pelanggaran HAM 4

pelanggaran HAM 4

   Agustus 16, 2023       mayatku

---

apalagi pelaporan khusus. Komnas HAM itu bekerja bukan atas perintah 

dan bertanggungjawab kepada Presiden. 

Mengingat kegagalan kerja Komnas HAM dalam kasus 

penyelidikannya, apalagi mengganggu asas dasar kemandiriannya, maka layak jika Komnas HAM dengan anggota yang kini menjabat 

patut untuk mendapat sanksi. Pemberhentian adalah konsekuensi. 

Pimpinan dan tim penyelidik kasus penembakan atau pembantaian 

bertanggungjawab atas kegagalan. 

Pemberhentian dari keanggotaan Komnas HAM ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 85 UU HAM yang membuka pintu pemberhentian atas 

dasar “mencemarkan martabat dan reputasi dan atau mengurangi 

kemandirian dan kredibilitas dalam Komnas HAM”.

Kesalahan sebagaimana dimaksud Pasal 85 bila dilakukan secara 

kolektif dan sistematis maka Komnas HAM yang semestinya menjadi 

pelindung dan pembela HAM justru menjadi bagian dari pengaburan 

dan pelanggaran HAM itu sendiri. Jika hasil kerja Komnas HAM memang 

dinilai sudah tidak efektif, mandul, dan tidak berwibawa dalam langkah 

hukum lanjutannya, maka sebaiknya Komnas HAM dibubarkan saja. 

(HM Rizal Fadillah, Bandung, 22 Januari 2021)

MUNGKINKAH KOMNAS HAM TURUT DILAPORKAN 

KE PENGADILAN KRIMINAL INTERNASIONAL?

Kekecewaan banyak pihak atas hasil kerja Komnas HAM memang 

wajar. Terlalu banyak pertanyaan yang menggantung jawabannya 

dari hasil penyelidikan yang telah dirilis. Soal tembak menembak, 

kepemilikan senjata api, alas hukum pengintaian dan pembuntutan, 

penyiksaan, komandan dalam Landcruiser, hingga kendaraan 

pembuntut berisi petugas misterius. Pembunuhan yang dikategorikan 

pelanggaran HAM pun tak terjelaskan tempat kejadiannya dan siapa 

pelaku penembakannya.

Adalah wartawan dan reporter senior FNN Eddy Mulyadi yang 

membeberkan banyak kejanggalan rilis Komnas HAM. Berlembar 

analisis kajian disiarkan kepada para pemirsa. Tajam, akurat, namun 

santai khas jurnalis yang dikenal berani ini. Tentu menohok kepada 

personal Tim penyelidik Komnas HAM yang dipimpin Choirul 

Anam. Me Anam nyayangkan hasil kerja Tim yang minim meski menyadari kemungkinan adanya tekanan yang menyebabkan Komnas HAM 

menjadi kelu dan ragu-ragu. 

Bahwa adanya rekomendasi tindak lanjut proses peradilan tentu 

disambut baik walaupun disesalkan kesimpulannya tidak sampai pada 

terjadinya pelanggaran HAM berat. Kondisi jenazah yang menyedihkan 

membawa keyakinan bahwa yang terjadi adalah pelanggaran HAM 

berat. Telah nyata perbuatan petugas yang di luar batas kemanusiaan. 

Di samping masih terdengar tuntutan perlunya penyelidikan Tim 

Pencari Fakta (TPF) Independen, juga opsi untuk melibatkan lembaga 

HAM internasional mengemuka. Perlu mengagendakan pelaporan 

ke lembaga peradilan kriminal internasional (Internasional Criminal 

Court). Butuh obyektivitas tinggi untuk mengusut dan menyelidiki 

kasus yang sangat mungkin dapat berujung pada skandal tingkat 

tinggi lembaga Kepolisian maupun Pemerintahan. Motif politik dari 

pembunuhan atau pembantaian. 

Dengan temuan atau kesimpulan “seribu kejanggalan” ini maka 

andai kasus “Pelanggaran HAM Km 50” dapat dibawa ke tingkat 

peradilan internasional maka Komnas HAM yang bekerja kelu dan ragu￾ragu itu dapat dijadikan pihak terlapor pula. Komnas HAM termasuk 

pihak yang telah turut mengaburkan peristiwa pelanggaran HAM berat. 

Nyawa manusia terkesan dapat dinegosiasi, karenanya Komnas HAM 

pantas menjadi pihak yang ikut juga melakukan “pelanggaran HAM”. 

Internasional Criminal Court (ICC) di Den Haag diharapkan dapat 

menindaklanjuti laporan dari kasus yang diajukan ini. Syarat terpenting 

adalah “unwillingness” yaitu tidak ada kemauan peradilan di Indonesia 

untuk mengadili kejahatan kemanusiaan. Status “non state parties” 

tidak menjadi halangan atas tafsir luas pasal 27 dan 28 Statuta Roma. 

Kejahatan yang termasuk kategori “internasional crime” berdasarkan 

prinsip universal yang berlaku dalam hukum internasional masuk 

dalam yuridiksi ICC tanpa melihat nasionalitas pelaku dan tempat 

perbuatan. Pasal 28 Statuta menegaskan bahwa “atasan baik militer atau sipil harus bertanggung jawab secara pidana terhadap kejahatan 

yurisdiksi ICC yang dilakukan anak buahnya”. 

Aturan seperti ini sangat dirasakan penting untuk mampu 

menghukum “the most responsible person” yang karena kekuasaan 

dalam negara menjadi sulit dijangkau oleh lembaga peradilan domestik. 

Peradilan kriminal internasional mampu menyeret Kepala Negara, 

Anggota Parlemen, Kapolda, atau pejabat lainnya yang dikualifikasikan 

terlibat dalam pelanggaran HAM (Vide Pasal 27 Statuta).

Andai sejumlah organisasi pembela HAM, tokoh dan aktivis, serta 

keluarga korban dari pelanggaran HAM mengadu kepada Internasional 

Criminal Court (ICC) sebagai peradilan internasional independen, 

mungkin misteri dari peristiwa “pelanggaran HAM Km 50” akan 

terkuak. Dan yang terpenting adalah bahwa para pelaku atau perekayasa 

kejahatan HAM tersebut dapat dihukum. Kejahatan kemanusiaan tidak 

boleh dibiarkan atau terulang. Komnas HAM yang ikut bermain-main 

dalam kasus sensitif ini patut pula bertanggungjawab atas kelu dan 

ragu-ragunya itu.

(HM Rizal Fadillah, Bandung, 12 Januari 2021)

Kontras dan MUI Desak Komnas HAM Jelaskan Kronologi Peristiwa 

yang Paling Akurat

Sebagaimana dilansir oleh sejumlah pers cetak dan elektronik—

antara lain Faktakini.net, Jakarta, dan Republik.Co.id, edisi Sabtu, 

26 Desember 2020-- Fatia Maulidiyanti, Koordinator (Kontras) 

mengatakan, penembakan mati enam Laskar FPI oleh kepolisian 

sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM). Penembakan itu 

sebagai bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran 

terhadap asas praduga tak bersalah dalam pencarian keadilan. “Kontras 

melihat ini (pembunuhan laskar FPI) terang merupakan pelanggaran 

HAM, pelemahan terhadap hukum, dan mencelakai yang namanya 

praduga tidak bersalah,” kata Fatia, dalam diskusi daring bertema 

‘6 Nyawa dan Kemanusian Kita’, pada Jumat (25/12) malam. Fatia 

mengatakan, ada beberapa aspek yang meyakinkan Kontras menilai 

insiden tol di TKP Km 50 tersebut sebagai pelanggaran HAM. Polri 

merupakan institusi resmi negara dalam penegakan hukum. Namun, ia 

mengatakan pembelaan diri kepolisian bahwa penembakan dilakukan 

sebagai upaya pembelaan diri merupakan keterangan sepihak, dan tak 

dapat dibuktikan. Ia pun menilai pembelaan diri itu sebagai upaya yang 

dipaksakan agar dipercayai publik.

Selain itu, ia mengatakan, tindakan yang tidak dapat dibuktikan 

menjadi sebuah penghinaan bagi proses hukum. “Hukum itu seperti 

tidak berguna untuk melakukan pembuktian atas dugaan tindak 

pidana (penyerangan). Jadi, sebenarnya sudah tidak bisa adil. Karena, 

sudah tidak bisa dibuktikan, karena orang-orangnya (yang dituduh 

kepolisian menyerang) sudah dibunuh, dan meninggal,” kata Fatia. 

Fatia mengatakan, Kontras juga mempertanyakan dalih pembelaan 

diri dari kepolisian tersebut. Dalam melakukan penegakan hukum, 

Fatia mengatakan, kepolisian seharusnya hanya menembak untuk 

melumpuhkan lawan. Fatia mengacu pada Perakpolri 1/2009 yang 

berisikan aturan-aturan tentang pelumpuhan dengan senjata api. “Yang 

namanya pelumpuhan, ya jelas untuk melumpuhkan. Bukan untuk 

mematikan. Berarti di bagian tubuh yang memang tidak mematikan,” 

kata Fatia.

Akan tetapi, dia mengatakan, dari dokumentasi jenazah 

pascakejadian, luka-luka tembak di sekujur tubuh enam laskar FPI 

tersebut, jelas memperlihatkan bagian-bagian vital sebagai target 

tembakan. Kebanyakan di dada kiri yang menyasar jantung dan tak 

ada satu pun luka bekas peluru tajam yang mendarat pada bagian￾bagian yang dimaksud untuk melumpuhkan. Fatia menambahkan, 

pelanggaran HAM kepolisian terhadap enam laskar FPI ini sebetulnya 

bukan kasus penembakan dengan sewenang-wenang yang pertama kali. 

Fatia mengatakan, catatan Kontras, dalam tiga bulan terakhir terdapat 

29 kasus penggunaan senjata api berpeluru tajam yang dilakukan oleh 

kepolisian dengan cara serampangan. Namun dari catatan-catatan kasus 

tersebut, tak ada satu pun perkaranya yang berujung pada pemberian 

sanksi pemidanaan untuk dampak jera. 

Karena itu, Fatia mengatakan, Kontras mendesak agar Komisi 

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat menjalankan 

perannya sebagai investigator atas pembantaian yang terjadi di 

tol Km 50 tersebut. Komnas HAM juga harus menjelaskan kepada 

publik, atas kronologi peristiwa yang paling akurat. Ketua Umum 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Miftachul Akhyar bersama 

Sekjennya, Amirsyah Tambunan, mengemukakan harapan yang 

senada. “Mendorong semua pihak agar mengedepankan proses hukum 

secara konsisten dan konsekuen, serta meminta aparat penegak hukum 

membuka secara transparan dan sebenar-benarnya informasi mengenai 

peristiwa tersebut,” ungkap KH Miftachul Akhyar di Jakarta, Rabu (9/12 

2020). KEJAR AKTOR INTELEKTUAL PELANGGARAN HAM BERAT “KM 50”

Komnas HAM menuai kecaman karena tak mampu menuntaskan 

tugas penyelidikan dengan baik. Terlalu banyak pertanyaan yang 

menyertainya seperti benarkah tembak menembak, dimana dua 

orang tewas ditembak, siapa penembak dua dan empat anggota 

laskar, bagaimana menjelaskan bekas luka dugaan siksaan, siapa saja 

penumpang dua mobil pembuntut misterius yang bukan polisi, mobil 

“sang komendan” Landcruiser itu milik siapa, dan masih banyak lagi 

pertanyaan lain.

Nyaris pekerjaan sia-sia Komnas HAM karena gagal menemukan 

fakta-fakta penting. Normatif, tak ambil risiko, dan ujungnya pro-Polisi. 

Bahkan semakin ke sini justru terkesan Komnas HAM sekedar menjadi 

juru bicara Kepolisian. Lebih menyebalkan setelah secara kontroversial 

melapor ke Presiden. Presiden bukan atasan Komnas HAM dan Komnas 

bukan bekerja atas dasar perintah Presiden.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 18 Januari 2021 menyatakan 

bahwa pekerjaan Komnas HAM tidak tuntas dan diminta untuk 

mendalami kembali hingga ditemukan aktor intelektual dari kejahatan 

“unlawful killing” tersebut. Kualifikasinya bukan semata pelanggaran 

HAM tetapi pelanggaran HAM berat. Presiden hendaknya mendukung 

pendalaman atau investigasi guna menyeret aktor intelektual hingga 

proses peradilan.

Diduga kuat peristiwa pelanggaran HAM berat “Km 50” bukan 

insiden kebetulan karena berawal dari pengintaian dan pembuntutan 

intens HRS dan FPI. Suatu cara kerja tidak lazim bahkan berindikasi 

melanggar hukum. 

Keberadaan mobil Landcruiser yang datang “mengomandani” 

pembunuhan atau pembantaian patut untuk ditelusuri. Begitu juga 

dengan keberadaan surat perintah atau surat tugas.Bisa saja aktor intelektual perbuatan aparat brutal ini adalah 

Kapolda Metro Jaya, bisa pula Kapolri. Bukan mustahil juga Presiden 

Republik Indonesia. Karenanya perlu kejelasan. Meski pihak Kepolisian 

telah membantah keterlibatan atasan, akan tetapi indikasi yang ada 

menuntut untuk pengusutan lebih lanjut. PP Muhammadiyah mendesak 

agar dapat ditemukan aktor intelektual dari kejahatan ini.

