Bontang
Suasana saat penutupan MTQ ke-42 di kota Bontang, baru-baru ini.
M Gazali, Sekretaris Daerah
Kabupaten Berau.
Antisipasi Bencana di Kaltara, Satlinmas Penting Lindungi Warga
TARAKAN, Swara Kaltim
Gubernur Kalimantan
Utara, Zainal Arifin Paliwang
mengatakan peran Satuan
Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) di provinsi itu
penting untuk perlindungan
masyarakat, khususnya terkait
dengan ancaman berbagai
macam bencana alam..
“Sehubungan dengan
potensi beragam bencana
yang akan dihadapi ke depan,
anggota satlinmas diharapkan
dapat membantu aparat ke-
amanan dalam menanggulan-
gi hal tersebut,” katanya dalam
pernyataan yang diterima di
Tarakan, Kamis (10/6/2021).
Gubernur menyampaikan
itu pada Bimbingan Teknis
(Bimtek) Peningkatan Kapasi-
tas Anggota Satuan Perlind-
ungan Masyarakat (Satlinmas)
Kabupaten Malinau Tahun
2021 secara daring di Tanjung
Selor, Rabu (9/6).
Dia mengatakan bahwa
satlinmas merupakan salah
satu elemen penting dalam
memberikan perlindungan
kepada masyarakat.
Perlindungan yang dimak-
sud, kata dia, adalah upaya
dalam penanganan untuk
memperkecil dan mengu-
rangi kemungkinan terjadinya
bencana.
Ia mengatakan bahwa ada
beberapa pola perlindun-
gan masyarakat yang dapat
dilakukan. Di antaranya
yakni tindak-an awal, seperti
melakukan pendekatan den-
gan tokoh masyarakat, mem-
bangun jaringan deteksi dini,
mening-katkan kesadaran ma-
syarakat mengenai norma dan
per-aturan serta tindakan lain-
nya. “Pola perlindungan kedua
adalah tindakan pencegahan,
seperti melakukan penjagaan,
pengawalan dan patroli,
melakukan deteksi atau per-
ingatan dini, serta melakukan
koordinasi antara aparat dan
masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa
satlinmas berfungsi sebagai
mata dan telinga pemerintah,
yang hadir di tengah-tengah
masyarakat untuk dapat
melihat dan mendengarkan
secara langsung berbagai
aspirasi.
Menurut Gubernur Kal-
tara, Zainal Arifin Paliwang
mustahil bagi seorang pimpi-
nan untuk dapat menjaga
keamanan tanpa bantuan
dan dukungan dari berbagai
elemen.
Tidak hanya itu, gubernur
juga menyampaikan bahwa
satlinmas merupakan salah
satu potensi yang dapat diber-
dayakan pada tingkat desa,
kecamatan, kabupaten, serta
provinsi dalam mem-bantu
menjaga keamanan, ketertiban
umum, dan perlindungan ma-
syarakat secara swakarsa.
Diingatkan juga pentingnya
penerapan protokol kesehatan
Covid-19 di tengah men-
jalankan tugas dan kehidupan
sehari-hari demi memutuskan
rantai penularan Covid-19 di
Kaltara, demikian Zainal Arifin
Paliwang. (ant)
Swara Kaltim Jum’at, 11 Juni 2021Halaman 6
Pelataran
30 Persen Sekolah Telah
Menggelar Belajar Tatap Muka
JAKARTA, Swara Kaltim
Menteri Pendidikan, Kebu-
dayaan, Riset, dan Teknologi
(Mendikbudristek) Nadiem
Anwar Makarim menyebut
bahwa sekitar 30 persen seko-
lah di Indonesia telah melaku-
kan pembelajaran secara tatap
muka (PTM) terbatas. Sekolah
menggelar PTM terbatas
sesuai situasi dan kondisinya
masing-masing.
Sebagian baru memulai
PTM terbatas beberapa bulan
terakhir. Ada pula yang sudah
melakukan PTM terbatas sejak
tahun lalu.
Nadiem menyampaikan,
sekolah yang sudah atau
dalam proses melakukan PTM
terbatas dengan durasi belajar
dan jumlah murid berbeda
tetap diperbolehkan selama
mengikuti protokol kesehatan.
Selain itu, sekolah juga
harus di bawah batas maksi-
mal yang tercantum dalam
Surat Keputusan Bersama
(SKB) Empat Menteri tentang
Panduan Penyelenggaraan
Pembelajaran di Masa Pan-
demi Covid-19.
“Tidak ada perubahan
dalam SKB. SKB tersebut
menuangkan aturan maksi-
mal. Sekolah bisa menerap-
kan PTM terbatas dengan
sedikit demi sedikit,” kata
Nadiem Makarim di kantor
Kemendikbudristek, Jakarta,
Rabu (9/6/2021).
Mantan Bos Gojek Indo-
nesia itu menekankan, PTM
terbatas tidak sama seperti
sekolah tatap muka biasa.
“Apa yang Bapak Presiden
sampaikan pada Senin
(7/6/2021) lalu benar bahwa
pembelajaran yang kita upay-
akan bersama adalah tatap
muka terbatas. Sekali lagi,
terbatas,” tekan Nadiem.
Menurut Nadiem, Presiden
Jokowi memberikan contoh
praktik baik dalam melak-
sanakan PTM terbatas.
Satuan pendidikan dapat
mengatur satu kelas hanya
diisi 25 persen murid, kegiatan
belajar mengajar hanya dua
jam dan satu minggu hanya
dua kali pertemuan.
Presiden menyampaikan
bahwa pembelajaran jarak
jauh pada kenyataannya me-
nyulitkan anak, orang tua, dan
guru.
Untuk itu PTM terbatas
bisa dijadikan jalan tengah
antara kesulitan belajar secara
jarak jauh dengan kekhawatir-
an penularan Covid-19.
“Beliau menyampaikan,
kita harus memiliki kebera-
nian untuk mendorong PTM
terbatas yang tentu saja
disertai penerapan protokol
kesehatan yang sangat ketat,”
tutup Nadiem Makarim.
(mdc / sk)
JAKARTA, Swara Kaltim
Menteri Pendidikan, Kebu-
dayaan, Riset, dan Teknologi
(Mendikbud Ristek) Nadiem
Makarim meluruskan misper-
sepsi yang terjadi dalam
beberapa pemberitaan terkait
pelaksanaan Pembelajaran
Tatap Muka (PTM) terba-
tas. Nadiem sekali lagi me-
nyatakan, PTM terbatas tidak
sama seperti sekolah tatap
muka biasa.
“Apa yang Bapak Presiden
sampaikan pada 7 Juni 2021
itu benar, bahwa pembelajaran
yang kita upayakan bersama
adalah tatap muka terbatas.
Sekali lagi, terbatas,” ucap dia
melansir laman Kemendikbud,
Rabu (9/6/2021).
Presiden Republik Indone-
sia Joko Widodo memberikan
contoh praktik baik dalam
melaksanakan PTM terbatas.
Di mana satuan pendidikan
dapat mengatur satu kelas
hanya diisi 25 persen murid.
Kegiatan belajar mengajar
juga hanya dua jam, sedang-
kan dalam satu minggu hanya
dua kali pertemuan.
Menteri Nadiem menyebut,
bagi sekolah yang sudah atau
dalam proses melakukan PTM
terbatas dengan durasi belajar
dan jumlah murid berbeda
tetap diperbolehkan, selama
mengikuti protokol kesehatan.
Namun harus tetap di
bawah batas maksimal yang
tercantum dalam Surat Kepu-
tusan Bersama (SKB) Empat
Menteri tentang Panduan Pe-
nyelenggaraan Pembelajaran
di Masa Pandemi Covid-19.
Lanjut dia menegaskan,
tidak ada perubahan dalam
SKB 4 Menteri.
SKB yang telah dibuat
menuangkan aturan yang
maksimal.
“Sekolah bisa menerapkan
PTM terbatas dengan sedikit
demi sedikit,” jelas dia.
Seperti diketahui, sekitar
30 persen satuan pendidikan
telah melakukan PTM terba-
tas sesuai situasi dan kondis-
inya masing-masing.
Sebagian baru memulai
PTM terbatas beberapa bulan
terakhir, ada pula yang sudah
melakukan PTM terbatas sejak
tahun lalu.
“Seperti halnya para guru,
orangtua, dan murid yang
saya dengar langsung ke-
luhannya dalam melakukan
pembelajaran jarak jauh (PJJ),
Presiden Jokowi juga me-
nyampaikan kepeduliannya,”
sebut Nadiem.
Jadi, lanjut dia, Jokowi
menyampaikan PJJ pada ke-
nyataannya menyulitkan anak,
orangtua, dan guru.
