pemidanaan 1

Januari 26, 2024 mayatku

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang

Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang

Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum

pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana diatur

dalam Buku I KUHP. Pengembangan asas-asas hukum pidana dan pemidanaan

dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat

dikendalikan berdasar asas-asas hukum pidana dan pemidanaan dalam Buku I

KUHP.

Dalam perkembangannya, terutama sesudah Tahun 1958, lahirlah produk

hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat

asas-asas hukum pidana baik dalam di bidang hukum pidana materiil maupun hukum

pidana formil yang menyimpang dari asas-asas umum hukum pidana materiil dalam

Buku I KUHP dan hukum acara pidana (HIR).

Pernyimpangan ini tidak terbendung saat kekuasaan Presiden semakin

menguat/dominan dalam menerbitkan produk hukum di bidang hukum pidana

melalui Penetapan Presiden atau Peraturan Presiden. Proses pembuatan Penetapan

Presiden dan Peraturan Presiden lebih sederhana yang berbeda dengan proses

pembentukan undang-undang, sebab harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1).

sesudah terjadinya pergeseran kekuasaan dari Orde Lama kepada Orde Baru,

produk hukum (termasuk hukum pidana) dalam bentuk Penetapan Presiden dan

Peraturan Presiden ini, diadakan legislative review sesuai dengan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/ 1966 dan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXIX/MPRS/1968, dalam usaha untuk

memurnikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan-penetapan

Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang isi dan tujuannya tidak sesuai

dengan suara hati nurani rakyat telah dinyatakan tidak berlaku dan Penetapan-

penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden yang memenuhi tuntutan suara

hati nurani rakyat tetap berlaku melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969

tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai

Undang-undang.

Kebijakan melakukan legislative review ini dilihat dari sudut formal-

pragmatik dapat mengatasi persoalan status hukum Penetapan Presiden atau

Peraturan Presiden yakni yang dinilai tidak sesuai dengan suara hati nurani rakyat

dicabut, yang sesuai dengan suara hati nurani rakyat dinyatakan berlaku kemudian

ditingkatkan statusnya sebagai undang-undang, dan yang materinya diperlukan namun

secara formal tidak sesuai, maka direkomendasikan agar dijadikan bahan materi

pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan materi dan

tingkatannya. Dalam melakukan legislative review ini ternyata tidak sampai

menyentuh subtansi hukum secara mendalam sebab dibatasi oleh waktu, maka

rekomendasinya agar beberapa materi agar dijadikan bahan pembentukan peraturan

perundang-undangan merupakan bukti bahwa proses legislative review ini belum

tuntas.

Materi undang-undang yang bersumber dari Penetapan Presiden ini

kemudian masuk sebagai hukum pidana positif nasional yang dikategorikan sebagai

hukum pidana khusus. Sebagai hukum pidana khusus (lex speciali) berarti memuat

kaedah hukum yang menyimpangi dari kaedah umum hukum pidana, baik di bidang

hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Legislasi hukum pidana di

luar KUHP baik dikategorikan sebagai hukum pidana khusus maupun hukum pidana

umum terus dikembangkan dan semakin meluas (hampir semua bidang hukum selalu

memuat ketentuan pidana), sedang ketentuan hukum pidana dalam KUHP praktis

tidak dilakukan amandemen (kecuali melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976

tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan berikutnya Ketentuan Perundang-

undangan Pidana Kejahatan pada Penerbangan dan kejahatan pada

sarana/prasarana penerbangan dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang

Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan

pada Keamanan Negara).

Kebijakan legislasi berikutnya justru menghapus pasal-pasal KUHP dan

mengambil alih pasal-pasal KUHP ke dalam undang-undang. Kebijakan legislasi

hukum pidana di luar KUHP ini telah melahirkan sistem hukum pidana baru

yang berbeda dengan sistem hukum pidana dalam KUHP yang kemudian disebut

sebagai sistem ganda hukum pidana nasional Indonesia, yaitu sistem hukum pidana

KUHP dan sistem hukum pidana di luar KUHP. Perkembangan hukum pidana di

luar KUHP menjadi tidak terkendalikan. Asas-asas hukum, kebijakan kriminalisasi

dan sistem pemidanaan serta sistem perumusan sanksi pidananya lepas dari kendali

ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP.

Di samping itu, perkembangan hukum pidana internasional telah berkembang

semakin pesat dan telah dibentuknya pengadilan pidana internasional (International

Criminal Court) yang mengokohkan eksistensi hukum pidana internasional baik di

bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dari hukum pidana

internasional. Perkembangan hukum pidana internasional ini sedikit banyak

telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana nasional melalui kebijakan

(politik) hukum pidana yang dilakukan dengan cara ratifikasi konvenan hukum

pidana internasional atau kebijakan legislasi yang menjadikan hukum pidana

internasional sebagai bahan pembentukan hukum pidana nasional melalui kebijakan

sinkronisasi dan harmonisiasi dengan hukum pidana nasional. Kebijakan ratifikasi

dan legislasi hukum pidana internasional ini tidak dapat dihindari, namun

bila dilakukan tidak secara cermat dan hati-hati, akan merusak sendi-sendi

keadilan hukum pidana nasional yang dapat menjauhkan cita rasa keadilan bagi

warga hukum Indonesia.

Politik hukum pidana dan politik pemidanaan sebagaimana diuraikan

ini berpengaruh pada kebijakan kriminalisasi dalam proses legislasi hukum

pidana dan sistem perumusan ancaman sanksi pidana dalam hukum pidana yang

berlanjut ke dalam praktek penjatuhan pidana, yakni belum adanya standar

kriminalisasi dan penalisasi serta standar perumusan sanksi pidana dan pemidanaan

dalam hukum pidana yang memicu terjadinya disparitas dalam perumusan

ancaman sanksi pidana dan penjatuhan pidana. Di samping itu, kebijakan legislasi

hukum pidana melahirkan duplikasi dan triplikasi pengaturan tindak pidana dalam

peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang lebih rendah (undang-

undang dengan peraturan daerah), dan masing-masing tindak pidana diancam

dengan ancaman pidana yang berbeda-beda (terjadi disparitas dalam perumusan

sanksi pidana). Keadaan ini juga berpengaruh pada pembentukan Peraturan

Daerah (Perda) yang memuat norma hukum pidana dan sanksi pidana yang tidak

sesuai dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi.

Perumusan perbuatan pidana dan pengancaman sanksi pidana dalam

peraturan perundang-undangan hukum pidana yang belum membentuk suatu sistem

perumusan perbuatan pidana dalam pengancaman sanksi pidana ini

menyulitkan dalam praktek penegakan hukum pidana yakni dalam penjatuhan

pidana oleh hakim dan pelaksanaan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum.

Praktek penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana menimbulkan ketidak pastian

hukum, sebab rumusan norma perbuatan pidana dan sanksi pidana ini belum

disertai dengan ketentuan atau peraturan pelaksanaan dalam situasi dan keadaan

yang bagaimana penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana ini dijatuhkan

kepada pelaku (terdakwa), mengingat masing-masing pelaku memiliki peran yang

berbeda-beda dan perbedaan ini signifikan dalam proses terjadinya pelanggaran

hukum pidana

Atas dasar pemikiran ini , dipandang perlu untuk melakukan kajian

secara mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan (politik) hukum pidana dan

kebijakan (politik) pemidanaan dalam rangka untuk membangun sistem hukum

pidana nasional Indonesia. Kegiatan ini sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 yang menjadi sasaran

politik hukum yakni terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekwen dan

tidak dikriminatif, terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan

pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang

berwibawa, bersih, professional dalam usaha memulihkan kembali kepercayaan

warga pada hukum secara keseluruhan, khususnya bidang hukum pidana.