Ditemukan dan lebih lanjut diproses hukum aktor intelektual 

pelanggaran HAM berat “Km 50” ini sangat penting untuk sekurangnya 

tiga hal. Pertama, agar tidak terbiasa mengorbankan bawahan untuk 

melepas tanggung jawab atasan dan kepentingan politik yang lebih luas. 

Kedua, menjadi terobosan atas banyaknya kasus pelanggaran HAM 

yang menggantung dan terus menjadi tagihan perilaku rezim. Ketiga, 

dapat menghindari keterlibatan lembaga penyelidikan dan peradilan 

HAM internasional. 

Dari pantauan publik dan juga laporan “sederhana” Komnas HAM, 

maka peristiwa pelanggaran HAM berat “Km 50” diduga kuat menjadi 

peristiwa berdesain matang dan panjang yang melibatkan satu atau 

lebih aktor intelektual. Karenanya desakan PP Muhammadiyah bukan 

saja rasional dan obyektif, tetapi juga merupakan jalan strategis bangsa 

untuk menghargai dan memuliakan Hak Asasi Manusia. 

(HM Rizal Fadillah, Bandung, 20 Januari 2021)MONUMEN HAM KM 50

Pembunuhan, bahkan banyak menyebut pembantaian, 6 anggota 

laskar FPI oleh aparat kepolisian masih diselidiki Komnas HAM. 

Masyarakat khususnya umat Islam sangat berharap kerja Komnas 

HAM dapat maksimal. Kondisi jenazah yang kini beredar luas sangat 

mengenaskan. Komentar terhadap keadaan ini “biadab”, “bengis” dan 

lainnya. Tentu melihat pada kesan bekas penembakan dan penyiksaan 

yang dilakukan oleh aparat yang katanya bermoral “Pancasila”.

Lokasi Km 50 jalan tol Jakarta-Cikampek adalah Tempat Kejadian 

Perkara. Meskipun 4 syuhada dibawa ke tempat lain di saat kemudiannya, 

namun KM 50 ini menjadi tempat terpenting sebagai saksi bisu kejadian. 

Saksi hidup juga ada di area ini. Banyak pedagang berjualan di rest area

Km 50. 

Kini Jasa Marga berencana menutup area ini dan para pedagang 

yang berjualan di tempat tersebut merasa keberatan dan memprotesnya. 

Alasan penutupan adalah renovasi. Meski agak aneh, lokasi penting 

yang menjadi bukti suatu peristiwa tragedi yang menjadi perhatian 

bangsa, bahkan bangsa-bangsa, begitu saja akan ditutup dan dibongkar 

sementara penyelidikan kasus pun belum selesai.

Jika hasil penyelidikan ternyata terbukti telah terjadi pelanggaran 

HAM berat di tempat ini, maka semestinya semua pihak mengingat 

peristiwa tersebut. Menjadi pelajaran baik bagi masyarakat, aparat, 

maupun pemerintah. Kejadian keji yang tidak boleh terulang di masa 

depan. Oleh karena itu sepatutnya harus ada monumen pengingat.

“Monumen HAM Km 50” layak untuk dipertimbangkan 

pembuatannya, apalagi rest area ini akan ditutup dan dibongkar. Aparat 

jika benar bersalah tak usah risi dengan keberadaan monumen. Begitu 

juga jika pihak lain yang bersalah. Justru bangsa ini yang harus merasa 

malu atas terjadinya pelanggaran HAM yang memilukan. Simbol untuk membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang menjunjung nilai-nilai 

ideologi Pancasila. 

Bila di Lubang Buaya terdapat monumen “Pancasila Sakti”, maka di 

Km 50 ini layak untuk menjadi monumen “Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab” dengan “Rantai Emas” sebagai simbol ikatan kemanusiaan 

atau persaudaraan manusiawi. 

Meskipun demikian, sebagai bangsa yang menghormati hukum 

maka realisasi dari gagasan ini sangat digantungkan pada hasil akhir 

penyelidikan Komnas HAM atau lembaga pencari fakta independen 

yang mungkin dibentuk esok. 

Yang jelas, di waktu kapan dan di bawah kepemimpinan siapa pun, 

bangsa dan rakyat Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam 

menegakkan Hak Asasi Manusia. Tidak toleran terhadap segala bentuk 

pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun atau rezim mana pun. 

“Monumen HAM Km 50” patut untuk dibangun. Sejarah tidak boleh 

dilupakan. (HM Rizal Fadillah, Bandung, 23 Desember 2020)

BAYANG-BAYANG” FAKTA KASUS SIYONO DI TKP KM 50?

Kasus tewasnya enam Laskar FPI sungguh menyita perhatian 

masyarakat luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Soalnya, 

peristiwa tersebut berkaitan erat dengan eksistensi organisasi 

kemasyarakatan bernama Front Pembela Islam (FPI) dan tokoh 

pendirinya, HRS. Karenanya, saat Polri—Kapolda Metro Jaya—

melakukan konferensi pers, masyarakat pun menyimaknya sekaligus 

ada yang mengkritisinya. Berubahnya pernyataan penjelasan yang 

dilakukan Kapolda Metro Jaya terkait senjata yang disebut-sebut dimiliki 

Laskar FPI, jelas mengundang sejumlah pertanyaan dan pernyataan 

tokoh masyarakat. Demikian halnya saat terbetik kabar Komnas HAM 

akan menurunkan tim penyelidiknya dalam kasus tersebut, sejumlah 

anggota masyarakat dan pengamat menyambutnya baik. Pasalnya, di 

beberapa kejadian yang korbannya sipil dan meninggal dunia, Komnas 

HAM meraih simpati masyarakat lantaran menyelidiki dengan baik 

dan berhasil “membongkar” kebohongan yang diduga dilakukan Mabes 

Polri. 

Misalnya, dalam kasus meninggal dunianya Siyono di dalam mobil 

saat ditangkap dan diperiksa aparat Densus 88. Saat itu, Kapolri, Jenderal 

Bodrodin menyatakan Siyono meninggal dunia karena menyerang 

petugas untuk merebut senjata api saat di dalam mobil. Akhirnya, petugas 

melakukan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkannya. Siyono 

dinyatakan meninggal setelah dibawa ke rumah sakit Bhayangkara 

Polda DIY. Padahal saat dijemput dari rumahnya, Siyono sehat dan 

tubuhnya tidak ada luka-luka. Setelah istrinya mengadukan kecurigaan 

penyebab kematiannya kepada Komnas HAM dan dilakukan autopsi 

ulang jenazah oleh tim dokter gabungan dari RS Muhammadiyah 

dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka terbukti Siyono 

meninggal karena siksaan dan bukan melawan atau menyerang 

petugas kepolisian yang menangkapnya. “Tidak ada luka tangkis wujud perlawanan dari Siyono di sekujur tubuh,” jelas Komisioner Komnas 

HAM, Siane Indriyani dalam keterangan pers di kantor Komnas HAM, 

Senin, 11 April 2016. 

Alhasil, tutur Siane, pernyataan Markas Besar Kepolisian Republik 

Indonesia yang sebelumnya beberapa kali menyebut bahwa Siyono 

melakukan perlawanan bahkan menyerang polisi yang mengawalnya 

adalah sebuah kebohongan. “Pernyataan bahwa Siyono telah 

melakukan perlawanan, saya katakan itu tak benar,” tegasnya. Siane 

menambahkan, hasil autopsi juga menyimpulkan Siyono dipukul 

dalam posisi seperti merebahkan diri di suatu tempat. Seluruh tubuhnya 

mengalami kerusakan, dengan kerusakan paling parah di bagian dada. 

“Jadi, kesimpulan sementara adalah Siyono pasrah saat dipukul oleh 

petugas Densus 88. Guru ngaji warga Klaten itu akhirnya meninggal 

dunia,” ujarnya. Pernyataan Siane didukung ketua tim autopsi, dr. Gatot 

Suharto. Bahkan menurut dia, akibat pemukulan itu, beberapa bagian 

dada Siyono patah hingga menusuk jantung. Ia mencatat lima tulang 

iga sebelah kiri yang menghadap keluar dan satu tulang iga kanan yang 

patah menjorok ke dalam. Kerusakan parah pada bagian dada inilah 

yang kemudian disebut sebagai penyebab kematian Siyono. “Bagian 

dada patah semua. Pundak dan sekujur bagian tubuh juga ada patah 

dan lebam,” jelas Gatot.

Bagaimanakah respons Mabes Polri terhadap kesimpulan Komnas 

HAM saat itu? Nyatanya, Polri bersikukuh menyatakan tak ada yang 

salah dengan penangkapan Siyono. Saat itu, Kapolri Badrodin Haiti 

mengatakan Siyono merupakan salah satu panglima dalam jaringan 

Jamaah Islamiyah yang menyimpan informasi tentang senjata-senjata 

milik jaringan tersebut. “Siyono ditangkap setelah pengembangan dari 

penangkapan anggota jaringan sebelumnya oleh Detasemen Khusus 

88 Antiteror,” kata Badrodin dalam rapat bersama Komisi III DPR 

di Jakarta, Rabu (20/4/2016). Badrodin mengakui ada prosedur tetap 

(protap) operasional yang dilanggar Detasemen Khusus (Densus) 88 

Antiteror dalam penanganan terduga teroris Siyono yang tewas setelah ditangkap. “Anggota yang menangani dan komandannya saat ini 

sedang diperiksa dan menjalani sidang disiplin karena ada kelalaian,” 

kata Badrodin. Dikemukakannya, prosedur standar operasional yang 

dilanggar anggota dalam penanganan Siyono adalah soal pengawalan. 

Siyono hanya dikawal oleh satu orang yang seharusnya lebih dan dia 

dalam keadaan tidak diborgol. 

“Saat itu, Siyono tidak diborgol agar bersikap kooperatif saat 

dibawa untuk mengembangkan informasi. Namun, saat di mobil 

dalam perjalanan di perbatasan antara Klaten dan Prambanan, Siyono 

menyerang anggota,” ujarnya. Badrodin mengakui perkelahian dan 

pergumulan di dalam kendaraan tidak terhindarkan. Selain memukul, 

Siyono terus berusaha menendang dan merebut senjata milik anggota 

yang mengawal. Tendangan Siyono bahkan mengenai kepala pengemudi 

sehingga kendaraan berjalan oleng dan sempat menabrak pembatas 

jalan. Anggota yang mengawal akhirnya berhasil melumpuhkan Siyono 

yang terduduk lemas. “Siyono dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara 

Polda DIY yang kemudian dinyatakan sudah meninggal dunia. Dari hasil 

pemeriksaan luar, ditemukan memar di kepala sisi kanan belakang, 

pendarahan di bawah selaput otak dan tulang rusuk patah akibat benda 

tumpul,” katanya. Kasus Siyono ini, sempat menjadi obrolan sejumlah 

wartawan saat meliput konferensi pers yang digelar Komnas HAM 

terkait hasil kerjanya dalam kasus tewasnya enam Laskar FPI. Sesama 

wartawan mencoba mengingat-ingat gelaran konferensi pers yang 

diadakan oleh Komnas HAM. Dalam hal ini, ada kemiripan kejadian 

antara Siyono dengan para korban Laskar FPI, seperti meninggalnya 

di dalam mobil setelah—menurut Kapolda Metro Jaya,…..---melakukan 

penyerangan ke petugas Polri yang mengawalnya, sehingga diambil 

tindakan tegas dan terukur berupa pelumpuhan terhadap Siyono.

Adapun yang membedakannya saat ini, dalam kasus Siyono ternyata 

tim Komnas HAM menjelaskan hasil kerjanya yang menyangkal 

penjelasan Kapolri (saat itu). Siyono, menurut hasil penyelidikan autopsi 

jenazah, meninggal dunia bukan karena melawan petugas Densus 88 di dalam mobil. Sedangkan dalam kasus tewasnya Laskar FPI, Komnas 

HAM menjelaskan terjadinya pelanggaran HAM (bukan pelanggaran 

HAM berat) yang dilakukan oleh polisi saat membawa empat Laskar 

FPI di dalam mobil. Dan, Komnas HAM menyatakan kasus tersebut 

bisa diproses dalam mekanisme pengadilan pidana lantaran bukan 

pelanggaran HAM berat

SAMBUTAN HRS MENJELANG SALAT JENAZAH 

ENAM PENGAWAL HRS

Bogor, 9 Desember 2020

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dalam kesempatan 

ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk segenap 

keluarga para syuhada, segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat 

FPIslam, segenap laskar dan simpatisan FPIslam Bahkan untuk seluruh 

warga dan bangsa Indonesia. Pertama, Keterangan pers secara resmi 

yang sudah dikeluarkan DPP FPIslam tentang kronologis penembakan 

yang terjadi isinya adalah benar. Sekali lagi saya sampaikan, kronologis 

yang sudah dibuat dan disebar DPP FPIslam saya memberikan kesaksian 

sebagai salah satu saksi korban selama kejadian bahwa isi keterangan 

pers itu benar. Kedua, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pada 

saat kejadian, tidak ada satu pun di antara kami, baik saya dan keluarga, 

maupun seluruh laskar pengawal yang mengira kalau yang melakukan 

pengejaran, memepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama 

sekali kami tidak menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami 

mengerti.