“Beliau menyampaikan,
kita harus memiliki keberanian
untuk mendorong PTM ter-
batas yang tentu saja disertai
penerapan protokol kesehatan
yang sangat ketat,” tukas Na-
diem. (kcm / sk)
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
Tidak Sama Seperti Sekolah Biasa
Nadiem Makarim
Swara KaltimJum’at, 11 Juni 2021 Halaman 7
IKKD dan Teknis
Pengukuran IPKD
SAMARINDA, Swara Kaltim
Pemprov Kaltim melalui
Badan Penelitian dan Pengem-
bangan Daerah (Balitbangda)
menggelar Sosialisasi Indeks
Kepemimpinan Kepala Daerah
(IKKD) dan Teknis Pengukuran
Indeks Pengelolaan Keuangan
Daerah (IPKD) Provinsi Kaltim
2021, di Aula Balitbangda
Kaltim, dikutip Swara Kaltim
melalui berita Biro Humas Set-
prov Kaltim, Kamis (10/06).
Kegiatan yang diikuti
organisasi perangkat daerah
(OPD) lingkup Pemprov Kaltim
dan kabupaten/kota secara
luring dan daring ini dibuka
Sekda Prov Kaltim diwakili Staf
Ahli Gubernur Bidang Refor-
masi Birokrasi dan Keuangan
Daerah Muhammad Kurni-
awan.
“Sosialisasi ini dinilai pent-
ing dan strategis sesuai den-
gan amanat dari Permendagri
Nomor 19/2020 yang men-
gatur tentang IPKD dan
Permendagri Nomor 38/2020
tentang IKKD. Dimana untuk
daerah, khsususnya di Kaltim,
kedua amanat Permendagri
tersebut dijalankan oleh Balit-
bangda Prov Kaltim.
“Melalui kegiatan ini OPD
dapat mengetahui dokumen
apa saja yang diperlukan
untuk melengkapi indikator
penilaian dari IKKD dan IPKD,
sebagai instrumen dan sa-
rana mendorong pemerintah
daerah untuk berkompetisi
dalam memperbaiki pengelo-
laan keuangan daerah. serta
menilai kepemimpinan kepala
daerah dalam menyelengga-
rakan pemerintahan daerah,”
jelas Kurniawan.
Menurut Kurniawan, Kal-
tim untuk wilayah Indonesia
tengah dan timur termasuk
dalam provinsi berkategori
baik untuk beberapa indika-
tor penilaian pembangunan
di berbagai sektor. Salah satu-
nya dapat dilihat dari opini
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) yang diraih dari BPK
RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
Pemprov Kaltim, serta Lapo-
ran Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
dari Kementerian PAN-RB.
“Semoga ini memberikan
banyak manfaat bagi pemer-
intah daerah dalam melaku-
kan perbaikan kinerja di
berbagai bidang pembangu-
nan,” ujar Kurniawan dihada-
pan nara sumber Kepala Pusat
Litbang Pembangunan dan
Keuangan Daerah Kemendagri
Sumule Tumbo serta per-
wakilan Forkopimda Kaltim
yang hadir pada kegiatan ini.
“Kepala Balitbangda Abdul-
lah Sani mengungkapkan
IPKD dan IKKD ini baru per-
tama dinilai tahun 2021 ini
dan awardnya akan di berikan
oleh Puslitbang Kemendagri.
Provinsi Kaltim dan Pemkab
Penajam Paser Utara (PPU)
sudah memenuhi syarat untuk
melakukan pengukuran teknis
kedua indeks tersebut.
“Syaratnya kepala daerah
sudah memimpin selama
kurang lebih dua tahun dan
konsisten menjalankan pro-
gram pembangunan sesuai
dengan Rencana Pembangu-
nan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Pak Isran Noor sudah
dua tahun lebih memimpin
Kaltim, sementara untuk kabu-
paten / kota hanya PPU yang
masuk kriteria, karena sembi-
lan daerah lainnya di Benua
Etam kepala daerahnya baru
dilantik tahun ini,” pungkas
mantan Kepala DPMPTSP dan
Diskominfo Kaltim ini.
(aya / sk)
Ali Rachman AS, ST
Direktur Teknik
Nor Wahid Hasyim, ST, MM
Direktur Utama
Yusfian Noor, SE
Direktur Umum
Swara Kaltim Jum’at, 11 Juni 2021Halaman 8
Ritel Gulung Tikar,
Siapa BertanggungJawab ?
PT Hero Supermarket Tbk
atau Hero Group menjadi
perusahaan ritel terbaru yang
akan menutup semua gerai
hipermarket Giant per Juli
2021. Menurut rencana, lima
gerai Giant akan diubah men-
jadi gerai baru perlengkapan
rumah tangga IKEA, semen-
tara gerai hipermarket Giant
lainnya akan ditutup.
Langkah Hero Group
mengikuti peritel besar lain-
nya yang sudah terlebih
dahulu menutup sebagian
atau semua gerainya akibat
terimbas pandemi. Misalnya,
PT Matahari Department Store
yang menutup 25 gerai pada
2020 dan berencana kembali
menutup 13 gerai tahun ini.
Ada pula gerai ritelfashion
Centro Department Store dan
PT Ramayana Lestari Sentosa
Tbk
Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Ritel Indonesia
(Aprindo) Roy Mandey, Kamis
(27/5/2021), mengatakan, bis-
nis ritel telah memasuki titik
nadir setelah satu tahun lebih
terdampak pandemi.
Faktor utama yang mem-
pengaruhi turunnya daya beli
masyarakat adalah kondisi
tidak stabilnya ekonomi neg-
eri. Dan inilah terjadi di masa
pandemi dimana terjadi defisit
neraca pedangangan, akibat-
nya konsumsi pun melambat.
Dan ritel-ritel pun tutup dan
pengangguran makin banyak.
Badan Pusat Statistik
(BPS) telah mencatat, jumlah
pengangguran di Indonesia
mencapai 8,75 juta orang
pada Februari 2021. Jumlah
tersebut meningkat 26,26%
dibandingkan periode yang
sama tahun lalu sebesar 6,93
juta orang.
Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah me-
nyebut ada 29,12 juta pen-
duduk usia kerja terdampak
pandemi Covid-19. Ia men-
gakui dampak pandemi ber-
akibat pada jumlah pengang-
guran terbuka yang mencapai
9,77 juta orang.
Tingginya penganggu-
ran dapat berdampak pada
meningkatnya angka kemiski-
nan, gizi buruk, kriminalitas,
perceraian, dan sebagainya.
Akibat Sistem Ekonomi
Kapitalis
Penurunan penjualan
bisnis ritel merupakan salah
satu gejala resesi ekonomi di
suatu negara. Saat ini, gejala
resesi menimpa hampir selu-
ruh dunia, termasuk Inggris
dan Amerika. Bahkan mulai
dirasakan sejak tahun 2019.
Jika kita menilik sistem
ekonomi kapitalisme yang
kini menguasai dunia, resesi
ekonomi merupakan hal yang
berulang dan terjadi secara
periodik.Ekonomi dalam
sitem kapitalis digerakkan
dalam dua sektor. Pertama,
sektor keuangan (Moneter)
seperti perbangkan, pasar
modal, pasar uang. Kedua,
sektor riil yaitu aktivitas
pertukaran barang dan jasa.
Namun resesi yang terjadi
selama dua tahun ini berbeda
dengan resesi yang terjadi
sebelumnya. Resesi yang ter-
jadi sejak tahun 2019terjadi
karena aktivitas keuangan.
Dan resesi tahun ini telah
menghantam sektor riil.
Minimnya peran negara
dalam sistem kapitalisme juga
berperan besar atas kehan-
curan ekonomi dan berlarut-
nya pandemi yang berujung
pada kesengsaraan rakyat.
Sistem kapitalisme telah
melegalkan penanggulangan
wabah di bawah korporasi
multinasional yang tak me-
miliki kepentingan lain selain
profit bagi perusahaannya.
Padahal melihatSDA negeri
ini yang meilmpah tentunya
mampu mengatasi pandemi
.Akan tetapi, atas nama lib-
eralisasi dan privatisasi ala
sistem kapitalisme, seolah ko-
rporasi asing berhak memiliki
sumber daya alam mana pun.
Sang tuan rumah seolah
tak memiliki hak melarang
asetnya diambil jika perampok
datang untuk mengambil ba-
rangnya. Tuan rumah pun tak
memiliki hak untuk melakukan
negosiasi harga dan barang
mana saja yang boleh diam-
bil dan tidak. Semua ini bisa
terjadi karena si tuan rumah
hanyalah “boneka” yang dis-
impan sang perampok demi
memuluskan kepentingan.
Kekayaan alam yang di-
kuasai oleh perusahaan asing
menjadikan manfaatnya tak
sampai pada umat. Kebutu-
han rakyat jadi tak terpenuhi
dengan tuntas dan layak.
Lihatlah tarif listrik yang
terus naik, BBM, PDAM,
hingga harga pangan pokok
yang terus tinggi, semuanya
adalah akibat sektor tersebut
dikuasai oleh asing.