POLITIK PEMIDANAAN DALAM KUHP DAN DILUAR KUHP

A. --

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan telah memberi pedoman dan teknik dasar dalam

perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Namun demikian, sekalipun

sedikit banyak disinggung, undang-undang ini belum memberi acuan yang

konprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu ”tindak pidana” dalam peraturan

perundang-undangan. Baik saat hal itu menjadi bagian ”Ketentuan Pidana” dalam

undang-undang administratif, maupun saat merumuskannya dalam undang-undang

pidana.

Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan

tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma ini (addressaat norm);

(2) perbuatan yang dilarang (strafbaar), baik berupa dalam bentuk melakukan

sesuatu (commission), tidak melakukan sesuatu (omission) dan menimbulkan akibat

(kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (strafmaat),

sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan ini .

Sejauh ini, belum ada pedoman yang memberi batasan yang cukup

jelas tentang bagaimana merumuskan dan mengkaitkan ketiga aspek dari tindak

pidana di atas, kecuali pembahasan-pembahasan teoretis yang disana-sini masih

menjadi perdebatan antara ahli yang satu dengan yang lain. Akibatnya, rumusan

tindak pidana menjadi sangat beragam. Bahkan suatu undang-undang yang

diundangkan dalam waktu yang relatif bersamaan, mempunyai karakter rumusan

norma yang sangat berbeda.

Terlalu beragamnya perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan

berimplikasi pada penafsiran norma yang pada gilirannya dapat mempengaruhi

pencapaian tujuan hukum dan efektivitas praktek penegkan hukum.

Sehubungan dengan hal di atas, diperlukan pengkajian tentang gambaran

praktek pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam hal

perumusan ”tindak pidana” atau perumusan norma tindak pidana dan norma

perumusan ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

B. Politik Pemidanaan dalam KUHP

Perumusan politik pemidanaan dalam KUHP dilihat dari sudut kajian, yaitu

ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman

sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP.

Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma

pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

Pasal 10

Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;

2. pidana penjara;

3. pidana kurungan;

4. pidana denda;

5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu;

2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan hakim.

Ketentuan pidana ini metode pengamanannya dalam norma hukum pidana

diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Ketentuan pemidanaan

dalam Buku I KUHP ini diformulasikan secara konsisten dalam norma hukum

pidana dalam Buku II dan Buku II KUHP. Fungsi ketentuan umum hukum pidana

dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman

pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana.

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana,

paling tidak ada 3(tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum

pidana di dalam warga , yaitu:

a. Membentuk atau mencapai cita kehidupan warga yang ideal atau

warga yang dicitakan,

b. Mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam warga ,

c. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh

warga dengan teknik perumusan norma yang negatif.

Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar

pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pemidanaan yaitu

pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan

atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan

tertentu.

Filsafat pemidanaan sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar

keadilan bila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini,

pemidanaan erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai

sebuah sistem, telaahan mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut,

yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif.

Dari sudut fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai

keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionali-

sasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan

perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan

atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi

(hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem

penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana

Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum

Pelaksanaan Pidana. sedang dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari

norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan

sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pe-

midanaan; atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk

pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian,

maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“statutory rules”) yang ada

di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP,

pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri

dari “aturan umum” (“general rules”) dan “aturan khusus” (“special rules”).

Aturan umum ada di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus ada di

dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar

KUHP,1 baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur

hukum pidana umum.

Ditinjau dari tiga sisi masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu pidana,

perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana, muatan hukum pidana dalam

KUHP yang perlu mendapat perhatian yaitu mengenai:

a. Pidana atau pemidanaan:

KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga

pidana dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak

hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.

Pidana dalam KUHP juga bersifat kaku, dalam arti tidak dimungkinkannya

modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri

pelaku. Sistem pemidanaan dalam KUHP yang demikian itu jelas tidak

memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk

pelaku tindak pidana. Sebagai contoh mengenai jenis-jenis pidana,

pelaksanaan pidana pidana mati, pidana denda, pidana penjara, dan pidana

bagi anak.

Sistem beracara pidana pada kasus yang diancam dengan hukuman mati

(pasal 340 KUHP) dan yang tidak dengan ancaman pidana mati (pasal 338

KUHP) prosedurnya sama, tidak mempunyai perbedaan dan tidak

mempunyai kualifikasi dan prosedur yang berbeda. Sebagai contoh, seorang

didakwa mencuri ayam dan seorang yang didakwa dengan pembunuhan

berencana dengan ancaman hukuman mati, prosedurnya sama. Hal ini

seringkali memunculkan adanya praktek-praktek rekayasa yang dapat

mencederai rasa keadilan di dalam warga .

Buku ke-I KUHP yang berisi asas-asas umum dalam pengaturan hukum

pidana nasional, ternyata tidak mampu menampung perkembangan hukum

di Indonesia. Akibatnya, perkembangan asas hukum Indonesia tidak lagi

hanya berpegang pada Buku ke-I sebab segala unsur (politik negara dan

politik hukum) bangsa berkembang dengan pesat. Akibatnya,

pengembangan asas cenderung di luar KUHP. Undang-undang khusus

dikatakan sangat liar sebab mengatur hal-hal dan asas-asas sendiri yang

tidak ada rujukannya dengan KUHP yang diatur dalam Buku ke-II. Sebagai

contoh keberadaan Undang-undang Otonomi yang melahirkan undang-

undang khusus dan memberi daerah wewenang untuk membuat Hukum

Pidananya sendiri seperti dalam kasus hukum Qonun di Aceh dan Peraturan

Daerah yang mengatur tentang hukum pidana di daerah.

Terkait dengan pemidanaan, KUHP tidak mengatur adanya ancaman pidana

minimum khusus. Seharusnya, jika hendak mengatur mengenai ancaman

pidana minimum khusus dalam hukum pidana khusus dalam undang-undang

di lur KUHP, terlebih dahulu dimulai dari melakukan amandemen KUHP

maka seharusnya pasal dalam KUHP diamandemen dahulu sebelum ada

undang-undang di luar KUHP, sehingga undang-undang yang bersifat

khusus ini mempunyai cantolan pada KUHP yang merupakan

ketentuan umum hukum pidana nasional Indonesia.

b. Perbuatan Pidana:

Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, KUHP bersifat

positivis dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang (asas

legalitas formil). Dengan demikian, KUHP tidak memberi tempat bagi

hukum yang hidup di tengah-tengah warga yang tidak tertulis dalam

perundang-undangan. Oleh sebab itu, secara sosiologis KUHP telah

ketinggalan zaman dan sering tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di

warga .

KUHP sebagai hukum tertulis selalu lamban dalam merespon

perkembangan hukum yang terjadi dalam warga , keadaan ini

kemudian melahirkan ide untuk membentuk hukum pidana baru di luar

KUHP. Namun dalam perumusan norma hukum pidana di luar KUHP

ini cenderung melepaskan diri ikatannya dari KUHP, terutama Buku I

KUHP, yang kemudian melahirkan sistem norma sendiri yang memiliki

nilai dan asas-asas hukum pidana yang lepas dari ketentuan umum hukum

pidana Buku I KUHP, bahkan dalam kaitannya dengan Buku II dan Buku II

KUHP acap kali terjadi duplikasi atau pengulangan pengaturan dan

sebagian di antaranya ada yang triplikasi pengaturan, yakni pengaturan

norma yang sama diatur dalam tiga peraturan yang berbeda dengan disertai

dengan ancaman sanksi pidana yang berbeda.

c. Pertanggungjawaban pidana:

Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana

antara lain mengenai asas kesalahan (culpabilitas) yang tidak dicantumkan

secara tegas dalam KUHP, namun hanya disebutkan dalam Memorie van

Toelichting (MvT) sebagai penjelasan WvS. Asas culpabilitas merupakan

penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1),

yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana sebab secara obyektif

memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas legalitas)

dan secara subyektif ada unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi

rumusan asas culpabilitas)2.