Yang kami tahu mereka adalah orang-orang jahat yang ingin 

mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1 2 3 mobil, banyak 

sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan untuk 

bisa sampai ke mobil Habib Hanif, yang persis ada di belakang saya. 

Bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan 

gagah luar biasa para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling 

belakang ini ada 2 mobil. Luar biasa, mereka tegas, mereka bela, mereka 

berani, mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan 

kondisi sehingga para penjahat tadi tidak satu pun yang berhasil untuk 

mencapai kami. Allahu Akbar. Bagaimana sigapnya mereka, cerdasnya 

mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua 

yang mau saya sampaikan.Dan poin ketiga, bahwa tuduhan para pengawal dipersenjatai 

adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satu pun pengawal kami 

yang dipersenjatai. Karena kami tidak pernah mengira sekali lagi kalau 

kami akan diperlakukan seperti itu. Para pengawal ini adalah standar 

pengawal biasa. Pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, 

semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua 

ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu. Dan masih ada 4 di 

bawah 4 tahun bahkan di bawah 3 tahun. Jadi benar kami sekeluarga 

semua. Sudah. Nah jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para 

laskar ini mengawal, tugas mereka mengawal bukan untuk mengganggu 

siapa pun. Jadi sudah benar melaksanakan tugas ketika begitu banyak 

mobil menyalip, kemudian ingin membahayakan kami, mereka 

menjalankan tugas dengan tertib. Mereka enggak mencelakai dengan 

sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu per satu mobil￾mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan.

Keempat yang mau saya sampaikan di sini, dengan takbir Allah, tanpa 

mereka-mereka inilah syuhada mungkin kami sudah digiring ke medan 

pembantaian yang mereka rencanakan. Allah sudah menakdirkan 

sesuai dengan kehendak Allah. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap 

saat untuk menghadapi mati syahid. Tidak akan mundur selangkah 

pun juga, tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman 

dan teror. Begitu saya sampaikan sekali lagi, keenam laskar yang mati 

syahid ini, mereka laskar yang luar biasa. Mereka laskar yang setia, 

bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, 

yang viral di mana-mana, bagaimana mereka tertawa, saudara, senang 

begitu melihat saya dan keluarga semua sudah terbebas dari kejaran. 

Begitu mereka melihat saya dan keluarga sudah berhasil meluncur 

keluar dari kejaran. Mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan 

dibantai. Mereka digiring ke medan pembantaian dan sampai saat itu 

kami tidak pernah tahu kalau mereka melakukan pembantaian adalah 

pihak kepolisian.Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah suudzon. Kami enggak 

pernah menuduh. Bahkan kalau siaran pers DPP FPIslam masih 

cantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh 

siapa pun tanpa bukti. Kami tidak berani menuduh siapa pun tanpa saksi. 

Itu ajaran Islam, enggak boleh kita menuduh siapa pun tanpa bukti dan 

saksi yang kuat. Tapi subhanallah tatkala dari pagi sampai siang kami 

kerahkan laskar-laskar Karawang, dipimpin oleh pimpinannya, masuk 

ke setiap rumah sakit wilayah Karawang, masuk setiap kantor polisi di 

Karawang, menyapu bersih itu jalan tol. Setiap orang kita tanya semua 

dalam rangka untuk mencari para syuhada ini, di mana mereka. Tapi 

subhanallah akhirnya Allah buka mulut mereka, saudara. Allah buka 

mulut mereka saudara. Allah buka mulut mereka saudara. Enggak bisa 

mereka sembunyikan. Enggak bisa mereka sembunyikan saudara. Allah 

maha kuat, Allah maha besar, Allah maha kuasa.

Kapolda Metro Jaya menyebut para menyerang para penyergap, 

para penguntit saudara, kami semua mengira itu penjahat, saudara, 

yang mau mencelakai kami ternyata diakui sebagai bagian daripada 

penyelidikan, bagian daripada penyidik dan Polda Metro Jaya. Bukan 

kami yang menuduh, mereka yang mengakui. Kalau mereka nutup 

mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapan pun kami tidak akan 

pernah tahu. Subhallah. Hanya hitungan jam saudara Allah buka 

mulut mereka. Padahal kalau mereka menutup seumur hidup pun 

kami enggak akan pernah tahu. Tapi Allah maha tahu, Allah maha 

berkehendak. Allah buka mulut mereka saudara, Allah buka pengakuan 

mereka saudara, sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa 

para pelaku penjahat itu saudara.

Ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan semalam 

sudah kita sudah membentuk tim untuk memeriksa secara utuh 

bagaimana kondisi daripada 6 jenazah syuhada kita. Saya sudah 

mendapatkan laporan secara lengkap, nanti pada saat yang tepat akan 

kita agendakan siaran pers secara nasional dan kita sampaikan kepada 

semua, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, kami akan menuntut jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapa pun yang terlibat dalam 

pembantaian ini. Kami enggak akan biarkan mereka tidur tenang. 

Allahu Akbar. Begitu saya minta seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, 

tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan, kita tempuh prosedur 

hukum yang ada. Lalu kalau prosedur hukum yang ditempuh dengan 

membaik, insyaallah semua akan terbongkar, siapa yang melakukan 

pembantaian di medan lapangan sampai siapa yang di balik otak saudara 

semua akan kita ungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang 

sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur tidak akan pernah terungkap. 

Maka itu saya minta sekali lagi, sabar, sabar. Ada saatnya. Ada saatnya 

akan kita melakukan perlawanan. Ada saatnya, ada saatnya kita harus 

melakukan jihad fi sabilillah. Allahu Akbar.

Jangan lupa, syuhada kita yang enam ini saudara mereka sudah 

melakukan tugas jihadnya menjaga ulama dan mereka sudah mendapat 

hadiahnya dari allah sebagai syahid. Insyaallah syuhada mereka 

diterima oleh Allah SWT. dan saudara, memang kami minta bantuan 

dari keluarga masing-masing untuk bisa dimakamkan di Pondok 

Pesantren Markaz Syariah ini. Saya ini nah akan kami dari salah satu 

para syuhada kita atas permintaan keluarga mereka ibunya yang 

begitu cinta pada sang anak ya dibawa ke rumahnya dan dikubur di 

rumahnya. Jadi sekali lg mudah-mudahan semua syuhada diterima di 

sisi Allah. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi tapi sekali lagi bahwa 

DPP FPIslam bersama dengan seluruh ormas-ormas Islam yang ada 

bagaimana kalau kita menyampaikan pernyataan sikap bersama di 

mana kita kompak semua satu kata bahwa harus dibentuk tim pencari 

fakta independen yang melibatkan semua elemen, yang melibatkan 

komnas HAM, Amnesti Internasional, bahkan kami minta juga Komnas 

HAM anak untuk ikut berbuat. karena di dalam kejadian itu ada 3 bayi 

dan masih ada lagi 4 balita dan 1 lagi balita dan salah seorang anak 

kami. Jadi tidak kurang dari 12 wanita, 3 bayi, dan 6 balita yang masih 

berada di bawah 5 tahun.Komnas HAM anak enggak boleh diam, karena pada saat kejadian 

itu ada bayi-bayi yang ketakutan karena mobil itu meluncur tidak 

wajar, tidak semestinya. Dan dalam mobil-mobil tersebut, bayi-bayi itu 

menangis, ibu-ibu itu menangis. Mereka terintimidasi, mereka tidak 

takut dengan satu teror yang luar biasa. Maka itu sekali lagi Komnas 

HAM Perempuan, Komnas HAM anak mereka semua harus ikut terlibat. 

Tidak boleh ketidakadilan, tidak boleh kejadian semacam ini dibiarkan 

terjadi di dalam NKRI. Hari ini, kejadian sadis brutal seperti ini bisa 

menimpa saya dan keluarga, bisa menimpa 6enam syuhada, maka kalau 

dibiarkan besok akan bisa menimpa siapa saja keluarga di Indonesia. 

Maka itu saya ajak semua elemen bangsa ini dari mulai Presiden, 

DPR-nya, dan seluruh institusi terlibat, secara bersama-sama untuk 

mengungkap fakta yang sebenarnya apa yang terjadi di balik semua 

ini. Itu saja. Sekali lagi malam itu saya dan keluarga keluar lewat dari 

jam sepuluh malam, kenapa kami lewat jam sepuluh malam? Karena 

pikir kalau keluar jam 7 atau maghrib banyak crowded di jalan. Kalau 

lewat dari jam 10 supaya jalan agak senggang. Kami harap sekitar jam 

12 atau lewat kami sudah sampai di tujuan. Tujuan kami suatu tempat 

peristirahatan yang cocok buat kesehatan. Kami sedang membutuhkan 

sedikit waktu lagi untuk memberikan tenaga kami kesehatan kami. Dan 

selain itu juga enggak pernah nyangka kalau perjalanan kita malam 

itu sebetulnya sudah direncanakan oleh pihak lain untuk digiring ke 

medan pembantaian.

Kami tidak pernah menyangka dan kami tidak pernah menduga. 

Tujuan kami hanya kesehatan sehingga jam 12 atau jam setengah 1 kami 

sudah sampai, istirahat dan sungguh kami punya pengajian keluarga, 

baca quran, hadits zikir hanya khusus buat keluarga kecil kami aja. Anak 

mantu cucu dan untuk baby sitter yang menemani kami untuk juga 

beberapa anggota keluarga kami. Jadi kami enggak permah menyangka 

apa yang sebetulnya sederhana indah saudara ternyata sedang digiring 

ke medan pembantaian. Dan subhanallah akhirnya kami semua 

selamat berkat takdir Allah berkat perjuangan keenam syuhada. Tanpa perjuangan ke-6 syuhada ini mungkin kami saat ini tidak bertemu Anda 

lagi di sini. Maka itu saya sampaikan sekali lagi kepada keluarga para 

syuhada Anda semua harus sabar ke Allah ridho atas keputusan Allah 

dan jangan khawatir keluarga Anda yang kembali pada Allah ini mati 

syahid Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya dan berikan 

kelak syafaat untuk menolong seluruh anggota keluarganya untuk 

masuk ke surga. Itu saja yang ingin saya sampaikan kita tidak ingin 

menunda lagi, silakan saf pertama keluarga.

FAKTA TEMUAN 

DAN REKOMENDASI KOMNAS HAM

Bahwa didapatkan fakta juga telah terjadi upaya pengintaian dan 

pembuntutan terhadap MRS (atau HRS) yang dilakukan oleh petugas 

yang dinyatakan bukan dari kepolisian oleh polisi sejak dari kawasan 

Markaz Syariah Megamendung hingga ke kawasan Sentul Bogor Jawa 

Barat pada tanggal 4 Desember 2020.

Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang 

yang terdapat dalam dua mobil Avanza hitam B.1739 PWQ dan Avanza 

silver B 1278 KJD

1. Saat diperiksa oleh Komnas HAM, aparat kepolisian dari Polda 

Metro Jaya mengakui adanya kendaraan “tim lain” yaitu Avanza 

silver bernopol B 1278 KJD dan Avanza hitam nopol B 1739 PWQ, 

yang turut melakukan penguntitan dan atau pembuntutan terhadap 

rombongan HRS pada Ahad-Senin (6-7/12 2020).

2. Fakta-fakta temuan yang menunjukkan adanya “Operasi 

Delima”dan atau fakta terkait lainnya telah disampaikan oleh 

pihak FPI dan atau keluarga korban pembunuhan enam Laskar 

FPI kepada Tim Penyelidik Komnas HAM (pada saat pemeriksaan 

oleh Komnas HAM tanggal 7 dan Desember 2020 dan 6 Januari 

2021, berupa (a) Voice note sejumlah 105 percakapan, (b) Rekaman 

pembicaraan, (c) Foto mobil yang dicurigai, (d) Jejak digital untuk 

lini masa digital, (e) Foto-foto terkait peristiwa tanggal 4 Desember 

2020 di Megamendung.

3. Badan Intelijen Negara (BIN) acapkali membantah suatu kasus yang 

melibatkan anggotanya sebagaimana terungkap fakta peristiwa 

meninggalnya anggota BIN bernama seorang gadis belia bernama 

Gayatri Wailissa (17) yang dikenal jenius lantaran menguasai 14 

bahasa asing. Gayatri meninggal pada Kamis (23/10 2014 pukul 19.15 WIB konon karena sakit di RS ABdi Waluyo Menteng Jakarta 

Pusat. 