Ditambah APBN yang ber-
tumpu pada pajak, sehingga
pemerintah terus menyasar
rakyat agar bayar pajak. Pada-
hal, beban hidup rakyat sudah
makin berat di tengah pan-
demi dan kebijakan yang tak
berpihak pada mereka. Seperti
UU Omnibus Law Cipta Kerja
yang sangat terlihat keberpi-
hakannya pada pengusaha.
Jelas saja keuangan negara
tidak beres, jangankan un-
tuk membayar pajak, untuk
makan pun rakyat tak bisa
memenuhinya dengan layak.
Semua ini menyebabkan
negara tak memiliki dana un-
tuk menanggulangi pandemi,
karena utang pun nyatanya
digerogoti tikus-tikus hingga
tak tersisa. Akhirnya, rakyat
dibiarkan sendiri mengurus
urusannya. Wajar saja wabah
makin menjangkiti.
Inilah derita hidup dalam
sistem kapitalisme, pandemi
tak mau pergi, kehidupan pun
akan makin terimpit. Perusa-
haan ritel dan lainnya yang
kolaps adalah ulah sistem
yang bukan berasal dari
pencipta.
Islam Mencegah Krisis Eko-
nomi
Dalam sejarah peradaban
Islam pernah mengalami
krisis namun beda penye-
babnya. Sistem islam tidak
mengenal dan tidak diperbo-
lehkan pengembangan sektor
keuangan seperti ribawi dan
aktivitas spekulatif lainnya.
Maka krisis yang terjadi lebih
disebabkan karena wabah
atau bencana alam.
Ekonomi Islam perekono-
mian yang berbasis sektor
riil, seperti pada QS Al- Baqa-
rah: 275. Tidak ada dikotomi
sistem riil dan sistem mon-
eter. Sebab sektor moneter
islam bukan seperti sektor
moneter kapitalis yang isinya
sektor maya.
Islam memandang keg-
iatan ekonomi hanya terdapat
dalam sektor riil, seperti per-
tanian, industri, perdagangan
dan jasa. Dari sektor inilah
kegiatan ekonomi didorong
untuk berkembang maju.
Hanya saja hukum kepe-
milikian produk (barang/
jasa) dan traksasi dalam
perekonomian Islam berbeda
dengan perekonomian kapi-
talis. Individu diperbolehkan
memperoleh kepemilikikan
sesuai dengan karakter harta
yang memang dapat dimiliki
individu. Hal ini merupakan
pengakuan islam akan fitrah
manusia untuk memper-
tahankan hidupnya. Bahkan
muslim yang meninggal du-
nia karena mempertahankan
hartanya secara haq adalah
mati syahid.
Kepemilikikan individu
dibatasi oleh kepemilikikan
negara dan kepemilikian
umum. Individu tidak boleh
memiliki harta yang terkatago-
ri harta milik negara dan harta
milik umum. Adapun kepimil-
ikan umum seluruh kekayaan
yang telah ditetapkan oleh
Allah swt. untuk kaum muslim,
sehingga kekayaan terse-
but menjadi milik bersama.
Individu-individu diperboleh-
kan mengambil manfaat dari
kekayaan tersebut namun tidak
boleh dimiliki secara pribadi.
Ada tiga jenis kepemilikan
umum. Pertama, sarana umum
yang diperlukan oleh seluruh
warga negara untuk sehari-
hari, seperti air, saluran irigasi,
hutan, sumber energi pem-
bangkit listrik dan lain-lain.
Kedua, kekayaan yang asalnya
terlarang bagi individu un-
tuk memilikinya, seperti jalan
umum, laut, sungai, danau,
teluk, selat, lapangan, masjid
dan lain-lain. Ketiga, barang
tambang (sumber daya alam)
yang jumlahnya melimpah baik
berbentu padat (emas atau
besi), cair (minyak bumi atau
gas alam).
Rasulullah SAW bersabda,
“Kaum muslim sama-sama
membutuhkan tiga perkara:
padang, air, dan api.” (HR. Abu
Daud dan Ibnu Majah)
Tanpa aturan kepemilikan
islam pertumbuhan di sek-
tor riil tidak memiliki dampak
positif terhadap kesejahtraan
masyarakat secara adil. Sebab
peningkatan hasil ekonomi
dan penguasaan sumberdaya
terkosentrasi di tangan pemilik
modal. Sebaliknya semakin di
genjot pertumbuhan ekonomi
eksploitasi terhadap masyara-
kat dan sumberdaya alam seki-
tar semakin besar. Pilar penting
dari ekonomi Islam berikutnya
adalah distribusi harta keka-
yaan oleh individu, masyara-
katan maupun negara.
Ekonomi Islam menja-
min seluruh rakyat Indonesia
terpenuhi semua kebutuhan
dasarnya. Sistem ekonomi
Islam menjamin seluruh rak-
yatnya dapat memenuhi
kebutuhan sekunder dan tersi-
ernya. Demikianlah solusi Islam
mencegah krisis ekonomi. ***
OPINI
Dampak pandemi telah menghantam dunia
perekonomian menjadi porak-poranda.
Lambannya menanggulangi pandemi mengakibat-
kan masyarakat memilih untuk tidak keluar rumah
dan mengubah perilaku belanja masyarakat kepada
belanja daring. Hal demikian menjadikan Banyak
perusahaan gulung tikar, termasuk perusahaan ritel,
semua menjerit dan tak mampu bertahan.
Oleh: Rohayati, S.Pd
(Pemerhati Masalah Sosial
Masyarakat)
Swara Kaltim 9Jum’at, 11 Juni 2021 Halaman
Berharap Perundingan Damai Langgeng,
Faktanya Israel Masih Lenggang Jajah Palestina
MENTERI Luar Negeri Indonesia, Retno Mar-
sudi, menegaskan pentingnya
Palestina dan Israel kembali
ke meja perundingan untuk
mewujudkan perdamaian
yang langgeng, menyusul
pengumuman gencatan sen-
jata di Gaza.
“Setelah gencatan senjata
dilakukan, harus diberikan
tekanan agar negosiasi segera
dilakukan untuk menyele-
saikan isu mendasar”, kata
Menlu Retno. Hal itu disam-
paikan dalam pengarahan
media secara virtual pada
Jumat pagi waktu Jakarta, atau
Kamis malam waktu New York.
Pertemuan tertutup dengan
sejumlah menteri luar negeri
pada Kamis 20 Mei 2021.
Pandangan yang sama,
menurut Retno, juga disu-
arakan oleh para menlu
yang hadir dalam pertemuan
tersebut yaitu agar tekanan
internasional diberikan ke-
pada Palestina dan Israel serta
pihak-pihak terkait lainnya,
untuk menangani isu utama
yakni diakhirinya pendudukan
agar kekerasan tidak terus-
menerus berulang.
Israel Tetap Langgeng Jajah
Palestina
Kecil harapan perjanjian
damai Palestina dan Israel
dapat langgeng. Meski warga
Palestina menyambut kerun-
tuhan pemerintahan Benja-
min Netanyahu, tetapi mere-
ka meyakini pendudukan alias
penjajahan Israel akan tetap
lenggang di tanah Palestina.
Konflik Palestina dan Israel
berkepanjangan. Tidak mung-
kin gencatan senjata, perjan-
jian damai, dan pengakuan
dua negara dapat mengakhiri
konflik.
Upaya gencatan senjata
dan perjanjian damai yang
diserukan oleh berbagai
penguasa dunia Islam hanya
menegaskan tiadanya pem-
belaan sempurna terhadap
saudara muslim Palestina.
Sama halnya dengan mem-
biarkan zionis Israel tetap
langgeng menjajah Palestina.
Sikap penguasa muslim
menegaskan keengganan du-
nia Islam untuk mengirimkan
bantuan militer dan memberi
solusi untuk menghentikan
pendudukan dan mengusir
zionis dari bumi palestina.
Penguasa dunia Islam hanya
sekedar mengecam karena
terlalu banyak dijerat oleh
negara adidaya di belakang
Israel.
Khilafah Solusi Palestina
Tentu kecaman yang dilon-
tarkan akan menggetarkan
musuh jika umat Islam kemba-
li berjaya dalam Kekhilafahan.
Seperti di masa Kekhilafahan
terakhir Turki Utsmani yang
sikap dan kecamannya sangat
menggetarkan musuh Islam.
Diceritakan Sultan Abdul
Hamid 2 ketika berhadapan
dengan tokoh zionis, ber-
kata kepada Theodore Hertzl:
“Sesungguhnya, saya tidak
sanggup melepaskan ken-
dati hanya satu jengkal tanah
Palestina. Sebab tanah ini
bukan milik pribadiku, me-
lainkan milik kaum muslim.
Mereka telah berjuang un-
tuk memperolehnya dengan
darah mereka. Silakan Yahudi
menyimpan kekayaan mereka
yang miliaran itu. Jika pemer-
intahanku ini tercabik-cabik,
saat itu baru mereka dapat
menduduki Palestina dengan
gratis. Adapun, jika saya ma-
sih hidup, meskipun tubuhku
terpotong-potong, maka itu
adalah lebih ringan daripada
Palestina terlepas dari pemer-
intahanku.”