Demikian juga tidak mengatur mengenai subjek hukum korporasi dan

pertanggungjawaban korporasi yang memicu terjadinya penafsiran

yang tidak sama mengenai siapa yang bertangungjawab bila ditengarai

terjadinya pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi.

Atas dasar uraian ini di atas, melahirkan sistem formulasi pengancaman

pidana dalam hukum pidana yang menjadi tidak konsisten. Menurut KUHP

ketentuan pengancaman pidana dideskripsikan sebagai berikut:

Aturan Pemidanaan dalam KUHP

No Jenis Pidana Aturan Pemidanaan

1. Pidana Mati  Pidana mati sebagai pidana pokok yang terberat

yang diancamkan kepada tindak pidana yang

sangat berat selalu disertai dengan alternatif

pidana sumur hidup atau pidana penjara paling

lama 20 tahun.

 Menurut UNDANG-UNDANG No. 2/PNPS/1964

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang

Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan

Peradilan Umum dan Militer dilaksanakan dengan

cara tembak mati

Pidana Penjara  Lamanya dapat seumur hidup atau selama waktu

tertentu (Minimal umum 1 hari, maksimal umum

15 tahun)

 Boleh 20 tahun berturut-turut, jika:

 ada alternatif pidana mati, penjara seumur

hidup, atau penjara selama waktu tertentu,

 ada pembarengan, pengulangan, atau kejahatan

yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 52)

 Tidak boleh melebihi 20 tahun.

 Dapat ditambah pidana tambahan

 Masa percobaan Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536

paling lama 3 tahun dan pelanggaran lainnya 2

tahun.

 Masa percobaan dimulai saat keputusan

hakim berkekuatan hukum tetap.

3. Pidana Kurungan

 Lamanya minimal umum 1 hari maksimal umum 1

tahun.

 Jika ada pembarengan, pengulangan, atau

dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4

bulan.

4. Pidana Denda

 Minimal umum Rp 3,75

 Jika tidak dibayar diganti kurungan pengganti.

 Kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal

6 bulan. Tapi jika ada perbarengan,

pengulangan, atau dilakukan pejabat maka

maksimal 8 bulan.

Norma hukum pidana dan norma pengancaman sanksi pemidanaan dalam KUHP

disusun secara sistematik sehingga nampak jelas hubungan antara norma hukum

pidana dalam satu pasal dengan pasal lain, demikian juga cara merumuskan

ancaman sanksi pidana. Unsur sistematik ini menjadi ciri dari suatu hukum

yang terkodifikasi, sebab disusun dan dipersiapkan dan dirumuskan dalam

waktu dan oleh lembaga perumus yang sama. Hal ini berbeda dengan hukum

non-kodifikasi atau dalam undang-undang di luar KUHP/kodifikasi yang

biasanya dibuat dan diberlakukan untuk merespon kejahatan tertentu dan

dipengaruhi oleh situasi kondisi kejahatan pada saat itu.

Deskripsi penormaan hukum pidana dan pengancaman sanksi pidana dalam

KUHP dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Pengaturan sistem pengancaman pidana dalam KUHP diatur dalam

pedoman umum pengancaman pidana dimuat dalam Buku I tentang

Ketentuan Umum:

a. Jenis pidana (dimuat dalam Pasal 10 KUHP)

b. Cara pengancaman pidana

c. Penjatuhan pidana perbarengan

d. Pemberatan dan pemeringan pidana

2. Formulasi pengaturan pengancaman pidana dalam Buku II KUHP:

a. Pidana denda dipergunakan sebanyak 123 kali, dengan rincian :

1) Ancaman pidana denda saja sebanyak 1 kali dengan memakai

rumusan „pidana denda‟ saja yang ditujukan kepada pengurus

perseroan yang turut andil dalam menerbitkan ijin untuk

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar.

2) Ancaman pidana denda sebagai pidana alternatif pidana lain

sebanyak 122 kali yang didahului dengan frase „atau pidana

denda‟.

b. Pidana kurungan diterapkan sebanyak 37 kali dengan rincian:

1) Pidana kurungan dipergunakan sebagai ancaman pidana pokok

sebanyak 9 kali yang prumusannya diawali dengan kata „dengan

pidana kurungan‟.

2) Pidana kurungan sebagai pidana alternatif dari pidana lain

dipergunakan sebanyak 28 kali yang dalam prumusannya diawali

dengan kata „atau pidana kurungan‟.

c. Pidana mati dipergunakan sebagai ancaman sanksi pidana sebanyak 10

kali dengan cara pengancaman:

1) Pidana mati sebagai pidana pokok terberat

2) Pidana mati selalu diancamkan sebagai pidana pemberatan

ditujukan kepada delik yang dikualifisir.

3) Pidana mati selalu dialternatifkan sebagai pidana penjara seumur

hidup dan pidana penjara paling lama 20 tahun.

d. Pidana Penjara dipergunakan sebagai ancaman pidana sebanyak 485

kali dengan rincian:

1) Kedudukan sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok, sebagai

alternatif atau sebagai pidana yang bersifat sementara atau

sebagai pidana pengganti.

2) Pidana penjara dengan hitungan tahun sebagai ancaman pidana

pokok dipergunakan sebanyak 274 kali.

3) Pidana penjara baik dengan hitungan tahun atau seumur hidup

dipergunakan sebanyak 292 kali.

4) Pidana penjara diancamkan sebagai ancaman pidana alternatif

dari ancaman pidana lain dipergunakan sebanyak 26 kali.

e. Perumusan sanksi pidana penjara dalam Buku II dideskripsikan

sebagai berikut:

1) Pidana Penjara paling lama 1 bulan = 3 kali

2) Pidana Penjara paling lama 1 tahun = 48 kali

3) Pidana Penjara paling lama 1 tahun 6 bulan = 6 kali

4) Pidana Penjara paling lama 2 tahun = 36 kali

5) Pidana Penjara paling lama 2 tahun = 37 kali

6) Pidana Penjara paling lama 3 bulan = 9 kali

7) Pidana Penjara paling lama 3 tahun = 5 kali

8) Pidana Penjara paling lama 4 tahun = 47 kali

9) Pidana Penjara paling lama 5 tahun = 30 kali

10) Pidana Penjara paling lama 6 bulan = 5 kali

11) Pidana Penjara paling lama 6 tahun = 17 kali

12) Pidana Penjara paling lama 7 tahun = 41 kali

13) Pidana Penjara paling lama 8 tahun = 14 kali

14) Pidana Penjara paling lama 9 bulan = 36 kali

15) Pidana Penjara paling lama 9 tahun = 19 kali

16) Pidana Penjara paling lama 12 tahun = 28 kali

17) Pidana Penjara paling lama 15 tahun = 28 kali

18) Pidana Penjara paling lama 20 tahun = 7 kali

19) Pidana Penjara seumur hidup = 23 kali

3. Pengaturan pengancaman pidana dalam Buku III KUHP:

a. Pidana denda dipergunakan sebanyak 84 kali dengan rincian:

1) Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan sebanyak 8

kali

2) Pidana denda sebagai alternatif pidana kurungan dipergunakan

sebanyak 35 kali.