4. Adalah fakta benar bahwa orangtuanya menjelaskan kepada publik bahwa anaknya direkrut dan dididik oleh BIN, sehingga karenanya 

saat prosesi pemakaman jenazahnya ditampilkan foto besar 

almarhum yang mengenakan “busana kebanggaannya” sebagai 

anggota BIN. Jejak publisitas Media Tribunnews.com Jakarta , Minggu 

26 Okt 2014, 16.30 WIB, mengungkapkan fakta bahwa Nurul Idwati, 

ibunda almarhumah Gayatri Wailissa (17) mengatakan selama 

di Jakarta, anaknya menjadi anggota BIN. Hal itu senada dengan pernyataannya saat diwawancara khusus oleh kru Metro TV, Sabtu 

(25/10 2014).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gayatri Wailissa gadis ajaib 

yang menguasai belasan bahasa asing yang meninggal, di 

Jakarta Kamis (23/10/2014) disebut sebagai anggota BIN. Kabar 

mengenai keanggotaan BIN remaja 17 tahun dengan kemampuan 

di atas normal itu menyebar usai wawancara stasiun televisi di 

hari pemakaman Gayatri, Sabtu (25/10/2014) di Ambon.

“Gayatri cerita, pernah di latih BIN. Pada tanggal 19 September, 

pulang ke Ambon. Dia menceritakan seperti itu, latihan 

seperti kungfu, bela diri, menembak,” kata ibunda Gayatri saat 

diwawancara. 

Gayatri diketahui juga sebagai anak angkat Pangdam Brawijaya 

Eko Wiratmoko.

5. Terkadang penjelasan pejabat BIN mengandung makna yang 

secara implisit maupun eksplisit menunjukkan “fakta yang benar” 

tentang keanggotaan dan atau keterlibatan BIN dalam suatu kasus, 

sebagaimana fakta penjelasan BIN terkait kasus Gayatri tersebut. 

Fakta jejak rekam publisitas penjelasan pejabat resmi BIN dalam 

kasus ini, terungkap dari ekspose berita yang dilansir media 

Tribunnews.com Senin, 27 Okt 2014 jam 01.38 WIB sebagai berikut: 

Kepala BIN Marciano Norman membantah Duta Asean itu anggota 

BIN. “Tapi yang bersangkutan (Gayatri) tidak pernah mendaftarkan 

diri sebagai anggota BIN,” ujar Marciano usai mengikuti sidang kabinet 

yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin 

(27/10 2014).

Namun Marciano memuji kecerdasan Gayatri yang di atas rata-rata, 

terutama mampu menguasai 13 bahasa internasional itu. Menurutnya, 

kecerdasan Gayatri memang cocok mengisi kriteria seorang anggota BIN. Kecerdasan Gayatri memang cocok mengisi kriteria seorang anggota 

BIN. “Kecerdasannya di atas rata-rata itu bagus. Kami dukung,” kata 

Marciano.

Marciano juga tidak lupa mengucapkan turut berduka cita atas 

meninggalnya Gayatri. Ia juga mengucapkan rasa bangga karena 

bangsa Indonesia memiliki warga negara yang kecerdasannya di atas 

rata-rata. “Kita kehilangan atas berpulangnya yang bersangkutan,” 

ujar Marciano

6. Berdasarkan jejak rekam publisitas petinggi (Purn) TNI yang 

menyoroti kasus Gayatri menyatakan bahwa Gayatri adalah 

anggota BIN. Fakta tersebut terungkap dari berita berjudul “Gadis 

Ajaib Meninggal Mendadak ; TB Hasanuddin: BIN Gegabah dan Tidak 

Etis Rekrut Gayatri”, edisi Minggu 26 Oktober 2014, 09. 09 WIB, yang 

mem-publish sebagai berikut:

Anggota DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengkritik 

keras atas perekrutan Gayatri Waillissa gadis berusia 17 tahun yang 

menguasai 13 bahasa asing sebagai anggota BIN, namun meninggal 

dalam usia muda. “Sangat mengejutkan kalau BIN merekrut pelajar. Itu 

adalah tindakan gegabah dan rawan. Apalagi kalau benar dia sudah 

dilatih misalnya tindakan yang dianggap rahasia sampai dengan 

tindakan menggunakan senjata api,” tegas TB Hasanuddin yang juga 

ahli intelijen kepada Tribunnews di Jakarta, Sabtu (25/10 2014).

Menurut Hasanuddin, usia 17 tahun itu kejiwaannya masih labil 

dan tidak layak menjadi anggota BIN. Itu kan seorang pelajar, kalau 

kemudian sesudah dilatih justru dimanfaatkan oleh klompok tertentu 

untuk kepentingan tertentu. Apalagi setelah Gayatri meninggal, 

kemudian pihak keluarga yakni ibunya menyampaikan bahwa putrinya 

adalah anggota BIN. Bagi TB Hasanuddin itu adalah bukti pada saat 

rekrutmen, lingkungan tidak menjadi bahan pertimbangan. “Berarti 

BIN gegabah,” katanya.

TB Hasanuddin mengatakan, sah saja BIN merekrut orang yang 

memiliki keahlian menguasai banyak bahasa. Namun yang direkrut 

tersebut sifatnya harus jangka panjang dan orang yang sudah stabil 

kejiwaannya. Jadi, tidak mentang-mentang ada orang yang jago bahasa 

asing, lalu direkrut begitu saja meski usianya masih belia. Baginya, 

merekrut anggota BIN itu bebas dan tidak ada aturan, namun harus 

menunjukkan unsur kehati-hatian agar hal yang ia merugikan negara 

atau BIN tidak terjadi.

7. Adalah benar fakta bahwa sipil dapat menjadi anggota BIN, 

sebagaimana fakta jejak rekam digital. Media CNN Indonesia,

Senin (22/6 2015, 18.41) yang mengungkapkan penjelasan (saat itu) 

Kepala BIN, Marciano Norman bahwa mayoritas anggota BIN itu 

berlatarbelakang sipil. “Anggota BIN itu gabungan, ada sipil, polisi, 

dan juga militer. Komposisinya 80 persen sipil, 20 persen TNI dan 

Polri,” katanya di gedung DPR RI, Senin (22/6 2015).

8. BIN menginstruksikan dan atau mensyaratkan anggotanya untuk—

selain memiliki nama asli juga nama ganti atau aliasnya—sehingga 

tidak adanya nama Gayatri merupakan sesuatu yang wajar. Fakta 

jejak rekam publisitas menyatakan, seorang pengamat intelijen, 

Ridlwan Habib (sebagaimana dilansir Tribunnews.com/Sabtu 25/okt 

2014 22.23) mengungkapkan bahwa BIN memang mencari bakat￾bakat cerdas dari siswa berprestasi di SMA seluruh Indonesia. Anak 

tersebut dididik di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Sentul 

Bogor, setiap angkatan sekitar 40 s.d 0 anak. Dalam perekrutan 

ini, BIN membuat ketentuan, bahwa anak-anak yang lolos seleksi 

untuk mengikuti pendidikan di STIN itu harus mengubah nama.

Nama awalnya Agus, misalnya, diubah bisa menjadi Hendra. 

Nama baru itu untuk nama dia untuk selamanya saat menjadi 

anggota BIN. Ridlwan menyebutkan, siswa STIN BIN tersebut harus 

sepengetahuan orangtuanya bahwa anaknya akan dididik menjadi 

anggota BIN. Jadi yang tahu itu anak BIN ya hanya orangtuanya. Bisa 

juga ayah atau ibunya. “Kakak atau adiknya tidak ada yang tahu. 

Bahkan setelah nikah, suami atau istri tidak tahu,” ujar Ridlwan.

PEMBERITAAN MEDIA TENTANG 

PERISTIWA 4 DESEMBER 2020 DI MEGAMENDUNG

Adalah fakta benar bahwa selain media @opposite, juga media 

Tempo (12/12 2020) dan media lainnya yakni fajar.co.id (2020/12/07) ; 

video.tempo.co (19/12 2020) ; kabar24bisnis.com ; merdeka.com ; liputan6.

com ; antaranews.com ; news.detik.com ; akurat.co ; www.suara,com ; www.

tribunnews.com mengungkapkan fakta peristiwa tanggal 4 Desember 

2020 di Megamendung tersebut sebagaimana fakta informasi yang 

dilansirnya berikut ini:

PEMBUNUHAN ENAM PENGAWAL HRS 

MERUPAKAN PELANGGARAN HAM BERAT 

(PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN)

A. UUD 1945

1. Bahwa merujuk pada Pembukaan (Preambule) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) alinea 

keempat disebutkan secara tegas tujuan dari negara Indonesia 

adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia. 

Aline 4 UUD 1945 menyebutkan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia..”

2. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka Konstitusi 

UUD 1945 telah memberikan jaminan perlindungan terhadap Warga 

Negara Indonesia bersamaan dengan Hak-hak Asasi yang melekat 

padanya, di antaranya adalah hak setiap warga negara Indonesia 

atas:

a. “Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan 

kehidupannya (Pasal 28A);

b. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi (Pasal 28B ayat 2)

c. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum (Pasal 28D);

d. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat 1);

e. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan 

yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak 

memperoleh suaka politik dari negara lain” (Pasal 28G Ayat 2);

f. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan(Pasal 28H Ayat 2);

g. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan 

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 

hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapkan hukum, dan hak 

untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah 

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa 

pun (Pasal 28 I ayat 1)

h. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28 I ayat 2)”.

B. PELANGGARAN UNDANG-UNDANG 

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang￾Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 

disebutkan:

a. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman 

atau perlakukan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan 

derajat dan martabat kemanusiaannya; 

b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan 

penghilangan nyawa;

2. Bahwa masih dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 104 ayat (1) disebutkan:

Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk 

Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.

Dalam penjelasan pasal 104 disebutkan:

Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” 

adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang￾wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial 

killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, 

atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic 

discrimination)

3. Bahwa Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan 

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman 

lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat 

manusia (Convention Againts Torture and Other Cruel, inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment), Konvensi ini mengatur 

pelanggaran penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan 

atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 1 

(1) Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “Penyiksaan” berarti setiap 

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan 

rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, 

pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari 

orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas 

suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan 

oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa 

orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang 

didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan 

tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, 

atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa 

sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau 

diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.

(2) Pasal ini tidak mengurangi berlakunya perangkat internasional 

atau peraturan perundang-undangan nasional yang benar-benar 

atau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan 

yang lebih luas.

Pasal 2 

(1) Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, 

administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk 

mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya.

(2) Tidak ada pengecualian apa pun, baik dalam keadaan perang atau 

ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau 

keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran 

penyiksaan

(3) Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai 

pembenaran penyiksaan.

Pasal 3

(1) Tidak ada satu Negara Pihak pun yang boleh mengusir, 

mengembalikan (refouler) atau mengekstradisikan seseorang 

ke Negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk 

menduga bahwa orang itu berada dalam bahaya karena dapat 

menjadi sasaran penyiksaan. 

(2) Untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan semacam 

itu, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan semua hal 

yang berkaitan termasuk, apabila mungkin, adanya pola tetap 

pelanggaran yang besar, mencolok, atau massal terhadap hak asasi 

manusia di Negara tersebut.

Pasal 4

(1) Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa tindakan penyiksaan 

adalah pelanggaran menurut ketentuan hukum pidananya. Hal 

yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan, 

dan bagi suatu tindakan percobaan untuk melakukan penyiksaan

dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang terlibat atau turut 

serta dalam penyiksaan.

(2) Setiap Negara Pihak harus mengatur agar pelanggaran￾pelanggaran dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan 

mempertimbangkan sifat kejahatannya. 

Pasal 5

(1) Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah seperlunya 

untuk menetapkan kewenangan hukumnya atas pelanggaran yang 

disebut pada pasal 4 dalam hal-hal berikut:

a. Apabila pelanggaran dilakukan di dalam suatu wilayah 

hukumnya atau di atas kapal laut atau pesawat terbang yang 

terdaftar di Negara itu; 

b. Apabila yang dituduh melanggar adalah warga dari Negara 

tersebut; 

c. Apabila korban dianggap sebagai warga dari Negara tersebut, 

dan Negara itu memandangnya tepat.

(2) Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan seperlunya 

untuk menetapkan yurisdiksinya atas pelanggaran, dalam kasus 

yang dituduh sebagai pelaku pelanggaran berada di wilayah 

kekuasaannya dan Negara itu tidak mengekstradisikannya sesuai 

dengan pasal 8 ke Negara lain sebagaimana disebut dalam ayat 1 

pasal ini.

(3) Konvensi ini tidak mengesampingkan kewenangan hukum pidana 

apa pun yang diberlakukan sesuai dengan hukum nasional.

Pasal 6 

(1) Setelah merasa yakin, melalui pemeriksaan informasi yang 

tersedia untuk itu bahwa keadaan menghendakinya, semua 

Negara Pihak yang di wilayahnya terdapat orang yang dituduh 

telah melakukan pelanggaran yang disebut dalam pasal 4, akan 

menahan orang itu atau mengambil tindakan hukum lain untuk 

menjamin kehadirannya. Penahanan dan tindakan hukum itu indakan hukum itu

harus disesuaikan dengan hukum Negara tersebut, tetapi dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu yang diperlukan agar prosedur 

pidana atau ekstradisi mungkin dilaksanakan.

(2) Negara tersebut harus segera membuat penyelidikan awal 

berdasarkan fakta yang ada

(3) Seseorang yang ditahan berdasarkan ayat 1 dari pasal ini harus 

dibantu untuk segera berhubungan dengan perwakilan Negara 

yang tepat dan terdekat di mana ia menjadi warga negara, atau jika 

ia tidak memiliki kewarganegaraan, dengan perwakilan Negara 

tempat ia biasanya menetap.