Sikap dan kecaman pen-
guasa dalam kekhilafahan
membuat musuh Islam gen-
tar. Makanya berbagai upaya
mereka lakukan untuk merun-
tuhkan Daulah Khilafah. Benar
saja, ketika Khilafah runtuh
pada tahun 1924 di tangan
agen Inggris keturunan Ya-
hudi, Mustafa Kemal, Yahudi
dengan segera menggerogoti
Palestina, hingga detik ini.
Persoalan Palestina bagi
umat Islam adalah persoa-
lan agama. Tentu berbahaya
bagi Israel dan negara di
belakangnya membiarkan
muslim memahami ini ma-
salah agama. Oleh karena itu,
berbagai framing yang dilon-
tarkan agar kaum muslim
terpecah dan tidak peduli.
Dunia Islam termasuk
penguasa seharusnya peduli
dengan nasib sesama muslim.
Kekejaman zionis Israel harus
dihentikan dengan mengusir
mereka dari tanah Palestina.
Kirimkan bantuan militer dan
senjata, pasti mereka kalah.
Persatuan umat Islam se-
luruh dunia dalam satu kepe-
mimpinan akan menyelesaikan
Palestina dan negara muslim
lainnya yang tertindas. Usir
penjajahan Israel yang me-
langgeng di tanah Palestina,
maka damai akan langgeng
untuk Palestina dan negeri
muslim lainnya.
Sebagaimana firman Allah
Swt : “Dan perangilah mereka
di mana saja kamu jumpai
mereka, dan usirlah mer-
eka dari tempat mereka telah
mengusir kamu. Dan fitnah/
kekufuran lebih berbahaya dari
peperangan.” (QS Al-Baqarah:
191).
Umat Islam seluruh dunia
harus bersatu, bahu-membahu
untuk merebut kembali tanah
Palestina dari penjajah Yahudi
Israel. Pasalnya, tanah Palestina
adalah tanah kharajiyah milik
kaum muslim di seluruh dunia.
Namun, perintah perang
untuk mengusir Israel itu
hanya bisa dilakukan oleh
Khilafah Islam. Khilafahlah, se-
bagai satu-satunya pelindung
umat yang hakiki melancarkan
jihad terhadap siapa saja yang
memusuhi Islam dan kaum
muslim.
Wallahu a’lam. ***
(Penulis alumni Pascasarjana
Unlam, Banjarmasin, Kalsel)
OPINI
Oleh:
Rahmi Surainah, M.Pd
Swara Kaltim Jum’at, 11 Juni 2021Halaman 10
Forkom BS Dukung Capaian
Pengelolaan Sampah
SAMARINDA, Swara Kaltim
Setelah dilakukan Diskusi
Publik dan Seminar bagai-
mana pengelolaan Bank
Sampah oleh Pengurus Forum
Komunikasi Bank Sampah
(Forkom BS) se Kaltim Peri-
ode 2021-2024. Ke depan,
Forkom BS se Kaltim dapat
mendukung capaian pen-
gelolaan sampah di Benua
Etam Kaltim. “Alhamdulil-
lah pelantikan, seminar dan
perumusan program Forkom
BS telah dilaksanakan. Kami
bersyukur, karena organisasi
ini akan mendukung pemerin-
tah daerah untuk memberikan
informasi kepada pemerintah
pusat terkait capaian pen-
gelolaan sampah di Provinsi
Kaltim,” sebut Kepala DLH
Kaltim H EA Rafiddin Rizal usai
menutup seminar dari rang-
kaian Pelantikan Forkom BS
se Kaltim, di Gedung Office
Tower Golden Tulip Balikpa-
pan, Rabu (9/6/2021).
Bagi Rizal sapaan akrab EA
Rafiddin Rizal, pengelolaan
sampah juga telah tertuang
dalam Peraturan Gubernur
Kaltim Nomor 75 Tahun
2020 tentang Kebijakan dan
Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga. Pelaksanaan
aturan ini selalu dimonitor
KLHK agar Kaltim selalu mel-
aporkan informasi tersebut.
“Karena itu, keberadaan
Forkom BS dapat mendata
berapa besar capaian penge-
lolaan sampah di Kaltim.
Pemerintah daerah yakin
masyarakat akan sadar pen-
tingnya pengelolaan sampah
dengan baik..
“Artinya, bisa disadarkan ke
masyarakat bahwa sampahku
adalah tanggungjawabku bu-
kan orang lain,” jelasnya.
(aya / sk)
SAMARINDA, Swara Kaltim
Penilaian Lomba Desa dan
Kelurahan (Lomdeskel) 2021
se Kaltim terus berproses.
Kini, ditetapkan tiga besar
desa dan kelurahan yang
akan melaju ketahapan lomba
selanjutnya.
Penetapan tersebut, ber-
dasarkan rapat penetapan
yang dipimpin Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyara-
kat dan Pemerintahan Desa
(DPMPD) Kaltim HM Syirajudin
bersama Tim Penilai, di Ruang
Kepala DPMPD Kaltim, Senin
(7/6/2021).
Tiga desa dimaksud Kam-
pung Sumber Agung, Keca-
matan Batu Putih, Kabupaten
Berau. Desa Segendang, Keca-
matan Batu Engau, Kabupaten
Paser serta Desa Bukit Raya,
Kecamatan Sepaku, Kabu-
paten Penajam Paser Utara.
Sedangkan tiga kelurahan
yakni Kelurahan Guntung, Ke-
camatan Bontang Utara, Kota
Bontang. Kelurahan Sumber
Rejo, Kelurahan Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan serta
Kelurahan Dadi Mulya, Keca-
matan Samarinda Ulu, Kota
Samarinda.
M Syirajudin mengatakan,
mereka yang masuk tiga
besar akan lanjut ke tahap
pemaparan/presentasi yang
akan dilaksanakan 15 Juni
2021 untuk Desa dan 16
Juni 2021 untuk Kelurah-
an. “Selamat bagi desa dan
kelurahan yang sudah berha-
sil lolos ke tiga besar. Silahkan
persiapkan presentasi terbaik
terkait terobosan desa dan
kelurahan untuk merebut
kesempatan menjadi terbaik
Lomdeskel 2021,” sebut Iyad
sapaan akrab M Syirajudin
didampingi Kepala Bidang
Pemerintahan Desa dan Kelu-
rahan Kasmawati.
Kepala Desa/Kampung
dan Lurah nantinya berperan
sebagai presenter saat sesi
presentasi.
Presenter tidak boleh
diwakilkan dan didampingi
DPMD/sebutan lain atau OPD
Kabupaten/Kota yang membi-
dangi urusan penyeleng-
garaan Perlombaan Desa/
Kampung dan Kelurahan
Tingkat Kabupaten/Kota Ta-
hun 2021.
“Mereka diwajibkan meng-
hadirkan unsur Camat, Ketua
Tim Penggerak PKK Desa/
Kampung dan Kelurahan, Ket-
ua LPM (Desa/Kampung dan
Kelurahan), dan Ketua BPD
(Desa/Kampung),” tegasnya.
Pengumuman Juara Per-
lombaan Desa/Kampung dan
Kelurahan Tahun 2021 dilak-
sanakan pada tanggal 21 Juni
2021.
Pemenang Lomba Desa/
Kampung dan Kelurahan
Tingkat Provinsi Kaltim men-
dapatkan penghargaan beru-
pa uang pembinaan yang
penyerahannya akan disam-
paikan kemudian dan Piagam
Penghargaan akan diserahkan
pada saat acara peringatan
HUT Provinsi Kaltim pada bu-
lan Januari 2022 mendatang.
(aya / sk)
Tiga Besar Lomba Desa dan
Kelurahan 2021 Ditetapkan
Swara KaltimJum’at, 11 Juni 2021 Halaman 11
Apa yang Pertama Kali Ditanyakan kepada
Wanita pada Hari Kiamat ?
SUBHANALLAAH,
betapa sayangnya
Allah Swt terhadap kaum
wanita.
1. Doa seorang isteri
yang taat memiliki kekua-
tan 70 wali.
2. Isteri yang mem-
buatkan minum suami
tanpa diminta, pahalanya
3 x khatam Al-Qur’an.
3. Masakan isteri yang
dilakukan secara sunah
dan dimakan suami be-
serta keluarga pahalanya
semua untuk isteri dan
do’a suami yang memakan
masakannya menjadi do’a
yang diijabah (dikabulkan).
4. Isteri yang memban-
gunkan suaminya untuk
shalat atau mengingat-
kan untuk melaksanakan
ibadah shalat berjamaah di
masjid pahalanya 27+1
5. Isteri yang kelelahan
bangun malam karena
anaknya minta susu sama
dengan pahala 70 x haji
mabrur.