3) Pidana denda sebagai pidana pokok dipergunakan sebanyak 39 kali.

b. Pidana kurungan dipergunakan sebanyak 55 kali dengan rincian sebagi

berikut:

1) Pidana kurungan paling lama 1 bulan sebanyak 7 kali

2) Pidana kurungan paling lama 1 tahun sebanyak 1 kali

3) Pidana kurungan paling lama 10 hari sebanyak 2 kali

4) Pidana kurungan paling lama 12 hari sebanyak 2 kali

5) Pidana kurungan paling lama 2 bulan sebanyak 7 kali

6) Pidana kurungan paling lama 2 minggu sebanyak 2 kali

7) Pidana kurungan paling lama 3 bulan sebanyak 9 kali

8) Pidana kurungan paling lama 3 hari sebanyak 5 kali

9) Pidana kurungan paling lama 3 minggu sebanyak 2 kali

10) Pidana kurungan paling lama 6 bulan sebanyak 1 kali

11) Pidana kurungan paling lama 6 hari sebanyak 10 kali

12) Pidana kurungan paling lama 6 minggu sebanyak 1 kali

C. Politik Pemidanaan dalam Undang-undang di luar KUHP

1. Tentang Ancaman Pidana

Telah menjadi kesepakatan istilah ”straf” diartikan ”pidana”. Istilah

”hukuman”, masih bersifat umum, sebab dapat meliputi ”hukuman perdata”

maupun ”hukuman administrasi negara”. Hukuman dalam arti khusus di bidang

hukum pidana yaitu ”pidana”. Selain itu, dalam hukum pidana juga dikenal

sanksi lain yang disebut ”tindakan” (maatregeel).

Pidana yaitu reaksi atas tindak pidana, yang berujud nestapa yang dengan

sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana ini . Dari

definisi ini ada tiga unsur utama dari pengertian ”pidana”, yaitu: (1) merupakan

re-aksi atas suatu aksi, yaitu reaksi atas suatu ”criminal act” atau tindak

pidana; (2) yang berujud nestapa; (3) dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana

(daader) oleh negara.

Antara ”perbuatan yang dilarang” atau strafbaar dan ”ancaman pidana” atau

strafmaat mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas). Dilihat dari

hakekatnya, perbuatan pidana yaitu perbuatan yang tercela (tercela sebab

dilarang oleh undang-undang dan bukan sebaliknya), sedang pidana

merupakan konkretisasi dari celaan. Bahkan ”larangan” pada perbuatan

yang termaktub dalam rumusan tindak pidana justru ”timbul” sebab adanya

ancaman penjatuhan pidana ini barangsiapa yang melakukan perbuatan

ini .

Pidana mesti mempunyai sifat pembalasan didalamnya, sehingga ”nestapa”

menjadi bagian dari tujuan jangka pendek dari penjatuhan suatu pidana.

Mengingat tingkat ketercelaan di antara tindak pidana yang satu berbeda dari

tindak pidana yang lain, maka tingkat nestapa yang diancamkannya pun

berbeda-beda. Baik perbedaan sebab jenis, maupun perbedaan sebab jumlah.

Selain itu, ancaman pidana dalam suatu rumusan tindak pidana selalu ditujukan

kepada orang yang melakukan. Artinya, dengan penjatuhan pidana maka

celaan yang objektif ada pada tindak pidana kemudian berubah bentuk menjadi

celaan subyektif kepada pembuatnya. Dalam hukum pidana modern, pembuat

tindak pidana dapat merupakan ”orang perseorangan” (natuurlijke persoon)

ataupun korporasi (korporatie).

Umumnya penancaman pidana dalam suatu rumusan tindak pidana, dapat

mengikuti beberapa model, yaitu: (1) satu jenis pidana diancamkan sebagai

ancaman pidana tunggal (kecuali pada pidana mati, selalu harus

dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama

waktu tertentu); (2) satu jenis pidana diancamkan sebagai alternatif dari jenis

pidana yang lain; (3) satu jenis pidana diancamkan secara komulatif dengan

jenis pidana yang lain; dan (4) pidana diancamkan dengan kombinasi alternatif-

kumulatif.

Konsepsi teoretik sebagaimana ini membawa konsekuensi bila

dituangkan dalam rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-

undangan. Oleh sebab itu, pengkajian pada rumusan ancaman pidana

dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP berpangkal tolak dari

konsepsi teoretik ini .

2. Nomenklatur Ancaman Pidana

Meskipun umumnya para ahli sepakat, memakai istilah ”pidana”, namun

istilah ini tidak selalu dipakai dalam undang-undang. Beberapa

undang-undang menggunankan istilah ”hukuman”. Misalnya, Undang-Undang

No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang

Berhak atau Kuasanya. Begitu juga dengan Undang-Undang No. 38 Tahun

1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, pada ”pidana

penjara” misalnya dipakai istilah ”hukuman penjara” dan ”kurungan”

disebut dengan ”hukuman kurungan”. Namun demikian, dalam Pasal 6

Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang,

didepan kata ”penjara” tidak dipakai kata ”pidana”, sehingga tertulis:

”...dipidana dengan penjara....”

Selain itu, berbagai undang-undang mengunakan istilah ”pidana” di depan

istilah ”denda” sementara berbagai undang-undang yang lain tidak demikian.

Misalnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia memakai idiom ”pidana denda”. Dalam Pasal 16 undang-

undang ini ditentukan: ”...dipidana dengan pidana denda....”. Demikian

pula Pasal 34 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil,

memakai istilah ”pidana denda”. sedang Undang-Undang No. 5

Tahun 1990 dan berbagai undang-undang lainnya hanya memakai istilah

”denda” saja tanpa ditambahkan istilah ”pidana” didepannya.

Selain itu, untuk menggambarkan jumlah minimum khusus maupun maksimum

khusus yang dapat dijatuhkan bagi pembuat tindak pidana tertentu, juga

menunjukkkan perbedaan-perbedaan penggunaan nomenklatur antara undang-

undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memakai

istilah ”paling lama” untuk pidana penjara dan ”paling sedikit” dan ”paling

banyak” untuk denda. Undang-Undang 15 Tahun 2006 Tentang Badan

Pemeriksa Keuangan memakai istilah ”paling singkat” untuk pidana

penjara.

sedang Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa

dan Sistem Nilai Tukar memakai istilah ”sekurang-kurangnya”... untuk

pidana denda minimum yang dapat dijatuhkan dan memakai istilah

”paling banyak” untuk maksimumnya. Sementara itu Undang-Undang No. 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat, memakai istilah ”serendah-rendahnya” dan ”setinggi-tingginya”

untuk menunjukkan minimum dan maksimum khusus pidana dendanya.

Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah

Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya memakai istilah ”selama-

lamanya”. Dalam hal ini ditentukan ”...dipidana dengan hukuman kurungan

selama-lamanya...”. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

Tindak Pidana Korupsi, khusunya ketentuan Pasal 18 tentang pidana tambahan

pembayaran uang pengganti, dipakai istilah ”sebanyak-banyaknya” untuk

menggambarkan jumlah maksimum pidana tambahan pembayaran uang

penggati yang dapat dijatuhkan.

Ada juga undang-undang yang memakai istilah ”sekurung-kurangnya”

untuk menggambarkan minimum (khusus) pidana penjara yang dapat

dijatuhkan. Misalnya, dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Tentang

Perbankan, yang menentukan: ”...dengan pidana penjara sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun....”.

Sementara itu, dalam merumuskan ”ancaman” dari jenis-jenis pidana tertentu

dalam rumusan tindak pidana juga masih menunjukkan perbedaan di antara

berbagai undang-undang. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesudah uraian perbuatannya dipakai istilah

”...diancam dengan pidana penjara....”. Senada dengan hal ini Undang-

Undang No. 51 Prp tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin

Yang Berhak atau Kuasanya memakai istilah ”...dapat dipidana

dengan....”. Sementara berbagai undang-undang lainnya memakai istilah

”...dipidana dengan pidana penjara....”, seperti dalam Undang-Undang 23

tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Lain lagi dengan Undang-Undang No.

21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat Buruh, memakai anak

kalimat: ”...dikenakan sanksi pidana penjara....”

3. Adressaat Norm Ancaman Pidana

Dalam hukum pidana modern, ancaman pidana ditujukan kepada orang

perseorangan (natuurlijke persoon) atau korporasi (korporatie). Sebelumnya

tidaklah demikian, sebab pada mulanya ancaman pidana hanya ditujukan

pada orang perseorangan.