(4) Apabila suatu Negara, sesuai dengan pasal ini, telah menahan 

seseorang, Negara tersebut harus segera memberitahu Negara yang 

disebut dalam pasal 5 ayat 1 tentang kenyataan bahwa orang tersebut 

berada dalam tahanan beserta alasan penahanannya. Negara yang 

melakukan penyelidikan awal sebagaimana dimaksud dalam ayat 

2 pasal ini akan segera melaporkan temuannya kepada Negara 

tersebut dan menunjukkan apakah pihaknya akan melaksanakan 

kewenangan hukum.

4. Bahwa berdasarkan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan 

Politik (International Convenant on Civil and Political Rights), 

disebutkan:

Pasal 6

(1) Setiap manusia berhak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak 

ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas 

hak hidupnya secara sewenang-wenang.

Pasal 7 

(1) Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan 

atau hukuman lain yang tidak manusiawi atau merendahkan 

martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan objek 

eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan 

secara bebas

Pasal 9

(1) Setiap orang berhak atas bebas dan keamanan pribadi. Tidak seorang 

pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak 

seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan 

alasan-alasan yang sah, sesuai prosedur yang ditetapkan oleh 

hukum

(2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat 

penangkapan dan harus sesegera mungkin diberi tahu mengenai 

tuduhan yang dikenakan terhadapnya

(3) Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan 

pidana. Wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat 

lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan 

kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu 

yang wajar, atau dibebaskan. bukan merupakan suatu ketentuan 

umum, bahwa orang-orang menunggu diadili harus ditahan, tetapi 

pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada 

waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan 

putusan, apabila diputuskan demikian;

(4) Siapa pun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan 

atau penahanan, berhak disidangkan di depan pengadilan, 

yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat 

menentukan kebebasan penangkapannya, dan memerintahkan 

pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum;

(5) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau 

penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian 

yang harus dilaksanakan.

Pasal 14

(1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan 

pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan 

pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan 

kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan 

peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk 

menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk 

mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, 

ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat 

yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut 

pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi 

justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri, namun setiap 

keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata 

harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana 

kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila 

persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan 

atau perwalian anak-anak.

(2) Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap 

tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum

(3) Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, 

setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, 

dalam persamaan yang penuh:

a. Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa 

yang dapat dimengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang 

dikenakan terhadapnya;

b. Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk 

mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara 

yang dipilihnya sendiri;

c. Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;

d. Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela 

diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya 

sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak 

mempunyai pembela dan untuk mendapatkan bantuan hukum 

demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak 

memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;e. Untuk memeriksa atau meminta diperiksa saksi-saksi yang 

memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksa 

saksi-saksi yang meringankannya, dengan saksi-saksi yang 

memberatkannya;

f. Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah 

apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam 

bahasa yang digunakan di pengadilan;

g. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan 

dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah

(4) Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai 

harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk 

meningkatkan rehabilitas bagi mereka.

(5) Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan 

kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan 

yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum;

(6) Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan 

hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan 

apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampun 

berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan 

menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan 

dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita 

hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi 

ganti rugi menurut hukum. Kecuali jika dibuktikan bahwa tidak 

terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu. Sepenuhnya atau 

untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.

(7) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak 

pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau 

dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di 

masing-masing negara.Pasal 15

(1) Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak 

pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang 

bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik 

berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula 

diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat 

daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut 

dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana 

muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku 

harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.

(2) Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan 

persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan 

yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu 

terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum 

yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 26

(1) Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak 

atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apa pun.

(2) Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apa pun, dan 

menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang 

terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna, 

jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal 

usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status 

lain.

5. Bahwa berdasarkan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan 

Terhadap semua orang dari Tindakan Penghilangan paksa, 

menyebutkan:

Pasal 1 

(1) Tidak ada setiap orang pun boleh dihilangkan secara paksa.

(2) Tidak ada pengecualian apa pun, apakah dalam keadaan perang 

atau ancaman perang, situasi politik dalam negeri yang tidak stabil atau situasi darurat lain, yang dapat diterima sebagai alasan 

pembenar terhadap tindakan penghilangan secara paksa.

Pasal 2

Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, 

penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan 

yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun 

kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, 

dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan 

penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan 

kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang 

yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada 

di luar perlindungan hukum.

Pasal 3 

Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang perlu 

untuk menyelidiki tindakan-tindakan yang dimaksud dalam Pasal 

2, yang dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang yang 

bertindak tanpa kewenangan, dukungan atau persetujuan dari Negara 

serta membawa mereka yang bertanggungjawab ke pengadilan.

Pasal 4 

Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah penting untuk 

menjamin bahwa penghilangan paksa merupakan kejahatan dalam 

hukum pidananya.

Pasal 5

Praktek penghilangan secara paksa yang dilakukan secara meluas atau 

sistematis adalah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti dimaksud 

dalam hukum internasional yang berlaku dan harus memperoleh 

konsekuensi seperti yang berlaku di bawah hukum internasional.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2005 Tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak￾hak sipil dan politik menyebutkan “Tidak seorang pun yang dapat 

dikenakan penyiksaan atau perlakukan atau hukuman lain yang keji, y g keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak 

seorang pun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa 

persetujuan yang diberikan secara bebas.”

7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

Pasal 16 Ayat (1) 

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak 

manusiawi.

Pasal 66 Ayat (1)

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, 

penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

8. Bahwa negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (United 

Nations) pada tanggal 10 Desember 1948 telah memproklamasikan 

Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration 

of Human Rights) 10 Desember 1948, dimana deklarasi tersebut 

merupakan bentuk pengakuan umum bangsa-bangsa di dunia 

perihal penghormatan dan perlindungan HAM atas diri setiap 

manusia, khususnya hak mengenai:

(1) Hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai 

individu, yang lengkap nya berbunyi: “Everyone has the right to 

life, liberty and security of person” (Pasal 3/Article 3);

(2) Hak untuk tidak diganggu urusan pribadinya, keluarganya, 

rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan 

sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan 

pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang 

berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau 

pelanggaran seperti ini, yang lengkapnya berbunyi: “No one shall 

be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home 

or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation.

Everyone has the right to the protection of the law against such 

interference or attacks” (Pasal 12 / Article 12);

C. PELANGGARAN PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA BAGI 

POLISI

Prinsip-prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh pihak 

kepolisian, pada dasarnya masuk dalam prinsip-prinsip dasar PBB 

tentang penggunaan kekerasan dan sejata api oleh petugas penegak 

hukum, yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang perlindungan 

kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum di Havana, Kuba.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api 

oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 

tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia 

dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 

tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri 

1/2009”).

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa: 

(1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar 

diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

(2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;

b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;

c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka 

berat;

d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa 

orang;

e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang 

atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; 

dan;f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah￾langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir 

untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 

8 ayat (2) Perkapolri 1/2009).

D. PELANGGARAN PERATURAN KAPOLRI

Bahwa terjadi penyimpangan hukum dan prosedur di antaranya 

Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian, Perkap Nomor 16 

Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Masa, Perkap Nomor 

8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara bertindak 

dalam Penanggulangan Huru-Hara dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 

Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam 

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode 

Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

Pasal 10:

Setiap Anggota Polri Wajib:

a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip 

dasar hak asasi manusia;

b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di 

hadapan hukum

c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, 

mudah, nyaman, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan;

d. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dan menjaga 

kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.Pasal 14:

Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum 

sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

a. Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain 

yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan 

perundang-undangan;

b. Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/

Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum 

tersangka;

c. Merekayasa dan manipulasi perkara yang menjadi tanggung 

jawabnya dalam rangka penegakan hukum

d. Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;

e. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa 

untuk mendapatkan pengakuan;

f. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;

g. Menghambat kepentingan pelapor, terlapor dan pihak terkait 

lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/

atau melaksanakan kewajibannya;

h. Merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang 

tak bertuan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a, c dan e Peraturan Kapolri 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan 

Kepolisian, menyatakan:

Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian 

meliputi:

a. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus 

sesuai dengan hukum yang berlaku;

b. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus 

dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapdan tingkat kekuatan atau respons anggota Polri, sehingga tidak 

menimbulkan kerugian/korban/penderita yang berlebihan

c. Preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan 

pencegahan. 

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang 

Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam 

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

menyatakan:

Pasal 5 Ayat (1)

Instrumen Perlindungan HAM yang perlu diperhatikan oleh setiap 

anggota Polri dalam melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 27, Pasal 

28 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, meliputi:....

Huruf v

Hak untuk tidak disiksa

Huruf b

Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan 

martabat manusia.

Pasal 5 ayat (2)

Bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam 

keadaan apa pun (non-derogable rights) adalah

Huruf b

Hak untuk tidak disiksa

Pasal 11 ayat (1)

Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:.....

Huruf b:

Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam 

kejahatan;Huruf d

Penghukuman dan/atau perlakuan yang tidak manusiawi yang 

merendahkan martabat manusia

Huruf g

Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum 

(corporal punishment)

Huruf j

Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan

Pasal 13 ayat (1) huruf a

Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri 

dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun 

seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan.

Pasal 23 huruf (a) dan (e)

Tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip￾prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan sebagai 

berikut:

a. Semua orang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara 

manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat 

sebagai manusia;

b. Tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak 

manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan 

martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya.

Pasal 24 huruf (a)

Dalam melaksanakan tindakan penahanan petugas dilarang 

menyalahgunakan kewenangan invest Huruf d

Penghukuman dan/atau perlakuan yang tidak manusiawi yang 

merendahkan martabat manusia

Huruf g

Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum 

(corporal punishment)

Huruf j

Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan

Pasal 13 ayat (1) huruf a

Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri 

dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun 

seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan.

Pasal 23 huruf (a) dan (e)

Tindakan penahanan harus senantiasa memperhatikan prinsip￾prinsip dan standar Internasional HAM dalam penahanan sebagai 

berikut:

a. Semua orang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara 

manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat 

sebagai manusia;

b. Tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak 

manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan 

martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya.

Pasal 24 huruf (a)

Dalam melaksanakan tindakan penahanan petugas dilarang 

menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan 

siksaan badan terhadap seseorang

TIM ADVOKASI MELANGKAH KE HUKUM INTERNASIONAL

SELAIN melakukan berbagai langkah hukum di dalam negeri, 

Tim Advokasi juga melangkah ke “Hukum Internasional” dengan 

melakukan komunikasi dan koordinasi ke berbagai pihak terkait di 

sejumlah negara. Pasalnya, kasus dugaan tindakan pelanggaran HAM 

berat—yang diduga—dilakukan Polda Metro Jaya ini, layak “ditangani” 

lembaga penegakan hukum HAM internasional. Tim Advokasi telah 

melakukan pelaporan kepada International Criminal Court di Den Haag

dan Committee Against Torture di Geneva

Berikut ini Press release dari DPP FPI dan laporan Tim Advokasi yang 

disampaikan dalam edisi bahasa Inggris:

MENIMBANG KLAIM PEMBELAAN TERPAKSA 

DALAM PENEMBAKAN PENGAWAL HRS

(Sesuai dengan judul tulisan ini, klaim pembelaan terpaksa didasarkan 

pada keterangan pihak Polda Metro Jaya. Disisi lain alasan pembelaan 

terpaksa dipertanyakan oleh banyak pihak. Oleh karenanya perlu dilakukan 

analisis normatif yuridis guna menilai klaim dimaksud). Perbuatan pidana 

dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang pidana 

dan kepada pelakunya diancam sanksi pidana. Penjatuhan pidana 

sebagaimana yang diancamkan didasarkan adanya ‘kesalahan’ (mens 

rea) pelaku tindak pidana. Kesalahan sebagai unsur subjektif merupakan 

dasar pertanggungjawaban pidana. 

Seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, 

jika pada dirinya tidak ada kesalahan. Tanda konkret adanya kesalahan 

menunjuk pada ‘kesengajaan’ (dolus) dan ‘kealpaan/kelalaian’ (culpa). 

Menurut Memorie van Toelichting, kesengajaan itu adalah ‘menghendaki’ 

dan ‘mengetahui’ (willens en wetens). Maksudnya, seseorang yang 

melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki 

(willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa 

yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

Sementara KUHP menentukan keadaan-keadaan tertentu 

yang memungkinkan seorang pelaku tindak pidana tidak dapat 

dipertanggungjawabkan pidana. Dengan kata lain, perbuatan dalam 

situasi khusus yang memenuhi persyaratan tidak dapat dijatuhi 

pidana. Di sini, beberapa perbuatan yang bersifat ‘melawan hukum’ 

(wederrechtelijk) dikecualikan dari ketentuan hukum pidana, sebab 

adanya alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana di antaranya 

adalah ‘pembelaan terpaksa’ (noodweer) dan ‘pembelaan terpaksa yang 

melampaui batas’ (noodweerexces). 

Dengan demikian, hakim memberikan putusan bebas. Terhadap 

pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikarenakan adanya alasan y alasan penghapus pidana tersebut. Pada pembelaan terpaksa dan pembelaan 

terpaksa yang melampaui batas sangat terkait dengan klaim pihak 

Kepolisian (in casu Polda Metro Jaya) dalam penembakan para pengawal 

Imam Besar Habib Rizieq Syihab (IB HRS).