6. Seorang ibu yang
menyusui setiap tetes su-
sunya senilai 200 x shalat
khusu dan doanya diijabah
(fadilah wanita).
7. Burung di udara dan
malaikat di langit akan se-
lalu memintakan ampunan
kepada Allah selama isteri
dalam keridhoan suami.
8. Bila seorang suami
pulang dengan gelisah dan
isteri menghiburnya maka
isteri mendapatkan 10
pahala jihad.
9. Bila seorang wanita
hamil shalatnya dua rakaat
adalah lebih baik dari 80
rakaat shalat wanita yang
tidak hamil.
10. Bila seorang wanita
hamil akan mendapatkan
pahala 70 tahun shalat dan
70 tahun puasa.
11. Wanita yang men-
cuci pakaian suami dan
anak-anaknya akan
mendapat 1.000 kebaikan
dan akan diampuni kesala-
hannya, bahkan segala
sesuatu yang disinari ma-
tahari memintakan ampun
baginya dan Allah Swt
mengangkat derajatnya
1.000 tingkat.
12. Wanita yang me-
nyusui anaknya, maka
setiap tetesan air susu
tersebut akan mendapat-
kan 1 pahala dan apabila
cukup 2 tahun menyusui
maka malaikat di langit
akan mengabarkan berita
bahwa surga wajib ba-
ginya.
13. Apabila seorang
wanita datang haid maka
haidnya akan menghapus
dosa-dosanya.
14. Apabila ia memba-
ca doa pada hari pertama
keluar haid “Alhamdu-
lillahi ala kullu halin
wa astagfirullaha min
kulli zanbi” Maka Allah
Swt akan membebaskan-
nya dari neraka jahanam,
shirat dan adzab.
15. Setiap hari dari
haidnya, Allah tinggikan
dia dengan pahala 40
orang mati syahid apabila
ia berdzikir. (dari ber-
bagai sumber / *Bn)
Swara KaltimHalaman 12 Jum’at, 11 Juni 2021
Barito Putera jadi Lawan
Terakhir di Agenda TC Borneo FC
INDONESIA menyampaikan pe-
nolakannya terhadap usulan tuan
rumah untuk menunda SEA Games
2021 Vietnam hingga tahun 2022
mendatang.
Hal tersebut disampaikan Ketua
Umum Komite Olimpiade Indonesia
Raja Sapta Oktohari dalam Rapat
Kerja SEA Games Federation
(SEAGF) yang berlangsung virtual,
Rabu.
“Kami keberatan jika SEA
Games ke-31 ditunda ke 2022
karena anggaran SEA Games
tahun ini sudah dialokasikan dan
harus ada pertanggungjawaban
anggarannya,” ujar Oktohari dalam
keterangan tertulisnya.
“Jika ditunda ke 2022, pen-
gajuan anggaran tahun depan
belum ada. Selain itu, penundaan
mengakibatkan SEA Games
berikutnya di Kamboja pada 2023
hanya berselang satu tahun,” kata
dia menambahkan.
Okto, sapaan akrabnya, meng-
hadiri rapat kerja yang dipimpin
oleh Chief Operating Officer
SEAGF Datuk Seri Chaiyapak
Siriwat.
Rapat kerja dibuka dengan
penetapan notulen rapat tera-
event olahraga semakin padat,
dan dikhawatirkan atlet tidak dapat
tampil maksimal.
Pada 2022, Indonesia setida-
knya bakal mengikuti tiga multi-
event olahraga, yaitu Asian Indoor
Martial Arts Games (AIMAG)
Bangkok, Islamic Solidarity Games
(ISG) Konya, serta Asian Games
Hangzhou.
“Semua atlet, pelatih, hingga
ofisial Indonesia sudah divaksin
dan masih ada waktu lima bulan
lagi untuk merealisasikan SEA
Games Hanoi berlangsung tepat
waktu. Olimpiade 2020 Tokyo juga
masih sesuai jadwal dan kita bisa
mengadopsi protokol kesehatan
untuk diterapkan saat SEA Games.
Jika tuan rumah menghadapi
kesulitan, kami rasa semua negara
ASEAN tentu akan saling mem-
bantu,” ujar Okto.
Menanggapi penolakan dari
mayoritas negara peserta SEAGF,
NOC Vietnam meminta waktu
untuk berdiskusi dengan pihak
pemerintah untuk menentukan
langkah selanjutnya terkait nasib
SEA Games. SEAGF akan kembali
mengadakan rapat lanjutan pada
24 Juni 2021. (ant)
khir pada 18 Mei yang dilanjutkan
dengan paparan situasi terkini dari
tuan rumah Vietnam.
Dalam kesempatan tersebut,
perwakilan komite olimpiade
nasional (NOC) Vietnam me-
nyampaikan keinginan untuk
menunda SEA Games edisi ke-31
ke pertengahan tahun depan
karena peningkatan jumlah kasus
COVID-19 di negaranya.
Vietnam mengusulkan pesta
olahraga dua tahunan se-Asia
Tenggara itu untuk dilaksanakan
pada pertengahan Mei atau Juni
2022.
Namun tujuh dari 11 negara
peserta SEAGF, yaitu Indonesia,
Brunei Darussalam, Kamboja,
Malaysia, Filipina, Singapura, dan
Thailand menolak usulan tersebut.
Myanmar menjadi satu-
satunya negara yang menyatakan
setuju dengan usulan penundaan
tersebut, sedangkan Laos dan
Timor Leste mengikuti apa pun
keputusan yang ditetapkan
SEAGF.
Ketujuh negara yang me-
nolak menilai penundaan SEA
Games hingga tahun depan bakal
mengakibatkan kalender multi-
Indonesia Tolak Usulan
Penundaan SEA Games 2021
PELAN-PELAN Borneo FC
menghadapi tantangan berat
dalam uji coba selama pe-
musatan latihan di Yogyakarta.
Usai bertemu Persita
Tangerang, pada 12 Juni men-
datang lawan sesama peserta
Liga 1 lainnya akan dihadapi
di lapangan Universitas Negeri
Yogyakarta. Tim tersebut
adalah Barito Putera.
Ini jelas akan jadi lebih
berat, karena secara kualitas
pemain Barito Putera yang
diarsiteki Djajang Nurjaman,
sedikit lebih baik dibanding-
kan Persita.
Selain itu, kematangan
tim berjuluk Laskar Antasari
tersebut juga akan jadi ujian
tersendiri bagi Borneo FC.
Asisten pelatih Ahmad
Amiruddin mengatakan, mela-
wan Barito Putera menjadi
ujian berat bagi timnya. Sebab
Barito Putera punya kedala-
man skuad bagus dibanding-
kan Persita.
“Persita adalah tim kuat.
Tetapi secara tradisi Barito
Putera bisa dikatakan lebih
kuat,” ujar Amir.
melawan Persita, hanya
melakukan latihan ringan di
lapangan. Sementara pemain
lain mendapatkan program
lebih berat.
“Yang tak bermain lawan
Persita kami driil secara khu-
sus, terutama dibagian penye-
lesaian akhir. Sebab di sektor
depan adalah kelemahan
paling utama tim ini ketika uji
coba. Banyak peluang, tetapi
sulit dijadikan gol,” beber
Amir.
Namun Amir menegaskan
dari hasil uji coba selama ini,
tim pelatih jadi lebih menge-
tahui kelemahan tim secara
keseluruhan.
Hal paling mencolok
memang ada di depan, tetapi
Mario Gomez sebagai pelatih
kepala, punya catatan-catatan
lain di semua posisi.
“Ini sudah menjadi catatan
kami dari tim pelatih sepan–
jang uji coba di Yogyakarta.
Nantinya kami harap saat
lawan Barito Putera lini depan
jauh lebih tajam dan bisa me-
manfaatkan peluang menjadi
gol,” pungkas Amir. (*)
Persita sendiri adalah tim
yang musim lalu baru pro-
mosi di Liga 1. Sementara
Barito Putera selama ini tak
pernah terlempar dari per-
saingan Liga 1, bahkan sejak
era perserikatan.
“Yang jelas pemain harus
lebih siap diuji coba nanti.
Kami sih berharap Jonathan
Bustos sudah fit, agar tim
tampil dengan kekuatan
komplet,” tambahnya.
Para pemain sendiri kema-
rin mendapatkan porsi latihan
berbeda.
Pemain yang diturunkan
Swara Kaltim Halaman 13Jum’at, 11 Juni 2021
Chelsea Saingi Tawaran
PSG untuk Gaet Achraf Hakimi
LAUTARO MARTINEZ meno-
lak tawaran kontrak baru dari
Inter Milan. Tapi, bukan berarti
Lautaro akan meninggalkan
Nerazzurri musim panas ini.
Lo, kenapa?
Setelah memastikan jadi
juara Liga Italia, Inter memang
diganggu kondisi finansial
yang mengharuskan mer-
eka berhemat. Salah satunya
adalah dengan menekan gaji
pemain.