Secara umum hal ini direpresentasikan dengan dua istilah ”barangsiapa” atau

”setiap orang”. Mengingat, ancaman pidana mulanya hanya ditujukan

pada orang perseorangan, maka sebutan umum yang dipakai untuk

menunjukkan addressaat norm tindak pidana yaitu ”barang siapa”. Istilah

”setiap orang” pertama kali dugunakan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun

1992 Tentang Keimigrasian. Namun demikian, pembentuk undang-undang

dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 kembali memakai istilah

”barangsiapa”. Bahkan pada tahun yang sama dengan tahun dimana pertama

kali dipakai idiom ”setiap orang”, pembentuk undang-undang

mengundangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina

Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan memakai istilah ”barang siapa” untuk

menunjukkan sasaran umum tindak pidana yang diaturnya. Tidak jelas betul

adakah hubungan antara penggunaan istiah ”setiap orang” dengan

perkembangan hukum pidana bahwa ancaman pidana juga ditujukan pada

korporasi.

Adakalanya ancaman pidana ditujukan kepada subyek hukum dengan

”kualitas” tertentu. Kualitas ini menjadi bagian inti tindak pidana yang

harus dibuktikan Penuntut Umum. Beberapa istilah bersifat sangat umum,

seperti ”setiap pihak” dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasal

Modal atau ”orang asing” dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang

Keimigrasian. Adakalanya memakai istilah yang sangat spesifik, seperti

”pengusaha pengurusan jasa kepabeanan” dalam Undang-Undang No. 10

tahun 1995 Tentang Kepabeanan (sudah tidak berlaku lagi) atau ”pengusaha

pabrik” dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Penyebutan subyek hukum sebagai addressaat norm ancaman pidana yaitu

keliru sebab seharusnya dipakai istilah yang bersifat umum. Misalnya

dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang

menentukan sebagai berikut:

”Saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika

yang sedang dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan yang menyebut

nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Ancaman pidana tidak dapat ditujukan kepada ”saksi” sebab saksi yaitu

orang yang tidak melakukan tindak pidana, namun justru yang melihat,

mendengar dan mengalami sendiri dari suatu tindak pidana.

Perumusan semestinya kepada pelarangan pada ”perbuatan” bukan pelarangan

pada ”status seseorang”. Dengan kata lain, ”perbuatan orang dalam

kualitas” tertentu yang seharusnya dilarang. berdasar hal ini rumusan

tindak pidana di atas seharusnya menentukan:

”Setiap orang yang memberi keterangan sebagai saksi atau orang lain

yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam

pemeriksaan di sidang Pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal

yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

tahun.”

Selain itu, juga merupakan perumusan tindak pidana yang keliru, jika ancaman

pidana ditujukan kepada ”perbuatan”, namun ancaman pidana seharusnya

ditujukan kepada ”orang yang melakukan perbuatan”. Misalnya, perumusan

tindak pidana dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang

menentukan:

”Pelanggaran pada ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal

14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28

Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.

000.000.000 (duapuluh lima millar) dan setinggi-tingginya Rp.

100.000.000.000 (seratus mililar), atau pidana kurungan pengganti denda

selama-lamanya 6 (enam) bulan”

Demikian pula ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika, masih mengancam pidana pada perbuatan, dengan menentukan:

“Percobaan atau permufakatan jahat ….diancam dengan pidana yang

sama….”

4. Penempatan Ancaman Pidana

Umumnya ancaman pidana ditempatkan pada bagian akhir suatu rumusan

tindak pidana. Namun demikian, bila ancaman pidana ditujukan pada

beberapa perbuatan sekaligus, maka ancaman pidana ditempatkan di depan

perbuatan terlarangnya. Teknik terakhir ini untuk menghindari kesan ancaman

pidana tertuju hanya pada sebagian perbuatan saja. Adakalanya status

rumusan tindak pidana yang melarang beberapa perbuatan sekaligus

menempatkan ancaman pidana pada bagian akhir rumusan delik ini ,

sehingga menimbulkan kesan ancaman pidana tertuju pada perbuatan yang

dirumuskan paling akhir. Misalnya, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 15

Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, yang menentukan:

“Setiap orang yang dengan sengaja :

a. menempatkan...;

b. mentransfer...;

c. membayarkan...;

d. menghibahkan...;

e. menitipkan...;

f. membawa...;

g. menukarkan...;

h. menyembunyikan atau menyamarkan..., dipidana sebab tidak pidana

pencucian uang dengan pidana penjara....”

Perumusan ini menjadi lebih baik bila dirumuskan sebagai berikut:

”Dipidana dengan pidana penjara....., setiap orang yang:

a. menempatkan...;

b. mentransfer...;

c. membayarkan...;

d. menghibahkan...;

e. menitipkan...;

f. membawa...;

g. menukarkan...;

h. menyembunyikan atau menyamarkan....”

Rumusan terakhir ini, ancaman pidana ditujukan pada semua perbuatan dari

huruf a sampai dengan huruf h. sedang perumusan sebelumnya, seolah-olah

hanya pada perbuatan yang termuat dalam huruf h.

5. Model Ancaman Pidana

Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum

pengacaman pidana dalam KUHP, dengan memakai model pengancaman

kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung ”dan” diantara dua jenis

pidana yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif yang

ditandai dengan kata penghubung ”dan/atau” diantara dua jenis pidana yang

diancamkan).

Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana

kedua jenis pidana ini sekaligus. Persoalannya, pada subyek tindak pidana

korporasi, hanya dapat dijatuhkan pidana pokok berupa denda, dan tidak dapat

dijatuhkan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Mengingat konstruksi ini,

akan timbul kesulitan penjatuhan pidana (hanya) pada korporasi dalam hal

tindak pidana yang dilakukan mengancamkan secara kumulatif pidana-pidana

dengan jenis berbeda. Sekalipun salah satu ancaman pidana dalam rumusan

tindak pidana yaitu denda, namun tetap saja dengan model pengancaman

kumulatif hakim ”harus” menjatuhkan keduanya. Akibatnya, pengancaman

pidana pada korporasi menjadi ”non applicable” Misalnya pada rumusan

tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992

tentang Usaha Perasuransian. Seharunya, dalam hal ancaman tindak pidana

ini juga ditujukan pada korporasi, dengan perumusan yang bersifat

umum melalui idiom ”setiap orang”, maka model ancaman pidana alternatif

atau kombinasi alternatif-kumulatif lebih tepat.

D. HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PIDANA

Berbicara tentang hukum pelaksanaan pemidanaan di Indonesia tidak

dapat dilepaskan dari proses dan tujuan pemidanaan masa penjajahan Belanda.

Sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh Belanda, demikian pula sistem

pemidanaannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van

Strafrecht voor de Inlenders in Nederlandsch ladle merupakan peninggalan

Belanda yang ditetapkan sejak tahun 1872.

Pada masa penjajahan Belanda, jenis pidana utama bagi pribumi yaitu pidana

kerja paksa, pidana mati dan denda. Pidana kerja paksa identik dengan

"pembuangan" sebab pelaksanaannya dilakukan di luar daerah tempat keputusan

pengadilan pertama dijatuhkan. Pembuangan dianggap sebagai usaha menambah

penderitaan dari pidana kerja paksa ini . Tujuan utama pidana ini yaitu untuk

menunjang kepentingan kolonial Belanda, terutama kepentingan ekonomi, politik

dan militer.

Tahun 1905 pemerintah kolonial Belanda, dengan pertimbangan efektifitas

pidana kerja paksa dan alasan keamanan dan penjeraan serta membuat takut

terpidana penjara maka pemerintah Belanda mengambil kebijakan baru dengan

pengkonsentrasian para terpidana kerja paksa pada pusat-pusat penampungan

wilayah, yang disebut "penjara-penjara pusat", sekaligus difungsikan untuk

menampung tahanan, sandera, dan lainnya. sedang terpidana kerja paksa di

tempatkan jauh dari daerah asalnya.