Pada prinsipnya pembelaan terpaksa harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Begitupun 

pembelaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas harus merujuk 

pada ketentuan Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Pasal 49 Ayat (1) KUHP 

menyebutkan: “Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa 

dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, 

mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan 

orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan 

segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Rumusan demikian menekankan adanya serangan langsung 

yang mengancam seketika. Maksudnya, antara adanya serangan 

dan saat pembelaan dilakukan dalam waktu yang tidak berlangsung 

lama. Dipersyaratkan, pembelaan yang dilakukan disebabkan tidak 

ada upaya lain untuk menghindari serangan tersebut. Oleh karena 

itu, sedapat mungkin dilakukan upaya menghindar. Ketika upaya 

menghindar tidak dapat dilakukan, maka barulah pembelaan terpaksa 

dapat dilakukan. 

Tegasnya upaya menghindar merupakan suatu keharusan. 

Kemudian menyangkut sifat pembelaan itu sendiri, dipersyaratkan 

harus proporsional. Pembelaan itu harus seimbang dengan serangan 

yang dialami. Tidak dapat dibenarkan pembelaan melebihi (melampaui) 

dari serangan. Jika pembelaan terpaksa digolongkan sebagai alasan 

pembenar, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas—sesuai 

dengan sifatnya—merupakan alasan pemaaf. Pasal 49 Ayat (2) KUHP 

menyebutkan: “Melampui batas pertahanan yang sangat perlu, jika 

perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan 

terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”. Pada 

pembelaan terpaksa yang melampaui batas dipersyaratkan harus adanya situasi yang sama pada pembelaan terpaksa sebagaimana 

dijelaskan di atas. 

Kemudian, terhadap situasi yang demikian harus timbul keguncangan 

jiwa yang demikian hebat akibat adanya serangan. Dapat dikatakan, 

terjadinya pembelaan sebagai akibat langsung dari keguncangan jiwa 

yang hebat itu, sehingga ia tidak mampu menahan guncangan jiwanya. 

Artinya, ada hubungan kausalitas antara keguncangan jiwa dengan 

serangan seketika. Kembali pada kasus penembakan terhadap pengawal 

IB HRS sebagaimana disampaikan oleh pihak Kepolisian, telah terjadi 

tembak-menembak. Terlepas adanya perbedaan versi kronologis, 

namun mengacu kepada persyaratan pembelaan terpaksa sebagaimana 

disebutkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, yakni keharusan menghindar 

ternyata tidak terpenuhi. Sepatutnya, upaya menghindar dilakukan, 

terlebih lagi kemampuan untuk itu tersedia. 

Tidak dapat dikatakan terpenuhi syarat pembelaan terpaksa, 

selama masih mampu menghindar. Kemudian, terhadap keempat orang 

pengawal IB HRS yang dimasukkan ke dalam mobil, pihak Kepolisian 

mengatakan adanya penyerangan dan upaya perebutan pistol dan oleh 

karenanya dilakukan tindakan tegas terukur berupa penembakan. 

Lagi lagi, ini pun tidak sesuai dengan persyaratan pembelaan 

terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Persyaratan 

proporsionalitas tidak terpenuhi. Dikatakan demikian oleh karena tidak 

terdapat kondisi yang seimbang. Para pengawal IB HRS dalam keadaan 

tidak bersenjata. Hal ini menunjukkan kondisi yang tidak seimbang. 

Terlebih lagi, tidak dilakukan upaya pelumpuhan, namun yang terjadi 

justru tembakan yang mematikan. Menjadi jelas pembelaan yang 

dimaksudkan melampaui dari serangan.

Lebih lanjut, jika asumsikan adanya keguncangan jiwa yang 

demikian hebat akibat serangan dan upaya merebut pistol ternyata juga 

tidak memenuhi persyaratan. Bagaimana mungkin terjadi keguncangan 

jiwa yang hebat seketika itu, jika terhadap para pengawal IB HRS tidak 

dilakukan tindakan pengamanan sebelumnya dengan pemborgolan. Lebih dari itu, bagaimana mungkin dapat didalilkan adanya hubungan 

kausalitas antara keguncangan jiwa yang hebat dengan serangan 

seketika tersebut. Tindakan yang tidak seimbang sangat jauh dari 

keguncangan jiwa. Serangan seketika harus berhadapan dengan 

keguncangan jiwa yang tiba-tiba pula. Serangan tangan kosong dan 

upaya perampasan pistol yang didalilkan bukanlah serangan yang 

menimbulkan keguncangan jiwa yang demikian hebat.

Pada akhirnya, klaim Polda Metro Jaya bahwa penembakan berujung 

maut dilakukan karena pembelaan terpaksa masih sebatas asumsi. 

Pembuktian terpenuhi atau tidaknya pembelaan terpaksa maupun 

pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu harus dibuktikan di 

depan sidang Pengadilan. Pada akhirnya, Pengadilan yang berhak 

memutuskannya berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) 

KUHP. Pengadilan dimaksud tentunya adalah Pengadilan HAM. Harapan 

rakyat, segerakanlah Pengadilan HAM guna tegaknya “kepastian hukum 

yang adil”. Untuk itu Komnas HAM tidak boleh kalah! 

(Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH., MH / Direktur HRS Centre,, Jakarta, 

28 Desember 2020).

BENARKAH FIKRI, ADI DAN FAISAL ADALAH 

POLISI PENEMBAK ENAM PENGAWAL HRS?

Pertanyaan ini muncul sehubungan dengan beredarnya media 

sosial Oppositeleaks yang menayangkan foto dan pelaporan Briptu Fikri 

Ramadhan kepada Mabes Polri tanggal 7 Desember 2020 yang disertai 

dua orang saksi yaitu Bripka Faisal Khasbi dan Bripka Adi Ismanto. 

Uniknya Terlapor adalah enam anggota Laskar yang meninggal. Banyak 

pernyataan mendesak agar Kepolisian segera mengumumkan nama￾nama penembak dan personal lain yang terlibat dalam kasus yang 

menjadi perhatian nasional bahkan dunia. 

Kualifikasi kejahatan teringan berdasarkan Laporan Komnas HAM 

adalah pelanggaran HAM dengan indikasi unlawful killing. Bungkamnya 

Polri hingga kini tentang siapa anggotanya yang telah melakukan penembakan hingga tewas tersebut tentu dapat menimbulkan banyak 

spekulasi. Ini kondisi yang tidak sehat. 

Dugaan bahwa Kepolisian sedang berpikir keras dan mencari 

skenario penyelamatan korps wajar menjadi opini publik. 

Korban tewas diputar menjadi penjahat sementara pembunuh 

sebagai pahlawan. Munculnya tiga nama Fikri, Adi, dan Faisal didapat 

Oppositeleaks 6890 dari pelaporan 7 Desember 2020 pada hari yang 

sama dengan terjadinya peristiwa pembunuhan dini hari. Aksi sendiri 

dimulai jam 23.45 WIB tangga 6 Desember 2020. Briptu Fikri Ramadhan 

menerangkan tindakan aparat melakukan hal tersebut tak lain 

sebagai “tindakan tegas dan terukur kepada pelaku”. Publik menilai 

ini untuk mengganti diksi “menembak” (bacaan lain “membantai” dan 

“menyiksa”). 

Tiga hal kemungkinan terhadap tiga nama di atas, yaitu: 

Pertama, Briptu Fikri, Bripka Adi, dan Bripka Faisal itulah yang 

melakukan penembakan sehingga ketiganya yang paling siap untuk 

mempertanggungjawabkan hingga ke proses hukum peradilan sesuai 

peristiwa atau skenario peristiwa.

Kedua, bukan ketiganya, tetapi mereka menjadi “pemeran pengganti” 

sekedar formalitas untuk melaporkan. Ada pelaku lain baik anggota 

Polri atau instansi lain yang menjadi eksekutor sebenarnya. 

Ketiga, anggota Polri dan instansi lain berkolaborasi untuk 

mengeksekusi. Artinya dapat lebih dari tiga orang personil di atas. Proses 

penguntitan dan pembuntutan dilakukan bukan oleh satu atau dua 

orang. Banyak orang dan pihak yang diduga terlibat. Siapa sebenarnya 

mereka itu tentu sangat mudah diketahui oleh lembaga Kepolisian yang 

telah mengakui bahwa penembak adalah aparat. 

Hanya hingga kini terjadi keanehan bahwa hal yang mudah ini 

justru tidak diungkap. “Jangan grasa grusu” kata seorang pejabat Mabes 

Polri. Ini bukan soal grasa grusu akan tetapi fakta kejahatan yang mesti 

segera diusut. Justru betapa lambat kasus ini ditangani. Ayo Pak Kapolri segera umumkan siapa pelaku yang melakukan 

unlawful killing itu. Benarkah Fikri, Adi, dan Faisal? Jika iya tentu tinggal 

melakukan penyidikan, jika ternyata bukan, maka tidak boleh ada 

orang yang tidak bersalah harus dikorbankan. 

Kasihan. Persoalan ini akan semakin jelimet dan bikin mumet 

perencana atau pembuat skenario jika bermotif untuk menutupi 

kebenaran. 

(HM Rizal Fadillah, Bandung, 23 Februari 2021

BOLA JANJI PRESIDEN DAN KAPOLRI

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat fit and proper test di depan 

anggota DPR menjanjikan untuk menuntaskan kasus pelanggaran 

HAM pembunuhan enam anggota laskar FPI oleh anggota Polri dengan 

merealisasikan empat rekomendasi Komnas HAM. Sejak dilantik Listyo 

Sigit sebagai Kapolri hingga kini belum ada kebijakan konkret sebagai 

tindak lanjut. 

Meski tingkat kepercayaan terhadap Komnas HAM rendah dengan 

hasil rekomendasinya, tetapi apa yang minimal dapat ditindaklanjuti 

adalah penegakan hukum. Membawa aparat pembunuh ke proses 

peradilan. Di samping janji Listyo Sigit Prabowo, juga Presiden berjanji 

pula untuk menjalankan rekomendasi Komnas HAM. Karenanya bola 

janji ada di tangan Presiden dan Kapolri.

Sebenarnya Kapolri sebelumnya Jenderal Idham Azis sudah 

membentuk tim khusus pengusutan untuk menindaklanjuti 

rekomendasi Komnas HAM. Artinya Kapolri Listyo tinggal melanjutkan 

dan menyempurnakan. Tetapi ternyata hingga kini masih tidak jelas pula 

agenda penyidikan perkara. Keseriusan Kapolri mulai dipertanyakan. 

Luar biasa bertele-telenya penanganan. Sudah hampir tiga bulan 

peristiwa terjadi, namun masih miskin langkah. 

Belum mulai penunaian janji soal pembunuhan enam anggota 

Laskar FPI, kini sudah muncul lagi kasus baru yaitu meninggalnya

Ustad Maheer At Thuwailibi di Bareskrim Mabes Polri yang juga 

menuai kecurigaan. Komnas HAM berniat menyelidiki. Akan semakin 

menumpuk persoalan penegakan hukum yang berkaitan dengan HAM 

yang tidak terselesaikan.

Jika janji Kapolri tidak bergerak di lapangan, maka wajar akhirnya 

publik akan bertanya sebagai Kabareskrim saat itu, Listyo bersama 

Kapolda Metro Fadil Imran apakah terlibat? Ketika tuntutan agar Fadil 

Imran dinon-aktifkan atau diberhentikan, bagaimana dengan tuntutan 

kepada Listyo Sigit?

Presiden sebagai figur yang sering berjanji tetapi tidak terbukti, 

kini oleh Mahasiswa UGM telah dinobatkan sebagai “Juara Lomba” 

inkonsistensi. Janji dan realisasi yang tidak bersesuaian. Nah jika kasus 

pembunuhan 6 anggota laskar FPI ini bola janji ada pada Presiden dan 

Kapolri, maka akankah juga Pak Kapolri menjadi juara atau sekurang￾kurangnya runner-up lomba inkonsistensi pula?

Ayo Pak Kapolri segera bergerak, jangan ragu untuk mengumumkan 

dan menyeret anak buah ke meja hijau demi nama baik jajaran 

Kepolisian agar nantinya Kepolisian tidak mendapat predikat sebagai 

“Juara Lomba Pelanggaran HAM”.

(HM Rizal Fadillah, Bandung, 12 Februari 2021)

FAKTA KESAKSIAN DAN KETAKUTAN (POLRI) 

BERSUMPAH MUBAHALAH

Dalam suratnya tertanggal 24 Februari 2021, yang ditujukan kepada 

Kapolda Metro Jaya itu, TP3 mengajukan permohonan agar Kapolda 

Metro Jaya bersama jajarannya dapat menghadiri acara sumpah 

Mubahalah. Bagaimankah isi surat TP3? Inilah surat yang dimaksudkan 

tersebut:

Kami dari Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar 

FPI sangat prihatin dengan unfair trial dan tidak transparannya proses 

hukum atas kasus pembunuhan atas enam laskar FPI pada 6-7 Desember 

2020, di KM 50 Tol Cikampek.