Sejauh ini baru Andrea Bas-
toni yang meneken kontrak
baru dengan Inter. Sementara
yang paling ditunggu adalah
Lautaro yang sejatinya masih
punya masa tinggal hingga
2023.
Namun, isu seputar kepin-
dahan Lautaro kencang
beredar karena Inter mem-
butuhkan dana segar untuk
membayar utang.
Lautaro dianggap seba-
gai aset berharga yang bisa
menghasilkan uang, selain
Achraf Hakimi.
Paris Saint-Germain, Barce-
lona, dan Manchester United
kabarnya berniat memboyong
pemain asal Argentina itu.
Inter kabarnya siap melepas
Lautaro jika ada tawaran ses-
uai klausul kontraknya, 110
juta euro.
Di satu sisi, Inter sebena-
rnya ingin mempertahankan
Lautaro dengan menyodor-
kan kontrak baru hingga 2024
tanpa menyertakan klausul.
Nah, tawaran ini rupanya
ditolak oleh pihak Lautaro.
Sebab, Lautaro sudah puas
dengan pendapatannya di
Inter saat ini, sekitar 4,5 juta
euro per musim dan belum
ada keinginan untuk teken
kontrak baru.
Ini bisa jadi pedang
bermata dua, antara Lau-
taro memang setia atau dia
menunggu tawaran tepat dari
klub peminat.
“Jumlah itu masih ter-
lalu jauh,” ujar agen Lautaro
Martinez, Alejandro Camano,
soal tawaran 90 juta euro dari
Barcelona.
“Semua pemain punya
harga, dan meski Inter tidak
pernah membicarakan soal
penjualan Lautaro, kita harus
melihat bagaimana situasi
klub di tengah bursa transfer
ini,” sambungnya seperti diku-
tip Football-Italia.
“Mereka menawarkan kon-
trak baru, tapi kami bilang ka-
mi sudah cukup puas dengan
yang ada saat ini.”. (dts)
Lautaro Tolak Kontrak
Baru dari Inter Milan
PARIS ST. GERMAIN Tidak
sendirian dalam mengejar
pemain bertahan Inter Milan,
Achraf Hakimi. Chelsea berani
menyamai tawaran PSG untuk
Hakimi.
Hakimi menjadi salah
satu pemain kunci yang
akan dilego Nerazzurri demi
mendapatkan suntikan dana.
Sekalipun Inter baru saja
memenangi gelar juara Liga
Italia 2020/2021, Scudetto
pertama klub dalam 11 tahun.
Inter kekeh membanderol
pemain internasional Maroko
itu seharga 80 juta euro (se-
kitar Rp 1,39 triliun). Sedang-
kan PSG belum lama ini dika-
barkan telah menjalin kesepa-
katan untuk menggaet Hakimi
setelah menawarkan 60 juta
euro. Klaim yang dibantah
agen si pemain. “Tidak ada
negosiasi dengan PSG, tidak
ada apa pun saat ini. Kami
tidak memiliki kesepakatan
dengan klub Prancis itu me-
ngenai kesepakatan personal.
Dia bahagia di Inter,” ungkap
Alejandro Camano.
Chelsea kini bersaing
dengan PSG dalam perebutan
mantan pemain Real Madrid
itu. Sky Sport Italia melapor-
kan, The Blues juga bersedia
membayar transfer Hakimi
senilai 60 juta euro.
Namun, Inter Milan disebut
lebih tertarik melepas Hakimi
ke London karena Chelsea
turut memasukkan Emerson
Palmieri di dalam tawarannya.
Hanya saja ada perbedaan
minat di antara kedua klub;
Inter maunya meminjam Em-
erson saja, sedangkan Chelsea
lebih memilih kepindahan
permanen.
Hakimi bersinar terang
bersama Inter pada musim
lalu dengan torehan tujuh
gol dan 10 assist di Serie A.
Pemain berusia 22 tahun itu
juga bisa dimainkan sebagai
full-back di kedua sayap dalam
pertahanan konvensional
empat bek. Kepiawaian Achraf
Hakimi dipandang pas untuk
sistem yang diusung Manajer
Chelsea Thomas Tuchel, yang
kerap menerapkan lima bek di
belakang. (dts)
Swara Kaltim Jum’at, 11 Juni 2021Halaman 14
BPDLH Siap Dampingi Kaltim
Kelola Dana World Bank
SAMARINDA, Swara Kaltim
Sebagai wujud pelaksanaan
pembangunan hijau mau-
pun penurunan emisi carbon
khususnya dalam penyeleng-
garaan Program Fasilitas
Kemitraan Karbon Hutan
(Forest Carbon Partnership
Facility/FCPF-Carbon Fund)
dari Bank Dunia (World Bank),
yang dilaksanakan di Provinsi
Kalimantan Timur dengan
alokasi“USD 110 juta atau
Rp1,5 triliun untuk program
pengurangan emisi 22 juta ton
CO2e selama periode tahun
2020-2024.
Maka, Badan Penge-
lola Dana Lingkungan Hidup
(BPDLH) Kementerian Keuan-
gan RI siap mendukung dan
mendampingi proses penge-
lolaan dana tersebut.
Direktur Penghimpunan
dan Pengembangan Dana
Badan Pengelola Dana Ling-
kungan Hidup (BPDLH) Ke-
menterian Keuangan RI Endah
Tri Kurniawati sebagai nara-
sumber webinar sosialisasi
peran BPDLH dan mekanisme
pengajuan pembiayaan men-
egaskan BPDLH siap mem-
bantu Pemprov Kaltim dalam
pelaksanaan tersebut.
“Diperlukan ketelitian
Pemprov Kaltim dalam
pengelolaan dana tersebut.
Termasuk, dalam pengawasan
dan fasilitasi kegiatan akan
dilakukan oleh BPDLH. Kami
siap bantu,” sebut Endah
Tri Kurniawati ketika zoom
meeting webinar sosialisasi
peran BPDLH dan mekanisme
pengajuan pembiayaan
oleh DDPI Kaltim, Kamis
(10/6/2021).
Menurut Nia sapaan
Endah Tri Kurniawati, saat ini
adanya program penurunan
emisi carbon yang didukung
Bank Dunia atau World Bank
bekerjasama dengan Kemen-
terian Keuangan dan Kemen-
terian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
Maka, pengelolaan dana
itu tetap akan dilakukan audit
bersama BPK RI.
“Untuk semua Hibah World
Bank akan diaudit sewaktu-
waktu jika memang ada
masalah dalam pelaksanaan-
nya. Tapi, BPDLH tetap aman
mendampingi, jadi jangan
khawatir,” jelasnya.
Ketua Dewan Daerah Pe-
rubahan Iklim (DDPI) Provinsi
Kaltim Daddy Rukhiyat
menyebutkan, Kaltim menjadi
satu-satunya provinsi terpilih
di Indonesia untuk program
penyelamatan hutan dari de-
forestasi dan degradasi hutan.
Kaltim menjadi pilot project
program ini di Indonesia.
Peluang besar untuk mem-
peroleh pembayaran berbasis
kinerja hingga USD 110 juta
dari negara-negara donor
melalui Bank Dunia sebagai
kompensasi bila Kaltim mampu
mengurangi 22 juta ton emisi
gas rumah kaca (GRK) selama
lima tahun ke depan.
“Dukungan pendanaan
menjadi kunci utama dalam
pelaksanaan pembangunan
hijau maupun penurunan emisi
carbon khususnya dalam peny-
elenggaraan program FCPF-CF
tahun 2021 dapat terlaksana
dengan baik,” jelasnya.
Hadir Kepala DPMPD Kaltim
HM Syirajudin dan OPD terkait
Lingkup Pemprov Kaltim.
(aya / sk)
DPR RI Sampaikan Keluhan Pengusaha
Urus Perizinan Masih Berbelit-belit
JAKARTA, Swara Kaltim
Anggota Komisi VI DPR RI
La Tinro La Tunrung menyam-
paikan pengaduan sebagian
pengusaha yang mengeluh-
kan mengenai izin usaha yang
dipersulit dan masih berbelit-
belit hingga saat inI.
La Tinro La Tunrung dalam
keterangan persnya diterima
di Jakarta, Rabu, menyampai-
kan hal tersebut dalam Rapat
Kerja Komisi VI DPR dengan
Menteri Investasi dan BKPM
Bahlil Lahadalia.
“Banyak pengusaha
mengeluh, ada yang izinnya
sudah puluhan tahun tidak
bisa keluar,” kata dia.
Dia menjelaskan perma-
salahan pertama yang ada
dalam pengurusan izin terse-
but adalah aturan yang selalu
berubah-ubah.
“Sudah memutuskan
aturan yang lain berubah
lagi aturan yang lain, orang
sudah menyiapkan seluruh
berkasnya berubah lagi aturan
yang lain. Ini kan jadi problem
untuk semua,” katanya lagi.