Sementara untuk terpidana yang berasal dari kalangan Eropa sendiri,

didirikan tempat pelaksanaan pidana khusus yang disebut sebagai Centrale

Gevangenis voor Europeanen (Penjara Pusat untuk Orang-orang Eropa). Bangunan

fisik penjara dikelilingi oleh tembok setinggi 4,5 meter, terdiri dari kamar-kamar

besar yang menampung sekitar 25 orang terpidana, dengan dengan kapasitas 700-

2700 terpidana.

sesudah ditetapkannya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tanggal 15 Oktober 1915 tidak dikenal lagi

adanya "pidana kerja", dan diganti dengan "pidana hilang kemerdekaan".

Bersamaan dengan itu diberlakukan pula Wetbuk van Strafrecht ini diberlakukan

pula Gestichten Reglement Staatsblad (Reglemen Penjara) 1917. Pelaksanaan

Reglemen Penjara ini membawa konsekwensi digantinya sistem Penjara-Penjara

Sentral dengan Sistem Penjara Pelaksana Pidana. Dan ditetapkan pula Rumah

Tahanan untuk menampung orang-orang yang masih dalam proses pengadilan.

Seiring itu dilakukan reformasi penjara dengan memberi perhatian

kepada terpidana anak dan pengklasifikasian terpidana dewasa. Anak-anak yang

berusia di bawah 16 tahun ditempatkan di "rumah pendidikan". Dan penempatan

anak di luar penjara dengan syarat (probation) serta keharusan untuk selalu

mendahulukan penyelesaian perkara anak.

sesudah kemerdekaan, 26 Januari 1946, Kepala Bagian Urusan Penjara

menyatakan bahwa Reglemen Penjara 1917 masih dinyatakan berlaku, meskipun

dilakukan sedikit perubahan dalam hal pengurusan dan pengawasan pada

penjara-penjara. Dan menginstruksikan agar dilakukan pemisahan yang ketat

antara pelanggar hukum anak-anak dengan dewasa serta instruksi untuk menunjuk

pegawai khusus antuk pendidikan dan perawatan anak-anak terpenjara, kebijakan

untuk melakukan diversi ( langkah untuk menjauhkan pemrosesan perkara pidana

secara formal ) untuk kasus-kasus yang sebelumnya dipidana penjara, seperti

mengemis. Pada periode 1946-1948 ditetapkan pemberian remisi ( pemotongan

masa pidana ) setiap tanggal 17 Agustus.

Sejalan dengan makin meningkatnya pengakuan pada hak asasi

manusia, sebagai akibat perlakuan kejam, buruk, penyiksaan dan perlakuan tidak

manusiawi selama perang dunia ke II, maka pemikiran sistem perlakuan pada

pelanggar hukum berkembang makin manusiawi.

Demikian pula yang berkembang di Indonesia, mulai muncul pemikiran baru,

dibidang pemidanaan, denga tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi yakni

konsepsi sistem pewarga an dengan tujuan mengembalikan terpidana ke

warga . (re-integrasi sosial )

Konsep Pewarga an di Indonesia diperkenalkan Sahardjo pada tahun

1963, dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa

derita pada terpidana sebab dihilangkannya kemerdekaan bergerak, namun juga

ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi

seorang anggota warga sosialis Indonesia yang berguna.

Perumusan lebih jauh tentang konsep Pewarga an dilakukan oleh Bahrudin

Suryobroto, dijelaskan bahwa Pewarga an bukan hanya tujuan pidana

penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan

hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana

dan warga . ( Re-integrasi sosial ).

Munculnya konsep Pewarga an pada dasarnya sangat dipegaruhi

oleh dorongan pemikiran untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi

dan melindungi hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan. Dorongan ini

telah formalisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada, tahun 1955

dalam bentuk Standard Min imum Rules fo r the Trea tment of

Pri soners . Di dalamnya ada beberapa hak dan perlakuan

minimum yang harus diberikan kepada terpidana/tahanan selama

berada dalam institusi pemenjar aan dan penahanan. Standard

Minimum Rules dan munculnya konsep Pewarga an in ilah

yang menandai peralihan sistem pemidanaan Indonesia dari sistem

pemenjaraan yang dalam p r a k t e k l eb i h m e n e k a nk a n s e n t im e n

p e ng h u k um a n ( p u n i t i v e s e n t i m e n t ) d a n a t a u pembalasan

(retributive).

Dewasa ini perkembangan pembangunan hukum di Indonesia,

khususnya dalam konteks penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, maka ke depannya posisi Sistem Pewarga an akan semakin penting.

Reintegrasi sosial yang menjadi dasar filosofis Sistem Pewarga an secara

eksplisit telah menjadi bagian dari rencana nasional dalam

pembaruan KUHP. Pada pasal 54 RKUHP dinyatakan, bahwa tujuan

pemidanaan yaitu ;

1. Mencegah di lakukannya t indak pidana dengan menegakkan

norma hukum demi pengayoman warga .

2. Mewarga kan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga,

menjadi orang yang baik dan berguna.

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam warga .

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Rancangan ini ke depan akan memperkuat posisi Sistem Pewarga an

sebagai salah satu bagian integral Sistem Peradilan Pidana sekaligus mewarnai

nuansa bekerjanya sub-sub System Peradilan Pidana lainnya dalam konteks

teknis dan filosofis.

Seiring dengan munculnya konsepsi Pewarga an dan dalam kaitannya

dengan sistem peradilan pidana, maka tugas besar insitusi pewarga an sebagai

penegakan hukum, dan perlindungan pada hak asasi manusia makin dirasakan

eksistensinya. Rumah Tahanan misalnya, selain melaksanakan tugas perawatan dan

pelayanan, juga memiliki kewenangan hukum untuk melindungi harkat dan

martabat tahanan. Demikian pula dengan Lembaga Pewarga an yang

mengusaha kan seoptimal mungkin pelaksanaan pemidanaan, menegakkan hukum

dan melakukan perlindungan Hak asasi manusia dalam kerangka memanusiakan

manusia.

Sementara itu Balai Pewarga an ( Bapas ) selain melaksanakan tugas

pelayanan penelitian kewarga an ( Litmas ) sebagai pertimbangan bagi anak

yang bermasalah dengan hukum dalam proses peradilan ( penelitian

kewarga an anak) dan Litmas sebagai pertimbangan dan penentu dalam

perawatan dan pelayanan tahanan di Rumah Tahanan Negara ( Rutan ) serta

Litmas sebagai penentu didalam proses pembinaan didalam dan diluar lembaga

pewarga an ( Lapas ) dalam bentuk asimilasi dan integrasi serta melakukan

pembimbingan dan pengawasan pada terpidana bersyarat, anak yang kembali

ke orang tua, anak yang di bina di panti atau pesantren, dan narapidana yang

sedang menjalani proses asimilasi dan Pembebasan bersyarat (PB), Cuti Menjelang

Bebas ( CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Cuti Bersyarat ( CB ),

namun Bapas juga mempunyai tugas melakukan pengawasan, pembimbingan dan

pendampingan terhahadap narapidana ini diatas dan anak yang bermasalah

dengan hukum serta klien pewarga an lainnya.

Satu unit pelaksana tehnis lain yang penting peranannya yaitu Rumah Penyimpanan

barang rampasan dan benda sitaan negara (Rupbasan). Sebagaimana diatur dalan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan

Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Tujuannya yaitu

pemisahan fungsi antara pejabat yang bertanggung jawab secara Yuridis dengan

pejabat bertanggung jawab secara fisik atas barang-barang ini .