Dalam Konferensi Pers pada 8 Desember 2020 yang lalu Kabid 

Humas Pold Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, Polri 

telah menyita dua pucuk senjata dalam insiden baku tembak dengan 

laskar FPI. Kombes Yusri Yunus menyatakan Polda Metro Jaya memiliki 

bukti yang kuat bahwa dua pucuk senjata api tersebut adalah milik dua 

laskar FPI yang telah meninggal dunia.

Di sisi lain, berdasarkan keterangan kuasa hukum keluarga korban, 

TP3 meyakini laskar FPI tidak mungkin melakukan penyerangan 

karena pada prinsipnya mereka tidak memiliki senjata api. Sikap TP3 

ini diperkuat pula dengan kesaksian dan sumpah orang-tua seluruh

korban, bahwa anak-anak mereka 

memang tidak pernah memiliki 

senjata api. 

Untuk meyakinkan kebenar￾an dan sikapnya, keluarga para 

korban pun telah siap untuk 

bersumpah melalui proses muba -

halah dengan aparat kepolisian 

yang telah menuduh mereka memiliki senjata api.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, demi kebenaran, hukum dan 

keadilan, kami dari TP3 sudah mempersiapkan dan akan memfasilitasi 

berlangsungnya acara sumpah/mubahalah tersebut. Karena itu, kami 

mengundang:

1. Kapolda Metro Jaya

2. Kabid Humas Polda Metro Jaya

3. Briptu Fikri Ramadhan

4. Bripka Faisal Khasbi 

5. Bripka Adi Ismanto

Selaku anggota Polri yang menuduh pemilikan senjata api oleh laskar 

FPI yang dibunuh tersebut, untuk hadir pada acara mubahlah yang 

direncanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa/2 Maret 2021

Waktu : Jam 14.00-15.00 WIB

Tempat : Masjid Al Furqon, Jl. Kramat Raya No.45, Jakarta Pusat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran para anggota 

Polri terkait, kami ucapkan terima kasih. 

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3P) Enam Laskar FPI

KH. DR. Abdullah Hehamahua

KoordinatorPolda Metro Jaya tidak menghadiri undangan dari TP3 pada Rabu 

(3/3 2021). Lalu, apakah kemudian acara sumpah Mubahalah itu gagal? 

Tidak, TP3 tetap menyelenggarakan sumpah Mubahalah di aula gedung 

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Pusat di Jl. Kramat Raya, 

Jakarta Pusat. Adapun sumpah mubahalah yang telah dibacakan Bapak 

Syuhada, orang tua dari salah satu korban pembunuhan, mewakili 

seluruh keluarga korban, adalah sebagai berikut: 

“Demi Allah, Tuhan langit dan bumi, kami bersumpah bahwa kami 

keluarga Reza, Fais, Ambon, Andi, Lutfil, dan Kadhafi, enam Laskar FPI 

yang terbunuh di Km 50 Tol Cilampek, adalah benar dan meyakini bahwa 

anak-anak kami dari Laskar FPI tersebut telah dianiaya dan dibunuh 

dengan zalim oleh oknum aparat negara. Kami meyakini bahwa polisi 

telah berdusta atas masalah pembunuhan tersebut. Karenanya, ya Allah 

timpakanlah laknat dan azab-Mu kepada siapa pun di antara kami yang 

berdusta dan timpakan juga laknat dan siksa-Mu, Ya Allah ke atas seluruh 

keluarganya. Jika pihak aparat negara yang benar menurut Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa, maka kami beserta keluarga dan keturunan kami 

akan dilaknat Allah SWT di dunia sampai akhirat. Tetapi jika Enam Laskar 

FPI tersebut yang benar dan pihak aparat negara yang telah bertindak 

sadis dan zalim menurut Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka aparat 

negara beserta keluarga dan keturunan aparat negara akan dilaknat Allah 

SWT di dunia sampai akhirat.”

MARI BERDOA UNTUK:

MUBAHALAH KELUARGA KORBAN 

PEMBUNUHAN ENAM PENGAWAL HRS

Penuntasan kasus pembunuhan enam pengawal HRS secara adil, 

transparan dan bisa dinilai publik, sebagaimana dijanjikan Presiden 

Jokowi saat beraudiensi dengan TP3, 9 Maret 2021, tampak suram. 

Polri telah melangkah sepihak memproses anggota Polri yang diklaim 

sebagai para “tersangka”. Padahal dasar hukum proses penyidikan Polri 

tersebut adalah laporan Komnas HAM yang menurut Pasal Pasal 89 ayat (3) UU No.39/1999 tidak kredibel, tidak valid dan sarat rekayasa. 

Bagaimana bisa, Polri mendasarkan proses penyidikan hanya atas hasil 

pemantauan yang diakui Komnas HAM sebagai hasil penyelidikan? 

Ternyata minggu ini Polri terus melangkah “maju”. Kasus 

pembunuhan 6 pengawal HRS oleh tiga oknum anggota Polda Metro 

Jaya yang menjadi “tersangka” (satu orang “dinyatakan meninggal 

akibat kecelakaan”), saat ini sudah memasuki tahap pemberkasan. Hal 

ini dikonfirmasi Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono 

di Jakarta (20/4/2021). Menurut Rusdi, penyidik masih memungkinkan 

untuk melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. Kalau sudah 

P21 dari Jaksa, baru dinyatakan penyidikan telah lengkap.

Sebelumnya Rusdi di Mabes Polri mengatakan: “Pada Kamis kemarin, 

penyidik telah melaksanakan gelar perkara terhadap peristiwa KM 50 

dan kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan, maka status dari 

terlapor tiga tersebut dinaikkan menjadi tersangka,” (6/4/2021). Hal 

yang mengherankan kita para penghuni Negeri +62 ini, kalau benar 

menjadi “tersangka” pembunuhan sadis, mengapa mereka tak kunjung 

ditahan aparat? 

Pada 17 April 2021 Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik 

mengatakan Komnas HAM telah mengingatkan Polri untuk benar￾benar menjalankan 4 rekomendasi Komnas HAM yang tercantum 

dalam laporan yang diakui sebagai laporan penyelidikan. Taufan juga 

mengingatkan agar Polri tidak membiarkan ada kelompok-kelompok 

masyarakat sipil yang menggunakan instrumen kekerasan. 

Move Taufan Damanik di atas tampaknya merupakan bagian 

dari upaya agar rakyat dapat memaklumi dan menerima begitu saja 

penyelesaian kasus pembunuhan enam laskar sesuai skenario, yang 

antara lain berawal pada 7 Desember 2021. Menurut Polri, pembunuhan 

terjadi akibat terjadi baku-tembak, pengawal HRS memiliki senjata 

api dan terlibat penyerangan terhadap jajaran Polri. Skenario ini coba 

diselaraskan oleh Komnas HAM dengan membuat laporan sumir sebagai 

“hasil penyelidikan” yang statusnya hanya “laporan pemantauan”. Faktanya, pihak FPI, HRS dan keluarga korban telah membantah 

keterangan Polri tentang pemilikan senjata dan penyerangan 

aparat Polri oleh pengawal HRS. Itu pula sebabnya keluarga korban 

menantang dilakukannya Sumpah Mubahalah. Ternyata dengan status 

pemberkasan yang dilakukan Polri dan pernyataan Taufan Damanik 

di atas, tampaknya skenario bernuansa sarat rekayasa tetap berlanjut. 

Sumpah Mubahalah dianggap angin lalu.

Karena itu, dalam bulan Ramadhan1442H ini, bulan penuh berkah 

dimana kita banyak berdoa dan meminta pertolongan Allah, mari 

kita terus berdoa, siang dan malam, agar Allah mengabulkan doa-doa 

kita. Kita pun memohon agar Allah segera menetapkan takdirnya, 

menjatuhkan laknat kepada pihak yang mengingkari kebenaran, atas 

Sumpah Mubahalah yang telah dibacakan pada 3 Maret 2021 lalu oleh 

keluarga korban. 

Seluruh keluarga korban pembunuhan enam pengawal HRS telah 

membacakan sumpah mubahalah secara sepihak untuk meyakinkan 

dan menyatakan kepada pemerintah dan rakyat bahwa para korban 

adalah pihak yang benar dalam peristiwa pembunuhan di KM 50 Tol 

Cikampek. Acara mubahalah difasilitasi dan didukung penuh oleh Tim 

Pengawal Peristiwa Pembunuhan Enam Pengawal HRS (TP3), bertempat 

di Masjid Al Furqon, Kramat, Jakarta.

Sebelumnya, pada 7 Desember 2020 Kapolda Metro Jaya Fadil Imran 

mengatakan enam pengawal HRS tewas dalam baku tembak, karena 

menyerang jajaran Polri yang sedang menjalankan tugas penyelidikan 

kasus Habib Rizieq Shihab (HRS). Pada 14 Desember 2020 Polri 

menyatakan dua pengawal HRS tewas dalam baku tembak di KM 50. 

Sedangkan empat pengawal lainnya ditembak karena berupaya merebut 

pistol petugas di dalam mobil (?!), sehingga polisi terpaksa melakukan 

tindakan tegas dan terukur (membunuh dengan sengaja!!).

Sebaliknya, Pimpinan FPI menyatakan pengawal HRS tidak 

memiliki senjata, dan karena itu dalam bertugas pasti tidak pernah 

menggunakan senjata. Hal ini merupakan ketentuan baku dan konsisten dijalankan internal ormas FPI. Sikap dan pernyataan keluarga seluruh 

korban pembunuhan juga sama, bahwa anak-anak mereka tidak 

pernah memiliki senjata. Dengan demikian, para korban tidak pernah 

menyerang aparat (yang semula disangka preman, karena para aparat 

tak pernah menyatakan identitas!), dan karenanya tidak pula akan 

terjadi baku tembak, sebagaimana diklaim oleh Polri.

Karena yakin dengan keterangan Pimpinan FPI dan pernyataan 

keluarga korban, termasuk setelah mendatangi dan mewawancarai 

seluruh keluarga korban, maka TP3 meyakini yang terjadi adalah 

pembunuhan yang patut diduga telah direncanakan. TP3 menilai, 

apa pun alasannya, tindakan aparat negara sudah melampaui batas 

dan bertindak di luar kewenangan. TP3 meyakini aparat negara telah 

melakukan pembantaian di luar prosedur hukum yang dalam istilah 

HAM disebut extra judicial killing, bukan unlawful killing sebagaimana 

dinyatakan oleh Komnas HAM. 

Pada ranah publik pendapat kedua belah pihak memang saling 

bertolak belakang. Namun TP3 lebih yakin pada keterangan FPI 

dan keluarga korban. Oleh sebab itu, TP3 berupaya untuk mencari 

kebenaran dalam kasus yang mengusik rasa kemanusiaan ini. Itu pula 

sebabnya TP3 memfasilitasi dilakukannya Sumpah Mubahalah seperti 

diurai dalam tulisan ini, dan juga menulis surat kepada Presiden Jokowi, 

sebagaimana dilakukan pada 9 maret 2021. 

Atas nama keluarga enam korban pembantaian, TP3 lantas 

melayangkan tantangan mubahalah kepada pihak Kepolisian RI sesuai 

surat No.04/A/TP3/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021. Dalam surat 

tersebut, TP3 juga menyebutkan nama-nama yang ditantang untuk 

bermubahalah, yakni Kapolda Metro Irjen Fadil Imran, Kabid Humas 

Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Briptu Fikri Ramadhan, Bripka 

Faisal Khasbi dan Bripka Adi Ismanto (ketiga nama terakhir terlibat 

dalam peristiwa Km 50 Tol Cikampek).

Kelima nama pejabat dan anggota Polri yang disebutkan dalam 

tantangan mubahalah ini sesuai informasi publik yang beredar di media berdasar penjelasan Polri sendiri. Ternyata hingga waktu 

mubahalah berlangsung, TP3 tidak pernah menerima jawaban Polri, 

sehingga dianggap tidak berkenan hadir. Karena itu acara mubahalah 

berlangsung sepihak.

Secara lengkap isi sumpah mubahalah yang telah dibacakan oleh 

Suhada (ayah dari Faiz Ahmad) mewakiil seluruh keluarga korban 

pembunuhan adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, Tuhan langit dan bumi, kami bersumpah bahwa kami 

keluarga Reza, Fais, Ambon, Andi, Lutfil, dan Kadhafi, enam Laskar FPI yg 

terbunuh di Km 50 Tol Cilampek, adalah benar dan meyakini bahwa anak￾anak kami dari laskar FPI tersebut telah dianiaya dan dibunuh dengan zalim 

oleh oknum aparat negara. Kami meyakini bahwa polisi telah berdusta atas 

masalah pembunuhan tersebut. Karenanya ya Allah timpakanlah laknat 

dan azab-Mu kepada siapa pun di antara kami yang berdusta dan timpakan 

juga laknat dan siksa-Mu, Ya Allah ke atas seluruh keluarganya.

Jika pihak aparat negara yang benar menurut Allah SWT, Tuhan Yang 

Maha Esa, maka kami beserta keluarga dan keturunan kami akan dilaknat 

Allah SWT di dunia sampai akhirat. Tetapi jika Enam Laskar FPI tersebut 

yang benar dan pihak aparat negara yang telah bertindak sadis dan zalim 

menurut Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka aparat negara beserta 

keluarga dan keturunan aparat negara akan dilaknat Allah SWT di dunia 

sampai akhirat.”