Menurut dia, Kementerian
Investasi itu muncul untuk
bisa memberikan pelay-
anan dan koordinasi dengan
lembaga-lembaga kement-
erian lain, sehingga izin usaha
para pengusaha itu tidak
dipersulit.
“Mohon melakukan
koordinasi sebagai ekseku-
tor, sehingga suatu izin bisa
dipermudah dan dipercepat,”
kata dia pula.
Wakil Ketua Komisi VI DPR
Gde Sumarjaya Linggih atau
yang akrab disapa Demer
membenarkan apa yang ter-
jadi di lapangan.
Ia setuju dengan La Tinro
La Tunrung.
“Karena saya juga sem-
pat mengalami hal ini, kami
sudah siapkan semuanya,
investasi mau masuk, tempat-
nya juga sudah siap, namun
karena persoalan rekomenda-
si yang ada di bawah jadilah
ditunda-tunda perizinan
kami,” kata dia.
Demer juga mengatakan
tugas dan tanggung jawab
BKPM yang mulanya kurang,
kewenangannya kini dit-
ambah.
“Semoga menjadi lebih
leluasa bergerak,” kata politisi
asal Bali tersebut.
Sejalan dengan masu-
kan DPR, Menteri Investasi
dan BKPM Bahlil Lahadalia
membenarkan masih adanya
oknum yang memanfaatkan
proses perizinan usaha untuk
kepentingan tertentu.
“Apa yang bapak/ibu ra-
sakan tentang izin di daerah
masih susah dan putar-putar,
itu juga yang saya rasakan
ketika saya pertama jadi pen-
gusaha,” katanya.
Hal itu menurutnya adalah
potret dari sebuah sistem
birokrasi di negara ini. Oleh
karena itu, Undang-Undang
Cipta Kerja dibuat dengan
tujuan bagaimana dunia
usaha mendapatkan kepastian
perizinan dan kemudahan.
Lebih lanjut, untuk efisiensi
dan transparansi Pasal 174 UU
Cipta Kerja dikatakan bahwa
kewenangan gubernur, bupati,
dan kementerian lembaga
terkait dalam konteks izin
dimaknai sebagai kewenangan
presiden yang dilimpahkan
pada mereka.
“Seluruh perizinan usaha
nantinya akan berbasis online
dan pelayanan modal satu
pintu,” katanya.
Kementerian Investasi &
BKPM terbilang kementerian
yang memang baru dibentuk
oleh Presiden Joko Widodo.
Saat ini Indonesia memerlukan
adanya investasi, utamanya
investasi asing guna menyeim-
bangkan neraca dan mewu-
judkan kesejahteraan dalam
jangka panjang. (ant)
Zoom Meeting Webinar Sosialisasi Peran BPDLH dan mekanis-
me pengajuan pembiayaan oleh DDPI Kaltim, Kamis (10/6/2021).
Swara Kaltim Halaman 15Jum’at, 11 Juni 2021
sebut Andi Harun, tetap ber–ja-
lan namun tidak otomatis mem-
buat Pemerintah Kota (Pemkot)
Samarinda kehilangan fokus
dalam pekerjaan utama seperti
penanganan banjir serta pena-
taan tata kota berupa penataan
parkir, penataan pasar, pena-
taan kebersihan dan pelayanan
air bersih.
Termasuk dalam konteks
menyelesaikan masalah pe-
nerangan Kota Samarinda.
“Untuk saat ini baru penyu-
sunan masterplan. Pembangu-
nannya bisa saja di periode
yang akan datang dan bisa saja
bukan kami lagi Wali Kota dan
Wakilnya,” tutur Andi Harun.
Tak hanya membahas
pengembangan wisata Sungai
Mahakam, tetapi juga mem–
bahas tentang program 100
hari kerja Wali Kota Sama-
rinda.
Wawali Rusmadi menam–
bahkan, warga Samarinda
patut bersyukur karena diberi-
kan kekayaan berupa Sungai
Mahakam yang tidak dimiliki
daerah lain.
Menurut dia, penataan Sun-
gai Mahakam ke depan perlu
didesain agar tetap berfung-
si optimal baik dari segi lingku-
ngan maupun secara ekono-
mi.
Karena kata dia, sejak dahulu
aktivitas ekonomi di Kaltim me-
mang tidak bisa terlepas dari
sungai.
“Kemudian bicara masalah
sungai, pasti tidak terlepas dari
bantaran. Intinya jangan sam-
pai lepas dari fungsi lingkun-
gan dalam hal ini RTH (Ruang
Terbuka Hijau, - Red.) yang perlu
dijaga. Sehingga bisa membuat
warga nyaman ketika ingin me-
nikmati ruang publik di Tepian
Mahakam. Tidak bikin sumpek,”
ungkapnya. (dho)
OPINI
Berkedok
tanam melalui DM. Padahal
menurut Ferry kalau dipikir se-
cara akal sehat, jenis usahanya
saja tidak jelas, tetapi masih
ada saja masyarakat yang mau
mendapatkan uang dengan
cara instan. Untuk di Kabupaten
Berau, sudah ada 6 orang saksi
yang diperiksa, sedangkan
korban tidak sampai 10 orang.
“Jika kita berbicara investasi
bodong ini, artinya koordina–
tornya mainya gali lobang
tutup lobang. Artinya saat
awal, pesertanya dimanjakan
dengan nilai investasi sesuai
yang dijanjikan, namun saat
sudah terkumpul banyak modal-
nya, uang peserta dibawa kabur
dengan dalih macet, sama de–
ngan kasus DM ini yang macet
di bulan Mei 2021,” pungkas
Kasat Reskrim Polres Berau AKP
Ferry Putra Samodra. (nht / ***)
PNS Misterius, Kelalaian Birokrasi
dan Perampokan Uang Rakyat
BERDASARKAN hasil Pendataan Ulang Pegawai
Negeri Sipil (PUPNS) yang
dilakukan pada September-
Desember 2015, Badan
Kepegawaian Negara merilis
penjelasan mengapa 97 ribu
PNS tidak terekam datanya.
Menurut BKN, tidak ter-
ekamnya data disebabkan
mengalami kesulitan akses
melakukan pendaftaran ulang,
status mutasi, status menin-
ggal, status berhenti, atau
sejenisnya, yang tidak dilapor-
kan oleh instansi kepada BKN.
Namun, apakah hal ini
dibenarkan? Bertahun-tahun
lamanya, hingga tahun 2021
kembali mencuat puluhan ribu
PNS “siluman” tetap digaji
oleh negara. Bukankah ini
dinamakan perampokan uang
rakyat secara sistematis?
Sudah menjadi rahasia
umum jika negeri +62 selalu
bermasalah dengan database.
Ini yang menyebabkan pemer-
intah sering salah sasaran
memberikan dana Bansos,
atau kini negara merugi
karena menggaji puluhan ribu
PNS yang tiada wujudnya.
Hal ini adalah musibah
terbesar dalam penataan
kepegawaian di negri ini.
Akibatnya, negara telah “di-
rampok” hingga triilunan
rupiah. Asumsinya, jika satu
orang PNS berpangkat III/A
menerima gaji pokok Rp2 juta
per bulan, potensi kerugian
negara hampir Rp2,5 triliun
per tahun. Ini sebagaimana
disampaikan anggota Komisi
II DPR RI, Rifqinizamy Karsa-
yuda. Kelalaian ini adalah
dalam hal birokrasi hingga
uang rakyat raib secara per-
cuma dan hal ini terjadi saat
krisis keuangan negara akibat
dampak Covid-19 belum
teratasi.
Benarkah Ada Kolusi den-
gan Birokrasi ?
Anggota Komisi II DPR
Fraksi Partai Amanat Nasion-
al, Guspardi Gaus, menduga
terjadi kolusi yang menerima
gaji dan iuran pensiun. Tidak
menutup kemungkinan ter-
jadi persekongkolan sejumlah
pihak dalam kasus puluhan
ribu PNS fiktif.
Hal senada disampaikan
anggota Ombudsman RI, Alvin
Lie. Ia geram dan mengatakan
duit negara dipakai untuk ba-
yar gaji PNS bodong selama
puluhan tahun, sementara
rakyat terus dibebani berbagai
biaya dan pajak. Lemahnya
sistem pemutakhiran data ten-
tu akibat kelalaian yang terjadi
berulang-ulang. Tidak ada
koreksi, apalagi evaluasi. Jika
sudah sejauh ini cara pemerin-
tah menata kepegawaiannya,
publik patut mempertanyakan
kinerja pejabat pemerintahn-
ya. Bukankah mereka diangkat
menjadi PNS guna berkontri-
busi nyata untuk mengurus
rakyat? Bukan hanya terdata
lalu mendapat gaji, atau yang
sering disebut makan gaji
buta. Betapa memalukan
dan menunjukkan betapa
lemah dan amburadulnya
manajemen kepegawaian.