Sejarah pemidanaan di Indonesia memperlihatkan sebuah proses panjang

dan berliku. Filosofi dan model pemidanaan masa penjajahan yang sangat

bersifat pembalasan dan penciptaan rasa takut untuk tujuan eksploitasi berubah

ke arah resosialisasi pada masa awal Indonesia merdeka hingga akhirnya muncul

Pewarga an Re-integrasi sosial hingga kini memberi indikasi jelas adanya

kompleksitas hambatan dalam pelaksanaan Pewarga an utamanya dalam

aspek yuridis dan sosiologis.

Selain mencatat beberapa kemajuan, saat ini Pewarga an sebagai instansi

pelaksana hukum pidana mulai berhadapan dengan masalah yang semakin

kompleks dan rumit. Beberapa masalah yang cukup mendapatkan perhatian publik

yaitu masalah yuridis yang berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana seperti

ketentuan tentang remisi, asimilasi, PB, CMB, CMK, CB dan overcroudit,

kesehatan, pelarian, kerusuhan, kekerasan, serta sarana dan prasarana lainnya,

keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, biaya, partisipasi warga dan

rendahnya kemampuan pelayanan dalam memenuhi hak-hak narapidana

merupakan masalah yang kompleks dan rumit lainnya.

1. Isu-isu Hukum Pelaksanaan Pidana dalarn Sistem Pewarga an

a. Isu tentang Kebijakan pelaksanaan Pewarga an

Sis tem Pewarga an pada dasarnya merupakan kebi jakan

kriminal ( cr iminal pol icy ) dalam kai tannya dengan hukum

pelaksanaan pidana dan merupakan bagian dari social management

system (sistem manajemen sosial). Secara umum, manajemen sosial yang

dilakukan melalui Sistem Pewarga an ini dapat dibedakan menjadi

kebijakan pemenjaraan ( institusional treament/ custodial ) dan kebijakan

diluar pemenjaraan ( non instutusional tretment ).

Kebijakan non instutusional tretment, merupakan salah satu isu utama

dalam Sistem Pewarga an dewasa ini, baik yang dilakukan oleh internal

Pewarga an maupun yang terkait dengan fungsi sub-sub sistem

peradilan pidana lainnya. Kebijakan non institusional tretment oleh sub-

sub sistem peradilan pidana di luar Sistem Pewarga an dilakukan

dalam bentuk diskresi, diversi, keadilan restoratif, serta putusan hukuman

percobaan atau kerja sosial oleh pengadi lan. Sementara

kebi jakan non instutusional tretment dalam Sistem Pewarga an

dapat dilakukan dalam bentuk asimilasi, pembebasan bersyarat, Cuti

Menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan cuti bersyarat hingga

bentuk-bentuk penghukuman yang berbasis warga ( community based

correction ) selaras dengan filosofi re-integrasi sosial.

Filosofi re-integrasi sosial yang menjadi latar belakang munculnya Sistem

P e m a s ya r a k a t a n p a d a d a s a r n ya s a n g a t m e n e k a n k a n

a s p e k p e n g e m b a l i a n narapidana ke warga . Oleh

sebab nya, dalam perkembangan lebih jauh dari filosofi reintegrasi

sosial ini muncul beberapa sintesa yang sangat jelas memperlihatkan

komitmen untuk melakukan model penghukuman yang berbasis

warga ini .

Pe rkembangan f i lo so f i penghukuman ke a rah mode l

penghukuman yang berbasis warga /non ins t i tu s ional i n i

da l am t a t a ran pe l aksanaan t e l ah diadaptasikan ke dalam sistem

hukum Indonesia meskipun masih dalam proses rancangan peraturan

perundang-undangan.

Rancangan KUHP, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 (1) dan (2)

mempertegas pentingnya peran Sistem Pewarga an ke depan.

Rancangan ini telah secara eksplisit menjelaskan bahwa

pewarga an merupakan tujuan pemidanaan di Indonesia. Demikian

halnya yang tercantum dalam rancangan perubahan Undang Undang

pengadilan Anak.

berdasar pengalaman beberapa negara, program penghukuman yang

berbasis warga yang pernah dipraktekkan yaitu Boot Camp,

yaitu kamp hunian dengan kapasitas 50 orang dan menjalankan

program-program bagi narapidana yang telah disiapkan menjalani

rehabilitasi. Boot Camp diterapkan justru bergaya militer dengan disiplin

yang ketat serta dengan berbagai kegiatan-kegiatan fisik. sedang

Halfway House, semacam rumah singgah untuk narapidana, baik yang

tengah menjalani pidana penjara dalam pelaksanaan parole (bebas

bersyarat) maupun bagi pidana alternatif (non institusionalisasi) bagi

narapidana yang diberikan probation (hukuman bersyarat), khususnya

untuk masa pidana selama dua atau tiga bulan. Bentuk lainnya yaitu

furlough, sebagai pemberian keleluasaan bagi narapidana untuk pergi

bekerja atau melakukan aktivitas -aktivitas tertentu

diwarga secara lebih bebas selama hampir 10 jam dan Larangan

bepergian hanya dilakukan pada malam hari.

Di Indonesia, selain asimilasi, pembebasan bersyarat (PB) cuti menjelang

bebas (CMB), cuti mengunjungi keluarga. (CMK), dan cuti bersyarat,

bentuk lainnya dari pelaksanaan yang berbasis warga pelaksanaan

pidana yaitu dalam Lembaga Pewarga an Terbuka sebagai wahana

persiapan menjelang pembebasannya diwarga .

Keberadaan lapas terbuka ini merupakan bentuk ideal dari pelaksanaan

hukuman dalam sistem Pewarga an yang sangat menekankan aspek

re-integrasi yang terjadi antara narapidana dengan warga . namun

lapas terbuka belum mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Beberapa kendala yang dapat di identifikasi yaitu

rendahnya kemampuan sumber daya manusia, masih kurangnya

peran pemerintah dalam bentuk anggaran, serta dukungan warga

secara keseluruhan. namun kendala utamanya yaitu secara yuridis

keberadaan Lapas Terbuka belum didukung oleh ketentuan yang secara

khusus mengatur secara tehnis operasional Lapas Terbuka. Selama ini

ketentuan tehnis operasional Lapas terbuka sama dengan lapas

lainnya.

P e r k e m b a n g a n l a i n n y a d a r i f i l o s o f i r e i n t e g r a s i

s o s i a l , s e k a l i g u s u p a y a pemidanaan noninstitusional ini

yaitu restorative justice dan diversi . Secara sederhana

Restoratif justice yaitu usaha penyelesaian secara informal atau di

luar peradilan pidana secara bersama-sama kasus pelanggaran hukum

dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, khususnya pelaku

pelanggaran, korban, komunitas lokal, dan dimediasi oleh aparatur

penegak hukum. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip restoratif justice

yaitu (Marshall, 1999):

 Membuat ruang bagi keterlibatan personal bagi mereka-mereka yang

memiliki kepedulian (khususnya pelaku, korban, juga keluarga

mereka dan komunitas secara keseluruhan).

 Melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya.

 Merupakan usaha penyelesaian masalah kejahatan yang

mel ihat ke depan(preventif).

 Fleksibilitas dalam praktek (kreatifitas)

Dalam perkembangannya, restorative justice dan diversi sangat

terkait dan tidak lepas dari aspek sosio -kultural dari warga

yang memiliki ciri kolektivitas yang lebih tinggi dari pada ciri

individualitasnya. Salah satu aspek sosio-kultural ini yaitu praktek

penyelesaian masalah dengan mekanisme adat. Di Indonesia, mekanisme

penyelesaian masalah pidana melalui restorative justice dan diversi ini

memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan dilaksanakan untuk

kejahatan tertentu yang tidak terlalu berat dan penyelesaian anak yang

mermasalah dengan hukum. Saat ini sedang dalam pembahasan intensif

dalam rancangan perubahan Undang Undang pengadilan Anak.