Mubahalah berasal dari kata bahlah atau buhlah yang berarti 

kutukan atau laknat. Praktiknya, sumpah mubahalah dilakukan oleh 

dua pihak yang berperkara. Kedua pihak berdoa kepada agar Allah 

SWT menjatuhkan laknat kepada pihak yang mengingkari kebenaran 

(Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah Lentera Hati). Mubahalah dalam 

syariat Islam bertujuan untuk membenarkan suatu yang memang hak, 

dan menundukkan kebatilan.

Dalam sistem hukum Indonesia memang tidak dikenal adanya 

sumpah mubahalah. Namun dalam hukum acara perdata dikenal 

adanya sumpah pemutus, yaitu sumpah yang oleh pihak yang satu

(boleh penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain 

untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau 

pengangkatan sumpah. Sumpah pemutus bersifat menentukan (decisoir) 

dan berfungsi sebagai alat bukti. Sumpah ini dilakukan jika sudah tidak 

ada saksi atau bukti lain selain pengakuan benar dari kedua belah pihak 

ketika diketahui oleh persidangan hanya salah satu yang benar (Pasal 

1929 KUH Perdata).

Dalam penanganan perkara pembunuhan enam WNI di KM 50, 

aparat penegak hukum, Komnas HAM dan pemerintah menunjukkan 

sikap yang unwilling and unable (tidak bersedia dan tidak mampu) 

mengungkap alat-alat bukti dan saksi pembunuh secara sah dan 

transparan. Bagi TP3 dan banyak akademisi, kasus ini bukanlah kasus 

pelanggaran HAM biasa, tetapi merupakan pelanggaran HAM berat. 

Menurut UU No.26/2000, karena terjadi Pelanggaran HAM Berat, Polri 

tidak berhak melakukan penyelidikan. Sedangkan Komnas HAM pun 

bukan pula lembaga yang berwenang menyidik. Wewenang penyidikan 

ada di tangan Kejagung. 

Setelah mengamati penanganan kasus ini sejak Desember 2020, 

TP3 tidak melihat upaya sungguh-sungguh dari lembaga terkait dan 

pemerintah menuntaskan kasus ini secara objektif, transparan, serta 

sesuai hukum dan keadilan. Polri ikut menyelidik, padahal Polri 

mengakui aparatnya terlibat dalam kasus. Komnas menggiring opini 

agar kasus ini dianggap sebagai pelanggaran HAM biasa. Komnas HAM 

mengatakan terjadi unlawful killing. TP3 menilai tampaknya kebenaran 

hanya berasal dari Polri dan Komnas HAM yang harus diterima rakyat. 

Dalam kondisi keluarga korban yang tidak berdaya dan hampir tanpa 

harapan agar kasus putra-putranya dapat dituntaskan sesuai hukum 

yang berlaku, maka merupakan hal yang wajar jika mereka mengusung 

Sumpah Mubahalah. Kondisi dan harapan mereka sangat dirasakan 

oleh TP3, dan itu pula sebabnya TP3 mendukung dan memfasilitasi 

acara mubalah tersebut.

Mubahalah adalah salah satu ajaran yang diatur dalam Islam.

Mubahalah dilakukan untuk kepentingan agama yang fundamental, 

yakni menyatakan kebenaran. Menjalankan perintah agama yang 

diyakini merupakan hak para keluarga korban yang dijamin Pancasila 

dan UUD 1945. Berangkat dari keyakinan dan ketaatan pada perintah 

agama pulalah TP3 telah berulang kali menyatakan dukungan dan 

berjalan seiring dengan keluarga korban pembantaian KM 50 Tol 

Cikampek untuk menuntut ditegakkannya kebenaran, hukum dan 

keadilan. 

Memasuki 2/3 Ramadhan ini, mari kita terus berdoa, semoga Allah 

menjatuhkan laknat kepada pihak yang mengingkari kebenaran dalam 

Sumpah Mubahalah. Semoga Allah meridhai seluruh upaya kita, serta 

mengabulkan doa orang-orang yang dizalimi, para pendukung Petisi 

Rakyat Kasus Pembantaian Enam Pengawal HRS dan anak-anak bangsa 

yang bersimpati dengan upaya advokasi TP3 ini. Selebihnya, hanya 

kepada Allah SWT kita bertawakal.

(Marwan Batubara, Badan Pekerja TP3/Jakarta, 21 April 2021)

NOTA KEBERATAN: MENGETUK PINTU LANGIT MENOLAK 

KEZALIMAN MENEGAKKAN KEADILAN

Tim Advokasi Habib Rizieq Shihab telah mengajukan Eksepsi 

(Nota Keberatan) atas surat dakwaan Saudara Penuntut umum Reg. 

Perkara No. PDM- 011/JKT.TIM/Eku/02/2021. Dalam eksepsinya yang 

berjudul “MENGETUK PINTU LANGIT MENOLAK KEZALIMAN 

MENEGAKKAN KEADILAN”, Tim Advokasi menyampaikan agresivitas 

dan manuver Penuntut Umum dengan menambahkan beraneka ragam 

pasal selundupan yang tidak ada kaitannya dengan Prokes dan Test 

Swab adalah bukti perkara A Quo yakni lanjutan dari Operasi Intelijen 

Berskala Besar. Majelis Hakim yang mulia, Penuntut Umum Yang 

terhormat, Hadirin pengunjung sidang yang kami hormati,

Perlu diingat bahwa perkara ini bermula dari adanya kegiatan 

yang dianggap melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 

pada penyelenggaraan pernikahan putri HABIB RIZIEQ SYIHAB dan 

peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, namun Penuntut Umum 

dengan agresif dan nafsu mendakwa HABIB RIZIEQ SYIHAB dengan pasal￾pasal yang tidak ada kaitannya dengan protokol kesehatan pencegahan 

Covid-19. Sementara ketidakadilan penanganan pelanggaran protokol 

kesehatan kerap ditemukan di lapangan. Kejadian paling anyar adalah 

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Medan Sumatera Utara. Aparat 

penegak hukum seperti tak sudi dan tak berdaya untuk membubarkan 

acara yang secara terang-terangan melanggar protokol kesehatan. Yang 

paling fenomenal adalah kerumunan massa yang dilakukan Presiden 

Jokowi saat kunjungan kerja ke Maumere, Nusa Tenggara Timur pada 23 

Februari 2021 lalu. Loyalis Jokowi berkerumun tanpa saling jaga jarak, 

berjejer di pinggir jalan menyambut idolanya yang melintas dalam 

iring-iringan kendaraan. Jokowi yang saat itu hendak menuju lokasi 

peresmian Bendungan Napun Gete sempat keluar dari atap mobil dan 

melambaikan tangan ke kerumunan warga. Pemujanya histeris.Semua kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan rezim 

zalim, dungu, pandir dan pemujanya, tak pernah diproses. Ada saja alibi 

untuk menolaknya. Terlalu banyak kesewenang-wenangan rezim ini 

terhadap rakyat. Terhadap rezim zalim, dungu dan pandir selalu dicari 

cari pembenaran untuk meloloskan dari hukum, sementara terhadap 

HABIB RIZIEQ SYIHAB selalu dicari cari kesalahan untuk dihukum. 

Berbeda dengan yang dialami oleh HABIB RIZIEQ SYIHAB dan mantan 

pengurus FPI yang harus dikerangkeng di dalam tahanan, rekening 

dibekukan. Padahal HABIB RIZIEQ SYIHAB sudah membayar denda 

Rp50 juta.

Majelis Hakim yang mulia, Penuntut Umum Yang terhormat, 

Hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, Dan tidak cukup hanya 

sampai di situ, ketidakadilan terhadap HABIB RIZIEQ SYIHAB berlanjut 

dengan aneka ragam pasal selundupan yang aneh bin ajaib, yang telah 

ditambahkan oleh Penuntut Umum sejak menerima pelimpahan berkas 

perkara dari Penyidik di antaranya yaitu Pasal 82A ayat

t (1) jo. 59 ayat (3) 

huruf c dan d UU RI 16/2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang 

Ormas menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 

10 huruf b KUHP jo. Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Manuver gesit yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan 

menambahkan aneka ragam pasal selundupan tersebut sungguh 

luar biasa bersifat akrobatik dan penuh dengan muatan politik dan 

merupakan lanjutan Operasi Intelijen Berskala Besar, yang setidaknya 

dapat dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Tempat dilakukan sidang pengadilan bukan di wilayah locus delicti

perbuatan terjadi. Dari hal ini saja sudah jelas bahwa perkara aquo 

adalah perkara politik yang target hukumannya sudah ditentukan, 

proses penghukumannya sudah dikendalikan dan hak hal HABIB 

RIZIEQ SYIHAB sudah dikerdilkan.

2. Penerapan pasal yang tidak pada tempatnya, penambahan pasal￾pasal yang terus terjadi untuk memperberat ancaman hukuman dan pasal-pasal yang bisa digunakan hanya agar HABIB RIZIEQ 

SYIHAB bisa ditahan selama mungkin karena ada agenda politik 

yang menghendaki.

3. Due Process of Law TIDAK sesuai dengan ketentuan KUHAP.

AUR (Aksi Unjuk Rasa)

Agen BIN (Orang yang secara organik atau bukan organik 

menjalankan fungsi BIN)

BIN (Badan Intelijen Negara)

BB (Barang Bukti)

Bareskrim (Badan Reserse Kriminal)

Bangsit (Perkembangan Situasi)

CCTV (Closed Circuit Television)

Cover-up Operation

 (operasi untuk menghilangkan jejak kejahatan) 

Complain (Keluhan)

Crime Against Humanity

(Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)

DPO (Daftar Pencarian Orang)

Den Madar (Detasemen Markas Daerah)

Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum)

Drone (Pesawat yang diterbangkan tanpa awak)

Distipidum (Direktur Tindak Pidana Umum) 

Delapan Enam-86 (Mengerti)

Delapan Tujuh-87 (Disampaikan/Diteruskan/Ditujukan)

Extra judicial killing

 (Pembunuhan yang di luar mandat pengadilan)

FPI (Front Pembela Islam)

Galtas (Penggalangan Terbatas)

GSR (Gun Shoot Residu)

GT (Gerbang Tol)

HP (Handphone)

HAM (Hak Asasi Manusia)

HRS (Habib Rizieq Syihab)

Haljol (Hal Menonjol)

Insinuansi (Memberi kesan seolah-olah)

KTP (Kartu Tanda Penduduk)

KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia)

KTA (Kartu Tanda Anggota)

Koopsus (Komando Operasi Khusus)

Kombes Pol (Komisaris Besar Polisi)

Kodam (Komando Daerah Militer)

Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah)

Labfor (Laboratorium Forensik)

LTM (Luka Tembak Masuk)

LTK (Luka Tembak Keluar)

Lawful killing. (pembunuhan yang beralasan) 

Mabes (Markas Besar)

Mapolda Jaya (Markas Polisi Daerah Jakarta Raya)

Nopol (Nomor polisi)

Police line (Garis pembatas polisi di suatu lokasi perkara)

Opsnal (Operasional)

Opsint (Operasi Intelijen)

Polri (Polisi Republik Indonesia)Polda (Kepolisian Daerah)

PMJ (Kepolisian Daerah Metro Jaya)

Puslabfor (Pusat Laboratorium Forensik), 

Pangda (Panglima Daerah)

Provos FPI (Salah satu divisi pengawalan di FPI)

PJR (Patroli Jalan Raya)

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Pangdam (Panglima Daerah)

Polri (Polisi Republik Indonesia)

Rehabilitasi (Pemulihan nama baik dari korban)

Resmob (Reserse Mobile)

Rechoset (Arah tembakan akibat benturan suatu benda)

Restitusi (Ganti kerugian)

Reskrimum (Reserse Kriminal Umum)

Rest Area (Area Istirahat di jalan tol)

RS (Rumah Sakit)

Sajam (Senjata tajam)

Senpi (Senjata api)

Sprint (Surat Perintah)

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

SS (Sig-Sauer adalah senjata pabrikan produksi AS)

Surveillance (Pengawasan, pembuntutan, penguntitan)

Satlantas (Satuan Lalu Lintas) 

Shooting Box (Kotak penembakan)

Siber (Satuan kerja di bawah Bareskrim Polri yang bertugas 

 melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan siber)

SIM (Surat Izin Mengemudi)

Toga (Tokoh Agama)

TNI (Tentara Nasional Indonesia)

Towing (Mobil Derek atau gandeng)

TP3 (Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan) enam 

pengawal HRSTomas (Tokoh Masyarakat)

Toolmark (Jejak atau bekas alat),

TKP (Tempat Kejadian Perkara)

TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Meluas)

Unwilling (Tidak berkehendak)

Unlawful killing (Pembunuhan yang tidak legal atau melawan hukum)

Voice Notes (Catatan percakapan di handphone)

Willing (Berkehendak)

WIB (Waktu Indonesia bagian barat)

WhatsApp (Aplikasi pesan lintas)

Widespread (Unsur meluas)

Read More