Jika memang nanti terbukti
telah terjadi kolusi dengan
birokrasi, makin menunjukkan
bobroknya sistem birokrasi
dalam sistem demokrasi.
Mekanisme Kepegawaian
dalam Khilafah
Sangat jauh berbeda
dalam sistem Islam. Seluruh
pegawai yang bekerja pada
sistem pemerintahan Khilafah
diatur sepenuhnya di bawah
hukum-hukum ijarah (kontrak
kerja). Mereka mendapatkan
perlakuan adil sejalan dengan
hukum syariat.
Hak-hak mereka sebagai
pegawai, baik pegawai biasa
maupun direktur, dilindungi
Khilafah. Para pegawai bekerja
sesuai dengan bidang masing-
masing, memperhatikan hak
dan kewajiban mereka sebagai
pegawai negara maupun seb-
agai rakyat.
Sebagai pegawai, mereka
bertugas melayani urusan-
urusan rakyat sesuai dengan
tugas dan fungsi mereka di
masing-masing departemen,
jawatan, dan unit. Mereka tidak
dibebani dan dituntut melaku-
kan tugas-tugas di luar tugas
yang telah diakadkan dalam
akad ijarah.
Sementara itu, dalam posisi
mereka sebagai rakyat, Khila-
fah akan melayani dan mem-
perlakukan mereka secara adil,
sehingga apa yang menjadi
hak mereka terpenuhi secara
sempurna.
Rekrutmen kepegawaian,
deskripsi dan pembagian
tugas, serta pemaparan hak
dan kewajiban, telah tergam-
bar jelas pada setiap pegawai
negara. ***
Sebanyak 97 ribu data PNS misterius, atau
kata lainnya PNS “siluman”, sejak 2015 ma-
sih menerima gaji dan dana pensiun. Bukan
negeri +62 namanya jika tak mengeluarkan
seribu macam alasan.
Swara Kaltim Jum’at, 11 Juni 2021Halaman 16
Jembatan Achmad Amins
Kini Bisa Dilintasi
SAMARINDA, Swara Kaltim
Sesuai janji sehari sebelum-
nya, Jembatan Mahkota II atau
yang kini resmi berganti nama
menjadi Jembatan Achmad
Amins itu dibuka untuk kenda-
raan umum, Kamis (10/6/2021)
siang.
Ya, jembatan yang meng-
hubungkan Kelurahan Sungai
Kapih di Sambutan dengan
Kelurahan Simpang Pasir di
Palaran yang sempat ditutup
selama 45 hari itu telah resmi
dibuka kembali oleh Wali Kota
Samarinda Dr H Andi Harun
didampingi Wakil Wali Kota
(Wawali) Dr H Rusmadi.
Dibukanya kembali jem–
batan itu, setelah mendapatkan
rekomendasi dari Kementerian
Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat (PUPR) Direktorat
Jenderal Bina Marga. Tentunya,
itu sudah melalui pengukuran
teknis berupa pengukuran pi-
lar, kabel, maupun pengukuran
retak jembatan yang kemudian
dinyatakan aman untuk dilintasi
kendaraan.
Namun meski jembatan
sudah bisa dilewati warga,
Wali Kota Samarinda Dr H Andi
Harun tetap meminta ada pem-
batasan jenis kendaraan demi
pertimbangan keamanan ke
depan.
“Meski sudah dinyatakan
aman, saya tetap member–
lakukan pembatasan. Saya
sudah koordinasikan dengan
Dishub (Dinas Perhubungan,
Red) dan bekerja sama den-
gan Polresta Samarinda untuk
melakukan pengamanan dan
pengawalan terhadap ken–
daraan yang diperbolehkan.
Kendaraan yang tidak boleh
melintas adalah semua jenis
truk dan kendaraan angkutan
umum. Yang diperbolehkan
hanya angkutan roda dua dan
roda empat yang bersifat pri–
badi. Diskresi atau pengecuali-
an di area ini seperti ambulance
dan kendaraan roda tiga pe–
ngangkut sampah,” tegas Dr H
Andi Harun.
Jembatan nantinya akan
dibuka secara total lanjut Wali
Kota, setelah pembangunan
pengaman jembatan dari sisi
pylon 7 Teluk Bajau yang akan
dipertimbangkan oleh Kemen-
terian PUPR Direktorat Jenderal
Bina Marga.
“Untuk pembuatan peng–
amanan jembatan, membutuh-
kan biaya kurang lebih Rp50
miliar yang selanjutnya akan
kita koordinasikan dengan
Dinas PUPR Provinsi kemudian
Kementerian PUPR agar kita
bersinergi untuk menyediakan
alokasi anggaran buat pera-
watan jembatan. Tidak hanya
Jembatan Achmad Amins, tetapi
juga jembatan yang berada di
seluruh Kota Samarinda,” ujar
Wali Kota.
Untuk membatasi kendaraan
yang melintas di area Jembatan
Achmad Amins, Dishub Kota
Samarinda memasang beberapa
barrier beton dan menyisakan
ruang selebar kendaraan roda
empat.
Wali Kota berharap agar
warga bisa saling bekerja sama
untuk memahami kebijakan
Pemkot Samarinda yang mem-
batasi kendaraan yang melintas
ini.
“Yang terpenting kesadar-
an bagi para pemilik kendaraan
untuk tidak memaksakan diri
apabila tidak memenuhi kriteria.
Khususnya para pengendara
truk dan kendaraan umum. Kita
sama-sama menjaga Jembatan
Achmad Amins ini untuk tetap
menjadi jembatan penyeberan-
gan yang bisa dinikmati oleh
seluruh warga Kota Samarinda
untuk jangka panjang,” pesan
Wali Kota. (kmf)
Laskar Kalimantan Bersatu Bantu Korban
Kebakaran Gunung Bugis Balikpapan
Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama isteri wali kota Samarinda periode 2000-2005 dan
2005-2010 Hj Aminah Amins saat pembukaan kembali jembatan Achmad Amins eks Mahkota II.
BALIKPAPAN, Swara Kaltim
LAKAS (Laskar Kalimantan
Bersatu) Kota Balikpapan mem-
berikan bantuan bahan pokok
kepada 44 Kepala Keluarga
(KK), 155 jiwa di RT. 02, RT.03,
dan RT.04 warga korban keba-
karan Gunung Bugis Kelurahan
Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan
Barat, Sabtu (5/6/21) ke posko
korban bencana kebakaran
Kamis (10/6/2021).
Bantuan berupa mie instan
dan beras dari Ormas (Organ-
isasi Masyarakat) Lakas ini di
sampaikan langsung oleh Ketua
DPP LAKAS H.Muhammad Yu-
suf didampingi Sebelah kiri ketua
DPP nama HM Yusuf yang diten-
gah Ketua DPC Kota Balikpapan
Babe Jali, Sekretaris DPC Buyung
Boim beserta struktur pengurus
lainnya.
Setelah menyampaikan ban–
tuan, Babe Jali didampingi Buyung
mengatakan apa yang diberikan
LAKAS kepada warga korban
kebakaran di Gunung Bugis
tidaklah seberapa nilainya.
Semoga apa yang kami beri–
kan ini dapat meringankan
beban Saudara-saudara kita
yang mengalami musibah.
“Alhamdulillah Allah
SWT masih memberikan Rah-
mat dan nikmat sehat dan re-
jeki pada kami Ketua be-
serta pengurus dan anggota
semuanya. Sehingga kami bisa
berbagi untuk saudara-saudara kita
yang tertimpa musibah di Gunung
Bugis ini. Barang nya tidaklah
seberapa semoga Allah SWT ridho
dan bermanfaat untuk saudara-
saudaraku,” ujarnya.
Kemudian Buyung mengata–
kan LAKAS Ormas yang keber–
adaannya cukup lama di Kaltim
umumnya dan khususnya di Balik-
papan.
Konsolidasi dan silaturahim
kami sangat terjaga. Kami para
pendiri dan pengurus tetap komit-
men dengan arah visi dan misi
LAKAS mengedepan kebajikan.
“Penasehat LAKAS kami ini
Habib Umar Al-Kadri, semoga
peran kami ini dapat bermanfaat
untuk Ummat dalam kebaikan.
Apalagi Kaltim akan menjadi
Ibukota Negara. Tentu nya kita
selaku Ormas akan memper–
siapkan diri dengan kemampuan
berorganisasi yang terbaik,” kata
Buyung dan menambah LAKAS
cinta NKRI. (sis)
Buyung Boim
Sekretaris DPC LAKAS
Kota Balikpapan.
Berfoto bersama Ormas LAKAS dan Petugas Posko Keba-
karan Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balik-
papan Barat.
Ketua DPP LAKAS HM Yusuf menyaksikan secara simbolik
bantuan LAKAS yang disampaikan Ketua DPC Balikpapan
Babe Jali ke salah satu petugas posko kebakaran Gunug
Bugis, Kamis (10/6/2021).