Terkait dengan usaha pelaksanaan sistem pewarga an, dalam bentuk

asimilasi, pembebasan bersyarat (PB) cuti menjelang bebas (CMB), cuti

mengunjungi keluarga. (CMK), dan cuti bersyarat, bentuk lainnya dari

pelaksanaan sistem penghukuman yang berbasis warga , Pemerintah

Indonesia justru mengeluarkan kebijakan diskriminatif dan kurang responsif

pada restoratif justice dan diversi khususnya pada pelaku tindak

pidana korupsi, ilegal loging, dan narkotika khususnya produsen, bandar

dan pengedar dengan menambah sepertiga masapidana untuk mendapatkan

hak remisi, asimilasi, PB, CMB, CMK dan CB melalui Peraturan

Pemerintah Nomor : 28 tahun 2006 tentang perubahan tata cara dan syarat

pemenuhan hak warga binaan pewarga an yang justru menghambat

pelaksanaan program pembinaan yang berbasis warga dimaksud.

b. Isu Perempuan dalam Sistem Pewarga an

Membahas Pewarga an sebagai sebuah sistem sering

terjebak dalam pola pikir yang lebih berorientasi pada kebutuhan

narapidana laki-laki dewasa sebagai mayoritas dari keseluruhan populasi

narapidana di Indonesia. Sebagai akibat dari itu, isu-isu yang spesifik

tentang anak dan perempuan di dalam sistem pewarga an sering tidak

mendapatkan perhatian yang cukup dan tercermin pula dalam setiap

kebijakan.

Kekurang-pekaan pada aspek gender dan masalah anak yang

bermasalah dengan hukum dalam sistem peradilan pidana umumnya,

secara sosiologis sangat terkait dengan kultur sebuah warga yang

lebih melihat laki,laki memiliki peran yang lebih penting bila

dibandingkan dengan perempuan.

Oleh sebab itu sejalan dengan kecenderungan patriarkis dalam kultur

warga , dunia internasional membuat konsensus berupa beberapa

instrumentasi internasional yang memberi perlindungan pada

diskriminasi gender, seperti Deklarasi Universal HakAsasi Manusia,

Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Convention on the

Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW),

Declaration on the Elimination of Violence against Women, General

Recommendation No. 19 on Violence against Women, dan banyak lainnya.

Dan Indonesia telah meratifikasi CEDAW (Konvensi Penghapusan

Diskriminasi pada perempuan), maka kebijakan-kebijakan pemerintah

termasuk dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam pemidanaan

harus mulai mempertimbangkan spesifik gender.

Faktanya, kebijakan-kebijakan dalam peradilan pidana, khususnya

pemidanaan (dalam hal ini Pewarga an) belum sepenuhnya

beradaptasi dengan tuntutan dunia internasional ini . Dalam kebijakan

Sistem Pewarga an, hal yang spesifik gender baru terbatas pada

pembedaan tempat dalam proses pembinaan pada narapidana wanita,

yaitu di LP khusus wanita. Demikian pula bila dilihat kebijakan khusus

tentang pembinaan (Kepmenkeh M.02-PK.04.10 Tahun 1990), sensitifitas

gender baru diperlihatkan dalam pemberian makanan bagi tahanan dan

narapidana perempuan.

Sementara i tu bila mengacu pada Studi Allegritti (2000) ada beberapa

prinsip dari program-program yang dianggap sensitif dan responsif gender,

yaitu:

 Menjamin adanya petugas yang memiliki pemahaman isu-isu

perempuan dan kebutuhan perempuan yang kompleks dan

yang menger t i baga imana mengimplementasikan pelayanan yang

sensitif gender secara praktis.

 Menjamin pemberdayaan perempuan untuk membuat keputusan atas

perawatan dan perkembangan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi

di dalam proses pembuatan keputusan memakai pendekatan

holistik, dengan memahami berbagai faktor yang mungkin

mempengaruhi.

 Mengakui bahwa stereotipe peran jenis kelamin tertentu dan peran

gender yang dikonstruksi secara sosial dapat memojokkan posisi

perempuan M e n j a m i n b a h w a f o k u s n y a a d a l a h

p a d a m e n g e m b a n g k a n d a n

m e n g i m p l e m e n t a s i k a n l a y a n a n y a n g t e p a t d a n

m e m e n u h i k e b u t u h a n perempuan, dan bukann ya

memaksakan agar perempuan `cocok ' dengan l a ya n a n

y a n g s u d a h a d a s e b e l u m n y a y a n g h a n y a m e m e n u h i

k e b u t u h a n kelompok-kelompok yang didominasi laki-laki.

c. Isu Anak dalam pelaksanaan hukuman.

S e l a i n i s u p e r e m p u an , i s u l a i n n ya yan g j u ga b e l u m

m e n d ap a t k an p e r h a t i an yang cukup dalam Sis tem

Pemas yarakatan Indones i a adal ah pola perawatan ,

pembimbingan, dan pembinaan pada anak didik Pewarga an

(narapidana anak). Sama halnya dengan perlunya model pembinaan

khusus yang seharusnya d iber ik an kep ada nar ap idan a

perempu an , un tuk narap idan a anak juga per lu dirumuskan

satu kebi jakan khusus yang disesuaikan dengan karakterist ik

dan kebutuhan mereka sebagai anak. Kebutuhan ini pada tingkat

internasional juga didorong oleh beberapa instrumen internasional. Di

antara instrumen internasional khusus yang harus mendasari proses

pembinaan untuk anak yaitu Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Dalam konteks Sistem Pewarga an, Konvensi Hak Anak ini secara

umum menekankan, bahwa anak-anak berhak mendapatkan segala

perlakuan khusus bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya tanpa kecuali.

Prinsip-prinsip penting dalam konvensi ini yaitu ;

 N e g a r a b e r u p a y a m e n i n g k a t k a n p e m b e n t u k a n h u k u m ,

p r o s e d u r , k e w e n a n g a n d a n lembaga-lembaga yang secara

khusus ber laku untuk anak -anak yang diduga ,

d isangka ,di tuduh, a tau dinyatakan melanggar hukum,

pidana.

 P e m e l i h a r a a n , p e r i n t a h p e m b e r i a n b i m b i n g a n d a n

p e n g a w a s a n , p e m b e r i a n n a s e h a t , m a s a p e r c o b a a n ,

p e m e l i h a r a a n a n a k , p r o g r a m - p r o g r a m p e n d i d i k a n d a n

p e l a t i h a n k e ju rua n , dan a l t e rn a t i f - a l t e rna t i f l a in d i l u a r

me ma sukka n an ak ke d a l a m l e mbag a perawatan harus

disediakan.

P e r k e m b a n g a n l a i n n y a d a r i f i l o s o f i r e i n t e g r a s i

s o s i a l , s e k a l i g u s u p a y a pemidanaan non institusional ini

yaitu restorative justice dan diversi . Secara sederhana

restoratif justice dalah usaha penyelesaian pidana secara informal

atau di luar peradilan pidana secara bersama-sama pelanggaran hukum

dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas, khususnya pelaku

pelanggaran, korban, komunitas lokal, dan dimediasi oleh aparatur

penegak hukum.

Menurut Tony Marshall (1999), restoratif justice sebagai pendekatan

penyelesaian masalah kejahatan yang melibatkan pihak-pihak yang terkait

(pelaku dan korban), komunitas umumnya, serta (melalui) hubungan yang

aktif dengan pihak-pihak (penegak hukum) yang berwenang. Adapun

yang menjadi prinsip-prinsip restoratif justice yaitu :

 Membuat ruang bagi keterlibatan personal bagi mereka-mereka

yang memiliki kepedulian (khususnya pelaku, korban, juga

keluarga mereka dan komunitas secara keseluruhan).

 Melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya.

 Merupakan usaha penyelesaian masalah kejahatan yang

mel ihat ke depan(preventif).

 Fleksibilitas dalam praktek (kreatifitas)